Penggunaan Instrumen Hukum Pencucian Uang dalam Menjerat Pelaku Kejahatan Kehutanan

1

Penggunaan Instrumen Hukum Pencucian Uang

dalam Menjerat Pelaku Kejahatan Kehutanan

Prof. Gunadi

Disampaikan pada Seminar Upaya Penegakan Hukum Terpadu

dalam Memberantas Pembalakan Liar

Jakarta, 29 Juni 2010

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

2

PARADIGMA BARU

Menghilangkan motivasi pelaku kejahatan

Hasil kejahatan as “Blood of the Crime”

Harta kekayaan adalah titik terlemah dari rantai kejahatan

Efektivitas penegakan hukum/pencegahan tindak pidana (menambah

sanksi/penghukuman).

Kesulitan membuktikan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban aktor

intelektual kejahatan diatasi dengan menelusuri harta kekayaan hasil

kejahatan (“follow the money”).

Lebih adil dan lebih jauh jangkauannya.

Follow the Money

3

PROSES PENCUCIAN UANG

PlacementPenempatan hasil kejahatan dalam sistem keuangan

LayeringMemindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuanganyang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usuldana

IntegrationMengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehinggadapat digunakan dengan aman

4

Predicate Crimes

1. Korupsi2. Penyuapan3. Penyelundupan barang4. Penyelundupan tenaga kerja5. Penyelundupan imigran6. Perbankan7. Pasar Modal8. Asuransi9. Narkotika10. psikotropika11. Perdagangan manusia12. Perdgn. Senjata gelap13. Penculikan14. Terorisme 15. Pencurian

16. Penggelapan

17. Penipuan

18. Pemalsuan uang

19. Perjudian

20. Prostitusi

21. Perpajakan

22. Kehutanan

23. Lingkungan hidup

24. Kelautan

25. Tindak pidana lain dengan

ancaman pidana penjara

lebih dari 4 tahun

5

Terobosan Hukum dalam UU TPPU

• Rahasia Jabatan (Pasal 10 A, 17 A)

• Pengecualian Kerahasiaan Bank (Pasal 33)

• Perluasan Alat Bukti (Pasal 38)

• Beban Pembuktian Terbalik (shifting of burden of proof) (Pasal 35)

• Penetapan In Absensia (Pasal 36)

• Perampasan harta (Pasal 37)

• Perlindungan Saksi dan Pelapor (Pasal 15, Pasal 40-43)

• Mutual Legal Assistance (Pasal 44 dan 44A)

6

Delik TPPU

• AKTIF (Psl. 3)

• PASIF (Pasl. 6)

7

Tantangan

• Memerlukan kemauan politik yang kuat dalam

memberantas pencucian uang terkait illegal

logging,

• APG mencatat bahwa terdapat resiko PEPs

(politically exposed persons) PEPs menentang

penyidikan terhadap para regulator dan aparat

penegak hukum korup yang terlibat dalam

industri kayu ilegal.

8

Contoh Kasus :

• Selama periode 2004 – 2005, pejabat tinggi di dinas kehutanandaerah, Tn. X, menerima transfer dana dari beberapaperusahaan kayu dengan jumlah total Rp 30 – 100 juta.Diindikasikan perusahaan-perusahaan tersebut menjalankanpraktik pembalakan liar (illegal logging) di Pulau P. Oleh sebabitu, guna melindungi usaha pembalakan kayu ilegal mereka danuntuk memperoleh SKSHH, mereka secara rutinmembayarkan uang suap kepada Tn. X. Berdasarkan datatransaksi kartu kredit Tn. X, diketahui bahwa secara rutin ybsmelakukan transaksi di sebuah toko perhiasan dan beberapakali melakukan perjalanan ke luar negeri.

9

• Ny. A dan Tn. B membuka tujuh rekening baru di Bank Ppada bulan Agustus 2001. Ny. A menunjuk secara resmi Tn.B dan seorang WNA (Tn. C) untuk menarik uang darirekeningnya kapanpun mereka membutuhkan. Tn. B danTn. C dikenal sebagai eksportir kayu ke Singapura danMalaysia. Dari 2001 – 2004, mereka menerima transfer danadengan total jumlah 11 juta USD dari beberapa perusahaankayu di Singapura dan Malaysia. Tn. B dan Tn. Cmemperoleh kayu gelondongan dari Papua dan KalimantanTimur. Guna menghindari deteksi dan penyitaan olehpejabat pemerintah daerah, Tn. B secara berkalamengirimkan uang ke rekening pribadi pejabat kehutanandan penegak hukum untuk menghindari penindakanapgakum.

10

Beberapa Indikator “Red Flags”

• Kekayaan pejabat pemerintah tertentu yang tidak dapat dijelaskan (diindikasikan oleh pembelian barang-barang bernilai tinggi, misalnya kendaraan mewah) dapat dijadikan sebagai red flag untuk tindak pidana penyuapan terhadap pejabat yang terlibat.

• Transaksi perdagangan untuk membiayai usaha perkayuan (ekstraksi, pengapalan, penggergajian, dll) ke negara dengan resiko tinggi – yakni dimana tidak adanya operasi konsesi hutan yang sah menurut hukum.

• Sebagai contoh, di Kamboja tidak ada konsensi yang legal untuk penebangan dan atau eksploitasi hutan secara komersil oleh perusahaan asing.

• Pernyataan palsu atau yang patut dipertanyakan atas pinjaman bank, letter of credit, dokumen-dokumen kepabeanan dan pengapalan terkait dengan perdagangan kayu.

11

• Sumber dana digunakan untuk membiayai

penebang, makanan, gergaji mesin, peralatan berat,

pengapalan, dll.

• Keterlibatan dengan Politically Exposed Persons (PEPs)

atau pejabat militer, atau apgakum dengan: pialang

kayu, pejabat kehutanan, pemegang-konsesi berizin

diluar kontrak, perusahaan pengolah kayu, jasa

pengapalan, eksportir, pejabat kepabeanan, dan

lembaga keuangan.

12

Identifikasi Transaksi

Keuangan Mencurigakan

13

DASAR PELAPORAN STR

• Penerapan KYC Principle

• Pedoman yang dikeluarkan PPATK

• Ketentuan internal PJK

• Pengalaman dari manajer dan staff PJK

• Pengalaman melaporkan LTKM ke PPATK

14

Transaksi Keuangan Mencurigakan

“ Transaksi yang Menyimpang dari Kebiasaan

atau Tidak Wajar dan Tidak Selalu Terkait

dengan Tindak Pidana Tertentu “

15

Unsur Transaksi Keuangan

Mencurigakan

• Transaksi yang menyimpang dari:– Profil

– Karakteristik

– Kebiasaan pola transaksi

dari nasabah yang bersangkutan

• Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh PJK

• Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari Hasil Tindak Pidana

16

Indikator Transaksi Keuangan

Mencurigakan

Dalam mengidentifikasi Transaksi Keuangan

Mencurigakan dapat menggunakan indikator

berdasarkan transaksinya dan/atau berdasarkan

perilaku nasabah

17

Contoh Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan

Berdasarkan Transaksi yang dilakukan

• Transaksi Tunai

– Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah di luar kebiasaan yang dilakukan nasabah.

– Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi (structuring).

– Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu (smurfing).

– Pertukaran atau pembelian mata uang asing dalam jumlah relatif besar.

18



• Transaksi Tunai

– Pembelian travellers checks secara tunai dalam jumlah relatif besar.

– Pembelian secara tunai beberapa produk asuransi dalam jangka waktu berdekatan atau bersamaan dengan pembayaran premi sekaligus dalam jumlah besar yang kemudian diikuti pencairan polis sebelum jatuh tempo.

– Pembelian efek dengan menggunakan uang tunai, transfer atau cek atas nama orang lain.

19



• Transaksi yang tidak rasional secara ekonomis

– Transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan

tujuan pembukaan rekening

– Transaksi yang tidak ada hubungannya dengan

usaha nasabah

– Jumlah dan frekuensi transaksi diluar kebiasaan

yang normal

20

Contoh Indikator Transaksi Keuangan

Mencurigakan - Berdasarkan Transaksi yang

Menyimpang dari Profil

• Transaksi nasabah perorangan dengan

menggunakan dana yang nilainya tidak sesuai

dengan penghasilannya tanpa ada alasan yang

jelas

• Transaksi nasabah badan usaha yang nilainya

tidak sesuai dengan pendapatan usahanya

tanpa ada alasan yang jelas

21


Mencurigakan - Berdasarkan Transaksi yang

Menyimpang dari karakteristik

• Usaha dilakukan dalam lingkup dalam negeri

tetapi transaksinya secara internasional

• Melakukan transaksi diluar lingkup kegiatan

usahanya/pekerjaannya

• Transaksi yang underlying-nya sulit

dipertanggungjawabkan

22


Mencurigakan - Menyimpang dari kebiasaan pola

transaksi

• Seseorang yang sumber penghasilannya sekali dalam

sebulan, tetapi melakukan penyetoran dan atau

penarikan berkali-kali dalam satu bulan dalam

jumlah diluar penghasilannya tersebut

• Transfer dana kepada pihak lain yang tidak memiliki

hubungan bisnis

• Penarikan dalam jumlah diluar kebiasaan tanpa ada

penjelasan

23


Mencurigakan – Untuk Menghindari Pelaporan

• Memecah transaksi penyetoran atau penarikan

tunai senilai Rp.500 juta atau lebih (Structuring)

• Melakukan transaksi penyetoran tunai dengan

menggunakan nama pihak lain senilai Rp.500

juta atau lebih (smurfing)

24


Mencurigakan – menggunakan dana diduga dari hasil

kejahatan

• Membatalkan transaksi setelah dimintai

keterangan/data oleh petugas bank

• Transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang

sedang dalam proses hukum

• Transaksi yang dilakukan oleh badan usaha

yang diduga terlibat dalam tindak pidana

(kejahatan korporasi)

25



• Transfer Dana

– Transfer dana untuk dan dari offshore financial centre yang berisiko tinggi (high risk) tanpa alasan usaha yang jelas.

– Penerimaan transfer dana dalam beberapa tahap dan setelah mencapai akumulasi jumlah tertentu yang cukup besar kemudian ditransfer ke luar secara sekaligus.

– Penerimaan dan pengiriman dana dalam jumlah yang sama atau hampir sama serta dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat (pass-by).

– Pembayaran dana dalam kegiatan ekspor impor tanpa dokumen yang lengkap.

26



• Transfer Dana– Transfer dana dari atau ke negara yang tergolong berisiko

tinggi (high risk).– Transfer dana dari atau ke pihak yang tergolong berisiko

tinggi (high risk).– Penerimaan/pembayaran dana dengan menggunakan

lebih dari 1 (satu) rekening baik atas nama yang sama atau atas nama yang berbeda.

– Transfer dana dengan menggunakan rekening atas nama pegawai PJK dalam jumlah yang diluar kewajaran

27


Berdasarkan Perilaku Nasabah

• Perilaku nasabah yang tidak wajar pada saat melakukan transaksi (gugup, tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri, dll)

• Nasabah/calon nasabah memberikan informasi yang tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas, sumber penghasilan atau usahanya.

• Nasabah/calon nasabah menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu seperti tanda tangan yang berbeda atau foto yang tidak sama.

28


Berdasarkan Perilaku Nasabah

• Nasabah/calon nasabah enggan atau menolak untuk memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh petugas PJK tanpa alasan yang jelas.

• Nasabah atau kuasanya mencoba mempengaruhi petugas PJK untuk tidak melaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan berbagai cara.

• Nasabah membuka rekening hanya untuk jangka pendek saja.

• Nasabah tidak bersedia memberikan informasi yang benar atau segera memutuskan hubungan usaha/menutup rekening pada saat petugas PJK meminta informasi atas transaksi yang dilakukannya.

TERIMA KASIH

KANTOR PPATK

Jl. Ir H. Juanda No.35 Jakarta 10120

Telp. (021) 3850455, 3853922

Fax. (021) 3856809, 3856826

Kunjungi situs PPATK di http://www.ppatk.go.id

Email: [email protected]

http://www.ppatk.go.id/

Education

Penggunaan Instrumen Hukum Pencucian Uang dalam Menjerat Pelaku Kejahatan Kehutanan