Embed Size (px)
Citation preview
IHWAL PENDIDIKAN
AMANAT KONSTITUSI TERKAIT PENDIDIKAN
1. SETIAP WARGA NEGARA BERHAK MENDAPAT PENDIDIKAN
2. SETIAP WARGA NEGARA WAJIB MENGIKUTI PENDIDIKAN DASAR DAN PEMERINTAH WAJIB MEMBIAYAINYA
3. SATU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL4. ANGGARAN PENDIDIKAN MINIMAL 20% DARI APBN
DAN APBD5. MEMAJUKAN IPTEK DENGAN MENJUNJUNG TINGGI
NILAI-NILAI AGAMA DAN PERSATUAN BANGSA UNTUK PERADABAN DAN KESEJAHTERAAN MANUSIA
(PASAL 31, UUD 1945)
SISTEM PENDIDIKAN NASONAL
1. PEMERINTAH (NASIONAL):MENENTUKAN KEBIJAKAN DAN STANDAR UNTUK MENJAMIN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL
2. PROVINSI:KOORDINASI PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENYEDIAAN FASILITAS DIKDASMEN LINTAS KAB/KOTA
3. KABUPATEN / KOTA:MENGELOLA DIKDASMEN DAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
4. PERGURUAN TINGGI:OTONOM (BHP)
SISTEM PENDIDIKAN NASONAL
1. JALUR PENDIDIKAN- FORMAL - NON-FORMAL - INFORMAL
2. JENJANG PENDIDIKAN FORMAL- PENDIDIKAN DASAR - PENDIDIKAN MENENGAH - PENDIDIKAN TINGGI
3. JENIS PENDIDIKAN- PENDIDIKAN UMUM - KEJURUAN - AKADEMIK - PROFESI - VOKASI - KEAGAMAAN - KHUSUS
HAK PEMERINTAH DAN PEMDA
PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH BERHAK MENGARAHKAN, MEMBIMBING, MEMBANTU, DANMENGAWASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
(PASAL 10, UU 20/2003)
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMDA
1. PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH WAJIB MEMBERIKAN LAYANAN DAN KEMUDAHAN, SERTA MENJAMIN TERSELENGGARANYA PENDIDIKAN YANG BERMUTU BAGI SETIAP WARGA NEGARA TANPA DISKRIMINASI.
2. PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH WAJIB MENJAMIN TERSEDIANYA DANA GUNA TERSELENGGARANYA PENDIDIKAN BAGI SETIAP WARGA NEGARA YANG BERUSIA TUJUH SAMPAI DENGAN LIMA BELAS TAHUN.
(PASAL 11, UU 20/2003)
DESENTRALISASI PENDIDIKAN
BAGAN NEGARA KESATUAN
PEMERINTAH PUSAT
PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERANGKAT
PUSAT DI DAERAH
PEMEGANG KEDAULATAN NEGARA
PROSES DESENTRALISASI
PROSES DEKONSENTRASI
FILOSOFI OTONOMI DAERAH
“BRINGING THE STATE CLOSER TO THE PEOPLE”(MENDEKATKAN PEMERINTAHAN KEPADA MASYARAKAT)
ARTINYAMENINGKATKAN PELAYANAN DAN
AKUNTABILITAS KEPADA MASYARAKAT
BUKANMENINGKATKAN KEKUASAAN
PEMBAGIAN URUSAN PENDIDIKAN
DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 38 TAHUN 2007
MENYANGKUT:
1. KEBIJAKAN,2. PEMBIAYAAN,3. KURIKULUM,4. SARANA DAN PRASARANA,5. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,6. PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN,
1. PUSATBERWENANG MEMBUAT NORMA-NORMA STANDAR, PROSEDUR, MONEV, SUPERVISI, FASILITASI DAN URUSAN-URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN EKSTERNALITAS NASIONAL
2. PROVINSIBERWENANG MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN-URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN EKSTERNALITAS REGIONAL (LINTAS KABUPATEN/KOTA)
3. KABUPATEN / KOTABERWENANG MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN-URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN EKSTERNALITAS LOKAL (DALAM SATU KABUPATEN/KOTA)
URUSAN SETIAP TINGKATAN
CONTOH PEMBAGIAN URUSAN PENDIDIKAN
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 38 TAHUN 2007
1. URUSAN PEMERINTAHPENGEMBANGAN DAN PENETAPAN STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN (ISI, PROSES, KOMPETENSI LULUSAN, TENAGA KEPENDIDIKAN, SARANA DAN PRASARANA, PENGELOLAAN, PEMBIAYAAN, DAN PENILAIAN PENDIDIKAN)2. URUSAN PROPINSI
PENGALOKASIAN TENAGA POTENSIAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI DAERAH3. URUSAN KABUPATEN/KOTA
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SERTA PENCABUTAN IZIN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
PENYELENGGARAAN DAN/ATAU PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PEMBAGIAN URUSAN DIKDASMEN
1. PENGELOLAAN DIKDASMEN OLEH KABUPATEN / KOTA DAN MASYARAKAT
2. KORDINASI DAN PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIKDASMEN OLEH PROPINSI
3. PERGURUAN TINGGI OTONOM4. PENDIDIKAN KEDINASAN OLEH DEPARTEMEN /
LPND5. PENDIDIKAN KEAGAMAAN OLEH PEMERINTAH /
PEMDA DAN MASYARAKAT6. PENDIDIKAN KHUSUS OLEH PEMERINTAH / PEMDA
DAN MASYARAKAT
PENGELOLAAN DIKDASMEN DALAM KONTEKS BERBAGAI UNDANG-UNDANG
UUD 1945
UU 20/2003
UU 17/2003
UU 32/2004
UU 33/2004
UU 25/2004
DIKTI
DIKDASMEN
DAU
DAK
RPJP
RPJM
RPJMD
PENGELOLAANDIKDASMEN DI KABUPATEN /
KOTA
APBD
APBN
MASYARAKAT
IHWAL PENDIDIK (GURU)
SISDIKNAS
AKADEMIK
KOMPETENSI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
KOMPETENSI LULUSAN
PROSES SARANA DAN PRASARANA
PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
PENGELOLAAN / MANAJEMEN
PENILAIANPEMBIAYAANISI
PENDIDIKTENAGA
KEPENDIDIKAN
JAB FUNG
SERTIFIKAT PANGKAT DAN JENJANG
KEMDIKBUD/BPSDMPPMP
MENPANRB/BKN
BSNP
KETERANGANBSNP: BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKANBPSDMPPMP: BADAN PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKANBKN: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
BAGAN PEMBINAAN PENDIDIK (GURU)
KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU
REGULASI TERKAIT GURU
1. UNDANG-UNDANG: 32. PP/PERPRES: 43. SKB/SEB/PERMEN: 34. PERMENDIKNAS/KEPMENDIKNAS: 22
UNDANG-UNDANG PERATURAN PEMERINTAH
SKB KEMENTERIAN PERMENDIKNAS/KEP MENDIKNAS
1. UU NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
2. UU NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
3. UU NO 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
1. PP NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
2. PP NO. 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU
3. PP NO. 41 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGA PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR, TANGGAL 8 JUNI 2009
4. PERPRES NO. 52 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENGAHASILAN GURU
1. SURAT EDARAN BERSAMA SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA DAN DIREKTUR JENDERAL PMPTK NOMOR SJ/DJ.I/KP.02/1569/2007 TANGGAL 7 AGUSTUS 2007
2. SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) ANTARA MENDIKNAS DAN KA. BKN NO 03/V/PB/2010 DAN NO.14/2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA;
3. PERMENEGPAN NO. 16 TH.2009 PENGGANTI PERMENEGPAN NO. 84 TH. 1993, TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU, DAN ANGKA KREDITNYA
1. KEP MENDIKNAS NO. 129A/U/2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN
2. PERMENDIKNAS NO. 16 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI GURU.
3. KEP MENDIKNAS NO. 056/P/2007 TENTANG PEMBENTUKAN KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU, TANGGAL 13 JULI 2007
4. PERMENDIKNAS NO. 36 TAHUN 2007 TENTANG PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU TANGGAL 13 NOVEMBER 2007
5. PERMENDIKNAS NO 58 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA (S-1) KEPENDIDIKAN BAGI GURU DALAM JABATAN , TANGGAL 7 OKTOBER 2008
6. PERMENDIKNAS NO 72 TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN PROFESI GURU BAGI GURU TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BELUM MEMILIKI JABATAN FUNGSIONAL GURU, TANGGAL 1 DESEMBER 2008
7. PERMENDIKNAS NO. 8 TAHUN 2009 TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRA JABATAN TANGGAL 2 MARET 2009
8. KEP MENDIKNAS NO. 018/P/2009 TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK) PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRA JABATAN BAGI GURU SD LULUSAN S-1 PGSD BERASRAMA TANGGAL 17 MARET 2009
PETA REGULASI TERKAIT GURU
UNDANG-UNDANG PERATURAN PEMERINTAH
SKB KEMENTERIAN PERMENDIKNAS/KEP MENDIKNAS
9. KEP MENDIKNAS NO. 022/P/2009 TENTANG PENETAPAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI GURU BAGI GURU DALAM JABATAN TANGGAL 13 APRIL 2009
10. PERMENDIKNAS NO. 39 TAHUN 2009 TENTANG PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU DAN PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN TANGGAL 30 JUNI 2009
11. PERMENDIKNAS NO.7 TH. 2010, TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN, PENINGKATAN PROFESIONALISME, DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU, KEPALA SEKOLAH / MADRASAH, DAN PENGAWAS DI KAWASAN PERBATASAN DAN PULAU KECIL TERLUAR;
12. PERMENDIKNAS NO.27 TH.2010 TENTANG PROGRAM INDUKSI
13. PERMENDIKNAS NO.28 TH.2010 TENTANG PENUGASAN GURU MENJADI KEPALA SEKOLAH
14. PERMENDIKNAS NO.35 TH 2010 TENTANG JUKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA.
15. PERMENDIKNAS NO. 22 TH. 2010 TENTANG PENETAPAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PNS DAN ANGKA KREDITNYA (PERBAIKAN PERMENDIKNAS NO. 47 TH 2007)
PETA REGULASI TERKAIT GURU
UNDANG-UNDANG PERATURAN PEMERINTAH
SKB KEMENTERIAN PERMENDIKNAS/KEP MENDIKNAS
16. PERMENDIKBUD NO 7 TAHUN 2011 TENTANG HONORARIUM GURU BANTU
17. PERMENDIKBUD NO 5 TAHUN 2012 TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
18. PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA GURU TERMASUK INSTRUMENNYA
19. PEDOMAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
20. PEDOMAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
21. PEDOMAN PENILAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
22. PANDUAN DIKLAT CALON TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL GURU.
PETA REGULASI TERKAIT GURU
REKAP GURU
JUMLAH GURU
PEMBERI LAYANAN SERTIFIKASI
(KEMDIKNAS-2011)
KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU
(KEMDIKNAS-2011)
ALUR SERTIFIKASI GURU
(KEMDIKNAS-2011)
PARA PIHAK SERTIFIKASI GURU
1. PENJAMINAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PMPTK)
2. KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU (KSG)3. LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)4. RAYON LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(LPTK)5. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA6. GURU
MASALAH SERTIFIKASI
PERMASALAHAN KHUSUS1. PANJANGNYA BIROKRASI PROSES SERTIFIKASI GURU. 2. KURANG TERBUKANYA PROSES SERTIFIKASI GURU.
PERMASALAHAN UMUM 3. ANGGARAN DANA 4. PENGISIAN PORTOFOLIO 5. KETIDAKTERTIBAN DALAM ADMINISTRASI, SERTA RENDAHNYA
BUDAYA MENULIS DAN MENELITI (BUDAYA AKADEMIS) 6. BELUM SEMUA GURU YANG ADA DI INDONESIA MEMENUHI
STANDAR JENJANG PENDIDIKAN 7. SERTIFIKASI DENGAN CARA PORTOFOLIO MENGHASILKAN
GURU YANG BERKUALITAS RENDAH DARIPADA SERTIFIKASI DENGAN CARA PELATIHAN
(KEMDIKNAS-2011)
PENUTUP
1. PENGATURAN TERKAIT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SUDAH SANGAT LENGKAP (BANYAK)
2. PENYELENGGARAAN DIKDASMEN MERUPAKAN URUSAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA
3. SEBAGIAN BESAR SUMBER DANA DISALURKAN MELALUI MEKANISME DAK (DANA ALOKASI KHUSUS), BUKAN DAU (DANA ALOKASI UMUM)
4. PEMBINAAN AKADEMIK, KOMPETENSI DAN FUNGSIONAL MASIH TERPUSAT
DIPERLUKAN PERCEPATAN DEKONSENTRASI PEMBINAAN DAN SERTIFIKASI PENDIDIK (GURU)
