29

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

  • Upload
    ekpd

  • View
    1.225

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

Citation preview

Page 1: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Page 2: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

KATA PENGANTAR

Pujian, Syukur dan Terima kasih kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang

Maha Kuasa atas berkat dan rahmatNya tulisan dengan judul LAPORAN AWAL

EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

dapat diselesaikan dengan baik. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

(EKPD) Provinsi Papua Barat merupakan laporan pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 di Provinsi

Papua Barat. Laporan awal ini berisi rencana evaluasi pencapaian target serta

relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan

dalam RPJMN Tahun 2010-2014 dengan kondisi daerah. Pelaksanaan

evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) Tahun 2011 akan mengacu pada

RPJMN Tahun 2010-2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat

pencapaian target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2)

relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan

dalam RPJMN Tahun 2010-2014 dengan kondisi daerah; dan (3) evaluasi

tematik di tiap daerah.

Keterlibatan Universitas Negeri Papua dalam kegiatan Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah (EKPD) ternyata, selain memberikan manfaat bagi

perbaikan perencanaan pembangunan, merupakan salah satu peran serta

Universitas Papua dalam mengawal proses pembangunan yang sedang, akan

dan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pengalaman UNIPA dalam

melakukan EKPD berturut-turut sejak tahun 2008 dan terbangunnya kemitraan

yang harmonis dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada tahun 2011 ini

kiranya akan mendorong tersedianya data yang sahih, termutakhir sehingga

dihasilkan evaluasi yang tajam, terpercaya dan dapat mendorong perbaikan

perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Papua Barat.

Laporan awal EKPD Provinsi Papua Barat ini dibuat sebagai salah satu

pertanggungjawaban Tim Narasumber Provinsi Papua Barat kepada

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai mitra kerja.

Page 3: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

ii

Terselesainya tulisan ini sudah barang tentu tidak terlepas dari kerjasama

yang apik antara BAPPENAS dan Tim Narasumber Provinsi Papua Barat, oleh

karenanya pada kesempatan ini patut disampaikan terima kasih yang tulus

kepada Tim BAPPENAS yang telah berbagi pengalaman, meluangkan waktu

dan tenaga yang dimiliki demi perbaikan kerja Tim Narasumber Provinsi Papua

Barat.

Terima kasih juga disampaikan kepada sesama Tim Narasumber Provinsi

yang telah memberikan banyak masukan dan berbagi pengalaman dalam

diskusi yang telah memperkaya wawasan dalam melaksanakan pekerjaan ini.

Kepada Kepala BP3D Provinsi Papua Barat, Kepala BPS Provinsi Papua Barat

dan berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah

membantu Tim Evaluasi Provinsi Papua Barat pada kesempatan ini kami juga

menghaturkan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Kepada Pimpinan

Universitas Negeri Papua terima kasih dan hormat disampaikan atas

kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada Tim Narasumberi untuk

melaksanakan tugas ini.

Akhirnya semoga tulisan ini bermanfaat.

Manokwari, Pertengahan Juni 2011

UNIVERSITAS NEGERI PAPUA REKTOR,

Dr. Ir. Marlyn N. Lekitoo, MS

Page 4: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................i

DAFTAR ISI ............................................................................................................ iii

DAFTAR TABEL ..................................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. iv

PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG ......................................................................................................... 1

B. TUJUAN, SASARAN DAN KELUARAN .............................................................................. 4

C. ANGGOTA TIM EKPD PROVINSI ..................................................................................... 5

RENCANA KERJATIM NARASUMBER PROVINSI PAPUA BARAT ....................... 6

A. PENGERTIAN ............................................................................................................... 6

1. Pengertian Monitoring dan Evaluasi ...................................................................................... 6

2. Indikator Kinerja..................................................................................................................... 7

B. KOMPONEN PELAKSANAAN EKPD 2011 ............................................................... 8

C. MEKANISME PELAKSANAAN EKPD 2011 ............................................................ 10

D. KAIDAH PELAKSANAAN EKPD 2011 .................................................................... 20

PENUTUP ............................................................................................................. 23

Page 5: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

DAFTAR TABEL

TABEL 1 KOMPONEN INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL ............................................ 12

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 KERANGKA KERJA PELAKSANAAN EKPD 2011 ...................................... 10

Page 6: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan

salah satu dari empat tahapan perencanaan pembangunan yang meliputi

penyusunan, penetapan, pengendalian perencanaan serta evaluasi

pelaksanaan perenc Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan

pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk

mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya

integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu,

dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (3) menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien,

efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis

(Renstra) Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian

PPN/Bappenas mencakup 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1)

pengambil kebijakan/keputusan (policy maker) dengan penjabaran pengendalian

dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; (2) koordinator; (3)

think-tank; dan (4) administrator dengan penjabaran penyusunan dan

pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan dan penyusunan laporan hasil evaluasi.

Page 7: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

2

Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut

dari peran tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun

2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan, yang didalamnya mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-

post.

Terkait dengan peran utama Bappenas diatas, maka evaluasi tahunan

terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 mutlak

diperlukan, demikian juga pencapaian di tiap daerah.

RPJMN 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya,

yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2. Pendidikan

3. Kesehatan

4. Penanggulangan Kemiskinan

5. Ketahanan Pangan

6. Infrastruktur

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8. Energi

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

Page 8: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

3

3 prioritas lainnya, yaitu:

1. Kesejahteraan Rakyat

2. Politik, Hukum, dan Keamanan

3. Perekonomian

Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada

RPJMN 2010-2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat

pencapaian target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2)

relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan

dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah; dan (3) evaluasi tematik di

tiap daerah.

Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal

dengan harapan agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya

berlangsung dalam proses yang lebih independen. Oleh karena itu, Bappenas

cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan akan melaksanakan kegiatan

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) bekerja sama dengan 33

Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal.

Page 9: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

4

B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran

No. Tujuan Sasaran Keluaran

1. Untuk melengkapi baseline data 2009 dan mengetahui tingkat pencapaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.

1. Tersedianya baseline data 2009 dan hasil evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.

Dokumen data dasar evaluasi dan dokumen hasil evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.

2. Tersedianya informasi dasar untuk merumuskan kebijakan terutama yang berupa langkah penanganan segera, baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah

2. Untuk mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah

1. Tersedianya hasil evaluasi yang menunjukkan kesesuaian dan atau ketidaksesuaian antara isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah.

Dokumen hasil evaluasi relevansi terhadap isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah.

2. Tersedianya informasi dasar untuk melakukan revisi RPJMN oleh pemerintah dan revisi RPJMD oleh pemerintah daerah.

3. Untuk mengetahui masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah

1. Tersedianya hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah.

Dokumen hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah.

2. Tersedianya informasi dasar bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dalam merumuskan langkah kebijakan mengatasi masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah.

Page 10: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

5

C. Anggota Tim EKPD Provinsi

Anggota Tim EKPD Provinsi Papua Barat sesuai dengan SK Menteri

PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.54/M.PPN/HK/04/2011 tentang

Pembentukan Tim Narasumber Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan

Daerah 2011 di 33 (Tiga puluh Tiga) Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Ir. Yan Pieter Karafir, M.Ec*)

2. Ir. Victor E. Fere, M.Nat.Res.Ec

3. Ir. Max J. Tokede, MS

4. Ir. Theresia Tan, M.Si

5. Dr. Ir. Ishak Samuel Erari, M.Si

6. Dr. Fitriyanti Pakiding, SP., M.Sc

7. Victor Rumere, SE., M.Sc

8. Rumas Alma Yap, SP., M.Si

Namun berhubung Ir. Yan Pieter Karafir, M.Ec berhalangan tetap karena

telah pensiun dari Pegawai Negeri Sipil maka dalam Seminar Awal EKPD 2011

disepakati bahwa Ir. Yan Pieter Karafir, M.Ec digantikan oleh Pejabat Rektor

UNIPA yaitu Dr. Ir. Marlyn N. Lekitoo, MS dan perbaikan Surat Keputusannya

menyusul.

Page 11: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

RREENNCCAANNAA KKEERRJJAATTIIMM NNAARRAASSUUMMBBEERR PPRROOVVIINNSSII PPAAPPUUAA BBAARRAATT

A. PENGERTIAN

1. Pengertian Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25

Tahun 2004 tentang SPPN merupakan salah satu dari empat tahapan

perencanaan pembangunan nasional, yang meliputi: (1) penyusunan rencana;

(2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi

pelaksanaan rencana.

Menurut PP No. 39 Tahun 2006, monitoring adalah kegiatan mengamati

perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta

mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat

diambil tindakan sedini mungkin. Sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan

membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil

(outcome) terhadap rencana dan standar. Adapun kinerja adalah hasil kerja

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh suatu organisasi dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya.

Sebagai suatu tahapan dalam perencanaan pembangunan nasional,

evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif sehingga dapat

mengidentifikasi sampai sejauh mana tingkat pencapaian sasaran, tujuan, dan

kinerja pembangunan nasional terhadap target-target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan kinerja pembangunan nasional harus didukung oleh kinerja

pembangunan daerah.

Page 12: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

7

2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu

kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap

tujuannya. Indikator merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif, dalam

perumusan indikator yang harus memenuhi asumsi keterukuran.

Dalam EKPD 2011, indikator kinerja dari tujuan/sasaran pembangunan

daerah merupakan indikator dampak (impact) yang pencapaiannya didukung

melalui pencapaian indikator hasil (outcome). Untuk menentukan indikator

tersebut, maka suatu parameter harus memenuhi lima kaidah, yaitu:

• Specific. Indikator dapat diidentifikasi dengan jelas;

• Measurable. Jelas dan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang

disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya;

• Attainable. Dapat dicapai;

• Relevant. Mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara

target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta

antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang

ditetapkan;

• Timely. Tepat Waktu.

Setelah melalui pengelompokan dan pemilihan, serangkaian indikator-

indikator yang terpilih selanjutnya akan dijadikan patokan dalam melakukan

pengukuran kinerja pada tahapan selanjutnya.

Page 13: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

8

B. KOMPONEN PELAKSANAAN EKPD 2011

Komponen pelaksanaan EKPD 2011, terdiri dari:

1. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 Berdasarkan

RPJMN 2010 - 2014.

Evaluasi kinerja terhadap capaian pembangunan nasional di daerah

berdasarkan sasaran utama pembangunan daerah pada Buku III RPJMN

dengan komponen sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

2. Pendidikan;

3. Kesehatan;

4. Penanggulangan Kemiskinan;

5. Ketahanan Pangan;

6. Infrastruktur;

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;

8. Energi;

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik; dan

11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Page 14: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

9

Selain itu, terdapat pula 3 prioritas nasional lainnya, yaitu:

1. Kesejahteraan Rakyat;

2. Politik, Hukum, dan Keamanan;

3. Perekonomian.

2. Relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan

dalam RPJMN 2010-2014.

Evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi

pengembangan dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan di masing-

masing provinsi.

3. Evaluasi Tematik.

Hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang merupakan

isu strategis Provinsi dan perlu ditindaklanjuti rekomendasi kebijakannya oleh

Pemerintah.

Berdasarkan komponen evaluasi tersebut di atas, maka kerangka kerja

pelaksanaan EKPD 2011 dapat dilihat pada Gambar 1.:

Page 15: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

10

Gambar 1 Kerangka Kerja Pelaksanaan EKPD 2011

C. MEKANISME PELAKSANAAN EKPD 2011

1. Evaluasi terhadap capaian prioritas pembangunan sampai dengan 2010 dan

2011 sesuai dengan RPJMN 2010-2014

Page 16: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

11

Langkah 1: Identifikasi Capaian 2009, 2010 dan 2011

Tim Sekretariat Nasional, telah mengidentifikasi sejumlah indikator yang

akan dievaluasi serta telah mengidentifikasi capaian 2009, 2010 dan 2011 dari

masing-masing indikator tersebut.

Tim EKPD Provinsi diharapkan dapat melengkapi data yang belum terisi

dalam Tabel Indikator. Terdapat 2 alternatif cara pengisian data:

1) Melengkapi data yang telah diisi oleh Tim Sekretariat Nasional dengan

sumber data yang sama, atau

2) Mengganti data yang telah ada dengan sumber data 2009, 2010 dan

2011 yang sama.

Langkah 2: Identifikasi Capaian 2010 dan Target 2010 – Capaian 2011 dan Target 2011

Indikator kinerja yang memiliki target kinerja tahunan dalam RPJMN 2010-

2014 akan diidentifikasi oleh Tim Sekretariat Nasional. Beberapa indikator yang

memiliki target kinerja 2010 dan 2011 dalam RPJMN adalah:

• Pertumbuhan ekonomi

• Tingkat Kemiskinan

• Angka Pengangguran

• Angka kematian bayi

• Rata-rata lama sekolah

• Angka harapan hidup

(Sumber data target kinerja adalah RKP 2010 dan RKP 2011)

Page 17: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

12

Komponen indikator yang dievaluasi disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Komponen Indikator Prioritas Nasional

No. Prioritas Nasional Indikator Satuan Keterangan

Indikator

1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan

% U

Persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap

% U

Persentase kabupaten/kota yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

% U

Persentase kab/kota yang telah memiliki e-procurement

% U

Persentase kab/kota yang telah memiliki Perda Transparansi

% U

2 Pendidikan

Rata-rata Lama Sekolah Tahun U

Angka Partisipasi Murni (SD/MI) % P

Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) % P

Angka melek aksara 15 tahun keatas

% P

3 Kesehatan

Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran

hidup U

Angka Harapan Hidup Tahun U

Persentase penduduk ber-KB (contraceptive prevalence rate)

% U

Laju pertumbuhan penduduk % P

4 Penanggulangan Kemiskinan Persentase penduduk miskin % U

Tingkat pengangguran terbuka % U

5 Ketahanan Pangan

PDRB Sektor Pertanian Rp U

Nilai Tukar Petani Indeks P

Produksi Padi (Ton) Ton P

Jumlah Penyuluh Pertanian Orang P

6 Infrastruktur

% panjang jalan nasional dalam kondisi:

Baik % U

Sedang % U

Buruk % U

Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana/Provinsi

Unit U

Perda RTRW Unit U

Persentase kabupaten/kota yang telah mensahkan Perda RTRW

% P

7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Persentase kredit UMKM % U

Nilai Realisasi Investasi PMA US$ Juta U

Nilai Realisasi Investasi PMDN Rp Milyar U

Jumlah alokasi kredit perbankan Rp M P

Jumlah tabungan masyarakat Rp M P

8 Energi Rasio Elektrifikasi % U

Page 18: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

13

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Persentase Luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis

% U

Frekuensi terjadi bencana Kali/Thn P

Persentase ruang terbuka hijau (RTH) di Ibukota Provinsi

% P

Persentase pembentukan BPBD di Kab/Kota/Provinsi

% P

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

Indeks Gini Indeks U

Jumlah Kabupaten Tertinggal Kab U

Kemiskinan % P

11 Kebudayaan, Kreatifitas, Inovasi dan Teknologi

Jumlah paten (HAKI) Unit U

Jumlah dosen peneliti PTN/PTS Orang P

Jumlah perpustakaan Buah P

Jumlah hasil riset dari lembaga riset Buah P

Prioritas Lainnya

1 Kesejahteraan rakyat lainnya

IPM Indeks U

Pendapatan per kapita Rp.Juta/

tahun U

Penyandang masalah sosial % P

Gizi Buruk % P

2 Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya

Indeks kriminalitas Indeks U

Persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional

% P

Persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional

% P

3 Perekonomian lainnya

Pertumbuhan ekonomi % U

Inflasi % P

Perkembangan PAD % P

Pertumbuhan Ekspor % P

Pertumbuhan Impor % P

Catatan:

U = Utama

P = Pendukung

Indikator Utama adalah focus analisis

Indikator Pendukung adalah indikator yang mendukung analisis terhadap

indikator utama

Page 19: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

14

Langkah 3: Analisis

1. Untuk indikator yang ada target kinerjanya pada tahun 2010 dan 2011,

maka dilakukan analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Jelaskan secara detail faktor-faktor penyebab tercapai atau tidaknya

target kinerja tersebut (untuk target dan capaian 2010) dengan

komponen analisis terdiri dari:

Analisis dengan menggunakan indikator pendukung dan data lain seperti

anggaran, kebijakan daerah dan lainnya. Misalnya untuk menganalisis

pencapaian indikator penurunan persentase penduduk miskin, dapat

menganalisis dengan menggunakan indikator pendukung

pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai tukar petani, persentase

penurunan pengangguran, anggaran dan migrasi penduduk. Buat box

untuk menggambarkan secara ringkas tentang capaian indikator

seperti pada contoh.

Untuk capaian 2011 menggunakan data laporan triwulan paling akhir

yang datanya tersedia.

b. Jelaskan secara detail faktor penyebab kemungkinan tercapai atau tidak

tercapainya target 2011 diakhir tahun 2011 berdasarkan data

pertengahan tahun yang telah diidentifikasi.

2. Untuk indikator utama yang tidak ada target kinerjanya, maka lakukan

analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Page 20: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

15

Jelaskan secara detail faktor-faktor penyebab naik atau turunnya kinerja

tahun 2010 dibandingkan dengan capaian 2009. Analisis dengan menggunakan

indikator pendukung dan data lain seperti anggaran, kebijakan daerah dan

lainnya.

Misalnya untuk menganalisis pencapaian indikator penurunan persentase

penduduk miskin, dapat menganalisis dengan menggunakan indikator

pendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai tukar petani, persentase

penurunan pengangguran, anggaran dan migrasi penduduk.

Selanjutnya dalam penyusunan laporan ini, digunakan ketentuan sebagai

berikut:

a. Untuk indikator yang telah memiliki target kinerja, maka lakukan dengan

menggunakan analisis nomor 1 dan 2 diatas, kecuali untuk analisis

capaian 2011, hanya menggunakan pendekatan analisis nomor 1 diatas.

b. Untuk indikator yang tidak memiliki target kinerja, maka gunakan

pendekatan analisis nomor 2 diatas.

Langkah 4: Rekomendasi

Rekomendasi dari capaian kinerja dengan pendekatan analisis seperti

tersebut diatas adalah rekomendasi yang berdasarkan prioritas pembangunan

2010 dan 2011 untuk mempertajam perencanaan dan penganggaran

pembangunan periode berikutnya. Dalam rekomendasi diharapkan berisi usulan-

usulan konkrit terhadap prioritas pembangunan.

Page 21: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

16

2. Relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan

dalam RPJMN 2010-2014

Langkah 1: Identifikasi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi

pengembangan RPJMN 2010-2014

Tim Sekretariat Nasional sudah mengidentifikasi sejumlah isu strategis,

sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan berdasarkan wilayah pada

RPJMN 2010-2014 (lihat lampiran).

Langkah 2: Analisis relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan dengan kondisi provinsi

Tim EKPD Provinsi melakukan analisis sebagai berikut:

• Analisis terhadap isu strategis yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-2014,

untuk mengetahui kaitannya dengan isu strategis RKPD 2010 dan 2011 di

Provinsi.

Page 22: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

17

• Analisis terhadap sasaran yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-2014,

untuk mengetahui apakah sasaran pembangunan tersebut relevan dengan

sasaran yang ada pada RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi.

• Analisis terhadap arah kebijakan dan strategi pengembangan yang ada

dalam Buku III RPJMN 2010-2014, untuk mengetahui apakah arah kebijakan

dan strategi pelaksanaan relevan dengan RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi.

Adapun format analisis untuk kegiatan tersebut adalah:

Isu Strategis

Page 23: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

18

Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan

Langkah 3: Rekomendasi tindaklanjut atau perbaikan sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan

Adapun arah rekomendasi dari ketiga komponen tersebut adalah:

• Melanjutkan atau perbaikan terhadap isu strategis. Jika rekomendasinya

berupa perbaikan isu strategis, maka uraikan rumusan perbaikannya.

• Melanjutkan atau perbaikan terhadap sasaran. Jika rekomendasinya berupa

perbaikan sasaran, maka uraikan rumusan perbaikannnya.

• Melanjutkan atau perbaikan terhadap arah kebijakan dan strategi

pengembangan. Jika rekomendasinya berupa perbaikan arah kebijakan dan

strategi pengembangan, maka uraikan rumusan perbaikannya.

Page 24: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

19

3. Evaluasi Tematik

Hasil evaluasi isu terpenting yang bersifat strategis di daerah yang

merupakan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi atau

bekerjasama dengan pihak lainnya. Apabila bekerjasama dengan pihak lainnya

mohon dicantumkan sumberdana dan pihak lainnya tersebut.

Tujuan dari evaluasi tematik adalah:

1. Mengakomodasi usulan kebijakan yang akan disampaikan ke pemerintah

dari hasil kajian/evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi.

2. Menjadi masukan untuk perencanaan periode berikutnya.

Page 25: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

20

D. KAIDAH PELAKSANAAN EKPD 2011

Kaidah pelaksanaan evaluasi terhadap capaian prioritas pembangunan

sampai dengan 2010 dan 2011 adalah:

• Tim EKPD Provinsi bekerja secara kolektif bukan perorangan.

Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan EKPD 2010, terdapat

beberapa tim EKPD Provinsi yang hanya mempercayakan kepada 1 orang yang

mengerjakan laporan EKPD. Sebaiknya laporan EKPD disusun bersama-sama,

karena tim EKPD Provinsi terdiri dari 8 narasumber dengan keahlian yang

berbeda.

• Sumber data yang sama (tahun 2009 , 2010 dan 2011)

Fokus utama EKPD 2011 adalah pada analisis dan rekomendasi bukan

pada aspek tercapai atau tidaknya target atau meningkat/tidaknya dari kondisi

tahun sebelumnya, untuk itu sumber data tahun sebelumnya dengan tahun yang

dievaluasi wajib sama sumbernya.

Apabila data yang disiapkan oleh Tim Sekretariat Nasional belum lengkap

maka daerah wajib mengisi dengan sumber data yang sama, atau mengganti

data tersebut dengan data 2009, 2010 dan 2011 dengan sumber yang sama.

• Data indikator wajib diisi

Semua data tahun 2009 dan data tahun 2010 serta tahun 2011 wajib diisi

oleh tim EKPD Provinsi.

Page 26: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

21

• Analisis dan rekomendasi yang tajam

Analisis yang dilakukan bukan hanya kata “meningkat” atau “menurun”.

Deskripsi mengapa hal tersebut naik atau menurun adalah hal yang sangat

diutamakan sehingga dapat memberikan rekomendasi pada perencanaan

berikutnya. Untuk memperoleh hasil yang tajam dalam pendeskripsian, tim

EKPD Provinsi dapat menambahkan data-data yang berkenaan dengan

indikator yang dianalisis.

• Melakukan analisis sesuai dengan metode dalam panduan EKPD 2011

Karena terdapat perbedaan metode evaluasi setiap tahunnya, maka

analisis harus disesuaikan dengan metode yang telah ditetapkan dalam

Panduan EKPD 2011. Apabila terdapat kesamaan analisis dengan tahun

sebelumnya, makaTim Sekretariat Nasional akan mengembalikan laporan

tersebut untuk diperbaiki.

• Dukungan Tim Sekretariat Nasional

Tim Sekretariat Nasional akan menyediakan seluruh surat yang diperlukan

sesuai permintaan Tim EKPD Provinsi untuk memperlancar proses pelaksanaan

EKPD di Provinsi (misalnya surat pemberitahuan ke Bappeda, BPS Provinsi

atau instansi lainnya).

• Tepat waktu dalam penyampaian laporan

Pelaporan substansi dan administrasi yang tepat waktu sangat mendukung

dalam kelancaran pelaksanaan EKPD terutama terkait dengan pembiayaan

Page 27: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

22

pelaksanaan kegiatan. Keterlambatan 1 tim EKPD Provinsi melaporkan

administrasi kegiatan akan berdampak pada keterlambatan pencairan anggaran

secara keseluruhan.

• Penilaian laporan EKPD

Tim Sekretariat Nasional akan melakukan penilaian terhadap laporan

substansi EKPD Provinsi dan ketepatan waktu laporan administrasi. Hasil

penilaian tersebut akan disampaikan oleh MenPPN/Kepala Bappenas setiap

pelaksanaan seminar awal pada tahun berikutnya.

Page 28: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat

PPEENNUUTTUUPP

Tim Evaluasi Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan EKPD 2011

sampai dengan tahap ini telah melakukan Rapat Koordinasi Tim yang pertama

untuk mendapatkan kesamaan visi, strategi dan tindakan dalam menyelesaikan

kegiatan EKPD Provinsi Papua Barat. Langkah selanjutnya yang sedang

dilakukan adalah mempelajari Tabel Indikator, memutakhirkan data yang ada

dan melengkapi data sesuai dengan data yang sahih yang diperoleh masing-

masing anggota narasumber.

Dalam rapat koordinasi dijelaskan hak dan kewajiban setiap anggota tim,

lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan selanjutnya telah disepakati

pembagian tugas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, selanjutnya

anggota tim dibekali dengan surat pengantar dari Rektor Universitas Papua

untuk melakukan pengumpulan data untuk melengkapi data yang belum tersedia

atau memutakhirkan data yang ada sesuai dengan data yang berhasil

dikumpulkan.

Page 29: Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat