How the Indonesian Legal System Addresses Liability and Redress

in the Agricultural and Environmental Context

Wahyu Yun SantosoDept. of Environmental Law

Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

Legal Issues

Biotech: Old Product, New Cover

• Many new products are coming with the development of new technology;

• Adaptation and mitigation (reducing the impact) need integrated policies and regulations;

• Multi-dimension problems;• Big gap between law developments, technology

improvements, and lack of the society responses;• Unprecedented risks and damages.

Environment contamination• Gene flow via pollen• Non-target species near field sites e.g. butterflies,

bees, etc.

Food supply contamination• Accident, intentional, gene flow

Health safety concerns• Non-target organ responses• Side-effects• Allergenicity

Risks and Concerns

Related Legal Instruments

• UU No. 5 Tahun 1990 ttg Konservasi SDAHE;• UU No. 29 Tahun 2000 ttg Perlindungan Varietas Tanaman;• UU No. 21 Tahun 2004 ttg Ratifikasi Protokol Keamanan Hayati;• UU No. 4 Tahun 2006 ttg Pengesahan International Treaty On Plant Genetic

Resources For Food And Agriculture;• UU No. 32 Tahun 2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;• UU No. 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan;• UU No. 13 Tahun 2010 ttg Hortikultura;• UU No. 18 Tahun 2012 ttg Pangan;• PP No. 28 Tahun 2004 ttg Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;• PP No. 21 Tahun 2005 ttg Keamanan Hayati PRG;

Legal Liability

• Laws (mostly) are addressing liability for coexistence, not liability for human or animal health, agronomic concerns or environmental safety.

• Common law and civil law provide remedy if a physical harm.• No loss of organic certification for product or farm. Production standards, not product standards.

Self-adopted standards.• Contractual specifications are the risk of the contracting parties. Party seeking the price premium

bears the costs of earning the premium. Voluntarily accepted duties.• Aesthetic, ethical damages and reputation claims.• Claims of biodiversity damages.• Lack of reciprocity and equality between agricultural production methods.• Coexistence has three themes – farmer choice, good stewardship, and neighborly cooperation.• Purpose of these liability proposals is:

• not compensation for sensible damages;• to use risk of liability to drive transgenic agriculture from the market;• to privilege organic farming.

Consumer Rights?

• hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

• hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

• hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

• hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

• hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

(UU Perlindungan Konsumen)

Information Assymetry

GMO menurut PP No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan• Pasal 1 angka 18: Pangan produk rekayasa genetika adalah pangan yang

diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika

• Pangan hasil rekayasa genetika atau GMO adalah pangan atau produk pangan yang diturunkan dari tanaman, atau hewan yang dihasilkan melalui proses rekayasa genetika.

• Pengaturan lain terdapat pada pasal 35 PP No.69 ahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan mengenai kewajiban label produk pangan hasil rekayasa genetika.

Liability andRedress

Liability and redress

Isu awal: Perdebatan dalam definisi kerusakan (damage) dari LMOs and its “products”,

“operator” dan “financial security”; Titik berat pd pendekatan administratif dan disesuaikan dengan hukum nasional

(domestic law). Namun demikian, negara masih bisa memberikan tanggung jawab perdata dalam hukum nasionalnya;

Dua opsi pengaturan dalam liability redress yaitu langkah-langkah administrasi (administrative approach) dan tanggung jawab perdata (civil liability).

Langkah administratif menekankan kewajiban pd operator yg terkait dg perpindahan produk rekayasa genetik lintas batas utk sesegera mungkin berkoordinasi dg pihak yg berwewenang utk mengambil langkah-langkah yg perlu dlm mencegah kerusakan akibat perpindahan PRG lintas batas.

Langkah-langkah ini terdiri dari langkah pencegahan (preventive) dan memperbaiki (remedial)

Between Liability & Responsibility: • Liability (tanggungjawab) for possible injurious

consequences arising out of certain lawful activities kewajiban dan risiko (duty & risk).

• Responsibility (pertanggungjawaban) for wrongful acts memenuhi kewajiban (obligation/duty).

Form of Liability:• liability based on fault (tort liability); • strict liability activities permitted on condition that the

actor will compensate for any losses suffered); and• absolute liability (e.g. The 1972 Conv. On Int'l Liability for

Damage Caused by Space Objects).

Definisi tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti,“keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan lain sebagainya)

In law a person is said to be legally liable when they are financially and legally responsible for something. Legal liability concerns both civil law and criminal law.

Liability Based on Fault

Gugatan perdata tiada gugatan tanpa kepentingan hukum.

Psl. 1365 & 1366 BW: PMH harus buktikan kausalitas antara kesalahan dengan akibat hukum (kerugiannya). liability based on fault.

Biotek as well as isu lingkungan rumit pembuktiannya. Contoh kasus Kediri 2003 Putusan MK No.

99/PUU-X/2012

STRICT LIABILITYKonsep strict liability tanggung jawab mutlak Psl 88 UUPPLH: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau

kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Penjelasan Psl 88 UUPPLH: “unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Problems:

• The concept of strict liability often overlapping with tort liability under civil law.

• Sense of “being strictly liable” sometimes lead public to judge a company/operator/polluter far beyond it capacity.

• Could be better as if we introduce some “proportional liability”, as strict liability but with limit of compensation as much as the factual damages suffered, unless its caused by culpa.

Strict Liability in Product

Shown in Consumer Protection Act (UU No. 8/1999) Art. 19• Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas

kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (ayat 1).

• Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (ayat 2)

Civil Law (Hukum Perdata)

• Basic concept: TORT LIABILITY or Liability Based on Fault• A "tort" is an injury to another person or to property, which is

compensable under the law.• Categories of torts include negligence (kealpaan), gross negligence

(ketidaksengajaan, and intentional wrongdoing (kesengajaan)

1. there must be a legal duty of care to another person;2. there must be a breach of that duty;3. the claimant must have suffered damages; and4. the damages must have been proximately caused by the breach of

duty.

Requirement

Indonesian BW (Burgerlijk Wetboek)

Under Art. 1243• Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu

perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan;

Art. 1365 (onrechtsmatigedaad)• Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut

Principle 15 of Rio Declaration 1992:• In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. Biosafety Protocol:• Article 10.6 dan 11.8 "Lack of scientific certainty due to insufficient relevant scientific information and knowledge regarding the extent of the potential adverse effects of an LMO on biodiversity, taking into account risks to human health, shall not prevent a Party of import from taking a decision, as appropriate, with regard to the import of the LMO in question, in order to avoid or minimize such potential adverse effects”.

PRECAUTIONARY APPROACH

Pasal 2 huruf f UUPPLH:• Asas kehati-hatian diartikan bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Penerapan:

• Ada bukti permulaan ilmiah (argumentasi ilmiah):• Berbasis pada cost-benefit analysis;• ada alternatif upaya atau instrumen;• Kebijakan harus bisa menjamin efisiensi pelaksanaan;• Utk alasan kesehatan manusia dan lingkungan.

PRECAUTIONARY APPROACH

Liability related to precautionary approach

• if an action or policy has a suspected risk of causing harm to the public or to the environment, in the absence of scientific certainty that the action or policy is harmful, the burden of proof that it is not harmful falls on those taking the action

• Difficult issues to implement: “absence of scientific proof” basis; need of risk analysis; and cost-benefit approach to be considered.

Liability for GM foods• Setiap Orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa

Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.

• Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan

Pasal 77 UU No. 18 Tahun 2012 ttg Pangan

Sanksi administratif (Pasal 79) :a. denda;b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;d. ganti rugi; dan/ataue. pencabutan izin

Criminal Liability in Foods• Setiap Orang yang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa

Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) – Pasal 137 ayat (1)

• Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 134 UU 18 Thn 2012 ttg Pangan

Government Liability for Farmer

• Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara (Pasal 33 UU No. 19 Tahun 2013 ttg Perlindungan Petani)

• KLB: terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur Pertanian (Penjelasan Pasal 7 ayat (2))

Product Liability (Consumer Protection Law)

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 19 UU 8 Thn 1999 ttg Perlindungan Konsumen

Advantage Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian (Psl 22).

Seeds Distribution Liability

Larangan untuk mengedarkan (sengaja maupun kelalaian) benih hasil pemuliaan atau introduksi yg belum dilepas.

Ancaman pidana penjara 5 tahun (dolus) dan denda paling banyak Rp. 250 Juta; serta kurungan 12 bulan (culpa) atau denda paling banyak Rp. 50 Juta.

Pasal 60 UU 12 Thn 1992 ttg Sistem Budidaya Tanaman

Catatan Putusan MK No. 99/PUU-X/2012 ttg Judicial Review, memberikan pengecualian untuk petani perseorangan.

Public Information Responsibility

Badan Publik wajib menyediakan informasi yang terbuka untuk umum (sesuai persyaratan dan pengecualian dalam UU)

Setiap orang wajib bertanggungjawab atas informasi yang disampaikan, menggunakan informasi tersebut, maupun cara dalam mengakses informasi publik.

Pasal UU 14 Thn 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik

Health Issues Liability• Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah,

serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan (psl 109 UU Kesehatan).

• Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya (Psl 110 UU Kesehatan) ~ Public Disclosure.

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Halal Liability• Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan,

minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. (Pasal 1)

• Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. (Pasal 17)

• Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik diharamkan jika proses pertumbuhan dan/ataupembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. (Pasal 20)

UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Environmental Issues Liability

• Kewajiban AMDAL: untuk penerapan teknologi yang berdampak penting bagi manusia dan lingkungan hidup; serta introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik. (Pasal 23)

• Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. (Pasal 47)

• “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (clean up) limbah B3. (Penjelasan Psl 47)

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Environmental Responsibility:

Under three mechanism:• Administrative Approach• Civil Procedural Measurement• Criminal Litigation

Private compensation Public compensation

33

Administrative Approach

Pasal 76 – 83 UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH :

Menteri, Gub/Bupati/

Walikota

Menerapkan sanksi adm

1. terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan dan tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana

2. jika Pemerintah menganggap pemda secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (psl 77, Secon line adm law enforcement)

a. teguran tertulis;b. paksaan pemerintah;c. pembekuan izin lingkungan; ataud. pencabutan izin lingkungan. Paksaan Pemerintahan :

a. penghentian sementara kegiatan produksi;b. pemindahan sarana produksi;c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;d. pembongkaran;e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi

menimbulkan pelanggaran; f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran

dan tindakan memulihkan fungsi LH.

Dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan LH, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau kerugian yang lebih besar bagi LH jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

1. berwenang memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan LH akibat pencemaran dan/atau perusakan LH yang dilakukannya.

2. berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan LH akibat pencemaran dan/atau perusakan LH yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Available Mechanism for Civil Litigation

• Citizen Lawsuit• Class Action a form of lawsuit in which a large group of people

collectively bring a claim to court and/or in which a class of defendants is being sued. (stated in Consumer Protection Act and Environment Protection and Management Act)

• Environmental Legal Standing a standing to sue given for environmental organisation (proven by its statuta, and on-going activities for minimum 2 years) to bring public interest claims (non personal damage compensation)

• New approach Anti-SLAPP provision (Art. 66 EPMA)

Citizen Lawsuit

3 forms of citizen lawsuit1. a private citizen can bring a lawsuit against a citizen, corporation, or government

body for engaging in conduct prohibited by the statute. for example, a citizen can sue a corporation under the Clean Water Act (CWA) for illegally polluting a waterway.

2. a private citizen can bring a lawsuit against a government body for failing to perform a non-discretionary duty.

For example, a private citizen could sue the Environmental Protection Agency for failing to promulgate regulations that the CWA required it to promulgate. 3. less common form, citizens may sue for an injunction to abate a potential

imminent and substantial endangerment involving generation, disposal or handling of waste, regardless of whether or not the defendant's conduct violates a statutory prohibition. analogous to the common law tort of public nuisance.

CLASS ACTION

• Class Action atau Gugatan Perwakilan gugatan perdata (biasanya terkait permintaan injunction/ganti kerugian) yg diajukan oleh sjumlah orang (dlm jmlh tbatas) sbg perwakilan kelas (class representatives) mewakili kpntgn mereka & orang lain yg mrk wakili sbg korban (class members).

Persyaratan dr US Federal of Civil Procedure:1. Numerosity jumlah orang yg mngajukan hrs sedemikian banyaknya

(agar praktis & efisien)2. Commonality hrs ada kesamaan fakta or question of law antara pihak yg

mewakili & diwakili3. Typicality tuntutan bg plaintiff maupun pembelaan bg defendant dr

seluruh class members hrslah sejenis4. Adequacy of Representation kelayakan dr perwakilan brp jaminan u bs

jujur, adil, serta mampu mlindungi kpntgn mereka yg diwakili.

• Article Prof. Christopher Stone “Should Trees Have Standing?: Toward Legal Rights for Natural Objects” 1972

• Mmberikan hak hukum (legal rights) kpd obyek2 alam (natural objects) krn alam jg pnya hak meskipun mrpk obyek inanimatif

• Pengadilan hak wali (GUARDIANSHIP APPROACH) kpd organisasi lingkungan u upayakan pemulihan (remedial action).

• Syarat: Badan Hukum, AD/ART jelas sebagai organisasi pembela kepentingan lingkungan, aktivitas minimal telah 2 tahun.

• Gugatan Perwalian juga dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai pemegang amanat di daerah.

Legal Standing

Anti SLAPP: Anti Strategic Law Suit Against Public Participation (art 66)

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat perdata

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup

Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan

UU No. 32/2009: UU Perlindungan dan Pengelolaan LH• Pasal 69

(1) Setiap orang dilarang:…g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;

• Pasal 101Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

39

PENEGAKAN HUKUM PIDANA Tindak pidana lingkungan adalah kejahatan Sanksi dan denda maksimum dan minimum kortporasi

ULTIMUM REMIDIUM

Tindak pidana formil (effluent, emisi dan ganguan) Sanksi administrasi Pelanggaran dilakukan lsatu kali

PREMIUM REMIDIUM

Pencemaran dan perusakan LH Sanksi administrasi tidak dipatuhi Pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali Memasukkan B3 yg dilarang Memasukkan LB3 di NKRI Memasukkan limbah di NKRI Membuang limbah Membuang B3 dan LB3 Melepas rekayasa genetik (sesuai UU dan izin lh) Melakukan pembukaan lahan dengan membakar Menyusun Amdal tanpa sertifikasi kompetensi Memberikan informasi palsu,menyesatkan menghilangkan, merusak, dan ket tidak benar

Pembuktian• Alat bukti yang sah (ps. 96):

• Keterangan saksi• Keterangan ahli• Surat • Petunjuk• Keterangan terdakwa• Alat bukti lain:

• Informasi yg diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik

• Alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan/tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik selain kertas, atau terekam secara elektronik

• Hasil penelitian ahli mengenai kerusakan lingkungan. Contohnya hasil analisa laboratorium dalam menentukan proses pencemaran dan atau perusakan yang sedang terjadi, kerugian/dampak yang timbul serta modus operandinya apakah dilakukan secara sengaja atau tidak

• Informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya (Pasal 5 UU ITE)

41

Corporate Crime Responsibility(Prof. Dr. Muladi, 2012)• Pengurus perusahaan dapat dijatuhi hukuman apabila:

a. Kewenangan pengambilan putusan;b. Kewenangan merepresentasikan perusahaan;c. Kemampuan untuk mengontrol/mengendalikan termasuk

mencegah suatu perbuatan;d. Untuk keuntungan korporasi.

42

Konstruksi Tindak Pidana Korporasi menurut UUPPLH

Konstruksi I:

43

Tindak pidana

Badan Usaha Pemimpin Badan Usaha

Syarat (ps. 118 dan penjelasannya): 1. Wewenang (power)2. Menerima (acceptance) : menyetujui, membiarkan, tidak cukup

melakukan pengawasan, atau memiliki kebijakan yg memungkinkan tindak pidana terjadi

Yang dipidana: 1. (hanya) Badan usaha (pasal 116 ayat 1 jo. 118)2. pemimpin badan usaha (de jure / de facto) – penjelasan 1183. Pelaku langsung

Wahyu Yun SantosoFaculty of Law

Universitas Gadjah MadaJl. Sosio Yustisia No. 1

Yogyakarta 55281wahyu.yuns@ugm.ac.id

+ 62 81329605445