Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB

■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu

i

KKaattaa PPeennggaannttaarr

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera,

Sebagai upaya untuk meningkatkan relevansi dan efektifitas pembangunan daerah, Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS telah memberikan kepercayaan kepada Universitas Bengkulu untuk melaksanakan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) di Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerjasama diantara kita selama ini. Besar harapan kami semoga kerjasama yang baik ini akan berkesinambungan dan berkembang dalam ruang lingkup yang lebih luas di masa yang akan datang.

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga pelaksanaan penelitian dan pembuatan laporan akhir Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2009 ini dapat diselesaikan. Meskipun begitu, minimnya ketersediaan data yang dibutuhkan di dinas dan instansi-instansi terkait masih merupakan suatu persoalan utama yang menghambat kelancaran pelaksanaan EKPD pada tahun ini. Kelangkaan data sangat terasa terutama untuk indikator-indikator yang baru diperkenalkan dan digunakan pada EKPD tahun ini seperti data yang berkaitan dengan UMKM. Selain sebagai hambatan, kendala dalam ketersediaan data tersebut diharapkan sebagai tantangan bagi semua pihak terkait untuk diperbaiki di masa yang akan datang.

Berdasarkan indikator yang digunakan, kinerja pembagunan di Provinsi Bengkulu secara umum dapat dikatakan telah mempunyai tingkat relevansi dan tingkat efektifitas yang cukup memadai bila dibandingkan dengan beberapa indikator pembangunan yang sama di tingkat nasional terutama dalam hal pembangunan SDM. Meskipun begitu, pertumbuhan ekonomi dari tahun 2007 ke tahun 2008 mengalami penurunan yang cukup signifikan dan berada di bawah nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Tingginya tingkat ketergantungan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel tertentu terutama konsumsi (C) dan ekspor (X) serta terjadinya krisis keuangan global yang berpengaruh terhadap harga produk-produk utama yang dihasilkan di Provinsi Bengkulu seperti sawit dan karet merupakan faktor yang dianggap berpengaruh dan berkontribusi signifikan terhadap penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut. Kondisi ini memberikan implikasi bahwa struktur ekonomi Provinsi Bengkulu cenderung masih lemah dan rentan. Sehubungan dengan itu, kebijakan pembangunan Provinsi Bengkulu di masa mendatang sebaiknya difokuskan kepada pemberdayaan dan penguatan kemampuan ekonomi lokal.

Selain itu, pendapatan perkapita penduduk Provinsi Bengkulu telah mengalami peningkatan. Namun kenaikan tersebut belum setara dengan kenaikan pendapatan perkapita di tingkat nasional. Sehingga pergeseran pendapatan perkapita Provinsi Bengkulu malah lebih lambat, posisinya jauh dibawah pendapatan perkapita nasional dan bahkan perubahan absolutnya lebih kecil di banding tahun sebelumnya. Selain disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan PDRB, hasil ini juga mengindikasikan bahwa tingkat produktifitas di Provinsi Bengkulu cenderung masih lebih rendah bila dibandingkan dengan produktifitas di tingkat nasional. Oleh karena itu, kebijakan dan program yang mendorong peningkatan produktifitas seperti peningkatan soft-skills masyarakat dan transfer teknologi guna meningkatkan nilai tambah (value added) sumberdaya daerah


ii

sebaiknya dapat dijadikan sebagai salah satu agenda utama pembangunan di Provinsi Bengkulu di masa yang akan datang.

Selama melaksanakan penelitian dan penyusunan laporan ini, Tim telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak dan instansi terkait. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berharap semoga kerjasama yang baik ini akan terus berkembang di masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga dokumen laporan EKPD Provinsi Bengkulu tahun 2009 ini bermanfaat bagi berbagai pihak terkait terutama Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan dan menentukan kebijakan pembangunan yang lebih relevan dan efektif di masa yang akan datang demi terwujudnya kesejahteraan bagi segenap masyarakat.

Meskipun terhalang oleh terbatasnya ketersediaan data yang dibutuhkan, kami telah berusaha untuk mempresentasikan hasil yang terbaik yang bisa dilakukan. Berbagai keterbatasan tersebut tentunya telah mempengaruhi tingkat kesempurnaan laporan ini. Oleh karena itu, kami akan mengucapkan banyak terimakasih bila ada masukan yang konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan laporan ini dan demi keberhasilan pembangunan di Provinsi Bengkulu yang kita cintai ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

Bengkulu, Desember 2009 Rektor Universitas Bengkulu Prof. Ir. Zainal Mukhtamar, M.Sc,Ph.D NIP.19591110.198403.1.005

Tim EKPD Provinsi Bengkulu,

M.Abduh, SE,M.Sc, Ph.D (Ketua) Hutapia, SE, ME (Anggota)

Dr.M.Ridwan, SE,MP. (Anggota) Dr.Iskandar.M.Si (Anggota)

Benardin, SE, MT (Anggota) Adi Bastian, SH,MH (Anggota)


1

PPeennddaahhuulluuaann

11..11.. LLaattaarr BBeellaakkaanngg ddaann TTuujjuuaann

Pembangunan daerah termasuk di Provinsi Bengkulu merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari pembangunan nasional. Pada hakekatnya pembangunan daerah

merupakan serangkaian upaya yang terencana, terstruktur dan sistematis serta

berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam

mewujudkan kesejahteraan bagi segenap masyarakat dan menggapai masa depan

yang lebih baik di masa yang akan datang.

Meskipun tujuan utama pembangunan hampir relatif sama untuk semua daerah,

namun setiap daerah mempunyai karakteristik dan potensi yang belum tentu sama

dengan daerah lain sehingga pemerintah di masing-masing daerah perlu membuat

kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan situasi dan kondisi

daerahnya tetapi harus relevan atau tidak bertentangan dengan kebijakan

pembangunan di tingkat nasional. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah

diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan program

pembangunan di daerah masing-masing.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan utama pembangunan daerah dan nasional,

Pemerintah Provinsi Bengkulu telah merencanakan dan mengimplementasikan

berbagai jenis kebijakan dan program pembangunan di segala bidang secara

bertahap baik untuk jangka pendek berupa rencana kerja, jangka menengah berupa

rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) maupun rencana

pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD). Meskipun telah banyak upaya

pembangunan di berbagai bidang yang telah dilaksanakan, namun hasil

II BBAABB


2

pembangunan yang dicapai masih belum optimal karena hingga saat ini Provinsi

Bengkulu masih dikategorikan sebagai salah satu provinsi tertinggal di Indonesia.

Oleh karena itu, kinerja pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu perlu dievaluasi

untuk perbaikan kebijakan dan program di masa yang akan datang agar tujuan

utama pembangunan daerah dapat diwujudkan.

Sebagaimana di tingkat nasional, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD)

2009 di Provinsi Bengkulu dilaksanakan untuk menilai relevansi dan efektivitas

kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-2008. Evaluasi ini juga

dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai

tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari

pembangunan daerah tersebut.

Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang berguna

sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan

pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah

dilakukan sebelumnya.

Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal

Provinsi Bengkulu guna mempertajam perencanaan dan penganggaran

pembangunan pusat dan daerah pada periode berikutnya, termasuk untuk

penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi (DEKON).

11..22.. KKeelluuaarraann

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan EKPD 2009 di Provinsi Bengkulu ini

meliputi:

• Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan daerah di

Provinsi Bengkulu

• Tersusunnya hasil analisa evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi

Bengkulu

11..33.. MMeettooddoollooggii EEvvaalluuaassii

Metodologi Evaluasi dan Kerangka Kerja EKPD 2009 di Provinsi Bengkulu mengacu

kepada panduan yang disediakan oleh BAPPENAS yang meliputi beberapa tahapan

kegiatan utama yaitu: (1) Penentuan indikator hasil (outcomes) yang memiliki


3

pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah; (2) Pemilihan

pendekatan dalam melakukan evaluasi; dan (3) Pelaksanaan evaluasi serta

penyusunan rekomendasi kebijakan, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1. Ketiga

tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut:

(1) Penentuan Indikator Hasil (outcomes) Indikator kinerja dari tujuan/sasaran pembangunan daerah merupakan indikator

dampak (impacts) yang didukung melalui pencapaian 5 kategori indikator hasil

(outcomes) terpilih. Pengelompokan indikator hasil serta pemilihan indikator

pendukungnya, dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

• Specific, atau indikator dapat diidentifikasi dengan jelas;

• Relevant: mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcomes dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan;

• Measurable: jelas dan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya;

• Reliable: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja;

• Verifiable: memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator;

• Cost-effective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Pengelompokan 5 kategori indikator hasil (outcomes) yang mencerminkan

tujuan/sasaran pembangunan daerah meliputi:

A. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi.

B. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia.

C. Tingkat Pembangunan Ekonomi.

D. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam.

E. Tingkat Kesejahteraan Sosial.


4

Gambar 1.1. Kerangka Kerja EKPD

(2) Pemilihan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi Hubungan antar tingkat indikator dengan pendekatan pengukuran kinerja dapat

dilihat dalam Gambar 1.2 yaitu:

• Relevansi untuk menilai sejauh mana pembangunan yang dijalankan relevan

terhadap sasaran atau kebutuhan daerah dalam menjawab permasalahannya.

• Efektivitas, untuk melihat apakah pembangunan yang dilakukan berkontribusi

terhadap pencapaian baik tujuan spesifik maupun umum pembangunan

daerah.

• Efisiensi, untuk mengetahui bagaimana masukan (inputs) dirubah menjadi

keluaran (outputs).

• Efektivitas Biaya, untuk menggambarkan hubungan antara input dengan

outcomes pembangunan.


5

• Kualitas, yaitu pengukuran derajat kesesuaian antara hasil-hasil

pembangunan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

• Waktu, yaitu ketepatan waktu/periode pencapaian kinerja yang ditetapkan.

• Produktivitas, untuk melihat nilai tambah dari setiap tahapan proses

pembangunan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan.

Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia untuk

pelaksanaan EKPD 2009, maka pendekatan dalam melakukan evaluasi hanya

meliputi relevansi dan efektivitas pencapaian.

Gambar 1.2 . Hubungan antara Indikator dan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi


6

(3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan Tahapan evaluasi dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan dan tantangan

utama pembangunan daerah serta mengidentifikasi tujuan pembangunan daerah.

Tahap kedua adalah melengkapi dan mengoreksi Tabel Capaian yang dilanjutkan dengan tahap ketiga yaitu melakukan penilaian berkaitan dengan relevansi dan

efektivitas pencapaian.

Tahap keempat adalah melakukan identifikasi berbagai alasan atau isu yang

menyebabkan capaian pembangunan daerah (tidak) relevan dan (tidak) efektif.

Tim Evaluasi Provinsi menjelaskan “How and Why” berkaitan dengan capaian

pembangunan daerah.

Tahap kelima adalah menyusun rekomendasi untuk mempertajam perencanaan

dan penganggaran pembangunan periode berikutnya.

(4) Metode Analisis Metode yang digunakan untuk menentukan capaian 5 kelompok indikator hasil

adalah sebagai berikut:

(1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih

yang memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil

(outcomes).

(2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator

pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase. (3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase maka tidak

dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri.

(4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna

negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau

dikonversikan terlebih dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung

indikator negatif).

Sebagai contoh adalah nilai indikator pendukung persentase kemiskinan

semakin tinggi, maka kesejahteraan sosialnya semakin rendah.

(5) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil

dibagi jumlah dari penyusun indikator hasil (indicator pendukungnya). Contoh

untuk indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial disusun oleh:


7

• persentase penduduk miskin

• tingkat pengangguran terbuka

• persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak

• presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia

• presentase pelayanan dan rehabilitasi sosial

Semua penyusun komponen indikator hasil ini bermakna negatif (Lihat No.4).

Sehingga:

Indikator kesejahteraan sosial = {(100% - persentase penduduk miskin) + (100%

- tingkat pengangguran terbuka) + (100% - persentase pelayanan kesejahteraan

sosial bagi anak) + (100%- persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut

usia) + (100% - persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial}/5

Untuk menilai kinerja pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan adalah

Relevansi dan Efektivitas.

Relevansi digunakan untuk menganalisa sejauh mana tujuan/sasaran

pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan

utama/tantangan. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat apakah

tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian

pembangunan nasional.

Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara

hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas

pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah

membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

(5) Sumber Data Dalam mengumpulkan data dan informasi, teknik yang digunakan melalui:

• Pengamatan langsung Pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek

pembangunan di daerah, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi,

pemerintahan, politik, lingkungan hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi.


8

• Pengumpulan Data Primer

Data primer diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan pemangku-

kepentingan pembangunan daerah dan narasumber/informan yang memahami

topik dalam pembangunan daerah di provinsi Bengkulu. Tim Evaluasi Provinsi

menjadi fasilitator rapat/diskusi dalam menggali masukan dan tanggapan peserta

diskusi.

• Pengumpulan Data Sekunder

Data dan informasi yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS

daerah, Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau dinas-dinas

terkait seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Dinas Pendidikan

Nasional, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri,

Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta KPUD

serta dari hasil penelitian yang terkait.


9

HHaassiill EEvvaalluuaassii

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) 2009 di Provinsi Bengkulu dilaksanakan

dengan menggunakan dan mengacu kepada metode evaluasi yang telah disediakan oleh

BAPPENAS terutama dalam penentuan indikator kinerja, jenis data, teknik pengolahan

data dan presentasi hasil pengolahan data serta analisisnya.

Berdasarkan hasil evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah sejak tahun 2004 sampai

dengan tahun 2008, pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan berbagai upaya

percepatan pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

namun demikian upaya yang dilakukan tersebut menghadapi berbagai permasalahan dan

tantangan.

Secara umum permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah Provinsi

Bengkulu antara lain adalah:

• Seluruh kabupaten termasuk dalam kategori daerah tertinggal (dari 9 kabupaten /

Kota), hanya kota Bengkulu saja yang tidak termasuk dalam kelompok ini berdasarkan

klasifikasi dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal,

• Terbatasnya sarana dan prasarana (infrastruktur), yang terdiri dari sarana dan

prasarana transportasi, listrik dan telekomunikasi, air, irigasi, sarana pendidikan dan

kesehatan. Prasarana transportasi terutama jalan (jalan Nasional,

Provinsi/kabupaten/kota) yang ada sebagian besar dalam kondisi rusak. Selain

Infrastruktur jalan, infrastruktur pelabuhan laut pulau Baai mengalami pendangkalan

yang sangat mengganggu aktivitas bongkar dan muat.

• Keterbatasan kemampuan keuangan daerah sehingga membatasi ruang gerak

pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Sumber keuangan

pemerintah Provinsi Bengkulu masih sangat tergantung kepada subsidi pemerintah

pusat melalui Dana Alokasi Umum.

• Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dikarenakan terbatasnya akses

masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Kualitas pendidikan

IIII BBAABB


10

masih rendah, selain itu juga masih terdapat ketimpangan antar satuan pendidikan

antar daerah dan antar kelompok masyarakat. Penyediaan pelayanan pendidikan

belum dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Sementara itu, kualitas

pelayanan kesehatan masih rendah dan belum merata. Status kesehatan masyarakat,

terutama penduduk miskin masih rendah. Kapasitas pelayanan kesehatan masih

rendah dan jumlah tenaga kesehatan serta pembiayaan kesehatan masih terbatas

dan pola alokasinya belum optimal.

• Iklim usaha masih kurang menarik bagi investor, jauh di bawah iklim usaha provinsi

tetangga. Minat investasi, yang tercermin dari nilai persetujuan PMDN dan PMA, juga

masih sangat rendah.

• Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan yang rentan untuk jatuh

ke bawah garis kemiskinan masih cukup besar. Kemiskinan di Provinsi Bengkulu juga

diiringi oleh masalah ketimpangan pembangunan antar kabupaten.

• Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan belum secara optimal ditangani

dengan baik. Kerusakan sumber daya hutan cenderung meningkat.

• Pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance) belum terlaksana

secara optimal, hal ini disebabkan karena rendahnya kinerja aparatur pemerintah

daerah, masih adanya pelanggaran disiplin dan tingginya tingkat penyalahgunaan

kewenangan dalam bentuk KKN, belum memadainya sistem kelembagaan dan

ketatalaksanaan birokrasi pemerintah untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas-

tugas pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif, dan belum

optimalnya teknologi informasi dan komunikasi di setiap dinas instansi.

Hasil pengolahan data evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah beserta analisisnya

disajikan di bawah ini secara berturut-turut berdasarkan lima kategori indikator hasil

(outcomes) yang digunakan pada EKPD 2009 ini.

22..11.. TTiinnggkkaatt PPeellaayyaannaann PPuubblliikk 2.1.1. Persentase Jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan

dengan yang dilaporkan

Selama periode sejak tahun 2004 hingga 2008, persentase jumlah kasus korupsi

yang dilaporkan dengan yang ditangani dan ditindaklanjuti di Provinsi Bengkulu

menunjukkan angka yang berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan nilai terendah

jumlah kasus yang ditangani dan ditindaklanjuti sebesar 30% pada tahun 2007 dan

nilai tertinggi sebesar 87,5% pada tahun 2006. Sebagaimana terlihat pada tabel 2.1,


11

nilai persentase pada tahun 2008 adalah sebesar 42,50% sedikit lebih tinggi dari

tahun 2007. Alasan utama yang menyebabkan masih banyaknya jumlah kasus

korupsi yang tidak terselesaikan adalah karena beberapa kasus-kasus korupsi yang

dilaporkan baik perorangan maupun kelompok tidak dilengkapi dengan bukti-bukti

yang cukup kuat, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam registrasi perkara.

Selain nilai persentase, jumlah kasus korupsi yang dilaporkan juga berfluktuasi

dengan nilai terendah sebesar 8 kasus tahun 2004 dan nilai tertinggi sebesar 40

kasus pada tahun 2008. Meskipun begitu, salah satu kendala yang dihadapi

dilapangan adalah terbatasnya ketersediaan data yang berasal dari sumber-sumber

resmi. Apabila dibandingkan dengan informasi yang diberitakan melalui media masa

lokal, jumlah kasus korupsi yang tercatat di Kajati Provinsi Bengkulu cendrung lebih

kecil.

Tabel 2.1. Persentase Jumlah Kasus Korupsi Yang Dilaporkan Dengan Yang Disidang, Tahun 2004 - 2008

Tahun Jumlah Kasus yang Dilaporkan

Jumlah PerkaraYang disidang % Provinsi % Nasional

2004 8 7 83,33 97,00 2005 17 14 82,35 97,00 2006 24 21 87,50 94,00 2007 18 6 30,00 94,00 2008 40 17 42,50 94,00

Sumber : Kajati Provinsi Bengkulu, 2009

Relevansi: Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1, persentase jumlah kasus korupsi

yang ditangani di Provinsi Bengkulu masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan

persentase yang dicapai di tingkat nasional. Hal ini memberikan implikasi bahwa

tingkat keseriusan Provinsi Bengkulu untuk memberantas korupsi kelihatannya belum

setara atau tidak lebih baik dengan upaya dan tekad yang dilakukan di tingkat

nasional. Implikasi tersebut sekaligus menunjukkan rendahnya tingkat relevansi

antara hasil capaian (kinerja) di Provinsi Bengkulu dengan kinerja di tingkat nasional.

Efektivitas: Kinerja Provinsi Bengkulu dalam menangani kasus korupsi sejak dua

tahun terakhir telah mengalami penurunan yang signifikan atau tidak lebih baik bila

dibandingkan dengan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil ini

mengindikasikan bahwa kebijakan dan pelaksanaan pemberantasan korupsi dalam

beberapa tahun terakhir juga mempunyai tingkat efektifitas yang rendah. Rendahnya

tingkat efektifitas tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor. Meskipun begitu,

faktor utama yang dijadikan alasan oleh pihak-pihak terkait sehubungan dengan


12

rendahnya kinerja tersebut adalah ‘tidak lengkapnya barang bukti, sehingga

penanganan kasus-kasus yang dilaporkan tidak dapat diselesaikan hingga tuntas.

Sebagaimana kejadian di tingkat nasional dalam beberapa bulan terakhir ini, diduga

penyebab banyaknya kasus yang dipeti-es-kan adalah karena adanya ‘mafia kasus’ di

pengadilan. Namun, dugaan seperti itu tidak mudah untuk dibuktikan.

Rekomendasi:

Keberhasilan dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi dapat dipengaruhi oleh banyak

faktor, terutama kuatnya komitmen dari berbagai pihak terkait dan tingginya

konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang

ditujukan untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, pemerintah baik di daerah

mauoun di pusat sebaiknya merumuskan strategi yang lebih efektif yang bertujuan

untuk mendorong peningkatan komitmen pihak-pihak terkait dalam pemeberantasan

kourpsi termasuk memberikan reward yang istimewa bagi yang berprestasi dan

memberikan punishment hukuman yang lebih berat bagi aparat yang melanggarnya.

Selain itu, pada umumnya tingkat pemahaman masyarakat dalam masalah hukum

masih belum memadai, sehingga tidak sepenuhnya memahami mekanisme pelaporan

kasus dan menyipaklan barang-barang bukti yang dibutuhkan. Selanjutnya

perlindunghan hukum yang cendrung rendah terutama bagi masyarakat secara

umum diduga telah berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam

upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, pendidikan hukum melalui berbagai media

masa dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat umum serta

adanya jaminan keamanan bagi masyarakat pelapor kasus korupsi diperkirakan juga

dapat mendorong terjadinya proses kontrol oleh masyarakat.

2.1.2. Persentase Aparat yang Berijazah Minimal S1 Tingkat pendidikan aparat mempunyai korelasi dengan tingkat pelayanan publik dan

produktivitas kerja karyawan. Apabila dilihat perbandingan persentase aparat yang

berijazah minimal S1 di Provinsi Bengkulu dengan rata-rata nasional sejak tahun

2006 - 2007, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan aparat di daerah ini lebih baik

yakni: 44,15% berbanding 30,6%, namun pada tahun 2008 persentase tersebut

menurun sedangkan pada tingkat nasional terjadi kenaikan. Tingginya persentase ini

karena dalam beberapa tahun terakhir dalam proses penerimaan CPNS di Provinsi

Bengkulu dengan persyaratan pendidikan minimal S1. Sementara itu sejak tahun


13

2004 sampai sekarang pemerintah daerah selalu menambah PNS setiap tahunnya

kurang lebih 4500 orang.

Tabel 2.2. Perkembangan Persentase Aparat di Provinsi Bengkulu yang Berijazah Minimal S1, Tahun 2004 -2008

Aparat yang berijazah minimal S1 2004 2005 2006 2007 2008

Bengkulu 59,50 29,40 50,19 44,15 39,34 Nasional 29,9 31 31,93 30,6 30,99

Sumber BPS Provinsi Bengkulu, 2009

Gambar 2.1. Grafik Perbandingan Perkembangan Persentase Aparat di Provinsi Bengkulu yang berijazah minimal S1, Tahun 2004 -2008

59.5

29.9 29.431

50.19

31.93

44.15

30.639.34

30.99

0

10

20

30

40

50

60

Per

sen

2004 2005 2006 2007 2008

Tahun

Provinsi Bengkulu Nasional

Tabel 2.3. Jumlah Aparatur Pemerintah di Provinsi Bengkulu Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2008

No Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah 1 S D / Primary School 147 20 167 2 SLTP / Junior High School 160 34 194 3 S M U / Senior High School 1.622 878 2.500 4 D-1 / Diploma I 8 13 21 5 D-2 / Diploma II 27 6 33 6 D-3 / Diploma III 374 351 725 7 D-4 / Diploma IV 7 5 12 8 S-1 / Strata I 1492 685 2177 9 S-2 / Strata II 148 41 189

10 S-3 / Strata III 2 0 2 Jumlah 3.987 2.033 6.020

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2009


14

Gambar 2.2. Grafik Persentase Aparat di Provinsi Bengkulu yang Berijazah Minimal S1, Tahun 2008

147 160

1622

8 27

374

7

1492

148220 34

878

13 6

351

5

685

41 00

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

S D /PrimarySchool

SLTP /Junior High

School

S M U /SeniorHigh

School

D-1 /Diploma I

D-2 /Diploma II

D-3 /Diploma III

D-4 /Diploma IV

S-1 / StrataI

S-2 /Strata II

S-3 /Strata III

Jum

lah

Laki-Laki Perempuan

Meskipun jumlah aparat yang berijazah minimal S1 sudah melebihi dari rata-rata

nasional, namun kualitas pelayanan publik masih belum cepat dan efisien. Hal ini

dapat disebabkan karena penerapan SPM masih terbatas, kurangnya akses terhadap

teknologi informasi dan komunikasi, masih rendahnya e-literasi aparatur pemerintah

dan masih adanya prosedur pelayanan yang berbelit-belit.

Relevansi: Peningkatan dalam jumlah dan persentase aparat yang berijazah S1 di

Provinsi Bengkulu mencerminkan bahwa kebijakan yang diambil dalam perekrutan

aparat pemerintah telah sejalan dengan kebijakan di tingkat nasional. Oleh karena itu,

kinerja yang telah dicapai oleh Provinsi Bengkulu telah sejalan dan relevan dengan

kebijakan yang sama di tingkat nasional.

Efektifitas: Bila efektifitas diukur berdasarkan peningkatan jumlah dan persentase

aparat yang berijazah S1 maka kinerja Provinsi Bengkulu dalam hal perekrutan

tenaga kerja (aparat) dapat dikatakan telah efektif. Meskipun begitu, hasil pengamatan

di lapangan menunjukkan bahwa terdapat adanya kecendrungan belum relevannnya

antara latar belakang pendidikan dan jenis pekerjaan yang diemban oleh

bersangkutan. Ketidak-cocokan tersebut berpengaruh terhadap kualitas pelayanan

yang diberikan kepada masyarakat sehingga tidak terlihat adanya perbedaan yang

signifikan yang ditimbulkan oleh peningkatan jumlah aparat yang berpendidikan

minimum S1.

Rekomendasi: Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, ada beberapa program dan kegiatan

yang dapat dilakukan seperti: peningkatan kualitas SDM (aparat) dalam konteks

profesionalisme termasuk meningkatkan kecocokan (link dan match) antara


15

konpetensi yang dimiliki aparat dengan penempatannya di bidang pekerjaan tepat

sehingga the right man on the right place dapat diwujudkan. Selain itu, pada umumnya

aparat S1 yang baru saja diterima atau direkrut biasanya belum mempunyai

pengetahuan dan keterampilan khusus dalam hal publik service. Oleh karena itu,

pelatihan atau training juga perlu dilakukan secara periodik terutama yang berkaitan

dengan teknologi informasi dan komunikasi. guna meningkatkan wawasan,

pemahaman dan keterampilan aparat dalam hal pemberian pelayanan publik yang

lebih baik dan optimal bagi masyarakat. Sebagai upaya untuk meningkatkan

profesionalisme aparat, kebijakan rewards dan punishment perlu dirumuskan dan

dilaksanakan termasuk punishment bagi aparat yang terkait dengan kasus korupsi

agar terwujud ‘good governance, profesionalisme, transparan, akuntabel, kredibilitas,

dan bebas dari KKN dalam penentuan pejabat dan penerimaan CPNS di lingkungan

Pemerintahan Provinsi Bengkulu..

2.1.3. Persentase jumlah kabupaten / Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap

Di Provinsi Bengkulu hingga saat ini terdapat 10 kabupaten/kota, namun demikian

belum seluruhnya menerapkan peraturan daerah (Perda) pelayanan satu atap.

Beberapa penyebab belum diterapkannya peraturan daerah pelayanan satu atap

karena adanya daerah pemekaran baru (belum terbentuknya DPRD) serta masih ada

kabupaten yang belum membuat Perda tersebut. Persentase jumlah kabupaten/ kota

yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap terus meningkat tetapi

implementasinya masih belum optimal. Meskipun secara persentase meningkat,

namun jika dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional terutama dalam dua

tahun terakhir jauh tertinggal.

Tabel 2.4 Persentase Jumlah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Perda Pelayanan Satu Atap, Tahun 2004 - 2008

Tahun Jumlah Kab.Kota

Jumlah Kab.Kota yang Memiliki Perda Pelayanan Satu Atap

Persentase Provinsi

Persentase Nasional

2004 9 3 33.33 2.05 2005 9 3 33.33 2.05 2006 9 4 44.44 21.59 2007 9 5 55.56 61.29 2008 10 6 60.00 74.31



16

Gambar 2.3. Grafik Persentase Jumlah Kabupaten yang Memiliki Perda Pelayanan Satu Atap

02468

1012

2004 2005 2006 2007 2008

Jum

lah

0

20

40

60

80

Pers

enta

se

Jumlah Kab.Kota

Jumlah Kab.Kota yang Memiliki Perda Pelayanan Satu Atap

Persentase Provinsi

Persentase Nasional

Relevansi: Apabila dilihat dari analisis relevansi bahwa tujuan pembangunan dengan

membuat Perda Pelayanan Satu Atap adalah sudah sejalan dengan keinginan

pemerintah yaitu untuk mengatasi permasalahan birokrasi yang lambat dan berbelit-

belit. Dari data dapat dikatakan tren capaian pembangunan daerah sudah sejalan

namun belum lebih baik dari capaian pembangunan nasional.

Efektivitas: Sedangkan dilihat dari efektivitas sudah sesuai karena capaian

pelaksanaan Perda Pelayanan Satu Atap mengalami peningkatan dibandingkan

dengan tahun sebelumnya.

Rekomendasi: (1) Pemahaman dan Komitment petugas atau aparat

(2) Mengubah paradigma birokrasi dari peran sebagai penguasa menjadi pelayan

(3) Peningkatan pengetahuan dan skill petugas

(4) Penerapan SPM dan SOP dalam pengurusan perizinan dengan waktu yang jelas

(5) Sosialisasi dan Transparansi


17

Gambar 2.4. Grafik Capaian Indikator Tingkat Pelayanan Publik Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2004 - 2008.

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00

2004 2005 2006 2007 2008

Cap

aian

Indi

kato

r Out

com

e

-0.40

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

Tren

Cap

aian

Indi

kato

rO

utco

me

Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi Provinsi Bengkulu

Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi Nasional

Tren Provinsi

Tren Nasional

2.2. Demokrasi 2.2.1. Gender Development Index (GDI) Kondisi Human Development Index ( HDI) atau Indek Pembangunan Manusia (IPM)

yang terdiri dari: umur harapan hidup, tingkat melek huruf orang dewasa, dan daya

beli. Tahun 1995, UNDP memasukkan unsur gender dalam HDI dengan

mengusulkan GDI (Gender Development Index). Ukuran HDI sama dengan GDI,

tetapi lebih terfokus pada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Kondisi GDI Provinsi Bengkulu amat rendah, yaitu 40,31 persen hal ini setara dengan

tingkat pembangunan gender di Indonesia yang berada pada peringkat 80 dari 156

negara pada tahun 2008. Berarti secara Nasional GDI ini mengacu antara lain angka

65.3 persen harapan hidup, angka melek huruf, partisipasi murid sekolah, dan GDP

riil per kapita pada perempuan, diskriminasi pasar kerja, kepala rumah tangga

perempuan, rumah tangga miskin (daya beli). GDI Provinsi Bengkulu masih rendah

dibandingkan dengan GDI Nasional, hal ini disebabkan oleh kondisi keterpurukan

perempuan Bengkulu dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan politik.

Rendahnya GDI provinsi Bengkulu ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai

berikut. Tahun 2008 bidang pendidikan, perempuan usia 10 tahun keatas yang

tidak/belum pernah sekolah besarnya dua kali lipat penduduk laki-laki (18,65

berbanding 4,07 persen). Begitu pula kaum perempuan yang buta huruf masih sekitar

21,12 persen sedangkan penduduk laki-laki 6,51 persen. Di bidang ekonomi, tingkat


18

partisipasi angkatan kerja (TPAK) kaum perempuan masih relatif rendah yaitu 17

persen bila dibandingkan dengan TPAK laki-laki yaitu 83 persen.

Namun apabila melihat fakta-fakta lainnya, khususnya fakta mengenai perbandingan

partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan, peningkatan

tersebut tidak memiliki arti sama sekali, karena kesetaraan perbandingan keduanya

sangat jauh selisihnya, yakni berbanding 87,56 (laki-laki) dengan 12,44 (perempuan).

Disparitas ini menandakan bahwa kesetaraan gender di Provinsi Bengkulu masih

sangat didominasi oleh kaum laki-laki. Dengan demikian, pengarusutamaan gender

kaum perempuan harus semakin kuat di dorong dan diperhatikan dengan serius, ini

agar kaum perempuan tidak menjadi beban dalam Pembangunan Nasional

Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan bukanlah karena Given

dalam proses kehidupannya. Hal ini lebih disebabkan oleh adanya berbagai bentuk

diskriminasi serta ketimpangan struktur sosial-budaya masyarakat (budaya Patriaki)

yang diwarnai penafsiran ajaran yang bias gender dalam mengejar tuntutan hidup.

Selain itu, tuntutan akan akses layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang

lebih tinggi, keterlibatannya yang setara di ranah politik, kesetaraan memperoleh

pekerjaan yang luas, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas, juga

masih terbatas dan cenderung mengalami diskriminatif serta sering di zalimi dalam

kompetisi bidang-bidang tersebut.

Relevansi: Pembangunan dalam hal pemberdayaan perempuan di Provinsi Bengkulu

yang diukur dengan indikator GDI (gender development index) hingga saat ini belum

memperlihatkan kinerja yang cukup signifikan karena masih tingginya ketimpangan

dalam kesetaraan gender. Hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan

implementasi pemberdayaan perempuan di Provinsi Bengkulu belum menghasilkan

kinerja yang lebih baik bila dibandingkan dengan kinerja di tingkat nasional dan oleh

karena itu tingkat relevansi antara kinerja di Provinsi Bengkulu dan di tingkat nasional

masih sangat rendah.

Efektifitas: Hasil observasi mencerminkan bahwa kebijakan pemberdayaan

perempuan, implementasi dan hasilnya di Provinsi Bengkulu belum menunjukkan

tingkat efektifitas yang belum memadai karena tidak terlihat adanya perubahan kinerja

yang signifikan dari tahun ke tahun.

Rekomendasi: beberapa kebijakan dan kegiatan untuk direkomendasikan diuraikan

pada bagian rekomendasi di bagian GEM di bawah ini.


19

2.2.2. Gender Empowerment Meassurement (GEM) GEM (Gender Empowerment meassurement) merupakan salah satu paradigma

pengukuran Index Pembangunan Indonesia (IPM) berdasarkan indikator yang dimensi

ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ukuran tersebut berdasarkan tiga

variabel yaitu partisipasi perempuan dan politik (pengambilan keputusan), akses pada

kesempatan kerja profesional dan daya beli.

Realitas ketimpangan gender di Indonesia ini, juga berlangsung di Provinsi Bengkulu.

Hasil laporan Human Development Report Indonesia tentang peran gender di Provinsi

Bengkulu tahun 2008 menyebutkan bahwa sesuai GDI dan GEM, indeks gender kaum

perempuan tahun 2004 bernilai 41,22 dan di tahun 2008 bernilai 43,1 persen. Hasil ini

menandakan bahwa selama 5 tahun perkembangan peranan gender berjalan normal

dan cenderung meningkat. Namun peningkatan ini juga tidak berarti apabila melihat

perbandingan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan,

dimana laki-laki jauh lebih dominan, yakni berbanding 89,11 (laki-laki) dengan 10,89

(perempuan). Disparitas ini menandakan gejala makro tentang pengarusutamaan

gender di Indonesia, dimana peran dan partisipasi (kuantitas dan kualitas) kaum

perempuan mesti diberi peluang sebesar mungkin (oleh semua pihak) agar mampu

mengejar ketinggalannya dalam pembangunan.

Kondisi rendahnya GEM, GDI Provinsi Bengkulu yaitu dapat dilihat dari kondisi

partisipasi dan poilitik perempuan. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2008

menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan Bengkulu di DPRD dan DPR masih

rendah, yaitu sekitar 18 persen dan di DPD sekitar 10 persen (hanya satu orang

perempuan) yang mewakili Provinsi Bengkulu. Selain itu keterlibatan perempuan

dalam jabatan publik dapat dilihat dari komposisi perempuan dan laki-laki pegawai

negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan eselon. Menurut data BKN Juni 2008, dari

sebanyak 4,59 % orang yang menduduki jabatan eselon (eselon I sampai eselon V) di

Indonesia, hanya 20,16 persen dijabat oleh perempuan, selebihnya 79,84 persen

dijabat oleh laki-laki. Semakin tinggi jenjang eselon, semakin senjang perbedaan

komposisi antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, peran perempuan pada

lembaga yudikatif juga masih rendah, yakni 20 persen dari hakim yang ada dijabat

oleh perempuan, dan 18 persen sebagai hakim agung pada tahun 2008. Sedangkan

dari 6.177 jaksa di seluruh Indonesia pada tahun yang sama tersebut, hanya 26,78

persen dijabat oleh perempuan, sisanya 73,22 persen oleh laki-laki.


20

Melihat gambaran diatas, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada saat ini

belum memenuhi amanat undang-undang, sedangkan posisi dan peran perempuan di

lembaga eksekutif relatif kecil, yang menduduki jabatan publik serta komposisi dan

peran perempuan di lembaga yudikatif belum mencapai tingkat yang diharapkan.

Partisipasi politik perempuan dihadapkan pada terbatasnya perempuan yang bersedia

terjun di kancah politik, sehingga partai politik banyak mengalami kekurangan kader

perempuan. Lingkungan sosial budaya kurang kondusif dalam mendukung

perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, selain kurangnya pendidikan dan

pelatihan politik untuk perempuan. Sedangkan posisi dan peran perempuan dalam

jabatan publik masih dihadapkan pada otoritas tim dalam badan seleksi yang kurang

memperhatikan aspek keadilan dan kesetaraan gender.

Relevansi: Sama dengan GDI, pembangunan dalam hal pemberdayaan perempuan

di Provinsi Bengkulu yang diukur dengan indikator GEM (gender empowerment

measure) hingga saat ini belum memperlihatkan kinerja yang cukup signifikan karena

masih tingginya ketimpangan dalam kesetaraan gender. Hasil ini mengindikasikan

bahwa kebijakan dan implementasi pemberdayaan perempuan di Provinsi Bengkulu

belum menghasilkan kinerja yang lebih baik bila dibandingkan dengan kinerja di

tingkat nasional dan oleh karena itu tingkat relevansi antara kinerja di Provinsi

Bengkulu dan di tingkat nasional masih sangat rendah.

Efektifitas: Hasil observasi mencerminkan bahwa kebijakan pemberdayaan

perempuan, implementasi dan hasilnya di Provinsi Bengkulu belum menunjukkan

tingkat efektifitas yang belum memadai karena tidak terlihat adanya perubahan kinerja

yang signifikan dari tahun ke tahun.

Rekomendasi: Masih rendahnya GDI dan GEM baik dari sisi relevansi maupun efektifitas di Provinsi

Bengkulu mengisyaratkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu meningkatkan

berbagai upaya yang bertujuan untuk mendorong peningkatan peranan perempuan

dalam pembangunan. Landasan hukum yang menjamin keadilan dan kesetaraan

gender dirumuskan dalam UUD 1945 pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal

28C ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui

pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat

dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, meningkatkan mutu hidup dan

kesejahteraan umat manusia. Landasan hukum lain yang memastikan terciptanya

kesetaraan dan keadilan gender adalah UU No.7 Tahun 1984 tentang pengesahan


21

konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan,

dan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam

kebijakan, program, dan kelembagaan.

Di sisi lain, berbagai kebijakan tidak konsisten dengan kebijakan lain dan kebijakan di

atasnya seperti UU Perkawinan tahun 1974, UU No. 7 tahun 1984 tentang

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, dan

Inpres No. 9 Tahun 2000. UU Perkawinan Tahun 1974 pasal 1 menyatakan laki-laki

sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. UU ini

menciptakan kesenjangan gender secara meluas, karena UU tersebut kemudian

dijadikan rujukan bagi kebijakan lain seperti penentuan upah dan pajak. Kaji ulang

atau revisi atas UU Perkawinan Tahun 1974 perlu dilakukan agar konsisten dengan

kebijakan yang lain.

UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi diharapkan mampu mengubah tatanan politik nasional dengan

melibatkan keterlibatan perempuan dalam menjalankan institusi politik. Perubahan

yang diharapkan bukan semata pada jumlah perempuan yang terlibat dalam lingkar

pengambil keputusan, tetapi juga pada representasi kepentingan dan kebutuhan

perempuan dalam penyelenggaraan politik tersebut. Pelaksanaan Undang-undang

tersebut sangat lemah karena terbentur pada nilai yang berlaku di Indonesia.

Penjelasan dari UU tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan konvensi

“...disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya,

adat-istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara

luas oleh masyarakat Indonesia.” Hal ini berarti bahwa UU tersebut bersifat inferior

terhadap norma sosial yang berlaku sehingga bertentangan dengan tujuan konvensi.

Inpres No. 9 Tahun 2000, mendorong pengarusutamaan gender dalam lembaga,

kebijakan, dan program pemerintahan. Di sisi lain, kebijakan tersebut tidak mampu

mendorong pelaksanaan pengarusutamaan karena kebijakan itu tidak dalam bentuk

Keputusan Presiden atau UU. Selain itu, Kementrian Negara Pemberdayaan

Perempuan tidak mempunyai infrastuktur daerah untuk membantu proses

pelaksanaan Inpres tersebut. Kebijakan penyetaraan dan keadilan gender di instansi

teknis juga tidak efektif karena tidak dilengkapi dengan anggaran. Di masa depan,

Inpres No. 9 Tahun 2000 perlu diperkuat menjadi Keppres atau undang-undang agar

efektif untuk mendorong pengarusutamaan gender dalam lembaga, kebijakan, dan

program pemerintah.


22

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam

pembangunan bidang pemberdayaan perempuan di arahkan pada peningkatkan

keterlibatan perempuan dalam proses politik (pemahaman dan kesadaran serta

pemantapan aktivitas perempuan untuk cerdas dan terampil dalam politik) dan jabatan

publik serta meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang

pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum

perempuan. Selain itu diupayakan menjaga jaringan kerja sama yang telah terbentuk

seperti Gender Focal Point Network yang terdiri dari Economy Gender Focal Point,

Fora Gender Focal Point dan program director, sebagai mitra dari IWAPI, LSM, dan

LIPI, serta pakar gender.

2.2.3. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi

Implementasi dari sistim pemilihan langsung untuk memilih Gubernur dan Wakil

Gubernur yang telah dilaksanakan menunjukan bahwa tingkat kesadaran

berdemokrasi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk menentukan kebijakan

publik masih relatif rendah. Ini dapat dilihat dari data jumlah mata pilih yang ada

sebanyak 1.060.336, yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 751.951 suara

dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 308.385 suara (29,08%).

Sementara itu pada putaran kedua pemilihan Gubernur Bengkulu, angka Golput yang

ada pada pemilihan Kepala Daerah tersebut lebih tinggi lagi mencapai 30 sampai 35

% (sumber KPUD Provinsi). Meskipun demikian angka tingkat partisipasi masyarakat

dalam pemilihan kepala daerah lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemilihan

Presiden (Pilpres). Tingginya angka partisipasi ini disebabkan karena adanya

keterkaitan dan kepentingan langsung masyarakat setempat dengan calon kepala

daerah yang dipilih, seperti antara lain karena faktor: hubungan kekeluargaan, daerah

asal, ingin mendapat jabatan dan lain-lain.

Relevansi: Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Bengkulu cendrung lebih rendah bila dibandingkan dengan indikator yang sama di tingkat nasional. Hal ini memberikan implikasi bahwa tingkat relevansi pembangunan kesadaran politik masyarakat di Provinsi Bengkulu juga masih rendah.

Efektifitas: Data tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Bengkulu tidak lengkap sehingga besar perubahannya tidak dapat dikalkulasi secara akurat. Oleh karenan itu tingkat keefektifannya juga tidak dapat diperhitungkan secara valid. Meskipun begitu, bila tingkat relevansi dianggap sebagai proxy maka


23

kinerja pembangunan dalam hal partisipasi masayarakat mencerminkan bahwa kebijakan yang mendorong tingkat partisipasi polotik masyarakat kelihatannya masih belum berjalan secara efektif.

Rekomendasi: Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat maka beberapa strategi perlu dilakukan termasuk diantaranya pendidikan politik dengan tujuan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang hak-hak politiknya. Hal ini dapat dilakukan melalui jalur komunikasi partai politik maupun melalui lembaga swadaya masyarakat.

2.2.4. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Legislatif Pendidikan politik di Provinsi Bengkulu belum mencapai hasil yang memuaskan, baik yang dilakukan oleh partai politik maupun yang dilakukan oleh lembaga suprastruktur yang ada. Hal ini dapat terlihat dari beberapa peristiwa yang terjadi pada saat setelah dilakukannya pemilihan anggota legislatif di beberapa kabupaten terjadi konflik baik yang dapat diamati melalui proses pengadilan maupun yang teramati secara langsung berupa tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Pengetahuan politik masyarakat masih sangat rendah sehingga kesadaran untuk berpolitik terbuka (langsung) juga masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan politik kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pencerahan dan kesiapan kepada masyarakat tentang hak-hak politiknya.

Tabel 2.5. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat di Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Legislatif, 2004 - 2009

Tingkat partisipasi politik masyarakatdalam Pemilihan Legislatif 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bengkulu 70,92 - - - - 78 Nasional 75,19 - - - - 71


Grafik 2.5. Grafik Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat di Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Legislatif, 2004 - 2009

70.92

75.19

78

71

66

68

70

72

74

76

78

2004 2009

Tingkat Partisipasi Politik Provinsi Bengkulu Tingkat Parisipasi Politik Nasional


24

Relevansi: Tingkat partsipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif di Provinsi

Bengkulu pada tahun 2004 lebih kecil disbanding tingkat nasional. Namun pada tahun

2009, kinerja Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan hingga menjadi 78% dan lebih

besar dari indicator yang sama di tingkat nasional. Peningkatan kinerja ini

mencerminkan adanya tingkat relevansi yang baik antara hasil yang dicapai di

Provinsi Bengkulu dengan capaian di tingkat nasional.

Efektifitas: Tingkat relevansi yang erat antara kinerja dalam tingkat partisipasi poiltik

masyarakat dalam pemilihan legislatif di Provinsi Bengkulu dengan tingkat nasional

mencerminkan bahwa kebijakan yang diambil di Provinsi Bengkulu telah

terimplementasi secara efektif.

Rekomendasi: Kinerja yang sudah baik dalam hal tingkat partisipasi politik

masyarakat dalam pemilihan legislatif di Provinsi Bengkulu perlu dipertahankan dan

ditingkatkan di masa yang akan datang.

2.2.5. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilpres

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden (PILPRES) sedikit lebih

rendah dibandingkan dengan pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan kepala

daerah, hal ini dapat terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dan juga

masyarakat daerah tidak merasakan langsung, “Siapa saja Presidennya nasip

masarakat daerah tetap tidak ada perubahan”.

Tabel 2.6 Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat di Provinsi Bengkulu dalam PILPRES, 2004 - 2009

Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam PILPRES 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bengkulu 70,92 - - - - 78 Nasional 75,98 - - - - 73

Grafik 2.6. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat di Provinsi Bengkulu dalam PILPRES, 2004 - 2009

70.92

75.98

78

73

66

68

70

72

74

76

78

Ting

kat P

artis

ipas

i Pol

itik

2004 2009

Tahun

Tingkat Partisipasi Provinsi Bengkulu Tingkat Partisipasi Nasional


25

Relevansi: Sama dengan pemilihan legislative, tingkat partsipasi politik masyarakat

dalam pemilihan presiden di Provinsi Bengkulu pada tahun 2004 lebih kecil apabila

dibandingkan dengan tingkat nasional. Namun pada tahun 2009, kinerja Provinsi

Bengkulu mengalami kenaikan hingga menjadi 78% dan lebih besar dari indikator

yang sama di tingkat nasional. Peningkatan kinerja ini mencerminkan adanya tingkat

relevansi yang baik antara hasil yang dicapai di Provinsi Bengkulu dengan capaian di

tingkat nasional.

Efektifitas: Tingkat relevansi yang erat antara kinerja dalam tingkat partisipasi poiltik

masyarakat dalam pemilihan presiden di Provinsi Bengkulu dengan tingkat nasional

mencerminkan bahwa kebijakan yang diambil di Provinsi Bengkulu telah

terimplementasi secara efektif.

Rekomendasi: Kinerja yang sudah baik dalam hal tingkat partisipasi politik

masyarakat dalam pemilihan legislatif di Provinsi Bengkulu perlu dipertahankan dan

ditingkatkan di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena dalam era

reformasi dan demokrasi tingkat partisipasi masyarakat dapat berpengaruh terhadap

kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, baik kepala daerah, legislatif

dan presiden.

22..22.. TTiinnggkkaatt KKuuaalliittaass SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa Salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Bengkulu adalah peningkatan kualitas

sumberdaya manusia. Berbagai kebijakan dan program telah direncanakan dan

diimplementasikan terutama dalam peningkatan kinerja sektor pendidikan, sektor

kesehatan dan sektor perekonomian rakyat melalui melalui penyediaan sarana dan

prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur pendudukung kegiatan ekonomi serta

suasana yang lebih kondusif terhadap tumbuh dan berkembangnya perekonomian

masyarakat. Kinerja pembangunan daerah dalam membangun dan meningkatkan

kualitas sumber daya manusia di Provinsi Bengkulu dievaluasi dan diukur dengan

menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI)

merupakan suatu indeks gabungan yang terdiri tiga komponen penilaian yang

meliputi: tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan standar hidup layak. IPM

mempunyai nilai yang berkisar dari 0 sampai dengan 100. Jika nilai IPM berkisar 0-


26

49,9 maka pembangunan manusianya termasuk dalam kategori masih rendah, dan

jika nilai IPM berkisar 50-79,9 maka pembangunan manusianya sedang, sedangkan

jika nilai IPM berkisar antara 80-100 maka pembangunan manusianya termasuk

dalam kategori tinggi.

2.2.2. Pendidikan

Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan dalam bidang

pendidikan di Provinsi Bengkulu pada EKPD 2009 ini terdiri dari tiga komponen

penilaian yakni: Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS) dan

Angka Melek Aksara (AMA).

2.2.2.1. Angka Partisipasi Murni SD/MI

Angka Partsipasi Murni (APM) merupakan alat ukur yang menunjukkan besarnya nilai

(persentase) dari perbandingan antara jumlah anak yang bersekolah dengan jumlah

seluruh anak yang berusia sekolah sesuai dengan usia dan tingkatan pendidikan.

Nilai APM sekaligus memberikan informasi tentang persentase anak-anak usia

sekolah yang tidak bersekolah. Data APM untuk tingkat SD/MI di Provinsi Bengkulu

di tampilkan pada Tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7. Angka Partsipasi Murni (APM) Provinsi Bengkulu dan Nasional tahun 2004-2008.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 2004 2005 2006 2007 2008 Provinsi Bengkulu 94,72 92,58 93,29 92,02 92,31 Nasional 93 93,3 93,54 93,75 93,98

Grafik 2.7. Angka Partsipasi Murni (APM) Provinsi Bengkulu dan

Nasional tahun 2004-2008.

94.72

9392.58

93.3 93.2993.54

92.02

93.75

92.31

93.98

90

91

92

93

94

95

Ang

ka P

artis

ipas

i M

urni

2004 2005 2006 2007 2008

Tahun

Provinsi Bengkulu Nasional


27

Nilai APM SD/MI selama periode 2004-2008 menunjukkan bahwa sekitar 92% dari

seluruh jumlah keseluruhan anak yang berusia antara 7-13 tahun telah bersekolah.

Nilai ini juga menunjukkan bahwa sekitar 8% dari jumlah seluruh anak yang berusia

antara 7-13 tahun tidak bersekolah. Apabila dibandingkan dengan APM nasional, nilai

APM SD/MI di Provinsi Bengkulu tersebut masih lebih rendah dari APM nasional.

Relevansi. Jika dilihat dari segi relevansi pembangunan di bidang peningkatan

kualitas sumber daya manusia dapat dikatakan bahwa tujuan atau sasaran

pembangunan peningkatan nilai APM SD/MI belum optimal dan belum dapat

mengatasi permasalahan dan tantangan dalam peningkatan kualitas sumber daya

manusia. Hal ini dapat dilihat dari tren capaian nilai APM SD/MI yang tidak mengalami

peningkatan yang signifikan, karena nilai capaian APM SD/MI tidak lebih baik dari

rata-rata nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Efektifitas. Bila dilihat dari trend pencapaian dari tahun ke tahun, hasil observasi

mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembangunan dalam upaya peningkatan nilai

APM SD/MI juga belum efektif karena nilai APM SD/MI tidak menunjukkan

peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurunnya angka APM SD/MI menunjukkan bahwa penyelenggaraan program wajib

belajar pendidikan dasar 9 tahun di Provinsi Bengkulu belum tuntas. Ada beberapa

kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan

dasar di daerah ini, antara lain: masih rendahnya akses masyarakat terhadap

pendidikan terutama didaerah pedesaan karena terbatasnya jumlah sekolah yang ada,

rendahnya pendapatan orang tua untuk menyekolahkan anaknya dan terbatasnya

jumlah guru.

Rekomendasi Kebijakan: o Meningkatkan akses pelayanan pendidikan

o Pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan yang memadai, baik melalui

pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.

o Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun secara gratis

tanpa pungutan biaya apapun

o Menyediakan materi dan peralatan pendidikan, seperti seperti buku pelajaran

maupun peralatan penunjang belajar mengajar.

o Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya


28

o Peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBN dan

APBD

o Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan

pendidikan.

2.2.2.2. Rata-rata Nilai Akhir

Perkembangan rata-rata nilai akhir ujian nasional siswa SMP/MTs di Provinsi

Bengkulu maasih lebih baik secara nasional kecuali pada tahun 2004 dibawah rata-

rata nasional. Sebaliknya pada tingkat SMA/SMK/MA hasil rata-rata nilai akhir ujian

nasional selama lima tahun terakhir tidak lebih baik dibandingkan dengan rata-rata

capaian nasional namun perkembangannya selalu mengalami peningkatan dari tahun

ke tahun.

Tabel 2.8. Perkembangan Rata-rata Nilai Akhir Ujian Nasional di Provinsi Bengkulu

Rata-rata Nilai Akhir 2004 2005 2006 2007 2008

SMP/MTs Bengkulu 4,34 5,53 5,53 5,53 6,73

Nasional 4.80 5.42 5.42 5.42 6.05

SMA/SMK/MA 4,55 4,72 5,45 5,68 5,70

Nasional 4.77 5.77 5.94 6.28 6.35

Gambar 2.8. Grafik Rata-rata Nilai Akhir Ujian Nasional

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2004 2005 2006 2007 2008

Rat

a-ra

ta N

ilai A

khir

Rata-rata SMP/MTs Provinsi Rata-rata SMA/MA ProvinsiRata-rata SMP/MTs Nasional Rata-rata SMA/MA Nasional

Relevansi: Jika dilihat dari segi relevansi pembangunan menunjukkan bahwa

tujuan/sasaran pembangunan untuk meningkatkan rata-rata nilai akhir ujian nasional

sudah tercapai dan tren capaian hasil pembangunan sudah sejalan dan lebih baik dari

capaian pembangunan nasional, khususnya untuk pendidikan dasar, namun untuk

pendidikan tingkat SMA/SMK/MA masih dibawah rata-rata nasional.


29

Efektivitas. Dilihat dari segi efektivitas telah menunjukkan kemajuan seperti yang diharapkan, karena hasil capaian rata-rata nilai akhir semakin tinggi atau semakin membaik dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Rekomendasi Kebijakan: o Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik

dan peserta didik. o Mengembangkan kurikulum yang berstandar nasional yang disesuaikan dengan

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni serta perkembangan global, regional, nasional dan lokal.

o Mengembangkan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan.

o Menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan.

2.2.2.3. Angka Putus Sekolah SD, SMP / MTs, Sekolah Menengah

Angka putus sekolah mencerminkan banyaknya anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Jumlah anak putus sekolah di Provinsi Bengkulu masih cukup banyak, hal ini lebih disebabkan oleh ketidakmampuan orang tua untuk membiayai sekolah karena kemiskinan. Jumlah anak yang tidak melanjutkan ke kejenjang pendidikan yang lebih tinggi terutama banyak terjadi di daerah pedesaan.

Tabel 2.9. Persentase Perbandingan Angka Putus Sekolah di Provinsi Bengkulu dan Nasional, Tahun 2004 – 2008

Angka Putus Sekolah 2004 2005 2006 2007 2008 SD (Prov.Bengkulu) 2,28 1,92 5,86 2,75 3,20 Nasional 2,97 3,17 2,41 1,81 1,81 SMP/MTs (Prov.Bengkulu) 6,09 3,17 6,78 7,50 5,89 Nasional 2,83 1,97 2,88 3,94 3,94 Sekolah Menengah (Prov.Bengkulu) 6,92 8,92 2,76 3,11 5,43 Nasional 3,14 3,08 3,33 2,68 2,68


Tabel 2.9 menunjukkan terjadinya kecenderungan peningkatan angka putus sekolah

pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Pada jenjang pendidikan SMA angka

putus sekolah lebih tinggi dibandingkan pada jenjang pendidikan SD hingga SLTP.

Rendahnya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD hingga SLTP

dikarenakan adanya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Jika


30

dibandingkan dengan angka nasional, angka putus sekolah pada setiap jenjang

pendidikan di Provinsi Bengkulu menunjukkan angka yang lebih tinggi.

Gambar 2.9. Grafik Persentase Angka Putus Sekolah

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2004 2005 2006 2007 2008

Tahun

Pers

enta

se

SD Provinsi Bengkulu SMA/MA Provinsi Bengkulu

SMAP/MTs Provinsi Bengkulu SD Nasional

SMP/MTs Nasional SMA/MA Nasional

Relevansi: Upaya dan kinerja pembangunan dalam bidang pendidikan bervariasi untuk masing-masing tingkat pendidikan. Tingginya angka putus sekolah untuk tingkat pendidikan SLTP dan sekolah menengah mencerminkan bahwa tingkat relevansi pembangunan pendidikan di Provinsi Bengkulu masih rendah.

Efektivitas: Penurunan nilai APS untuk tingkat pendidikan dasar (SD) mengindikasikan bahwa upaya pembangunan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan anak-anak yang berusia 7-13 tahun telah cukup efektif. Namun sebaliknya, kenaikan nilai APS untuk tingkat pendidikan SLTP dan sekolah menengah menunjukkan tingkat efektifitas yang rendah.

Rekomendasi Kebijakan: o Meningkatkan akses pelayanan pendidikan terutama terhadap penduduk miskin o Pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan yang memadai, terutama di

daerah pedesaan. o Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun secara gratis

tanpa pungutan biaya apapun o Peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBN dan

APBD


31

2.2.2.4. Angka Melek Aksara 15 tahun keatas

Angka melek aksara di Provinsi Bengkulu mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, dan terendah terjadi pada tahun 2005, namun demikian meningkat lagi pada tahun berikutnya. Apabila dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional, menunjukkan bahwa angka melek aksara di Provinsi Bengkulu selalu lebih tinggi. Ini berarti bahwa program pemberantasan buta huruf tergolong cukup berhasil, namun demikian harus terus diupayakan agar angka melek aksara terus meningkat.

Tabel 2.10. Angka Melek Aksara penduduk usia 15 tahun keatas di Provinsi Bengkulu Tahun 2004 – 2008

Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 tahun keatas 2004 2005 2006 2007 2008

Bengkulu 94,21 94,25 94,50 94,69 94,87 Nasional 90,40 90,90 91,50 91,87 92,19

Gambar 2.10. Grafik Angka Melek Aksara penduduk usia 15 tahun keatas

di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2008

94.21 94.25 94.5 94.69 94.87

90.490.9

91.591.87 92.19

88

89

90

91

92

93

94

95

96

2004 2005 2006 2007 2008

Tahun

Pers

enta

se

Melek Huruf Provinsi Bengkulu Melek Huruf Nasional

Relevansi: Upaya dan kinerja pembangunan dalam bidang Angka Melek Huruf

penduduk usia 15 tahun keatas sudah lebih baik. Tingginya angka ini dari rata-rata

nasional mencerminkan bahwa tingkat relevansi pembangunan pendidikan di Provinsi

Bengkulu semakin baik.

Efektivitas: Peningkatan Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun keatas

mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk yang bisa membaca maupun

menulis, hal ini menunjukkan tingkat efektifitas yang tinggi.

Rekomendasi Kebijakan:

o Peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan

pendidikan keaksaraan fungsional.

o Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu secara luas untuk


32

memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi

kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang

tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat

lainnya.

o Menyediakan materi dan peralatan pendidikan, seperti seperti buku pelajaran

maupun peralatan penunjang belajar mengajar.

o Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan

pendidikan.

2.2.2.5. Persentase Jumlah Guru Yang Layak Mengajar

Persentase jumlah guru yang layak mengajar di provinsi Bengkulu pada saat awal

pelaksanaan RPJMN lebih baik dari rata-rata nasional, namun demikian terjadi

sebaliknya dalam dua tahun terakhir, seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11. Persentase Jumlah Guru Yang Layak Mengajar

Persentase Jumlah Guru yang Layak Mengajar 2004 2005 2006 2007

SMP/MTs 85,66 85,58 80,2 82,99

Sekolah Menengah 72,97 77,73 83,69 83,96

Gambar 2.11. Grafik Persentase jumlah guru yang layak mengajar di provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2007

72.97

77.73

83.69 83.9685.66 85.58

80.2

82.99

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

2004 2005 2006 2007

Tahun

Pers

enta

se

Guru Layak Mengajar SMA/MA Provinsi Bengkulu Guru Layak Mengajar SMP/MTs Provinsi Bengkulu

Relevansi. Upaya dan kinerja pembangunan daerah dalam bidang peningkatan

jumlah guru yang layak mengajar belum menunjukkan kemajuan yang berarti.

Rendahnya angka persentase ini dari rata-rata nasional dalam beberapa tahun


33

terakhir mencerminkan bahwa tingkat relevansi pembangunan pendidikan di Provinsi

Bengkulu tidak sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

Efektivitas. Efektivitas pembangunan bidang pendidikan khususnya dalam

meningkatkan persentase jumlah guru yang layak mengajar tidak mengalami

kemajuan yang signnifikan, hal ini dapat dilihat dari capaian pembangunan daerah

menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


• Peningkatan kualitas tenaga pendidik baik melalui penyetaraan pendidikan

maupun kursus, training dan magang.

• Peningkatan jumlah sertifikasi bagi tenaga pendidik.

• Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik agar lebih

mampu mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan komitmen mereka

dalam melaksanakan tugasnya.

2.2.3. Kesehatan

2.2.3.1. Umur Harapan Hidup (UHH)

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan ditunjukkan dengan

meningkatnya rata-rata Umur Harapan Hdup (UHH). Umur Harapan hidup masyarakat

di Provinsi Bengkulu sejak tahun 2004 – 2008 cenderung mengalami peningkatan.

Pada tahun 2004 Umur Harapan Hidup Penduduk Bengkulu adalah 66,1 tahun dan

pada tahun berikut meningkat menjadi 66,4 tahun, kemudian menjadi 66,8 pada tahun

2006. Pada tahun 2008 terjadi penambahan yang signifikan, UHH menjadi sebesar

68,9. Meskipun terjadi tren peningkatan namun jika dibandingkan dengan capaian

rata-rata nasional UHH Penduduk Bengkulu masih tergolong rendah.

Tabel 2.12. Perkembangan Umur Harapan Hidup Provinsi Bengkulu Tahun 2004 – 2008

Umur Harapan Hidup (UHH) 2004 2005 2006 2007 2008 Bengkulu 66,1 66,4 66,8 68,28 68,9 Nasional 68,6 69 69,4 69,8 70,5

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2008


34

Gambar 2.12. Grafik Perkembangan Umur Harapan Hidup Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2008

66.1 66.466.8

68.2868.9

68.669

69.469.8

70.5

63

64

65

66

67

68

69

70

71

2004 2005 2006 2007 2008

Jum

lah

Umur Harapan Hidup Provinsi Umur Harapan Hidup Nasional

Umur Harapan Hidup dipengaruhi oleh banyak faktor, selain karena faktor ekonomi

dan sosial, juga dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas kesehatan. Dengan adanya

layanan kesehatan tersebut diharapkan angka kesakitan masyarakat menjadi

berkurang. Perhatian pemerintah terhadap pembangunan kesehatan penduduk cukup

besar. Program kesehatan layanan gratis terhadap keluarga miskin melalui Jaring

Pengaman Sosial (JPS) mencapai 5% dari jumlah penduduk miskin, meningkat pada

tahun 2004 menjadi 10%, dan pada tahun 2005 telah terlayani 15%. Target layanan

kesehatan gratis melalui JPS yang ingin dicapai pada periode tahun 2006-2010

secara berturut-turut adalah 20, 25, 30, 35 dan 40%. Berkat peningkatan jumlah,

kualitas dan pemerataan program layanan kesehatan tersebut, status kesehatan

masyarakat terus meningkat.

Perilaku masyarakat kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta

ketersediaan pembiayaan kesehatan masih rendah, sangat mempengaruhi rendahnya

tingkat kesehatan masyarakat. Upaya pembinaan lingkungan sehat yang dilakukan

Dinas Kesehatan telah menunjukkan adanya keberhasilan, terlihat dari beberapa

indikator lingkungan sehat, seperti jumlah keluarga yang menghuni rumah sehat,

menggunakan air bersih, dan menggunakan jamban milik sendiri. Pada tahun 2004

persentase penduduk yang telah menggunakan air bersih mencapai 33,16%, yang

memiliki jamban sendiri sebanyak 69,22%, dan yang sudah memanfaatkan jaringan

listrik sebanyak 71,25%, sedangkan rumah yang masih berlantai tanah tinggal

sebesar 10,14%. Pada tahun-tahun selanjutnya pembinaan lingkungan sehat

ditargetkan terus meningkat; pada periode tahun 2006-2010 secara berturut-turut

meningkat menjadi 55, 60, 65, 70 dan 80% keluarga. Pembinaan lingkungan sehat


35

diharapkan juga menciptakan perilaku masyarakat untuk hidup sehat tidak saja di

dalam keluarga tetapi juga di tempat-tempat umum seperti kantor, hotel, pasar,

sekolah, sarana ibadah, dsb.

Jumlah Puskesmas juga menjadi indikator peningkatan kuantitas layanan kesehatan

kepada penduduk, jika dilihat dari posisi dan rasio jumlah penduduk juga

menunjukkan adanya peningkatan pemerataan. Pada tahun 2008 jumlah Puskesmas

di Provinsi Bengkulu berjumlah 147 dengan rasio 0,89 per 10.000 penduduk. Angka

tersebut mengungkapkan bahwa setiap 10.000 penduduk di Provinsi Bengkulu

dilayani kurang dari 1 (satu) buah puskesmas. Akan tetapi apabila dibandingkan

dengan jumlah penduduknya maka jumlah Puskesmas yang terdapat di Provinsi

Bengkulu masih jauh dari cukup. Kondisi itu terlihat dari masih relatif kecilnya nilai

rasio Puskesmas terhadap penduduk. Relatif kecilnya rasio Puskemas per 10.000

penduduk di Provinsi Bengkulu mencerminkan bahwa beban tanggungan setiap

Puskesmas di Provinsi Bengkulu relatif tinggi. Tingginya beban tanggungan

Puskesmas akan berdampak negatif terhadap pelayanan kesehatan yaitu tidak

optimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat.

Ketidakoptimalan pelayanan kesehatan di Provinsi Bengkulu akan semakin tinggi bila

tidak segera dilakukan penambahan atau pembangunan Puskesmas. Sebab di sisi

lain jumlah penduduk Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun semakin bertambah.

Selain melalui Puskesmas, pelayanan kesehatan di Provinsi Bengkulu dilakukan

melalui Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Pelayanan kesehatan melalui

Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling sangat efektif karena dapat melayani

kesehatan penduduk hingga ke daerah terpencil. Namun dilihat dari jumlahnya,

Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang terdapat di Provinsi Bengkulu

relatif kurang memadai. Pada tahun 2008 jumlah Puskesmas Pembantu dan

Puskesmas Keliling di Provinsi Bengkulu masing-masing sebanyak 505 buah dan 164

buah. Selain itu terdapat 1.720 Posyandu, Klinik/KIA 124 buah dan rumah bersalin 17

buah.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah sebagai bentuk dari penjabaran arah

kebijaksanaan pembangunan kesehatan di Provinsi Bengkulu diantaranya

meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana

kesehatan baik di daerah perkotaan maupun di daerah daerah terpencil.


36

Relevansi: Perbaikan dalam nilai UHH dari tahun ke tahun mencerminkan bahwa

upaya pembangunan di bidang kesehatan di Provinsi Bengkulu mempunyai tingkat

relevansi yang tinggi.

Efektifitas: Trend dan peningkatan nilai UHH dari tahun ke tahun memberikan

indikasi bahwa upaya pembangunan di bidang kesehatan di Provinsi Bengkulu juga

telah efektif.

Rekomendasi Kebijakan: o Peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana

kesehatan baik di daerah perkotaan maupun di daerah daerah terpencil.

o Peningkatan Program kesehatan layanan gratis terhadap keluarga miskin, seperti

Jaring Pengaman Sosial (JPS)

o Kampanye pola hidup bersih dan sehat,

o Pembinaan lingkungan sehat tidak saja di dalam keluarga tetapi juga di tempat-

tempat umum seperti kantor, hotel, pasar, sekolah, sarana ibadah, dsb.

2.2.3.2. Angka Kematian Bayi (AKB) Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator yang paling sensitif diantara

indikator lainnya. Angka ini mencerminkan tingkat permasalahan kesehatan yang

langsung berkaitan dengan kematian bayi, tingkat kesehatan ibu dan anak, tingkat

upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak, upaya keluarga dan tingkat perkembangan

sosial ekonomi keluarga.

AKB di Provinsi Bengkulu menunjukan tren menurun dari tahun ke tahun bahkan

pada tahun 2008 sudah dibawah rata-rata AKB nasional.

Tabel 2.13. Perkembangan Angka Kematian Bayi Provinsi Bengkulu Tahun 2004 – 2008

Angka Kematian Bayi (AKB) 2004 2005 2006 2007 2008 Bengkulu 48 43 39 34 28 Nasional 35 34,75 34,35 34 34



37

Gambar 2.13. Grafik Perkembangan Angka Kematian Bayi Provinsi Bengkulu Tahun 2004 – 2008

4843

3934

28

35 34.75 34.35 34 34

0

10

20

30

40

50

60

2004 2005 2006 2007 2008

Jum

lah

Angka Kematian Bayi Provinsi Angka Kematian Bayi Nasional

Relevansi: Penurunan nilai AKB dari tahun ke tahun mencerminkan bahwa upaya

pembangunan di bidang kesehatan di Provinsi Bengkulu mempunyai tingkat relevansi

yang tinggi.

Efektifitas: Trend dan penurunan nilai AKB dari tahun ke tahun memberikan indikasi

bahwa upaya pembangunan di bidang kesehatan di Provinsi Bengkulu juga telah

efektif.

Rekomendasi Kebijakan

o Meningkatkan akses pelayanan kesehatan terutama terhadap penduduk miskin

dan pedesaan antara lain melalui penambahan sarana kesehatan.

o Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menambah tenaga

kesehatan,

o Memberikan pelayanan kesehatan gratis terutama kepada golongan penduduk

miskin yang tidak mampu.

2.2.3.3. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Bengkulu menunjukkan tren yang menurun

sejak tahun 2004 – 2008 dan posisinya selalu dibawah angka rata-rata AKI nasional.

Tabel 2.14. Persentase Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Bengkulu Tahun 2004 – 2008

Angka Kematian Ibu (AKI) 2004 2005 2006 2007 2008 Bengkulu 227 221 218 215 212 Nasional 307 262 255 228 228



38

Gambar 2.14. Grafik Persentase Angka Kematian Ibu (AKI)

227 221 218 215 212

307

262 255228 228

0

50

100

150

200

250

300

350

2004 2005 2006 2007 2008

Jum

lah

AKI

Angka Kematian Ibu Provinsi Angka Kematian Ibu Nasional

Relevansi: Penurunan nilai AKI dari tahun ke tahun mencerminkan bahwa upaya


yang tinggi.

Efektifitas: Trend dan penurunan nilai AKI dari tahun ke tahun memberikan indikasi bahwa upaya pembangunan di bidang kesehatan di Provinsi Bengkulu juga telah efektif.


o Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, seperti kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar.

o Peningkatan pelayanan dokter keluarga. o Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan rumah sakit o Pengadaan obat dan perbekalan puskesmas dan rumah sakit;

2.2.3.4. Prevalensi Gizi buruk (%) Jika dilihat dari status gizi buruk menunjukkan angka yang menurun sejak tahun 2005

sampai dengan tahun 2008.

Tabel 2.15. Prevalensi Gizi Buruk di Provinsi Bengkulu dan Nasional

Tahun 2004 – 2008

Prevalensi Gizi Buruk (%) 2004 2005 2006 2007 2008 Bengkulu 1,64 3,2 1,56 0,63 0,43 Nasional 4.8



39

Gambar 2.15. Grafik Persentase Prevalensi Gizi Buruk di Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2004 – 2008

1.64

3.2

1.56

0.63 0.43

4.8

0

1

2

3

4

5

6

2004 2005 2006 2007 2008

Cap

aian

Indi

kato

r Out

com

e

Prevalensi Gizi Buruk Provinsi Prevalensi Gizi Buruk Nasional

Data statistik menunjukkan bahwa nilai Prevalensi Gizi Buruk (PGB) di Provinsi

Bengkulu telah mengalami penurunan yang berkesinambungan sejak tahun 2005

sampai dengan tahun 2008.

Relevansi: Penurunan nilai PGB dari tahun ke tahun mencerminkan bahwa upaya pembangunan di bidang kesehatan di Provinsi Bengkulu mempunyai tingkat relevansi yang tinggi.

Efektifitas : Trend dan penurunan nilai PGB dari tahun ke tahun memberikan indikasi bahwa upaya pembangunan di bidang kesehatan di Provinsi Bengkulu juga telah efektif.

Rekomendasi Kebijakan o Peningkatan pendidikan gizi masyarakat o Pelayanan kesehatan gratis kepada penduduk miskin di puskesmas dan

jaringannya o Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat

kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi lainnya; o Penambahan tenaga kesehatan khususnya tenaga ahli gizi

2.2.3.5. Prevalensi Gizi Kurang (%)

Sejalan dengan berkurangnya penderita gizi buruk, hasil observasi menunjukkan

bahwa angka prevalensi gizi kurang (PGK) di Provinsi Bengkulu juga telah mengalami

penurunan yang berkesinambungan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008.


40

Tabel 2.16. Prevalensi Gizi Kurang di Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2004 – 2008

Prevalensi Gizi Kurang (%) 2004 2005 2006 2007 2008 Bengkulu 25,8 24,7 23,6 21 20,1 Nasional 19,6 19,2 - 13 13


Gambar 2.16. Prevalensi Gizi Kurang di Provinsi Bengkulu dan Nasional

Tahun 2004 – 2008

25.8 24.7 23.621 20.119.6 19.2

0

13 13

0

5

10

15

20

25

30

2004 2005 2006 2007 2008

Pers

en P

GB

Prevalensi Gizi Buruk Provinsi Prevalensi Gizi Buruk Nasional

Salah satu indikator kesehatan penduduk adalah status gizi bayi. Pada tahun 2004 status gizi balita berdasarkan pemantauan status gizi (PSG) memperlihatkan prevalensi gizi kurang sebesar 25,8%, dan pada tahun 2005 menurun menjadi24,7%, selanjutnya pada tahun 2006 mencapai 23,6%, dan terun menurun menjadi 20,1% pada tahun 2008 (Sumber Seksi Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu). Masih tingginya persentase status gizi bayi terjadi karena tingkat kemiskinan orang-tuanya, rendahnya tingkat pengetahuan keluarga tentang kesehatan, gizi, dan lingkungan sehat, masih sedikitnya jumlah tenaga ahli gizi, terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah serta akibat dari keterisolasian daerah tempat tinggal dan sulitnya transportasi menuju pusat layanan kesehatan.

Untuk mengatasi masalah gizi kurang, Dinas Kesehatan melakukan berbagai program

peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan yang diantaranya adalah

dengan mengembangkan pusat-pusat kesehatan masyarakat, baik Puskesmas,

Puskesmas Pembantu, maupun Posyandu. Dinas Kesehatan juga melakukan

pembinaan keluarga melalui KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dan

memperbaiki perawatan anggota masyarakat dari balita sampai tua, misalnya Bina

Keluarga Sejahtera yang tersebar sampai ke desa-desa. Selain itu, juga telah dirintis


41

Pos PAUD yang memadukan perawatan dan layanan anak di Posyandu dan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memberikan imunisasi, memberikan tablet

FE kepada ibu hamil, dsb. Dengan berbagai layanan tersebut diharapkan pada tahun-

tahun yang akan datang, status gizi bayi meningkat dan angka kematian bayi (IMR)

menurun.

Relevansi: Penurunan nilai PGK dari tahun ke tahun mencerminkan bahwa upaya


yang tinggi.

Efektifitas: Trend dan penurunan nilai PGK dari tahun ke tahun memberikan indikasi

bahwa upaya pembangunan di bidang kesehatan di Provinsi Bengkulu juga telah

efektif.


Dalam upaya pembangunan bidang kesehatan beberapa langkah-langkah yang perlu

dilakukan antara lain:

o Penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) agar lebih dimanfaatkan sebagai

alat untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.

o Pemantapan pelaksanaan program prioritas antara lain Desa Siaga, Program

Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin).

o Pelayanan kesehatan gratis kepada penduduk miskin di puskesmas dan

jaringannya

o Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat

kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi lainnya.

2.2.3.6. Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk

Untuk meningkatkan akses dan pemerataan serta kualitas layanan kesehatan ke

seluruh daerah provinsi sampai daerah pedesaan dan daerah kepulauan, Dinas

Kesehatan berupaya pula menambah tenaga medis, baik dokter spesialis, dokter

umum, dokter gigi, sarjana kesehatan masyarakat, bidan, apoteker, ahli gizi, ahli

sanitarian, perawat dsb.

Tabel 2.17. Persetase Tenaga Kesehatan per Penduduk di Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2004 – 2008

Tenaga Kesehatan per Penduduk 2004 2005 2006 2007 2008 Provinsi Bengkulu 0,19 0,20 0,29 0,26 0,22 Nasional 0,14 0,25 0,26 0,25 0,25



42

Gambar 2.17. Grafik Tenaga Kesehatan per Penduduk

0.19 0.2

0.29

0.26

0.22

0.14

0.25 0.26 0.25 0.25

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

2004 2005 2006 2007 2008

Pers

en

Persentase Tenaga Kesehatan Per Penduduk Provinsi Persentase Tenaga Kesehatan Per Penduduk Nasional

Pada tahun 2007 di Provinsi Bengkulu terdapat 459 tenaga dokter, terdiri dari 365

orang atau sebesar 79.52 persen dokter umum. Sedangkan sisanya sebanyak 30

orang atau sebesar 6,54 persen dokter spesialis dan sebanyak 64 orang atau sebesar

13,94 persen dokter gigi. Dibandingkan dengan jumlah penduduknya, jumlah tenaga

dokter yang terdapat di Provinsi Bengkulu masih belum memadai, terutama dokter

umum. Kondisi itu terlihat dari relatif kecilnya rasio dokter umum per 10.000

penduduk. Pada tahun 2007 rasio dokter per 10.000 penduduk di Provinsi Bengkulu

sebesar 2,26. Angka itu mengungkapkan bahwa, setiap 10.000 penduduk di Provinsi

Bengkulu pada tahun 2006 dilayani oleh dari 2 orang dokter.

Kecilnya nilai rasio dokter terhadap penduduk menggambarkan bahwa beban seorang

dokter dalam melayani kesehatan penduduk di Provinsi Bengkulu cukup berat. Kondisi

itu dapat mengakibatkan tidak optimalnya kinerja seorang dokter dalam memberikan

pelayanan kesehatan. Dengan demikian jumlah dokter di Provinsi Bengkulu harus

ditambah.

Relevansi: Penurunan nilai rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk di

Provinsi Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan tingkat relevansi

yang rendah dalam hal peningkatan jumlah tenaga medis di masyarakat.

Efektifitas : Trend dan nilai rasio tenaga medis dan penduduk yang menurun juga memberikan indikasi bahwa kebijakan dan program penanbahan jumlah tenaga kesehatan di masyarakat juga belum efektif.


43

Rekomendasi Kebijakan o Penambahan jumlah tenaga kesehatan terutama dokter spesialis dan tenaga

kesehatan masyarakat o Pemberian insentif terhadap tenaga kesehatan terutama yang bertugas di daerah

pedesaan dan terpencil o Peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.

2.2.4. Keluarga Berencana 2.2.4.1. Persentase Penduduk ber-KB Program Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Bengkulu telah cukup berhasil dalam menurunkan dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Keberhasilan program KB tersebut terlihat dari terus menurunnya angka pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan di Provinsi Bengkulu telah menurun dari sekitar 4 persen pada periode 1971-1990, menjadi sekitar 2 persen pada kurun waktu 1990-2000. Dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu mengalami penurunan menjadi sekitar 1,5 persen per tahun.

Tabel 2.18. Perkembangan Persentase Penduduk ber-KB di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2008

Persentase Penduduk ber-KB 2004 2005 2006 2007 2008 Provinsi Bengkulu 89,62 88,47 81,79 84,32 82,29 Nasional 56,71 57,89 57,91 57,43 53,19

Sumber: BKKBN Provinsi Bengkulu, 2008

Gambar 2.18. Grafik Perkembangan Persentase penduduk ber-KB di Provinsi Bengkulu, 2004 - 2008

89.62 88.4781.79 84.32 82.29

56.71 57.89 57.91 57.4353.19

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2007 2008

Pers

en

Penduduk Ber KB Provinsi Penduduk Ber KB Nasional

Persentase capaian penduduk ber-KB di Provinsi Bengkulu menunjukkan hasil yang

cukup baik, dengan rata-rata capaian sejak tahun 2004 – 2008 lebih tinggi dari

nasional.


44

Sampai saat ini masih terjadi kesenjangan gender akseptor KB. Pada tahun 2005,

tingkat peran serta laki-laki sebagai akseptor KB masih rendah yaitu 1,3% dari total

peserta KB yang ada, akan diupayakan meningkat menjadi 4,5% pada tahun 2010.

Berdasarkan data laporan dari BKKBN Provinsi Bengkulu pada tahun 2004 jumlah

pasangan usia subur di Provinsi Bengkulu sebanyak 292.930 pasangan, sedangkan

jumlah akseptor aktif sebanyak 262.521 pasangan. Dengan demikian persentase

akseptor aktif terhadap pasangan usia subur adalah sebesar 89,62%. Sementara itu

terdapat peningkatan jumlah akseptor baru sebesar 30,11 persen dibandingkan

dengan tahun sebelumnya menjadi 48.014 pasangan. Akseptor aktif di Provinsi

Bengkulu umumnya lebih banyak menggunakan alat kontrasepsi suntik dan pil,

masing-masing 110.131 dan 89.664 orang.

Perkembangan jumlah pasangan usia subur (PUS) di Provinsi Bengkulu sejak tahun

2005 sampai dengan 2008 terus mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 309.564

pada tahun 2005 menjadi sebanyak 334.826 pasangan pada tahun 2007 dan pada

tahun 2008 meningkat 10,06% sehingga jumlah PUS menjadi 368.520 pasangan.

Sejalan dengan itu perkembangan jumlah peserta KB aktif atau akseptor aktif selama

periode tahun 2005 – 2008 juga terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2005 jumlah

akseptor aktif di Provinsi Bengkulu sebanyak 273.874 pasangan dan pada tahun 2006

meningkat menjadi 279.794 pasangan atau naik 2,16 persen. Pada tahun 2007 jumlah

akseptor aktif di Provinsi Bengkulu menjadi sebanyak 282.333 pasangan dan pada

tahun 2008 menjadi 303.238 pasangan atau mengalami peningkatan sebesar 7,40

persen. Peningkatan ini juga diikuti dengan bertambahnya jumlah akseptor baru, pada

tahun 2005 terdapat sebanyak 51.474 akseptor baru dan meningkat menjadi 66.069

pasangan pada tahun 2006. Namun pada tahun 2006 akseptor baru mengalami

sedikit penurunan menjadi 65.215 pasangan pada tahun 2007 atau menurun sebesar

1,29 persen dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 80.207 pasangan.


45

Gambar 2.19. Jumlah Akseptor Aktif dan Akseptor Baru di Provinsi Bengkulu, Tahun 2005 – 2008

51,474 66,069 65,215 80207

273,874 279,794 282,333303238

-50,000

100,000150,000200,000250,000300,000350,000

2005 2006 2007 2008

Tahun

Aks

epto

r

AkseptorBaruAkseptorAktif

Penggunaan alat kontrasepsi akseptor aktif di Provinsi Bengkulu tidak banyak

mengalami pergeseran, umumnya lebih banyak menggunakan alat kontrasepsi suntik

dan pil, dimana proporsinya masing-masing pada tahun 2008 mencapai 47,95 persen

dan 29,19 persen. Selain itu akseptor aktif yang menggunakan IUD, kontap,kondom

dan implant juga relatif banyak (BKKBN Provinsi Bengkulu, 2008).

Gambar 2.20. Distribusi Persentase Akseptor Aktif menurut Jenis Alat Kontrasepsi yang Digunakan, 2008

Pil, 29.19%

Implant, 12.64% Spiral/IUD,

6.47%

MOP/MOW, 2.25%

Suntikan, 47.95%

Kondom, 1.49%

Untuk menunjang keberhasilan program KB, di Provinsi Bengkulu didukung dengan

tersedianya Klinik KB yang tersebar di setiap Kabupaten /Kota. Pada tahun 2005

terdapat 300 buah klinik KB, meningkat menjadi 313 pada tahun 2006. Pada tahun

2007 jumlah klinik KB yang ada di Provinsi Bengkulu sebanyak 322 buah dan pada

tahun 2008 menjadi 324 klinik. Selain itu juga terdapat sebanyak klinik/KIA 124 buah

dan posyandu sebanyak 1.776 buah.

Relevansi: Peningkatan jumlah akseptor KB di Provinsi Bengkulu dalam beberapa

tahun terakhir mencerminkan bahwa tingkat relevansi yang tinggi.


46

Efektifitas: Trend jumlah akseptor KB yang meningkat menunjukkan bahwa kebijakan

dan program KB di Provinsi Bengkulu juga efektif.


• Peningkatan peran serta laki-laki sebagai akseptor KB

• Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin

• Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi pasangan usia subur

tentang kesehatan reproduksi

• Pengadaan alat dan obat kontrasepsi bagi keluarga miskin.

2.2.4.2. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2004 mencapai 1.541.551 jiwa,

dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,6 persen. Dilihat dari jumlah perkembangan

penduduk Provinsi Bengkulu tergolong cepat. Dalam kurun waktu 1980-2006 atau

dalam waktu 25 tahun penduduk Provinsi Bengkulu telah berkembang lebih dari 2

(dua) kali lipat, yaitu dari 0,77 juta tahun 1980 menjadi 1.591.409 jiwa tahun 2006.

Pesatnya perkembangan jumlah penduduk Provinsi Bengkulu secara nyata terlihat

dari angka pertumbuhan penduduk. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) pada

kurun waktu 1980-1990 pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu rata-rata sebesar

4,38 persen per tahun, sedangkan pada kurun waktu 1990-2000 pertumbuhannya

rata-rata sebesar 2,94 persen per tahun. Sejak tahun 2004 – 2008 angka

pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu cenderung mengalami penurunan,

meskipun demikian masih jauh lebih tinggi dari angka pertumbuhan penduduk

Indonesia. Meskipun pertumbuhan penduduk Bengkulu tergolong cukup tinggi, namun

jumlah penduduknya masih sedikit, pada tahun 2007 sebanyak 1.616.663 jiwa dan

tahun 2008 bertambah menjadi 1.641.921 jiwa. Jika dibandingkan dengan luas

daerahnya, penduduk di Provinsi Bengkulu tergolong jarang, dengan tingkat

kepadatan penduduk sebesar 83 jiwa/km2.

Tabel 2.19. Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2008 (%)

Laju pertumbuhan penduduk (%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Bengkulu 1,61 1,60 1,61 1,59 1,56 1,50 Nasional 1,29 0,83 1,52 1,55 1,28 1,25

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2008


47

Gambar 2.21. Grafik Perkembangan laju pertumbuhan penduduk, 2004 – 2008 (%)

1.61 1.6 1.61 1.59 1.56 1.5

1.29

0.83

1.52 1.55

1.28 1.25

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pers

en

Pertumbuhan Penduduk Provinsi Pertumbuhan Penduduk Nasional

Penurunan angka pertumbuhan ini karena semakin kecilnya angka kelahiran yang

merupakan salah satu wujud keberhasilan dalam pelaksanaan program KB.

Tingginya angka pertumbuhan penduduk ini dapat terjadi karena Provinsi Bengkulu

merupakan daerah penerima transmigrasi dan banyaknya pendatang masuk (migrasi

masuk) ke daerah ini.

Secara umum laju pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu masih tinggi, namun

demikian dalam beberapa tahun terakhir trend pertambahan penduduk sudah

mengalami penurunan. Dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 trend

pertambahan jumlah penduduk mengalami sedikit penurunan, dengan rata-rata tingkat

pertumbuhan per tahun sebesar 1,59%.

Relevansi: Upaya pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk telah

memberikan hasil yang memadai dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa

kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk

sudah relevan.

Efektivitas: Tren pertumbuhan penduduk yang menurun memberikan indikasi bahwa

kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk

juga sudah efektif.

Meskipun begitu, upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk perlu

dipertimbangkan kembali di masa yang akan datang sesuai dengan tujuan jangka

panjang dan rencana tata ruang wilayah. Bila dibandingkan dengan tingkat

pertumbuhan penduduk di tingkat nasional, tingkat pertumbuhan penduduk di Provinsi


48

Bengkulu masih lebih tinggi. Meskipun begitu, tingkat kepadatan penduduk di Provinsi

Bengkulu cendrung masih relatif rendah dan distribusinya tidak merata sehingga

masih banyak daerah-daerah terpencil.


• Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB yang bekerjasama dengan

masyarakat luas

• Peningkatan dan pemasyarakatn program KB

• Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin

Gambar 2.22. Grafik Capaian Indikator Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2008

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

2004 2005 2006 2007 2008

Cap

aian

Indi

kato

r Out

com

e

-0.12

-0.10

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0.00

0.02

0.04

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r Out

com

e

Tingkat Kualitas SDM Provinsi Bengkulu Tingkat Kualitas SDM Nasional Tren Provinsi Tren Nasional

22..33.. TTiinnggkkaatt PPeemmbbaanngguunnaann EEkkoonnoommii 22..33..11.. EEkkoonnoommii MMaakkrroo Kinerja pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang digunakan kerap digunakan dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan daerah. Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja pembangunan ekonomi dalam EKPD tahun 2009 ini adalah laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, persentase ekspor terhadap PDRB, persentase output manufaktur terhadap PDRB, persentase output UMKM terhadap PDRB, persentasi pertumbuhan realisasi Investasi.


49

22..33..11..11 LLaajjuu IInnffllaassii ((%%)) Laju inflasi di provinsi Bengkulu diestimasi dengan menggunakan indikator Indeks

Harga Konsumen (IHK). Selama periode tahun 2004 – 2008 laju inflasi rata-rata

tahunan di Provinsi Bengkulu berfluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai IHK mengalami

kenaikan yang signifikan pada tahun 2005, kemudian turun pada tahun 2006 dan

tahun 2007, bahkan nilainya lebih rendah dari IHK nasional. Namun pada tahun 2008

IHK Provinsi Bengkulu kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan bahkan

angkanya diatas 10 persen per tahun (double digit inflation). Sebagaimana terlihat

pada table 2.. di bawah ini, laju inflasi di Provinsi Bengkulu bahkan lebih tinggi dari

rata-rata inflasi nasional.

Pada tahun 2004 laju inflasi tahunan dibawah rata-rata nasional (4,67%) namun pada

tahun 2005 meningkat jauh 25,22 persen sementara inflasi nasional hanya sebesar

10,50%. Tingginya angka inflasi pada tahun tersebut lebih banyak disebabkan karena

adanya kenaikan harga BMM yang memicu kenaikan harga barang-barang pada

umumnya dan barang-barang kebutuhan pokok yang diimpor dari luar daerah.

Namun pada tahun berikutnya terdapat kecenderungan yang melambat meskipun

pada tahun 2008 terjadi sedikit kenaikan sehingga tingkat inflasi menjadi 13,44

persen. Tingginya tingkat inflasi di Provinsi Bengkulu dapat disebabkan oleh

beberapa faktor, antara lain: peningkatan jumlah uang beredar akibat proyek multi

years yang mendorong terjadinya ekspansi uang beredar yang mendorong

meningkatnya permintaan agregat, dan tingginya biaya transportasi karena hampir

sebagian besar barang-barang baik untuk kebutuhan pokok didatangkan dari laur

daerah.

Tabel 2.20 Perkembangan Laju Inflasi IHK di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2008

Laju Inflasi IHK (%) 2004 2005 2006 2007 2008 Bengkulu 4,67 25,22 6,52 5,00 13,44 Nasional 6,10 10,50 13,10 6,00 11,06



50

Gambar 2.23 Grafik Perkembangan Laju Inflasi IHK di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2008

4.67

25.22

6.525

13.44

6.1

10.513.1

6

11.06

0

5

10

15

20

25

30

2004 2005 2006 2007 2008

Pers

en

Laju Inflasi Provinsi Laju Inflasi Nasional

Relevansi: laju inflasi yang berfluktuasi dan naik dalam dua tahun terakhir ini

memberikan indikasi bahwa kebijakan dan program pengendalian inflasi di Provinsi

Bengkulu belum menghasilkan output dan outcomes yang diharapkan. Meskipun

begitu, persoalan yang sama juga dialami di tingkat nasional yang ditandai dengan

perubahan laju inflasi yang berfluktuasi dan mengalami peningkatan dalam dua tahun

terakhir. Bila relevansi dinilai berdasarkan hasil yang diharapkan maka kebijakan dan

program penanggulangan dan pengendalian inflasi baik di Provinsi Bengkulu maupun

di tingkat nasional kelihatannya belum optimal.

Efektifitas: tren angka laju inflasi yang cendrung naik dalam beberapa tahun terakhir

ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan program pengendalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu tidak efektif.


Laju inflasi yang meningkat dari waktu ke waktu mengisyaratkan bahwa Pemerintah

Provinsi Bengkulu perlu merumuskan kebijakan dan program yang lebih strategis agar

laju inflasi dapat ditekan di masa yang akan datang. Kebijakan penganggulangan

inflasi yang perlu dipertimbangkan di masa yang akan dating antara lain adalah:

pengendalian stock dan harga kebutuhan pokok yang berkontribusi terhadap tingginya

laju inflasi di Provinsi Bengkulu.

22..33..11..22 LLaajjuu PPeerrttuummbbuuhhaann eekkoonnoommii ((%%)) Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menunjukkan besarnya

perubahan jumlah barang dan jasa (PDRB) yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam

periode tertentu. Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu sejak tahun 2004 sampai dengan


51

tahun 2007 cenderung menunjukkan peningkatan, yaitu dari 5,38% pada tahun 2004

meningkat menjadi 5,82% tahun 2005, selanjutnya meningkat sebesar 0,13%

menjadi 5,95% pada tahun 2006 dan sedikit meningkat pada tahun 2007 menjadi

6,03%. Namun pada tahun 2008 terjadi laju pertumbuhan ekonomi mengalami

penurunan yang signifikan sehingga menjadi hanya 4,93% saja. Angka petumbuhan

ekonomi ini bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi

nasional sebesar 6,3%. Ini berarti terjadinya perlambatan kegiatan ekonomi di

Provinsi Bengkulu.

Dilihat dari segi kualitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu, peningkatannya

lebih banyak didorong oleh meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga dan

konsumsi pemerintah (lebih dari 75%), sedangkan dari ekspor dan pembentukan

modal sangat kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pertumbuhan dan

fundamental ekonomi daerah ini belum cukup baik.

Tabel 2.21. Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2008

Pertumbuhan PDRB (%) 2004 2005 2006 2007 2008 Provinsi Bengkulu 5,38 5,82 5,95 6,03 4,93 Nasional 4,25 5,37 5,19 5,63 6,3


Gambar 2.24. Grafik Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2008

5.385.82 5.95 6.03

4.93

4.25

5.37 5.195.63

6.3

0

1

2

3

4

5

6

7

2004 2005 2006 2007 2008

Pers

en

Pertumbuhan PDRB Provinsi Pertumbuhan PDRB Nasional

Relevansi: Upaya pembangunan ekonomi di Provinsi Bengkulu hingga tahun 2007

telah menghasilkan output dan outcomes yang harapkan dan bahkan lebih tinggi

dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Namun selama dua tahun

terakhir ini laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami penurunan yang

signifikan sehingga berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini

mencerminkan bahwa kebijakan dan program pembangunan ekonomi di Provinsi

Bengkulu selama beberapa tahun terakhir ini tidak lagi relevan.


52

Efektifitas: Sejalan dengan rendahnya tingkat relevansinya, kebijakan dan program

pembangunan ekonomi di Provinsi Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir ini juga

tidak efektif.


Perubahan dalam laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh banyak

faktor. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa salah satu persoalan dalam

perekononomian Provinsi Bengkulu adalah lemahnya struktur ekonomi daerah

dimana perubahan (kenaikan atau penurunan) laju inflasi sangat dipengaruhi oleh

beberapa komponen ekonomi tertertu saja yang dalam hal ini adalah komponen

konsumsi (C) baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah. Oleh

karena itu, kebijakan dan program pembangunan ekonomi di masa yang akan datang

juga difokuskan terhadap penguatan struktur ekonomi secara keseluruhan dengan

basis potensi dan keunggulan lokal yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu.

22..33..11..33 PPeerrsseennttaassee EEkkssppoorr tteerrhhaaddaapp PPDDRRBB Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan nilai ekspor

antara lain melalui promosi, mengundang para investor, penyediaan infrastruktur

penunjang. Namun demikian kinerja ekspor provinsi Bengkulu selama periode tahun

2004 – 2008 tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Saat ini dunia sedang

menghadapi krisis keuangan global yang juga berdampak pada nilai ekspor provinsi

Bengkulu yang berasal dari beberapa komoditi pertanian, seperti: kayu, karet, CPO,

serta batu bara. Harga beberapa komoditi ekspor seperti karet dan sawit merosot

sangat drastis. Kondisi ini mengakibatkan nilai ekspor mengalami penurunan dan

berdampak penurunan pendapatan petani. Oleh karena itu perluasan pasar dan

diversifikasi produk ekspor perlu menjadi perhatian dari para pemangku kepentingan

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tabel 2.22. Perkembangan Ekspor terhadap PDRB di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2008

Persentase Ekspor terhadap PDRB 2004 2005 2006 2007 2008

Provinsi Bengkulu 6,71 6,79 6,82 7,00 7,10 Nasional 20,07 20,84 19,48 21,26 20,34



53

Gambar 2.25. Grafik Perkembangan Ekspor terhadap PDRB di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2008

6.71 6.79 6.82 7 7.1

20.07 20.8419.48

21.26 20.34

0

5

10

15

20

25

2004 2005 2006 2007 2008

Pers

en

Ekspor Provinsi Ekspor Nasional

Pada sisi lain jika dilihat kinerja ekspor Provinsi Bengkulu masih belum maksimal dan sangat kecil sekali kontribusinya. Nilai ekspor provinsi Bengkulu masih didominasi ekspor antar Provinsi lebih dari 70 persen dan hanya terdiri dari beberapa komoditi saja. Pada tahun 2004 nilai ekspor sebesar Rp.2,605,765.00 juta, yang terdiri dari perdagangan antar provinsi senilai Rp.1,992,398.19 juta dan perdagangan antar negara senilai Rp.613,366.81 juta.

Nilai Ekspor Provinsi Bengkulu pada tahun 2005 meningkat cukup signifikan (25,41%)

dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 3,267,797.00 juta, namun pada tahun 2006 terjadi

sedikit kenaikan yaitu: 11,33% menjadi Rp. 3,638,158.00 juta dan pada tahun 2007

nilai ekspor menjadi Rp. 4,058,658.74 juta atau mengalami kenaikan sebesar 11,56%.

Secara keseluruhan rata-rata kenaikan ekspor selama tahun 2004 – 2008 adalah

sebesar 15,27 persen (berdasarkan harga berlaku), namun jika dilihat berdasarkan

harga konstan hanya tumbuh 6,43 persen per tahun. Komoditas ekspor Provinsi

Bengkulu yang utama masih berasal dari komoditas Primer, terdiri dari: batubara,

kopi, karet, CPO dan kayu.

Gambar 2.26. Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2008

2,605,7663,267,797

3,638,1593,998,150

4,436,217

-500,000

1,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,0004,500,000

2004 2005 2006 2007 2008

Tahun


54

Sementara itu nilai dan perkembangan impor Provinsi Bengkulu pada tahun 2005

meningkat cukup signifikan (29,77%) dibandingkan tahun sebelumnya menjadi

Rp.1,478,544.23 juta. Impor Provinsi Bengkulu yang dominan berasal dari impor

barang antar provinsi (85,11% dari total impor), yang terdiri dari kebutuhan pokok

terutama komoditi gula, garam, pupuk, semen, besi dan material bangunan lainnya.

Gambar 2.27. Perkembangan Nilai Impor Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2008

1,139,3711,478,546 1,615,430 1,764,019 1,802,687

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

Nila

i Im

por

(Rp.

juta

)

2004 2005 2006 2007 2008

Tahun

Relevansi: Upaya peningkatan ekspor melalui berbagai kebijakan dan program telah memberikan hasil yang diharapkan dan oleh karena itu dapat dikatakan relevan.

Efektifitas: Nilai ekspor yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun juga mengindikasikan bahwa kebijakan dan program peningkatan ekspor di Provinsi Bengkulu telah cukup efektif.

Rekomendasi Kebijakan: Meskipun nilai ekspor Provinsi Bengkulu telah mengalami kenaikan yang memadai selama empat tahun terakhir ini, namun upaya-upaya peningkatan ekspor masih perlu ditingkatkan baik dari segi jenis maupun kualitas produk yang diekspor. Sejauh ini, sebagian besar produk yang diekspor oleh Provinsi Bengkulu adalah raw material yang mempunyai nilai tambah yang relatif rendah apabila dibandingkan dengan nilai produk yang dihasilkan dari pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahkan menjadi barang jadi.

Selain itu, kendala lain yang berpengaruh terhadap proses dan nilai ekspor adalah masalah transportasi dan promosi. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan nilai Ekspor Non-Migas Provinsi Bengkulu, beberapa kebijakan perlu diambil di masa mendatang yang antara lain adalah:


55

• Mengoptimalkan penggunaan sarana transportasi laut Pelabuhan Pulau Baai dengan mengeruk Alur Masuk agar dapat dimasuki oleh kapal-kapal berukuran besar.

• Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan peningkatan akses market hasil-hasil pertanian dan industri yang mengolah hasil pertanian.

• Membuka jaringan pemasaran dalam pola kemitraan serta perbaikan infrastruktur penunjang.investasi dan ekspor

22..33..11..44 PPeerrsseennttaassee OOuuttppuutt MMaannuuffaakkttuurr TTeerrhhaaddaapp PPDDRRBB Peranan sektor industri manufaktur (industri pengolahan) di Provinsi Bengkulu masih sangat kecil sekali, baik dilihat kontribusinya terhadap pembentukan PDRB maupun dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga sektor Industri manufaktur belum dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Jumlah perusahaan Industri pengolahan yang berkembang masih sangat terbatas umumnya mengolah hasil-hasil pertanian menjadi barang setengah jadi untuk di ekspor. Selama periode tahun 2004–2008 persentase output industri Manufaktur terhadap PDRB tidak mengalami peningkatan bahkan sebaliknya terjadi penurunan pada tahun 2008.

Tabel 2.23. Perkembangan Kontribusi Manufaktur terhadap PDRB di Provinsi Bengkulu, 2004 - 2008

Persentase Manufaktur thd PDRB 2004 2005 2006 2007 2008 Provinsi Bengkulu 4,27 4,10 4,08 4,07 4,00 Nasional 28,07 27,41 27,54 27,06 27,87


Gambar 2.28. Perkembangan Kontribusi Manufaktur terhadap PDRB

di Provinsi Bengkulu, 2004 - 2008

4.27 4.1 4.08 4.07 4

28.07 27.41 27.54 27.06 27.87

0

5

10

15

20

25

30

2004 2005 2006 2007 2008

Pers

en

Manufaktur Provinsi Manufaktur Nasional


56

Sektor industri pengolahan di Provinsi Bengkulu belum begitu berkembang, kontribusi sektor ini dalam pembentukan PDRB masih sangat kecil hanya sebesar 4,27 persen pada tahun 2004 dan turun menjadi 4,0 persen tagun 2008, begitu juga dalam menyediakan lapangan kerja hanya mampu menyerap 1,68 persen.

Perkembangan nilai produksi sektor industri manufaktur (industri pengolahan) selama beberapa tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang singnifikan. Pada tahun 2004 nilai produksi sektor ini sebesar Rp.251.770,06 juta dan pada tahun 2005 hanya meningkat sebesar 1,72 persen sehingga nilai produksi menjadi Rp.256.100,06 juta. Perkembangan kinerja sektor industri pengolahan Provinsi Bengkulu tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Sektor industri pengolahan hanya tumbuh 5,81% pada tahun 2007, sedangkan ekonomi Provinsi Bengkulu pada tahun yang sama tumbuh 6,03%. Selanjutnya pada tahun 2008 output sektor industri pengolahan Provinsi Bengkulu hanya tumbuh 3,12%.

Industri pengolahan yang berkembang di Provinsi Bengkulu pada umumnya adalah industri kecil dan rumahtangga, yaitu industri yang memiliki tenaga kerja antara 5-19 orang. Sementara Industri sedang dan Industri besar masih belum berkembang. Pada tahun 2007 di Provinsi Bengkulu hanya terdapat 18 buah industri besar /sedang dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 7.364 orang. Industri besar dan sedang merupakan industri makanan, minuman, dan tembakau berjumlah 10 buah dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 4710 orang. Sedangkan 8 buah lainnya merupakan industri pengolahan kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenis, industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, batubara dan plastik, dan industri barang-barang dari logam, mesin dan peralatannya. Tenaga kerja yang terserap di industri ini sebanyak 2654 orang.

Melihat perkembangan kondisi daya saing sektor industri pengolahan Provinsi Bengkulu dimasa mendatang diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan peranan sektor ini baik kontribusinya terhadap PDRB maupun dalam menyerap tenaga kerja.

Dalam upaya untuk meningkatkan nilai produksi sektor industri pengolahan di Provinsi Bengkulu menghadapi berbagai permasalahan, antara lain:

• Masih terbatasnya kapasitas infrastruktur seperti: Listrik, Jalan, Pelabuhan laut dan Udara,

• Kontinuitas Bahan baku dan jaringan distribusi disamping masih terbatasnya dukungan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi.


57

Relevansi. Dilihat dari segi relevansi terhadap pembangunan sektor industri manufaktur di provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa tujuan pembangunan sektor industri belum berhasil atau tidak lebih baik seperti yang diharapkan bahkan hasil yang diperoleh masih sangat jauh tren capaian pembangunan nasional.

Efektivitas. Apabila dilihat segi efektivitas pelaksanaan pembangunan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja menunjukkan kinerja yang kurang efektif karena hasil capaian pembangunan daerah tidak lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


Dalam rangka untuk meningkatkan output sektor industri pengolahan Provinsi Bengkulu, berbagai langkah perlu dilakukan antara lain:

• Melakukan promosi investasi untuk menarik investor

• Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan peningkatan akses market hasil-hasil pertanian dan industri yang mengolah hasil pertanian.

• Peningkatan dan perbaikan infrastruktur penunjang.

• Diversifikasi produk ekspor dengan membangun industri hilir dari komoditas unggulan daerah

22..33..11..55 PPeerrsseennttaassee OOuuttppuutt UUMMKKMM tteerrhhaaddaapp PPDDRRBB Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah dianggap sebagai salah satu sektor

yang berperan penting sebagai tulang punggung yang menyangga kelangsungan

dan kemajuan perekonomian di Provinsi Bengkulu, sebagaimana dinyatakan dalam

berbagai dokumen penting perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2005-2010 (RPJMD) dan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Bengkulu (LKPJ, 2007).

Bahkan, besarnya harapan terhadap peranan UMKM sebagai motor penggerak

pembangunan di masa yang akan datang juga telah dicanangkan oleh pemerintah

dalam draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Bengkulu 2005-2020. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi

Bengkulu juga telah merencanakan dan melaksanakan berbagai macam program

dan kegiatan dengan tujuan untuk memberdayakan dan mendorong pertumbuhan

UMKM (2007, h. 129).


58

Sayangnya, meskipun pemberdayaan UMKM telah menjadi salah satu agenda yang

diprioritaskan dalam pembangunan di Provinsi Bengkulu, namun ketersediaan data

tentang UMKM sangatlah tidak memadai, baik itu jumlah UMKM secara keseluruhan

apalagi kontribusinya terhadap PDRB. Oleh karena itu, kajian tentang UMKM dalam

EKPD 2009 ini dibuat dengan menggunakan data yang berasal dari berbagai sumber

termasuk studi pustaka dan observasi. Data utama yang digunakan berasal dari

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bengkulu. Perlu untuk diketahui bahwa data

yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM tersebut bukan merupakan data

tentang jumlah keseluruhan UMKM di Provinsi Bengkulu melainkan data UMKM yang

menjadi binaan Dinas Koperasi dan UMKM. Selain itu data yang tersedia hanya

selama 3 tahun yakni dari tahun 2004 hingga 2006. Oleh karena itu, data tersebut

dianggap sebagai sample yang mewakili keseluruhan UMKM di Provinsi Bengkulu.

Secara umum, hasil observasi menunjukkan bahwa: (a) mayoritas usaha yang ada di

Provinsi Bengkulu adalah usaha yang berskala mikro dan kecil; (b) UMKM terdapat

hampir di setiap sektor ekonomi dan oleh karena itu sebagai motor penggerak

kegiatan ekonomi; (c) UMKM telah berkontribusi dalam penyediaan lapangan

pekerjaan; (d) UMKM telah menghasilkan berbagai barang-barang dan jasa-jasa

yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi tidak diproduksi oleh perusahaan-

perusahaan yang berskala besar; (e) sebagian besar UMKM memanfaatkan bahan-

bahan baku lokal; (f) UMKM telah dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan

utama atau tambahan bagi para pengusahanya, (g) UMKM dapat dipandang sebagai

suatu metoda alternatif yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan.

Data statistik yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bengkulu

menunjukkan bahwa jumlah UMKM Provinsi Bengkulu yang mereka bina selama

periode 2004-2006 mengalami kenaikan yang cukup memadai dari tahun ke tahun,

sebagaimana terlihat pada Gambar 2.29 Pada tahun 2004, jumlah UMKM binaan

adalah sebanyak 2.165 unit. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 2.346 unit

pada tahun 2005. Dengan demikian, selama 2004-2005 telah terjadi kenaikan jumlah

UMKM binaan di Provinsi Bengkulu dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,36%.

Selanjutnya, pada tahun 2006 jumlah unit UMKM meningkat menjadi 2,617 unit

dengan tingkat pertumbuhan sebesar 11.55%. Tingkat pertumbuhan yang relatif

tinggi tersebut memberikan suatu indikasi bahwa suasasa lingkungan usaha

(business environment) di Provinsi Bengkulu selama periode 2004-2006 cendrung

semakin membaik dan kondusif terhadap penumbuhkembangan usaha-usaha baru.


59

Gambar 2.29. Perkembangan Jumlah Unit Usaha UMKM di Provinsi Bengkulu Periode 2004 – 2006

21652346

2617

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2004 2005 2006

Ta hun

Perkembangan UMKM Sektoral Berdasarkan jenisnya, usaha mikro, kecil dan menengah diklasifikasikan oleh Dinas

Koperasi dan UMKM menjadi empat kelompok besar, yakni: (a) Industri Pertanian,

(b) Industri Non-Pertanian, (c) Sektor Perdagangan; dan (d) Aneka Usaha

Bila perkembangan UMKM ditinjau dari sebarannya berdasarkan pengelompokan

sektoral, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.25 dan Gambar 2.30, maka komposisi

UMKM di Provinsi Bengkulu didominasi oleh Industri Pertanian dan Sektor

Perdagangan dimana masing-masingnya menguasai sekitar sepertiga dari jumlah

keseluruhan UMKM. Urutan komposisi tersebut diikuti oleh Industri Non Pertanian

yang mengusai sekitar seperlima jumlah UMKM dan yang terakhir sektor Aneka

Usaha. Bila dibandingkan dengan data PDRB Provinsi Bengkulu, komposisi dari

sebaran usaha berdasarkan pengelompokan sektoral seperti terlihat sejalan dengan

kondisi perekonomian Provinsi Bengkulu yang didominasi oleh sektor pertanian dan

kemudian diikuti oleh sektor perdagangan dan industri pengolahan.

Gambar 2.30. Komposisi UMKM Provinsi Bengkulu Berdasarkan Pengelompokan Usaha Sektoral

Industri Pertanian

Industri Non Pertanian

Sektor Perdagangan

Aneka Usaha


60

Tabel 2.25. Perkembangan, Komposisi dan Pertumbuhan Unit Usaha UMKM Berdasarkan Sektor Usaha di Provinsi Bengkulu Periode 2004 – 2006

No Sektor Usaha 2004 2005 2006 Unit % Unit % Growth Unit % Growth

1 Industri Pertanian 673 31.90 710 30.26 5.50 787 30.07 10.85 2 Industri Nonpertanian 450 20.79 512 21.82 13.78 580 22.16 13.28 3 Sektor Perdagangan 675 31.18 712 30.35 5.48 760 29.04 6.74 4 Aneka Usaha 367 16.95 412 17.56 12.26 490 18.72 18.93

Jumlah 2165 100.00 2346 100.00 8.36 2617 100.00 11.55

Pertumbuhan Usaha Sektoral. Selama periode dari tahun 2004 hingga 2006, hasil

pengolahan data menunjukkan bahwa setiap sektor usaha mengalami pertumbuhan

yang positif. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2005 dialami oleh sektor Industri Non

Pertanian (13,78%) yang kemudian diikuti secara berturut-turut oleh sektor Aneka

Usaha (12,26%), Sektor Industri Pertanian (5,50%) dan Aneka Usaha dengan tingkat

pertumbuhan yang relatif sama dengan sektor Industri Pertanian. Berbeda dengan

tingkat pertumbuhan sektoral pada tahun 2005, kenaikan tertinggi pada tahun 2006

dialami oleh sektor Aneka Usaha dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi

(18,93%) dan jauh lebih besar dari tingkat pertumbuhannya pada tahun 2005.

Kemudian diikuti oleh Industri Non Pertanian (13,28%) dengan tingkat pertumbuhan

yang relatif konstan atau hanya sedikit lebih rendah dibanding dengan tingkat

pertumbuhannya pada tahun sebelumnya. Urutan ketiga dan keempat dari tingkat

pertumbuhan tersebut ditempati oleh sektor Industri Pertanian (10,85%) dan sektor

Perdagangan (6,74%). Meskipun begitu, tingkat pertumbuhan kedua sektor ini

mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhannya pada tahun

sebelumnya. Data ini mencerminkan bahwa selama periode 2004-2006 telah terjadi

gerakan pertumbuhan yang cukup dinamis pada dan antar masing-masing sektor.

Gambar 2.31. Trend Pertumbuhan Unit Usaha Sektoral UMKM Provinsi Bengkulu

(2004-2006)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

2005 2006

Tahun

Per

tum

buha

n (%

)

Aneka UsahaPerdaganganNon PertanianPertanian


61

Sumbangan UMKM terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Hasil pengolahan

data tentang kontribusi UMKM dalam penciptaan lapangan pekerjaan di Provinsi

Bengkulu selama periode sejak tahun 2004 hingga tahun 2006 disajikan di Tabel

2.25 pada halaman berikut. Secara umum, hasil pengolahan data menunjukkan

bahwa kontribusi UMKM dalam menyediakan kesempatan kerja mengalami kenaikan

dari tahun ke tahun. Sebagaimana terlihat pada gambar 2.6, pada tahun 2004 jumlah

tenaga yang terserap adalah sebesar 7.923 orang, kemudian meningkat menjadi

9.164 pada tahun 2005 dan 9.378 pada tahun 2006.


62

Tabel 2.25. Tenaga Kerja yang Terserap oleh UMKM Berdasarkan Sektor Usaha di Provinsi Bengkulu, (2004 – 2006).

No. Sektor Usaha

2004 2005 2006

Usaha Tenaga Kerja Usaha Tenaga Kerja Usaha Tenaga Kerja

(Unit) Orang % TK/Unit (Unit) Orang % Growth TK/Unit (Unit) TK % Growth TK/Unit

1 Industri Pertanian 673 2.211 27,91 3.29 710 2,812 30.69 27.18 3.96 787 2,913 31.06 3.59 3.70

2 Industri Non Pertanian 450 1.350 17,04 3.00 512 2,010 21.93 48.89 3.93 580 2,016 21.50 0.30 3.48

3 Sektor Perdagangan 675 3.150 39,76 4.67 712 2,730 29.79 -13.33 3.83 760 2,817 30.04 3.19 3.71

4 Aneka Usaha 367 1.212 15,30 3.30 412 1,612 17.59 33.00 3.91 490 1,632 17.40 1.24 3.33

Jumlah 2165 7.923 100.00 (3.66) 2346 9164 100.00 15.66 (3.91) 2617 9378 100.00 2.34 (3.58)

■Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu

63

Gambar 2.32. Kesempatan Kerja yang diciptakan oleh UMKM di Provinsi Bengkulu (2004-2006)

7923

91649378

7000

7500

8000

8500

9000

9500

Jum

ah T

K

2004 2005 2006

Tahun

Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM. Tingkat pertumbuhan jumlah

tenaga kerja yang terserap oleh UMKM dari tahun 2004 sampai tahun 2005 adalah

sebesar 15,66%. Namun pada tahun 2006 tingkat pertumbuhan tersebut turun

menjadi 2,34% saja. Bila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penyerapan

tenaga kerja pada tahun 2005, pada tahun 2006 telah terjadi penurunan yang

signifikan sebesar 14,32%. Tingginya angka penurunan tersebut tentunya

menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor

yang menyebabkan terjadinya penurunan tersebut.

Namun begitu, ada beberapa hal yang diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap

penurunan tingkat pertumbuhan dalam penyediaan tenaga kerja pada sektor UMKM

tersebut. Yang pertama, diduga telah terjadi kenaikan produktifitas tenaga kerja

sehingga jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh unit-unit usaha pada tahun 2006

menjadi lebih kecil dibandingkan dengan hal yang sama pada tahun sebelumnya.

Sebagimana terlihat pada Tabel 2.25, jumlah tenaga per unit usaha pada tahun 2006

juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan hal yang sama pada tahun

2005. Yang kedua, perubahan ini kemungkinan besar disebabkan karena terjadinya

perubahan dalam kriteria yang digunakan dalam menentukan dan mengklasifikasikan

kelompok ‘angkatan kerja’ yang semula adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas

menjadi penduduk yang berumur 15 tahun ke atas pada tahun 2005. Perubahan

kriteria dalam menentukan ‘angkatan kerja’ ini dapat menyebabkan perubahan dalam

pembuatan data statistik jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh UMKM dimana

para pekerja yang berumur di bawah 15 tahun tidak lagi dikategorikan sebagai

tenaga kerja. Kemungkinan yang ketiga adalah bahwa usaha-usaha yang tumbuh

pada tahun 2006 memang berskala lebih kecil bila dibandingkan dengan usaha-

usaha yang tumbuh pada tahun 2005. Selain asumsi tingkat produktifitas


64

sebagaimana disampaikan pada kemungkinan yang kedua di atas, lebih kecilnya

skala usaha pada tahun 2006 bisa juga disebabkan oleh masih terbatasnya modal

usaha yang dimiliki oleh para pengusaha sehingga belum memungkinkan bagi

mereka untuk meningkatkan jumlah tenaga kerjanya.

Relevansi: Penilaian yang akurat terhadap tingkat relevansi antara kinerja

pembangunan di bidang UMKM dengan kebutuhan dan persoalan daerah di Provinsi

Bengkulu untuk saat ini tidak mudah untuk dilakukan karena minimnya data yang

tersedia. Namun bila penilain dilakukan berdasarkan data UMKM binaan Dinas

Koperasi dan UMKM yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan

sementara (tentative) bahwa pembangunan UMKM di Provinsi Bengkulu dapat

dikatakan cukup relevan.

Efektifitas: Tidak berbeda dengan penilaian terhadap tingkat relevansi, penilaian

yang akurat terhadap tingkat efektifitas pembangunan di bidang UMKM di Provinsi

Bengkulu untuk saat ini tidak mudah untuk dilakukan karena keterbatasan data yang

tersedia. Namun penilain dilakukan berdasarkan data UMKM binaan Dinas Koperasi

dan UMKM yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara

(tentative) bahwa upaya pembangunan UMKM di Provinsi Bengkulu dapat dikatakan

cukup efektif.

Rekomendasi: Pembangunan dan pemberdayaan UMKM mempunyai banyak tantangan karena

kompleksnya persoalan baik yang dihadapi oleh para praktisi UMKM sendiri maupun

pihak-pihka lain yang terkait dengan pembinaan UMKM. Persoalan menjadi semakin

rumit karena minimnya data UMKM untuk digunakan dalam merumuskan rencana

dan program yang lebih strategis. Keterbatasan dalam jumlah dan jenis data yang

tersedia menimbulkan beberapa kendala termasuk kesulitan dalam menentukan jenis

kegiatan dan program pembinaan yang sebaiknya diambil dan dilakukan oleh

pemerintah. Sehingga perencanaan pembangunan UMKM yang dibuat seringkali

tidak berbasis kepada situasi dan kebutuhan UMKM sehingga tidak relevan dan tidak

efektif. Selain tidak efektif, pembinaan-pembinaan yang tidak tepat sasaran juga

berakibat terhadap ketidakefisienan dalam penggunaan dana pembangunan.

Sehubungan dengan uraian di atas, langkah selanjutnya yang sebaiknya diambil oleh

pemerintah adalah melakukan pendataan UMKM secara menyeluruh. Melalui

pendataan tersebut dapat diketahui gambaran yang lebih jelas mengenai profil,


65

performance, struktur, kendala dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh UMKM

serta jenis-jenis pembinaan yang lebih mereka butuhkan.

Bila dikaitkan dengan persoalan pembangunan Provinsi Bengkulu yang telah

dikategorikan ke dalam kelompok daerah tertinggal, maka kebijakan pemberdayaan

UMKM sebaiknya lebih difokuskan kepada kegiatan-kegiatan dan program yang

berorientasi kepada penyelesaian dua permasalahan utama pembangunan:

• Kemiskinan yang ditandai dengan rendahnya pendapatan per kapita masyarakat,

dan

• Pengangguran yang ditandai dengan banyaknya jumlah angkatan kerja yang

belum mendapatkan pekerjaan.

Varian dari bentuk kegiatan pembinaan yang bisa dilakukan guna mengentaskan

persoalan kemiskinan dan menekan tingkat pengangguran antara lain dapat berupa:

• Program Pendidikan dan Latihan sebagai metoda pendekatan yang dapat

digunakan untuk membekali para binaan dengan pengetahuan dan keterampilan

yang dapat mereka gunakan untuk mencari pekerjaan atau untuk menciptakan

lapangan pekerjaan sendiri dengan cara berwirausaha,

• Transfer teknologi dan peningkatan kemampuan pengusaha dalam memanfaatkan

teknologi tepat guna agar produktifitas mereka dapat ditingkatkan terutama UMKM

yang bergerak di bidang pertanian.

• Penciptaan suasana yang lebih kondusif terhadap percepatan dalam

perkembangan dan pertumbuhan UMKM seperti program-program pembinaan

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pangsa pasar produk UMKM dan

kemudahan-kemudahan dalam proses peningkatan kapasitas produksi dan

kualitas keterampilan dan keahlian para pengusaha UMKM, dan

• Program-program yang bersifat dan bertujuan untuk mengurangi beban baik itu

yang dipikul oleh pemerintah maupun oleh para pengusaha UMKM. Bagi UMKM,

program-program yang dimaksudkan dapat berupa:

o Kemudahan dalam pengurusan izin usaha,

o Kemudahan dalam proses dan prasarat untuk mendapatkan modal tambahan,

o Kemudahan dalam mengakses sumber-sumber informasi,

o Kemudahan dalam mendapatkan berbagai jenis pembinaan yang dilakukan oleh

pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya, dan

o Kemudahan dalam memperluas pangsa pasar,

o Kemudahan dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan,

o Kemudahan dalam proses transfer teknologi.


66

• Peningkatan suasana yang lebih kondusif terhadap peningkatan jumlah Investasi,

dan

• Komoditas Unggulan dengan cara menentukan sektor-sektor yang mempunyai

yang relatif tinggi terhadap penciptaan nilai tambah yang dapat diperoleh dari

pemanfaatan berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh daerah,

• Pelayanan Birokrasi yang dapat mendorong tingkat efektifitas dan efisiensi baik

bagi pihak yang melayani begitu juga untuk yang dilayani. Efektifitas dan efisiensi

dari berbagai bentuk pelayanan birokrasi dapat dicapai dengan berbagai cara

termasuk dengan cara mengaplikasikan metoda-metoda yang terkadung dalam

konsep Good Governance, dan

• Aspek lain yang tidak kalah penting peranannya dalam kebijakan dan proses

pembangunan sehingga harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah

adalah Konsistensi Regulasi. Setiap orang terutama pengusaha membutuhkan

rasa dan perasaan aman dan lebih pasti (certain) terutama ketika sedang

mempemprediksikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang

akan datang. Sebaliknya perasaan tidak pasti terhadap lingkungan termasuk

terhadap regulasi (perceived environmental uncertainty) telah ditemukan sebagai

salah faktor yang berkontribusi signifikan terhadap kegagalan UMKM.

22..33..11..66 PPeennddaappaattaann ppeerr kkaappiittaa Untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk Provinsi Bengkulu, salah satu

indikatornya adalah Pendapatan per kapita. Meskipun pendapatan per kapita tidak

secara riil menggambarkan kesejahteraan masyarakat orang per orang atau

pemerataan pendapatan. Perkembangan pendapatan per kapita riil Provinsi

Bengkulu sejak tahun 2004 – 2008 cenderung mengalami kenaikan, dengan rata-rata

tingkat pertumbuhan sebesar ± 14,21% per tahun. Angka ini lebih kecil jika

dibandingkan dengan rata-rata persentase pertumbuhan pendapatan per kapita

nasional dalam peroide yang sama mencapai 19,61% per tahun. Kondisi ini

mengindikasikan bahwa perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk provinsi

Bengkulu lebih lamban kemajuannya dibandingkan dengan daerah lainnya di

Indonesia.

Pada tahun 2004 pendapatan per kapita sebesar Rp. 5,23 juta dan meningkat

menjadi Rp. 6,54 juta atau naik 25,05% pada tahun 2005 dan bertambah menjadi Rp.

7,27 juta atau naik 11,16% pada tahun 2006. Selanjutnya pada tahun 2007

mengalami sedikit peningkatan hanya naik 2,20% menjadi Rp. 7,43 juta dan pada


67

tahun 2008 menjadi Rp.8,8 juta. Untuk mengetahui perkembangan PDRB perkapita

sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26. Perkembangan Pendapatan per kapita Bengkulu, Tahun 2004 - 2008 (juta rupiah)

Pendapatan per kapita (juta rupiah) 2004 2005 2006 2007 2008

Bengkulu 5,23 6,54 7,27 7,43 8,8

Nasional 10,61 12,68 15,03 17,58 21,7 Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2008

Gambar 2.33. Grafik perkembangan PDRB Provinsi Bengkulu dibandingkan dengan PDRB nasional Tahun 2004 - 2008

5.236.54 7.27 7.43

8.810.61

12.6815.03

17.58

21.7

0

5

10

15

20

25

2004 2005 2006 2007 2008

Juta

Rup

iah

Perkembangan PDRB Provinsi Perkembangan PDRB Nasional

Sementara itu nilai nyata pendapatan perkapita pertahun penduduk di Provinsi

Bengkulu jika dibandingkan dengan perkapita penduduk Indonesia menunjukkan

bahwa perolehan pendapatan per kapita tidak mencapai setengahnya bahkan pada

tahun 2008 merupakan titik terendah hanya sebesar 40,55 persen dari rata-rata

pendapatan per kapita nasional. Hal ini menunjukkan adanya kemerosotan tingkat

kesejahteraan penduduk di Provinsi Bengkulu.

Relevansi. Dilihat dari segi relevansi terhadap pembangunan ekonomi di provinsi

Bengkulu menunjukkan bahwa tujuan pembangunan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat belum berhasil atau tidak lebih baik seperti yang

diharapkan bahkan hasil yang diperoleh masih sangat jauh perkembangan kemajuan

pembangunan nasional.

Efektivitas. Apabila dilihat segi efektivitas pelaksanaan pembangunan untuk

mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap

tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menunjukkan


68

bahwa kinerja pemerintah daerah kurang efektif karena hasil capaian pembangunan

daerah tidak lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


Dalam rangka untuk meningkatkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

• Memberikan prioritas terhadap pembangunan ekonomi terutama pada sektor

unggulan dan ekonomi kerakyatan

• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah antara lain melalui:

penajaman alokasi anggaran dengan realokasi belanja aparatur yang boros dan

tidak efisien agar lebih terarah dan tepat sasaran.

• Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang kegiatan ekonomi untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan

masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

• Mengarahkan pemberian subsidi dan belanja bantuan sosial lainnya yang dapat

langsung membantu meringankan beban masyarakat miskin.

• Promosi investasi untuk menarik investor dan penyerderhanaan prosedur dan

perijinan penanaman modal.

• Penyiapan data base potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah yang

terkait dengan investasi.

22..33..11..77 NNiillaaii TTuukkaarr PPeettaannii Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang

diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), yang

merupakan indikator relatif tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi NTP relatif

semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. NTP berfluktuasi setiap bulannya,

penurunan NTP umumnya terjadi ketika musim panen tanaman nahan makanan

ataupun tanaman perkebunan rakyat, sebaliknya kenaikan NTP umumnya terjadi

pada saat tidak musim panen, mekipun demikian fluktuasi harga komoditas konsumsi

rumah tangga dan biaya produksi serta penambahan barang modal juga

mempengaruhi nilai NTP.

Berdasarkan laporan BPS terhadap pemantauan harga-harga pedesaan di provinsi

Bengkulu pada bulan November 2007, NTP naik 4,29% dibandingkan dengan NTP

Oktober 2007, yaitu dari 106,21 menjadi 110,77 persen. Hal ini berarti terdapat

kenaikan tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Bengkulu. Meskipun begitu


69

indikator ini baru diperkenalkan pada tahun-tahun terakhir sehingga datanya sangat

terbatas. Sehubungan dengan keterbatasan data yang ada sehingga tidak dapat

dijelaskan perkembangan nilai NTP dari waktu ke waktu.

22..33..22.. IInnvveessttaassii 2.3.2.1. Persentanse Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Dalam beberapa dekade terakhir perkembangan nilai investasi di Provinsi Bengkulu

tidak mengalami pertambahan yang signifikan baik PMA maupun PMDN. Oleh

karena itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, berbagai permasalahan yang

dapat menghambat peningkatan investasi harus dihapuskan. Selain itu perlu

dilakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan infrastruktur di dalam mendukung

peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi.

Dalam upaya untuk meningkatkan nilai Investasi di Provinsi Bengkulu menghadapi

berbagai permasalahan, antara lain:

• Masih terbatasnya kapasitas infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi seperti:

Listrik, Jalan, Pelabuhan laut dan Udara,

• Rendahnya minat investasi para investor

• Pendangkalan alur masuk Pelabuhan Pulau Baai, sehingga mengganggu aktivitas

bongkar dan muat dan ekspor.

• Kontinuitas bahan baku dan jaringan distribusi

• Kurangnya akurasi data terukur tentang kualitas dan kualntitas sumberdaya alam

• Sumberdaya alam berlokasi di hutan lindung

• Letak geografis yang kurang menguntungkan dan jauh dari pasar

Nilai investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berdasarkan harga

berlaku pada tahun 2004 sebesar Rp.663,746.00 juta dan pada tahun 2005

meningkat cukup signifikan menjadi Rp.821,342.00 juta atau naik 23,74 persen.

Namun pada tahun 2006 hanya meningkat sedikit 13,13% nilai investasi menjadi

Rp.929,176 juta dan pada tahun 2007 meningkat cukup tinggi (21,38%), investasi

menjadi Rp.1.127.799 juta selanjutnya pada tahun 2008 meningkat 14,34% sehingga

nilai investasi Rp.1.289.530 juta.

Apabila dilihat berdasarkan harga konstan peningkatannya investasi tidak begitu

besar pada tahun 2005 hanya naik 11,61%, tahun 2006 investasi naik 6,16%,

selanjutnya tahun 2007 naik sebesar 21,38% dan tahun 2008 hanya naik 8,56%.

Rendahnya peningkatan nilai investasi ini karena nilai persetujuan PMDN dan PMA


70

masih sangat rendah, bahkan sejak tahun 2003, praktis tidak ada Penanaman Modal

Asing yang masuk ke Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2004 jumlah perusahaan

industri besar dan sedang dengan status modal PMDN sebanyak 9 buah, sedangkan

yang berstatus PMA hanya 2 buah.

Lambatnya pertumbuhan investasi akan berimplikasi terhadap perkembangan

ekonomi pada masa mendatang. Selain itu peranan investasi berupa Pembentukan

Modal Tetap Bruto terhadap PDRB selama lima tahun terakhir (2004-2008) masih

sangat kecil dan dibawah rata-rata nasional, yaitu 8,81 persen.

Gambar 2.34. Perkembangan Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Berdasarkan Harga Konstan, Tahun 2004 -2008

475,606530,809 563,481

652,457 708,324

-

200,000

400,000

600,000

800,000

Nila

i PM

TB

(Rp.

juta

)

2004 2005 2006 2007 2008

Tahun

Tabel 2.27. PMDN yang aktif di Provinsi Bengkulu Menurut Sektor Ekonomi 1974-2005

Sektor Ekonomi Bidang Usaha Jumlah Perusahaan

Jumlah Investasi (Rp. 000) Luas lahan

A. Perkebunan Kelapa sawit Karet Kopi Arabica Teh

6 1 - 1

4,463,808,786.00 70,942,152.00

- 23,909,910.00

22,996,256,375.00

-670.00

B. Pertambangan Batubara 4 87,628,820.00 3,577.00C. Jasa Kontraktor

Penyiaran Telekomunikasi

1 1 -

5,476,000.00 1,085,000,000.00

-

---

D. Industri Moulding Biji Coklat Pengolahan Kayu

1 1 -

3, 046,000.00 25,000,000.00

-

---

E. Pembangunan Gedung/Apartemen - - -Jumlah 16 5,764,811,668.00 33,618.25

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu


71

Tabel 2.28. PMA yang Aktif di Provinsi Bengkulu Menurut Sektor Ekonomi Tahun 1974-2005

Sektor Ekonomi Bidang Usaha Jumlah Perusahaan

Jumlah Investasi (USD. 000) Luas Lahan

A. Perkebunan Kelapa sawit Karet Kopi Arabica Teh

3 1 1 1

31,625,000.00 2,876,000.00 4,997,000.00

73,879,000.00

22,355.642,243.47

305.98147.30

B. Pertambangan Batubara - - -C. Jasa Kontraktor

Penyiaran Telekomunikasi

1 0 2

18,170,670.00 -

10,599,755.00

---

D. Industri Moulding Biji Coklat Pengolahan Kayu

0 0 1

- -

1,094,000.00

---

E. Pembangunan Gedung/ Apartemen 1 600,000.00 -Jumlah 11 143,841,425.00 25,052.39

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Relevansi. Perkembangan investasi di provinsi Bengkulu tidak mengalami kemajuan

yang berarti, bahkan dalam beberapa tahun terakhir tidak terdapat investasi yang

berasal dari PMA. Oleh karena itu dilihat dari pencapaian tujuan pembangunan untuk

menarik investasi masuk ke daerah ini tidak lebih baik dari capaian pembangunan

nasional.

Efektivitas. Apabila dilihat segi efektivitas untuk mengukur dan melihat kesesuaian

antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan

menunjukkan bahwa pembangunan dalam bidang ekonomi tidak mengalami

kemajuan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


Dalam rangka untuk meningkatkan nilai Investasi di Provinsi Bengkulu, berbagai

langkah perlu dilakukan antara lain:

• Melakukan promosi investasi untuk menarik investor

• Menerapkan sistem pelayanan Terpadu dan menyederhanakan prosedur investasi

baik dari dalam dan luar negeri.

• Pengerukan Alur Masuk Pelabuhan Pulau Baai

• Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang berkaitan

dengan peningkatan akses market hasil-hasil pertanian dan industri yang

mengolah hasil pertanian.

• Membuka jaringan pemasaran dalam pola kemitraan.

• Perbaikan infrastruktur penunjang investasi


72

22..33..33.. IInnffrraassttrruukkttuurr Kondisi pembangunan Infrastruktur di Provinsi Bengkulu masih membutuhkan

perhatian serius, selain kuantitasnya belum memenuhi kebutuhan, kualitas

Infrastruktur yang ada sudah banyak yang tidak dapat digunakan secara optimal

sehingga perlu segera dilakukan perbaikan/peningkatan. Kondisi infrastruktur yang

perlu mendapat perhatian antara lain meliputi: Jalan dan jembatan, pelabuhan,

energi, ketenagalistrikan, sumberdaya air, pelayanan air minum, dan penyehatan

lingkungan.

2.3.3.1. Panjang Jalan Nasional di Provinsi Bengkulu Pada awal pelaksanaan RPJM di Provinsi Bengkulu kondisi infrastruktur jaringan

jalan sudah banyak yang mengalami kerusakan. Kerusakan infrastrukutur tidak

hanya terbatas pada jaringan jalan dan jembatan sebagai akibat gempa bumi tetapi

juga banyak bangunan, prasarana irigasi dan air bersih tidak dapat berfungsi secara

optimal.

Secara umum panjang jalan nasional di Provinsi Bengkulu selama tahun 2004

sampai dengan tahun 2008 tidak mengalami pertambahan, sedangkan dilihat dari

kondisinya dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, karena jumlah

panjang jalan yang rusak semakin banyak. Gambaran secara rinci panjang jalan dan

kondisinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29. Panjang Jalan Nasional Di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kondisi, Tahun 2004-2008

Kondisi Panjang Jalan Nasional 2004 2005 2006 2007 2008

- Baik (km) 532 521 510,31 589,15 413.02 - Sedang (km) 108 220 225,14 110,47 196.64 - Buruk (km) 111 8,85 15,01 36,82 126.78

Jumlah 751 750 750,45 736,44 736.44 Sumber: BPS, Tahun 2009

Pada tahun 2008 panjang jalan nasional 736,44 km, dalam kondisi baik hanya 413,02

Km (56,08%), sedang 196,64 Km (26,70%), rusak ringan 68 Km (9,23%) dan rusak

berat 58,78 Km (7,98%). Dari data ini dapat dikatakan bahwa hampir sebagian besar

jalan nasional di daerah ini dalam kondisi yang tidak baik.


73

Gambar 2.35. Perkembangan Kondisi Panjang Jalan Nasional di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 -2008

532

108111

521

220

8.85

510.31

225.14

15.01

589.15

110.4736.82

0

100

200

300

400

500

600

Kilo

Met

er1 2 3 4

Tahun

Baik Sedang Buruk

Beberapa permasalahan dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan di

Provinsi Bengkulu, antara lain: terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah

untuk pembangunan maupun peningkatan jalan, banyaknya pengguna jalan dengan

muatan berlebih (Kendaraan pengangkut Batu Bara, Sawit) sementara kondisi kelas

jalan yang ada hanya kelas III, sehingga mempercepat terjadinya kerusakan jalan.

Selain itu sering terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, abrasi dan

gempa bumi membuat kondisi jalan cepat rusak.

Relevansi. Dilihat dari kinerja yang ditunjukkan khususnya berkaitan dengan upaya

peningkatan infrastruktur jalan, maka dapat dikatakan bahwa dari relevansinya antara

pembangunan daerah (khususnya pembangunan infrastruktur) yang telah

dilaksanakan dan tujuan pembangunan tidak mengalami peningkatan bahkan

sebaliknya terjadi penurunan kualitas jalan karena semakin banyak jalan yang rusak

sehingga hasil pembangunan masih jauh dari yang diharapkan.

Efektivitas. Demikian juga jika dilihat dari keefektifannya (tingkat keberhasilannya),

maka dengan masih banyaknya infrastruktur jalan yang rusak mengindikasikan upaya

meningkatkan kualitas pembangunan dan pemeliharaan jalan masih belum optimal.

Dengan kata lain, kinerja pemerintah dalam pembangunan daerah mengalami

penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


1. Memprioritas alokasi anggaran untuk pembangunan/peningkatan maupun

pemeliharaan jalan.

2. Menindak tegas pengguna jalan dengan muatan berlebih terutama kendaraan

pengangkut Batu Bara dan Sawit, karena kondisi jalan yang ada kelas III.


74

2.3.3.2. Persentase panjang jalan provinsi dan kabupaten berdasarkan kondisi Tidak jauh berbeda dengan kondisi jalan nasional, kondisi jalan provinsi Bengkulu

bahkan semakin memprihatinkan, pada tahun 2008 sebagian besar kondisi jalan

masuk dalam kategori buruk 2.488,29 Km ((43,83%) sedangkan konsidi jalan yang

baik hanya 1.752,45 Km (30,87%).

Tabel 2.30. Panjang Jalan Provinsi dan Kabupaten Berdasarkan Kondisi, Tahun 2004 – 2008

Kondisi Panjang Jalan 2004 2005 2006 2007 2008

- Baik (km) 2302.63 2578.00 2472.98 2583.13 1752.45- Sedang (km) 3023.90 2723.84 2908.94 2551.14 1436.46- Buruk (km) 180.79 205.48 125.40 373.05 2488.29Jumlah 5507.32 5507.32 5507.32 5507.32 5677.20

Sumber: BPS, Tahun 2009

Gambar 2.35. Perkembangan Kondisi Panjang Jalan Provinsi dan Kabupaten

Berdasarkan Kondisi, Tahun 2004 -2008

2302.63

3023.9

180.79

25782723.84

205.48

2472.98

2908.94

125.4

2583.132551.14

373.05

1752.451436.46

2488.29

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2004 2005 2006 2007 2008

Baik Sedang Buruk

Relevansi. Dilihat dari kinerja yang ditunjukkan oleh pemerintah provinsi dan

kabupaten khususnya berkaitan dengan upaya peningkatan infrastruktur jalan provinsi

dan kabupaten tidak jauh berbeda kemajuannya, maka dapat dikatakan bahwa dari

relevansinya antara pembangunan daerah (khususnya pembangunan dan

peningkatan infrastruktur jalan) yang telah dilaksanakan dan tujuan pembangunan

tidak mengalami peningkatan bahkan sebaliknya terjadi penurunan kualitas jalan

sehingga hasil pembangunan masih jauh dari yang diharapkan.

Efektivitas. Dilihat dari segi efektivitas (tingkat keberhasilannya), maka dengan masih

banyaknya infrastruktur jalan yang rusak mengindikasikan upaya meningkatkan

kualitas pembangunan dan pemeliharaan jalan masih belum optimal. Sehingga dapat


75

dikatakan, kinerja pemerintah provinsi / kabupaten dalam pembangunan daerah

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


Dalam rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Provinsi Bengkulu, berbagai

langkah perlu dilakukan antara lain:

• Percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur seperti: jalan dan

jembatan, terutama jalan menuju ke sentra-sentra produksi.

• Program percepatan pembangunan infrastruktur difokuskan untuk membuka

keterisolasian daerah atau jalur-jalur ekonomi, dan membangun interkoneksi

jalan Provinsi dengan jalan nasional.

• Pemerataan alokasi dana APBD untuk pembangunan infrastruktur disetiap

kabupaten/kota sampai ke desa.

• Tanggap dan responsif terhadap pemeliharaan jalan-jalan yang rusak dengan

melakukan pemeliharaan rutin / berkala.

2.3.3.3. Penambahan Panjang Jalan Provinsi per Tahun Panjang jalan provinsi secara keseluruhan tidak mengalami pertambahan dari tahun

2004 sampai dengan tahun 2007, dan pada tahun 2008 terdapat sedikit penambahan

panjang jalan sebesar: 3,08 %, yaitu dari 5.507,32 Km menjadi 5.677,20 Km. Hal ini

disebabkan karena pemerintah provinsi Bengkulu tidak memberi prioritas yang tinggi

terhadap pembangunan jalan maupun dalam pemeliharaan dan peningkatan jalan.

Beberapa permasalahan dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan di

Provinsi Bengkulu, antara lain: pemerintah provinsi Bengkulu tidak memberikan

perhatian serius terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan, pada beberapa ruas

jalan tertentu bahkan tidak dibangun maupun dilakukan pemeliharaan sama sekali

dalam beberapa tahun.

Relevansi. Berdasarkan data yang ada, dilihat dari kinerja pemerintah provinsi dalam

pembangunan atau penambahan jalan provinsi, maka dapat dikatakan bahwa dari

relevansinya tidak mengalami peningkatan yang signifikan sehingga hasil

pembangunan masih jauh dari yang diharapkan.

Efektivitas. Dilihat dari segi efektivitas pembangunan infrastruktur jalan

mengindikasikan upaya meningkatkan kualitas pembangunan dan pemeliharaan jalan

masih belum optimal. Sehingga dapat dikatakan, kinerja pemerintah provinsi dalam


76

pembangunan daerah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya.


• Mengurangi belanja aparatur yang tidak produktif dan efisien, seperti belanja

perjalanan dinas kepala daerah dan kepala SKPD lainnya. Demikian pula

mengurangi alokasi anggaran untuk pembelian kendaraan dinas.

• Memberikan prioritas alokasi anggaran untuk membangun jalan provinsi dan

kabupaten/kota yang mendukung kegiatan sektor riil dan pengembangan ekonomi

kerakyatan.

Gambar 2.36. Grafik Capaian Indikator Tingkat Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2008

0.005.00

10.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.00

2004 2005 2006 2007 2008

Cap

aian

Indi

kato

r Out

com

e

0.000.010.020.030.040.050.060.070.080.09

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r Out

com

e

Tingkat Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu

Tingkat Pembangunan Ekonomi Nasional

Tren Provinsi

Tren Nasional

2.4 Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam 2.4.1.Kehutanan

Dari data perkembangan sumberdaya dan lingkungan dari sektor kehutanan di

Provinsi Bengkulu (tahun 2004 hingga 2008) (lihat Tabel 4 / Sektor Kehutanan),

secara sistematis dapat dijelaskan :

(a) persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis dari tahun ke

tahun cenderung semakin menurun.

(b) perkembangan rehabilitasi lahan luar hutan, secara numerik (dilihat dari ukuran

luas lahan) dari tahun ke tahun menunjukkan gejala semakin menurun.

(c) perkembangan luas kawasan konservasi juga menunjukkan penurunan secara

gradual.


77

Disamping ditampilkan data empirik tersebut di atas, terdapat berbagai permasalahan

lingkungan kehutanan lain yaitu :

(a) penataan kawasan hutan yang belum mantap,

(b) belum terbentuknya unit pengelolaan hutan pada seluruh kawasan hutan,

(c) pemanfaatan hutan yang kurang berpihak kepada masyarakat,

(d) pemanfaatan hutan sebagian besar masih bertumpu pada hasil hutan kayu,

(e) masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan

pengelolaan hutan,

(f) upaya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis belum mendapat

perhatian yang memadai, dan

(g) masih maraknya penjarahan hutan, sebagai akibat penegakan hukum dan

pengawasan masih rendah.

Semakin rendah persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis

dari tahun ke tahun, mengindikasikan semakin rendahnya upaya rehabilitasi terhadap

lahan kritis serta mengindikasikan nilai hutan produktif dari kawasan hutan yang ada

di Bengkulu semakin menurun. Salah satu parameter dari kondisi yang

memprihatinkan ini adalah masih banyaknya tanah longsor akibat kerusakan

lingkungan hutan. Hal ini juga mengindikasikan rehabilitasi kawasan hutan masih

rendah atau belum optimal.

Belum optimalnya upaya rehabilitasi terhadap lahan luar hutan, secara umum

disebabkan oleh intensitas dari fihak terkait dengan permasalahan rehabilitasi

kawasan lahan kritis masih rendah, misalnya dari fihak Dinas Kehutanan, Badan

Konservasi, dan lain-lain.

Penurunan secara gradual dari perkembangan kawasan hutan konservasi, yang

meliputi hutan taman nasional, hutan cagar alam, hutan wisata, dan hutan taman

buru, mengindikasikan upaya konservasi dan rehabilitasi hutan masih rendah. Dua

faktor penyebab yang dianggap penting adalah :

(a) tingkat kesadaran masyarakat (rasa memiliki / sense of belonging) masih rendah,

dan

(b) pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan hutan

masih rendah (yang berdampak semakin maraknya penjarahan hutan).


78

Relevansi: Dari kinerja yang ditunjukkan khususnya berkaitan dengan upaya meningkatkan

kualitas/produktivitas di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan sektor

kehutanan, maka jika dilihat dari relevansinya terhadap pembangunan daerah

(pembangunan/pengembangan sumberdaya alam dan lingkungan di sektor

kehutanan) dan tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri yakni peningkatan

pendapatan regional, jelas hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Pengembangan

sumberdaya kehutanan yang tidak optimal, menyebabkan kontribusinya / pangsa

terhadap pendapatan regional semakin menurun dan upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat akan terhambat.

Efektivitas:

Begitu juga jika dilihat dari keefektifannya (tingkat keberhasilannya), maka dengan

masih banyaknya permasalahan yang terjadi mengindikasikan upaya meningkatkan

kualitas hasil (output) dari pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan khususnya

untuk sektor kehutanan masih belum optimal. Dengan interpretasi lain bahwa kinerja

yang belum optimal ini sangat membutuhkan jalan pemecahan (solusi) yakni dengan

upaya menyusun beberapa langkah yang strategis, misalnya membangun “grand

strategy” yang mampu meningkatkan efektivitas ke arah pencapaian kinerja yang

jauh lebih baik dari sebelumnya.

Rekomendasi Kebijakan Dari evaluasi kinerja yang dihasilkan, dapat direkomendasikan beberapa langkah

yaitu :

(a) Pemantapan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan melalui peningkatan

produktivitas dan kualitas produk serta keanekaragaman hayati dari kawasan

hutan produksi dari waktubke waktu atau rotasi ke rotasi;

(b) Optimalisasi perlindungan dan konservasi sumberdaya alam kehutanan;

(c) Maksimalisasi upaya rehabilitasi terhadap lahan kritis dari sumberdaya alam

kehutanan;

(d) Pengembangan secara berkesinambungan terhadap kapasitas pengelolaan

sumberdaya alam dan lingkungan khususnya dari sektor kehutanan;

(e) Peningkatan kualitas dan akses informasi berkaitan dengan upaya

pengembangan sumberdaya alam dan lingkungan di sektor kehutanan.


79

2.4.2. Kelautan Dari data perkembangan sumberdaya dan lingkungan dari sektor kelautan di Provinsi

Bengkulu (tahun 2004 hingga 2008) (lihat Tabel 4 / Sektor Kelautan), dapat dijelaskan

secara sistematis sebagai berikut :

(a) Jumlah tindak pidana perikanan laut di kawasan perairan laut Bengkulu, dari tahun

menunjukkan angka penurunan (data teridentifikasi hanya tahun 2004 hingga

2005) dan penurunannya tidak signifikan.

(b) Dilihat dari persentase terumbu karang dalam kondisi / keadaan baik, dari tahun

ke tahun (tahun 2006 sampai tahun 2008) mengalami penurunan, kendati tidak

terlalu signifikan.

(c) Dilihat dari perkembangan luas kawasan konservasi laut di peraiaran Provinsi

Bengkulu, data yang ada (existing condition) menunjukkan gejala kecenderungan

yang konstan.

Disamping ditampilkan data empirik tersebut di atas, terdapat berbagai permasalahan

kelautan lain yaitu : (1) pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan

perikanan terhadap illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing yang masih

tumpang tindih, yang disinyalir karena banyaknya lembaga pengawas (TNI AL, Polair,

DKP, dan Bakorkamla); (2) masih lemahnya penegakan hukum serta kurang

memadainya sarana dan prasarana yang ada; (3) masih adanya pelanggaran dalam

pemanfaatan sumberdaya alam dan aktivitas ekonomi yang tidak memperhatikan

aspek lingkungan hidup yang sering menimbulkan kerusakan terumbu karang,

pencemaran, dan penurunan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup; (4)

kurangnya pemahaman dari sebagian besar masyarakat nelayan di Bengkulu akan

pentingnya tata ruang laut dan pulau-pulau kecil; (5) belum memadainya produk riset

dan pemanfaatannya; serta (6) belum memadainya antara kuantitas dan kualitas

sumberdaya manusia dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan kelautan.

Kecenderungan semakin rendahnya jumlah tindak pidana perikanan,

mengindikasikan tingkat kesadaran dari komunitas nelayan dalam operasionalisasi

eksploitasi sumberdaya kelautan semakin tinggi, terlepas dari masih lemahnya

koordinasi antar lembaga-lembaga pengawas terkait yakni TNI AL, Polair, DKP, dan

Bakorkamla.

Beberapa faktor penyebab kondisi terumbu karang dalam keadaan baik semakin

menurun adalah (1) banyaknya pemanfaatan terumbu karang untuk bahan bangunan,

(2) penangkapan gurita di sekitar terumbu karang dengan menggunakan peralatan


80

yang tidak layak (seperti linggis dan tombak), (3) kejadian alam seperti pemanasan

global dan bencana alam (gempa tektonik, El-nino, dan lain-lain).

Permasalahan kawasan konservasi laut memang menjadi perhatian bagi semua daerah, terutama daerah-daerah yang potensinya sumberdaya alamnya lebih banyak berbasis pada sektor kelautan termasuk Provinsi Bengkulu. Data yang bersumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu menunjukkan adanya perkembangan / kemajuan yang cukup signifikan dari beberapa aspek, seperti adanya upaya pengembangan kawasan konservasi “penyu hijau” di perairan laut Kabupaten Muko-Muko, pengembangan “lobster” di sekitar kawasan Pulau Enggano, upaya budi daya “rumput laut” di perairan laut Kabupaten Kaur, dan lain-lain.

Relevansi: Upaya dan kinerja konservasi sumberdaya alam kelautan yang cenderung konstan seperti ditunjukkan sebelumnya mengindikasikan bahwa upaya konservasi sumberdaya kelautan sebenarnya sudah dilakukan kendatipun belum optimal. Faktor penyebabnya antara lain : investasi di sektor kelautan masih rendah, faktor kesadaran masyarakat (rasa memiliki/sense of belonging) masih rendah, kurangnya pengawasan baik disengaja ataupun disengaja oleh lembaga pengawas kelautan (TNI AL, Polair, DKP, dan Bakorkamla), lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kamunitas nelayan itu sendiri, dan lain-lain. Berbagai permasalahan ini jika dilihat dari relevansinya dengan tujuan pembangunan, merupakan hambatan / kendala bagi proses pembangunan / pengembangan sumberdaya kelautan yang sedang dijalankan. Masih belum optimalnya hasil yang dicapai memberikan implikasi bahwa tingkat relevansi pembangunan di Provinsi Bengkulu dengan pembangunan di tingkat nasional belum sepenuhnya relevan.

Efektivitas: Data tentang kinerja pembangunan kelautan di Provinsi Bengkulu masih sangat terbatas yang kemudian menyebabkan kendala dan kesulitan dalam menilai perubahan-perubahan baik outcomes maupun kinerjanya dalam tahun yang berbeda. Meskipun begitu, masih banyaknya persoalan yang dihadapi dalam pembangunan kelautan memberikan indikasi bahwa kebijakan upaya pembangunan di bidang kelautan di Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya optimal.

Rekomendasi Kebijakan: Beberapa rekomendasi yang bisa diberikan berkaitan dengan kinerja yang dihasilkan dari pengelolaan sumberdaya kelautan antara lain adalah: (a) pembangunan wilayah pesisir dan laut terpadu melalui penataan ruang / wilayah

dan pengendalian pemanfaatan ruang serta peningkatan keterpaduan dan


81

sinergitas pembangunan antar sektor, antar pusat dan antar daerah; (b) peningkatan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, penegakan hukum,

peningkatan kelembagaan serta sarana dan prasarana pengawasan; (c) peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan di

wilayah pesisir dan lautan; (d) peningkatan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim; serta (e) peningkatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan seoptimal

mungkin demi tercapainya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pesisir / nelayan di Provinsi Bengkulu.

Tabel 2.31. Evaluasi Kinerja Pembangunan Bengkulu 2009 (sektor Sumberdaya Alam dan Lingkungan)

Indiaktor Hasil (Output)

Indikator Hasil (Output)

Status Indikator

Capaian Tahun 2004 2005 2006 2007 2008

KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN

Kehutanan : Persentase Luas Lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis

Nasional 1.03 0.93 0.83 0.26 0.26 Bengkulu *) 0.47 0.46 0.45 0.45

Rehabilitasi lahan luar hutan

Nasional 390,896.00 70,410.00 301,020.00 239,236.00 239,236.00 Bengkulu 1,414.00 300.00 *) *) *)

Luas kawasan konservasi Nasional 22,715.297 22,703.151 22,702.527 20,040.048 20,040.048 Bengkulu 444,397.80 444,397.80 444,397.80 444,387.70 426,973.80

Kelautan : Jumlah tindak pidana perikanan

Nasional 200 174 139 116 62 Bengkulu 5 3 **) **) *)

Persentase terumbu karang dalam keadaan baik

Nasional 31.46 31.49 29.49 30.62 30.96 Bengkulu **) **) 75.70 75.60 75.60

Luas kawasan konservasi laut

Nasional 8.60 8.60 8.60 9.30 13.5 Bengkulu **) **) **) 8.076 8.076

Sumber : 1. Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

3. Provinsi Bengkulu Dalam Angka Tahun 2009 Keterangan : *) : Tidak ada hasil identifkasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu **) : Tidak ada data hasil identifkasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

Gambar 2.37. Grafik Capaian Indikator Tingkat Kualitas Pengelolaan SDA dan

Lingkungan Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2008

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

2004 2005 2006 2007 2008

Cap

aian

Iind

ikat

or O

utco

me

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

Tren

Cap

aian

Iind

ikat

or O

utco

me

Kualitas Pengelolaan SDA Provinsi Bengkulu Kualitas Pengelolaan SDA Nasional

Tren Provinsi Tren Nasional


82

2.5 Tingkat Kesejahteraan Sosial 2.5.1. Persentase penduduk miskin Kemiskinan secara umum dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang

atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya

untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi

kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa

masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar

yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Hak-hak dasar tersebut antara lain

meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan,

perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa

aman dan bebas dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk

berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Data penduduk miskin di Provinsi Bengkulu ditampilkan pada Tabel 2.32 di bawah ini.

Selama periode dari tahun 2004 hingga 2008 jumlah dan persentase penduduk

miskin di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.32. Persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu

NO INDIKATOR UKURAN TAHUN 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 Kemiskinan % 20.70 22.70 22.50 22.39 22.39 24.72 2 Pengangguran % 7.44 4.24 7.48 6.29 6.15 6.91 3 Indeks Hidup Layak % 48.01 54.71 54.17 62.46 62.39 61.29 4 Indeks Keparahan Kemiskinan % 0.79 0.83 0.91 0.98

Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu mencerminkan bahwa hasil pembangunan yang telah dicapai hingga saat ini ternyata belum mampu memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Selain itu, hal ini juga memberikan implikasi bahwa kebijakan dan pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepahiang belum berjalan secara efektif. Ketidakefektifan pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk diantaranya ketidaktepatan dalam menentukan dan merumuskan jenis kebijakan yang sesuai dengan persoalan, kebutuhan dan sumber yang tersedia.

Dari kajian beberapa dokumen dan hasil-hasil penelitian, dapat digarisbawahi

kendala-kendala pembangunan di Provinsi Bengkulu antara lain adalah: 1) kondisi

geomorfologi dimana sebagian besar berbukit dan bergelombang (rawan terhadap

bencana alam, gempa bumi dan tanah longsor); 2) tata guna hutan lindung, tidak

memiliki hutan produksi, sehingga tidak dimungkinkan untuk ekploitasi dan

dikonversikan untuk pengembangan perkebunan besar; 3) Kabupaten Kepahiang


83

termasuk salah satu kabupaten dalam kategori daerah tertinggal, sebagaimana telah

ditetapkan oleh menteri pembangunan daerah tertinggal; 4) sebagian besar

infrastruktur jalan dan jembatan yang semuanya mengakses ke jalan-jalan sentra

produksi hasil pertanian dalam kondisi rusak; 5) kondisi jaringan irigasi (semi teknis

dan sederhana) yang nota bene hanya untuk mengairi persawahan, sebagian

mengalami kerusakan (hanya 60 % yang berfungsi); 6) terbatasnya jaringan air

minum ke pemukiman penduduk, sedangkan potensi airnya sangat mendukung/

tersedia; 7) keterbatasan SDM dalam teknis produksi dan manegerial usaha serta

rendahnya akses ke sumber-sumber pembiayaan; 8) usaha tani belum berorientasi

agribisnis, kurang memiliki akses terhadap teknologi dan pemasaran serta potensi

komoditi eksport belum digarap secara optimal; 9) pendapatan petani pekebun

umumnya dari kopi (mono kultur) 24.928 ha = 18.804 kk ) sedangkan harga jual kopi

sangat fluktuatif sesuai kondisi produksi dan pasar dunia; dan 10) kemampuan

keuangan pemerintah Provinsi Bengkulu sangat terbatas.

Sementara itu, hambatan-hambatan sosial yang dialami komunitas miskin meliputi

antara lain: 1) keterbatasan kesempatan kerja, 2) keterbatasan akses terhadap

produksi, 3) kepemilikan asset, 4) keterbatasan akses terhadap fasilitas pelayanan

pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan ekonomi, serta fasilitas

pelayanan informasi-komunikasi, 5) ketidakberdayaarr dalam menentukan pilihan

(kontrol) terhadap aksesibilitas itu sendiri, dan 6) adanya kelemahan koordinasi antar

sektor, struktur, unit, dan kelembagaan pemerintahan kabupaten dalam mengelola

program-program penanggulangan kemiskinan.

Masalah kemiskinan tidak dapat dipecahkan melalui kebijakan yang bersifat sektoral,

parsial dan berjangka pendek.

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemenuhan hak dasar

1. Penyediaan dan perluasan akses pangan

• Penyediaan dan perluasan akses pangan yang bermutu bagi petani miskin di

pedesaan, karena sebagian besar mereka adalah buruh tani dan petani gurem

dengan kepemilikan lahan sempit termasuk kelompok miskin, seperti melalui

program subsidi beras miskin (Program Raskin)

• Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan melalui peningkatan

produksi, diversifikasi pangan, dan pengembangan sistem distribusi yang

efisien dan merata, dan revitalisasi sistem ketahanan pangan rakyat.


84

2. Perluasan akses layanan kesehatan • Pemberian subsidi pelayanan kesehatan gratis di fasilitas pelayanan

pemerintah, seperti ‘Kartu Sehat’ dan program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) dan PKPS-BBM Bidang Kesehatan.

• Penempatan tenaga kesehatan bagi masyarakat miskin, terutama yang berada di wilayah tertinggal, terpencil dan terisolasi dengan sistem pemberian insentif, penyediaan obat dan perlengkapan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat miskin.

• Penguatan fungsi sosial rumah sakit dengan mewajibkan sebagian tempat tidur bagi masyarakat miskin.

• Pembangunan prasarana air bersih, sanitasi serta perumahan sehat, dan jaminan ketersediaan pangan dan pendidikan.

3. Perluasan akses layanan pendidikan • Program wajib belajar pendidikan dasar secara gratis (tanpa dipungut biaya

sama sekali) untuk masyarakat miskin pedesaan

• Pembangunan gedung sekolah, penyediaan prasarana dan sarana belajar, pengadaan buku, dan penambahan guru.

• Memberikan insetif bagi guru yang bekerja didaerah pedesaan terpencil

4. Penyediaan Air Bersih • Penyediaan air bersih untuk kelompok miskin antara lain melalui program

perbaikan lingkungan sehat dan air bersih, penyediaan air bersih melalui kelompok swadaya masyarakat.

• Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap air bersih, mengendalikan pencemaran air, dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pencemaran air.

5. Perluasan akses tanah • Kebijakan perluasan akses tanah dilaksanakan melalui konsolidasi tanah

berupa penyediaan tanah dan mempercepat sertifikasi tanah secara massal dengan biaya murah bagi kelompok miskin.

6. Perluasan Akses Layanan Perumahan dan Sanitasi • Untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman dilakukan melalui

bantuan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

• Penataan dan rehabilitasi permukiman kumuh,


85

• Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di perkotaan

seperti melalui program (P2KP), kredit pemilikan rumah/KPR bersubsidi, dan

pengembangan perumahan swadaya.

• Pembangunan perumahan untuk orang miskin,

7. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha

• Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kesempatan kerja dan

kesempatan berusaha melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat

miskin dan peningkatan akses terhadap permodalan, faktor produksi, informasi

dan teknologi dan pasar,

• Pengembangan lembaga keuangan mikro dan perliindungan bagi usaha kecil

dan mikro,

• Pengembangaan kelembagaan yang mampu memperjuangkan akses

masyarakat miskin terhadap kesempatan kerja, kesempatan mengembangkan

usaha dan perlindungan pekerja.

8. Perluasan akses lingkungan hidup dan sumberdaya alam

• Penguatan hak dan akses masyarakat miskin terhadap sumberdaya alam

• Penegakan hukum secara adil dan konsisten terutama pemanfaatan SDA

secara illegal dan pengrusakan ekosistem

• Pengelolaan SDA yang lebih bersifat bottom-up dan mengembangkan kearifan

lokal dan adat setempat

• Pengakuan terhadap lembaga adat/lokal dalam struktur pengelolaan SDA.

9. Kependudukan

• Penguatan program keluarga berencana (KB) terutama terhadap kelompok

masyarakat miskin.

• Pemberian subsidi kontrasepsi untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dari

kelompok miskin.

10. Program percepatan pembangunan perdesaan

• Program pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan

ekonomi produktif, seperti transportasi, telekomunikasi, listrik dan air bersih

• Peningkatan kemampuan kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam

proses pembangunan

• Mengembangkan industri perdesaan untuk memperluas kesempatan kerja.


86

11. Program Revitalisasi Pembangunan Perkotaan

• Revitalisasi pembangunan perkotaan dengan pengembangan forum lintas

pelaku,

• peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan,

• Perluasan ruang bagi tempat usaha masyarakat miskin

12. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Otonomi Daerah • Meningkatkan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan.

• Pembuatan dan implementasi standar pelayanan minimum (SPM) sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik.

• Penataan kelembagaan dan mengembangkan forum kelembagaan yang partisipatif, dan meningkatkan kapasitas birokrasi dalam memahami, memenuhi dan melindungi hak-hak dasar masyarakat.

• Meningkatnya perbaikan kinerja pelayanan publik.

• Pemberian bantuan fasilitas dan prasarana sosial ekonomi yang mampu mendukung kegiatan ekonomi produktif yang dilalukan oleh masyarakat miskin.

• Membangun Sistem Perlindungan Sosial bagi masyarakat miskin melalui skema-skema asuransi pendidikan, kesehatan, dan hari tua.

• Meningkatnya pelayanan Jaring Pengaman Sosial terutama untuk kesehatan dan pendidikan.

2.5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Kecenderungan peningkatan angkatan kerja dalam beberapa tahun terakhir tanpa

diimbangi dengan penyediaan kesempatan kerja yang memadai menyebabkan

bertambahnya angka pengangguran terbuka di Provinsi Bengkulu. Selain itu

permasalahan angkatan kerja juga terkait dengan rendahnya kualitas tenaga kerja.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas

tenaga kerja dan kesempatan kerja di dalam mendukung peningkatan kegiatan

ekonomi.

Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan kondisi ketenagakerjaan khususnya kesempatan kerja di Provinsi Bengkulu tidak mengalami perubahan yang signifikan terutama disektor formal. Terbatasnya penyerapan tenaga kerja disebabkan belum berkembangnya sektor industri dan jasa. Pertambahan angkatan kerja yang tidak terserap terpaksa bekerja di sektor informal dengan produktivitas yang rendah. Di sektor informal tenaga kerja banyak terserap di sektor pertanian dan sektor perdagangan serta jasa-jasa. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan


87

dan peningkatan kesempatan kerja di dalam mendukung peningkatan kegiatan ekonomi.

Pada tahun 2004 jumlah penduduk provinsi Bengkulu sebanyak 1.541.551 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut yang tergolong penduduk usia kerja (usia 15 tahun keatas) adalah sebanyak 1.045.872 jiwa, sedangkan yang termasuk angkatan kerja hampir setengah dari jumlah seluruh penduduk, yaitu sebanyak 768,348 jiwa atau sebesar 49,84% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 73,46 persen. Penduduk bukan angkatan kerja mencapai 26,54 persen termasuk penduduk yang sedang sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Sementara itu jumlah pencari kerja pada tahun 2004 sebanyak 43,087 orang, dimana mayoritas berpendidikan rendah, sedangkan yang berpendidikan sarjana muda atau diploma 4.231 orang dan sarjana 8,830 orang. Dilihat dari lapangan kerja penduduk yang aktif secara ekonomi pada tahun 2004 sebagian besar terserap di sektor pertanian (68,40%), kemudian diikuti oleh sektor perdagangan (12,01%) dan jasa-jasa (11,42%). Secara umum lapangan kerja yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor informal.

Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2008 mencapai 1,641,921 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut yang tergolong penduduk usia kerja sebanyak: 1.154.071 orang. Seiring dengan peningkatan jumlah tenaga kerja, jumlah angkatan kerja mengalami pertambahan. Perkembangan jumlah angkatan kerja cenderung mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, pada tahun 2005 jumlah angkatan kerja sebesar: 805.651 jiwa, pada tahun 2006 bertambah menjadi 816.179 jiwa dan pada tahun 2007 meningkat sebesar 6,33 persen atau menjadi 867.837 jiwa dan pada tahun 2008 turun menjadi 836.248 jiwa.

Gambar 2.38. Jumlah Penduduk, Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2008

1,541,551 1546286 1568077 1616663 1641921

1,066,963

836248

1,045,872 1066963 1128839 1147590

867837816179805651768,348

0

200,000

400,000600,000

800,000

1,000,000

1,200,0001,400,000

1,600,000

1,800,000

2004 2005 2006 2007 2008Tahun Jumlah Penduduk

Penduduk Usia KerjaAngkatan Kerja


88

Dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara keseluruhan di Provinsi

Bengkulu cenderung mengalami kenaikan, yaitu dari 73,46% pada tahun 2004

meningkat menjadi sebesar 75,51% pada tahun 2005. Pada tahun 2006 TPAK turun

sedikit menjadi 72,3%, tahun 2007 meningkat menjadi 75,62% dan pada tahun 2008

menjadi 78,38%. Tingginya TPAK ini menggambarkan bahwa perlunya program-

program pembangunan yang dilaksanakan harus mengantisipasi dan menyediakan

kesempatan kerja bagi penduduk.

Perkembangan jumlah lapangan kerja di Provinsi Bengkulu selama lima tahun terakhir

(2004-2008) tidak mengalami pertambahan yang signifikan, hanya bertambah sebesar

82.297 jiwa. Dengan kondisi seperti ini masih banyak jumlah tenaga kerja yang tidak

terserap atau menganggur.

Dari jumlah seluruh angkatan kerja Provinsi Bengkulu tidak seluruhnya bekerja, pada

tahun 2004 terdapat 48.312 orang yang mencari pekerjaan atau tidak bekerja atau

sebesar 6,29% dan pada tahun 2005 jumlah pengangguran atau orang yang tidak

bekerja meningkat menjadi 52.207 jiwa atau sebesar 6,48%. Pada tahun 2006 jumlah

pengangguran terus meningkat menjadi 56.407 orang atau 6,91% dan pada tahun

2007 jumlah pengangguran menurun menjadi 44.467 jiwa atau 5,12%, selanjutnya

pada tahun 2008 turun menjadi 3,98%. Apabila dibandingkan tingkat pengangguran di

Provinsi Bengkulu dengan tingkat pengangguran nasional masih tergolong rendah.

Untuk mengetahui aktivitas penduduk menurut jenis kegiatan utama di Provinsi

Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.39. Aktivitas Penduduk Provinsi Bengkulu Menurut Jenis Kegiatan Utama

Tahun 2004-2008

No

Jenis Kegiatan Utama

Penduduk Usia 15 tahun keatas 2004 2005 2006 2007 2008

1 Angkatan Kerja 768,348 805,651 816.179 867.837 836,248 Bekerja 720,036 756,142 759.772 823.370 802,963 Mencari Pekerjaan 48,312 52.207 56.407 44.467 33,285

2 Bukan Angkatan Kerja 277,524 261,312 312.660 279.753 317,823 Sekolah 84,564 95,434 107.737 91.597 103,408 Mengurus Rumah Tangga 192,960 165,878 204.923 148.802 214,415 Jumlah 1,045,872 1,066,963 1,128,839 1.147.590 1,154,071

Sumber : BDA Tahun 2009


89

Dilihat dari lapangan kerja penduduk yang aktif secara ekonomi, menunjukkan bahwa

tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam pola penyerapan tenaga kerja, sebagian

besar tenaga kerja terserap di sektor pertanian. Pada tahun 2004 jumlah tenaga kerja

yang bekerja di sektor pertanian sebesar 68,40% dan pada tahun 2005 meningkat

sedikit menjadi sebesar 70,59%, namun pada tahun berikutnya cenderung mengalami

penurunan, pada tahun 2006 jumlah tenaga kerja yang terserap disektor pertanian

sekitar 69,88%, tahun 2007 menurun menjadi sekitar 66,37% dan pada tahun 2008

menjadi 65,25%.

Sektor berikutnya yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan,

yaitu 12,01% tahun 2004 menjadi 13,26% pada tahun 2005, namun kemudian

menurun menjadi 11,51% pada tahun 2006 dan sedikit meningkat menjadi 12,18%

pada tahun 2007, kemudian menjadi 12,52% tahun 2008. Keterangan secara rinci

tentang distribusi lapangan kerja penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.39. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, 2004 - 2008

No Lapangan Pekerjaan 2004 2005 2006 2007 2008

1 Pertanian 68.40 70.59 69,88 66,37 65,252 Pertambangan 0.35 1.06 0,81 1,28 0,913 Industri 1.68 1.98 1,99 2,89 2,664 Listrik dan Air Minum 0.15 0.16 0,26 0,36 0,095 Bangunan 2.95 1.77 2,22 3,00 4,486 Perdagangan 12.01 13.26 11,51 12,18 12,527 Angkutan dan Komunikasi 2.49 2.61 3,47 3,34 3,628 Bank dan Lemkeu 0.55 0.42 0,25 0,21 0,319 Jasa-jasa 11.42 8.15 9,60 10,37 10,16 Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : BDA Tahun 2009

Dilihat dari aspek kuantitas dan kualitas pendidikan penduduk yang bekerja di Provinsi

Bengkulu masih tergolong rendah. Tingkat pendidikan pekerja di daerah ini umumnya

didominasi oleh mereka yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD), bahkan masih

terdapat juga banyak pekerja yang tidak tamat atau belum tamat SD. Namun

kecenderungan pekerja dengan tingkat pendidikan sangat rendah ini mengalami

penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Proporsi pekerja yang berpendidikan tidak

tamat dan tamat SD pada tahun 2004 mencapai lebih dari 50%; tamat SLTP dan

SLTA masing-masing sebesar 19,27%, dan 16,32%. Sedangkan tamat Akademi serta

Perguruan Tinggi proporsinya sangat kecil sekali dan kurang dari 5%..


90

Tabel 2.40. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja

Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan 2004 – 2008

No Tingkat Pendidikan Tahun

2 0 0 4 2 0 0 5 2006 2007 2008 1 Tidak /Belum/pernah Tamat SD 19.35 18.12 19,91 16.72 19,012 Sekolah Dasar 39.34 37.58 40,61 37.89 37,903 S L T P 19.27 20.11 18,37 20.28 17,004 S M U 16.32 19.52 16,45 19.06 20,065 Akademi 2.66 2.28 1,76 2.49 2,386 Perguruan Tinggi 3.06 2.39 2,90 3.56 3,56 Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber BPS Provinsi Bengkulu, 2008

Beberapa faktor utama penyebab rendahnya tingkat pendidikan tersebut adalah

kurangnya kesadaran orang-tua akan pentingnya pendidikan, kemiskinan yang

menyebabkan anak-anak dipekerjakan lebih awal, kurang tersedianya sarana dan

prasarana pendidikan untuk menjangkau peserta didik yang berada di daerah

terpencil dan terisolir serta kurangnya sumber belajar untuk belajar mandiri.

Relevansi. Dilihat dari kinerja pembangunan daerah dalam upaya untuk mengurangi

tingkat pengangguran terbuka di provinsi Bengkulu, maka dapat dikatakan tingkat

relevansinya sudah sejalan dan lebih baik dari capaian pembangunan nasional.

Demikian pula jika dilihat dari efektivitas pembangunan daerah (tingkat

keberhasilannya), manunjukkan bahwa hasil capaiannya sudah efektif karena tingkat

pengangguran terbuka semakin menurun.


Permasalahan pengangguran di provinsi Bengkulu tidak hanya pada terbatasnya

kesempatan kerja sehingga menyebabkan bertambahnya angka pengangguran

terbuka. Selain itu permasalahan angkatan kerja juga terkait dengan setengah

pengangguran terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan pertanian. Oleh

karena itu dalam upaya untuk mengurangi angka pengangguran di Provinsi Bengkulu,

berbagai langkah perlu dilakukan antara lain:

• Pembukaan lapangan kerja melalui pembangunan industri Hilir terhadap output

sektor pertanian pada umumnya.

• Pengembangan dan optimalisasi usaha pada sektor kelautan sebagai tumpuan

ekonomi masyarakat.


91

• Perbaikan sistem pelatihan kerja, sistem informasi pasar kerja dan sistem antar

kerja, baik secara lokal dan antar daerah

• Perluasan kesempatan kerja melalui Bimtek, usaha mandiri, teknologi tepat guna,

penempatan tenaga kerja dan pengiriman tenaga kerja keluar negeri;

• Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan ketrampilan di BLK untuk

berbagai kejuruan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;

• Pelatihan manajemen dan produktivitas seperti pelatihan manajemen

kewirausahaan, AMT dan pelatihan kader produktifitas;

• Meningkatkan penyuluhan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di

perusahaan;

• Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan pada BLK/LLK;

• Peningkatan pelatihan kewirausahaan dan produktivitas untuk menciptakan

tenaga kerja yang lebih mandiri dan produktif;

• Perlu ditingkatkan penyuluhan dan bimbingan serta pembinaan kepada pekerja

dan pengusaha;

• Perluasan program-program padat karya

2.5.3. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak (Terlantar, Jalanan, Nakal, dan Cacat)

Upaya dan usaha kesejahteraan sosial bagi anak yang mempunyai masalah dilakukan

melalui kegiatan pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi. Upaya

dan usaha tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Provinsi Bengkulu

dalam bentuk-bentuk seperti: pengasuhan, bantuan, dan pelayanan khusus. Selain

hal tersebut, usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan

masyarakat ditujukan terutama kepada anak yang mempunyai masalah, seperti: anak

yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak

mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan, dan anak cacat. Masalah-masalah

tersebut muncul karena terjadinya hambatan-hambatan jasmani dan rohani, serta

keterbatasan kemampuan dari aspek sosial ekonomi.

Perkembangan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Provinsi

Bengkulu, selama lima tahun terakhir terjadi fluktuasi yang cukup besar terutama

untuk anak terlantar dan meningkat dalam tahun terakhir seperti dapat dilihat pada

tabel berikut:


92

Tabel 2.41 Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2008

Tahun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah

Penyandang Cacat Anak Terlantar Tuna Susila Lanjut Usia 2004 3.958 10.111 255 14.367 28,691 2005 5.257 22.449 237 9.181 37,124 2006 4.555 20.904 184 8.147 33,790 2007 5.708 8.617 338 11.151 25,814 2008 4.555 20.904 184 6.955 32,598

Sumber: BDA, 2009

Selama tahun 2006-2008 hasil pelaksanaan program kesejahteraan anak yang

dicapai di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan kesejahteraan sosial anak telantar, tahun 2006 diberikan kepada 2182

anak, tahun 2007 kepada 1922 anak dan tahun 2008 kepada 1662 anak;

2. Pelayanan kesejahteraan sosial anak jalanan telah diberikan kepada 3221 anak

pada tahun 2006, 4221 anak pada tahun 2007, dan 3341 anak pada tahun 2008;

3. Pelayanan kesejahteraan sosial anak cacat sejak tahun 2006 diberikan kepada

725 anak dengan prioritas kegiatan pada pembangunan jaringan kerja penanganan

anak cacat bersama instansi terkait, dan tahun 2007 kepada 750 anak. Sedangkan

pada tahun 2008 diberikan dalam bentuk rehabilitasi sosial untuk 700 anak cacat;

4. Pelayanan kesejahteraan sosial anak nakal di Provinsi Bengkulu, tahun 2006

diberikan kepada 511 anak, dan tahun 2007 kepada 624 anak dengan prioritas

kegiatan pada pengembangan jaringan kerja untuk menangani anak berkonflik

dengan hukum dan masyarakat. Sedangkan tahun 2008 diberikan bimbingan

sosial untuk 500 anak.

Dari upaya dan hasil kesejahteraan anak selama tiga tahun tersebut, dapat

disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan masalah anak yang bermasalah sosial di

Provinsi Bengkulu, dimana jumlah anak yang memiliki masalah sosial yang ditangani

pemerintah dan masyarakat (dalam bentuk pengasuhan, bantuan, dan pelayanan

khusus) nampak menurun, yakni sebanyak 23,45 persen. Penurunan ini berkorelasi

dengan kian meningkatnya angkatan kerja di sektor non-formal dan kian seriusnya

lembaga-lembaga pemerintah yang menangani masalah kesejahteraan anak

(utamanya Departeman Sosial), serta makin sadarnya masyarakat untuk melibatkan

diri menangani usaha kesejahteraan anak.


93

2.5.3.1. Permasalahan

Walaupun terjadi penurunan angka anak yang memiliki masalah sosial dalam

penanganan panti rehabilitasi sosial, namun tidak berarti permasalahan di dalamnya

juga terjadi penurunan, bahkan secara substansial dapat saja berlangsung sebaliknya,

dengan kata lain bahwa data Depsos berbeda dengan realitas yang ada apabila

dikaitkan oleh fenomena krisis ekonomi dan kesulitan hidup dewasa kini. Perlu

ditegaskan bahwa penurunan jumlah angka anak yang bermasalah sosial adalah hasil

atau data dari Depsos yang bersumber dari penanganan rehabilitasi, bukan kondisi

umum yang menjadi realitas sosial masyarakat. Hasil evaluasi (BPS Provinsi

Bengkulu tahun 2008) memperlihatkan bahwa efek dari krisis ekonomi 10 tahun

terakhir (1998-2008), telah menurunkan kualitas hidup masyarakat Bengkulu dengan

kisaran 20 persen per tahunnya. Penurunan ini secara otomatis mempengaruhi tingkat

kesejahteraan keluarga dan anak (utamanya keempat kriteria anak yang bermasalah

sosial), berikut penanganan sosial (oleh Depsos) juga mengalami penurunan

pelayanan dan kuantitas jumlah yang ditanganinya. Hal inilah yang menjadi titik

permasalahan dalam penanganan kesejahteraan anak yang bermasalah sosial, yakni

belum sinkronnya validitas data dan kasus antara hasil lembaga dan realitas yang ada

dalam masyarakat.

2.5.3.2. Rekomendasi dan Kebijakan Dari evaluasi kinerja yang dihasilkan, dapat direkomendasikan beberapa langkah

strategis sebagai berikut :

a. pemantapan seluruh program penanganan anak yang memiliki masalah sosial

(anak terlantar, jalanan, nakal, dan cacat);

b. peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah anak yang

memiliki masalah sosial;

c. meningkatkan alokasi anggaran untuk membiayai masalah anak yang memiliki

masalah sosial.

d. meningkatkan kemampuan SDM bagi tenaga pelayanan dan rehabilitasi masalah

anak yang memiliki masalah sosial.

2.5.4. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia Lanjut usia sebagai bagian dari penduduk Indonesia yang perlu diberi kesempatan

untuk berperan aktif dalam proses pembangunan nasional, oleh karena itu peran dan

keberadaan lanjut usia perlu ditingkatkan dan didayagunakan seoptimal mungkin

dalam proses tersebut. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan


94

bagi lanjut usia di Provinsi Bengkulu, meliputi aksesbilitas terhadap: pelayanan

keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan (jasmani dan rohani),

pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan latihan, pelayanan untuk

memudahkan dalam penggunaan fasilitas umum, pengadaan sarana dan prasarana

umum lanjut usia, dan pemberian perlindungan sosial.

Hasil evaluasi dan pendataan Depsos Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa jumlah

lanjut usia yang ditangani (di panti dan di luar panti) pada tahun 2008 adalah 6.673

orang, jumlah tersebut belum termasuk jumlah keseluruhan penduduk yang

dikategorikan lanjut usia. Perkembangan dalam kurun tiga tahun terakhir (2006-2008)

nampak menurun, dimana pada tahun 2006 berjumlah 19.367 orang, sedangkan pada

tahun 2007 menurun drastis yakni hanya berjumlah 8.247 orang atau menurun

sebanyak 105 persen. Untuk mengetahui jumlahnya, dapat di lihat pada tabel berikut

ini.

Tabel 2.42. Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Provinsi Bengkulu

2006 2007 2008

19.367 8.247 6.673

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa selama 3 tahun terakhir, telah terjadi

penurunan yang tajam jumlah lanjut usia di Provinsi Bengkulu. Penurunan itu di satu

disebabkan oleh berkurangnya pihak keluarga dan masyarakat untuk menyerahkan

anggota keluarganya ke panti jompo (lansia), serta di sisi lain kian berkurangnya

alokasi anggaran terhadap pengentasan masalah lanjut usia, faktor lainnya adalah

kian banyak lembaga-lembaga swasta (LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya)

turut terlibat dalam menanganinya, baik dengan metode usaha kelompok bersama

(KUBE), maupun peran masyarakat dalam pemberian santunan terhadap lansia

telantar dan pengembangan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lansia (Home Care,

Community Care, Day Care). Penurunan jumlah Lansia juga berkorelasi dengan

semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat serta kesadaran penduduk akan

penghargaan terhadap kaum lanjut usia.

2.5.4.1. Permasalahan Permasalahan mendasar dari penanganan lanjut usia di Provinsi Bengkulu adalah

masih lemahnya sarana dan prasarana serta jaminan sosial bagi para santunan di

panti rehabiltasi lansia. Sarana panti lansia yang ada sekarang ini masih bangunan


95

lama yang kian hari mendekati sarana yang tidak layak huni bagi lansia, utamanya

fasilitas akan kesehatan, sarana peribadatan, serta sarana-prasarana pendidikan dan

latihan yang tidak layak.



(a) peningkatan sarana dan prasarana panti rehabilitasi lansia, dan merekomen-

dasikan menambah empat panti rehabilitasi lansia di empat kabupaten (selama ini

hanya satu panti saja);

(b) peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah lansia dan

jompo;

(c) meningkatkan pemberian kemudahan bagi lansia, dari kemudahan KTP (seumur

hidup) ke kemudahan-kemudahan lainnya, seperti: keringanan membayar pajak,

pengambilan uang, pelayanan kesehatan, pemberian penghargaan, dan

kemudahan memperoleh fasilitas umum lainnya;

(d) peningkatan SDM bagi pengelola panti agar berkemampuan untuk mendorong

para lansia menjadi manusia yang memiliki tanggung jawab sosial serta

kepedulian terhadap peningkatan taraf hidup.

2.5.5. Persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial (penyandang cacat, tunasosial, dan korban penyalahgunaan napza)

Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang sosial terhadap: kecacatan,

tunasosial (gelandangan, pengemis, dan tuna susila), dan korban penyalahgunaan

napza (penyan-dang narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) sebgian

besar telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah (dalam hal ini Depsos di Provinsi dan

Kabupaten se Bengkulu). Kegiatan pelayanan terhadap ketiga masalah tersebut

dilakukan baik dalam bentuk pencegahan (persuasi yang dilakukan di sekolah-sekolah

dan masyarakat oleh lembaga terkait, lembaga swasta dan tokoh masyarakat),

tindakan koersif (tindakan paksaan dan tegas yang menggiring ke proses pemulihan),

maupun berbentuk rehabilitasi (tindakan rehabilitisir utamanya terhadap masalah

cacat, tuna susila, dan korban Napza melalui upaya-upaya medik, pendidikan,

pelatihan, serta relaksasi sosial) dalam rangka penanganan dan membatasi

meluasnya masalah tersebut di Kota dan Kabupaten se Bengkulu.


96

Penanganan terhadap penyandang ketiga masalah tersebut (cacat, tunasosial, dan

korban penyalahgunaan napza) berpusat di Provinsi Bengkulu (mengingat

kelengkapan fasilitas penanganan masalah dan obyek masalahnya berpusat di Kota

Bengkulu), adapun penanganan di tingkat Kabupaten hanya melakukan pendataan

dan kegiatan administrasi lainnya, lalu melakukan rujukan ke Provinsi Bengkulu untuk

memperoleh pelayanan rehabilitasi selengkapnya. Kegiatan rehabilitasi dilakukan

melalui proses medik, pendidikan, pelatihan, dan sosial, yang dilakukan di dalam panti

dan di luar panti sosial. Penanganan dilakukan oleh lembaga resmi pemerintah

(Depsos, Kepolisian, dan Depkes) dan lembaga non pemerintah lainnya (LSM,

lembaga keagamaan, dan lembaga kemasyarakatan yang independen.

Perkembangan ketiga penyandang sosial dalam tiga tahun terakhir (2006, 2007, dan

2008) dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.43. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Penyandang Cacat, Tunasosial,

dan Korban Penyalahgunaan Napza) Tiga Tahun Terakhir

No

Tahun

J u m l a h P e n y a n d a n gCacat Tunasosial Napza

Anak Dewasa Gelan-dangan Pengemis Tuna

susila Narko-

tika Alko-holik

Psiko-tropika

1 2006 25 75 55 40 65 225 150 200 2 2007 50 50 50 60 75 200 122 175 3 2008 35 40 50 50 65 180 100 150

Jumlah 110 165 155 150 205 605 372 525 Sumber: Depsos Provinsi Bengkulu berbagai tahun 2008

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa kegiatan pelayanan rehabilitasi terhadap

ketiga masalah sosial tersebut (cacat, tunasosial, dan korban penyalahgunaan napza)

dalam kurun waktu tiga tahun telah terjadi penurunan jumlah klien yang dilayani dan di

rehabilitasi, yakni rata-rata berjumlah 12,17 persen pertahunnya. Menurut sumber

bahwa terjadinya penurunan cenderung disebabkan makin terbatasnya anggaran

(utamanya kegiatan rehabilitasi) terhadap ketiga kegiatan tersebut, serta disebabkan

oleh kian tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya sendiri terhadap

penanganan ketiga masalah tersebut.

2.5.5.1. Permasalahan Permasalahan utama dari pelayanan ketiga masalah kesejahteraan sosial tersebut

adalah kurang lengkapnya sarana dan prasarana terhadap penanganan masalah

napza (utamanya masalah narkotika). Sarana dan prasarana yang ada masih sangat

sederhana (bahkan belum standar) untuk menangani masalah yang sangat krusial,


97

dimana fasilitas yang dimiliki oleh Pemda Provinsi Bengkulu (dalam hal ini Depsos)

masih sebatas alat kesehatan yang berfungsi untuk semua jenis penyakit medis

lainnya.



(a) meningkatkan alokasi anggaran untuk membiayai masalah cacat, tunasosial, dan

korban penyalahgunaan napza;

(b) peningkatan sarana dan prasarana pusat rehabilitasi cacat, tunasosial, dan korban

penyalahgunaan napza (utamanya masalah Narkoba);

(c) peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah penyandang

cacat, tunasosial, dan korban penyalahgunaan napza.

Gambar 2.39. Grafik Capaian Indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2008

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

100.00

2004 2005 2006 2007 2008

Cap

aian

Indi

kato

r Out

com

e

-0.40-0.30-0.20-0.100.000.100.200.300.400.500.60

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r Out

com

e

Tingkat Kesejahteraan Sosial Provinsi Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional

Tren Provinsi Tren Nasional


98

KKeessiimmppuullaann

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) di Provinsi Bengkulu Tahun 2009 telah

dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur dengan mengacu kepada panduan yang

disediakan oleh Tim EKPD Nasional, termasuk penentuan indikator kinerja, metode

pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis dan format presentasi hasil

evaluasi. Dalam Pelaksanaan evaluasi, Tim EKPD Provinsii Bengkulu telah berusaha

untuk mendapatkan semua data dan informasi yang relevan dan cukup untuk masing-

masing indikator penilaian. Namun, minimnya ketersediaan data yang dibutuhkan di dinas

dan instansi-instansi terkait telah menyebabkan terhambatnya kelancaran pelaksanaan

EKPD pada tahun ini. Kelangkaan data sangat terasa terutama untuk indikator-indikator

yang baru diperkenalkan dan digunakan pada EKPD tahun ini seperti data yang berkaitan

dengan UMKM, GDI (Gender Development Index), GEM (Gender Empowerment

Meassurement). Sebagai upaya untuk menyikapi kekurangan data tersebut, Tim

berusaha mencari proxy yang diasumsi representatif untuk mewakili indikator yang

digantikannya. Dari hasil evaluasi dapat ditarik beberapa kesimpulan penting

sebagaimana berikut:

1. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja pembangunan di Provinsi Bengkulu

mengalami fluktuasi selama periode 2004-2008 yang cenderung meningkat pada awal

periode tetapi cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir terutama kinerja

dalam pembangunan ekonomi.

2. Bila ditinjau berdasarkan lima indikator utama yang yang digunakan pada EKPD 2009

yang terdiri dari: Tingkat Pelayanan Publik; Tingkat kualitas Sumber Daya Manusia;

Tingkat pembangunan Ekonomi; Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam; dan

Tingkat Kesejahteraan Rakyat, maka hasil evaluasi menunjukkan bahwa hanya satu

indikator utama saja yang menunjukkan tingkat relevansi dan efektifitas yang cukup

tinggi, yakni Kualitas Pembangunan Manusia dalam hal Pendidikan dan

Kesehatan, sebagaimana ditunjukkan oleh perbaikan pada: Angka Partisipasi Murni,

IIIIII BBAABB


99

Rata-rata nilai Akhir, Angka Putus Sekolah, Angka Melek Aksara, dan Jumlah Guru

yang layak mengajar sebagai indikator pendidikan dan Usia Harapan Hidup, Angka

Kematan Bayi, Angka Kematian Ibu, Prevalensi gizi Buruk, Prevalensi Gizi Kurang,

Rasio Tenaga Kesehatan per jumlah penduduk, Keluarga Berencana dan Laju

pertumbuhan untuk indikator kesehatan.

3. Penilaian kinerja Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi terhambat oleh

minimnya data yang tersedia. Penilaian sementara hanya dilakukan dengan

menggunakan beberapa variabel saja yakni persentase jumlah kasus korupsi yang

tertangani, tingkat pendidikan aparat yang berijazah minimal S1 dan persentase

kabupaten / kota yang telah memiliki Peraturan Daerah pelayanan satu atap. Hasil

penilaian sementara ini cukup baik dan lebih tinggi dibanding tingkat nasional, yang

berarti bahwa pembangunan dalam peningkatan pelayanan publik dan demokrasi

cenderung relevan dan efektif. Meskipun begitu, kesimpulan ini masih bersifat tentatif

dan perlu disikapi dengan bijak.

4. Kinerja dalam pembangunan ekonomi mengalami fluktuasi tetapi cendrung menurun

dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan oleh: tingginya laju inflasi,

turunnya laju pertumbuhan ekonomi, rendahnya kontribusi ekspor, sektor manufaktur

dan UMKM terhadap PDRB, rendahnya pendapatan per kapita (kurang dari

setengahnya pendapatan perkapita nasional), dan rendahnya investasi baik

penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Selain itu kondisi infrastruktur jalan, baik jalan nasional, Provinsi maupun

kabupaten/kota semakin banyak yang rusak.

5. Data tentang pengelolaan sumberdaya alam sangat terbatas sehingga belum dapat

ditarik kesimpulan yang tepat. Meskipun begitu, hasil observasi di lapangan

mencerminkan bahwa pengelolaan sumberdaya alam yang meliputi wilayah hutan dan

laut masih belum optimal yang ditandai dengan masih banyaknya persoalan

perambah hutan dan tingkat kemiskinan yang tinggi di kalangan nelayan.

6. Kinerja pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa

hampir keseluruhan komponen mempunyai nilai yang masih rendah yang ditunjukkan

oleh masih tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka, dan masih

rendahnya kualitas pelayanan sosial bagi anak-anak (terlantar, cacat, nakal, dan

cacat), pelayanan untuk usia lanjut dan pelayanan rehabilitasi sosial.


100

22.. RReekkoommeennddaassii Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 memberikan implikasi dan

indikasi bahwa masih sangat banyak persoalan dan tantangan pembangunan yang harus

diselesaikan di Provinsi Bengkulu agar tujuan utama pembangunan daerah dan nasional

yakni meningkatkan kesejahteraan bagi segenap masyarakat dapat diwujudkan.

Persoalan utamanya adalah masih belum relevan dan efektifnya upaya pembangunan

baik kebijakan maupun program di berbagai bidang kecuali pendidikan dan kesehatan.

Bila mengacu kepada jenis indikator yang digunakan, maka kebijakan dan program

pembangunan yang harus diambil dan dilaksanakan di masa yang akan harus difokuskan

kepada upaya-upaya konkrit yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja

dari masing-masing indikator keberhasilan pembangunan yang sesuai dengan kondisi

dan persoalan yang dihadapi secara efektif dan efisien, diantaranya termasuk:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan demokrasi melalui:

• Penyelesaian kasus-kasus korupsi berdasarkan azas keadilan dan transparansi,

• Peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparat pemerintah berdasarkan

kebutuhan dan penempatan yang tepat secara efisien (the right man on the right

place),

• Mengimplementasikan kebijakan ‘pelayanan satu atap’ secara efektif dan efisien,

• Menciptakan suasana yang lebih kondusif terhadap pembangunan dan

pemberdayaan kaum perempuan,

• Mendorong peningkatan partsipasi masyarakat dalam melaksanakan proses

demokrasi terutama dalam penentuan pimpinan daerah, anggota legislatif dan

presiden.

2. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui

peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan pendidikan dan kesehatan guna

meningkatkan: Jumlah Guru yang Layak Mengajar; Angka Partisipasi Murni; Melek

Aksara; Rata-rata Nilai Akhir; dan menekan Angka Putus Sekolah untuk semua

tingkatan pendidikan, serta mendorong peningkatan Rasio jumlah tenaga kesehatan

per penduduk, Umur Harapan Hidup, dan peserta Keluarga Berencana, dan menekan

Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang, dan

laju pertumbuhan penduduk.

3. Meningkatkan kemampuan ekonomi terutama yang bertujuan untuk menekan laju

inflasi, mendorong peningkatan: laju pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor

manufaktur, UMKM dan ekspor terhadap PDRB, serta perbaikan distribusi

pendapatan per kapita dan nilai tukar petani.


101

4. Menciptakan suasana yang lebih kondusif terhadap peningkatan dan pertumbuhan

Investasi baik yang berasal dari luar negeri (PMA) maupun dari dalam negeri (PMDN)

melalui berbagai cara yang antara lain termasuk: promosi, perbaikan birokrasi dan

transparansi, penyerderhanaan dan kemudahan dalam pengurusan perizinan dengan

menggunakan standar layanan minimum yang terukur, penguatan sistem dan

kualitas/keterampilan SDM, serta infrastruktur pendukung seperti sarana transportasi

darat, laut, udara, sumber energi, sumber bahan baku.

5. Meningkatkan koordinasi antara pusat-daerah, provinsi-kabupaten, antar dinas

instansi dan lintas sektor, sehingga dapat terwujud situasi saling ketergantungan yang

menguntungkan semua pihak atau synergy yang bersifat terpadu, terstruktur dan

sistematis guna menciptakan dan menghasilkan situasi yang lebih kondusif terhadap

pencapaian kinerja pembangunan yang lebih baik untuk semua bidang di masa yang

akan datang.

Education

Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB