Tugas Makalah

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

“Kedaulatan Rakyat”

DISUSUN OLEH : KELOMPOK 1

NAMA ANGGOTA :

HOIRUL ROJIQIN (60900114011)

JAMILATUL KHAIR (60900114014)

RATI UTARI DEWI PALEBANGAN (60900114015)

MUHAMMAD SYUKRAN. A (60900114026)

AFNI RUL JANNAH.R (60900114027)

KELAS : C

JURUSAN SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

MAKASSAR

2015

KEDAULATAN RAKYAT

A. Istilah dan Pengertian KedaulatanKedaulatan merupakan hasil terjemahan dari kata “sovereignity”

(bahasa inggris), “ souverainete” (bahasa prancis), “sovranus” (bahasa italia).

Istilah ini diturunkan dari kata latin “superamus” yang berarti yang tertinggi.

Para pemikir Negara dan hokum pada abad pertengahan, menggunakan

makna “superamus” dengan istilah “ summa potestas” atau “ plenitudo

potestatis” yang artinya “kedaulatan tertinggi dari suatu kesatuan politik”.

Kedaulatan berasal dari bahasa Arab (daulah), yang berarti kekuasaan

tertinggi. Menurut Jean Bodin (tokoh ilmu negara), kedaulatan dalam negara

ialah kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak berasal dari kekuasaan

lain.Prof. Soehino, mengartikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi,

yakni kekuasaan yang dalam taraf terakhir dan tertinggi yang wewenang

membuat keputusan.

B. Sifat – sifat KedaulatanKedaulatan menurut Jean Bodin adalah kekuasaan tertinggi untuk

membuat hukum didalam suatu Negara yang memiliki sifat-sifat, diantaranya :

Permanen, Artinya kedaulatan itu tetap ada selama negara itu sendiri.

Asli, Artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih

tinggi.

Bulat, Artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi dan merupakan satu-

satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

Tidak Terbatas, Artinya kedaulatan itu tidak ada yang membatasi,

sebab jika ada yang membatasi maka akan melenyapkan sifat

kedaulatan.

Kedaulatan adalah kekuasaaan yang tertinggi dalam setiap Negara.

Kedaulatan tidak mengizinkan adanya saingan. Kedaulatan tidak mengenal

batas, karena membatasi kedaulatan berarti adanya kedaulatan yang lebih

tinggi. Kedaulatan itu lengkap, sempurna, karena tidak ada manusia dan

organisasi yang diperkecualikan dari kekuasaan yang berdaulat.

C. Jenis – jenis KedaulatanMenurut Jean Bodin (1500 – 1590), Ada dua jenis kedaulatan yaitu:

a. Kedaulatan ke dalam (intern), yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara

untuk mengatur fungsinya. Pemerintah berhak mengatur segala

kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat

lainnya, tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan ke dalam

merupakan kedaulatan yang dimiliki suatu negara untuk mengatur dan

menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku di negara tersebut, dan rakyat harus patuh dan tunduk

dengan apa yang digariskan pemerintah.

b. Kedaulatan ke luar (ekstern), yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara

untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta mempertahankan

wilayah dari berbagai ancaman dari luar. Negara berhak mengadakan

hubungan atau kerjasama dengan negara lain guna kepentingan

nasionalnya. Kedaulatan ke Iuar merupakan kedaulatan yang berkaitan

dengan wewenang untuk mengatur pemerintahan dan menjaga keutuhan

wilayah suatu negara yang sepatutnya juga dihormati negara lain.

Pelaksanaan konsep kedaulatan ke luar seperti adanya hubungan

diplomatik, perjanjian antarnegara, hubungan dagang dan sosial budaya.

D. Cara Pandang Tentang KedaulatanAda dua ajaran atau faham yang memberikan pengertian tentang kedaulatan

ini, yaitu :

Monisme, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah tunggal, tidak

dapat dibagi-bagi, dan pemegang kedaulatan adalah pemegang

wewenang tertinggi dalam negara (baik yang berwujud persoon atau

lembaga). Jadi wewenang tertinggi yang menentukan wewenang-

wewenang yang ada dalam negara tersebut (Kompetenz-Kompetenz).

Pluralisme, ajaran yang menyatakan bahwa negara bukanlah satu-

satunya organisasi yang memiliki kedaulatan (Harold J Laski). Banyak

organisasi-organisasi lain yang ‘berdaulat‘ terhadap orang-orang dalam

masyarakat. Sehingga, tugas negara hanyalah mengkoordinir

(koordineren) organisasi yang berdaulat di bidangnya masing-masing.

Keadaan ini oleh Baker disebutkan sebagai “Polyarchisme”. Di

lingkungan ajaran Katholik dikenal dengan nama “subsidiaristeit

beginsel” (prinsip subsidiaritas). Ajaran Pluralisme ini lahir karena

ajaran Monisme terlalu menekankan soal kekuatan atau menekankan

(force) hukum dalam melihat masyarakat negara, dan kurang

menekankan soal kehendak (will) dari rakyat seperti yang diajarkan

Rousseau.

E. Kedaulatan Menurut UUD 1945 Kedaulatan Menurut UUD 1945 Sebelum Perubahan

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut teori

kedaulatan rakyat. Hal itu terlihat dalam Pembukaan UUD 1945 yang

berbunyi: “.....susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan

rakyat.....”. selanjutnya dijelaskan pula dalam pasal 1 ayat (2) UUD

1945 hasil dekrit 5 juli 1959 atau sebelum perubahan yang berbunyi:

“Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh

Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Menurut pasal tersebut maka MPR

adalah penjelmaan rakyat indonesia sebagai satu-satunya lembaga

yang memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya.

Kedaulatan Menurut UUD 1945 Setelah Perubahan

Perubahan UUD 1945 ketiga tahun 2001 yang diantaranya

mengubah rumusan pasal 2 ayat (2) UUD 1945 yang bunyinya

menjadi: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan

menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan rumusan pasal 2 ayat (2)

UUD 1945 tersebut membawa kosekuensi dan implikasi yang

signifikan terhadap fungsi dan kewenangan dari lembaga negara,

terutama pada lembaga MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat

sepenuhnya. Dengan demikian MPR tidak lagi sebagai satu-satunya

lembaga yang melakukan kedaulatan rakyat. Kedaulatan tetap

dipegang oleh rakyat, namun pelaksanaanya dilakukan oleh beberpa

lembaga negara yang memperoleh amanat dari rakyat dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara.

F. Teori KedaulatanTerdapat beberapa teori kedaulatan yang dikemukakan oleh para ahli

kenegaraan, antara lain sebagai berikut :

Teori Kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan Tuhan menurut sejarahnya berkembang pada

zaman abad pertengahan, yaitu antara abad ke-5 sampai abad ke-15.

Didalam perkembangannya teori ini sangat erat hubungannya dengan

perkembangan agama baru yang timbul pada saat itu yaitu agama

Kristen, yang kemudian dioraganisasi dalam satu organisasi

keagamaan, yaitu gereja yang dikepalai seorang paus. Tokoh-tokoh

penganut teokrasi antara lain Agustinus, Thomas Aquinas, dan

Marsillius.

Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan

pemerintah mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Menurut

teori ini, sesungguhnya segala sesuatu yang terdapat di alam semesta

berasal dari Tuhan. Kedaulatan dalam suatu negara yang

dilaksanakan oleh pemerintah negara juga berasal dari Tuhan. Negara

dan pemerintahan mendapat kekua$aan dari Tuhan karena tokoh-

tokoh negara itu, secara kodrati telah ditetapkan menjadi pemimpin

negara.

Teori Kedaulatan Raja

Kedaulatan raja (the kings of souveregnty) berarti dalam Negara

itu, yang berdaulat adalah raja, raja dianggap sebagai orang yang

suci,bijaksana sehingga dianggap berbeda dengan rakyat (warga

negaranya) meskipun sama-sama manusia. Posisi raja dalam hal ini

adalah sangat kuat dan tidak ada yang menandingi pada saat itu.

Menurut Marsilius, kekuasaan tertinggi dalam Negara berada di

tangan raja, karena raja adalah wakil Tuhan atau semacam diberi

amanah dari Tuhan untuk berkuasa atas rakyat dan berhak melakukan

apa saja  karena menurutnya semua tindakannya itu sesuai dengan

apa yang dikehendaki Tuhan. bahkan raja merasa berkuasa

menetapkan kepercayaan atau agama yang harus dianut oleh

rakyatnya atau warga negaranya.

Peletak dasar teori kedaulatan raja, antara lain Nicollo

Machiavelli, Jean Bodin Thomas Hobbes, dan Hegel. Nicollo

Machiavelli mengajarkan, bahwa negara yang kuat haruslah dipimpin

oleh seorang raja yang memiliki kedaulatan tidak terbatas atau mutlak.

Dengan demikian, raja dapat melaksanakan cita-cita negara

sepenuhnya. Raja hanya bertanggung jawab kepada .dirinya sendiri

atau kepada Tuhan. Raja tidak tunduk kepada konstitusi, walaupun

disahkan oleh dirinya sendiri. Raja juga tidak bertanggung jawab

kepada hukum moral yang bersumber dari Tuhan, karena raja

melaksanakan kewajibannya untuk rakyat atas nama Tuhan.

Teori Kedaulatan Negara

Dalam teori kedaulatan Negara (staatssouvereniteit) ini

menganggap Negara sebagai suatu “rechtsperson” atau “badan

hukum” yang dianggap memiliki berbagai hak dan kewajiban serta

dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum, tidak ubahnya

seperti juga seorang “natuurlijkpersoon” yang menjadi pendukung hak

dan kewajiban yang sekaligus dapat melakukan perbuatan atau

tindakan hukum. Negara sebagai badan hokum inilah yang memiliki

kekuasaan tertinggi didalam kehidupan manusia sebagai anggota

masyarakat.

Menurut Georg Jellineck yang menciptakan hukum bukan tuhan 

dan bukan pula raja, tetapi Negara. Adanya hukum karena adanya

Negara. Jellineck juga mengatakan bahwa hokum merupakan

penjelmaan dari kemauan Negara. Negara adalah satu-satunya

sumber hokum. Oleh sebab itu,  kekuasaan tertinggi harus dimiliki oleh

Negara. Namun ada pula yang beranggapan bahwa kedaulatan

Negara merupakan kelanjutan dari kedaulatan raja, dimana pada

pelaksanaanya yang menjadi penguasa atau yang memegang

kekuasaan dalam suatu Negara adalah raja sendiri, seperti yang

disebut dengan ajaran “verkulpringstheorie” yang artinnya Negara

menjelma dalam tubuh raja. Penganut teori kedaulatan Negara ini

antara lain Jean Bodin dan Georg Jellineck.

Teori Kedaulatan Hukum

Teori Kedaulatan hukum adalah sebuah teori kedaulatan yang

diungkapkan oleh Krabbe sebagai bentuk penyangkalannya terhadap

teori kedaulatan negara yang terutama diajarkan oleh mazhab

Deutsche Publizisten. Teori kedaulatan hukum menunjukkan bahwa

kekuasaan yang tertinggi tidak terletak di tangan raja dan bukan juga

berada di tangan negara, melainkan berada ditangan hukum yang

bersumber pada kesadaran hukum tiap-tiap orang sebagai anggota

masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa hukum merupakan

pernyataan penilaian yang muncul atau bersumber pada kesadaran

hukum manusia itu sendiri.

Kedaulatan hukum menunjukkan bahwa hukum merupakan

sumber kedaulatan dimana kesadaran hukum seseorang akan

membuatnya mampu membedakan mana sesuatu yang adil dan mana

sesuatu yang tidak adil. Teori ini juga dapat dikaitkan dengan prinsip

Rule of Law yang dikembangkan oleh seorang A.V. Dicey. Prinsip yang

kemudian berkembang di Amerika Serikat juga menjadi jargon The

Rule of Law and Not a Man yakni prinsip yang menganggap bukan

orang yang menjadi pemimpin tetapi hukum sebagai pemimpin itu

sendiri. Berdasarkan pemikiran teori ini, kekuasaan pemerintah berasal

dari hukum yang berlaku. Hukumlah (tertulis maupun tidak tertulis)

yang membimbing kekuasaan pemerintahan. Etika normatif negara

yang menjadikan hukum sebagai “panglima” mewajibkan penegakan

hukum dan penyelenggara negara dibatasi oleh hukum. Pelopor teori

Kedaulatan Hukum antara lain: Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel

Kant dan Leon Duguit.

Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat( popular sovereignty) dimaksudkan

kekuasaan rakyat sebagai tandingan atau imbangan terhadap

kekuasaan penguasa tunggal atau yang berkuasa. Ajaran kedaulatan

rakyat mensyaratkan adanya pemilihan umum yang menghasilkan

dewan-dewan rakyat yang mewakili rakyat dan yang dipilih langsung

atau tidak langsung oleh warga Negara.

Paham kedaulatan rakyat itu sudah dikemukakan oleh kaum

monarchomachen seperti Marsilio, William Ockham, Buchanan,

Hotman dan lain-lain. Mereka inilah yang mula-mula sekali

mengemukakan ajaran bahwa, rakyatlah yang berdaulat penuh dan

bukan raja, karena raja berkuasa atas persetujuan rakyat. Ajaran kaum

monarchomachen ini kemudian dilanjutkan oleh John  Locke dan

kemudian J.J Rousseau.

Menurut Locke, memang rakyat menyerahkan kekuasaan-

kekuasaannya kepada Negara. Dengan demikian Negara memiliki

kekuasaan yang besar. Tetapi kekuasaan ini ada batasnya, batas itu

adalah hak alamiah dari manusia, yang melekat padanya ketika

manusia itu lahir. Hak ini sudah ada sebelum Negara terbentuk .

karena itu, Negara tidak bisa mengambil atau mengurangi hak alamiah

itu.

G. Makna Kedaulatan RakyatRakyat adalah orang yang tunduk pada suatu pemerintah negara.

Dalam negara ada yang memerintah dan ada yang diperintah, yang

memerintah negara disebut pemerintah dan yang diperintah oleh negara

disebut rakyat. Oleh karena itu, keberadaan suatu negara sangat ditentukan

oleh dukungan rakyat. Istilah rakyat berbeda dengan istilah warga negara,

penduduk, bangsa, dan masyarakat. Warga negara ialah orang yang memiliki

hak dan kewajiban terhadap suatu negara. Adapun pengertian penduduk

ialah orang yang bertempat tinggal pada wilayah suatu negara. Penduduk

dibedakan antara warga negara dan warga negara asing.

Pengertian bangsa ialah sekelompok orang yang memiliki perasaan

senasib akan keberadaan suatu negara. Sedangkan pengertian masyarakat

ialah sekelompok orang yang tinggal bersama di suatu daerah tertentu dan

terikat pada nilai-nilai tertentu yang diterima secara bersama. Pengertian

kedaulatan rakyat berhubungan erat dengan pengertian perjanjian

masyarakat dalam pembentukan asal mula negara. Negara terbentuk karena

adanya perjanjian masyarakat. Perjanjian masyarakat disebut juga dengan

istilah kontrak sosial. Ada beberapa ahli yang telah mempelajari kontrak

sosial, antara lain Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jaques Rousseau.

Kedaulatan rakyat mengandung arti, bahwa yang terbaik dalam

masyarakat ialah yang dianggap baik oleh semua orang yang merupakan

rakyat. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi

untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara

yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi,

bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara.

Kedaulatan rakyat berarti juga, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,

dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat berarti mereka yang duduk

sebagai penyelenggara pemerintahan terdiri atas rakyat itu sendiri dan

memperoleh dukungan rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung

pengertian, bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan

oleh rakyat sendiri baik melalui demokrasi langsung maupun demokrasi

perwakilan. Keterlibatan rakyat membentuk pemerintahan sebagai wujud

pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Pemerintahan untuk

rakyat artinya pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan kehendak

rakyat.

Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi

langsung maupun demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan

rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan

pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan undang-undang.

Sedangkan demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai

wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan

mengesahkan undang-undang.

Ada pendapat oleh beberapa ahli, diantaranya adalah :

John Locke

John Locke berpendapat bahwa, negara dibentuk melalui

perjanjian’ masyarakat. Sebelum membentuk negara, manusia hidup

sendiri-sendiri dan tidak ada pe’raturan yang mengikat mereka untuk

memenuhi kebutuhannya kemudian mereka mengadakan suatu

perjanjian membentuk negara. Perjanjian itulah yang disebut dengan

perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Perjanjian masyarakat ada

dua, yaitu perjanjian antarindividu dan perjanjian antar individu dengan

penguasa. Meskipun demikian rakyat tidak menyerahkan seluruh hak-

hak manusia kepada penguasa. Rakyat tetap mempertahankan hak-

hak asasinya seperti hak hidup, hak milik, hak mendapat

kemerdekaan. Penguasa tetap melindungi hak-hak tersebut dan

mengaturnya dalam UUD negara tersebut Menurut John Locke

kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan

legislatif, kekuasaan eksekutif,. dan kekuasaan federatif yang masing-

masing terpisah satu sama lain. Kekuasaan legislatif adalah

kekuasaan membuat peraturan dan undang.-undang. Kekuasaan

eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang¬undang dan di

dalamnya termasuk kekuasaan mengadili, sedangkan kekuasaan

federatif adalah segala kekuasaan yang ” meliputi segala tindakan

untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara

lain seperti hubungan luar negeri (alliansi).

Montesquieu

Beberapa puluh tahun kemudian, filsuf Perancis Montesquieu’

mengembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke tentang tiga.

kekuasaan di atas yang sering kita dengar istilah Trias Politica. Dalam

uraiannya Montesquieu’ membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga

cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan

yudikatif. Menurut dia kekuasaan itu haruslah terpisah-pisah satu sama

lain, baik mengenai tugas atau fungsi mengenai alat perlengkapan

atau organ yang menyelenggarakannya, terutama adanya kebebasan

badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu. Mengapa? Karena

di sinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia itu

dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurut Motesquieu

adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan

eksekutif adalah kekuasaan menyelenggarakan undang-undang dan

kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas

penyelenggarakan undang-undang.

Jean Jacques Rousseau

Beliau merupakan pengamat teori perjanjian masyarakat dan

dianggap sebagai bapak Teori Kedaulatan Rakyat. Menurutnya,

negara dibentuk. oleh kemauan rakyat secara sukarela. Kemauan

rakyat untuk membentuk negara disebut kontrak sosial. Individu secara

sukarela dan bebas membuat perjanjian untuk membentuk negara

berdasarkan kepentingan mereka. Negara sebagai organisasi

berkewajiban mewujudkan cita-cita atau kemauan rakyat yang

kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak sosial yang berupa

konstitusi negara. Rousseau juga menekankan adanya kebebasan dan

persamaan.

H. Peran Lembaga Negara Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Sebelum menjelaskan pemegang kedaulatan dalam sistem

pemerintahan Indonesia, akan dijelaskan dahulu apa itu sistem pemerintahan

dan apa itu sistem pemerintahan Indonesia. Sistem berarti suatu kesatuan

yang terdiri atas berbagai unsur yang saling melengkapi untuk mencapai

suatu tujuan. Adapun pemerintahan adalah mereka yang memerintah dalam

suatu negara. Jadi sistem pemerintahan adalah suatu kesatuan yang terdiri

atas berbagai unsur yang memerintah dalam suatu negara yang saling

melengkapi untuk mencapai tujuan negara yang bersangkutan. Dengan

demikian sistem pemerintahan Indonesia adalah suatu kesatuan yang terdiri

atas berbagai unsur yang memerintah dalam negara Indonesia yang saling

melengkapi untuk mencapai tujuan negara Indonesia.

UUD 1945 Bab I Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 (2) menyatakan,

bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

Undang-Undang Dasar. Dengan ketentuan itu dapat diartikan, bahwa pemilik

kedaulatan dalam negara Indonesia ialah rakyat. Pelaksanaan kedaulatan

ditentukan menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksana kedaulatan negara

Indonesia menurut UUD 1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara

yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi

kedaulatan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang

Dasar 1945 inilah sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Dengan kata lain

sistem pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang didasarkan pada

kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Penjelasan pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang

Dasar 1945 diuraikan lebih lanjut di bawah ini. UUD 1945 menentukan,

bahwa rakyat secara langsung dapat melaksanakan kedaulatan yang

dimilikinya. Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan dalam UUD

1945 ditentukan dalam hal :

Mengisi keanggotaan MPR, karena anggota MPR yang terdiri atas

anggota DPR dan anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum (Pasal

2 (1)).

Mengisi keanggotaan DPR melalui pemilihan umum (Pasal 19 (1)).

Mengisi keanggotaan DPD (Pasal 22 C (1)).

Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara

langsung (Pasal 6 A (1)).

Untuk mengenal siapa calon anggota DPD, rakyat dapat memperhatikan

berbagai poster yang mengenalkan foto-foto calon anggota DPD tersebut.

Anggota DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dengan demikian,

rakyat secara langsung dapat melaksanakan kedaulatan yang dimilikinya.

Dalam pemilihan umum itu, kekuasaan rakyat tidak dilimpahkan kepada

siapapun termasuk kepada lembaga negara. Dalam contoh ini, rakyat memilih

sendiri anggota DPD yang menjadi pilihannya.

Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 adalah Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA),

Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemerintah Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemilihan Umum (KPU),

dan Komisi Yudisial. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-

Undang Dasar 1945 inilah sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Dengan

kata lain sistem pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang

didasarkan pada kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan oleh Undang-

Undang Dasar 1945.

I. Lembaga – lembaga Pelaksana Kedaulatan RakyatDalam alam demokrasi, segala pendapat atau perbedaari mengenai

masalah kewarganegaraan dan lain-lain yang menyangkut kehidupan negara

dan masyarakat diselesaikan melalui lembaga-Iembaga negara. Artinya

lembaga-Iembaga yang erat hubungannya dengan penyelesaian masalah

yang dihadapi oleh masyarakat melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di

lembaga negara, seperti DPR dan DPRD. Cara seperti .ini akan melahirkan

kebiasaan menyelesaikan perselisihan dengan tertib dan teratur. Selain itu

rakyat harus diikutsertakan dalam diskusi-diskusi dan bertukar pikiran baik

melalui media elektronika maupun media cetak. Dengan demikian apa yang

dikehendaki rakyat akan mudah diketahui.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Pasal 2 (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa MPR terdiri atas anggota

DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur

lebih lanjut dengan undang-undang. Pemilihan umum anggota DPR dan

anggota DPD diatur melalui UU No. 12 Tahun 2003. Sedangkan ketentuan

tentang susunan dan kedudukan MPR diatur dengan UU No. 22 Tahun

2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Atas dasar ketentuan Pasal 2 (1) UUD 1945 berarti, bahwa jumlah

anggota MPR didasarkan atas penjumlahan anggota DPR dan anggota

DPD (juga diatur dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2003). Keanggotaan

MPR diresmikan dengan Keputusan Presiden (Pasal 3 UU No. 22 Tahun

2003). Jumlah anggota DPR sebanyak 550 orang (Pasal 17 (1) UU No.

22 Tahun 2003). Jumlah anggota DPR berdasarkan Pasal 21 UU No. 10

Tahun 2008 tentang Pemilian Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

ditentukan sebanyak 560 orang. Sedangkan jumlah anggota DPD

ditentukan, bahwa anggota DPD dari setiap propinsi ditetapkan sebanyak

4 orang dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah

anggota DPR. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang

berkedudukan sebagai lembaga negara. Dengan kedudukannya sebagai

lembaga negara, MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara.

Tugas dan wewenang MPR diatur dalam Pasal 3 UUD 1945, bahwa MPR

(1) berwenang mengubah dan menetapkan UUD, (2) melantik Presiden

dan/atau Wakil Presiden, dan (3) hanya dapat memberhentikan Presiden

dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Tugas

dan wewenang MPR tersebut diatur lebih lanjut dalam UU No. 22 Tahun

2003, bahwa MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

mengubah dan menetapkan UUD.

melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan

umum dalam Sidang Paripurna MPR.

memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi

untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam

masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi

kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di Sidang Paripurna

MPR.

melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden

mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan

kewajibannya dalam masa jabatannya.

memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden

apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa

jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.

memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti

secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon

Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil

Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam

pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-

lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.

menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota MPR dilengkapi

dengan hak-hak sebagai berikut (Pasal 12 UU No. 22 Tahun 2003) :

mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD.

menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.

memilih dan dipilih.

membela diri.

Imunitas.

Protokoler.

keuangan dan administratif.

Di samping itu, anggota MPR mempunyai kewajiban sebagai berikut

(Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2003) :

mengamalkan Pancasila.

melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945 dan peraturan

perundang-undangan.

menjaga keutuhan negara kesatuan RI dan kerukunan nasional.

mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,

kelompok, dan golongan.

melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

2. Presiden

UUD 1945 mengatur, bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden

harus memenuhi syarat sebagai berikut :

warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah

menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri

(Pasal 6 (1) UUD 1945).

tidak pernah mengkhianati negara (Pasal 6 (1) UUD 1945).

mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan

kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 (1) UUD

1945).

dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6 A

(1) UUD 1945).

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta

pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum (Pasal 6 A

(2) UUD 1945).

Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih

lanjut dengan undang-undang (Pasal 6 (2) UUD 1945). Dalam Pasal 6 UU

No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden dinyatakan, bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden

harus memenuhi syarat :

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah

menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

tidak pernah mengkhianati negara.

mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan

kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

bertempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan RI.

telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang

memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya

yang merugikan keuangan negara.

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

terdaftar sebagai pemilih.

memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah

melaksanakan kewajiban pajak selama lima tahun terakhir yang

dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

memiliki daftar riwayat hidup.

belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden

selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-

cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana

makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.

berusia sekurang-kurangnya 35 tahun.

berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.

bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis

Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang

terlibat langsung dalam G 30 S/PKI.

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

lima tahun atau lebih.

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk

satu kali masa jabatan (Pasal 7 UUD 1945). Presiden Republik Indonesia

memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, yang dalam

melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil

Presiden (Pasal 4 UUD 1945). Kekuasaan Presiden yang diatur dalam

UUD 1945 adalah :

mengajukan rancangan undang-undang dan membahasnya

bersama DPR (Pasal 5 (1) dan Pasal 20 (2) UUD 1945).

menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 (2) UUD 1945).

memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat,

Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10 UUD 1945).

menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan

negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 (1) UUD 1945).

menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12 UUD 1945).

mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan

memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 UUD 1945).

memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan

pertimbangan MA (Pasal 14 (1) UUD 1945).

memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan

pertimbangan DPR (Pasal 14 (2) UUD 1945).

memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal

15 UUD 1945).

membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas

memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16

UUD 1945).

mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal

17 (2) UUD 1945).

mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan

belanja negara (Pasal 23 (2) UUD 1945).

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 19 (1) UUD 1945).

Sedangkan susunan keanggotaan DPR diatur melalui undang-undang

(Pasal 19 (2) UUD 1945). Dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilian

Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditentukan jumlah anggota DPR

sebanyak 560 orang yang berasal dari anggota partai politik peserta

pemilihan umum (Pasal 7 dan Pasal 21 UU No. 10 Tahun 2008).

Fungsi DPR ditegaskan dalam Pasal 20A (1) UUD 1945, bahwa DPR

memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi

legislasi DPR antara lain diwujudkan dalam pembentukan undang-undang

bersama Presiden. Fungsi anggaran DPR berupa penetapan anggaran

pendapatan dan belanja negara yang diajukan Presiden. Sedangkan

fungsi pengawasan DPR dapat meliputi pengawasan terhadap

pelaksanaan undang-undang, pengawasan terhadap pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja negara, dan pengawasan terhadap

kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945.

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya seperti di atas,  anggota DPR

dilengkapi dengan beberapa hak, seperti hak interpelasi, hak angket, dan

hak menyatakan pendapat (Pasal 20A (2) UUD 1945). Di samping itu,

anggota DPR juga memiliki hak mengajukan pertanyaan, hak

menyampaikan usul dan pendapat, hak imunitas (Pasal 20A (3) UUD

1945).

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan

tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara (Pasal 23 E (1) UUD 1945). Kedudukan BPK yang

bebas dan mandiri, berarti terlepas dari pengaruh dan kekuasaan

pemerintah, karena jika tunduk kepada pemerintah tidaklah mungkin dapat

melakukan kewajibannya dengan baik. Namun demikian, BPK bukanlah

badan yang berdiri di atas pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang meminta keterangan

yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/instansi pemerintah, atau

badan swasta sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Pembentukan BPK pada hakikatnya memperkuat pelaksanaan

pemerintahan yang demokratik, sebab pengaturan kebijaksanaan dan

arah keuangan negara yang dilakukan DPR belum cukup. BPK dalam hal

ini mengawasi apakah kebijaksanaan dan arah keuangan negara yang

dilaksanakan oleh pemerintah sudah sesuai dengan tujuan semula dan

apakah sudah dilaksanakan dengan tertib. Hasil pemeriksaan BPK

diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan

kewenangannya (Pasal 23 E (2) UUD 1945).

5. Mahkamah Agung (MA)

MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan

kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Pasal 24 (2)

UUD 1945). Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, MA

membawahi beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu Peradilan

Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha

Negara (Pasal 24 (2) UUD 1945). Kekuasaan kehakiman merupakan

kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 (1) UUD 1945). Oleh karena

itu dalam melaksanakan tugasnya.

MA terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh

lembaga lainnya. Sebagai lembaga judikatif, MA memiliki kekuasaan

dalam memutuskan permohonan kasasi (tingkat banding terakhir),

memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili,

dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap. MA juga berwenang untuk menguji peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang

serta mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

MA merupakan lembaga peradilan umum di Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang menganut sebagai negara hukum yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga yang

melaksanakan peradilan umum tersebut adalah Pengadilan Negeri,

Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Kedudukan peradilan umum

adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pada umumnya.

Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan

Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Kekuasaan kehakiman di

lingkungan peradilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri berkedudukan di Kota atau Kabupaten yang daerah

hukumnya meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Pengadilan Tinggi

berkedudukan di ibu kota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah

Propinsi.

6. Mahkamah Konstitusi (MK)

UUD 1945 menyebutkan adanya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah

Konstitusi memiliki kewenangan untuk (1) mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir untuk menguji undang-undangterhadap UUD, (2) memutus

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan

oleh UUD, (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus

perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24 C (1)), serta (5) wajib

memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran

oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24 C (2) UUD

1945).

Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan hakim konstitusi, di

mana tiga anggota diajukan oleh MA, tiga anggota diajukan oleh DPR, dan

tiga anggota diajukan oleh Presiden (Pasal 24 C (3) UUD 1945). Hakim

konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,

negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak

merangkap sebagai pejabat negara (Pasal 24 C (5) UUD 1945). Di

samping itu, Pasal 16 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi menerangkan, bahwa calon hakim konstitusi harus memenuhi

syarat :

warga negara Indonesia.

berpendidikan sarjana hukum.

berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan.

tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan hukuman lima tahun

atau lebih.

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-

kurangnya 10 tahun.

membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi

hakim konstitusi.

7. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD merupakan bagian dari keanggotaan MPR yang dipilih melalui

pemilihan umum dari setiap propinsi (Pasal 2 (1) dan Pasal 22 C (1) UUD

1945). DPD merupakan wakil-wakil propinsi (Pasal 32 UU No. 22 Tahun

2003).

Oleh karena itu, anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, dan

selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara RI (Pasal 33 (4) UU

No. 22 Tahun 2003). Namun dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 12, calon peserta

pemilihan umum anggota DPD tidak disyaratkan berdomisili di daerah

pemilihannya melainkan mendapatkan dukungan minimal dari daerah

pemilihan yang bersangkutan.

Kewenangan DPD dituangkan dalam Pasal 22 D UUD 1945, yaitu :

mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,

serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan

daerah.

ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan

dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-

undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan

dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undangundang

mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan

APBN, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil

pengawasan itu kepada DPR.

8. Pemerintah Daerah (Pemda)

Pemerintah Derah merupakan penyelenggara pemerintahan daerah.

Keberadaan pemerintahan daerah dilandasi oleh ketentuan UUD 1945

Pasal 18 (1) yang menyatakan, bahwa Negara Kesatuan Republik

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu

dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan

kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-

undang.

Saat ini undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah

dan pemerintahan daerah adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah dibedakan antara

pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota

(Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2004). Pemerintahan daerah provinsi terdiri

atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Sedangkan

pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah

kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Dalam Pasal 24 UU No. 32 Tahun 2004 dibedakan sebutan kepala

daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintah daerah provinsi

dipimpin oleh Gubernur sebagai kepala daerah provinsi. Pemerintah

daerah kabupaten dipimpin oleh Bupati sebagai kepala daerah kabupaten.

Pemerintah daerah kota dipimpin oleh Walikota sebagai kepala daerah

kota.

Di akhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan Pasal 27 (2) UU No.

32 Tahun 2004, kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah.

Kepala daerah memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban

kepada DPRD. Serta kepala daerah menginformasikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan

MPR, DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan, bahwa DPRD terdiri atas DPRD

Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. DPRD merupakan lembaga

perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur

penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 40 UU No. 32 Tahun

2004).

DPRD Propinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai lembaga daerah propinsi (Pasal 60 UU No. 22

Tahun 2003). Sedangkan DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga

perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga

pemerintahan daerah kabupaten/kota (Pasal 76 UU No. 22 Tahun 2003).

Fungsi DPRD secara umum sama dengan fungsi DPR, yaitu legislasi,

anggaran, dan pengawasan.

10. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi pemilihan umum merupa-kan komisi yang bertanggung jawab

akan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Komisi pemilihan umum

bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Pasal 22 E (5) UUD 1945).

Komisi pemilihan umum sebagai lembaga pemilihan umum yang

selanjutnya disebut KPU (Pasal 1 (6) UU No. 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum). KPU menyelenggarakan pemilihan

umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil

Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung

oleh rakyat (Pasal 1 (5) UU No. 22 Tahun 2007).

Susunan organisasi penyelenggara pemilihan umum berdasarkan Pasal 4

UU No. 22 Tahun 2007 adalah :

KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.

KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,

dan DPRD menyatakan, bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan

Umum adalah :

merencanakan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan

pemilu.

mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan

semua tahapan pelaksanaan pemilu.

menetapkan peserta pemilu.

menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota

DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan

pemungutan suara.

menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota

DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu.

melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-

undang.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum bukan saja untuk

menyelenggarakan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota saja, tetapi KPU juga penyelenggara pemilu

Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 (7) dan

Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden. Dalam menyelenggarakan pemilihan umum, KPU

berpedoman kepada asas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU

No. 22 Tahun 2007 sebagai berikut :

mandiri

jujur

adil

kepastian hukum

tertib penyelenggara pemilihan umum

kepentingan umum

keterbukaan

proporsionalitas

profesionalitas

akuntabilitas

efisiensi

efektivitas

11. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga yang mandiri yang dibentuk oleh

Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24 B (3) UUD 1945). Anggota

Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di

bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela

(Pasal 24 B (2) UUD 1945). Komisi Yudisial berwenang mengusulkan

pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan,

keluhuran martabat, dan perilaku hakim (Pasal 24 B (1) UUD 1945).