Bahan paparan papua 050713

PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SunandarDirektorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan

Kementerian PPN/Bappenas

Disampaikan pada Acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan DaerahJayapura, 5 Juli 2013

2

DEFINISIo Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah

o Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.Terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa

3

PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN(bagian dari Perencanaan Kinerja)

Perencanaan Strategis

Penyusunan Program

Penyusunan Anggaran

Pemantauan dan Evaluasi

Perumusan Strategi

Pelaksanaan

• Penetapan Sasaran • Penetapan Indikator Kinerja

• Penetapan Program• Penetapan Kegiatan

• Penentuan Anggaran

• Pengukuran Kinerja

• Hasil Penilaian Kinerja• Umpan Balik • Tindakan Koreksi• Penghargaan

• Penetapan Visi, Misi, Tujuan• Analisis Lingkungan Strategis Perencanaan

Kinerja

PengelolaanKinerja

4

ALUR LOGIKA PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PRIORITAS (IMPACTS/DAMPAK)

HASIL/OUTCOMES PROGRAM

PROGRAM

KELUARAN/PRODUK

MASUKAN/INPUTS

IDENTIFIKASI MASALAH DAN PENYEBAB

INDIKATOR PROGRAM

OUTCOMES/ HASIL

KEGIATAN INDIKATOR OUTPUTS/ KELUARAN

SUMBER DAYA INDIKATOR INPUTS / MASUKAN

BASELINE DATA TENTANG KONDISI PERMASALAHAN

YANG AKAN DITANGANI

INDIKATOR

SUM

BER DATA

INDIKATOR IMPACTS / DAMPAK

PROGRAM LINTAS SKPD

PROGRAM SKPD

5

KETERKAITAN VISI, TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program 2

Misi

Tujuan dan Sasaran (Indikator Kinerja)

Biaya ProgramProgram

Kegiatan 3Kegiatan 2Kegiatan 1

Program 3

Biaya Kegiatan

Biaya Kegiatan

Biaya Kegiatan

Program 1

Anggaran

Visi

Program dan Kegiatan

MisiVisi

Strategi dan Kebijakan

6

PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

RPJMD Kab

Renstra SKPD

Renstra Kecamat

an

RPJM Desa/

Keluranan

Rancangan RKPD

Kab

Ranc RKP Desa/

Kelurahan

Rancangan Renja SKPD

Musrenbang Desa/Kelura

han

Musrenbang

Kecamatan

Forum SKPD

KABU

PATE

N

SKPD

KECA

MAT

AND

ESA

Musrenbang Kab

Gube

rnur

DPR

D

Juni Juli November Desember Agustus - Oktober

Evaluasi

RKA

PerKaDa Penjabaran APBD

Ranc KUA

& PPAS

Pembahasan KUA &

PPAS

Nota Kesepakatan KDH -

DPRD

Pedoman Penyusuna

n RKA SKPD

RKA SKPD

Pembahasan RKA oleh Tim Anggr

Pemda

Rencana

APBD

Pembahasan

Rencana APBD

Rancangan

PerKaDa Ttg

Penjabaran APBD

PERDA APBD

Renja Kecamata

n

RKP Desa/

Kelurahan

RKPD

Renja SKPD

Persetujuan

Bersama

Verifikasi DPA oleh

Tim Anggr Pemda

Ranc DPA

SKPD

DPA SKP

D

Januari

Gub

ern

ur

Februari Maret - MeiMasukan Keluaran

ADD & Pagu

Indikatif

Block grant

Jaring Aspirasi Masyara

katKonsul

tasi Publik

Sumber: Univ. Narotama

7

PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANo Program dan kegiatan disusun berdasarkan:

pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, perencanaan dan penganggaran terpadu

kerangka pendanaan dan pagu indikatifurusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan

masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPDo Pendekatan kinerja program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan

keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan

o Kerangka pengeluaran jangka menengah mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju

o Perencanaan dan penganggaran terpadu pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten, dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah

8

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)

CONCURRENT(Urusan bersama

Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

PILIHAN/OPTIONAL(Sektor Unggulan)

WAJIB/OBLIGATORY(Pelayanan Dasar)

SPM(Standar Pelayanan Minimal)

- Hankam- Moneter- Yustisi- Politik Luar Negeri- Agama

Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan

Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb

9

URUSAN WAJIB (PP N0. 38/2007)1. Pendidikan2. Kesehatan 3. Lingkungan hidup4. Pekerjaan umum5. Penataan ruang 6. Perencanaan

pembangunan7. Perumahan8. Kepemudaan dan olah

raga9. Penanaman modal10. Koperasi dan UKM11. Kependudukan dan

catatan sipil12. Ketenagakerjaan13. Ketahanan pangan14. Pemberdaaan perempuan

dan perlindungan anak

15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

16. Perhubungan17. Komunikasi dan informatika18. Pertanahan19. Kesatuan bangsa dan politik

dalam negeri20. Otda, pemerintahan umum,

adm. keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

21. Pemberdayaan masyarakat dan desa

22. Kebudayaan 23. Statistik24. Kearsipan25. Perpustakaan

10

1. Kelautan dan Perikanan 2. Pertanian3. Kehutanan4. Energi dan Sumberdaya Mineral5. Pariwisata6. Industri7. Perdagangan8. Ketransmigrasian

URUSAN PILIHAN(PP N0. 38/2007)

11

IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL YANG BERDAMPAK PADA DAERAH

o merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah

o sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran

12

CONTOH: WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN 9 TAHUN

Indikator Kinerja

Sasaran SKPD Kegiatan Fokus Prioritas

Jumlah siswa SD/SMPmiskin

12 ribu siswa SD/ SMP miskin

Dinas Pendidikan

Pemberi an beasiswa

Perluasan akses pendidikan

Kemiskinan

Dana Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan Program

2,4 miliar(DK)960 juta(APBD)

Jumlah siswa SD/SMP miskin

500 siswa

200 siswa

Pemberian beasiswa SD/ SMP

Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun

Prioritas Fokus Kegiat- an

K/L Sasaran Indikator Kinerja

Kemiskinan

Perluasan akses pendidikan

Pemberian beasis wa SD/SMP

Kemen diknas

225,9 ribu siswaSD/ SMP miskin


RKPD PROVINSI X1

RENJA DINAS PENDIDIKAN KAB.X1.1

RKP

Program Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja

Dana(Rp)

Lokasi (Pro-vinsi)


Pemberi an beasiswa SD/ SMP

10 ribu siswa


46 miliar X1

Y

225,9 ribu siswa

1,3 triliun

33 Prov

RENJA K/L: DIKNASDana Indikator

KinerjaSasaran Kegiatan Program

46 miliar(DK)9,6 miliar(APBD)


10 ribu siswa

2 ribu siswa

Pemberian beasiswa SD/ SMP


RENJA DINAS PENDIDIKAN PROV.X1

13

SINERGI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAHo Identifikasi isu strategis Pemerintah Daerah dengan kriteria:

Signifikan, berdampak luas, leverage/pengungkitKetersediaan pendanaan sesuai kewenangan pusat dan daerah

o Isu strategis diharapkan sedini mungkin dipersiapkan implementasinya oleh K/L dan Pemda

o Kementerian/Lembaga merinci program dan kegiatan ke dalam lokus (wilayah)Disinergikan dalam Musrenbangprov dan Musrenbangnas,

diutamakan untuk selected program dan kegiatan yang dapat mendongkrak (leverage) pembangunan daerahContoh: pembebasan lahan (APBD) dan pembangunan infrastruktur

(APBN) dalam pelaksanaan MP3EI penyiapan lokasi quick wins pelaksanaan MP3KI

14

CONTOH: ISU STRATEGIS PENANGANAN BANJIR

Bencana banjir Bengawan Solo selalu terjadi setiap tahun dan mengakibatkan kerugian masyarakat Jawa Timur khususnya yang tinggal di Kabupaten Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik.

PUSAT Dukungan pembangunan sudetan Plangwot-Sedayu Lawas yang berfungsi untuk mengalihkan sebagian besar debit air sungai Bengawan Solo (2014)

DAERAHPemda : melaksanakan sebagian dari konstruksi ( a.l penambahan kapasitas saluran, saluran pengarah, penambahan pintu inlet, pelebaran jembatan eksisting)BUMD : operasi dan pemeliharaan pasca konstruksi

15

CONTOH: ISU STRATEGIS PENYEDIAAN AIR BERSIH

DAERAH Penyiapan lahan untuk Pembangunan Bendungan/Waduk dan Embung

PUSAT• Pembangunan Bendungan/Waduk

antara lain di Kabupaten Kupang (Waduk Raknamo), dan Kota Kupang (Waduk Kolhua);

• Pembangunan 42 buah Embung

Ketersediaan air merupakan masalah utama yang dihadapi masyarakat di Provinsi NTT terutama untuk memenuhi kebutuhan air minum, sanitasi dan irigasi pertanian yang berkelanjutan

16

ISU STRATEGIS WILAYAH PAPUA

o Penyediaan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah

o Peningkatan ketahanan pangan berbasis potensi lokalo Peningkatan akses pelayanan kesehatano Peningkatan angka melek huruf dan rata-rata lama

sekolaho Penyediaan infrastruktur untuk mendukung

ketahanan pangan dan energi

Apa Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dapat MenjawabIsu Strategis Tersebut?

17

KRITERIA RENCANA BAIK DAN REALISTIKo Rumusan masalah jelas dan spesifiko Rumusan tujuan dan sasaran berkaitan langsung dengan

pemecahan masalaho Sasaran bersifat khusus, dapat diukur, dapat dicapai, masuk

akal, dan mempunyai jangka waktu (SMART: Specific, Measureable, Achievable, Realistic, Time Limit).

o Rencana kegiatan efektif mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD

o Acuan dalam pengalokasian sumber daya secara efisien dan efektif

o Rencana kegiatan yang baik menjamin keberhasilan pelaksanaan kegiatan

18

LANGKAH PENGEMBANGAN KERANGKA LOGIK

4

3

21

12 1310 118 9

567

Rencana Kerja

Indikator Kinerja

Sumber Data

Asumsi

Dampak

Hasil yang diharapkan

Keluaran

Kegiatan

Catatan: Setelah setiap bagian matriks disusun, kemudian logika dari bagian-bagian lain harus diuji dan direvisi seperlunya. Proses dilakukan secara berulang

19

LOGIKA VERTIKAL

Rencana Kerja

Indikator Kinerja

Sumber Data

Asumsi

Kegiatan

Keluaran

Hasil

Dampak

o Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran, jika asumsi terpenuhio Keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan

memberikan hasil (outcome)o Hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan membawa

dampak

20

LOGIKA VERTIKAL

o Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran, jika asumsi terpenuhio Keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan

memberikan hasil (outcome)o Hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan membawa

dampak

Terjaminnya jalur distribusi dan pemasaran

Adanya lembaga pelatihan yang andal

Tersedianya faktor

dan prasarana produksi

Rencana Kerja

Indikator Kinerja

Sumber Data

Asumsi

Kegiatan

Keluaran

Hasil

DampakMeningkatnya

Pendapatan Petani

Meningkatnya Produktivitas

Hasil Pertanian

Meningkatnya Keterampilan

Petani

Pelatihan Petani

21

LOGIKA HORISONTAL

Meningkatnya Pendapatan

Petani

Meningkatnya Produktivitas

Hasil Pertanian


PetaniTingkat

Penguasaan Teknologi

Kantor Statistik dan

Dinas Pertanian

Tingkat Produksi

Petani per tahun


Dinas Pertanian

Tingkat Pendapatan

Petani per tahun


Dinas Pertanian

Rencana Kerja

Indikator Kinerja

Sumber Data

Asumsi

Keluaran

Hasil

Dampak

Bagaimana kita menguji ‘sukses’ dalam mencapai tujuan?o Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran yang harus terukur, ditunjukkan oleh

indikator kinerja dan dibutikan dengan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis oleh berbagai sumber data yang dapat dipercaya

o Hasil yang dicapai dari suatu program dan kegiatan harus dibuktikan oleh berbagai indikator kinerja yang diperoleh dari berbagai sumber data yang dapat dpercaya

o Dampak dari suatu program harus dapat diuji melalui berbagai indikator kinerja yang diperoleh dari berbagai sumber data yang dapat dpercaya

22

MASALAH DAN PENYEBABTingginya

Angka kemiskinan

Meningkatnya Kesenjangan

MenurunnyaSolidaritasdan Empati

Rendahnya Pemahaman

HAM

Tingginya Tindak

Kekerasan

Tingginya Kerusakan Lingkungan

Rendahnya Tingkat

Pendidikan

Rendahnya Kecukupan

PanganRendahnya

Akses Air BersihRendahnya

Derajat Kesehatan

Rendahnya Kepercayaan Antarwarga

Tingginya Eksploitasi

Rendahnya Penegakan

Hukum

Rendahnya Keterampilan &Kapasitas SDM

Rendahnya Pelaksanaan

RTRW

Rendahnya Akses

Pendidikan

Terbatasnya Gedung dan

Prasarana


Terbatasnya Peralatan, Bukudan Penunjang

Rendahnya Produksi Pangan

Terbatasnya Lahan

Produktif


Terbatasnya Prasarana

dan Peralatan

Terbatasnya Pasokan Air Bersih

Terbatasnya Jaringan Air Bersih

Belum TertatanyaManajemen

Sumber Daya Air

Terbatasnya Prasarana

dan Peralatan

RendahnyaAkes Layanan

Kesehatan

TerbatasnyaPrasarana, Obat

dan Peralatan

Rendahnya Perilaku

Hidup Sehat

Terbatasnya Jumlah dan MutuTenaga Kesehatan

23

MASALAH DAN AKIBAT

Belum Optimalnya

Pos Pelayanan Terpadu

Akibat Langsung

Inti Masalah

Tinnginya Angka Gizi Buruk

Akibat Tidak Langsung

Terbatasnya Layanan Kesehatan

Terbatasnya Pengetahuan Gizi

Terbatasnya Informasi

Terbatasnya Peralatan kesehatan

Terbatasnya Jumlah dan mutu tenaga kesehatan

Rendahnya Keterampilan

petani

Terbatasnya lahan

produktif

Rendahnya Produksi Pangan

24

PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Umum

Tujuan Khusus

SasaranMeningkatnyaPelayanan

Pos Pelayanan Terpadu

Menurunnya Angka Gizi Buruk

Meningkatnya Layanan Kesehatan

Meningkatnya Pengetahuan Gizi

Tersedianya Informasi

Tersedianya Peralatan kesehatan

Meningkatnya Jumlah dan mutu tenaga kesehatan


petani

Meningkatnya lahan

produktif

Meningkatnya Produksi Pangan

25

PRIORITASo Prioritas Pertama (1)

Prioritas yang harus dilaksanakan pertama kali dan tidak boleh ditunda karena menentukan pencapaian tujuan dan sasaran

o Prioritas Kedua (2)Prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung prioritas pertama dalam mencapai tujuan dan sasaran

o Prioritas Ketiga (3)Prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung prioritas pertama dan kedua dalam mencapai tujuan dan sasaran

o Tidak PrioritasTidak perlu diselesaikan dan boleh ditangguhkan karena tidak mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran

26

CONTOH SASARAN PRIORITASo Prioritas 1

Meningkatnya pelayanan Pos Pelayanan Terpadu Meningkatnya keterampilan petani

o Prioritas 2 Tersedianya lahan produktif Meningkatnya jumlah dan mutu tenaga kesehatan

o Prioritas 3 Tersedianya peralatan kesehatan Tersedianya informasi tentang gizi dan kesehatan

o Tidak Prioritas Tersedianya kendaraan dinas Adanya studi banding

27

CONTOH KRITERIA PENENTUAN PRIORITAS

Kriteria penentuan prioritas kegiatan dan pagu anggaran RKPD dan Renja SKPD dengan pemberian boboto Dampak: (1) Kecil, (2) Sedang, (3) Besaro Pelaksanaan: (1) Sulit, (2) Sedang, (3) Mudaho Waktu: (1) Lama, (2) Sedang, (3) Singkat o Biaya: (1) Besar, (2) Sedang, (3) Kecilo Kelompok sasaran rakyat miskin, terutama anak dan

perempuan: (1) Rendah, (2) Sedang, (3) Tinggi

28

CONTOH KRITERIA PENENTUAN PRIORITAS

Kegiatan

BobotJumlah Bobot Prioritas

Dampak Pelaksanaan Waktu Biaya Kelompok Sasaran

1. Pembelian Kendaraan Dinas 1 3 3 1 1 9 5

2. Revitalisasi Posyandu dan Puskesmas

3 2 2 3 3 13 1

3. Pembangunan Gedung SD 3 2 2 2 3 12 2

4. Pembangunan Jalan 3 1 2 1 3 10 4

5. Pengembangan Usaha Kecil, Mikro dan Koperasi

3 2 1 2 3 11 3

*) Penentuan bobot dan pembobotan dilakukan secara terbuka, transparan, dan partisipatif

TERIMA KASIH

Government & Nonprofit

Bahan paparan papua 050713