Partai politik dan pemilu merupakan bagian dari lembaga dan instrumen demokrasi.

Titik temu antara keduanya terletak pada peran dan fungsinya dalam merekrut dan mendudukkan seseorang dalam jabatan-jabatan publik secara demokratis.

Partai politik adalah suatu kelompok yg terorganisir yg anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yg sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik—(biasanya) dg cara konstitusionil—untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Budiardjo, 2001: 160).

Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adl sekelompok manusia yg terorganisir secara stabil dg tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yg bersifat idiil maupun materiil (Budiardjo, 2001: 161).

Partai politik adalah sekelompok warga negara yg sedikit banyak terorganisir, yg bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yg—dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih—bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka (R.H. Soltau).

Partai politik adl organisasi dari aktivis-aktivis politik yg berusaha utk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yg mempunyai pandangan yg berbeda (Sigmund Neumann).

1. Sarana komunikasi politik;2. Sarana sosialisasi politik;3. Sarana rekrutmen politik;4. Sarana pengatur konflik;5. Sarana partisipasi politik;6. Sarana pemadu kepentingan;7. Sarana kontrol politik.

Kategori partai politik dapat dilakukan dengan pelbagai cara, misalnya berdasarkan:

1. Komposisi dan fungsi anggota;2. Basis sosial dan tujuan;3. Sistem kepartaian;4. Jarak ideologi

1. Partai massa atau lindungan (patronage), yaitu partai politik yg mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dg cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan, dan kesatuan nasional dapat dipelihara, tetapi juga masyarakat dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu.

2. Partai kader, ialah suatu partai yg mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Contoh partai Nazi di Jerman dan Partai-partai Komunis.

Berdasarkan basis sosialnya partai politik dibagi menjadi 4 tipe:1. Parpol yg beranggotakan lapisan² sosial dlm

masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan bawah.

2. Parpol yg anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, dan pengusaha;

3. Parpol yg anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Katolik, Hindu, dsb.

4. Parpol yg anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, sepertu suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu.

Berdasarkan tujuannya, partai politik dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Partai perwakilan kelompok. Contohnya Barisan Nasional di Malaysia.

2. Partai pembinaan bangsa. Contohnya Partai Aksi Rakyat di Singapura.

3. Partai mobilisasi. Contohnya Partai Komunis.

Maurice Duverger menggolongkan sistem kepartaian menjadi tiga, yaitu:

1. Sistem partai tunggal:a. Totaliter (Contoh: Partai Komunis dan Fasis);b. Otoriter (Contoh: Partai Aksi Rakyat di Singapura)c. Dominan (Contoh: LDP di Jepang).

2. Sistem dwipartai:3. Sistem banyak partai

Giovanni Sartori mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi tiga yaitu:

1. Pluralisme sederhana. Contoh: di AS2. Pluralisme moderat. Contoh di Belanda3. Pluralisme ekstrim. Contoh di Italia

Sistem Partai Kutub Polaritas Arah

Pluralisme sederhana

Pluralisem Moderat

Pluralisem Ekstrim

Bipolar

Bipolar

Multipolar

Tidak ada

Kecil

Besar

Sentripetal

Sentripetal

Sentrifugal

Pengertian dari BIPOLAR ialah kegiatan aktual sistem kepartaian yang bertumpu kepada dua kutub, meski jumlah partai lebih dari dua atau multi partai, sebab sistem kepartaian ini tidaklah memiliki perbedaan ideologi yang tajam.

Pengertian dari MULTIPOLAR ialah sistem partai yang bertumpu pada lebih dari dua kutub yang biasanya terdiri atas lebih dari dua partai dan diantara kutub-kutub tersebut terdapat perbedaan ideologi yang tajam.

POLARISASI BESAR, ialah jarak ideologi diantara kutub-kutub sangat jauh (berjarak), sebagai misal: satu berideologi kiri (komunisme), yang lain berideologi kanan (kapitalisme). Terdapatnya polarisasi yang besar ini menjadi indikator memperlihatkan ketiadaannya konsensus dasar tentang asas dan tujuan masyarakat dan negara yang akan dituju.

Arah SENTRIPETAL maksudnya partai menuju ke pusat atau ke integrasi nasional.

Arah SENTRIFUGAL apabila perilaku politik partai menjauhi pusat atau hendak mengembangkan sistem tersendiri

Pemilu adalah mekanisme untuk merekrut dan menempatkan anggota masyarakat ke dalam jabatan-jabatan publik melalui pemilihan yg dilaksanakan oleh suatu lembaga pemilihan.

PARPOL PEMILU JABATAN² PUBLIKMASYARAKAT

Presiden; Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

Anggota Parlemen, dll.

1. Single-member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut sistem distrik).

2. Multi-member constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan proportional representative atau sistem perwakilan berimbang)

Kelemahan Sistem Distrik:1. Kurang memperhatikan partai-partai kecil dari

golongan minoritas2. Cenderung mengabaikan suara rakyat yang

memilih calon yang kalah.3. Dapat timbul kecenderungan bahwa wakil rakyat

yang bersangkutan akan lebih memperhatikan kepentingan rakyat pemilih di distrik yang bersangkutan daripada kepentingan nasional yang lebih luas.

4. Dalam masyarakat yang heterogen atas dasar ras, suku dan agama, sistem ini dianggap kurang efektif.

Kelebihan Sistem Distrik:1. Wakil rakyat terpilih dikenal dengan baik oleh

penduduk distrik bersangkutan;2. Mendorong kearah integrasi kepartaian karena kursi

yang diperebutkan dalam setiap distrik adalah satu, di mana hal ini dapat mendorong kerjasama antarpartai lewat mekanisme stembus accord;

3. Mendorong penyederhanaan partai secara alamiah;4. Suatu partai lebih mudah untuk mencapai suara

mayoritas dalam parlemen sehingga tidak perlu berkoalisi yang sering menimbulkan persoalan stabilitas politik;

5. Dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan semua potensi keragaman kultural (ras, etnis), keragaman anutan agama, tingkat sosial-ekonomi dan sebagainya dalam masyarakat;

6. Lebih sederhana dan murah;7. Kedudukan individu wakil rakyat relatif lebih

mandiri dan tidak terlalu terikat dengan partai politik yang bersangkutan.

Sistem proporsional secara garis besar terbagi dua, yaitu:

1. Sistem proporsional dengan stelsel daftar terbuka;

2. Sistem proporsional dengan stelsel daftar tertutup, seperti dalam pemilu 1999 (ada mekanisme stembus accord).

1. Mempermudah fragmentasi kepartaian;2. Kurang mendorong partai-partai untuk bekerja sama

dan berintegrasi satu sama lain;3. Kedudukan pimpinan partai cenderung sangat

dominan dalam menentukan daftar calon;4. Wakil rakyat cenderung kurang akrab dengan

pemilihnya;5. Biasanya partai mengalami kesulitan dalam

memperoleh suara mayoritas dalam parlemen. Hal ini kemudian cenderung mendorong koalisi yang biasanya dapat menimbulkan instabilitas politik.

1. Tidak ada suara yang hilang. Semua suara pemilih dianggap berharga karena asas satu orang satu suara (one man one vote) dilaksanakan secara penuh;

2. Semua suara yang diperebutkan sebanding dengan jumlah kursi yang diperoleh partai di parlemen;

3. Tidak terdapat distorsi dalam penghitungan suara seperti dalam sistem distrik.