1. 1 Latar belakang 2 Perjuangan diplomasi 3 Konfrontasi politik Konfrontasi ekonomi 4 Tri Komando Rakyat 5 Perjanjian new york pepera Peta Konsep

2. Perjuangan Indonesia Diplomasi Perjanjian New York konfrontasi militer PEPERA Irian Barat menjadi bagian dari NKRI

3. 1. Latar belakang perjuangan merebut irian barat Pengembalian Irian Barat menjadi masalah penting bagi pemerintah Indonesia sejak tahun 1950, yaitu satu tahun setelah penandatanganan KMB. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Keputusan tersebut tidak pernah ditepati oleh Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berjuang dengan segala cara untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Kembali

4. 2. Perjuangan Diplomasi a. Pembatalan Uni Indonesia-Belanda Pada tanggal 4 desember 1950 diadakan konferensi uni indonesia belanda. Indonesia mengusulkan agar belanda menyerahkan irian barat kepada indonesia secara de jure. Namun ditolak oleh Belanda. b. Perundingan Bilateral Indonesia Belanda pada bulan desember 1951 diadakan perundingan bilateral antara indonesia dan belanda yang membahas pembatalan Uni dan pengembalian irian barat ke tangan NKRI, namun gagal. c. Pengiriman nota politik pada bulan september 1952 indonesia mengirim nota politik tentang perundingan indonesia belanda mengenai irian barat, namun gagal. d. Perjuangan diplomasi internasional 1) Dalam konferensi colombo bulan april 1954 indonesia mengajukan masalah irian barat. Indonesia berhasil mendapat dukungan. 2) Pada tahun 1954 indonesia mengajukan masalah irian barat ke PBB, namun gagal, karena tidak mendapat dukungan yang kuat. 3) Dalam KAA tahun 1955 indonesia berhasil mendapat dukungan mengenai masalah irian barat. Hingga tahun 1956 perundingan indonesia belanda belum menemui jalan terang, karena tidak ada itikad baik dari belanda untuk menyelesaikan masalah irian barat.

5. Perjuangan Dengan Konfrontasi Ekonomi 1) Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951. 2) Pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia. 3) Pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda. 4) Pemogokan buruh secara total pada perusahan perusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957. 5) Semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai 5 Desember 1957. Pada saat itu juga dilakukan aksi pengambilalihan atau nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan- perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain Netherlandsche Handel Maatscappij (NHM) menjadi Bank Dagang Negara, Bank Escompto, dan percetakan de Unie.

6. TRI KOMANDO RAKYAT Kami Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dalam rangka politik konfrontasi dengan Belanda untuk membebaskan Irian Barat, telah memberikan instruksi kepada Angkatan Bersenjata untuk pada setiap waktu yang kami akan tetapkan menjalankan tugas kewajiban membebaskan Irian Barat Tanah Air Indonesia dari belenggu kolonialisme Belanda. Dan kini, oleh karena Belanda masih tetap mau melanjutkan kolonialisme di tanah air kita Irian Barat, dengan memecah belah Bangsa dan Tanah Air Indonesia, maka kami perintahkan rakyat Indonesia, juga yang berada di daerah Irian Barat, untuk melaksanakan Tri Komando sebagai berikut. 1. Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda kolonial. 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yogyakarta, 19 Desember 1961 Presiden/Pangti APRI/PBR/Panglima Besar KOTI Pembebasan Irian Barat Soekarno.

7. Perjanjian New York 1. Penghentian permusuhan. 2. Setelah persetujuan disahkan, paling lambat 1 Oktober 1962 UNTEA menerima Irian Barat dari Belanda. Sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB. 3. Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA. 4. Angkatan Perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat 11 Mei 1963. 5. Bendera Indonesia mulai berkibar 31 Desember 1962 di samping bendera PBB. 6. Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963. 7. Pada tahun 1969 diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)

8. Pelaksanaan Pepera 1. Tahap I (24 maret 1969) konsultasi dengan dewan-dewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan pepera. 2. Tahap II (maret-juni 1969) pemilihan anggota Pepera dengan tepilihnya 1026 anggota dari 8 propinsi yang terdiri atas 983 pria dan 43 wanita. 3. Tahap III (14 juli 1969-4 agustus 1969) pelaksanaan pepera di setiap kabupaten di Irian Barat yang hasilnya menunjukkan bahwa rakyat Irian Barat ingin tetap bersatu dengan Republik Indonesia. Hasil ini membuka jalan pesahabatan Indonesia-Belanda . lebih-lebih setelah tahun 1969 hubungan RI-Belanda sangat akrab dan banyak sekali bantuan dari belanda kepada Indonesia. Akhirnya sidang umum PBB menyetujui hasil Pepera ini sehingga Irian Barat Tetap menjadi bagian dari RI.

9. Thanks to: Allah S.W.T Orang Tua Kita Bu Eny Inayati selaku pembimbing kita teman-teman kita di IX-I dan semua yang sudah mengapresiasi presentasi kita yang sangat jauh dari kesan bagus ini