Seminar Keuangan Publik

KEBIJAKAN FISKAL

1. Andriyansyah Kurniawan Afdal (4)2. Elizabeth Carolina Tri N (11)3. Made Rahayu Indrayani (18)4. Septian Wildan Mujaddid (25)

Sekolah Tinggi Akuntansi NegaraDiploma IV – Kelas 8B BPKPOktober 2013

A. PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter saling berpengaruh satu sama lain

dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Jika kebijakan moneter

dipengaruhi beberapa variabel utama antara lain suku bunga, pertumbuhan

ekonomi (Gross Domestic Product/GDP), inflasi, dan kurs valuta asing, maka

dalam kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax)

dan pengeluaran pemerintah (goverment expenditure). Membahas mengenai

kebijakan fiskal dan kebijakan moneter tentu berkaitan erat dengan kegiatan

perekonomian empat sektor. Keempat sektor ini memiliki hubungan interaksi

masing-masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran. Keempat

sektor tersebut adalah (1) sektor rumah tangga; (2) sektor perusahaan;

(3) sektor pemerintah dan (4) sektor internasional/luar negeri.

B. PENGERTIAN KEBIJAKAN FISKAL

Terdapat beberapa pengertian tentang kebijakan fiskal yang dapat kita temui.

Definisi yang paling populer menyebutkan bahwa kebijakan fiskal adalah

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana

dan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya

tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Singkatnya, kebijakan

fiskal adalah kebjakan pemerintah yang terkait dengan penerimaan atau

pengeluaran negara.

Samuel dan Nordhaus mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai proses

pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan

fluktuasi siklus bisnis, dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi,

penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan

berubah-ubah.

Sementara menurut Tulus TH Tambunan, kebijakan fiskal memiliki dua prioritas,

priotitas pertama adalah mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja

Negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya – defisit APBN terjadi

apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya – serta prioritas

kedua untuk mengatasi stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan

pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja dan neraca

pembayaran.

Sedangkan menurut Nopirin, kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran

pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta

susunan permintaan agregat. Indikator yang biasa dipakai adalah budget defisit

yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran transfer)

dengan penerimaan terutama dari pajak.

Pengertian lainnya menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan

ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih

baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dari sisi

pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada

ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan

meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Sebaliknya

kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan

output industri secara umum.

Berdasarkan dari beberapa teori dan pendapat ahli di atas dapat kita simpulkan

bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh

pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi

perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber

penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.

Tentu di luar beberapa pendapat di atas masih dapat kita temui berbagai definisi

lain tentang kebijakan fiskal, namun demikian konsep yang harus kita pahami

adalah bahwa kebijakan fiskal meliputi suatu kebijakan ekonomi dalam rangka

mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui

penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

C. TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan fiskal adalah

stabilitas ekonomi yang lebih mantap. Artinya secara nasional laju pertumbuhan

ekonomi yang layak tetap dapat dipertahankan tanpa adanya angka

pengangguran yang signifikan serta tetap menjaga stabilitas harga.

Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan

kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan harga-

harga secara umum. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan

memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah

(Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat

mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) serta tingkat kesempatan kerja

(N).

Kebijakan fiskal juga merupakan salah satu paket tindakan pemerintah di bidang

pengeluaran dan penerimaan keuangan negara. Dengan kata lain kebijakan

fiskal mengusahakan peningkatan penerimaan pemerintah dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran

dan penerimaan pemerintah. Pencegahan timbulnya pengangguran merupakan

tujuan yang paling utama dari kebijakan fiskal karena perekonomian suatu

negara dapat mencapai laju pertumbuhan yang dikehendaki melalui tingkat

penggunaan tenaga kerja penuh (full employment). Full employment dapat

diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan seluruh angkatan kerja

memperoleh pekerjaan. Kondisi ini dapat terwujud bila pemerintah mampu

menambah lapangan kerja melalui berbagai kebijakan sehingga dapat

menampung seluruh tenaga kerja yang tersedia. Kebijakan yang dilakukan

pemerintah untuk mencapai kondisi full employment antara lain dengan

mengundang investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dari dalam negeri,

pemerintah menambah pengeluaran untuk membuka lapangan kerja padat

karya melalui proyek-proyek pembangunan infrastruktur fisik. Sementara di

bidang moneter, bank sentral dapat menerbitkan regulasi yang memudahkan

pengajuan kredit usaha dan penentuan suku bunga yang kondusif bagi dunia

usaha.

D. DEFLASI vs INFLASI

Kondisi penurunan yang tajam dari harga-harga umum (deflasi) dalam jangka

panjang dapat memicu timbulnya pengangguran karena sektor usaha swasta

akan kehilangan potensi untuk mendapat keuntungan. Sebaliknya, kondisi

harga-harga umum yang meningkat terus (inflasi) juga mempunyai akibat yang

tidak baik bagi perekonomian. Karena penghasilan yang diterima oleh

masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harganya terus

naik. Inflasi yang berkepanjangan akan melemahkan perekonomian karena para

memilik modal akan beralih dari investasi produktif ke investasi dalam bentuk

barang-barang tahan lama seperti rumah, tanah, dan gedung karena hal ini lebih

menguntungkan daripada investasi produktif.

Kedua kondisi tersebut tidak baik bagi iklim makroekonomi suatu negara, oleh

karenanya untuk mengatasi kondisi deflasi maupun inflasi dilaksanakan

kebijakan fiskal sebagai berikut :

a) Mengubah Pengeluaran Pemerintah.

Dalam kondisi inflasi, uang yang beredar melebihi dari yang diperlukan

dalam perekonomian. Untuk itu pemerintah mengurangi pengeluaran

sehingga mengakibatkan tabungan (pendapatan lebih besar daripada

pengeluaran).

b) Mengubah Tingkat Pajak.

Menaikkan tarif pajak pendapatan masyarakat sehingga mengakibatkan

turunnya tingkat konsumsi masyarakat.

c) Pinjaman Paksa.

Pemerintah memotong gaji pegawai negeri sebagai pinjaman pemerintah

untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.

E. INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL

Instrumen kebijakan fiskal yang paling utama adalah penerimaan dan

pengeluaran pemerintah. Pajak merupakan komponen penting dalam

menentukan kondisi makroekonomi suatu negara. Mengubah tarif pajak yang

berlaku akan berpengaruh pada ekonomi, jika pajak diturunkan maka

kemampuan/daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat

meningkatkan jumlah output. Sebaliknya kenaikan tarif pajak akan menurunkan

daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Diantara

beberapa pilihan instrumen kebijakan fiskal yang lazim dilakukan pemerintah

dalam menjaga stabilitas ekonomi makro antara lain:

a) Menaikkan atau menurunkan pajak rumah tangga

b) Mengatur pengeluaran pemerintah untuk pengusaha tertentu

c) Memberikan rangsangan fiskal (insentif atau subsidi) pada pengusaha

tertentu

F. HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN FISKAL DAN APBN

Dalam pengertian umum disebutkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan

yang dilaksanakan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Benarkah

kebijakan di bidang perpajakan sebagai sumber utama pendapatan negara yang

tercantum di dalam APBN ? Pada bagian selanjutnya kita akan meneliti apakah

pengaruh dari suatu kebijaksanaan fiskal yang dicerminkan oleh suatu struktur

APBN tertentu terhadap perekonomian. Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap

perekonomian dapat dianalisis dalam dua tahap yang berurutan yaitu

bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan ke dalam APBN serta

bagaimana APBN tersebut dapat mempengaruhi perekonomian.

Menerjemahkan kebijakan fiskal ke dalam APBN artinya dalam mengelola

sumber pendapatan – terutama pajak dan bea – pemerintah menyatakan

kemampuan mengumpulkan pendapatan untuk digunakan mengelola

pemerintahan dalam anggaran pendapatan serta janji/komitmen pemerintah

menjalankan pemerintahan dan pembangunan dalam anggaran belanja.

APBN mempunyai dua sisi, sisi yang mencatat pengeluaran dan sisi yang

mencatat penerimaan. Sisi pengeluaran mencatat semua kegiatan pemerintah

yang memerlukan uang untuk pelaksanaannya. Dalam prakteknya, pos-pos

yang tercantum sangat beraneka ragam dan mencerminkan apa yang ingin

dilaksanakan pemerintah dalam programnya. Sebagai contoh program

pemerintah dapat berupa kegiatan yang mengakibatkan adanya pengeluaran

untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal maupun transfer

serta berbagai pengeluaran lainnya.

Semua pos pada sisi pengeluaran tersebut memerlukan dana untuk

melaksanakannya. Sehingga diperlukan suatu objek untuk memperoleh

penerimaan negara guna melakukan pembayaran pengeluaran tersebut. Sisi

penerimaan menunjukkan dari mana dana yang diperlukan tersebut diperoleh.

Ada empat sumber utama untuk memperoleh dana yaitu dari pajak, pinjaman

bank sentral, pinjaman dalam negeri serta pinjaman luar negeri.

G. JENIS PEMBIAYAAN DALAM KEBIJAKAN FISKAL

Banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kelesuan

ekonomi negara. Dewasa ini pemerintah mengadakan deregulasi dan

debirokratisasi di berbagai bidang dengan tujuan memperbaiki keadaan

ekonomi agar tercapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kebijakan deregulasi

dan debirokratisasi merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Secara

umum kebijakan fiskal dapat ditempuh dengan empat jenis pembiayaan, yaitu

sebagai berikut:

1. Pembiayaan Fungsional (functional finance)

Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional (functional finance), adalah

kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai

akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk

meningkatkan kesempatan kerja. Pembiayaan pengeuaran pemerintah

ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap

pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan

kesempatan kerja (employement). Penerimaan pemerintah dari sektor pajak

bukan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah tetapi bertujuan

untuk mengatur pengeluaran pihak swasta. Oleh karena itu dalam hal terjadi

pengangguran, penerimaan pajak tidak terlalu diperlukan. Sedangkan untuk

menekan inflasi diatasi dengan kebijakan pinjaman. Jika sektor pajak dan

pinjaman tidak berhasil, tindakan lain yang dapat dilakukan pemerintah

adalah mencetak uang. Jadi dalam hal ini sektor pajak dengan pengeluaran

pemerintah menjadi satu hal yang terpisah.

2. Pengelolaan Anggaran (the finance budget approach)

Kebijakan pengelolaan anggaran (the finance budget approach), adalah

kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan

pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap. Penerimaan dan

pengeluaran pemerintah dari perpajakan dan pinjaman adalah satu paket

yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menciptakan kestabilan ekonomi.

Kemudian dalam pengelolaan anggaran dibutuhkan anggaran berimbang

dengan perumusan jika terjadi depresi, maka ditempuh anggaran defisit. Jika

terjadi inflasi maka ditempuh anggaran surplus.

3. Stabilisasi Anggaran Otomatis (the stabilizing budget)

Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget), adalah

kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya

biaya dan manfaat dari berbagai program. Tujuan kebijakan ini adalah agar

terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah. Dalam stabilisasi

anggaran ini, diharapkan terdapat keeimbangan antara penerimaan dan

pengeluaran tanpa campur tangan pemerintah yang disengaja. Dengan

stabilisasi anggaran ini, pengeluaran pemerintah lebih ditekan pada asas

manfaat dan biaya relatif dari berbagi program. Pajak ditetapkan sedemikian

rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja

penuh.

4. Anggaran Belanja Seimbang

Cara yang diberlakukan dalam hal ini adalah anggaran yang disesuaikan

dengan keadaan (managed budget). Tujuannya adalah tercapainya anggaran

berimbang dalam jangka panjang. Dalam keadaan terpaksa, seperti ketika

terjadi ketidakstabilan ekonomi, ditempuh anggaran defisit. Sedangkan pada

masa inflasi ditempuh anggaran surplus.

Kebijakan/Politik Anggaran

Kebijakan anggaran atau biasa disebut politik anggaran lazim digunakan

pemerintah suatu negara dalam menjalankan kebijakan fiskal. Kebijakan

masing-masing negara bisa berbeda tergantung pada keadaan dan arahyang

akan dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya. Berikut

adalah macam-macam anggaran yang biasa ditempuh beberapa negara

dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran, antara lain:

Anggaran Berimbang (Balanced Budget)

Anggaran berimbang terjadi bilamana pemerintah menetapkan

pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran

berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan

disiplin anggaran karena pengeluaran tidak boleh dilaksanakan melebihi

penerimaan.

Pada anggaran berimbang, diusahakan agar pengeluaran (belanja) dan

pendapatan atau penerimaan sama. Keadaan seperti ini dapat

menstabilkan ekonomi dan anggaran. Dalam hal ini, pengeluaran

disesuaikan dengan kemampuan keuangan suatu negara.

Fokus kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan

menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan

jumlah uang yang beredar. Jadi topik utama kebijakan fiskal adalah

pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak serta

pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi hal-hal seperti permintaan

agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya serta

distribusi pendapatan. Kebijakan ini kurang lebih serupa dengan kebijakan

moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal

menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif

Pada anggaran surplus, tidak semua penerimaan dibelanjakan, sehingga

terdapat tabungan pemerintah. Asas ini tepat digunakan jika keadaan

ekonomi sedang mengalami inflasi. Pendekatan dalam anggaran surplus

adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukan lebih besar

daripada pengeluarannya. Politik anggaran surplus dilaksanakan ketika

perekonomian pada kondisi ekspansi yang mulai memanas (overheating)

untuk menurunkan tekanan permintaan.

Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif

Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat

pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus

pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan

ekonomi sedang dalam kondisi resesi.

Pada anggaran defisit, anggaran disusun sedemikian rupa sehingga

pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Anggaran defisit dapat

memicu inflasi karena untuk menutup defisit harus dilakukan dengan

mengajukan pinjaman/ utang LN atau mencetak uang.

H. JENIS KEBIJAKAN FISKAL

1. Kebijakan Fiskal yang Disengaja (discretionary)

Kebijakan fiskal yang disengaja adalah kebijakan yang dilakukan oleh

pemerintah untuk menanggulangi tingkat naik turunnya kegiatan ekonomi

dari waktu ke waktu (gelombang konjungtur), dengan memanipulasi

anggaran belanja secara sengaja, baik melalui pengubahan perpajkaan

atau pengubahan pengeluaran pemerintah. Dengan usaha ini dapat

terlihat seberapa jauh peranan pemerintah dalam melakukan campur

tangannya dalam pengaturan jalannya roda perekonomian.

2. Kebijakan Fiskal Pasif (automatic stabilizers atau built-in stabilizer)

Kebijakan pasif adalah kebijakan yang erat kaitannya dengan penerapan

berbagai pajak. Dalam realitaya sebagian besar dari pajak-pajak yang

dikenakan pada masyarakat, baik langsung maupun tak langsung,

berhubungan erat dengan tingginya arus pendapatan nasional. Semakin

tingi arus pendapatan nasional, semakin tinggi pula penerimanan yang

diperoleh dari sektor pajak, baik langsung maupun tak langsung. Pajak

pendapatan, pajak perseroan, pajak kekayaan dan sebagainya adalah

pajak langsung yang jelas sekali berhubungandengan tingkat pendapatan

negara.

Dari sudut ekonomi makro, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua

macam yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif.

1) Kebijakan fiskal ekspansif, adalah kebijakan menaikkan belanja negara

dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini untuk meningkatkan

daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal ini dilakukan pada saat

perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi

2) Kebijakan fiskal kontraktif, adalah kebijakan untuk menurunkan belanja

negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk

menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.

I. PRAKTIK KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA

Dalam mengatur perekonomian, pemerintah membuat suatu daftar anggaran

yang disebut APBN, yang memuat sumber penerimaan dan jenis-jenis

pengeluaran negara untuk pembayaran. Agar terjadi keseimbangan antara

jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran, pemerintah melaksanakan

kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah dalam memengaruhi

perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan dalam APBN.

Penerimaan dan pengeluaran pemerintah merupakan faktor yang

memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Perlu diketahui dalam

banyak hal bahwa rumah tangga negara tidak sama dengan rumah tangga

keluarga. Pada rumah tangga keluarga, jika penerimaan semakin menurun

maka tindakan yang akan dilakukan adalah menekan pengeluaran. Tindakan

demikian dapat menyelamatkan kemunduran ekonomi rumah tangga

keluarga.

Sebaliknya dalam rumah tangga negara, penurunan penerimaan tidak dapat

selalu diatasi dengan penurunan pengeluaran. Jika pengeluaran yang

ditekan, maka kegiatan ekonomi akan menjadi lesu karena rumah tangga

negara berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Salah satu dampak

kelesuan ekonomi yaitu akan terjadinya pengangguran yang kemudian akan

mengakibatkan tingkat penerimaan negara menjadi menurun.

Adapun tindakan yang akan diambil oleh pemerintah adalah mengatur

pengeluaran agar pengeluaran tersebut berdampak positif pada perbaikan

ekonomi. Tindakan memperbaiki ekonomi juga dapat ditempuh dengan usaha

menaikkan pendapatan. Pemerintah merupakan faktor determinan (yang

menentukan) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah memiliki perangkat-perangkat kebijakan yang dapat digunakan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tindakan-tindakan dalam

mengatur pengeluaran dan penerimaan negara disebut sebagai tindakan

fiskal. Sehingga kebijakan fiskal dapat disebut sebagai kebijakan

penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk

memperbaiki keadaan ekonomi.

Praktik yang umum dalam penerapan kebijakan fiskal adalah ketika

perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah mengurangi kelebihan

permintaan masyarakat dengan cara menekan pembelanjaan (consumption)

melalui peningkatan tarif pajak dan bea agar tercipta kestabilan lagi. Cara

demikian disebut dengan pengelolaan anggaran

Contoh :

Pemberitaan di media massa mengenai kenaikan harga bahan bakar

minyak (BBM) sudah sering terjadi. Harga BBM dari waktu ke waktu

senantiasa naik. Apa pengaruh kenaikan harga BBM ini terhadap

keuangan negara? Apakah diuntungkan atau dirugikan? Sebagai negara

penghasil minyak bumi tentu akan diuntungkan dengan adanya kenaikan

harga minyak bumi di dunia. Namun, kenyataannya negara tetap

dirugikan dengan adanya kenaikan harga tersebut. Mengapa? Karena

jumlah konsumsi minyak dalam negeri lebih besar daripada jumlah yang

diproduksi sehingga negara harus mengimpor untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi dalam negeri. Di satu sisi, harga BBM di dalam

negeri lebih rendah dibanding harga di pasar internasional. Ini karena

adanya subsidi BBM. Subsidi merupakan pengeluaran pemerintah.

Sehingga kenaikan harga minyak bumi justru akan meningkatkan

pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM. Tingginya subsidi yang

harus dibayarkan akan membebani APBN. Kemudian, apa yang

dilakukan pemerintah untuk menekan pengeluaran subsidi tersebut, agar

keuangan negara (APBN) tetap aman? Pemerintah perlu mengubah

pengeluaran dan penerimaan dalam APBN untuk menyesuaikan dengan

kondisi pada waktu itu. Kebijakan yang dilakukan dengan cara mengubah

pengeluaran dan penerimaan negara yang bertujuan untuk menciptakan

stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta

keadilan dalam distribusi pendapatan yang kita kenal dengan kebijakan

fiskal atau politik fiskal.

Isu selanjutnya yang sedang marak adalah BLSM (Bantuan Langsung

Sementara Masyarakat) atau BLT (Bantuan Langsung Tunai). Banyak

orang melihat BLSM/BLT hanya bantuan pemberian uang tunai kepada

orang yang kurang mampu. sebenarnya di balik itu ada tujuan khusus

dari pemerintah secara makroekonomi. BLT diharapkan mampu

meningkatkan pendapatan masyarakat secara agregat. Dengan adanya

peningkatan pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat juga

meningkat. Dengan demikian maka permintaan dari masyarakat juga

meningkat. Sehingga dampak selanjutnya adalah meningkatnya

permintaan dari masyarakat yang mendorong produksi sehingga pada

akhirnya diharapkan akan dapat memperbaiki kondisi perekonomian

Indonesia.

Contoh lain dari kebijakan fiskal adalah proyek-proyek yang diadakan

oleh pemerintah. Katakanlah pemerintah mengadakan proyek

membangun jalan raya. Dalam proyek ini pemerintah membutuhkan

buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya. dengan kata lain proyek

ini menyerap SDM sebagai tenaga kerja. hal ini membuat pendapatan

orang yang bekerja di situ bertambah. dengan bertambahnya pendapatan

mereka akan terjadi efek yang sama dengan BLT tadi.

Kebijakan fiskal juga dapat berupa kustomisasi APBN oleh pemerintah.

Misalnya melalui deficit financing. Deficit financing atau anggaran defisit

adalah anggaran yang menetapkan pengeluaran lebih besar

dibandingkan penerimaan. Deficit Financing dapat dilakukan dengan

berbagai cara. Dulunya Orde Lama pernah menerapkannya dengan cara

memperbanyak utang dengan meminjam dari Bank Indonesia. Dampak

lanjutan yang terjadi kemudian adalah inflasi besar-besaran (hyper

inflation) karena uang yang beredar di masyarakat sangat banyak.

Sehingga untuk menutup anggaran yang defisit dipinjamlah uang dari

rakyat. Sayangnya, rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk memberi

pinjaman pada pemerintah. akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam

uang dari luar negeri.

J. STUDI KASUS : KEBIJAKAN FISKAL RRC MENDUKUNG INDUSTRI LOKAL

Menurut Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Indonesia harus

mencontoh China dalam perlindungan dan keberpihakan terhadap

pengusahanya. Tidak mengherankan jika China bisa menguasai pertumbuhan

ekonomi dunia terutama tekstil. China yang sukses membangun industri dalam

negerinya dengan menerapkan konsep China Incorporated. Dalam konsep

tersebut, pemerintah dan pengusaha memiliki tindakan yang sama untuk

mengembangkan pertumbuhan ekonominya. Ini berarti, setiap kebijakan yang

dikeluarkan seiring dengan keinginan dan kebutuhan para pengusaha.

Pemerintah China mengeluarkan kebijakan yang membantu pengusaha

menekan biaya produksinya agar barang-barang mereka bisa bersaing di pasar

internasional.

Saat ini pemerintah China memberlakukan kebijakan fiskal berupa

pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 13,5 persen dari nilai

ekspor yang dilakukan pengusaha. Kondisi sebaliknya justru terjadi di Indonesia.

Pengusaha justru diperberat dengan banyak aturan dan pajak. Berdasarkan

kenyataan ini maka tidak heran jika barang-barang China sekarang bisa

menguasai dunia. Untuk produk tekstil dan produk tekstil (TPT) saja saat ini nilai

ekspor China sudah mencapai US$300 miliar per tahun dengan market share

mencapai 38 persen. Jumlah tersebut tentu tidak sebanding dengan nilai ekspor

TPT Indonesia yang hanya mencapai US$ 13 miliar.

K. STUDI KASUS: KEBIJAKAN FISKAL DI ERA KRISIS EKONOMI 1998

Pemerintah RI pernah menghadapi krisis moneter yang selanjutnya merembet

ke krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997-1998. Kebijakan yang diambil

pemerintah – sebagaimana disarikan dari paparan Menko Bidang Ekonomi,

Keuangan dan Industri (Ekuin) yang menjabat saat itu yaitu Ginandjar

Kartasasmita dapat diperoleh gambaran mengenai langkah yang diambil

pemerintah periode tersebut dalam mengatasi krisis sbb:

Kebijaksanaan ekonomi makro dalam upaya menekan laju inflasi dan

memperkuat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing adalah melalui

kebijaksanaan moneter yang ketat disertai anggaran berimbang, dengan

membatasi defisit anggaran sampai pada tingkat yang dapat diimbangi dengan

tambahan dana dari luar negeri.

Kebijaksanaan moneter yang ketat dengan tingkat bunga yang tinggi selain

dimaksudkan untuk menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah

terhadap valuta asing, dengan menahan naiknya permintaan agregat, juga

untuk mendorong masyarakat meningkatkan tabungan di sektor perbankan.

Meskipun demikian pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa tingkat bunga

tinggi dapat menjadi salah satu faktor terpenting yang akan berdampak negatif

terhadap kegiatan ekonomi atau bersifat kontraktif terhadap perkembangan

PDB. Oleh karena itu tingkat bunga yang tinggi tidak akan selamanya

dipertahankan, tetapi secara bertahap akan diturunkan pada tingkat yang wajar

seiring dengan menurunnya laju inflasi

menyehatkan sistem perbankan dan memulihkan kepercayaan masyarakat

terhadap keberadaan lembaga perbankan;

merestrukturisasi hutang luar negeri;

mereformasi struktural di sektor riil; dan

mendorong ekspor.

Kebijaksanaan ekonomi mikro yang ditempuh pemerintah, ditujukan untuk

mengurangi dampak negatif dari krisis ekonomi terhadap kelompok penduduk

berpendapatan rendah, untuk menekan pengangguran dan menjaga

keberlangsungan ekonomi sbb:

Jaring Pengaman Sosial, meliputi program penyediaan kebutuhan pokok

dengan harga terjangkau, mempertahankan tingkat pelayanan pendidikan

dan kesehatan pada tingkat sebelum krisis serta penanganan pengangguran

Penyehatan Sistem Perbankan

program peningkatan permodalan, penyempurnaan peraturan perundang-

undangan, antara lain, mencakup:

a) perizinan bank yang semula merupakan wewenang Departemen Keuangan

dialihkan kepada Bank Indonesia.

b) investor asing diberikan kesempatan yang lebih besar untuk menjadi

pemegang saham bank.

c) rahasia bank yang semula mencakup sisi aktiva dan pasiva diubah menjadi

hanya mencakup nasabah penyimpan dan simpanannya

d) penyempurnaan dan penegakkan ketentuan kehati-hatian

e) Bank-bank diwajibkan untuk menyediakan modal minimum (Capital

Adequacy Ratio) sebesar 4% pada akhir tahun 1998, 8% pada akhir tahun

1999, dan 10% pada akhir tahun 2000, sebagaimana telah diumumkan

pemerintah pada bulan Juni 1998.