LLAT 2016 Seksi PD

POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN

ANGGARAN 2016

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANBAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Oktober 2016

DATA KONTRAK

• Data kontrak tahun tunggal yang ditandatangani sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 5 Desember 2016

• Perubahan data kontrak yang telah terdaftar di KPPN dan telah memiliki NRK, disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 9 Desember 2016

• Pekerjaan kontraktual atas kontrak tahun tunggal yang ditandatangani setelah tanggal 2 Desember 2016 dapat ditagihkan menggunakan SPM-LS dengan Kode Sifat non kontraktual dalam satu SPM dengan dilampiri SPTJM, disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 23 Desember 2016

BATAS WAKTU PENGAJUAN SPMSPM WAKTU (paling

lambat)SPM-UP, SPM-TUP, dan SPM-GUP 7 Desember 2016 SPM-LS (BAST/BAPP s.d 30 Sept) 11 November 2016 SPM-LS (BAST/BAPP 1 s.d 31 Okt) 30 November 2016 SPM-LS (BAST/BAPP 1 s.d 30 Nov) 16 Desember 2016 SPM-LS (BAST/BAPP 1 s.d 31 Des) 23 Desember 2016 SPM-LS Non Kontraktual 19 Desember 2016 SPM-KP/SPM-KPBB/SPM-KB/SPM-KC/SPM-IB 16 Desember 2016 SPM-PP 23 Desember 2016 Surat Ralat/SPPK atas Retur SP2D 27 Desember 2016 Perbaikan SPM dan/atau data kontrak dan/atau data supplier dilampiri surat pemberitahuan penolakan dari KPPN

hari kerja berikutnya s.d. 28 Desember 2016

SPM Gaji Induk Januari 2017 (diberi tgl 2 Januari 2017) 13 Desember 2016 SPM honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN bulan Desember

9 Desember 2016

BATAS WAKTU PENGAJUAN SURAT PENARIKAN DANA (SPD)

PINJAMAN WAKTU (paling lambat)

ADB 9 Desember 2016 IBRD 19 Desember 2016 JICA 9 Desember 2016Selain ADB, IBRD, JICA 9 Desember 2016 Apabila pemberi P/HLN mengatur lain batas waktu pengajuan SPD, Satker menyampaikan SPD ke KPPN KPH paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum batas waktu pengajuan SPD dimaksud.

HONORARIUM/UANG MAKAN/UANG LEMBUR

DESEMBER 2016• Honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN

bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan melalui mekanisme SPM-LS dengan melampirkan SPTJM, dan tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA

• Pengajuan SPM-LS paling lambat tanggal 9 Desember 2016 pada jam kerja

• Uang makan dan uang lembur bulan Desember 2016 yang pelaksanaan kegiatannya:– hanya dilakukan sampai dengan tanggal 15, dibayarkan

menggunakan mekanisme LS– dilakukan mulai awal bulan sampai dengan melewati tanggal

15, dibayarkan dengan menggunakan mekanisme UP/TUP

PEMBAYARAN BIAYA PEMELIHARAAN (RETENSI)

Pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) 5% dari nilai kontrak:• Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100%• Masa pemeliharaan s.d Akhir TA 2016 atau melampaui TA

2016, biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pada TA 2016 dengan dilampiri fotocopy jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminan bank/asuransi pada uraian SPM

• SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukan dengan SPM pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik

• Jaminan pemeliharaan, harus memenuhi ketentuan:– diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan

asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety bond;– nilai jaminan minimal sebesar jumlah tagihan; dan– masa berlaku jaminan berakhir minimal bersamaan dengan masa

pemeliharaan

PENGAJUAN SPM-LS (BAPP dibuat tgl 23 s.d 31 Desember 2016) .....

(1)LAMPIRAN SPM• Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dengan pihak ketiga/rekanan• Asli jaminan/garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum (berlokasi

dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan dan bersifat transferable), masa berlaku s.d berakhirnya masa kontrak, nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi bank

• Surat Pernyataan dari PPK mengenai keabsahan jaminan/garansi bank dengan pernyataan bahwa apabila jaminan/garansi bank palsu dan/atau asli tapi palsu dan/atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PPK

• Asli surat kuasa (bermaterai cukup) dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan/garansi bank

• Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% s.d berakhirnya masa kontrak dari Pihak Ketiga/Rekanan

KETENTUAN LAINNYA• Pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya

sama dengan atau di bawah Rp50 jt, jaminan/garansi bank dapat diganti dengan SPTJM• Nomor dan tanggal jaminan/garansi bank dicantumkan pada uraian SPM

PENGAJUAN SPM-LS (BAPP dibuat tgl 23 s.d 31 Desember 2016,

selesai/tidak) ..... (2)TELAH DISELESAIKAN 100%• PPSPM wajib menyampaikan BAPP/BAST kepada Kepala KPPN paling lambat

5 hari kerja setelah masa kontrak berakhir• PPSPM dapat mengambil asli jaminan/garansi bank ke KPPN dan harus

menyerahkan fotocopy jaminan pemeliharaan (5%) yang diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety bond yang telah disahkan oleh PPK, yang masa berlakunya berakhir minimal bersamaan dengan masa pemeliharaan

TIDAK DISELESAIKAN/TIDAK DAPAT DISELESAIKAN 100% S.D BERAKHIRNYA MASA KONTRAK• PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis dilengkapi BAPP dan BAP

terakhir kepada Kepala KPPN, paling lambat 5 hari kerja sejak masa kontrak berakhir

Bank tidak bersedia mencairkan jaminan/garansi bank • PPK wajib mengembalikan uang jaminan/garansi bank tersebut dan

menyetorkan ke Kas NegaraJaminan/garansi bank oleh Bank Umum yang tidak berlokasi dalam wilayah kerja KPPN pembayar• KPA dapat menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala

Kanwil Ditjen Perbendaharaan

PENYELESAIAN UANG PERSEDIAAN• Pengajuan SPM-PTUP/GUP Nihil TA 2016:

– paling lambat tanggal 6 Januari 2017– mencantumkan uraian SPM “Pengesahan atas pertanggungjawaban

UP/TUP tahun anggaran 2016“– diberi tanggal 31 Desember 2016

• Bendahara Pengeluaran harus menyetorkan sisa dana UP/TUP TA 2016 ke Kas Negara:– berada pada kas bendahara dalam bentuk tunai maupun rekening

bank/pos– paling lambat tanggal 30 Desember 2016– menggunakan akun pengembalian UP/TUP– menyampaikan salinan bukti setor yang disahkan oleh KPA ke KPPN

• Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pencocokan data dengan KPPN sebelum melaksanakan penyetoran, untuk mengetahui kebenaran sisa dana UP yang harus disetor paling lambat tanggal 30 Desember 2016 pada jam kerja

SISA UP/TUP TA 2016 UNTUK PEMBAYARAN RESTITUSI PPN TURIS ASING• tidak disetorkan ke Kas Negara pada akhir TA 2016• akan diperhitungkan dengan permintaan UP TA berikutnya

PENGESAHAN SP3B BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS

SP3B BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS untuk realisasi s.d 31 Desember 2016 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 6 Januari 2017

PERTANGGUNGJAWABAN UP PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI DAN

ATASE TEKNIS K/L• Perwakilan RI di luar negeri menyampaikan SPTB

(ditandatangani KPA) sebagai pengganti kuitansi/bukti pembayaran ke Kementerian Luar Negeri melalui faksimile

• Atase Teknis K/L menyampaikan SPTB (ditandatangani KPA) sebagai pengganti kuitansi/bukti pembayaran ke K/L melalui faksimile

• Kementerian Luar Negeri atau K/L menyampaikan SPM-GUP Nihil ke KPPN paling lambat tanggal 6 Januari 2017 dan diberi tanggal 31 Desember 2016

• Bendahara Pengeluaran tidak/belum menyetorkan sisa dana UP ke Kas Negara s.d tanggal 31 Desember 2016, sisa dana UP akan diperhitungkan pada saat pengajuan SPM-UP TA 2017

PENGELUARAN NEGARA ATAS BEBAN DIPA BA BUN

TA 2016 DIBAYARKAN S.D AKHIR TA 2016JENIS

a. Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Dalam Negeri/Luar Negeri;

b. Belanja Subsidi/Public Service Obligation (PSO);c. Belanja Hibah dan dan Kewajiban Lainnya atas Hibah

Luar Negeri;d. Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa;e. Penyertaan Modal Negara (termasuk penempatan dana

ke dalam Rekening Dana Cadangan);f. Pembayaran Penjaminan Pemerintah (termasuk

penempatan dana ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah);

g. Pengeluaran Kerjasama Internasional;h. Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional;i. Pemberian Pinjaman Pemerintah;j. Penerusan Pinjaman;k. Penerusan Hibah;l. Investasi Pemerintah;m. Penempatan Dana Reboisasi ke dalam Rekening

Pembangunan Hutan; dann. Pengeluaran lainnya atas beban DIPA BA BUN selain

yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf m.

SPM-LS disampaikan kepada Kepala KPPN Jakarta II atau Kepala KPPN KPH paling lambat tanggal 30 Desember 2016 pukul 15.00 WIB

Batas waktu penyampaian SPM-LS kepada KPPN selain KPPN Jakarta II atau KPPN KPH berpedoman pada ketentuan batas waktu pengajuan SPM PA/KPA dapat mengajukan

SPM-LS melebihi batas waktu, setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal PBN


TA 2017 DIPROSES S.D AKHIR TA 2016SPM-LS Tgl SPM KPPN Waktu (paling

lambat)DAU dan DAK Januari 2017

2 Januari 2017

Kepala KPPN Jakarta II

23 Desember 2016

Belanja Pensiun Januari 2017

2 Januari 2017

Kepala KPPN Jakarta II

23 Desember 2016

Pembayaran Kewajiban Utang Dalam Negeri tgl 2 Januari 2017

2 Januari 2017

Kepala KPPN KPH

29 Desember 2016

Pembayaran Kewajiban Utang Luar Negeri Tgl valuta 2 Januari 2017

2 Januari 2017

Kepala KPPN KPH

23 Desember 2016

Tgl valuta 3 Januari 2017

3 Januari 2017

Kepala KPPN KPH

23 Desember 2016


4 Januari 2017

Kepala KPPN KPH

29 Desember 2016


5 Januari 2017

Kepala KPPN KPH

30 Desember 2016

PA/KPA dapat mengajukan SPM-LS melebihi batas waktu, setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal PBN


TA 2016 DISAHKAN PADA TA 2017PA/KPA menyampaikan pengesahan atas SPM untuk transaksi BM-DTP dan P-DTP kepada Kepala KPPN Jakarta II paling lambat tanggal 11 Januari 2017, dan diberi tanggal 31 Desember 2016

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

UNIT PELAPOR

LAPORAN UNIT PENERIMA WAKTU (paling lambat)

UAKPA LK Tk. Satuan Kerja

UAPPA-W/UAPPA-E1

20 Januari 2017

UAPPA-W LK Tk. Wilayah UAPPA-E1 27 Januari 2017

UAPPA-E1 LK Tk. Eselon I UAPA 8 Februari 2017

• Upload data SAIBA ke Aplikasi e-rekon-lk dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Januari 2017

• Rekonsiliasi KPPN dan UAKPA diselesaikan paling lambat tanggal 17 Januari 2017

• Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ bulan Desember 2016 paling lambat tanggal 17 Januari 2017

Jadwal Penyampaian RPD Harian dengan Transaksi Besar untuk SPM tanggal 1 s.d 6

Desember 2016 Tipe KPPN

Transaksi Nilai SPM Penyampaian Periode Pemutakhiran

KPPN Tipe A1Provinsi

Transaksi A lebih besar dari Rp1 Triliun

15 hari kerja sebelum pengajuan

SPM

10 hari kerja sebelum pengajuan

SPMTransaksi

Bantara Rp 500 Miliar sampai

dengan Rp1 Triliun10 hari kerja

sebelum pengajuan SPM

5 hari kerja sebelum pengajuan SPM

Transaksi C

antara Rp1 Miliar sampai dengan Rp.500 Miliar

5 hari kerja sebelum pengajuan SPM -

KPPN Tipe A1

Non Provinsi

Transaksi D lebih besar dari Rp1 Miliar 5 hari kerja sebelum

pengajuan SPM -Transaksi

Eantara Rp750 Juta sampai

dengan Rp1 Miliar5 hari kerja sebelum


Fantara Rp500 Juta sampai

dengan Rp750 Juta5 hari kerja sebelum

pengajuan SPM -

KPPN Tipe A2

Transaksi G lebih besar dari Rp500 Juta 5 hari kerja sebelum


Hantara Rp350 Juta sampai

dengan Rp500 Juta5 hari kerja sebelum

pengajuan SPM -

Transaksi I antara Rp200 Juta sampai dengan Rp350 Juta

5 hari kerja sebelum pengajuan SPM -

RPD Harian untuk rencana pengajuan SPM tgl 7 s.d 23 Desember 2016 paling lambat tgl 30 November 2016 dan dapat dimutakhirkan paling lambat 5 hk sebelum pengajuan SPM

Pemutakhiran dilakukan apabila terdapat perubahan nilai SPM dan/atau waktu penyampaian SPM

TERIMA KASIH

Government & Nonprofit

LLAT 2016 Seksi PD