Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dadang SolihinTempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah gBappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 J k t 10310Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202HP : 0812 932 2202Email : [email protected] :Website :

http://dadang-solihin.blogspot.com

3dadang-solihin.blogspot.com

M t iM t iMateriMateri Tugas dan Fungsi Kecamatan di Era

OtodaG d G d P l P blik Good Governance dan Pelayanan Publik– Paradigma Governance

T ik– Troika– Sinergitas StakeholdersP C t d l P l Peran Camat dalam Pelayanan Administrasi Publik

Pendelegasian Wewenang Kepala Pendelegasian Wewenang Kepala Kecamatan

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)y p ( ) Kesimpulan dan Arah Pengembangan Kecamatan


S bS bSumberSumber1. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publikg y3. PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan4. Permendagi 4/2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi g g y

Terpadu Kecamatan5. Yoyoh Indaryanti USAID, drsp, PSP3-IPB 2008: Working Paper

No. 06 KINERJA KECAMATAN: Persepsi dan Ekspektasi Publik terhadap Fungsi dan Peran Kelembagaan Kecamatan di Tingkat LokalLokal


dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 66

K d d kK d d kKedudukanKedudukan• Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

• Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada B ti/W lik t l l i S k t i D hBupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.


T C tT C tTugas CamatTugas Camat1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum;ketertiban umum;3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan;perundang undangan;4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum;5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan;6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau

kelurahan; dan7 Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.


F ngsi KecamatanF ngsi KecamatanFungsi KecamatanFungsi Kecamatan• Kecamatan karena besaran wilayahnya, jarak politisnya dengan

grass-root politics, jumlah penduduk dan potensi yang dipunyai dapat berfungsi: • Pertama, sebagai arena pengembangan demokrasi di tingkat

l k llokal; • Kedua, sebagai arena pengembangan kehidupan ekonomi;

K ti b i b i t l blik• Ketiga, sebagai arena pengembangan sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien; dan

• Keempat sebagai arena politik yang bisa menghubungkan• Keempat, sebagai arena politik yang bisa menghubungkan politik setingkat desa dengan kabupaten sebagai pusat pengambilan keputusan politik.


Kinerja Kecamatan Kinerja Kecamatan 1/1/33jjdalam Pelayanan Publikdalam Pelayanan Publik

• UU Nomor 32 Tahun 2004 secara nyata telah menghilangkan sejumlah kewenangan dan hak mengatur kecamatan di wilayah kerjanya.

• Keterbatasan peran dan fungsi kecamatan secara umum yang ditata kelolakan pengaturannya di tingkat kecamatan telahditata-kelolakan pengaturannya di tingkat kecamatan telah menyebabkan ruang gerak kecamatan dalam pelayanan masyarakat, pemerintahan, dan pembangunan menjadi terbatas.y , p , p g j

• Faktor political will Bupati untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya secara formal kepada para Camat menjadi faktor penting bagi kedudukan Camat dalam menjalankan peran dan fungsinya sehari-hari.


Kinerja Kecamatan Kinerja Kecamatan 22//33jjdalam Pelayanan Publikdalam Pelayanan Publik

• Pelimpahan kewenangan yang diharapkan diberikan oleh Bupati tidak perlu semuanya, tetapi secukupnya yang sekiranya akan mendekatkan masyarakat kepada pusat pelayanan di tingkat lokal.

• Hal tersebut terutama terkait dengan persoalan tidak adanya anggaran yang dipandang memadai supaya kecamatan bisaanggaran yang dipandang memadai supaya kecamatan bisa menjalankan semua tugas dan fungsi jika Bupati melimpahkan semua kewenangan kepada Camat.g p

• Selain itu juga disadari masih lemahnya SDM (Sumber Daya Manusia) di tingkat kecamatan dan terbatasnya fasilitas atau peralatan untuk beroperasinya kantor kecamatan secara optimal.


Kinerja Kecamatan Kinerja Kecamatan d l P l P blikd l P l P blik

33//33dalam Pelayanan Publikdalam Pelayanan Publik

Lokasi Pendelegasian Jenis PelayananLokasiStudi

PendelegasianKewenangan

yFinal di Kecamatan Final di Kabupaten

ACEH - •Rekomendasi - KTP- Pelayanan lainnya- Pelayanan lainnya

SUMBAR - •TP, IMB skala kecil, jalan kabupaten

•Rekomendasi

- IMB di jalan besar- ijin usaha

RekomendasiDIY - •KTP, KK - IMB - HO -SKCK

-NPWPAkt L hi d ti- Akte Lahir dan mati

- Ijin usaha lainBali Peraturan Bupati •Surat keterangan/

R k d iSemua jenis pelayanan

RekomendasiKalbar SK Bupati •UUG Sembako, warung kopi,

kelontong, IMB, SKUP, KTPSelain ketiga ijin tersebut (UUG untuk usaha lain)g

•Akte lahir-mati•Surat nikah-cerai – SKTM• Ijin keramaian

( )

12

j

dadang-solihin.blogspot.com


Pergeseran Paradigma: Pergeseran Paradigma: From Government to GovernanceFrom Government to Governance

Government GovernanceM b ik h k k l if b i P l l blik Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya

dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

mengijinkannya.14dadang-solihin.blogspot.com

Keseimbangan

Peran Tiga Pilar

M j l k d

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan

Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan p y g

kondusif bagi unsur-unsur lain.

p g jpendapatan.

,politik.


Pelaku Pembangunan: Pelaku Pembangunan: ggParadigma GovernanceParadigma Governance

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Tenaga Kerja

Kontrol Kontrol

Tenaga Kerja

Dunia Usaha S t Pemerintah MasyarakatSwasta y

Nilai RedistibusiNilaiPertumbuhan

RedistibusiMelalui Pelayanan

Pasar

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan GoodGood.


Model Go ernanceModel Go ernanceModel GovernanceModel GovernanceSektor SwastaSektor Swasta Sektor PublikSektor Publik Sektor KetigaSektor Ketiga

Perusahaantransnasional

OrganisasiAntar Pemerintah

LSMInternasional

Tingkat Tingkat SupranasionalSupranasional

P h Ormas/LSMTingkatTingkatGOVERNANCE

PerusahaanNasional

Ormas/LSMNasional

TingkatTingkatNasionalNasional

PerusahaanLokal

PemerintahLokal

LSM LokalTingkat Tingkat SubnasionalSubnasional Lokal LokalSubnasionalSubnasional

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: StakeholdersPelaku Pembangunan: Stakeholdersgg

i i d i t

STATE CITIZENSExecutiveJudiciary

Legislature

organized into:Community-based organizations Non-governmental organizationsg

Public serviceMilitaryPolice

Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups

Police Media

BUSINESSSmall / medium / large enterprises

Multinational CorporationsFi i l i tit tiFinancial institutions

Stock exchange


TroikaTroika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

Masyarakat, Bangsa, dan

VISI

Negara MasyarakatMasyarakat

VISIPemerintahPemerintah

Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance


Sinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas Stakeholders


Sinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas Stakeholders



Potret Pela ananPotret Pela anan1/31/3

Potret PelayananPotret Pelayanan• Baru sebagian kecil dari keseluruhan instansi yang wajib

menyediakan pelayanan yang memiliki prosedur yang jelas. – Sementara banyak instansi penanggungjawab dan pemberi

pelayanan yang tidak memiliki prosedur yang jelas dalam di k lmenyediakan pelayanan.

• Waktu pelayanan umumnya tidak efisien dan merugikan masyarakat yang sedang membutuhkan pelayananyang sedang membutuhkan pelayanan.

• Keterampilan petugas pelayanan rata-rata masih rendah dan tidak sesuai untuk pekerjaan yang memberikan pelayanan yang baik;p j y g p y y g ;



Potret PelayananPotret Pelayanan• Masih banyak petugas menunjukkan sikap, cara berbicara,

memanggil, atau memberitahukan sesuatu yang tidak ramah dan santun. – Sebagian ada yang merasa berada pada posisi superior dan

arogan.• Masih ada instansi-instansi pemberi pelayanan yang belum

menggunakan prasarana dan sarana yang layak dan sesuaimenggunakan prasarana dan sarana yang layak dan sesuai perkembangan jaman, seperti sistem komputer, internet/website, dll.



Potret PelayananPotret Pelayanan• Sudah ada beberapa instansi yang memiliki sistem informasi

pelayanan yang berisi informasi tentang prosedur, biaya, waktu, dan sebagainya. – Tetapi, jumlah yang belum menerapkan sistem informasi yang

baik lebih banyak lagibaik lebih banyak lagi.• Sistem penampungan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan

merupakan unsur standar pelayanan yang paling sedikit ditemukanmerupakan unsur standar pelayanan yang paling sedikit ditemukan di instansi-instansi pelayanan publik.

• Tidak banyaknya perubahan dalam waktu sekian tahun juga mengindikasikan tidak ada sistem monitoring, evaluasi, dan perencanaan yang baik yang dilakukan oleh instansi-instansi penanggungjawab dan penyedia pelayanan publikpenanggungjawab dan penyedia pelayanan publik.


M P l P blik M ih B k?M P l P blik M ih B k?Mengapa Pelayanan Publik Masih Buruk?Mengapa Pelayanan Publik Masih Buruk?

• Aparat Pemerintah dan Anggota DPR/D kurang memahami filosofi bernegara (tujuan bernegara, guna mandat politik, hak warga negara, kewajiban pemerintah, dsb);

• Budaya birokrasi, kualitas dan mentalitas SDM, dan organisasi birokrasi belum mengalami perubahan berarti (tetap korup dan tidakbirokrasi belum mengalami perubahan berarti (tetap korup dan tidak berlualitas);

• Reformasi pemerintahan belum tuntas dan konsep reformasiReformasi pemerintahan belum tuntas dan konsep reformasi pemerintahan (Otda) yang diterapkan juga bermasalah;

• Kesadaran menjadikan pelayanan publik sebagai agenda politik oleh unsur-unsur masyarakat masih rendah, termasuk dari media massa;


UU No. 25 Tahun 2009 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publiktentang Pelayanan Publik

• Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk• Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan pendudukuntuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.

• Pelayanan (pengadaan dan penyaluran) barang, jasa, dan y (p g p y ) g, j ,administrasi publik dilakukan oleh instansi pemerintah atau oleh suatu badan usaha.Bi /t if l blik d d k t• Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab Negara dan/atau masyarakat.– Biaya/tarif dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalamBiaya/tarif dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam

peraturan per-UU-an a.l. KTP & Akta Kelahiran– Biaya/tarif selain yang diwajibkan oleh per-UU-an tsb dibebankan

kepada penerima pelayanan publik.• Penentuan biaya/tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan

DPR DPRD Prov DPRD Kab/Kota dan berdasarkan peraturan perDPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dan berdasarkan peraturan per-UU-an.


Pela anan P blikPela anan P blikPelayanan Publik Pelayanan Publik • Penyelenggaraan pelayanan publik adalah upaya pemberian

pelayanan oleh pemerintah dengan mengelola sumber daya yang tersedia untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pihak yang berhak mendapatkan pelayanan;U t k h ilk l blik b ik t t d• Untuk menghasilkan pelayanan publik yang baik, tergantung pada konsistensi pemerintah membangun sistem pelayanan yang mengadopsi prinsip-prinsip:g p p p p p– akuntabilitas,– efisiensi dan efektifitas, – transparansi, – partisipasi, – penegakan keadilan– penegakan keadilan, – kemudahan, dan – kesantunan;


Indikator Pela anan P blikIndikator Pela anan P blikIndikator Pelayanan Publik Indikator Pelayanan Publik 1. Prosedur pelayanan; 2. Waktu yang dijalani pengguna pelayanan; y g j p gg p y ;3. Kompetensi dan sikap petugas pelayanan; 4. Prasarana dan sarana yang disiapkan instansi pemberi pelayanan; y g p p p y ;5. Sistem informasi pelayanan, 6. Mekanisme penampungan dan tindak lanjut pengaduan dari p p g j p g

pengguna pelayanan; dan 7. Sistem evaluasi dan perencanaan kebijakan.


A P l P l P blikA P l P l P blikAsas Penyelenggaraan Pelayanan PublikAsas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1. Kepentingan umum;2. Kepastian hukum;p3. Kesamaan hak;4. Keseimbangan hak dan kewajiban;5. Keprofesionalan;6. Partisipatif;7 P l k /tid k di k i i tif7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;8. Keterbukaan;9 Akuntabilitas;9. Akuntabilitas;10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;11. Ketepatan waktu; danp ;12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.


Bidang PelayananBidang PelayananBidang PelayananBidang PelayananBid l blik i j l h kit 40 Bid itBidang pelayanan publik mencapai jumlah sekitar 40 Bidang, yaitu:

1. Ketertiban umum;2 Kepolisian;

11. Prasarana dan sarana transportasi massal;2. Kepolisian;

3. Pertahanan dan keamanan;4. Sanitasi;5 P l l h

transportasi massal;12. Rumah sakit khusus;13. Informasi pemerintahan;14 P l h i li b h5. Pengelolaan sampah;

6. Penerangan listrik di tempat umum;

14. Pengolahan air limbah;15. Penanggulangan darurat

bencana alam;7. Air baku bersih;8. Saluran air buangan (drainase);9. Pembangunan dan

16. WC umum;17. Pengolahan air limbah;18. Trotoar dan jembatan 9 g

pemeliharaan jalan;10. Rumah sakit dan klinik berobat

umum;

8 jpenyeberangan;

19. Kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran;umum; pemadam kebakaran;

20. Sarana pembasmi wabah penyakit menular;


Bidang pelayanan publik (Bidang pelayanan publik (LanjutanLanjutan))

21. Sarana olah raga, kesenian dan rekreasi;

29. Pelayanan surat-surat identitas dan pengesahan (KTP, SIM,

22. Penjara dan panti rehabilitasi;23. Prasrana dan sarana pengaturan

lalu lintas;

Aktaakta, Pasport, Surat Keterangan, dll);

30 Pelayanan surat ijin;lalu lintas;24. Pengendalian polusi udara;25. Sentra-sentra penujualan barang-

30. Pelayanan surat ijin;31. Lahan pemakaman;32. Ambulan dan mobil derek;

barang kebutuhan pokok;26. Alun-alun dan lapangan terbuka;27 Taman dan kawasan paru paru

33. Perpustakaan umum;34. Museum;35 Pendidikan dasar dan umum;27. Taman dan kawasan paru-paru

kota;28. Pelayanan fakir miskin dan orang

35. Pendidikan dasar dan umum;36. Gedung pementasan;37. Balai latihan kerja;

cacad; 38. Prasarana ibadah;39. Terminal terpadu;40 Dan lain lain40. Dan lain-lain….

Bayangkan jika semua bidang pelayanan di atas tersedia dengan baik, atau sebagian besar tersedia dengan baikatau sebagian besar tersedia dengan baik



Peran CamatPeran CamatPeran CamatPeran Camat• Saat ini camat dan kecamatan dengan statusnya sebagai Perangkat

Daerah/PD atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lebih merupakan “perpanjangan tangan” Bupati dan Kabupaten, dimana semua kendali aktivitas pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan berada di bawah kendali Bupatidan pembangunan berada di bawah kendali Bupati.

• Pergeseran status dan kedudukan Camat dari “PW” menjadi “PD” sangat jelas telah mengurangi bahkan menghilangkan sebagian g j g g g g gbesar otoritas Camat, saat ini otoritas Camat berkisar pada fungsi-fungsi pelayanan yang sangat terbatas bahkan hanya menjalankan f i l l bih b k b if t t k d i tfungsi pelayanan yang lebih banyak bersifat surat rekomendasi atau surat pengantar atau surat keterangan bagi lembaga di atasnya yaitu Bupati (Pemerintah Kabupaten). y p ( p )


Pelimpahan Ke enanganPelimpahan Ke enanganPelimpahan KewenanganPelimpahan Kewenangan• Sejauh ini pelimpahan sebagian kewenangan yang didelegasikan

oleh Bupati kepada Camat (Kecamatan) masih sangat dibatasi pada persoalan administrasi kependudukan, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Miskin (Surat Keterangan Tidak Mampu) Surat Keterangan Kelahiran-kematian-pindah-nikah danMampu), Surat Keterangan Kelahiran-kematian-pindah-nikah, dan surat rekomendasi mengurus perijinan usaha (seperti IMB, ijin gangguan/SITU/HO dan ijin usaha lainnya ke Kabupaten.


One Stop Ser icesOne Stop Ser icesOne Stop ServicesOne Stop Services• Beberapa pemerintah Kabupaten/Kota telah menyadari pentingnya

kegiatan investasi usaha di wilayahnya dan telah memiliki motivasi t k b iki i t l iji t l i duntuk memperbaiki sistem pelayanan perijinan antara lain dengan

dikembangkannya OSS (One Stop Services) atau Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPT-SA) di tingkat kabupaten/kota, baik yang p p ( ) g p , y gsudah berstatus sebagai Dinas maupun yang berstatus Kantor atau Unit.

• Dalam kenyataan di lapangan belum semua Kabupaten/Kota mengembangkan OSS di tingkat Kabupaten, namun di sisi lain ada Kabupaten yang sudah mulai mengembangkan OSS di tingkatKabupaten yang sudah mulai mengembangkan OSS di tingkat Kabupaten bahkan sampai pada OSS di tingkat Kecamatan.

• Hal ini juga menarik untuk dipelajari oleh karena terkait dengan j g p j gpersoalan sudah sejauhmana pelimpahan kewenangan yang didelegasikan Bupati kepada para Camatnya selama ini.



Ke enangan CamatKe enangan CamatKewenangan CamatKewenangan Camat1. Perizinan;2. Rekomendasi;

• Pelaksanaan kewenangan camat mencakup ;

3. Koordinasi;4. Pembinaan;

penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan

5. Pengawasan;6. Fasilitasi;

kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

• Pelimpahan sebagian 7. Penetapan;8. Penyelenggaraan; dan

p gwewenang Bupati/Walikota kepada Camat dilakukan berdasarkan kriteria9. Kewenangan lain yang

dilimpahkan.

berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.


T gas CamatT gas Camat1/1/77

Tugas CamatTugas CamatMengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat• Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan

b i k k t d l f hpembangunan ingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baikMelakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

• Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

M l k k t t l i di bid b d k t i d• Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

• Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjaMelaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.


T gas CamatT gas Camat22//77

Tugas CamatTugas CamatMengoordinasikan Upaya Peyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum• Melakukan koordinasi dengan TNI/POLRI mengenai program dan

kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;wilayah kecamatan;

• Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman danwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan

• Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota.



Tugas CamatTugas CamatMengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan• Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang

tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;undangan;

• Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

• Melaporkah pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.



Tugas CamatTugas CamatMengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum• Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah

dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

• Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; danpemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan

• Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.



Tugas CamatTugas CamatMengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan• Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan

instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;M l k k k di i d i k i i d t• Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

• Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan

• Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.



Tugas CamatTugas CamatMembina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan• Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan

desa dan/atau kelurahan;desa dan/atau kelurahan;• Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan

administrasi desa dan/atau kelurahan;• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau

lurah;• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau

kelurahan;• Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau

kelurahan di tingkat kecamatan; dan• Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepadapemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.



Tugas CamatTugas CamatMelaksanakan Pelayanan Masyarakat yang Menjadi Ruang Lingkup Tugasnya dan/atau yang Belum Dapat Dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan• Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di

k tkecamatan;• Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di

wilayahnya;wilayahnya;• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;p y p y ;• Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada

masyarakat di wilayah kecamatan;• Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di

wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.


T t K j d H b K jT t K j d H b K jTata Kerja dan Hubungan KerjaTata Kerja dan Hubungan Kerja• Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.• Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam

rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.

• Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah diCamat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.H b k j k t d k t d h k b t /k t• Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten/kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.

• Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, g j g y j y ,bersifat koordinasi teknis fungsional.

• Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerjapartai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.


Perencanaan KecamatanPerencanaan Kecamatan1/1/22

Perencanaan KecamatanPerencanaan Kecamatan• Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,

disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan.

• Perencanaan Pembangunan Kecamatan merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Kabupaten/KotaPerencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota.

• Perencanaan Pembangunan Kecamatan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan secaraMusyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif.


Perencanaan KecamatanPerencanaan Kecamatan22//22

Perencanaan KecamatanPerencanaan Kecamatan• Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.• Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun

rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang undanganperaturan perundang-undangan.

• Rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan disusun berdasarkan rencana kerja kecamatandisusun berdasarkan rencana kerja kecamatan.

• Rencana kerja kecamatan disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan.


Pembinaan dan Penga asanPembinaan dan Penga asanPembinaan dan PengawasanPembinaan dan Pengawasan• Setiap tahun pemerintah kabupaten/kota melakukan evaluasi

terhadap kinerja kecamatan yang mencakup:– penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/walikota yang

dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah;daerah;

– penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; danpenyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat– penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.

• Hasil evaluasi disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

• Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.


PendanaanPendanaanPendanaanPendanaan• Pendanaan tugas camat dalam penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan dan pelaksanaan sebagian wewenang bupati/walikota yang dilimpahkan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.



PendahuluanPendahuluanPengertianPengertian Ruang lingkup Maksud Tujuan

Pelayanan Ad i i t i

• Pelayanan bidang i i d

Maksud l

PATEN mempunyai t j t kAdministrasi

Terpadu Kecamatan disingkat PATEN

perizinan; dan• Pelayanan bidang

non perizinan.

penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai

tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepadadisingkat PATEN

adalah penyelenggaraan pelayanan publik

Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul

pelayanan kepada masyarakat.

pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan

menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu dipermohonan

sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam

pelayanan terpadu di kabupaten/kota.

satu tempat.


Kecamatan Sebagai Penyelenggara Kecamatan Sebagai Penyelenggara SSPATEN Harus Memenuhi SyaratPATEN Harus Memenuhi Syarat

• SubstantifSubstantif– Pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota kepada camat, meliputi:

• bidang perizinan; danbid i i• bidang non perizinan.

– Pendelegasian ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.– Pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota dilakukan dengan

memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan.• Administratif

– Standar pelayanan; danStandar pelayanan; dan• jenis pelayanan;• persyaratan pelayanan;

/ d l• proses/prosedur pelayanan;• pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan;• waktu pelayanan; dan biaya pelayanan.p y y p yStandar pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

– Uraian tugas personil kecamatan, diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.


• Persyaratan teknis, meliputi:– sarana prasarana;

• Loket/meja pendaftaran;• Loket/meja pendaftaran;• Tempat pemrosesan berkas;• Tempat pembayaran;• Tempat penyerahan dokumen;• Tempat pengolahan data dan informasi;• Tempat penanganan pengaduan;Tempat penanganan pengaduan;• Tempat piket;• Ruang tunggu; dan• Perangkat pendukung lainnya.

– pelaksana teknis., meliputi:p p• Petugas informasi;• Petugas loket/penerima berkas;• Petugas operator komputer;• Petugas operator komputer;• Petugas pemegang kas; dan• Petugas lain sesuai kebutuhan.


Pejabat Penyelenggara PATENPejabat Penyelenggara PATENPejabat Penyelenggara PATENPejabat Penyelenggara PATEN

Kepala SeksiSekretaris KecamatanCamat

Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan

Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi mempunyai g

penyelenggaraan PATEN; Menyiapkan rencana

penatausahaan administrasi PATEN. Sekretaris Kecamatan

p ytugas melaksanakan teknis pelayanan. Kepala seksi yangMenyiapkan rencana

anggaran dan biaya; Menetapkan pelaksana

teknis; dan

Sekretaris Kecamatan adalah penanggungjawab kesekretariatan/ketataus

Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi bertanggungjawabteknis; dan

Mempertanggungjawab kan kinerja PATEN

/

kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN.S

bertanggungjawab kepada Camat.

kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris Kecamatan bertanggungjawab kepada Camat.


Pembia aan dan PenerimaanPembia aan dan PenerimaanPembiayaan dan PenerimaanPembiayaan dan Penerimaan

Pembiayaany• Biaya penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.• Biaya penyelenggaraan PATEN merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.

PenerimaanDalam hal penyelenggaraan PATEN menghasilkan penerimaan• Dalam hal penyelenggaraan PATEN menghasilkan penerimaan, wajib melakukan penyetoran ke kas daerah.


P bi d PP bi d PPembinaan dan PengawasanPembinaan dan Pengawasan• Pembinaan dan pengawasan mencakup:

– Penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/walikota yang y gg g g p y gdilimpahkan;

– Penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntabel; dan

– Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.H il P bi d di ik l h• Hasil Pembinaan dan pengawasan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri cq Direktur Jenderal yang membidangi pemerintahan umumMenteri cq Direktur Jenderal yang membidangi pemerintahan umum



Kesimp lanKesimp lan1/1/44

KesimpulanKesimpulan• Persoalan ketidakjelasan informasi mengenai prosedur dan

mekanisme pelayanan dan jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh kecamatan serta persoalan ketidakpastian besar tarif biaya pelayanan merupakan persoalan-persoalan yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakatpaling banyak dikeluhkan oleh masyarakat.

• Masyarakat memandang keberadaan kecamatan selama ini sangat berarti sebagai g1. lembaga administratif,2. penyampaian (delivery) pelayanan publik, dan p y p ( y) p y p ,3. tanggap masalah kritis/bencana.

• Kecamatan dipandang sudah berperan cukup baik dalam p g p pmenjalankan ketiga fungsi tersebut.


Kesimp lanKesimp lan22//44

KesimpulanKesimpulan• Ekspektasi masyarakat, kecamatan dapat memainkan peran

sebagai lembaga yang menjalankan program pengentasan kemiskinan, memberikan jaminan keamanan, dan fungsi pelayanan.

• Atribut-atribut yang berkaitan dengan peran dan fungsi kecamatan d l i l h i l ( t k i kidalam menangani permasalahan sosial (pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pemberian jaminan keamanan, pelayanan publik) menduduki peringkat teratas atau dianggap p y p ) p g gg ppenting yang menjadi harapan masyarakat.

• Atribut pengurangan/penghapusan peran dan fungsi kecamatan menjadi atribut yang sangat tidak diharapkan di tingkat lokal atau menduduki peringkat terendah dan merupakan atribut yang paling tidak diinginkan oleh masyarakattidak diinginkan oleh masyarakat.



KesimpulanKesimpulan• Posisi kelembagaan kecamatan sampai saat ini masih sangat

diharapkan keberadaannya serta peran dan fungsinya oleh masyarakat.

• Namun dalam realitasnya di lapangan, fungsi-fungsi kecamatan dij l k l i i di d b l dij l kyang dijalankan selama ini umumnya dipandang belum dijalankan

secara efektif. • Sampai saat ini masing-masing kelembagaan di tingkat kabupaten• Sampai saat ini masing-masing kelembagaan di tingkat kabupaten

(baik pemerintahan daerah maupun dinas-dinas sektoral) memiliki aktivitas yang dialirkan melalui kelembagaan kecamatan dan dinas sektoral di tingkat kecamatan kemudian ke desa-desa.



KesimpulanKesimpulan• Belum efektifnya peran dan fungsi kecamatan selama ini

kemungkinan disebabkan karena masih terbatasnya kewenangan yang diberikan kabupaten kepada kecamatan yang menyebabkan kecamatan “ragu-ragu” untuk melakukan tindakan jika timbul persoalan-persoalan sosial di wilayah kerjanyapersoalan-persoalan sosial di wilayah kerjanya.

• Selain itu sampai saat ini belum ada sinkronisasi aktivitas antara kecamatan dengan kelembagaan lain di tingkat kecamatan (baik g g g (vertikal maupun horizontal).


A h P b K tA h P b K tArah Pengembangan KecamatanArah Pengembangan Kecamatan• Jangka pendek: melalui sinkronisasi aktivitas dan menjadikan

kecamatan sebagai aktor penting dalam manajemen aktivitas tersebut,

• Jangka menengah: menuju penyederhanaan kelembagaan dimana i t h d h l l i t d b l kpemerintah daerah melalui peraturan perundangan yang berlaku

mengefektifkan peran dan fungsi kecamatan. • Jangka panjang: mereduksi peran dan fungsi kecamatan menjadi• Jangka panjang: mereduksi peran dan fungsi kecamatan menjadi

hanya fokus pada satu fungsi saja yaitu fungsi pelayanan publik. Namun disadari bahwa hal ini menyebabkan arena gerak kecamatan menjadi sangat-sangat terbatas, sementara fungsi-fungsi lain menjadi berada di luar arena gerak kecamatan.


65dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com

Education

Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik