Peran UP4B Dalam Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

  • View
    3.874

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bahan sosialisasi tentang Peranan UP4B (Perpres No 66 Tahun 2011) dalam P4B (Perpres No 65 Tahun 2011).Bambang Darmono, Kepala UP4B

Text of Peran UP4B Dalam Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

  • 1. UP4BPERAN UP4B DALAM PERCEPATANPEMBANGUNAN PROVINSIPAPUA DAN PAPUA BARATBambang Darmono

2. UP4B 3. SIMPUL PERSOALAN DI PAPUAyang teridentifikasi UP4B1.UU No 21/2001 Versus UU No 32/20042.Kontroversi Sejarah Papua,3.Affirmative Actions,4.Human Development Index paling rendah,5.Kapasitas ekonomi rakyat rendah,6.Kapasitas pelayanan kesehatan rendah,7.Kapasitas pelayanan pendidikan rendah,8.Kekerasan dan Penghormatan HAM,9.Keterbatasan Infrastruktur,10. Peran Gereja dalam pembangunan di Papua,11. Fenomena Korupsi selama Otsus,12. Pengelolaan Keamanan.Persoalan Kesejahteraan dalam arti Luas 4. UP4BPercepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat?Kebijakan dan programpemerintah yang dilakukan secarasistematis, terencana, terukur, da n sinergis dengan berbagai upayayang dilakukan swasta dan masyarakat untuk mempercepatpeningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah papua. 5. Mengapa P4B dan UP4B? UP4B DINAMIKA POLEKSOSBUDKAM DI PAPUA & LINGSTRAIntegrasiPERPRES TUJUANUU INPRESOTSUSkedalamNO. 65&66/ NO.21NO 5/2007 PAPUANKRI 2011 2001 RESPON PEMERINTAH 6. Percepatan Pembangunan PropinsiUP4BPapua dan Papua BaratTujuan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatProvinsi Papua dan Papua Barat.Pelaksanaan, melalui peningkatan koordinasi, sinergi dansinkronisasi perencanaan, serta pengendalian pelaksanaanprogram dan kegiatan yang berasal dari berbagai sumberpendanaan dan pelaku pembangunan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangannegara.Acuan yang digunakan, Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) Nasional tahun 2010-2014 dan RPJMProvinsi Papua dan Papua Barat, serta memperhatikan MasterPlan Percepatan dan Perluasan Pembangunan EkonomiIndonesia (MP3EI) pada koridor ekonomi Papua-KepulauanMaluku. 7. Kebijakan Pembangunan UP4BKebijakan Pembangunan Sosial Ekonomi, dilakukanmelalui peningkatan hasil guna dan daya gunapelayanan publik dibidang ketahananpangan, penanggulangankemiskinan,pendidikan, kesehatan, transportasiterpadu, infrastuktur dasar, pengembangan ekonomirakyat.Kebijakan Pembangunan Sosial Politik dan Budaya,dilakukan melalui pembangunan komunikasi yangkonstruktif antara pemerintah dan masyarakat Papuadan Papua Barat. 8. Percepatan di bidang Sosial EkonomiUP4B1. Ketahanan Pangan : Memprioritaskan pada daerah rawan pangan melalui pengembangan tanaman pangan lokal dikawasan perdesaan dan kawasan terisolir.2. Penanggulangan Kemiskinan : Memprioritaskan pada pemberian bantuan jaminan sosial, pengembangan kapasitas dan pemberian modal usaha bagi masyarakat tertinggal.3. Ekonomi Rakyat ditingkat Kampung : Memprioritaskan pada pengembangan kelompok usaha tani, nelayan, perdagangan, serta usaha mikro dan kecil untuk melembagakan kegiatan produktif dan meningkatkan pendapatan warga di tingkat kampung.4. Infrastruktur dasar : Memprioritaskan pada dukungan pelayanan transportasi terpadu, energi, telekomunikasi, serta air bersih dan sanitasi melalui pendekatan kawasan. 9. Percepatan di bidang Sosial Ekonomi UP4B5. Pelayanan Kesehatan : Memprioritaskan pada peningkatan pelayanan posyandu, puskesmas pembantu, puskesmas tingkat distrik, serta peningkatan peran masyarakat dalam pelayanan pos kesehatan di tingkat kampung.6. Pelayanan Pendidikan : Memprioritaskan pada peningkatan pelayanan pendidikan dasar terutama untuk memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan di seluruh wilayah kampung dengan fasilitas dan jumlah guru yang memadai, serta menyiapkan pendidikan kejuruan. Sistem pendidikan dengan pola asrama bagi siswa dan guru.7. Affirmative Action : Program peningkatan khusus bagi pengembangan kualitas SDM putra putri Provinsi Papua dan Papua Barat baik pada sektor pemerintahan di daerah maupun swasta. 10. Percepatan di bidang Sosial Politik dan Budaya UP4B1. Pemetaan masalah yang menjadi sumber perbedaan (konflik) antara Pemerintah dan masyarakat Papua baik dari aspek politik maupun pendekatan hukum dan HAM.2. Pemetaan dan Pendekatan terhadap kelompok-kelompok strategis di dalam masyarakat Papua dalam rangka membangun kesepahaman tentang masalah politik dan budaya antara masyarakat Papua dan Pemerintah.3. Merumuskan rencana kebijakan politik yang memperhatikan budaya lokal dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap Pemerintah.4. Mempersiapkan mekanisme dan substansi komunikasi konstruktif antara wakil-wakil masyarakat Papua dan Pemerintah, dalam rangka menyepakati penyelesaian bersama masalah-masalah sosial politik dan sosial budaya dalam kerangka NKRI. 11. Kebijakan PendukungPercepatanUP4B Program penguatan dan pengendalian pemanfaatanruang serta pengelolaan pertanahan denganmemprioritaskan pada percepatan penyusunan RTRWPropinsi, Kabupaten, dan kota, serta pengelolaanadministrasi pertanahan yang terkait dengan hak ulayat. Program peningkatan stabilitas keamanan danketertiban terutama di daerah rawan kejahatan danberpotensi konflik antar kelompok masyarakat. Program penguatan kapasitas kelembagaan danaparatur pemerintahan daerah dan penyusunan Perdasidan Perdasus, serta pencegahan dan pemberantasankorupsi dan penegakan hukum. 12. Tugas UP4BUP4B Membantu Presiden dalam melakukan dukungankoordinasi dan sinkronisasi perencanaan, fasilitasi,serta pengendalian pelaksanaan PercepatanPembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B). Dukungan dimaksud adalah : Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan program P4B , Koordinasi dan sinkronisasi pendanaan program P4B, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program P4B, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah, Peningkatan komunikasi konstruktif. 13. Kewenangan UP4B UP4B Melaksanakan koordinasi dengan menteri, pimpinanLNK, lembaga lain, dan kepala pemerintahan daerah dalammerencanakan Rencana Aksi, Mendapatkan informasi dan dukungan teknis dalampelaksanaan tugasnya dari kementerian, LNK, pemerintahdaerah dan pihak terkait lainnya, Memonitor , menyarankan penyelarasan program dankegiatan serta memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatanterkait dengan upaya P4B, Memberikan alternatif solusi jika terjadi ketidak sepakatandalam penetapan program dan kegiatan antara rencanaKementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. 14. Dal-Ev & Laporan dalam Strong Coordination UP4B Rencana Kerja Tahunan(Dalam Bentuk Inpres/Lainnya)Menjadi AcuanMenjadi Acuan Menjadi InformasiMenjadi InformasiProgram dan Kegiatan Program dan Kegiatan BUMN/BUMD/Swasta:Lembaga DonorPemerintah Pusat : Pemerintah Daerah :BUMN/BUMD/SwastaInternasional :Departemen/Kementerian/ SKPD Prov/Kab/KotaterkaitLembaga Donor terkaitLembaga TerkaitterkaitUP4BUP4BUP4BUP4BEvaluasi Program dan Kegiatan P4B OlehUP4B (1 bulan sekali)Sebagai Bahan Rapat Koordinasi Tim Pengarah Dipimpin OlehWapres RI (3 bulan sekali)Sebagai LaporanPRESIDEN RI (6 bulan sekali) 15. HUBUNGAN ANTARA K/L , PEMERINTAH DAERAH DENGAN UP4BUP4BDesk P4BPemprov(Eselon 2/Staf Khusus Gubernur)Desk P4BKementerian/Lembaga (Eselon 1/Staf AhliMenteri)Desk P4B Pemkab/Pemkot (Eselon 2/Staf Khusus Bupati/Walikota) 16. UP4BTERIMA KASIH