LOKAKARYA PEMBANGUNAN

Lokakarya tingkat KelurahanGuritno Soerjodibroto

BUILD – Breakthrough Urban Initiative for Local Development , 2000]

Pendahuluan

Konsep pelibatan masyarakat dalam proses perencananan pembangunan (di daerah) pada dasarnya sudah dicanangkan dan diupayakan untuk direalisasikan sejak munculnya PMDN 9 tahun 1982.Proses perencanaan pembangunan yang lebih dikenal dengan istilah ‘Bottom-Up Planning’ telah dikenalkan oleh pemda (Bappeda dan PMD) diseluruh Indonesia. Bersamaan dengan upaya implementasi konsep diatas, dibentuklah Lembaga di tingkat masyarakat yang disebut sebagai LKMD 1 yang lebih banyak berfungsi untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di tingkat kelurahan.Proses perumusan aspirasi yang direncanakan (dalam konsep) melalui proses partisipasi pada akhirnya lebih banyak terbentur pada lemahnya kapasitas ataupun komitmen dalam upaya implementasi tindak lanjutnya. Penetapan prioritas maupun jenis-jenis program pembangunan di tiap Dinas lebih disesuaikan dengan konsep pemikiran perencana (birokrat) tanpa perlu dikomunikasikan dengan masyarakat.Pada masa lalu secara akumulasi, berlangsungnya proses dengan berbagai kelemahan yang ada, pada akhirnya membawa konsekwensi-konsekwensi yang oleh M. Munandar Soelaiman 2 dikatakan : Dari sisi pemerintah, partisipasi secara tidak sadar lebih dapat diartikan sebagai kemampuan

rakyat untuk mendukung pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah baik dari segi dana maupun semangat.

Tidak ada lagi kesempatan bagi warga masyarakat untuk ikut merencanakan kegiatan, apalagi menilainya.

Aparat LKMD – Kepala Desa dalam tugasnya (melaksanakan pembangunan) sulit menghindarkan diri untuk berkecenderungan lebih bertanggung jawab ‘ke-atas’ dari pada ‘ ke-bawah’. Ini membawa implikasi bahwa dalam pelaksanaan pembangunan lebih mengutamakan petunjuk-petunjuk dari atas atau dengan kata lain sedikit sekali kemungkinan masyarakat terlibat (baca : berpatisipasi).

Dari sisi pemahaman ditingkat masyarakat, pelaksanaan pembahasan perencanaan di tingkat Kelurahan (disebut : musyawarah pembangunan tingkat desa / kelurahan) lebih berorientasi pada pengumpulan daftar usulan pembangunan proyek fisik (sementara proyek non fisik hampir tidak tersentuh), yang terkadang kurang relevansinya dengan permasalahan riil yang dihadapi.

Pengembangan Konsep

Pertimbangan Dasar KonsepPembangunan yang dilakukan selama ini baik di kota maupun di kabupaten, keseluruhan dirancang,dan di laksanakan hampir seluruhnya oleh pihak eksekutif , sebagian kecil adalah kewenangan pihak legislatif khususnya pada proses pengesahan anggaran. Secara akumulasi, proses ini mempunyai potensi untuk menimbulkan jarak (gap) terhadap kebutuhan dan keberadaan potensi masyarakat baik dari segi sumber dana maupun partisipasinya, yang pada akhirnya bermuara pada lemahnya derajat ‘kepemilikan’ oleh masyarakat.

Untuk menghindari hal-hal tersebut diatas, dalam upaya melakukan ‘terobosan’ dalam proses perencanaan pembangunan beberapa pertimbangan yang dipergunakan adalah :

Bahwa pembangunan adalah manifestasi dari kebutuhan seluruh masyarakat yang terkait

1 Awalnya berupa LSD yang direpresentasikan oleh tokoh masyarakat (murni), sementara LKMD lebih formal dan mengandung konotasi struktural (bagian dari jaringan formal pemerintah). 2 M.Munandar Soelaiman “ Dinamika Masyarakat Transisi “ , Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan. 1996.

2 Good Local Governance - gtz

Bahwa pemerintah kota adalah institusi formal yang diberi mandat atau tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pembangunan dan melakukan pengelolaan pembangunan kota untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan kota terdapat berbagai stakeholder yang harus dilibatkan sesuai fungsi dan peran yang memadai.

Bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan pada hakekatnya memanfaatkan sumber dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh masyarakat itu sendiri baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Atau dengan kata lain bahwa seluruh dana pembangunan pada hakekatnya bersumber dari masyarakat.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dalam proses pelaksanaan pembangunan kota , prinsip yang tidak boleh ditinggalkan adalah bahwa keseluruhan pembangunan yang diselenggarakan harus menjadi tanggungjawab bersama. Kesalahan pada pihak eksekutif juga akan menjadi kesalahan pada pihak lainnya termasuk masyarakat. Untuk itu, dalam mengimplementasi pertimbangan diatas perlu didesain mekanisme kerja dan merubah sifat yang dapat mendorong terciptanya kondisi untuk ‘bertanggung jawab bersama-sama’.

Untuk itu perlu dikembangkan satu mekanisme yang mampu mangakomodasi kebutuhan-kebutuhan diatas, terutama yang berorientasi kepada upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan yang transparan.

Dari keseluruhan uraian diatas, selanjutnya dapat dirumuskan bahwa VISI pengembangan konsep Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Kota yang ingin dicapai adalah adanya kondisi dimana :

Pembangunan menjadi tanggung jawab BERSAMA seluruh warga kota , baik Masyarakat, Pemda maupun Legislativ. Semua mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap terselenggaranya perencanaan pembangunan dan tanggungjawab terhadap pemantauan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Prinsip Dasar Untuk mencapai sasaran terlaksananya manajemen pembangunan yang akuntabel dan effektip seperti diuraikan diatas, beberapa prinsip yang harus diterapkan adalah :

Partisipatip , Partisipatip dalam hal ini dapat dimaknakan sebagai upaya pembangunan rasa keterlibatan dalam berbagai proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan direalisasikan dalam berbagai bentuk yang dapat berupa keaktifan dalam memberikan saran dan pendapat meningkatnya rasa memiliki hasil-hasil pembangunan dan mau mengontrol pelaksanaan

pembangunantumbuhnya kesadaran untuk berperan serta dalam penanganan masalah pembangunan kota

meningkatnya peran serta dalam pendanaan pembangunan

TransparansiUpaya untuk mendorong terselenggaranya keterbukaan dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak publik menjadi satu keharusan untuk dikembangkan. Hal ini akan sangat mendukung terselenggaranya satu pengelolaan pemerintahan yang bersih. Tersedianya akses bagi publik untuk memberi masukan dan atau complain serta tersedianya instrumen atau mekanisme


kerja yang selalu berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat. Dengan demikian seluruh beban dan tanggungjawab pengelola kota tidak lagi sepenuhnya harus ditanggung sendiri oleh pemerintah kota itu sendiri, tetapi bersama –sama para petaruh (stakeholders) yang ada.

AkuntabilitasBagaimanapun juga makna pembangunan pada hakekatnya adalah pelaksanaan amanah rakyat . Keseluruhan dana pembangunan yang ada merupakan dana yang berasal dari dan untuk seluruh rakyat. Dana berasal dari rakyat dapat diartikan bahwa segala sumber pendanaan pemerintahan yang ada selama ini sepenuhnya tersedia karena keberadaan rakyat dan sumber-sumber daya alam (psl.33 UU 45 ; ……..seluruh kekayaan bumi,alam dan isinya untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat). Disisi lain, keberadaan pemerintahan lebih ditujukan untuk mampu mengelola berbagai sumber daya tersebut diatas untuk kepentingan negara dan masyarakat .Atas dasar hal ini, maka setiap pengeluaran / penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah sepenuhnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik Untuk melaksanakan hal ini, berbagai cara harus dilakukan agar tercipta mekanisme pelaporan / komunikasi dan mekanisme kontrol yang effektip. Selain hal tersebut diatas, penjabaran makna akuntabilitas publik dalam hal ini dapat mencakup pada setiap perumusan kebijakan publik yang diambil. Keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi sosial, keuangan, politik maupun dari segi organisatoris.

ResponsifResponsiveness dapat diintepretasikan sebagai pemerintah yang tanggap terhadap berbagai kebutuhan / tuntutan yang muncul dari masyarakat atau berbagai keluhan (complain) akibat dari pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah atau tuntutan keadaan, maupun potensi dan kondisi yang ada. Dengen demikian atas prinsip ini diharapkan pemda dapat bertindak secara proaktif dalam mengantisipasi kondisi yang ada atau mengakomodasi berbagai kebutuhan yang ada di masyarakat. Tindak lanjut operasionalPengembangan konsep pada tataran operasional selanjutnya dapat terlihat pada uraian dibawah ini, dimana keseluruhan akan disitimatiskan sebagai berikut :

a. Perumusan tindakan sebagai akibat keinginan pencapain VISI. Atau dengan kata lain disini adalah upaya menjabarkan visi yang ada kedalam misi-misi yang akan dijabarkan dalam berbagai kegiatan dalam proses perencanaan.

b. Perumusan tindakan / kegiatan yang perlu dilakukan dalam menjabarkan proses partisipasi masyarakat dan willingness dari pihak pemerintah kota untuk menjalankan Misi yang ada.

Orientasi :menciptakan kondisi dimana PEMBANGUNAN adalah TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Catatan :Untuk menciptakan perubahan paradigma pembangunan dalam pemerintahan, yang perlu diingat dalam hal ini adalah : (a) bahwa APBD seyogyanya dipandang sebagai bagian kecil untuk melaksanakan agenda pembangunan kota, (b) pemda sudah saatnya untuk selalu mengupayakan atau me utilize berbagai sumber dana ‘diluar’ (di masyarakat, negara donor, program bantuan , swasta, masyarakat) untuk melaksanakan agenda pembangunan yang tidak terakomodasi dalam anggaran APBD, dan (c) diluar APBD, pemda perlu menyusun komitmen kota untuk satu action-plan dalam menjalankan butir (b) diatas.

Penjabaran operasional atau langkah-langkah rinci dari kegiatan diatas, selanjutnya dapat terlihat pada diagram berikut :


Lokakarya tingkat Kelurahan

Lokakarya tingkat Kecamatan


Dilakukan masyarakat dgn difasilitasi Fasilitator menggunakan panduan dari hasil pelatihan

Proses Identifi asi Masalah

Identif PotensiMasalah & Aktor

Identifikasi masalah yang bisa ditangani swadaya.

Teridentifikasi potensi lokal / diluar kelurahan berupa sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi .Masalah yang ada dikelompokkan dalam bidang (a) Pelayanan umum, (b) Prasanana, (c) Ekonomi dan (d) Sosial,Budaya. Jenis masalah yg ada dikaitkan dengan informasi pengalaman penanganan masalah sejenis (pihak yang potensial menangani).

Tawaran dan kesepakatan bersama mengenai penanganan swadaya yang dimungkinkan

Perumusan daftar masalah kolompok

Dirumuskan bersama kedalam Bidang-bidang.

Penetapan wakil tiap kolompok

Tiap kolompok menetapkan Ketua dan sekretaris untuk :

- Mewakili di kecamatan- Merapikan hasil musyawarah tiap kolompok.- Mengirimkan kemasyarakat hasil

musyawarah.

Pengelompokan bidang

Tiap kelurahan membagi menurut bidang-bidang yang telah disepakti


Penajaman Masalah

Dibahas menurut kolompok (secara paralel)Diantara mereka ditunjuk Ketua dan Sekretaris (tiap bidang) untuk memimpin dan melihat : (a) judul yg sama (b) membandingkan masalah di kelurahan lain dengan lainnya – saling menginformasikan bila da pengalaman untuk mengatasi masalah yang dibahas dari kelurahan lain.Merangkum rumusan akhir dari kelompok / bidang(dalam proses ini dapat dilakukan telaah aspek-aspek positif pelayanan umum dan negatifnya , yang keseluruhan diorientasikan untuk mengechek masalah)

Peumusan Tindakan

Tiap kelompok/ bidang membahas tiap masalah untuk dijabarkan dalam bentuk kebutuhan kegiatan (tindakan-tindakan)Dalam proses ini ada pihak pendamping – dari Dinas atau staf Bappeda dan dilaksanakan secara paralel antar kelompok / bidang.

Perumusan Aktor Pelaku

Bersamaan atau setelah menemukenali tindakan-tindakan bersama pendamping dari Dinas (staf Bappeda) , melakukan identifikasi kesesuaian kegiatan / tindakan dengan cakupan kerja tiap Dinas;

(a) rumusan kegiatan untuk Dinas-Dinas(b) rumusan kegiatan – Kemitraan (info dr kelurahan

dan info tambahan dari Kelurahan yg lain)(c) Rumusan kegiatan swadaya

Penetapan Skala Prioritas

Tiap bidang merumuskan skala prioritas atas dasar kriteria yang ditetapkan bersama.

Rumusan Hasil Akhir

Ketua & Sekretaris tiap Kelompok bersama kelompoknya per bidang merangkum seluruh hasil pembahasan di bidangnya menjadi satu hasil rekapitulasiSebelum sampai akhir – hasil tersebut diatas disampaikan terlebih dahulu (kembali ) ke kelompok untuk dilakukan cross-checking.

Legalisasi hasil

Hasil rangkuman tiap kelompok diatas selanjutnya difinalkan dalam bentuk : Diandatngani oleh Camat bersamna Ketua dan Sekretaris untuk daftar usulan tiap bidang.

Lokakarya tingkat Kota :


Distribusi Hasil

Copy hasil yang sudah ditandatngani Camat dan Kelompok dikirimkan ke Bappeda sebagai bahan untuk mendistribusikan ke Dinas-Dinas terkait untuk disusun program / proyek di Dinas yang bersangkutan

Dinas melakukan assessment lapangan atas usulan yang ada bersama Ketua dan atau Sekretaris tiap Kelompok di tiap Kelurahan yang ada.

Proses Penyiapan Musyawarah kota

Presentasi Camat Seluruh peserta Undangan : LSM,Perg.Tinggi,Kadin,Pengusaha , Wakil tiap Kelurahan (Ketua & Sek tiap bidang), Birokrat dan Legislatif

Pembahasan Pembahasan disini berorientasi pada :Menginformasikan mengenai usulan-usulan yang sudah di telaah Dinas (saat assessment atau perubahan kalimat sesuai kebiasaan Dinas) jika ada perbedaan dengan apa di presentasikan oleh Camat – Diharapkan ada dialog untuk ini dengan para wakil tiap bidang dari tiap Kelurahan.

Presentasi Dinas Upaya penyampaian hasil ‘ konversi ‘ dari usulan masyarakat (Camat) dalam struktur bahasa program / proyek DinasUpaya penyampaian program diluar usulan masyarakat – dari Dinas (program strategis) untuk ditanggapi masyarakat , khususnya mengenai (a) Tujuan proyek (b) Manfaat (c) Lokasi (d) Besaran perkiraan dana.

Pembahasan dan penyusunan Prioritas

Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bersama-sama menilai dan membahas usulan dari Dinas tersebut diatas.Terhadap keseluruhan usulan kegiatan (program/proyek dari masyarakat) serta usulan dari Dinas disusun skala prioritasnya bersama dengan kriteria yang disepakati bersama (sederhana dan aplicable).

Langkah-langkah diatas adalah alternatif manifestasi dari sasaran : (a) meningkatkan partisipasi masyarakat (b) mengurangi domininasi peran pemda (c) membangun kebiasaan kesetaraan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan kota.

Butir-butir pokok dalam implementasi Perencanaan Partisipatip

Lokakarya tingkat Kelurahan

Tujuan :

Menyelenggarakan proses perumusan permasalahan yang dihadapi oleh warga di kelurahan

Sasaran :o Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat o Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkunganya sendiri (sosial, ekonomi,

lingkungan, pelayanan)o Menyadarkan masyarakat tentang kemampuan dan kapasitas yang mereka miliki

Kunci sukses :o Dipandu oleh fasilitator yang mempunyai kepedulian tinggi untuk mencapai sasaran diatas

dan mempunyai teknik fasilitasi yang memadai.o Masyarakat tidak merasa diperlakukan seperti pada proses masa lalu, dimana rumusan

yang dihasilkan tidak memberi makna apapun dalam program pembangunan kota.o Masyarakat merasa bebas mengungkapkan berbagai permasalahan yang dihadapi.

Hasil :1. Rumusan permasalahan hasil dari ‘analisis’ bersama-sama dengan dipandu oleh fasilitator.

Contoh :Usulan I : Usul pembangunan / perbaikan jalanTelaah 1 : Usahakan untuk tidak ‘percaya tentang materinya’, untuk itu perlu dipertanyakan terlebih dahulu. Salah satu alternatif bentuk pertanyaanya adalah “Mengapa jalan itu perlu diperbaiki ?” Dari jawaban yang ada dapat ditelusuri urgensinya usulan tersebut. Misal jawaban berupa “ Karena kami sangat memerlukan” Terhadap jawaban inipun, masih perlu ada konfirmasi, untuk itu perlu ditelusuri lebih jauh .Telaah 2 : Kira-kira sebab-sebab kerusakan karena apa ? Sebab-sebab ini perlu dikaitkan dengan informasi pertama diatas, wajar atau tidak (ditanyakan pada warga yang lain) Bila logika nya wajar maka permasalahan yang ada menjadi 2 (dua) yaitu masalah (yang awalnya berupa usulan) yakni perbaikan jalan dan masalah yang muncul dari konfirmasi jawaban yang berupa misal “ jalan sering rusak


Perumusan hasil akhir

Daftar program dan proyek (kegiatan) pembangunan kota

karena banyaknya kendaraan berat yang lewat “ (jawaban dari pertanyaan tentang sebab kerusakan diatas). Kembalikan pada kelompok, mana lebih strategis dalam rangka peningkatan pelayanan jalan yang dimaksud, memilih USUL 1 (perbaikan jalan) atau menangani SEBAB (banyaknya kendaraan berat yang lewat) ?SEBAB diatas pada hakekatnya merupakan core masalah. Jadi semestinya menangani SEBAB akan lebih prioritas dari pada menjalankan sesuai usulanHasil akhir dari proses ini adalah : menuliskan masalah yang harus ditangani setelah terpilih melalui tahapan seperti digambarkan diatas. Ini semua tergantung pada ‘kualitas’ dan ‘dedikasi’ fasilitator. Catatan : semakin ‘tajam’ proses telaah akan semakin dihasilkan riil masalah yang dihadapi , dengan demikian daftar yang tersusun bukan lagi daftar keinginan tetapi lebih mendekati pada daftar masalah yang harus ditangani (identik dengan daftar kebutuhan).

2. Rumusan mengenai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan masalah tersebut.

Identifikasi potensi ini dapat dipandu melalui proses mempertanyakan pengalaman yang ada selama ini, bila menghadapi masalah sejenis.Tanya 1 : Ada atau tidak pihak-pihak lain yang mungkin dapat ikut menangani masalah ini, menurut pengalaman yang ada selama ini ?Tanya 2 : Bila ada, mungkin atau tidak untuk dikontak suatu saat ?Jawab : Ya atau tidak, ini perlu menjadi catatan fasilitator yang nantinya akan menjadi informasi bagi kemungkinan pengembangan kemitraan (potensi mitra) Contoh kasus yang mungkin dapat dimitrakan :Misal kasus diatas berupa : Jalan rusak karena truk lewato Secara subyektif pihak-pihak yang perlu dimitrakan (minimal di koordinasikan) adalah

DLLAJ, Pengguna Truk, warga sekitar jalan, Dinas PU.o Secara obyektif untuk menemukenali pihak-pihak yang potensial di mitrakan dapat

dilihat dari sisi (potensial pendanaan) dengan cara :Identifikasi Kelompok Pengguna (yang menggunakan truk bisa berupa Pengusaha truk atau Produsen barang yang dikirim), kelompok warga yang peduli, kelompok warga yang dirugikan (bila ada).

3. Rumusan potensi untuk menangani masalah secara swadaya

Sasaran yang ada disini adalah menyadarkan tentang kapasitas potensi ‘diri’ dan tanggung jawab masyarakat dalam rangka pembangunan untuk bersama.Mekanisme dapat dilakukan melalui (sekedar alternatif) :a. Bila sudah terumuskan core masalah melalui proses kesepakatan diatas, salah satu

alternatif untuk menindaklanjuti (menangani) adalah melalui potensi swadaya.b. Untuk mengungkap potensi swadaya, perlu dilakukan sedemikian rupa sehingga yang

dihasilkan sepenuhnya atas kesadaran warga sendiri. Peranan fasilitator lebih kepada berupaya ‘mengeksplorasi’ potensi yang dimiliki warga sendiri.

c. Tanyakan kepada seluruh warga (peserta lokakarya) seandainya ‘masalah’ tersebut dapat ditangani segera , siapa saja kira-kira yang banyak diuntungkan. Bila jawaban mengenai warga yang diuntungkan relatif sedikit dan khusus, maka jenis ‘masalah’ ini berpotensi untuk dilakukan secara swadaya.

d. Tahap berikutnya adalah menawarkan kepada warga yang (teridentifikasi) diuntungkan diatas apakah ada sumber daya yang bisa dimanfaatkan ? Untuk itu bisa dibahas berbagai sumber daya yang dibutuhkan (tenaga, material,dana). Bila hasil identifikasi ini menggambarkan bahwa seluruh kebutuhan sumber daya diatas dapat disediakan secara lokal, maka langkah selanjutnya adalah dikembangkan diskusinya


ke kemungkinan kemampuan warga untuk melaksanakan sendiri , melalui suatu tawaran atas informasi diatas kepada warga terkait ,”apakah masalah ini tidak bisa ditangani sendiri?”. Akhiri proses ini dengan rumusan ‘masalah yang bisa ditangani sendiri secara swadaya ‘.

Lokakarya tingkat Kecamatan

Tujuan : Merumuskan secara sistematik berbagai masalah masyarakat untuk dirumuskan strategi penangananya untuk dijadikan kesepakatan program (agenda pembangunan ) bersama di tingkat Kecamatan.

Sasaran :o Membangun komunikasi antara masyarakat dan pemerintaho Menumbuhkan hubungan yang efektif (kepercayaan) antara masyarakat dan pemerintah o Meningkatkan responsifitas pemerintah terhadap warganya

Kunci Sukses :o Ada dukungan teknis dari Dinas / SKPD (Bappeda, PMD, SKPD lain) selaku nara sumbero Ada kemauan dari pihak pemerintah untuk memprioritaskan permasalahan masyarakat

sebagai permasalahan yang harus ditangani kota/ kabupatenHasil : Dalam tahap lokakarya tingkat Kecamatan (dulu disebut rapat UDKP) hasil yang diharapkan berupa 1. Rumusan kesepakatan Permasalahan tingkat Kecamatan

Berbagai permasalahan yang dikelompokkan dalam katagori (a) Prasarana & Sarana, (b) Ekonomi, (c) Sosial,budaya dan (d) Pelayanan umum, dari tiap Kelurahan atau Desa sering atau satu sama lain saling ‘menghilangkan’ atau ‘ menunjang’. Untuk itu perlu ada satu mekanisme pembahasan untuk ini.Dengan difasilitasi oleh Fasilitator dilakukan pembahasan ‘penajaman masalah’ diatas (mengintegrasikan masalah tiap Kelurahan )Contoh :Satu Kelurahan mempermasalahkan ‘banjir’ yang datang dari aliran sungai dari Kelurahan lainya . Hasil analisis yang telah dilakukan di tingkat desa / kelurahan, sementara menyebutkan bahwa sebab yang ada berupa ‘penyumbatan sampah’. Penanganan ini jelas tidak mungkin hanya bersifat partial – hanya di desa / kelurahan yang mengusulkan saja, tetapi perlu koordinasi dengan desa/kelurahan yang berada di sepanjang sungai yang bersangkutan. Sehingga hasilnya dapat berupa :- Kalau di desa lain tidak mempermasalahkan ‘banjir’ tersebut – perlu diinformasikan bahwa

ada permasalahan di desa lain – yang disebabkan karena buangan sampah. Desa lain perlu ditawarkan untuk menambah usulan terkait isu sejenis dengan penanganan masalah banjir tersebut (sebut saja usulan X).

- Sementara kalau di desa lain sudah mempermasalahkan ‘banjir’, yang bisa juga berupa masalah lain yang terkait dengan sungai – banjir, bisa dipertanyakan kembali ‘apakah ada kaitan erat dengan banjir di desa pertama ?’ Bila ada dan muaranya sama yaitu menghilangkan banjir, perlu ditawarkan untuk memilih urgent mana antara usulannya semula dengan usulan X. Pilihan dapat keduanya, atau salah satu

2.Rumusan tindakan penanganan MasalahBerbagai masalah yang diajukan dari tiap desa / kelurahan dan sudah di upayakan untuk di integrasikan antar kelurahan, selanjutnya perlu dirinci ‘kegiatanya ‘. Tindakan apa saja yang diperlukan untuk tipe masalah tersebut (baik yang potensial untuk kemitraan, maupun yang dapat ditangani oleh Dinas) perlu dibahas. Untuk ini diperlukan narasumber dari Dinas-Dinas – atau Bappeda (catatan : Assumsi yang digunakan adalah bahwa Dinas / Bappeda


mempunyai kapasitas atas dasar pengalaman untuk ‘memilah-milah’ masalah menjadi rangkaian kegiatan yang diperlukan)

Contoh :Masalah : Toto –judi Gelap yang meresahkan wargaTindakan yang diperlukan : (lihat uraian penjelsan dibawah)Komponen utama dalam masalah tersebut perlu diidentifikasi, misal (a) unsur sumber (faktor penyebab pokok ;pelaku, produsen), (b) unsur proses (faktor pendukung ; peraturan, kondisi lingkungan, dlsb) , (c) unsur dampak (faktor akibat ; kejadian yang ada ).Atas dasar hasil identifikasi diatas, dapat dikenali tindakanya , seperti : Faktor penyebab (misal) adalah pelaku , maka alternatif tindakan yang ada berupa pembinaan mental – penyuluhan sosialFaktor pendukung adalah (misal) peraturan, alternatif tindakan dapat berupa evaluasi peraturan Faktor akibat (misal) adalah sering terjadi perkelahian, alternatif tindakan dapat berupa peningkatan ketertiban & keamanan.

Pengalokasian tanggung jawab ke tiap Dinas/SKPDDari hasil diatas, selanjutnya nara sumber sekaligus dapat melakukan ‘alokasi tindakan’ tersebut ke Dinas yang (potensial) bertanggung jawab (executing agency). Dasar yang dipergunakan adalah ‘subyektifitas’ atau pengalaman dan pemahaman cakupan tugas tiap Dinas.Rumusan akhir menjadi :No Masalah Tindakan Pelaksana Lokasi 1 A A1

A2A3

2 B B1B2

o Perumusan prioritas Keseluruhan rumusan hasil diatas selanjutnya ditawarkan prioritasnya secara demokratis. Alternatif cara yang ada dapat dilakukan :Tiap masalah ditawarkan pada seluruh peserta untuk menetapkan mana yang dirasakan (a) SM – punya prioritas paling mendesak ,(b) M-mendesak, (c) TM-tidak mendesak.Pembahasan ini kadang tidak mudah (tetapi sebenarnya justru akan menumbuhkan rasa kepemilikan yang relatif tinggi – dibandingkan bila telah ditetapkan kriteria –apalagi kriteria akademis yang seyogyanya dihindari). Pengungkapan alasan dan pengambilan kesepakatan untuk menerima kondisi (diprioritaskan atau tidak) akan menjadi satu media pembelajaran yang efektif salah satunya dalam membangun komunikasi. Berbagai macam cara dapat ditempuh untuk memfasitasi tahapan ini, untuk menghasilkan rumusan urutan prioritas.

Catatan : Rumusan tindakan yang sekaligus diindikasikan unit / dinas penanggung jawabnya, selanjutnya akan menjadi bahan bagi pemerintah kota (melalui Dinas-Dinas) untuk menyusun daftar usulan rencana proyek.


Lokakarya tingkat Kota

Tujuan :Menyusun bahan untuk rancangan APBDSasaran :

o Menumbuhkan budaya keterbukaan dan kesetaraan dalam perumusan kebijakan dan melibatkan masyarakat.

o Potensi dan keterbatasan baik disisi masyarakat maupun pemerintah dapat dikomunikasikan untuk menjadi pemahaman bersama.

o Membangun kondisi yang kondusif untuk membangun synergi antara masyarakat dengan pemerintah.

Kunci Sukses :Pembahasan urgensi (manfaat dan tujuan serta sasaran) dari proyek-proyek yang diajukan Dinas dapat dibahas bersama masyarakat untuk dibandingkan prioritasnya (catatan : proyek yang diajukan oleh Dinas hanyalah proyek yang bersifat dan berskala STRATEGIS dan intern dinas saja , sementara proyek yang bersifat menanganai kebutuhan langsung masyarakat adalah proyek yang mengadopsi usulan masyarakat dari desa / kelurahan).Hasil :Daftar program dan proyek (kegiatan) pembangunan kota, yng terdiri dari :

1. Yang dilaksanakan oleh Dinas (usulan dari masyarakat )2. Yang direncanakan dilaksanakan melalui Kemitraan (Dinas + Masyarakat, Masyarakat +

LSM, atau kombinasi lainnya)3. Yang direnncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas (program strategis –penjabaran Visi )4. Yang akan ditangani secara swadaya (telah disepakati sejak di tingkat kelurahan)

Keseluruhan katagori diatas perlu dimunculkan di tingkat kota dan tetap menjadi daftar kota. Hal ini akan sangat banyak manfaatnya bagi kinerja kota, setidaknya :

1. dalam melihat potensi partisipasi masyarakat (sering dipergunakan ukuran melalui besaran kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan). Ukuran ini juga sering dipergunakan bagi negara donor dalam menilai kinerja kota .

2. dalam menganisipasi permasalahan dan yang dapat ditangani oleh masyarakat3. khusus bagi masyarakat (yang melaksanakan secara swadaya), keberadaanya relatif

terlihat oleh kota dan akan mendorong partisipasi yang semakin tinggi.

Catatan :Uraian diatas pada dasarnya bukan merupakan satu Pedoman Baku , daerah dapat melaksanakan dan menyusun sendiri manual operasional perencanaan partisipatip ini. Beberapa butir yang perlu dipertimbangkan setidaknya upaya menjalankan mencapai Visi untuk mengembangkan ‘tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan’ sudah menjadi keniscayaan (mau tidak mau), sehingga seluruh hasil yang dirumuskan adalah disepakati dan menjadi concern bersama (seluruh pelaku pembangunan). Langkah-langkah dimuka adalah satu alternatif dalam menjabarkan harapan diatas.Untuk melaksanakan seluruh tahap lokakarya diatas (dimulai dari kelurahan dampai dengan kota) diperlukan adanya fasilitator, yang akan memfasilitasi atau me-moderasi lokakarya sehingga mencapai hasil yang diharapkan.Gambaran tugas fasilitator dalam hal ini adalah :

a. Di tingkat Kelurahan, meliputi :- mampu mengimplementasikan prinsip kesetaraan diantara kelompok masyarakat (peluang

dan perumusan serta pengambilan keputusan).


- mampu sebagai pihak netral (tidak perlu memiliki bekal informasi tentang lingkungan untuk menjaga obyektivitas)

- bertindak sebagai representasi pihak independent.

b. Di tingkat Kecamatan berfungsi untuk melakukan moderasi untuk :- pembahasan antar representasi warga kelurahan satu dengan kelurahan lainnya - pembahasan dan penjabaran berbagai masalah kedalam berbagai tindakan yang

diperlukan, yang dilakukan antara reperesentasi masyarakat dengan pihak Dinas sebagai nara sumber.

- merumuskan kesepakatan prioritas tiap tindakan diantara representasi warga kelurahan yang ada.

c. Di tingkat Kota , berfungsi melakukan moderasi untuk :- proses presentasi usulan tindakan (kegiatan) hasil dari rumusan masalah di tingkat

kelurahan yang dilakukan oleh Camat terkait.- proses presentasi program dinas- proses dialog (diskusi) dalam membahas berbagai program dan kegiatan diatas untuk

menetapkan prioritas dan atau revisi bila dirasakan perlu untuk dilakukan. Beberapa Ketentuan

Tanpa menghilangkan aturan yang ada, untuk menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan (tahunan) bersama masyarakat ini perlu disepakati beberapa ketentuan yang diberlakukan bagi seluruh pihak terkait.Ketentuan – ketentuan tersebut adalah :a. Sebelum dibangun indikator atau kriteria untuk menjabarkan kuajiban pemerintah dalam

mencapai ketenteraman, ketertiban serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (seperti tertera dalam pasal 43 UU 22/99) , maka ukuran untuk yang harus dimanifestasikan dalam setiap kebijakan pemerintah termasuk salah satunya perumusan program / proyek pembangunan kota adalah apabila program / proyek pembangunan kota yang ada merupakan program / proyek yang dibutuhkan (menjadi prioritas kebutuhan) masyarakat.

b. Untuk mengimplementasikan Visi dan Misi pembangunan kota, pemerintah akan dihadapkan pada beberapa strategi perencanaan yang diimplementasikan dalam berbagai program / proyek pembangunan (tahunan ataupun jangka menengah). Terhadap program-program strategis ini, dalam proses penetapan prioritas ataupun keberadaanya (untuk tahun yang bersangkutan) diperlukan adanya proses penyepakatan bersama pihak-pihak yang menjadi target group (beneficiaries) dari setiap program tersebut, yakni masyarakat langsung. Proses pembahasan program Dinas (startegis) tersebut perlu dilakukan dalam lokakarya tingkat kota bersama masyarakat yang juga mempunyai berbagai usulan pembangunan.

c. Penetapan besaran biaya tiap usulan yang ada akan dilaksanakan oleh aparat Dinas terkait dan atau bersama masyarakat (pada kondisi dimana masyarakat sudah tahu secara pasti unit biaya yang sesuai). Proses ini akan dilakukan setelah proses Lokakarya Kecamatan, menjelang proses Lokakarya Kota.

Hasil yang diharapkan

Melalui seluruh proses seperti diuraikan diatas, beberapa hal yang nampak terjadi perubahan secara mendasar adalah :

1. Secara akumulasi, bila proses di tingkat masyarakat (Kelurahan dan Kecamatan) sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat sendiri untuk merencanakan dan membahas permasalahan yang mereka hadapi, akan tumbuh kesadaran bahwa ‘persoalan mereka sebaiknya mereka sendiri yang memikirkan dan mengatasinya’. Hal ini akan semakin nyata


apabila apa yang telah diidentifikasi sebagai masalah ‘mereka’ yang perlu diselesaikan, mendapat apresiasi dari pihak pemerintah maupun legislatif dalam berbagai bentuk.

2. Kebiasaan yang terbangun di masyarakat untuk selalu (terlibat) dalam memikirkan dan mengupayakan penanganan masalah mereka sendiri, akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap kebutuhan dan hasil-hasil pembangunan.

3. Di tingkat pemerintah kota, terjadinya mekanisme untuk ‘merekam dan atau menginventori ‘ permasalahan pembangunan yang diungkapkan oleh pihak masyarakat pada proses pembahasan di tingkat Kecamatan, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi penyusunan program / proyek pembangunan kota tiap Dinas terkait, merefleksikan adanya semangat untuk ‘mendengar’, ‘menampung’, dan ‘melaksanakan’ amanah rakyat yang memang menjadi kuajiban pemerintah kota (pasal 43 UU 22/99)

4. Pada proses pembahasan program / proyek baik dari masyarakat (yang diwakili Camat) maupun dari pihak Dinas-Dinas kota yang dilakukan secara ‘interaktif’, memberikan nuansa kebersamaan dan kesetaraan yang banyak mendukung terciptanya ‘pemerintahan yang terbuka’ dan ‘pemerintahan yang melayani dan memfasilitasi’.

5. Keseluruhan proses mulai dari tingkat Kelurahan hingga Kota menggambarkan adanya semangat ‘memberdayakan’ masyarakat dan sekaligus menjadikan pemerintah yang ‘lebih mengakar’ karena lebih responsif dan akomodatif terhadap berbagai permasalahan yang ada di masyarakat (warga kotanya).


Government & Nonprofit

LOKAKARYA PEMBANGUNAN