PERADILAN INTERNASIONAL & SENGKETA INTERNASIONAL

1

2

3

MULAI

PERADILAN INTERNASIONAL&

SENGKETA INTERNASIONAL

MENU

Kelas XI IPA 3Nama Kelompok :

- Ayu Puspita Sari- Cinta Manurung- Fathya Hayati Febrizka- Netty Sreani- Rizki Refiyanti

PERADILAN INTERNASIONAL &


HUKUM INTERNASIO

NAL

PERADILAN INTERNASIO

NAL

SENGKETA INTERNASIO

NAL

ARBITRASE INTERNASIO

NAL

Sistem Peradilan

Internasional

PERADILAN INTERNASIONAL


Penyebab Sengketa

Internasional

Macam-macam Sengketa

Internasional

Penyelesaian Sengketa

Internasional

Contoh Kasus Sengketa

Internasional

HUKUM INTERNASION

AL

ISTILAH HUKUM

INTERNASIONAL

DASAR HUKUM

INTERNASIONAL

Dalam berbagai literatur Barat dan dalam bahasa Indonesia, istilah Hukum Internasional dikenal dengan nama -Ius gentium (Latin), Volkerrech (Jerman), Volkenrech (Belanda), Ius inter gen¬tes, Law of nations, Public international law, Transnational law, Common law of mankind, Hukum bangsa-bangsa, dan Hukum antarnegara. Namun, dalam konteks Indonesia, istilah ‘hukum internasional’ merupakan istilah yang paling lazim digunakan.

Alasan penggunaan hukum internasional dalam kajian keilmuan karena istilah hukum intemasional adalah istilah yang paling mendekati kenyataan dan sifat daripada hubungan-hubungan dan masalah-masalah yang menjadi obyek bidang hukum ini. Pada masa sekarang persoalan yang dikaj i oleh hukum intemasional tidak hanya terbatas pada hubungan antarbangsa-bangsa atau antarnegara saja melainkan telah mencakup berbagai persoalan hubungan antarsubyek hukum baik dalam suasana damai maupun suasana perang/konflik.

Dasar Utama Hukum

Internasional

A. Rasa Keadilan

B. Hukum Kodrat

C. Positivisme

1) RasakeadilanHukum internasional sebagai bagian dari norma hukum pada umumnya memiliki dasar yang sama dengan hukum lainnya. Menurut Wirjono (1967), rasa keadilan adalah dasar segala hukum. Artinya, hukum internasional harus berdasar pada rasa keadilan yang hidup dan terpelihara dalam berbagai bangsa di dunia.

2) Hukum KodratSudah lama bahkan pertama kali hukum internasional mendasarkan pada hukum kodrat (natural law). Kelompok penulis hukum internasional yang mendasarkan pada hukum kodrat disebut kaum naturalis. Kelompok naturalis berpendapat bahwa kaidah dan prinsip hukum dalam semua sistem hukum tidak dibuat oleh manusia melainkan berasal dari kaidah dan prinsip yang telah berlaku sepanjang masa dan bersifat universal.

3) PositivismePositivisme merupakan dasar hukum intemasional yang bersumber pada kesepakatan bersama antara negara berupa perjanjian dan kebiasaan internasional. Kelompok posivisme beranggapan bahwa peraturan dalam hubungan antarnegara adalah kaidah atau prinsip yang buat bersama sesuai dengan kepentingan dan kemauan negara-negara tersebut. Dasar hukum ini bersumber pads kesepakatan atau perjanjian sebagaimana dinyalakan Rousseau dalam bukunya Du Contract Social bahwa hokum adalah pemyataan kehendak bersama.

SISTEM PERADILAN INTERNASIONALSistem peradilan Internasional adalah salah satu proses yang menjelaskan tentanghubungan perdilan yang bekerja sama secara luas dengan bangsa lain. Kata sistem dalam kaitannya dengan peradilan internasional adalah unsur-unsur atau komponen-komponen lembaga perdailan internasional yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan dalam rangka mencapai keadilan internasional. Komponen-komponen tersebut antaral lain :1. Mahkamah Internasional ( The International Court

Justice).2. Mahkamah Pidana Internasional ( The Ionternasional

Criminal Court).3. Pnel Khusus dan Special Pidana Internasional ( The

Internasional Criminal Tribunals and Special Courts).


Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diinkari oleh pihak lainnya.

Sengketa Internasional juga bisa diartikan sebagai perselisihan yang terjadi antara negara dengan negara, individu dengan individu, atau negara dengan badan/lembaga yang menjadi subjek hukum internasional.

Persengketaan bisa terjadi karena :1. Kesalahpahaman tentang suatu hal.2. Salah satu pihak sengaja melanggar hak / kepentingan negara lain.3. Dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal.4. Pelanggaran hukum / perjanjian internasional.Contoh sebab timbulnya sengketa internasional yang sangat potensial terjadinya

perang terbuka :1. Segi Politis (adanya pakta pertahanan / pakta perdamaian).Pasca Perang Dunia II (1945) muncul dua kekuatan besar yaitu Blok Barat

(NATO pimpinan AS) dan Blok Timur (PAKTA WARSAWA pimpinan Uni Soviet). Mereka bersaing berebut pengaruh di bidang Ideologi, Ekonomi, dan Persenjataan. Akibatnya sering terjadi konflik di berbagai negara, missalnya Krisis Kuba, Perang Korea (Korea Utara didukung Blok Timur dan Korea Selatan didukung Blok Barat), Perang Vietnam dll.

2. Batas Wilayah.Suatu Negara berbatasan dengan wilayah Negara lain. Kadang antar Negara

terjadi ketidak sepakatan tentang batas wilayah masing – masing. Misalnya Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan (Kalimantan). Sengketa ini diserahkan kepada Mahkamah Internasional dan pada tahun 2003 sengketa itu dimenangkan oleh Malaysia.


1. Politik luar

negeri yang

terlalu luwes atau

sebaliknya terlalu

kaku

Politik luar negeri suatu bangsa menjadi salah satu penyebab

kemungkinan timbulnya sengketa antarnegara. Sikap tersinggung atau salah paham merupakan

pemicu utama terjadinya konfl ik. Salah satu contohnya adalah sikap

Inggris yang terlalu luwes (fl eksibel) dalam masalah

pengakuan pemerintahan Cina. Pada akhirnya mengakibatkan

ketersinggungan pihak Amerika Serikat yang bersikap kaku

terhadap Cina.

2. Unsur-unsur

moralitas dan

kesopanan

antarbangsa

Dalam menjalin kerja sama atau berhubungan dengan

bangsa lain, kesopanan antarbangsa penting untuk diperhatikan dalam etika pergaulan. Sebab jika kita menyalahi etika bisa saja

timbul konfl ik atau ketegangan. Hal ini pernah

terjadi saat Singapura mengundurkan diri dari

perjanjian dengan Malaysia, meskipun hubungan baik telah

lama mereka jalin.

3. Masalah

klaim batas

negara atau

wilayah kekuasa

anNegara-negara yang bertetangga secara geografi s berpeluang besar

terjadi konfl ik atau sengketa

memperebutkan batas negara. Hal ini dialami antara

lain oleh Indonesia-

Malaysia, India-Pakistan, dan Cina-Taiwan.

4. Masalah hukum

nasional (aspek yuridis) yang saling

bertentangan

Hukum nasional setiap negara berbeda-beda bergantung

pada kebutuhan dan kondisi masyarakatnya. Jika suatu negara saling bekerja sama tanpa mempertimbangkan

hukum nasional negara lain, bukan tidak mungkin

konfrontasi bisa terjadi. Hal ini terjadi saat Malaysia secara yuridis menentang cara-cara pengalihan daerah Sabah dan

Serawak dari kedaulatan Kerajaan Inggris ke bawah

kedaulatan Malaysia.

5. Masalah ekonomi

Faktor ekonomi dalam praktek hubungan antara negara

ternyata sering kali memicu terjadinya konfl ik

internasional. Kebijakan ekonomi yang kaku dan

memihak adalah penyebab terjadinya konfl ik. Hal ini

dapat terlihat ketika Amerika Serikat mengembargo minyak

bumi hasil dari Irak yang kemudian menjadikan konfl ik tegang antara Amerika Serikat

dan Irak.

Penyebab Sengketa Internasional

Macam-macam Sengketa Internasional

Sengketa justisiabel

Sengketa justisiabel adalah sengketa yang dapat diajukan ke pengadilan atas dasar hukum internasional. Sengketa justisiabel sering disebut sebagai sengketa hukum,

karena sengketa tersebut timbul dari hukum internasional dan diselesaikan

dengan menerapkan hukum internasional.

Sengketa nonjustisiabel

Sengketa nonjustisiabel adalah sengketa yang bukan merupakan sasaran penyelesaian pengadilan. Sengketa nonjustisiabel sering dikenal sebagai

sengketa politik karena hanya melibatkan masalah kebijaksanaan atau urusan lain di luar hukum,

sehingga penyelesaian lebih banyak menggunakan pertimbangan politik. Penyelesaian politik ini

ditempuh dengan jalan diplomasi melalui keahlian diplomasi dari para diplomatnya.

Penyelesaian Sengketa Internasional

Penyelesaian Sengketa Internasional Secara

Kekerasan

Pertikaian

Bersenjata

Blokade

Damai


Damai

Negosiasi

Mediasi


Hukum

Arbitrase Internasi

onal

Pengadilan Internasional (Mahkamah Internasional

)

Pertikaian bersenjata

adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan

bersenjata tiap-tiap pihak

dengan tujuan menundukkan

lawan, dan menetapkan persyaratan perdamaian

secara sepihak.

Blokade adalah suatu pengepungan wilayah, misalnya

pengepungan suatu kota

atau pelabuhan

dengan tujuan untuk memutuskan

hubungan wilayah itu

dengan pihak luar.

Negosiasi adalah upaya penyelesaian

sengketa yang dilakukan secara

langsung oleh para pihak yang

bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari

pihak ketiga. Dalam pelaksanaan

negosiasi ini, para pihak melakukan

pertukaran pendapat dan usul

untuk mencari kemungkinan tercapainya

penyelesaian sengketa secara

damai.

Mediasi adalah tindakan negara

ketiga atau individu yang

tidak berkepentingan

dalam suatu sengketa

internasional, yang bertujuan membawa ke arah negosiasi atau memberi

fasilitas ke arah negosiasi dan

sekaligus berperan serta

dalam negosiasi pihak sengketa

tersebut.

Dalam masyarakat internasional, satu-

satunya cara penyelesaian sengketa atau

kasus internasional melalui pengadilan

adalah mengajukan sengketa ke Mahkamah

Internasional (International

Court of Justice). Anggota

masyarakat internasional jarang sekali

menempuh proses ini.

Penyelesaian sengketa

internasional melalui arbitrase

internasional adalah pengajuan

sengketa internasional

kepada arbitrator (wasit) yang dipilih secara bebas oleh para pihak, untuk

memberi keputusan dengan tidak harus terlalu

terpaku pada pertimbangan-pertimbangan

hukum.

CONTOH KASUS SENGKETA INTERNASIONAL

Sengketa Internasional antara Jepang Dan Cina Penyebab : Perebutan kepemilikan Pulau Daioyu/Senkaku antara China-Jepang telah berlangsung sejak tahun 1969. Sengketa ini diawali ketika ECAFE menyatakan bahwa diperairan sekitar Pulau Daioyu/Senkaku terkandung hidrokarbon dalam jumlah besar. Kemudian pada tahun 1970, Jepang dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian pengembalian Okinawa, termasuk pulau Daioyu/Senkaku kepada Jepang. Hal inilah yang kemudian diprotes China, karena China merasa bahwa pulau tersebut adalah miliknya.Sengketa ini semakin berkembang pada tahun 1978, ketika Jepang membangun mercusuar di Pulau Daioyu untuk melegitimasi pulau tersebut.Ketegangan ini berlanjut ketika Jepang mengusir kapal Taiwan dari perairan Daioyu. Meskipun protes yang terus menerus dari China maupun Taiwan, namun tahun 1990an Jepang kembali memperbaiki mercusuar yang telah dibangun oleh kelompok kanan Jepang di Daiyou. Secara resmi

Penyelesaian : China memprotes tindakan Jepang atas Pulau tersebut.Sampai saat ini permasalahan ini belum dapat diselesaikan. Kedua negara telah mengadakan pertemuan untuk membicarakan dan menyelesaikan sengketa. Namun dari beberapa kali pertemuan yang telah dilakukan belum ada penyelesaian, karena kedua negara bersikeras bahwa pulau tersebut merupakan bagian kedaulatan dari negara mereka, akibat overlapping antara ZEE Jepang dan landas kontinen China. Hal inilah yang belum terjawab oleh Hukum laut 1982. Meskipun saat ini banyak yang menggunakan pendekatan median/equidistance line untuk pembagian wilayah yang saling tumpang tindih, namun belum dapat menyelesaikan perebutan antara kedua negara, karena adanya perbedaan interpretasi terhadap definisi equidistance line. Alternatif lain juga telah ditawarkan untuk penyelesaian konflik, yaitu melalui pengelolaan bersama (JDA, Joint Development Agreement). Sebenarnya dengan pengelolaan bersama tidak hanya akan menyelesaikan sengketa perbatasan laut kedua negara, tetapi memiliki unsur politis. Hal ini akan memperbaiki hubungan China-Jepang, karena menyangkut kepentingan kedua negara, sehingga kedua negara harus selalu menjaga hubungan baik agar kesepakatan dapat berjalan dengan baik. Namun sayangnya tawaran ini ditolak China, padahal sebenarnya kesepakatan ini dapat digunakan untuk membangun masa depan yang cerah bersama Jepang.Melihat sulitnya dicapai kesepakatan China-Jepang, alternatif penyelesaian akhir yang harus ditemp

ARBITRASE INTERNASIONAL

• cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor

30 Tahun 1999

• penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih

Menurut Subekti

• suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

Menurut H. Priyatna Abdurrasyid

• sebagai suatu peradilan perdamaian, di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi keduabelah pihak.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto

TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA

BILA ADA SALAH KATA DAN TULISAN MOHON DIMAAFKAN.

MENU

Education

PERADILAN INTERNASIONAL & SENGKETA INTERNASIONAL