BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja Muna berna

Omputusangia, nama asli dari Omputusangia adalah La Ode Husaeni. Omputusangian

memiliki seorang istri yang sudah dinikahinya selama tujuh puluh tahun. Setiap hari,

Omputusangia hanya disibukkan dengan masalah-masalah kerajaan karena kerajaan adalah

sebuah pusat penyimpanan semua hal-hal penting, boleh dibilang semua yang ada dalam

kerajaan adalah panutan atau pedoman yang dibutuhkan dan diinginkan oleh rakyat Muna.

Tiba pada suatu malam, Omputusangia duduk di tempat peristirahatannya, ia pun berpikir

bahwa sudah tujuh puluh tahun menikahi istrinya namun Omputusangian belum juga

mendapatkan keturunan, lelah berpikir akhirnya raja terlelap tidur karena sudah larut malam.

Pagi hari, Omputusangia mendapat kabar dari pengawal kerajaan bahwa pulau Muna

didatangi seorang saudagar dari Arab dengan niat untuk menyebarkan agama Islam, saudagar

itu bernama Saidhi Raba. Pengawal kerajaan itu menambahkan lagi bahwa Saidhi Raba

memiliki kemampuan hebat seperti sebuah kesaktian karena Saidhi Raba datang di pulau

Muna lewat udara. Mendengar berita itu, Omputusangia memerintahkan pengawalnya untuk

memanggil Saidhi Raba datang ke kerajaan. Pergilah pengawal kerajaan tersebut ke tempat

Saidhi Raba. Setelah raja menunggu seharian di istana, pengawal yang disuruhnya tadi

kembali, namun tidak bersama Saidhi Raba. Melihat wajah raja yang kelihatan marah,

pengawal tersebut menjelaskan alasannya tidak membawa Saidhi Raba. Pengawal itu

mengatakan bahwa Saidhi Raba tidak ingin datang ke Istana karena raja memelihara babi,

dan menurut ajaran agama Saidhi Raba yakni Islam, babi adalah hewan yang haram.

Demi kedatangan Saidhi Raba, Raja Muna rela melepas semua babinya. Disurulah kembali

pengawal untuk pergi menjemput Saidhi Raba. Sore harinya, Saidhi Raba datang ke Istana

dan bertanya pada Raja tentang maksud Raja memanggil dirinya. Omputusangia pun berkata

bahwa ia ingin menguji kesaktian dari Saidhi Raba, hingga ia mampu menyebarkan ajaran

agama Islam di Muna. Pertama-tama, Raja menguji Saidhi Raba untuk membaca isi hatinya,

apabila Sidhi Raba dapat membaca apa yang diinginkan oleh Raja saat itu maka Raja akan

masuk dalam ajarannya yakni Islam. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Sidhi Raba pun

mengatakan bahwa Raja ingin sekali memiliki seorang anak karena istrinya mandul.

Berdoalah Saidhi Raba kepada Tuhan namun doanya belum dikabulkan. Muncul kecurigaan

dari Raja bahwa Saidhi Raba tidaklah sehebat seperti apa yang dibicarakan. Saidhi Raba

rupanya tidak berhenti disitu, dilanjutkannya lagi untuk berdoa yang kedua kalinya, akhirnya

doa Saidhi Raba diterima. Istri Raja pun mengandung dan Raja masuk agama Islam karena

senang melihat istrinya telah mengandung. Sebelum pulang, Saidhi Raba berkata pada Raja

ii

bahwa roh yang ada dalam kandungan istrinya adalah roh yang terpaksa diberikan Tuhan

karena umur istri Raja Muna sudah sangat tua.

Perkataan Saidhi Raba rupanya terus dipikirkan oleh Omputosangia. Tibalah waktunya untuk

istri Raja melahirkan. Ternyata perkataan Saidhi Raba benar, anak yang dilahirkan oleh istri

Raja Muna berbadan setengah manusia dan setengah ular. Raja pun sedih melihat kondisi

anaknya namun ia harus berterima kasih karena ia telah meminta anak itu dari kesaktian

Saidhi Raba. Setiap hari, apabila ada kunjungan tamu dari Bugis ataupun Minangkabau,

anaknya yang diberi nama La ode Muna selalu disembunyikan dalam guci karena Raja malu

dengan keadaan fisik yang dialami oleh anaknya.

Lima belas tahun kemudian, La ode Muna tumbuh menjadi dewasa. Mulailah ia menggoda

para gadis yang ada dalam lingkungan istana. Ia pun menyampaikan niatnya untuk memiliki

seorang pacar, namun Raja tidak menhendaki dan melarangnya karena tidak mungkin La Ode

Muna dapat menikahi seorang gadis bila kondisi fisiknya setengah manusia dan setengah

ular. Sampai pada suatu hari, Omputosangia memutuskan untuk membuang La Ode Muna

agar ia tidak mendapatkan malu dari anak jadi-jadian itu. Raja membuang La Ode Muna di

Unggumora dengan bekal 44 biji telur dan 44 biji ketupat. Setelah empat puluh hari di buang

di tempat itu, La Ode Muna terbang ke langit dengan badan yang menyala dan mengatakan

bahwa saya telah terbang. Sampai sekarang rakyat Muna tidak mengetahui arah La Ode

Muna terbang. Ada pula yang mengatakan bahwa La Ode Muna terbang ke Ternate. La Ode

Muna dianggap sebagai seorang yang memiliki ilmu ataupun kemampuan. Jadi, rakyat Muna

mengistimewakan La Ode Muna karena ia manusia yang berkah karena disamping memiliki

kekurangan ia juga mempunyai kelebihan yakni setiap yang ia ucapkan akan menjadi

kenyataan.

B. TUJUAN

Untuk mengetahui sejarah terbentuknya kabupaten muna

ii

BAB II

PEMBAHASAN

A. SEJARAH TERBENTUKNYA KERAJAAN MUNA

 Sebagai Suku bangsa, Muna memiliki sejarah yang cukup panjang.  Dari situs sejarah yang

ada di dinding Gua Liangkobori dan   Metanduno menanndakan bahwa peradaban suku

bangsa muna dimulai sejak jaman purba mesolitikum. Relief yang ada didinding kedua Gua

tersebut menggambarkan kehidupan masyarakat saat itu yang masih nomade dan

menggantungkan hidupnya dari berburu dan meramu.

Menelusuri sejarah perdaban masyarakat dan sejarah kerajaan Muna memang agak sulit. Hal

ini disebabkan kurangnya literatur  baik berupa manuskrip yang  ditulis oleh sejarawan Muna

masa lalu naupun hasil  penelitian ilmiah yang dilakukan saat ini.

Sudah menjadi hal yang lumrah bila menulis Sejarah Muna para penulis menggunakan

referensi sejarah buton. Penggunanaan referensi tersebut karena sejarah  buton tidak terlepas

dengan sejarah Muna seperti suku muna yang telah mendiami daratan pulau buton sebelum

armada mia pata miana mendarat di pulau buton dan la kilaponto Raja Muna VII yang

kemudian dinobatkan menjadi Raja Buton VI yang berhasil menjadikan Buton sebagai

Kesultanan dan Sultan I.

Dari berbagai literatur yang mengutip tradisi lisan masyarakat muna dan hikayat yang ditulis

oleh penyair-penyair buton,  dikatakan bahwa sejarah peradaban manusia di muna dimulai

ketika Sawerigading dan pengikutnya yang berjumlah 40 orang terdampar di suatu daratan di

Pulau Muna yang saaat ini di kenal dengan nama ‘Bahutara’.

 Sejarah kerajaan Muna dimulai setelah dilantiknya La Eli alias Baidhuldhamani gelar

Bheteno ne Tombula sebagai Raja Muna I. Namun sebelum itu telah ada komunitas

masyarakat yang diyakini merupakan perpaduan antara pengikut Swaerigading  yang

berjumlah empat puluh orang dengan masyarakat lokal yang telah mendiami pulau muna

sejak ribuan tahun yang lalu.

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab-bab terdahulu bahwa Sawerigading bersama

pengikutnya empat puluh orang yang menumpang sebuah kapal terdampar di sebuah wilayah

yang  diberi nama ‘Bhahutara’pada saat sebuah pulau    mucul dipermukan  yang saat ini

dikenal sebagai Pulau Muna.Setelah terdampar, empat puluh orang pengukut Sawerigading

tersebut kemudian menyebar  dan membentuk koloni-koloni bersama dengan penduduk asli

yang telah terlebih dahulu menghuni Pulau Muna, sedangkan Sawerigading sendiri

diceritakan terus melanjutkan petualangannya.

Tidak ada yang menjelaskan  apakah Sawerigading melanjutkan petualangannya dengan

kapalnya yang terdampar tersebut atau membuat kapal baru.Tapi yang jelas kehadiran

Sawerigading dan emat puluh pengkutnya di Daratan Muna telah membawa nuansa baru

ii

dalam pembangunan peradaban dalam kehidupan Orang Muna.

Seiring dengan perkembangan zaman, koloni-koloni yang dibangun oleh pengikut

Sawerigading tersebut bersama masyarakat lokal semakin besar hingga terbentuklah

kampong-kampong. Setelah penduduk semakin banyak dan kampong yang terbentuk semakin

luas serta  permasalahannya juga  yang semakin kompleks maka mereka mengangkat seorang

pemimpin diantara mereka untuk mengatur seluruh kehidupan social mereka.

Menurut beberapa catatan sejarah mengungkapkan, sebelum terbentuknya kerajaan Muna,

dimuna telah terbentuk delapan kampong dengan pembagian 4 kampong dipimpin oleh

kamokula yaitu ;

1. Tongkuno,pemimpinya bergelar Kamokulano Tongkuno

2. Barangka,pemimpinnya bergelar Kamokulano Barangka

3. Lindo, pemimpinnya bergelar Kamokulano Lindo

4. Wapepi, pemimpinnya bergelar Kamokulano Wapepi

Sedangkan  empat kampung lainnya di pimpin oleh mieno yakni:

1. Kuara, pemimpinnya bergelar Mieno Kaura

2. Kansitala,pemimpinnya Mieno Kasintala

3. Lembo,pemimpinnya bergelar Mieno Lembo

4. Ndoke. Pemimpinnya bergelar Mieno Ndoke

Pembagian wilayah menjadi depan kampong tersebut bertahan sampai pemeritahan raja

Muna VI Sugi Manuru.

Walaupun masih sangat sederhana, kedelapan kampong yang telah terbentuk mengikat diri

dalam sebuah ‘Union’ dengan mengangkat Mieno Wamelai sebagai pemimpin tertinggi.

‘Union’ yang telah terbentuk itu sangat memudahkan Bheteno ne Tombula Raja Muna I

dalam menyusun struktur pemerintahaan dan struktur social ketika awal-awal

pemerintahannya.Union yang telah terbentuk sebelumnya belum dianggap sebagai Negara

karena belum memenuhi syarat syarat sebagai sebuah Negara ( Kerajaan ).

Nantilah dilantik Bheteno Ne Tombula sebagai Raja Muna I,  Kerajaan Muna baru dapat

dikatakan sebagai sebuah negara karena telah memenuhi syarakat-syarat sebagai sebuah

negara yaitu telah memiliki Rakyat, Wilayah dan pemerintahan yang berdaulat dan seluruh

stakeholder bersepakat untuk mengikat diri dalam sebuah pemerintahan dengan segala

aturan-aturannya yang bernama Kerajaan Muna. 

Sepanjang sejarah kerajaan Muna lebih kurang 530 tahun( 1417—1949 ), tercata ada 39 

orang Raja yang pernah memimpin Kerajaan Muna, terdiri dari 34 orang raja yang dipilih dan

dilantik oleh Sarano Wuna yaitu lembaga yang memiliki kewenangan mengangkat dan

memberhentikan raja, tiga orang di utus oleh Kesultanan Buton dalam rangka politik

Kooptasi dengan pengaruh kekuatan Kolonial Belanda yaitu La Ode Umara II dan La Ode

Maktubu dan La Ode Ngkaili serta  dua Orang sebagai  Raja Pengganti ( Pejabat Sementara )

karena terjadi kekosongan Kekuasaan akibat intervensi colonial Belanda  yaitu Wa Ode

ii

Wakelu ( Permaisuri Raja La Ode Ngkadiri yang digulingkan oleh belanda ) dan La Aka

Bhonto balano yang juga saat menjabat Rajanya di Gulingkan Oleh pemerintah colonial

Belanda.

B. KERAJAAN MUNA DIPIMPIN OLEH SUGI

Pasca pemerintahan Bheteno Ne Tombula 1467, Kerajaan Muna di pimpin oleh Sugi ( Yang

Dipertuan).Tidak ada  catatan sejarah yang mengisahkan mengapa Raja-Raja Muna pasca

Bheteno Ne Tombula bergelar Sugi.Namun dari cerita rakyat Muna sedikit mengungkapkan

bahwa pemakaian Gelar Sugi tersebut menunjukan kedekatan hubungan antara Kerajaan

Muna dengan Kerajaan-Kerajaan di Jawa khususnya Kerajaan Majapahit karena sugi tersebut

berasal dari Bahasa Jawi Kuno yang artinya Suci atau dikeramatkan.

   Pemerintahan Kerajaan Muna yang dipimpin oleh Sugi berlangsung selama 71 tahun ( 1467

– 1538 ). Sepanjang sejarah Kerajaan Muna ada lima orang Sugi yang perna memimpin

Kerajaan muna. Mereka itu adalah Sugi Patola, Sugi Ambona, Sugi Patani,Sugi La Ende

dan Sugi Manuru.

 Dari kelima Sugi tersebut, Sugi Manuru lah yang paling banyak disebut-sebut dalam sejarah.

Hal ini berkaitan dengan peranan beliau dalam melakukan penataan Sistem Pemerintahan,

Kemasyarakatan, Sosial dan hukum di Kerajaan Muna. Karena jasanya tersebut, Sugi Manuru

Oleh Masyarakat Muna di beri gelar “Omputo Mepasokino Adhati” artinya Raja yang

menetapkan nilai-nilai dasar ( Adat ). 

C. PEMERINTAHAN RAJA MUNA

inilah sepenggal cerita tentang kerajaan yang ada di Muna :

1. La Eli (BAIDUL ZAMANI)

2. La AKA (Koghua Bangkano Fotu

3. Sugi Ambano

4. Sugi Patani

5. Sugi la Ede

6. Sugi Manuru

7. Lakilaponto

8. La Posasu

9. Rampaisomba

10. Titakono

1. Raja Muna I – La Eli alieas Baidhuldhamani Gelar Bheteno Ne Tombula, (1417 –

1467).

La Eli alis Baidhudhamani gelar Bheteno Ne Tombula adalah Raja Muna Pertama. Dalam

tradisi lisan masyarakat Muna diceritakan bahwa La Eli alias Baidhuldhamani adalah

manusia yang telah ditemukan di dalam rumpun bambu oleh sekelompok orang yang sedang

ii

mencari bambu untuk keperluan pembuatan bangsal pada pesta yang akan digelar oleh Mieno

Wamelai salah seorang pemimpin kampung di Muna. Karena penemuannya di dalam rumpun

bambu tersebut, setelah dinobatkan menjadi Raja Muna I diberi gelar Omputo Bheteno Ne

Tombula ( Yang Dipertuan Yang Muncul Dari Bambu ). Bheteno Ne Tombula memilikki dua

orang Putra yakni La Aka Alias Kaghua Bangkano Fotu Gelar Sugi Patola dan Runtu Wulae

dan satu orang putri yaitu Wa Ode Pogo. Kaghua Bangkano Fotu/ La Aka kemudian menjadi

raja Muna II sedangkan Runtu Wulae kembali ke Luwu untuk menjadi Raja di Negeri

leluhurnya tersebut. Wa Ode Pogo menurunkan golongan kaomu yang berfungsi sebagai

Legislasi dan Yudikatif di kerajaan Muna. La Marati Bonto Balano I ( Sejenis MPR ) yang

berfungsi sebagai lembaga yang memilih dan melantik Raja Muna pertma adalah keturunan

Wa Ode Pogo.

2. Raja Muna II – La Patola/ La Aka / Kaghua Bangkano Fotu Gelar Sugi Patola ( 1467

– 1477 ).

Kaghua Bangkano Fotu adalah salah seorang dari dua orang putra Bheteno Ne Tombula

dengan Permaisurinya Wa Tandi Abe. Saudara Kaghua Bangkano Fotu yang bernama Runtu

Wulae kembali ke Kerajaan Luwu negeri leluhurnya untuk menjadi raja dinegeri tersebut.

3. Raja Muna III – La Mbona Gelar Sugi Ambona ( 1477 – 1497 )

4. Raja Muna IV – La Patani gelar Sugi Patani ( 1497 – 1512 )

5. Raja Muna V – Sugi La Ende – (1512-1527 )6. Raja Muna VI – Sugi Manuru ( 1527-

1538 ).

Pada masa pemerintahan Sugi manuru, penyebaran agama Islam gelombang pertama mulai

masuk di Muna dibawah oleh Syekh Abdul Wahid ). Penyebaran islam saat itu masih sangat

lambat karena pengaruh kepercayaan animisme yang dianut sebelumnya oleh masyarakat

Muna masih melekat dengan sangat kuatnya. Pada gelombang pertama penyebaran agama

islam di Muna hanya ada beberapa orang kerabat kerajaan yang tertarik untuk mempelajari

ajaran Islam yang diajarkan oleh Syekh Abd. Wahid tersebut. Salah satu diantaranya adalah

La Kilaponto Putra Raja Muna VI Sugi Manuru, yang kemudian menjadi Raja Muna VII

menggantikan ayahandanya. Hal lain yang menghambat meluasnya penyebaran agama islam

di Muna adalah karena belum cukup satu tahun menjadi Raja Muna, La Kilaponto telah

dilantik menjadi Raja Buton VI menggantikan mertuanya yang telah meninggal dunia.

Setelah menjadi raja buton, La Kilaponto kemudian pindah ke Baubau pusat kerajaan Buton.

Bersamaan dengan itu Syekh Abd. Wahid guru agama beliau juga turut dibawah ke Buton

sehingga penyebaran agama islam di muna terhenti, sedangkan di Buton berjalan begitu

pesat. Bahkan agama islam begitu mempengaruhi istnah sehingga Buton berubah menjadi

kesultanan dan hukum islam menjadi hukum negara dengan syultan pertamanya adalah La

Kilaponto dengan Gelar Sultan Kaimuddin Khalifatul Khamis.

7. Raja Muna VII – La Kilaponto gelar mepokonduaghono Ghoera ( 1538-1541).

La Kilaponto adalah penganut Islam yang taat. La Kilaponto memeluk islam sebelum

ii

menjadi raja Raja Muna. Dia mengenal islam dari penyebar agama islam pertama di kerjaan

muna Syekh Abdul Wahid ( 1527). Nila-nilai islam begitu tertancap dalam hatinya sebab

beliau mempelajari islam dari usia yang sangat mudah. Karena ketaatannya terhadap islam,

sehingga ketika menjadi Raja buton beliau menjadikan hukum islam sebagai hukum negara

dan bentuk negara di rubah menjadi Kesultanan. La Kilaponto juga di kenal sebagai manusia

yang fenomenal karena beliau perna menjadi raja di lima kerajaan besar yang ada di Sulawesi

tenggara dalam Waktu yang bersamaan. La Kilaponto juga merupakan pemimpin yang

kharismatik dan berwibawa sehingga disegani oleh kerajaan-kerajaan tetangga termasuk juga

pemerintah kolonial belanda. La Kilaponto yang dikenal sangat sakti dan piawai dalam

strategi perang, membuat Belanda tidak mampu mengintervensi Kesultanan Buton juga

Kerajaan-kerajaan yang pernah dipimpin oleh La Kilaponto. La Kilaponto sebenarnya telah

membaca gelagat tidak baik yang ditunjukan oleh Belanda. Olehnya itu selama berkuasa La

Kilaponto menjalankan politik Kesetaraan dengan pemerintah Kolonial Belanda. La

Kilaponto tidak berupaya untuk melakukan konfrontasi dengan Belanda. Hubungan

pemerintahan kolonial belanda sebatas hubungan dagang dan diplomatis. Hal ini berkaitan

dengan falsafa hidup yang dianut Oleh Lakilaponto yang pernah diajarkan oleh Ayahandanya

Sugi Manuru yaitu “Pobini-biniti Kuli”. Arti harafia dari ajaran tersebut adalah saling

tenggang rasa dan saling menghargai. Jadi menurut La Kilaponto selama Pemerintah

Kolonial Belanda tidak mengganggu kehormatan dan kedaulatan Negeri Buton dan negeri

tetangganya khususnya Kerajaan Muna yang merupakan negeri leluhurnya dan beliau pernah

menjadi Raja di Negeri tersebut, maka La ilaponto tidak akan menyerang Belanda. Disaat La

Kolaponto masih hidup belanda sudah mecah belah miliki keinginan untuk menguasai

kesultanan Buton untuk dikuasai, namun karena segan dengan La Kilaponto keinginan itu di

urungkan. Hal ini berkaitan dengan letak strategis Kesultanan Buton sebagai pintu gerbang

Kerajaan-Kerajaan di Tumur dan barat Nusantara. Untuk mewujudkan keinginannya itu

Belanda melakukan politik ocupasi dan pecah belah. Olehnya itu mereka melakukan strategi

kerja sama perdagangan. Selama itu mereka terus melakukan pendekatan dengan aparat

Kesultanan Buton. Politik pecah bela Belanda mendapatkan hasil setelah La Kilaponto

Mangkat dan di gantikan oleh Putranya dengan Putri Raja Jampea yang bernama La

Tumparasi. Keberhasilan Politik adu domba belanda itu di tandai dengan di gulingkannya

Sultan Kaimuddin II dari tahtanya karena bersikap tegas perlawanan dengan kolonial belanda

oleh sarana Wolio.

8.   Raja Muna VIII -La Posasu gelar Kobangkuduno ( 1541-1551).

9.   Raja Muna IX – Rampeisomba ( 1551-1600).

10. Raja Muna X – Titakono ( 1600- 1625 )

Pada masa pemerintahan La Titakono, penyebar Islam gelombang kedua yakni Firus

Muammad masuk di Muna. Pada gelombang kedua penyebaran isalam ini belum mampu

mengislamkan Raja Muna, sehingga pengaruh islam belum masuk ke istana. Walaupun La

ii

Totakono BELUM memeluk Islam namun beliau sangaat menghargai nilai-nilai islam.

Sebagai bukti penghormatan beliau pada islams, pada masa pemerintahannya masjid pertama

dibangun di Muna ( 1614 ). Pembangunan masjid itu diikuti oleh pembagunan pusat

pendidikan islam. Seiring dengan itu ajaran islam sedikit demi sedikit mulai dipelajari

masyarakat Muna. Salah satu murid dari Firus Muamad adalah La Ode Sa’aduddin putra dari

Raja Muna X Titakono. Setelah Titakono mangkat, La Ode Sa’aduddin di nobatkan menjadi

Raja Muna XI. Selain membangun masjid, Raja Titakono membentuk lembaga baru dalam

sturktur pemerintahan kerajaan muna yaitu Bonto Bhalano. Bonto Bhalano adalah sebuah

lembaga sejenis Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bertugas memilih dan mengangkat

Raja Muna.

D. kerajaan Muna Pra Islam

       Kerajaan Muna pra islam berangsuung selama 208 tahun ( 1417 -1625 ). Dalam kurung

waktu tersebut kerajaan Muna dipimpin oleh 10 orang raja.  Pada masa pemerintaha pra islam

tersebut tercatat terjadi beberapa peristiwa yang dilakkkan oleh Raja-Raja Muna yang terukir

tinta emas dalam lembaran sejarah dunia.

Sayangya akibat kooptasi VOC Belanda dan Kesultana Buton serta terlambatnya

pembudayaan tulis dan kurangnya minat masyarakat Muna dalam menulis sejarah maka

goresan sejarah Putera Muna tersebut dicatat sebagai sejarah Buton. Akibatnya erajan Muna

kurang dikenal dalam pergaulan kerajaan-kerajaan nusantara. 

E. RAJA –RAJA MUNA PASCA AGAMA ISLAM

1. Raja Muna XI – La Ode Sa’adudin ( 1625-1626 )

La Ode Sa’aduddin adalah Raja Muna pertama yang memeluk islam. Pada masa

pemerintahan beliau agama islam mulai mengalami perkembangan. Agama islam bukan saja

di pelajari dikalangan istana tetapi mulai diajarkan pada massyarakat luas. Pusat pendidikan

agama islam yag didirikan oleh ayahandanya Raja Muna X Titakono mulai kedtangan banyak

murid untuk belajar.

2. Raja Muna XII -La Ode Ngkadiri gelar Sangia Kaindea ( 1626-1667)-

Periode pertama. Pada tahun 1643, gelombang ke tiga penyebaran agama islam masuk di

Muna di bawah oleh Syarif Muhammad.

3. Raja Muna XIII – Wa Ode Wakelu ( Permaisuri raja La Ode Ngkadiri )- ( 1667-

1668).

Wa Ode Wakelu menjadi raja menggantikan suaminya La Ode Ngakadiri karena di jatuhkan

oleh oleh Belanda.

4. Raja Muna XIV La Ode Muh. Idris. (1668-1671).

La Ode Muh. Idris adalah raja yang dikirim oleh Belanda dari Kesultanan Buton setelah

berhasil menjatuhkan La Ode Ngkadiri Raja Muna XII.

ii

5. La Ode Ngkadiri ( Periode Kedua) – ( 1671 )

Pemerintahan La Ode Ngkadiri di periode Kedua ini di bawah pengaruh kekuasaan kolonial

belanda.

6. Raja Muna XV – La Ode Abd. Rahman gelar Sangia Latugho ( 1671-1716 )

7. Raja Muna XVI – La Ode Husaini gelar Omputo Sangia ( 1716-1767 )

8. Raja Muna XVII – La Ode Muh. Ali ( 1767)

9. Raja Muna XVIII –L a Ode Kentu Koda gelar Omputo Kantolalo (1758-1764 )10.

Raja Muna XIX – La Ode Harisi (1767 – ? )

La Ode Harisi memperkenalkan prutra mahkota dalam suksesi raja di kerajaan Muna.

11. Raja Muna XX – La Ode Umara I gelar Omputo ne Gege,

La Ode Umara I , Raja Muna XX adalah raja yang dihukum gantung oleh sarano Wuna

karena telah melakukan sebuah kesalahan yang besar. Keputusan untuk menjatuhkan

hukuman gantung tersebut merupakan vonis peradilan yang dinamakan mintarano bhitara

( yang memangku kekuasaan peradilan- MA? ). Tidak diceritakan apa yang menjadi

kesalahan Raja sehingga mendapatkan vonis tersebut. Hal ini berkaitan dengan adab

masyarakat Muna yang tabuh untuk menceritakan aib saudaranya apa lagi itu seorang raja.

Sidang majelis yang menyidangkan Raja La Ode Umara berlangsung tertutup dan semua

orang yang terlibat dalam persidangan tersebut disumpah untuk tidak menyebarkan apa yang

dilihat dan didengar dalam persidangan. Diperkirakan kesalahan yang dilakukan raja La Ode

Umara yang menyebabkan dia mendapat hukuman gantung tersebut adalah menyangkut

kesusilaan.

12. Raja Muna XXI – La Ode Murusali gelar sangia gola

13. Raja Muna XXII – La Ode Ngkumabusi

14. Raja Muna XXIII – La Ode Sumaili Gelar Omputo ne Sombo.

Pada masa pemerintahan La Ode Sulaili terjadi pemberotakan yang dilakukan oleh Wa Ode

Kadingke Cucu dari Sangia La Tugho. Pemberotakan itu dipicu oleh perlawanan terhadap

sistem adat dalam hal kawin-mawin. Wa Ode Kadingke menolak denda adat yang begitu

besar yang dibebankan pada suaminya Daeng Marewa dari Suku Bugis. Menurut adat saat

itu, apabila ada perempuan keturunan yang berdara Kaomu ( Keturunan Raja ) akan menikah

dengan orang yang bukan suku Wuna maka laki-laki tersebut akan dikenakan denda adat

berupa membayar mahar sebesar 400 Boka. Menurut pandangan Wa Ode Kadingke yang

berkeyakinan keislamannya cukup tinggi denda tersebut bertentangan dengan hukum islam

sebab menurut hukum islam mengenai besaran mahar itu ditentukan oleh wanita yang akan

menikah dan tidak membebani pihak laki-laki. Pemberontakan itu semakin meluas, karena

Waode Kadingke sangat mahir dalam strategi perang. La Ode Sumaili tidak mampu meredam

pemberontakan tersebut,bahkan akibat pemberontakan itu Wa Ode Kadingke bersama

suaminya Daeng Marewa mendirikan Kesultanan Tiworo di bagian barat Pulau Muna.

Ketidak mapuan La Ode Sumaili menumpas pemberotakan tersebut oleh sarano wuna

ii

dianggap sebagai suatu kesalahan besar yang dilakukan oleh Raja La Ode Sumaili, olehnya

itu La Ode Sumaili harus mendapat hukuman yang setimpal. Dalam sebuah Rapat dewan sara

diputuskan La Ode Sumaili untuk dihukum gantung. Itulah sebabnya La Ode Sumaili digelar

Omputo Negege artinya Raja yang dihukum gantung.

15. Raja Muna XIV – LA Ode Saete gelar Sorano Masigi ( 1816-1830 ).

La Ode Saete merupakan Raja Muna yang dipilih oleh sarano (dewan adat ) Wuna. Pada

waktu yang bersamaan, Kolonial belanda menunjuk la Ode Wita dari Kesultanan Buton

Sebagai Raja Muna sehingga pada waktu itu terjadi dualisme kekuasaan di Muna. Untuk

mengurangi intervensi Kolonial Belanda Raja La Ode Saete kembali meindahkan pusat

pemerintahan dekat dengan masjid Muna di Kota Lama Muna sekaligus melakukan

konfrontasi dengan Belanda yang berkoalisi dengan Kesultanan Buton. Semasa

kepemimpinan La Ode Sumaili sebagai raja Muna, terjadi beberapa kali perang terbuka

antara Kerajaan Muna dan Kolonial Belanda yang dibantu dengan Kesultanan buton. Dalam

perang tersebut Pasukan Belanda dan dan Buton terus mengalami kekalahan. Belanda dan

sekutunya Buton kewalahan menghadapi Pasukan Kerajaan Muna. Konfrontasi antara

Belanda dengan sekutunya Buton melawan Kerajaan Muna terus berlanjut sampai La Ode

Saetei Mangkat pada tahun 1830.

16. Raja Muna XXV – La Ode Bulae gelar Sangia Laghada (1830-1861 )

Setelah La Ode Suaete Mangkat, Dewan adat Sarano Wuna mengadakan rapat untuk

melakukan pemilihan Raja penggantinya. Dalam rapat tersebut disepakati untuk mengangkat

La Ode Bulae sebagai Raja Muna. La Ode Bulae dalam mejalankan pemerintahan melajutkan

kebijakan pendahulunya La Ode Saete untuk konfrontasi dengan Kolonial Belanda dan

Sekutunya Buton. Dalam sebuah perang, Belanda dan sekutunya Buton berhasil menangkap

La ode Bulae dan membawahnya kepersidangan pengadilan di Makassar. Dalam persudangan

pengadilan tersebut, La Ode bulae dinyatakan bersalah dan dibuang di Pulau Nusa

Kambangan, kemudian diasingkan ke Bengkulu.

17. Raja Muna XXVI – La Aka (1861-1864)

La Aka adalah Bonto Balano pada masa pemerintahan La Ode Bulae. Beliau sebenarnya

tidak berhak menjadi raja karena berasal dari keturunan Walaka, namun karena terjadi

kekosongan kekuasaan di Kerajaan Muna akibat di asingkannya Raja la Ode Bulae oleh

Kolonial belanda dan sekutunya Buton di Pulau Nusa Kambangan dan Bengkulu, maka

kekuasaan diambil alih oleh Bonto Balano sambil menunggu pemilihan yang dilakukan oleh

sarano Wuna. Karena itulah La Aka dikenal sebagai bukanlah Raja yang aktual / difinitif.

18. Raja Muna XXVII – La Ode Ali gelar sangia Rahia (1864-1870)

19. Raja Muna XXVII – LA Ode Huse

20. Raja Muna XXIX – La Ode Tao

21. Raja Muna XXX – La Ode Ngkaili ( 1903-1906)

Pada masa Pemerintahan La Ode Ngkaili Pusat pemerintahan Kerajaan Muna di pindahkan

ii

dari Kota Muna ke Raha oleh penguasa Kolonial Belanda. Pemindahan pusat pemerintahan

tersebut dibawah tekanan militer Kolonial Belanda setelah pasukan Kerajaan Muna

mengalami kekalahan dalam sebuah pertempuran melawan pasukan koalisi Belanda- Buton.

Bersamaan dengan pemindahan ibu kota kerajaan, pemerintah Kolonial Belanda mengutus

seorang raja dari Kesultanan Buton yaitu la Ode Maktubu untuk menggulingkan Raja La Ode

Ngkaili yang sedang berkuasa dan diangkat oleh Sarano Wuna.

22. Raja Muna XXXI – La Ode Maktubu (1906 –- 1914)

Setelah pasukan koalisi Belanda –Buton memenangkan pertempuran pada tahun 1906 dan

berhasil menggulingkan Raja Muna XXX La Ode Ngkaili, penguasa VOC Belanda di

Makassar mengutus seorang dari Kesultanan Buton yakni La Ode Maktubu untuk menjadi

Raja di Kerajaan Wuna. La Ode Maktubu adalah Putara Sultan Buton La Ode Salihi.

Intervensi Pemerintahan Belanda dan Pengkoptasian Kesultanan Buton terhadap Kerajaan

Muna mendapat perlawanan dari seluruh rakyat Muna. Sebagai wujud dari perlawanan itu

adalah pada waktu yang bersamaan Sarano Wuna mengadakan rapat untuk mengakat La Ode

Umara sebagai Raja Muna menggantikan Raja La Ode Ngkaili yang telah digulingkan oleh

koalisi Belanda- Buton, serta tidak mengakui La Ode Maktubu Sebagai Raja. Besarnya

dukungan rakyat terhadap keputusan Sarano Wuna yang tidak mengakui La Ode Maktubu

sebagai raja Muna, memaksa La Ode Maktubu meninggalkan Muna dan kembali ke Buton.

Karena tidak kuasa melawan sendiri keperkasaan prajurit Kerajaan Muna, akhirnya La Ode

Maktubu Kembali Ke Buton dan pengadukan perinstiwa tersebut pada sekutunya Belanda.

Pengaduan Kesultanan Buton atas sikap Pemerintahan Kerajaan Muna mengusir utusan

Kesultanan Buton, ditanggapi serius oleh pemerintah kolonial belanda sehingga dikirim

pasukan militer untuk memerangi kerajaan Muna.

Raja Muna XXXII – La Ode Umara II (1906)

Setelah la ode maktubu tidak mendapat pengakuan dari sarano Wuna serta diusir dari

kerajaan Muna, pemerintah Kolonial Belanda Mengutus La Ode umara gelar Sangia Bariyah.

Strategi yang dilakukan pemerintah Kolonial ini cukup berhasil sebab selain La Ode Umara

yang memiliki garis keturunann dari Muna yaitu putra dari Kenepulu Bula , La Ode Umara

juga masih menjabat sebagai Sultan Buton. Setelah situasi kembali kondusif dan pemerintah

belanda semakin dalam kukunya tertancap di kerajaan Muna, La Ode Maktubu Kembali di

lantik menjadi Raja Muna sampai tahun 1914

23. Raja Muna XXXIV – La Ode Pulu (1914-1918)

Pada masa pemerintahan la Ode Pulu, intervensi politik Kolonial Belanda di Kerajaan Muna

semakin kuat. Pada akhir masa pemerintahan La Ode Pulu ( 1918 ) Pemerintah Kolonial

belanda dan Kesultanan Buton ( Sultan Buton Saat itu La Ode Muh. Asikin ) secara sepihak

melakukan perjanjian yang dikenal dengan Korte Verklaring pada 2 Agustus 1918. Isi

perjanjian tersebut adalah Belanda hanya mengakui ada dua pemerintahan setingkat swapraja

di Sulawesi tenggara yaitu Swapraja Laiwoi dan Swapraja Buton. Dengan demikian menurut

ii

perjanjian tersebut secara otomatis muna menjadi bagian dari Kesultanan Buton/

Underafdeling. Sebagai Raja yang berdaulat dan diangkat oleh Sarano Wuna, La Ode Pulu

melakukan perlawanan dan tidak mengakui perjanjian tersebut. Akibatnya la Ode Pulu di

asingkan Nusa Kambangan. Selama dua Tahun pasca pemerinyahan La Ode Pulu, Kerjaan

Muna berada dalam Kekuasaan Kolonial Belanda sampai dewan Adat ( Sarano Wuna

mengadakan rapat dan mengangkat La Ode Afiuddin sebagai Raja.

24. Raja Muna XXXIV – La Ode Afiuddin ( 1920-1824)

La Ode Afiuddin yang diharapkan Belanda akan bekerja sama ternyata bersikap sama dengan

Raja sebelumnya La Ode Pulu. Korte Verklaring pada 2 Agustus 1918 juga tidak diakui dan

terus melakukan perlawanan. Akibatnya belanda kembali mengambil alih pemerintahan di

kerajaan muna.

25. – 1924-1926.

pada tahun ini oleh pemerintah Kolonial belanda dianyatakan bahwa Kerajaan Muna berada

dibawah pemerintahan darurat militer Belanda. Semua urusan administrasi diambil alih oleh

Belanda.

26. Raja Muna XXXV – La Ode Rere (1926-1928 )

Setelah dua tahun pemerintahan darurat militer belanda di berlakukan di kerajaan Muna,

Sarano Wuna melakukan sidang untuk kembali mengangkat Raja Muna. Pada saat itu oleh

sarano wuna disepakati La Ode Rere Sebagai Raja Muna. Sama halnya dengan Raja La Ode

Pulu dan La Ode Afifuddin, Lam Ode Rere juga tidak mengakui perjanjian Korte Verklering

akibatnya Belanda kembali menjatuhkan La Ode rere dari keududkannya sebagai Raja Muna.

27. – 1928-1938,

terjadi kevakuman pemerintahan di Kerajaan Muna. Belanda sebagai penguasa Kolonial

mengabil alih untuk mengendalikan pemerintahan sambil menunggu sidang dewan Sara

untuk menjjuk Raja baru.

28. Raja Muna XXXVI – La Ode Dika gelar Omputo Komasigino ( 1930- 1938 ).

Pada masa pemerintahan La Ode dika dilakukan pemugaran masjid agung di Kota Muna

menjadi semi permanen. Sebagian dari bahan pembuatan masjid tersebut dibantu oleh Jules

Couvreur seorang kontrolir Belanda yang bertugas di Muna saat itu . Sebagai mana raja muna

yang lain, La Ode Dika tidak mau tunduk dengan belanda dan koloninya Buton. La Ode Dika

juga tidak mengakui isi perjanjian Korte Verklaring sebab perjanjian itu dianggap ilegal.

Sikap pperlawanan La Ode Dika tersebut diperlihatkan saat berkunjung di istana kesultanan

Buton. Di hadapan Sultan Buton Muhammad Hamidi, la Ode Dika tidak mau memberi

hormat, tapi justeru mengancungkan telunjuk seakan memberi ancaman pada Sultan Buton.

Apa yang yang dilakukan La De Dika tersebut oleh Sultan Buton dilaporkan pada Penguasa

Kolonial Belanda di Makassar. Akibatnya La Ode Dika di panggil menghadap Perwakilan

pemerintah kolonial Belanda di makassar untuk mendengar langsung keputusan Pemerintah

Kolonial yang memecat dirinya dari jabatan Raja Muna. Sepulangnya dari makassar, La ode

ii

Dika langsung meninggalkan kamali/Istana kerajaan Muna. Seluruh urusan administrasi

kenegaraan diserahkan pada sekretaris kerajaan yakni La ode Sabora . Sayangngnya kamali/

istanaa tersebut pada masa pemerintrahan Drs. La Ode kaimuddin sebagai Bupati Muna yang

juga merupakan putra dari La ode Dika di Rubah menjadi gedung Pertemuan ( Gedung

wamelai).

29. 1938-1941

Pemerintahan Kerajaan Muna sepenuhnnya di kendalikan oleh Kolonial belanda.

30. !941 – 1946

Pemerintahan Kerjaan Muna benar-benar lumpuh sebab Belanda telah keluar dari kerajaan

muna karena takluk dengan pemerintahan militer Jepang. Pada masa itu pemerintahan

dijalankan oleh pemerintahan Militer Jepang dari Batalion Laut yang bermarkas di Manado.

31. 1946-1947.Setelah Jepang menyerah dari Pasukan Kualisi, seluruh personil Jepang

meninggalkan Muna dan digantikan dengan pasukan Nica.

32. Raja Muna XXXVII – La Ode Pandu ( 1947-1956).

Setelah terjadi kekosongan kekuasaan di kerajaan Muna, pemerintah Belanda di Makassar

mengangkat La Ode Pandu sebagai pejabat Raja Muna pada tahun 1947 dan dilantik pada

tahun itu juga di depan Masjid Muna di Kota lama Muna. Pelantikan La Ode Pandu dihadiri

oleh utusan pemerintah belanda. La Ode Pandu meninggal akibat ditembak gerombolan Di/II

di Posunsuno saat melakukan kunjungan di Wasolangka.

33. 12 Desember 1956Muna menjadi bagian dari Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai

Kabupaten bersama 3 Kabupaten lainya yaitu, Kendari Kolaka dan Buton.

F. SEJARAH TERBENTUKNYA KABUPATEN MUNA

Perjuangan Pembentukan Kabupaten Muna seiring dengan perjuangan pembentukan propinsi

Sulawesi tengara. Dalam perjuangan ini dilakukan secara sinergis antara tokoh muda dan

tokoh tua baik yang ada di muna ataupun yang ada diperantauan, baik perorangan maupun

organisasi.

Tokoh Muda seperti Idrus Efendi, Halim Tobulu, La Ode Enda  dan La Ode Taeda Ahmad

dikenal sangat gigih memperjuangkan pembentukan Kabupaten Muna. dan Propinsi Sulawesi

Tenggara.

Dengan oraganisasi para militer yang dibentuknya seperti  Batalyon SADAR ( Sarekat Djasa

Rahasia) dan Barisan 20 mereka terus menggalang dukungan guna perwujudan pembentukan

kabupaten Muna dan Propinsi Sulawesi Tenggara.

Bataliyon SADAR dan Barisan 20 pada awalnya dibentuk untuk melakukan perlawanan

terhadap pasukan sekutu ( NICA ) yang diboncengi Belanda yang mencoba kembali untuk

melakukan penjajaahan terhadap Indonesia yang telah memproklamirkan kemerdekaannya

pada Tanggal 17 Agustus 1945. Dengan Jiwa patriotism yang tinggi Tokoh-Tokoh Muna

ii

tersebut melakukan perlawanan melalui gerakan bawah tanah dan perang terbuka. Tujuannya

adalah mengusir  colonial tersebut dari bumi Indonesia dalam hal ini termasuk di Muna.

A.Fase I (Pertama), Pemerintahan Swapraja

Pemerintahan Muna pada fase ini berstatus Swapraja dengan raja yang terakhir Laode Pandu

yang dilantik oleh pemangku adat menjadi Raja Muna tanggal 24 Februari 1947 di Kota

Wuna. Pada fase ini tidak dapat dilepaskan dengan perjuangan mempertahankan proklamasi

kemerdekaan Republik Indonesia.  Para pejuang Muna dengan dipelopori tokoh-tokoh Muna

melakukannya dengan  cara-cara yang lebih cerdik.  Para tokoh dan rakyat pejuang daerah

Muna baik perorangan maupun organisasi perjuangan antara lain Batalyon Sadar (Serikat

Djasa Rahasia), Barisan 20 dan lain-lain. Mereka dipimpin oleh para tokoh dianataranya,

Laode Muh Idrus Efendy dengan nama samaran Sitti Goladria, Laode Enda Anwar dengan

nama samaran Soneangka, Laode Taeda Ahmad dan Halim Toboeloe. S

 

B.Fase II (Kedua), Pemerintahan Kewedanan

Pada fase ini ditandai dengan dibubarkan Daerah Afdeling Buton dan Laiwoi berdasarkan

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 18 Tahun 1951 tanggal 20

Oktober 1951. Ini didasrakan Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 34 Tahun 1952 tentang

pembentukan 7 (tujuh) Daerah Administratif Sulawesi Tenggara, pemerintahan Muna beralih

status menjadi Kewedanan bersama-sama dengan Kewedanan Buton, Kendari, dan Kolaka.

Masing-masing Kewedanan dipimpin oleh seorang KPN (Kepala Pemerintahan Negeri). Dan

dalam sejarahnya Kewedanan Muna dipimpin, oleh :

1. Abdul Razak,

2. Ngitung,

3. Andi Pawilloi,

4. H Lethe,

5. H Suphu Yusuf,

6.  Andi Jamuddin, dan,

7.  F Latana. 

C.Fase III (Ketiga), Perjuangan Pembentukan Kabupaten Muna

Bupati Sulawesi Tenggara yang kelima adalah Drs Laode Manarfa, tanggal 26 Juni S/D 31

Juli 1954 mengadakan sidang DPRD-SGR Sulawesi Tenggara di Raha, dengan menghasilkan

ketetapan-ketetapan antara lain, Kabupaten Sulawesi Tenggara meliputi Kewedanan Kendari,

Kolaka, dan Boea Pinang. Hasil keputusan tersebut harus mendapat persetujuan Pemerintah

Pusat, sehingga untuk kepentingan perjuangan tersebut, anggota DPRD-SGR Sulawesi

Tenggara berangkat ke Jakarta. Delegasi Muna diwakili oleh Laode Ado dan Supphu Yusuf.

Hasil perjuangan tersebut disetujui oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Januari 1955.

Berdasarkan ketetapan Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan dan pemekaran

ii

kabupaten Sulawesi Tenggara menjadi dua Kewedanan, maka terjadilah polemik dan protes

dari para tokoh masyarakat dan pemuda baik di Muna maupun di Makassar. Karena tujuan

akhir terbentuknya Kewedanan Muna belum terwujud. Protes dan unjuk rasa dilakukan oleh

para pemuda Muna baik yang ada di Muna maupun yang ada di Makassar. Unjuk rasa tesebut

selalu ditujukan kepada Laode Ado sebagai delegasi Muna yang menghadap kepada Menteri

Dalam Negeri.

Berdasarkan kenyataan tersebut, Raja Muna, Laode Pandu mengadakan rapat pada hari

Senin, tanggal 12 September 1955 di Raha yang dihadiri tiga Kepala Distrik, yaitu Kepala

Distrik Katobu, Kepala Distrik Kabawo, Kepala Distrik Tongkuno, dan Kepala Distrik Lawa

tidak hadir. Selain itu turut pula hadir para Kepala Kampung, Ketua-ketua Partai/Organisasi,

Pemuka Masyarakat, dan Pihak Kepolisian. Agenda rapat yakni mendengarkan delegasi

DPRD-SGR SULTRA pada bulan Januari 1955, membicarakan tentang status daerah-daerah

otonom dan status swapraja. Dan keputusannya antara lain, Muna diperjuangkan untuk

menjadi daerah Swatantra dengan otonomi penuh. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka

hasil rapat memutuskan memberikan mandat kepada Laode Rasjid dan Laode Ado untuk

melaksanakan tugas menyusun program dan menetapkan langkah perjuangan untuk

terbentuknya daerah Swatantra Muna, dan membentuk daerah persiapan pembentukan

Kabupaten Muna.

Pemberi mandat untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud ditanda tangani oleh sebanyak

102 orang. Selanjutnya, pada tanggal 5 Agustus 1956, para tokoh masyarakat Muna di

Makassar yang tergabung dalam PRIM (Persatuan Rakyat Indonesia Muna), membentuk

panitia pembentukan kabupaten Muna yang ditanda tangani oleh Laode Walanda sebagai

Ketua dan Laode Hatali sebagai sekretaris yang ditujukan kepada MENDAGRI di Jakarta dan

Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar dan 13 alamat lainnya

Tanggal 2 September 1956 dibentuk Panitia Dewan Penuntut Kabupaten Muna di Raha

dengan Ketua dan Sektretarisnya masing-masing Laode Hibi dan Laode Tuga dan  disetujui

oleh Raja Muna. Gelombang penuntutan pembentukan daerah setingkat  Kabupaten juga

muncul dari generasi muda Muna yang ada  di Makassar.  Pada tanggal 8 Februari 1958

terbentuk panitiaa penuntutan percepatan pembentukan Kabupaten Muna Muna dengan

Ketua La Ode Walanda dan sekretaris  Ando Arifin. Panitia ini kemudian mengutus

delegasinya untuk mengahadap MENDAGRI di Jakarta. Delegasi ini dipimpin oleh La Ode

Muh. Idrus Efendi.

Tanggal 20 Maret 1958 Pemerintah Swapraja Buton mengeluarkan Surat Pernyataan yang

ditanda tangani Sultan Buton Laode Falihi, yang intinya menyetujui terbentuknya Kabupaten

Muna. Mengenai batas-batas akan ditetapkan pada perundingan-perundingan yang akan

datang.

Sebagai realisasi pernyataan Sultan Buton tersebut maka diadakan rapat bertempat di

Pendopo Sri Sultan Buton, yang hadir pada rapat tersebut ialah, Drs Laode Manarfa, Kepala

ii

Daerah Sulawesi Tenggara, Laode Falihi, Sultan Buton, Laode Pandu, Raja Muna, Laode A

Salam dan Laode Hude masing-masing Kepala Distrik yang diperbantukan pada Kantor

Swapraja Buton, sebagai yang mewakili Buton. Hadir juga Laode Muh Shalihin, Kepala

Distrik Katobu dan Laode Rianse sebagai Distrik Lawa, mewakili Muna.

Wujud dari pertemuan diatas yang disertai pernyataan-pernyatan Panitia dari tiap tingkat

pejabat pemerintah, maka pada tanggal 6 Desember 1958 diutuslah empat orang Delegasi

Muna untuk menghadap pemerintah pusat yakni Laode Muh Idrus Efendi, La Sipala, Laode

Muh Badia Rere dan Laode Ado. Adapun penyandang dana keberangkatan Delegasi adalah

Ham Ahing, Darwis Tungguno dan Wahid Kuntarati

Hasil perjuangan tersebut oleh Mendagri menetapkan, Pulau Sulawesi dibagi 4 (empat)

propinsi yaitu Sulawesi utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Pusat mengajukan para delegasi agar dipenuhi syarat-syarat berdirinya propinsi

Sulawesi Selatan Tenggara, antara lain Sulawesi Selatan dibagi 4 (empat) Kabupaten, yaitu

KPN Kolaka, KPN Kendari, KPN Buton, dan KPN Muna.

Pada tanggal 20 hingga 22 Juli 1959 diadakan rapat raksasa yang dihadiri utusan Buton,

Muna, Kendari, Kolaka masing-masing 15 orang, lima orang dari staf Kepala Daerah, empat

KPN, dan empat Swapraja. Musyawarah itu dipimpin langsung Laode Manarfa dan dihadiri

pula oleh unsur TNI, Abdul Kahar (Kuasa Perang), H Abdul Halik (Buton), Abdul Rahim

Daeng Muntu (Muna), H L Lethe (Kendari), Abdul Wahab (Kolaka).

D.Fase IV (Empat), Terbentuknya Kabupaten Muna

Setelah melalui perjuangan yang panjang oleh para tokoh pejuang Muna, dan dilakukan tanpa

pamrih dalam menghadapi berbagai tantangan, maka berdasarkan berbagai pertimbangan

yang logis dan pertimbangan strategis, oleh pemerintah pusat menindaklanjuti yang ditandai

dengan lahirnya Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah

tingkat II di Sulawesi, termasuk didalamnya Kabupaten Muna dengan ibukotanya Raha.

Pada awal pengusulan Kabupaten Muna terdiri dari empat Ghoerah (distrik, red) yaitu distrik

Katobu, Distrik Lawa, Distrik Kabawo, dan Distrik Tongkuno. Dari empat distrik itu belum

memenuhi kriteria untuk membentuk suatu kabupaten, maka diadakan pendekatan dengan

beberapa tokoh pada saat itu yaitu tokoh Masyarakat Kulisusu, tokoh Masyarakat

Wakorumba, dan tokoh Masyarakat Tiworo Kepulauan, yang pada saat itu ketiga distrik

tersebut adalah distrik Kulisusu diwakili oleh Laode Ganiru dan Laode Ago, Distrik

Wakorumba diwakili oleh Laode Hami dan Laode Haju, Distrik Tiworo diwakili oleh La

Baranti.

Berdasarkan kesepakatan yang utuh dan bulat dari tokoh – tokoh tersebut untuk bergabung

dalam pemerintahan Kabupaten Muna, maka doktrin untuk terbentuknya Kabupaten Muna

sudah tidak ada masalah lagi.

ii

Dengan terbentuknya Kabupaten Muna, secara administratif dan yuridis pada tanggal 2 Maret

1960, maka para Bupati yang menjabat sebagai Bupati Muna, adalah,:

1.LAODE ABDUL KUDUS    02  Maret  1960  S/D  03 – Maret  1961,

2. LETTU INF. M THOLIB 21 Juni 1961  S/D  13  Juli  1965,

3. LAODE RASYID   11 November 1965  S/D  03  Desember 1970,

4. RS LA UTE   13  Desember 1970  S/D  22  April 1974,

5. DRS LAODE KAIMOEDDIN 22  April 1974  S/D  10 Maret 1981,

6. DRS LAODE SAAFI AMANE 10  Maret 1981 S/D 10  Maret 1986

7. DRS MAOLA DAUD   1986   S/D   1997,

8. KOL ART H M SALEH LASATA 3  Oktober  1997 S/D  1999

9. KOL INF H M DJAMALUDDIN BEDDU  1998  S/D  2000

10.RIDWAN BAE DAN Drs SYARIF ARIFIN S (Bupati dan wakil bupati) periode  2000-

2005,

11. RIDWAN BAE DAN Drs H LA BUNGA BAKA PERIODE TAHUN  2005 – 2010

12. Dr. LM.  BAHARUDDIN, M.KES DAN DRS. MALIK DITU, M.Si  2010 2015

 Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Muna adalah,

1. PELTU BABASA,

2. KAPTEN MAHMUD A,

3. KOL CHB M YASIN USMAN,

4. KOL. CHK  M A RACHMAN SH,

5. Drs LAODE MARADALA, dan

6. Hj WA ODE ZAENAB HIBI. 

7. H. UKING DJASA, SH

Di samping para pejabat Bupati Definitif sebagaimana tersebut diatas, maka untuk mengisi

kekosongan dalam proses pemilihan Bupati, maka Gubernur Sulawesi Tenggara menunjuk

beberapa pelaksana Bupati agar tidak terjadi kefakuman dalam bidang pemerintahan,

pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Adapun pelaksana Bupati adalah,

1. La Tana,

2. Laode Saafi Amane,

3. Ahmad Djamaluddin SH,

4. Laode Moh Saleh SH,

5. Drs H Badrun Raona.

Pejabat SEKWILDA sejak terbentuknya Kabupaten Muna adalah,:

1. Drs Laode Arifin,

2. Drs Laode Saifudin Misbah,

3. Drs Muh Kasim Andi,

ii

4. Drs LM Shalihin Sabora,

5. Drs Laode Majid Olo,

6. Drs Laode Nsaha,

7. Drs Muh Yusuf,

8. Drs H Badrun Raona,

9. Drs P Haridin,

10. Drs H Laode Kilo.

11. Zakaruddin, SE

12. DRS. H La Ode Alibasa

13. Dra La Ora, M.Pd

  

ii

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

A. PEMERINTAHAN RAJA MUNA

1. La Eli (BAIDUL ZAMANI)

2. La AKA (Koghua Bangkano Fotu

3. Sugi Ambano

4. Sugi Patani

5. Sugi la Ede

6. Sugi Manuru

7. Lakilaponto

8. La Posasu

9. Rampaisomba

10. Titakono

B. PEMERINTAHAN BUPATI MUNA

1.LAODE ABDUL KUDUS    02  Maret  1960  S/D  03 – Maret  1961,

2. LETTU INF. M THOLIB 21 Juni 1961  S/D  13  Juli  1965,

3. LAODE RASYID   11 November 1965  S/D  03  Desember 1970,

4. RS LA UTE   13  Desember 1970  S/D  22  April 1974,

5. DRS LAODE KAIMOEDDIN 22  April 1974  S/D  10 Maret 1981,

6. DRS LAODE SAAFI AMANE 10  Maret 1981 S/D 10  Maret 1986

7. DRS MAOLA DAUD   1986   S/D   1997,

8. KOL ART H M SALEH LASATA 3  Oktober  1997 S/D  1999

9. KOL INF H M DJAMALUDDIN BEDDU  1998  S/D  2000

10.RIDWAN BAE DAN Drs SYARIF ARIFIN S (Bupati dan wakil bupati) periode  2000-

2005,

11. RIDWAN BAE DAN Drs H LA BUNGA BAKA PERIODE TAHUN  2005 – 2010

12. Dr. LM.  BAHARUDDIN, M.KES DAN DRS. MALIK DITU, M.Si  2010 2015

B. SARAN

Makalah ini masih memiliki berbagai jenis kekurangan olehnya itu kritik yang sifatnya

membangun sangat kami harapkan.

ii

DAFTAR PUSTAKA

1. http://apomienowuna.blogdetik.com/index.php/2011/09/sejarah-masuknya-islam-di-

muna-dan-munculnya-kangkilo/

2. http://hamiudin.blogspot.com/2007/09/sejarah-kabupaten-muna.html

3. http://sejarah-muna.blogspot.com/

4. http://www.naskah.net/2012/03/profil-sejarah-kerajaan-muna-dan.html

5. http://hamiudin.blogspot.com/2007/09/sejarah-kabupaten-muna.html

6. http://wunabarakati.blogspot.com/2007/10/type-your-summary-here-type-rest-

of_25.html

7. http://lapatuju.blogspot.com/2013/05/beberapa-versi-asal-usul-pulau-muna.html

8. http://lukman-ode.blogspot.com/2012/01/sejarah-kerajaan-muna.html

9. http://formuna.wordpress.com/buku/mengenal-sejarah-dan-peradaban-orang-muna-

upaya-pelurusan-sejarah/bab-vi-sejarah-pembentukan-kabupaten-muna/

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa karena atas berkat,

rahmat dan hidayah-Nya kami bias menyelesaikan makalah ini. Makalah ini kami buat guna

memenuhi tugas dari dosen.

Makalah ini membahas tentang “SEJARAH PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA”,

semoga dengan makalah yang kami susun ini kita sebagai Siswa dapat menambah dan

memperluas pengetahuan kita.

Kami mengetahui makalah yang kami susun ini masih sangat jauh dari sempurna, maka dari

itu kami masih mengharapkan kritik dan saran dari bapak/ibu selaku Guru kami serta temen-

temen sekalian, karena kritik dan saran itu dapat membangun kami dari yang salah menjadi

benar.

Semoga makalah yang kami susun ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita, akhir

kata kami mengucapkan terima kasih.

Raha, Februari 2014

Penyusun

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………….....…........ i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………...... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……………………………………….. ………....................... 1

B. Tujuan................................................................................................................. 2

BAB II PEMBAHASAN

A. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Muna.......…………………......................... 3

B. Kerajaan Muna dipimpin oleh Sugi.................……………............................... 5

C. Pemerintahan Raja Muna.......................................………................................ 5

D. Kerajaan Muna Pra Islam.............................................…….............................. 8

E. Raja – Raja Muna Pasca Agama Islam...............................................................8

F. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Muna............................................................ 13

BAB III PENUTUP

4.1 Kesimpulan ……………………………………………………….................... 19

4.2 Saran................................................................................................................... 19

DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................. 20

ii

MAKALAH

SEJARAH PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA

NAMA : MUH. DANDY AZHARI

KELAS : XI ELEKTRO C.

SMK NEGERI 2 RAHA

2013

ii