UUD NKRI 1945

TUJUAN PEMBELAJARAN

TIU

PESERTA PENATARAN DAPAT

MENDISKRIPSIKAN UUD 1945

TIK PESERTA DAPAT

1. Menyebutkan kedudukan UUD 1945

2. Menyebutkan perjala-nan berlakunya UUD 1945

3. Amandemen UUD 1945

4. Dampak amndm UUD 1945 pada ketatanega raan RI

Sejak awal tidak mengalami perubahan yi “Sbg hukum tertinggi”, “Sumber segala sumber hukum”

Menentukan sejarah perjalanan bangsa. Keberadaannya menjadi solusi kemacetan

sidang Konstituante Dilaksanakan secara murni dan

konsekwen politisasi u kekuasaan. Dilakukan amandemen

Kedudukan “Sebagai sumber hukum

tertinggi” Peraturan Per-UU di bawahnya tidak bertentangan dengan UUD-1945

Orde lama dan baru –belum dilengkapi lembaga kontrol.

MK sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan pengujian UU thd UUD (dg perubahan Pasal 24 C Bab IX UUD-1945)

1945-1949 : UUD-1945 (UU Proklamasi) 1949-1950 : UU RIS 17 Ag 1950 : Kembali jadi Negara Kesatuan RI

UUD-45 hanya berlaku di RI Yogya 1951-1955 : UUDS 1955-1959 : Pembicaraan Dasar Negara

berlarut-larut 1959-1965 : kembali ke UUD-1945 1965-1998 : UUD 1945 dg slogan secara

murni dan konsekwen 1999-2002 : Proses amandemen I-IV 2002-sek : UUD 1945 hasil amandemen

PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Antara lain:•Amandemen UUD

1945•Penghapusan doktrin

Dwi Fungsi ABRI•Penegakan hukum,

HAM, dan pemberantasan KKN

•Otonomi Daerah•Kebebasan Pers•Mewujudkan

kehidupan demokrasi

Tuntutan Reformasi

• Pembukaan• Batang Tubuh - 16 bab - 37 pasal - 49 ayat - 4 pasal Aturan

Peralihan - 2 ayat Aturan

Tambahan•Penjelasan

Sebelum Perubahan

•Kekuasaan tertinggi di tangan MPR

•Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden

•Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir

•Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang

•Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi

Latar Belakang Perubahan

Menyempurnakan aturan dasar, mengenai:

•Tatanan negara•Kedaulatan Rakyat•HAM•Pembagian kekuasaan•Kesejahteraan Sosial•Eksistensi negara

demokrasi dan negara hukum

•Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa

Tujuan Perubahan

•Pasal 3 UUD 1945

•Pasal 37 UUD 1945

•TAP MPR

No.IX/MPR/1999

•TAP MPR

No.IX/MPR/2000

•TAP MPR

No.XI/MPR/2001

Dasar Yuridis

•Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945

•Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

•Mempertegas sistem presidensiil

• Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal

• Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”

Kesepakatan Dasar

•Sidang Umum MPR

1999

Tanggal 14-21 Okt

1999

•Sidang Tahunan MPR

2000

Tanggal 7-18 Agt 2000


2001

Tanggal 1-9 Nov 2001


2002

Tanggal 1-11 Agt 2002

Sidang MPR

• Pembukaan • Pasal-pasal: - 21 bab - 73 pasal - 170 ayat - 3 pasal Aturan

Peralihan - 2 pasal Aturan

Tambahan

Hasil Perubahan

3

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2. Memajukan kesejahteraan umum3. Mencerdaskan kehidupan bangsa4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

NEGARA INDONESIA (alin 2 ) (cita keluarga) MERDEKA

BERSATU

BERDAULAT

ADIL DAN MAKMUR

NO JUMLAH PASALYG DIUBAH

HSL PERUBAHAN / PENINJAUAN

SUBSTANSI DOMINAN

I 9 PASAL 0 PSL 5 AYAT PEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN

II 8 PASAL 20 PSL 4 AYAT OTDA, PEMBAGIAN WIL. NEG, HAM, WARGA NEGARA

III 10 PASAL 22 PASAL 63 AYAT

PEMIL. PRESIDEN, FUNGSI LEMB TINGGI NEG.

IV 10 PASAL, AT PERAL & TAMB

11 PASAL 21 AYAT

KEANGG. MPR, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN &EKONOMI

V TAP 1 TAHUN 2003

139 TAP ditetapkan 6 kategori

PENINJAUAN terhadap TAP MPRS/MPR 1960-2002

PENILAIAN HASIL KERJA MPR 1999-2003

SIDANG MPR TAHUN 2003 MEMUTUSTAN TAP

MPR No. I/2003

1. Seluruh TAP dan TUS (139) ada yang secara langsung atau bertahap hapus

2. Tiga TAP /TUS MPR/S yang tetap yaitu :1. TAP No XXV tahun 1966 ttg Pembubaran Partai Komunis

2. TAP MPR No. XVI/MPR/1998 tetang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi

3. TAP MPR No. V/MPR/1999 Tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur

PEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN dlm Amandemen INO BAB /PASAL SEBELUM AMANDEMEN SESUDAH AMANDEMEN

1 Psl 5 ay 1 Kekuasaan membentuk UU bersama DPR

Hak mengajukan ranc. UU

2 Psl 7 Pres mmgang jbtan 5 thn & ssdh itu dpt dipilih kembali

Pres mmgng jbt 5 thn, ssdh itu dpt dipilih lagi unt satu jabatan

3 Psl 13 ay 2 Pres (hak prerogatif) menerima duta negara lain

Pres. mengangkat dan menerima duta neg. lain dg mempertimb perst. DPR

4 Psl 14 Hak prerogratif memberi grasi, rehab, amnesti & abolisi

Pemberian Grasi & rehablt dg pertimbangan MA, amnesti & abolisi dg pertimbangan DPR

5 Psl 15 memberi gelar kehormatan & tanda jasa hak prerg pres

Pemberian gelar, kehormatan & jasa diatur UU

6 Psl 20 Tiap pemb UU menghendaki persetjuan DPR

DPR m’miliki kekuas memb UU Pres sahkan ranc UU UU bersama DPR

LEMBAGA TINGGI NEGARA 1

NO BAB /PASAL SEBELUM AMANDEMEN SESUDAH AMANDEMEN

1

Bab I Psl 2 MPR terdiri dr : DPR, utusan Daerah & ut. Gol.

MPR terdiri dr : DPR & DPD

Bab I Psl 3 MPR bertugas menetapkan UUD dan GBHN

Tugas MPR : Menetapkan dan mengubah UUD, melantik Pres & m’berhentikan Pres men UU

Sebutan LEMB. TERTINGGI LEMBAGA TINGGI

2 Bab IV psl 16 DPA --(dihapus diganti WANTIMPRES)

3Bab VII psl 19, 20,21,21a,22, 22 A dan 22B

DPR DPR dan tugas-tugasnya.

4Bab VII Psl 22C dan 22D DPD dan tugas-tugasnya

6Bab VIIIA psl 23E-23G BPK BPK

LEMBAGA TINGGI NEGARA 2


1Bab VIII Psl 23 D Belum diatur Bank Sentral

2 Bab IX psl 24-25 menjadi 24,24A, dan 25

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung

Kekuasaan kehakiman :

Mahkamah Agung

3Bab IX psl 24B dan 25

Komisi Yudisial

4Bab IX psl. 24 C dan 25

Mahkamah Konstitusi

5

Bab III pasal s.d 16

Kekuasaan Pemerintahan Negara/ Presiden

Kekuasaan Pemerintahan Negara/ Presiden

Pemilu untuk memilih angg MPR Pres.diangkat /diberht. oleh MPR sdng Wapress oleh presiden Muncul “ mandataris MPR” Keputusan MPR menduduki posisi setelah UUD

Bab IV B mengatur PemiluPsl 22 E :Pemilu dilks scr JURDIL, 5 tahunanMemilih, DPR,DPD, Pres/WapresPemilu diselenggarakan oleh KPU

BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA


1 Bab I Psl I ay 1

Negara Kesatuan berbentuk Republik

Negara Kesatuan berbentuk Republik

2 Bab 1 Psl 1 ay 2

Kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan scr penuh oleh MPR

Kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD

3 Bab 1 Psl 1 ay 3

Negara Indonesia adalah negara hukum

PEMILIHAN PRESIDEN /WKL PRES DAN SYARAT-SYARATNYA


1

Bab III Psl 6

Presiden WN Ind asli

Presiden/Wkl Pres WN Ind asli,tak pernah menerima ke WN asing, tdk pernah hianat dan sehat jasm dan rohani

2Bab III psl 7 Pesiden/Wkl Presiden tidak

merup. satu paketPesiden/Wkl Presiden merup. satu paket diajukan oleh partai/ gabungan partai peserta pemilu

3

Bab III psl 8

Presiden/Wapres berhala ngan ttp

Presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan ked digantikan Wapres

sama

Kekosongan Wapres MPR memilih dari 2 orang yg diusulkan presiden

Presiden/ Wapres berhalangan

Tak diatur Pemerintahan dijalankan oleh Mendagri, menlu dan Mentan

DPR

MKMKMemeriksa,Mengadili, dan

Memutuskan(≤ 90 hari)

Alasan : melanggar hukum(khianat, korupsi, penyuapan, Perb tercela) dan terbukti tak

memenuhi syarat sebagai Pres/ Wakil Pres.

MPR≤ 30 hari menyelenggarakan Sidang

(Presiden dan/atau Wapres diundang)

Pengambilan Putusan:-Kuorum ≥ 3/4 jumlah anggota

-Keputusan ≥ 2/3 Jumlah anggota yang hadir

TATA CARA PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAUWAKIL PRESIDEN

1

2

3

PEMERINTAHAN DAERAH (Psl 18)NO PERIHAL SEBELUM AMANDEMEN SESUDAH AMANDEMEN

1Wilayah Indonesia dibagi menjadi

daerah besar dan kecilIndonesia dibagi menjadi daerah Propinsi & Kab/Kota

2Azaz Pem Sentralisasi Dekonsentrasi, desentralisasi dan

tugas pembantuan

3Kepala Daerah

Dipilih Pejabat di atasnya Dipilih langsung oleh rakyat

4Kewena-ngan

-- Seluas-luasnya kecuali yg ditent. sebagai kewenangan pusat

5Ciri pemerin-

tahan

Seragam dalam semua

hal

Pemda berhak tetapkan perda u melaks. otonomi dan tugas pembantuan (boleh tak seragam)

6Kehususan daerah

Belum diatur Menghormati daerah khusus dan istimewa

7Kesat hkm adat & hak tradisinil

Belum diatur Diakui sepanjang masih hidup dan dengan prinsip NKRI

UUD 1945

TAP MPR

UU

PERPU

PP

KEPRES

PERDA

UUD 1945

PP

PERPRES

PERDA

UU/PERPU

TAP MPR RI No. III/MPR/2000UU No. 10 Tahun 2004

TATA URUT PERUNDANG-UNDANGAN

I. DAERAH KHUSUS IBUKOTA

II. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA – SEJARAH DAN BUDAYA

III.DAERAH OTONOMI KHUSUS ACEH – UU NO 18 TAHUN 2001 ( 9 AGUSTUS 2001)

IV.DAERAH OTONOMI KHUSUS PAPUA –UU NO 21 TAHUN 2001 ( 21 NOPEMBER 2001)

Catatan : Otonomi khusus no III dan IV mengecualikan ket. Yg diatur dalam UU No. 22/’99 dan UU No 25/’99.

Desa atau nama sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat stpmt berdasarkan asal usul dan adat istiadatsetempat yang diakui dlm sistem Pem Nasional yg berada di Kabupaten

Kawasan pedesaan : pertanian dan mengelola SDA

HAL-HAL LAIN yang berubah


1Bab IX Psl 26 dan 27

WN WN dan penduduk

2Bab IX Pasal 28 ttg HAM

Tiga butir HAM Sepuluh butir HAM

3Bab XIV Psl 30 HANKAM

ABRI terdiri dari 4 satuan Pemisahan TNI sbg alat pertahanan, POLRI sbg alat keamanan

4

Psal 31 DIK BUD

Terdiri 2 psl Setiap WN wajib ikuti penddk dasarAngg pddkan sekurang-kurangnya 20 %

5

Bab XV pasal 36 A- 36 C

Bendera dan bahasa Bendera, bahasa, lambang dan lagu kebangsaan

PENUTUPAKU KENAL UUD-1945 NEGERIKU

TERIMA KASIHSemoga materi ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang

konstitusi dan dinamika ketatanegaraan

OBAMA

Tahun 2002 – ditolak untuk jadi peserta sidang partai Demokrat

Tahun 2004 – ditunjuk sebagai key-note speaker dlm pertemuan partai Demokrat

Tahun 2008 – terpilih sebagai Presiden AS

Education

UUD NKRI 1945