Ngopi Edisi RUU Intelijen

RUU INTELIJEN:LAHIRNYA KEMBALI REZIM REPRESIF

NGOPI EDISI 03/04/2011 | AHAD, 28 RABIUL TSANI 1432 HDISAMPAIKAN OLEH : NIKO ARWENDA

MENGENAL INTELIJEN

• Intelijen adalah orang yang bertugas mencari (meng-amat-amati) seseorang; dinas rahasia. (KBBI)

• Intelijen (bahasa Inggris: intelligence) adalah informasi yang dihargai atas ketepatan waktu dan relevansinya, bukan detil dan keakuratannya, berbeda dengan "data", yang berupa informasi yang akurat, atau "fakta" yang merupakan informasi yang telah diverifikasi. Kata intelijen juga sering digunakan untuk menyebut pelaku pengumpul informasi ini, baik sebuah dinas intelijen maupun seorang agen. (Wikipedia.org)

INFORMASI YANG DIGALI

Informasi yang digali oleh intelejen adalah informasi penting dan kebanyakan rahasia. Digali melalui spionase (sumber tertutup) maupun informasi yang tersedia bebas seperti surat kabar atau internet (sumber terbuka).

Informasi dari berbagai sumber dikumpulkan secara tradisional, disimpan, dan diurutkan.

Karena sifatnya yang penting, tentu produk (kumpulan informasi), sumber informasi dan metode mendapatkan informasi (tradecraft) seringkali dirahasiakan.

JENIS INTELIJEN

• Intelijen pemerintah; biasanya diserahkan pada dinas intelijen, yang umumnya diberikan dana besar yang dirahasiakan. Dinas-dinas ini mengumpulkan informasi dengan berbagai cara, dari penggunaan agen rahasia, menyadap saluran komunikasi, sampai penggunaan satelit pengintai.

• Intelijen militer; adalah kegiatan dalam perang yang melakukan pengumpulan, analisa, dan tindak lanjut atas informasi tentang musuh di lapangan. Kegiatan ini memakai mata-mata, pengintai, peralatan pengamatan yang canggih, serta agen rahasia.

• Intelijen bisnis; merupakan informasi rahasia yang didapatkan suatu perusahaan mengenai saingannya dan pasar.

Pada perkembangannya, informasi yang dicari bukan hanya kemiliteran namun juga mengenai masalah sosial, gejolak sosial, informasi ekonomi, pertanian, tingkat keberhasilan panen serta kemajuan teknologi. Tujuannya selain bersifat untuk kepentingan analisis militer, juga berguna untuk kepentingan lainnya seperti kepentingan ekonomi, kerjasama ekonomi dan lain-lain terutama yang bersifat hubungan antar negara (diplomatik).

FUNGSI INTELIJEN

• Mengumpulkan informasi• Menyelesaikan setiap ancaman terhadap negara yang dilakukan secara efektif, rahasia

dan langsung menuju sasaran , operasi ini disebut operasi klandestin.

Seperti pada:1. Usaha penggulingan presiden Soekarno melalui bantuan persenjataan kepada kaum

pemberontak pada dekade 1950-an2. Invasi Teluk Babi di Kuba tahun 1960-an3. Usaha pembunuhan presiden Saddam Hussein

BADAN INTELIJEN

Beberapa badan Intelijen yang dikenal di dunia antara lain:

• CIA (Central Intelligence Agency; Badan Intelijen Pusat), Amerika• KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti; Komisi Keamanan Negara), Uni

Soviet, sekarang FSB (Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti; Dinas Rahasia Federal)• MI6 dikenal dengan SIS (Secret Intelligence Service; Dinas Intelijen Rahasia),

Britania Raya• Mossad (Ha-Mossad le-Modiin ule-Tafkidim Meyuhadim; Institut Intelijen dan

Operasi Khusus), Israel• BIN (Badan Intelijen Negara), Indonesia

MENGENAL BIN

Badan Intelijen Negara, disingkat BIN, adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen.

SEJARAH BIN: Tahun 1943; Jepang mendirikan versi lokal lembaga intelijen, Sekolah Intelijen Militer Nakano. Inilah cikal bakal BIN. Namun, lembaga intelijen sendiri baru dibentuk pemerintah pertama kali paska kemerdekaan RI, Agustus 1945 bernama Badan Istimewa. Baru tahun 2000, badan intelijen dinamakan BIN oleh presiden saat itu (Abdurrahman Wahid).

RIWAYAT KEPALA BIN:

Nama Tahun menjabatA. M. Hendropriyono 2001 – 2004Syamsir Siregar 2004 – 2009Susanto 2009 – sekarang

ANALISIS RUU INTELIJEN

• Desember 2010 lalu, DPR mengajukan RUU Intelijen.• 16 Maret 2011 pemerintah menanggapi RUU Intelijen tersebut yang diwakili

Menhukham Patrialis Akbar, Menhan Purnomo Yusgiantoro, dan Kepala BIN Sutanto, dan menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Intelijen kepada DPR.

ANALISIS RUU INTELIJEN

• Desember 2010 lalu, DPR mengajukan RUU Intelijen.• 16 Maret 2011 pemerintah menanggapi RUU Intelijen tersebut yang diwakili

Menhukham Patrialis Akbar, Menhan Purnomo Yusgiantoro, dan Kepala BIN Sutanto, dan menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Intelijen kepada DPR.

20 Januari 2011Kericuhan Temanggung

6 Februari 2011Peristiwa Cikeusik

15 Maret 2011Bom buku Jakarta

Maraknya kerusuhan yang terjadi antara Desember 2010 sampai Maret 2011 mendesak pembahasan RUU Intelijen. Alamiah atau rancangan?

TANGGAPAN RUU INTELIJEN

“RUU itu justru cenderung memberi ruang gerak lebih dan perlindungan ekstra kepada personel intelijen dalam menjalankan kerja dan kegiatannya. Akibat ruang gerak dan perlindungan yang lebih, maka sangat berpotensi memunculkan pelanggaran HAM di kemudian hari.”

Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF) Pusat, Mustofa B Nahrawardaya (detikcom, 27/3/2011)


"Kalau lolos sama dengan set back ke massa orde baru. Padahal fungsi penangkapan ada di aparat penegak hukum, yaitu Polri. Badan intelijen bukan bagian dari penegak hukum, mereka hanya bertugas mengumpulkan informasi.”

Staf Program Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Wahyudi Djafar (detikcom, 31/3/2011)


“RUU Intelijen, baik yang draft DPR RI maupun tanggapan pemerintah, sama sekali tidak mencerminkan dukungan kepada perlindungan rakyat dari kemungkinan menjadi korban intelijen nakal.”

(inilah.com, 27/3/2011)


"Kekhawatiran kami, melalui RUU Intelijen ini peran Badan Intelijen Negara menjadi pihak internal pemerintah yang bertugas hanya menjaga pemerintah, padahal masyarakat juga harus dilindungi. Atau kami khawatir BIN itu hanya akan bertugas untuk memata-matai orang-orang yang bersikap kritis terhadap pemerintah.”

Bambang Widodo Umar, pengamat kepolisian(vhrmedia, 29/3/2011)


“Sebab di dalamnya dianggap belum mengakomodir prinsip-prinsip kinerja Intelijen yang profesional tanpa mengabaikan hak-hak prinsip kemanusiaan. Juga dianggap tidak steril dari kepentingan politik, tidak bisa mencegah penyalahgunaan kekuasaan, berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan ekonomi penguasa, dan melanggar hak-hak privasi warga negara. Bahkan dianggap akan bisa melahirkan kembali rezim represif seperti atau bahkan lebih dari rezim Orde Baru.”

(Al Islam, 1/4/2011)

MENGKAJI RUU INTELIJEN (1)

Dari kajian Lajnah Siyasiyah DPP HTI terhadap draft RUU Intelijen yang terdiri dari 46 pasal terbagi dalam sepuluh bab, Naskah Akademik (NA) yang disiapkan DPR (2010), ditambah DIM (Daftar Inventaris Masalah) yang diajukan Pemerintah atas RUU Intelijen Negara, ada beberapa catatan kritis penting yang perlu menjadi perhatian semua elemen masyarakat.

Pertama, ada kalimat-kalimat dan frase yang tidak didefinisikan dengan jelas, pengertiannya kabur dan multitafsir, sehingga nantinya berpeluang menjadi pasal karet. Misalnya, frase “ancaman nasional” dan “keamanan nasional”, dsb definisinya tidak jelas, pengertiannya kabur dan multitafsir. Begitu juga “musuh dalam negeri”, siapa dan kriterianya apa, tidak jelas. Poin pertama ini sangat penting, karena rumusan yang tidak jelas, kabur, cenderung multitafsir dan tidak terukur menyangkut definisi dan hakikat“ancaman”, “keamanan nasional ” dan “musuh dalam negeri” itu sangat mungkindisalah gunakan demi kepentingan politik kekuasaan. Karena bersifat subyektif, makapenafsirannya akan tergantung “selera” pemegang kebijakan dan kendali terhadapoperasional intelijen. Bisa jadi, sikap kritis dan kritik atas kebijakan pemerintah akandibungkam dengan dalih menjadi “ancaman” atau mengancam “keamanan nasional” dan stabilitas.


Kedua, di dalam RUU Intelijen Pasal 1 dikatakan Intelijen Negara merupakan lembaga pemerintah, tidak dikatakan lembaga negara. Dengan definisi itu, intelijen berpeluang dijadikan alat penguasa untuk memata-matai rakyat dan musuh politiknya.


Ketiga, Pasal 31 RUU Intelijen, LKIN (Lembaga kordinasi Intelijen Nasional) - atau BIN dalam DIM dan pasal 14 usulan pemerintah - memiliki wewenang melakukan intersepsi (penyadapan) terhadap komunikasi dan/atau dokumen elektronik, serta pemeriksaan aliran dana yang diduga kuat terkait dengan kegiatan terorisme, separatisme, spionase, subversi, sabotase, dan kegiatan atau yang mengancam keamanan nasional. Di dalam penjelasan dikatakan, intersepsi dilakukan tanpa ketetapan ketua pengadilan. Bahkan di ayat 4 pasal yang sama, Bank Indonesia, bank, PPATK, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga jasa pengiriman uang, wajib memberikan informasi kepada LKIN atau BIN. Pemberian wewenang penyadapan tanpa izin akan menjadi pintu penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi didasarkan pada alasan yang definisi, kriteria dan tolak ukurnya tidak dijelaskan, kabur dan multi tafsir sehingga bisa bersifat subyektif dan tergantung selera. Akibatnya secaraimplisit setiap personel intelijen berhak memutuskannya. Di negara hukum manapun,penyadapan harus atas izin pengadilan. Jika ada sebagian negara maju yang memboleh-kan penyadapan tanpa izin, itu dianggap tidak demokratis dan mencederai demokrasi.Pemberian wewenang intersepsi tanpa izin menyebabkan penyadapan liar. Intelijenjustru sibuk memata-matai rakyat. Akibatnya warga tidak lagi terjamin hak privasinyadan terancam, yang ironisnya justru oleh intelijen yang dibayai dengan uang mereka.


Keempat, di dalam DIM Pemerintah, diusulkan pemberian wewenang kepada BIN untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan intensif (interogasi) paling lama 7×24 jam. Ini akan berpotensi lahirnya rezim intel. Usulan itu sama saja memberi wewenang intel BIN untuk mengambil orang yang dicurigai, tanpa surat perintah, tanpa diberitahu tempat dan materi interogasi, tanpa pengacara dan tanpa diberitahukan kepada keluarganya. Lalu apa bedanya dengan penculikan? Jika usulan itu digolkan, maka akan lahir kembali rezim represif. Penculikan akan terjadi lagi seperti pada masa reformasi atau bahkan lebih dari itu, sebab dilegalkan oleh undang-undang. Padahal di negara hukum manapun, penangkapan adalah wewenang aparat penegak hukum yakni kepolisian, disamping bahwa penangkapan bukanlah fungsi intelijen.


Kelima, di dalam RUU tidak ada mekanisme pengaduan dan gugatan bagi individu yang merasa dilanggar haknya oleh kerja-kerja lembaga intelijen. Hal itu ditambah adanya potensi intelijen menjadi “arogan” dan nyaris tanpa kontrol -seperti terpapar sebelumnya-akan menjadi musibah dalam kehidupan sosial politik warga negara dan hak-hak warga negara akan terabaikan. Warga berpotensi jadi korban tanpa ruang untuk mendapatkan keadilan. Disinilah terlihat jelas potensi lahirnya rezim intel.


Keenam, RUU Intelijen tidak mengatur dengan jelas mekanisme kontrol dan pengawasan yang tegas, kuat dan permanen terhadap semua aspek dalam ruang lingkup fungsi dan kerja intelijen (termasuk penggunaan anggaran). Akibatnya, intelijen akan menjadi “super body” yang tidak bisa dikontrol dan bisa dijadikan alat kepentingan politik status quo. Dengan beberapa catatan kritis itu -masih ada yang lain-, maka RUU Intelijen itu akan melahirkan kembali rezim represif. Dan itu merupakan kemunduran bagi kehidupan umat di negeri ini.

INTELIJEN DALAM PANDANGAN ISLAM

Aktifitas intelijen (tajassus) merupakan aktifitas mengamat-amati atau menyelidiki keterangan/berita seseorang atau sekelompok orang; baik berita yang diamat-amati tersebut tampak atau tersembunyi. Orang yang melakukannya disebut intelijen (jâsûs).

Hukum tajassus berbeda, tergantung pada siapa obyek yang diinteli. Jika yang menjadi obyeknya adalah kaum Muslim atau kafir dzimmî yang menjadi warga negara (Daulah Islamiyah) maka hukumnya haram. Artinya, mereka tidak boleh dimata-matai. Sebaliknya, jika obyek tajassus itu adalah negara atau orang-orang kâfir harbî, baik kafir yang benar-benar memerangi negeri Muslim dan umat Islam secara fisik (kâfir harbî fi’lan) maupun kâfir harbî yang tidak langsung memeranginya (kâfir harbî hukman), maka dibolehkan bagi kaum Muslim untuk melakukan aktifitas intelijen terhadap mereka. Bahkan, wajib hukumnyabagi negara (Khalifah) melakukannya.


Keharaman melakukan aktifitas intelijen terhadap seluruh warga negara, baik Muslim ataupun kâfir dzimmî, secara tegas dinyatakan di dalam Al Qur’an:

الظ�ن� ب�عض� إ ن� الظ�ن� م ن� ا ك�ث ير� ت�ن ب�وا اج ن�وا ء�ام� ال�ذ ين� ا ي ه�� ي�اأ

أ�ن د�ك�م ح�أ� ب �ي�ح أ ا ب�عض� ك�م ب�عض� ي�غت�ب و�ال� وا س� ت�ج�س� و�ال� ثم/ إ

ت�و�اب/ الله� إ ن� الله� وا ات�ق� و� ت�م�وه� ك�ر ه ف� يت�ا م� يه خأ� م� ل�ح ك�ل�

ي�أيم/ ح ر�

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah melakukan aktifitas tajassus (mengamat-amati/mencari-cari berita kesalahan orang lain) dan janganlah sebagian kamu menggun-jing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan dagingsaudaranya yang sudah mati? Tentulah kalian merasa jijik. Bertakwalah kalian kepadaAllah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.(TQS. Al Hujurat [49]:12)


Di dalam Sîrah Ibn Hisyâm diriwayatkan bahwa Rasulullah saw mengutus Abdullah ibn Jahsy beserta kelompok yang terdiri dari delapan orang dari kalangan Muhajirin. Beliau menulis surat untuknya dan memerintahkannya untuk tidak membaca isinya hingga berjalan selama dua hari. Dia diperintahkan untuk melakukan apa yang ada di dalamnya, sedangkan yang lainnya tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dia pun menuruti apa yang diperintahkan Nabi.

Setelah menempuh perjalanan dua hari, dibukanyalah surat Rasul tersebut. Di sana tertulis, ‘Bila engkau membaca suratku ini maka teruslah berjalan hingga sampai pada suatu tempat antara Makkah dan Thaif. Di sana, amatilah kaum Quraisy dan carilah berita tentang mereka untuk saya’. Dalam surat tersebut Rasulullah saw memerintahkanAbdullah ibn Jahsy melakukan tajassus terhadap kaum Quraisy serta memberinyainformasi tentang aktifitas kafir Quraisy. Namun, beliau memberikan pilihan kepadasahabat-sahabat lainnya untuk menyertainya atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwaRasulullah meminta semuanya melakukan tajassus, tetapi bagi Abdullah ibn Jahsyharus, sedangkan yang lainnya boleh memilih.


Selain itu, hal ini menunjukkan wajibnya negara melakukan aktifitas intelijen terhadap kâfir harbiy. Sebab, informasi-informasi yang diperlukan oleh tentara kaum Muslim tentang negara musuh baru akan diketahui lewat aktifitas intelijen ini. Padahal, terdapat kaidah ushul yang menyatakan mâ lâ yatimmu al-wâjibu illâ bihi fa huwa wâjib (Suatu kewajiban yang tidak akan (berjalan) sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula adanya). Jadi, adanya dinas rahasia dalam tubuh tentara Muslim untuk melakukan aktifitas intelijen terhadap negara musuh hukumnya wajib.

Berdasarkan bahasan di atas, tampak bahwa siapapun, termasuk negara, tidak boleh melakukan aktifitas intelijen terhadap warga negaranya. Kalaupun dimaksudkan untuk menjaga keamanan maka tidak boleh dilakukan dengan perkara yang diharamkan,melainkan dilakukan oleh pihak yang menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri,yaitu polisi (syurthah). Sebaliknya, negara wajib memiliki badan intelijen yang ditujukanuntuk mengawasi musuh (negara-negara kafir), baik negaranya maupun warganyayang sedang berkunjung ke dalam negeri.


Berkaitan dengan kerjasama intelijen dengan negara kafir, harus dilihat realitasnya. Pertama, kerjasama intelijen itu tidak dapat dilepaskan dengan kerjasama militer. Dengan kerjasama militer berarti musuh suatu negara merupakan musuh pula bagi sekutunya. Kerjasama seperti ini merupakan kerjasama yang bathil, diharamkan oleh Allah Swt. Rasulullah saw bersabda:

« ر ك ين� الم�ش ب ن�ار ء� ي ت�ض ن�س «ل�نKami tidak meminta bantuan pada api kaum musyrik. (HR Ahmad dan an-Nasa’i)

Artinya, janganlah kalian menjadikan api kaum musyrik sebagai penerang bagi kalian. Sementara itu, api merupakan kiasan bagi pertempuran dan militer. Jelaslah, tidakboleh kaum Muslim mengadakan kerjasama militer dengan negara-negara kafir.Kerjasama militer juga menjadikan kaum Muslim latihan perang dan bahkanberperang bersama mereka bukan atas nama individu melainkan antar negara.


Lagi-lagi Rasulullah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Hafizh Abu Abdillah yang disandarkan kepada Abu Hamid as-Sa’adi:

« ر ك ين� ب الم�ش ت�ع ين� ن�س ال� ن�ن�ا إ «ف�Kami tidak meminta bantuan kepada orang-orang musyrik. (HR. Baihaki) Kedua, sasaran yang dijadikan sebagai obyek aktifitas intelijen itu siapa, apakah kaum Muslim ataukah kâfir harbî. Jika yang dijadikan obyek sasaran adalah warga negara Islam, baik Muslim ataupun kâfir harbî maka, jangankan melakukan kerjasama intelijen dengan negara kafir, melakukan aktifitasnya atau membentuk lembaganya saja haram, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Sedangkan jika obyeknya adalah kâfir harbî, maka realitasnyatidak mungkin. Sebab, kerjasama yang kini tengah dijalin adalah kerjasama intelijendalam rangka memberantas terorisme yang dimaknai oleh AS sebagai orang,kelompok orang, atau negara yang tidak berpihak kepada AS. Jadi, obyeknya bukankâfir harbî.


Dengan demikian, melihat realitasnya, kerjasama negeri-negeri Muslim dengan negara-negara kafir di bidang intelijen dalam rangka menginteli atau mematai-amati kaum Muslim yang dicap ‘teroris’ merupakan tindakan bathil yang diharamkan, serta hanya merupakan sarana bangsa kafir untuk semakin menjajah kaum Muslim.

KESIMPULAN

RUU Intelijen ini tak lebih dari sekedar alat penguasa yang ingin memberangus apa yang disebut “teroris” versi AS. Yakni kelompok Islam “garis keras” yang menginginkan revolusi sistem dan rezim yang saat ini berkuasa, dengan syariah dan khilafah. Hal itu wajar, mengingat merekalah yang diuntungkan oleh sistem yang saat ini digunakan, yakni kapitalisme-liberalisme. Tampak bahwa rakyat tidak dinilai sebagai pihak yang harus dilindungi. Justru mereka melindungi kekuasaannya dengan mengorbankan rakyat. Apapun makar yang mereka buat, yakinlah bahwa Allah akan menggantinya dengan azab;

د و�اع الق� م ن� م ب�ني�ان�ه� الل�ه� ت�ىأ� ف� م بل ه ق� م ن ال�ذ ين� ك�ر� م� د ق�

م ه وق ف� م ن ف� ق الس� م� ع�ل�يه ر� خ� ف�ون� ع�ر� ي�ش ال� يث� ح� م ن الع�ذ�اب� ت�اه�م�

� أ و�Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, makaAllah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu)jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempatyang tidak mereka sadari. (TQS. Al Nahl [16]:26)

--- Wallahu a’lam ---

REFERENSI

• Al Qur’an• http://id.wikipedia.org/wiki/Intelijen• http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Intelijen_Negara• http://hizbut-tahrir.or.id/2011/03/30/ruu-intelijen-lahirnya-kembali-rezim-represif/• http://www.detiknews.com/read/2011/03/27/104639/1602082/10/awas-ruu-intelijen-

berpotensi-munculkan-munir-munir-baru• http://nasional.inilah.com/read/detail/1362402/tarik-menarik-kepentingan-di-balik-

ruu-intelijen• http://www.vhrmedia.com/2010/detail.php?.e=1954• http://compaq40.wordpress.com/2009/07/26/dunia-intelijen-dalam-pandangan-

hukum-islam/

شكا ر�

Education

Ngopi Edisi RUU Intelijen