pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, Jayapura aston 23 juni 2011

Disampaikan Oleh :

JOHN BOEKORSJOM, S.Sos, M.Si.

BAPPEDA PROVINSI PAPUA

Jayapura, 23 Juni 2011

BIDANG PENDATAAN

BAPPEDA PROVINSI PAPUA1

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Pasal 31, berbunyi bahwa Perencanaan

Pembangunan didasarkan pada DATA dan

INFORMASI yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah Pasal 152 ayat 1, yang berbunyi Perencanaan

Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data

dan informasi yang akurat serta dapat

dipertanggung-jawabkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Tatacara Pengolahan Data dan Informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah.

BIDANG PENDATAAN


Penyusunan

Rencana

Pengendalian

Pelaksanaan

Rencana

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Penetapan

Rencana

BIDANG PENDATAAN


Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta

baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual

(images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung

maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau

perangkat penyimpan lainnya.

Informasi adalah data sudah terolah yang digunakan

untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.

Sistem data dan informasi adalah suatu sistem

informasi yang diperlukan bagi proses perencanaan untuk

menghasilkan kebijakan dan keputusan tentang rencana

Pembangunan, sasaran dan hasilhasil yang telah dicapai.

BIDANG PENDATAAN


• Proses perencanaan memerlukan kapasitas data dan statistik

yang baik. Oleh karena itu, ketersediaan data dan statistik

yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan

perencanaan.

• Data dan statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi

upaya perumusan kebijakan dalam:

– menyusun perencanaan,

– melakukan pemantauan/monitoring, dan

– mengevaluasi program agar sasaran yang telah ditetapkan.

• Sehingga tujuan pembangunan, yaitu untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat, dapat dicapai dengan efektif.

BIDANG PENDATAAN


Data dan Informasi sangat dibutuhkan oleh suatu lembaga

untuk dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang akan

terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan yang

sedemikian cepat dan kompleks.

Penyusunan dokumen perencanaan daerah sangat

membutuhkan data dan informasi yang valid, akurat, dan up to

date. Ketersediaan Data dan Informasi yang valid, akurat,

dan terkini ini memerlukan suatu system yang kita bangun

bersama.

BIDANG PENDATAAN


Alasan dibutuhkannya suatu data adalah untuk

mengetahui apakah ada persoalan atau tidak serta untuk

memecahkan persoalan yang sudah ada atau baru

muncul, dan yang perlu diperhatikan data harus obyektif,

yaitu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

supaya informasi lebih dapat dipercaya atau benar, tepat

waktu, tidak kadaluwarsa dan relevan dengan kebutuhan.

Dengan demikian dapat menyusun perencanaan

pembangunan dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan

bukan sesuai dengan keinginan

BIDANG PENDATAAN


DATA DALAM PERENCANAAN

Data berupa

Indikator

Proses

PerencanaanTarget

Pembangunan

Penggunaan terpenting data dalam proses perencanaan

adalah untuk menyediakan target-target pembangunan

BIDANG PENDATAAN


Otonomi Daerah

Pemda dituntut memanfaatkan

sumber daya (resources) yang ada

secara optimal

Implementasi sistem

perencanaan yang lebih

komprehensif dan sistematis

Data yang akurat pada

setiap tahapan Perencanaan

BIDANG PENDATAAN


• Aset yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat memacu

pertumbuhan daerah tersebut.

• Potensi daerah selalu dikaitkan dengan kemajuan daerah

tersebut. Jika potensi semakin berkembang maka secara

tidak langsung akan mempengaruhi pendapatan daerah

tersebut sehingga pembangunan daerah semakin maju

dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

• Umumnya terdiri atas:

– Potensi Sumberdaya Alam dan Lingkungan;

– Potensi Sosial Ekonomi dan Budaya;

– Potensi Sumberdaya Manusia (SDM);

– Potensi Sumberdaya Spasial

BIDANG PENDATAAN


Pembangunan Manusia

• IPM (Indeks Pembangunan

Manusia)

• GDI (Gender Development Index)

• APK (Angka Partisipasi Kasar)

• APM (Angka Partisipasi Murni)

• APS (Angka Partisipasi Sekolah)

Angka Kematian Bayi

• Angka Kematian Ibu

• Angka Melek Huruf

• Umur Harapan Hidup

BIDANG PENDATAAN


Indikator ekonomi

• PDRB

• Pertumbuhan Ekonomi

• Tingkat Pengangguran terbuka

• Inflasi

• Pendapatan Per Kapita

• Nilai Rencana PMA yang disetujui

• Nilai Realisasi Investasi PMA

• Nilai Rencana PMDN yang disetujui

• Nilai Realisasi Investasi PMDN

• dll

BIDANG PENDATAAN


Indikator lainnya

• Data kependudukan: Pertumbuhan

penduduk, Jumlah

• penduduk,jumlah penduduk miskin

• Indeks Kriminalitas

• Infrastruktur jalan, pelabuhan,

penerbangan

• Persentase kemiskinan

• Luas lahan pertanian, kehutanan

dll.

BIDANG PENDATAAN


Kependudukan

mengetahui : jumlah penduduk, jenis kelamin dan kelompok umur,

fertilitas, mortalitas, mobilitas/migrasi, sebaran penduduk, sebagai bahan

proyeksi jumlah penduduk setiap periode tahunan dan sensus penduduk

(10 tahunan)

Ketenagakerjaan

mengetahui keadaan ketenagakerjaan di indonesia untuk perencanaan

ketenagakerjaan nasional (semesteran dan tahunan)

Kemiskinan

sebagai data penghitungan jumlah masyarakat miskin dengan periode

tahunan

BIDANG PENDATAAN


Potensi Desa

digunakan untuk: penentuan status perkotaan/pedesaan dan

tertinggal/tidak tertinggal (bersamaan dengan sensus penduduk,

sensus pertanian, dan sensus ekonomi)

Kesehatan

sebagai salah satu komponen penghitungan indeks pembangunan

manusia (ipm) setiap periode tahunan

Perumahan

data Perumahan perumahan (periode tahunan dan 10 tahunan)

BIDANG PENDATAAN


Produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi

menjadi indikator perkembangan pembangunan indonesia setiap

(triwulan)

Inflasi (Indeks Harga Konsumen)

Mengetahui pola konsumsi masyarakat (bulanan)

Indeks Harga Perdagangan Besar

menggambarkan kondisi perekonomian secara umum, deflator pdb, dan

digunakan sebagai dasar penghitungan eskalasi proyek bangunan/

konstruksi (bulanan)

Nilai Tukar Petani

untuk menghitung indeks yang diterima petani, indeks bppbm, dan nilai

tukar petani (bulanan)

BIDANG PENDATAAN


Industri

untuk mendapatkan karakteristik perusahaan industri (tahunan)

Produksi

mengetahui produktivitas tanaman pangan (4 bulanan)

Ekspor dan Impor

untuk mengukur perkembangan ekspor/impor bulanan (bulanan dan

tahunan)

Transportasi Nasional

memperoleh data angkutan darat, angkutan laut dan angkutan

udara, (bulanan dan tahunan)

BIDANG PENDATAAN


Keuangan Daerah

menyediakan data realisasi penerimaan, realisasi pengeluaran rutin dan

pembangunan pemerintah daerah provinsi (tahunan)

Konstruksi

diperoleh gambaran mengenai penyerapan tenaga kerja di sektor

konstruksi, struktur biaya maupun jumlah serta nilai produksi dari output

yang dihasilkan (tahunan)

BIDANG PENDATAAN


Devinfo

• Digunakan oleh PBB untuk informasi pembangunan

• Software ini berupa sistem database yang digunakan sebagai

alat untuk mengorganisasikan, menyimpan dan menyajikan

data

• Dapat diunduh gratis melalui www.devinfo.org

• Database dapat diupload di internet sehingga dapat diakses

oleh semua orang - akuntabilitas

• Pemda dapat menggunakan software database yang lain

seperti desinventar, SAS dsb.

BIDANG PENDATAAN


• Microsoft Excel

• E views (untuk analisis statistik ekonomi)

• SPSS (untuk analisis statistik sosial, kesehatan dll)

• Stata ( analisis statistik ekonomi)

• SAS ( analisis statistik ekonomi, kesehatan, pertanian dll)

• Ilwis (analisis spasial/GIS)

• Arc View (Analisis Spasial/GIS)

• Microsoft Visual Basic Versi 6.0

• Dll

BIDANG PENDATAAN


• BPS Lembaga penyedia data yang dapat dipertanggungjawabkan

di Indonesia

• Perlunya koordinasi dan kerjasama antara Pemda dan BPS dalam

perencanaan pembangunan

• Sumber-sumber data :

- Sensus

- Survei: Susenas, Sakernas, SDKI, Supas, SUSI, Podes,

- Catatan Administrasi Instansi Pemerintah : Pendidikan,

Kesehatan, Imigrasi, Ekspor Impor, Hotel, dll

BIDANG PENDATAAN


• Ketersediaan data daerah yang kurang timely, sehingga

terkadang perencanaan dilakukan dengan menggunakan

data yang tidak update

• Manajemen data yang kurang diintegrasikan sehingga

banyak data terpisah-pisah meski berada dalam satu

instansi

BIDANG PENDATAAN


Tantangan Ketersediaan Data

Kurangnya kualitas data

Belum teridentifikasinya ketersediaan data untuk

perencanaan dan kinerja di Setiap Bidang di lingkungan

Bappeda dan masing-masing SKPD Provinsi.

Belum teridentifikasinya ketersediaan data di level

Kabupaten, termasuk antara kabupaten induk dan

kabupaten pemekaran

Belum tersedianya data terpilah sesuai dengan acuan

pemerintah pusat

BIDANG PENDATAAN


Tantangan Horisontal

Kurang sinkronnya indikator baik dalam lingkungan Bappeda

maupun SKPD di lingkungan provinsi

Belum lancarnya mekanisme arus dan alur data dari, ke dan antar

SKPD dan Bappeda Provinsi.

Belum lancarnya sharing informasi pemerintah

daerah/pengetahuan dan pendokumentasian di tingkat Provinsi

Tantangan Pemanfaatan Data

Belum optimalnya analisis data untuk perencanaan

BIDANG PENDATAAN


Tantangan Vertikal

Kurang sinkronnya indikator Provinsi dan Kabupaten

Belum lancarnya dari sharing data dari Kabupaten ke Provinsi

Perbedaan kapasitas pendataan antar Kabupaten

Belum Lancarnya mekanisme sharing data dari SKPD ke

Bappeda di kabupaten

Belum lancarnya mekanisme sharing pengetahuan dan

pendokumentasiannya di Kabupaten

Kurangnya Bintek dari Propinsi ke Kabupaten dan Pusat ke

Propinsi

BIDANG PENDATAAN


Tantangan Sumberdaya

Belum adanya tenaga fungsional statistik di lingkungan

Bappeda dan SKPD

Kurangnya tenaga teknis yang ahli di bidang database

Kurangnya tenaga teknis yang ahli di bidang web

Belum adanya panduan standar mengenai penghitungan

indikator

BIDANG PENDATAAN


Pemetaan Ketersediaan data di lingkungan Bappeda

Provinsi

Pemetaan Ketersediaan data pada setiap SKPD di tingkat

Provinsi

Pemetaan Ketersediaan data di Kabupaten

Penyiapan Panduan sebagai acuan untuk penghitungan

indikator

Penunjukan Wali Data dari setiap SKPD

Pembentukan FORUM DATA Pembangunan di Provinsi

Papua.

BIDANG PENDATAAN


Bekerjasama dengan Mitra Pembangunan untuk Penguatan

Data di tingkat Provinsi dan Kabupaten :

Dukungan terhadap identifikasi data apa yang harus ada

di bagian data Bappeda, bagian lain di Bappeda dan

SKPD

Pembuatan SOP mengenai mekanisme sharing data

antar SKPD

Harmonisasi indikator dan metadata antara Bappeda

dan SKPD

Dukungan teknis terhadap pengelolaan pengetahuan

dan pendokumentasian

BIDANG PENDATAAN


ANGKET

PEMETAAN DATA

IDENTIFIKASI /

PENGISIAN ANGKET

Data itu ‘ADA’

Data ‘VALID’

Data ‘AKURAT’

Data ‘Up to date’

SDM Peng-INPUT DATA

Transfer KNOWLEDGE

Koordinasi Antar SKPD

FORUM DATA

BIDANG PENDATAAN


Merupakan Kumpulan dari Wali Data setiap SKPD.

Wali Data akan meyampaikan / menyajikan data yang dimiliki

oleh SKPD, dengan Program Software DefInfo.

Wali Data berada dalam wadah : FORUM DATA

PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA yang terbentuk

berdasarkan SK Gubernur.

Secara rutin, Wali Data diharapkan meng-update data yang ada.

Kedepan, Perlu adanya Sosialisasi FORUM DATA di tingkat

Kabupaten/Kota, dan diharapkan adanya hubungan ONLINE

untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan Terkini dalam

mendukung PENTINGNYA DATA Dan INFORMASI BAGI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA

BIDANG PENDATAAN


Perlunya ketersediaan data yang Valid, Akurat, dan Terkini

dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Papua.

Perlunya dukungan koordinasi antar lembaga (seluruh SKPD)

dalam upaya pengumpulan data, validasi data dan entry data

pada aplikasi.

Agar aplikasi DATA dapat berjalan berkesinambungan perlu

dukungan dan pembinaan SDM yang bertugas entry data ke

dalam aplikasi secara terus menerus dan diperlukan transfer of

knowledge antar SDM yang bertugas dalam entry data jika

terjadi bergantian personel.

Perlu adanya FORUM DATA di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota

untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan Terkini dalam

mendukung PENTINGNYA DATA Dan INFORMASI BAGI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA

BIDANG PENDATAAN


BIDANG PENDATAAN


Government & Nonprofit

pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, Jayapura aston 23 juni 2011