PENYELESAIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

(UPAYA MEWUJUDKAN OPINI LKBUN WTP)

Jakarta, Mei 2014

Latar Belakang

LHP BPK atas LK BUNSelalu muncul temuan terkait selisih SAL (perbedaan jumlah antara pembukuan dengan fisik kas)

Salah satu komponen selisih SAL tersebut adalah Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dipakai dalam LKPP dan LKBUN adalah saldo sesuai LKKLSaldo di LK KPPN menunjukkan angka minus sehingga tidak diyakini kebenarannya

Upaya yang telah dilakukan

S-11955/PB.3/2011 tanggal 29 Desember 2011

• Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

S-3287/PB.3/2012 tanggal 12 April 2012• Update LPJ Bendahara bulan Desember 2011 dan Identifikasi Sisa UP yang

Belum Dapat Diselesaikan

S-5574/PB.3/2012 tanggal 27 Juni 2012

• Penyampaian Data Rekomendasi Kas di Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan Pemutihan

S-6515/PB.3/2012 tanggal 31 Juli 2012• Monitoring Penyampaian Data Rekomendasi Pemutihan Kas di Bendahara

Pengeluaran pada LKPP KPPN Tahun 2011

S-7840/PB.3/2012 tanggal 27 September 2012

• Rekonsiliasi Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam rangka Pemutihan

ND-2820/PB.3/2012 tanggal 9 November 2012 • Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK terkait Penyusunan Kebijakan Pemutihan

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

Hasil Analisa Rekomendasi

Dari seluruh rekomendasi pemutihan oleh KPPN, dilakukan analisis dan dibagi dalam 5 cluster, yaitu:

a. Cluster 1: masih harus dipertanggungjawabkan oleh satker yang bersangkutan

b. Cluster 2: direkomendasikan untuk diputihkanc. Cluster 3: kasus penyalahgunaan/pencurian

dan masih menunggu keputusan Pengadilan/BPK

d. Cluster 4: yang bisa diselesaikan dengan jurnal koreksi

e. Cluster 5: lainnya

Upaya yang telah dilakukan (2)

PMK No. 15/PMK.05/2013 tanggal 4 Januari 2013

• Penyesuaian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa BUN Daerah/KPPN

KMK No. 7/KMK.05/2013 tanggal 4 Januari 2014

• Besaran Penyesuaian Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Kementerian Luar Negeri Pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa BUN Daerah/KPPN

KMK No. 8/KMK.05/2013 tanggal 4 Januari 2013

• Besaran Penyesuaian Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Selain Kementerian Luar Negeri Pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa BUN Daerah/ KPPN

Perdirjen Perbendaharaan No. PER-35/PB/2013 tanggal 15 Februari 2013

• Petunjuk Pelaksanaan Koreksi Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa BUN Daerah/KPPN

Diterbitkan paket peraturan penyesuaian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran:

Upaya yang telah dilakukan (3)

KMK No. 458/KMK.05/2013

Memuat penambahan saldo yang diputihkan pada KPPN Surabaya I (sebelumnya belum masuk karena rekomendasi yang tidak sesuai petunjuk), KPPN Pangkalpinang (penambahan)

Memuat pengurangan saldo yang diputihkan pada KPPN Tanjung Pinang karena saat dilakukan penelitian awal dianggap sebagai UP/TUP TA 2011 sehingga tidak layak untuk diputihkan

Temuan BPK

Pada Laporan Temuan Pemeriksaan atas LKBUN 2013 pada Kementerian KeuanganKas di Bendahara Pengeluaran Menurut Data Kuasa BUN Daerah Tidak Dapat Digunakan Sebagai Pengendalian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran oleh Kementerian/ Lembaga dimana Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran mengalami kenaikan 80,09%Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian Kuasa BUN Daerah mengalami penurunan atas pengelolaan Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan yang diberikan ke satker dan dipertanggungjawabkan secara tepat waktu.

Temuan BPK (2)

Penyajian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada LKBUN tidak didasarkan data BUN yang telah direkonsiliasi

Berdasarkan database SAKUN, terdapat pemberian UP/TUP (pengeluaran transito) pada kode satker yang tidak mempunyai kode bagian anggaran dan nama satker, kode bagian anggaran yang sudah tidak ada dan bagian anggaran yang tidak mengelola UP

Hasil Uji Petik

Hasil uji petik pada 13 KPPN menunjukkan:

1. Adanya penyelesaian Kas di Bendahara Pengeluaran untuk tahun anggaran yang lalu masih berlarut-larut

2. Terdapat perbedaan jumlah satker antara data yang dikelola dalam kartu pengawasan UP/TUP dengan data pemantauan penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran

3. Terdapat satker yang belum menyerahkan BAR bulan LPJ Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2013 sehingga posisi Saldo UP/TUP di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 tidak dapat diketahui

Hasil Uji Petik (2)

4. Terdapat perbedaan antara saldo UP/TUP pada LPJ Bendahara Pengeluaran satker dengan sisa UP TA 2013 pada neraca KPPN untuk satker yang sama

5. Terdapat perbedaan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran antara database UP/TUP dengan Karwas UP/TUP

6. Terdapat beberapa satker yang dilaporkan sudah tidak memiliki saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 tetapi dalam rekening Bendahara Pengeluaran dilaporkan masih memiliki saldo

7. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran bernilai minus pada beberapa satker

Mind Flow Monitoring Kas di BP

Kas di BP

LPJ

Rekening

Karwas UP

LK KPPN

TINDAK LANJUT (I)

Atas LPJ Bendahara bulan Desember 2013, Dit. PKN dengan surat No. S-9505/PB.3/2013 tanggal 31 Desember 2013 hal Penyampaian Data Rekening Bendahara Semester II tahun 2013 dan Daftar/ Rekapitulasi LPJ Bendahara Bulan Desember 2013 yang meminta agar:

• KPPN melakukan update data rekening semester II 2013 melalui open web infos sebagai dasar pemantauan rekening dan saldonya

• Kanwil DJPBN menyampaikan Rekapitulasi LPJ Bendahara bulan Desember 2013 rinci per satker dengan tambahan keterangan jumlah LPJ yang seharusnya diterima dan yang sebenarnya diterima

TINDAK LANJUT (I)

Atas pemantauan rekening pada open web infos untuk bulan Desember 2013, terdapat:

1. Nomor rekening dobel artinya nomor rekening yang sama dipakai untuk lebih dari 1 satker

2. Nomor rekening tidak valid karena nomornya kosong atau 0 (19 data) atau hanya berisi angka 1, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 (11 data)

3. Pengisian nomor rekening yang bersambung dengan nama bank cabang (9 data)

4. Nama satker pemilik rekening kosong

5. Kode BA terkait tidak ada dalam referensi (BA 123 ???)

6. Kode bank Bendahara adalah 001 (Bank Indonesia) mungkinkah?

7. Kode Bank terkait tidak ditemukan referensi banknya (012, 020, 601, 781, 784, 998)

TINDAK LANJUT (I)

Atas pemantauan rekening pada open web infos untuk bulan Desember 2013, terdapat:

8. Pengisian kode BA tidak sesuai kode nomenklatur satker, contoh: Bawaslu ternyata kode BAnya beragam (076, 109, 115)

9. Rekening Bendahara Pengeluaran tapi kodenya 10 (Bendahara Penerimaan) dan sebaliknya

10.

Data nomor surat izin pembukaan rekeningnya tidak valid karena kosong atau hanya diisi nomornya saja atau hanya diisi format nomor surat (tanpa nomornya) atau “S-003ASAL” atau “ - ” atau “0” atau tahun saja

11.

Data tanggal surat izin pembukaan rekening tidak valid karena kosong atau “0” atau tahunnya tidak valid karena sebelum dimulainya peraturan rekening (tahun 1899, 1905, 1987, 1989, 1990, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006) atau dimasa depan (tahun 2015, 2017, 2018, 2019, 2024, 2029, 2088)

TINDAK LANJUT (I)

Penyampaian LPJ Bendahara bulan Desember 2013 oleh Kanwil1. Belum semua Kanwil DJPBN menyampaikan

Rekap LPJ Bendahara Pengeluaran hingga rinci per satker

2. Belum semua Kanwil menyampaikan data pengawasan jumlah LPJ Bendahara Pengeluaran yang diterima dan yang seharusnya

TINDAK LANJUT IINo. Kanwil Penyamp

aian Perbaikan Rincian per Satker

Data Pengawasan ∑ Seharusnya ∑ Diterima Selisih

1 Kanwil DJPBN Prov. Aceh   √ Tidak Ada Ada           1.420          1.420  02 Kanwil DJPBN Prov. Sumatera Utara √   Ada Tidak Ada ??? 1279 ???

3 Kanwil DJPBN Prov. Sumatera Barat √   Ada Tidak Ada ??? 847 ???

4 Kanwil DJPBN Prov. Riau √   Tidak Ada Tidak Ada ??? 833 ???

5 Kanwil DJPBN Prov. Jambi   √ Tidak Ada Tidak Ada ??? 588 ???

6 Kanwil DJPBN Prov. Sumatera Selatan   √ Tidak Ada Tidak Ada ??? 601 ???

7 Kanwil DJPBN Prov. Lampung √   Ada Ada 394 241 1538 Kanwil DJPBN Prov. Bengkulu √   Ada Tidak Ada ??? 520 ???

9 Kanwil DJPBN Prov. Bangka Belitung √   Ada Ada 347 347 010 Kanwil DJPBN Prov. Banten √   Ada Ada 462 452 1011 Kanwil DJPBN Prov. DKI Jakarta   √ Tidak Ada Tidak Ada ??? 1.026  ???

12 Kanwil DJPBN Prov. Jawa Barat √   Tidak Ada Tidak Ada ??? 106 ???

13 Kanwil DJPBN Prov. Jawa Tengah √ √ Ada ???           1.686  1.693  -714 Kanwil DJPBN Prov. DI Yogyakarta   √ Ada Tidak Ada ??? 469 ???

15 Kanwil DJPBN Prov. Jawa Timur  √    Ada Tidak Ada   ???  1.832 ???16 Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Barat √   Ada Ada 714 679 3517 Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Tengah   √ Ada Tidak Ada ??? 536 ???18 Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Selatan   √ Ada Ada 692 681 1119 Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Timur   √ Ada Ada 647 644 320 Kanwil DJPBN Prov. Bali   √ Tidak Ada Ada 546 546 021 Kanwil DJPBN Prov. NTB   √ Tidak Ada Ada 536 536 022 Kanwil DJPBN Prov. NTT   √ Ada Tidak Ada ??? 405 ???

23 Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Selatan   √ Ada Ada           1.437          1.437  024 Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Tengah √   Ada Ada 617 554 6325 Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Tenggara √   Tidak Ada Ada 529 529 0

26 Kanwil DJPBN Prov. Gorontalo √   Tidak Ada Tidak Ada ??? 23 ???27 Kanwil DJPBN Prov. Sulawesi Utara   √ Ada Ada 473 473 028 Kanwil DJPBN Prov. Maluku   √ Ada Tidak Ada ??? 522 ???29 Kanwil DJPBN Prov. Maluku Utara √   Ada Ada 434 412 2230 Kanwil DJPBN Prov. Papua  √   Tidak Ada Tidak Ada ???  234  ???

TINDAK LANJUT (II)

Direktur PKN menyampaikan surat nomor S-2691/PB.3/2014 tanggal S-2691/PB.3/2014 tanggal 24 April 2014 hal Monitoring Pengembalian dan Penyelesaian Sisa Dana UP/TUP TA 2013, diperoleh temuan:

a. Tidak semua KPPN melaporkan penyelesaian UP/TUP tersebut melalui open web dikarenakan seksi Vera belum memiliki password dan pemilik password di seksi Bank tidak bersedia sharing passwordnya

b. KPPN tidak mengisi sesuai petunjuk pengisian (Kolom Saldo ≠ Jumlah)

c. KPPN tidak melampirkan Daftar Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Hasil Laporan KPPN

Rincian Saldo UP/TUP sesuai LKPP KPPN TA 20132010 dan Sebelumnya 2011 2012 2013 Jumlah

4.634.120.718 476.043.446 2.063.103.658 351.587.589.184 358.760.857.006

Saldo Kas di bendahara Pengeluaran

Sesuai LKPP KPPN TA 2013

361.233.498.360

Progress Penyelesaian Tahun 2014Penyetoran Saldo Jurnal Koreksi Saldo

341.187.557.707 7.446.954.626 10.126.344.673

TINDAK LANJUT (II)

Hasil analisa laporan KPPN atas masalah UP/TUP diperoleh hasil:

1. Masih terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan merupakan saldo UP/TUP tahun 2013 (2012, 2011, 2010 dan sebelumnya)

2. Pengawasan UP/TUP di KPPN masih harus ditingkatkan dan dipertegas lagi

Tindak Lanjut (III)

What Next?

Pastikan bahwa LPJ Bendahara disampaikan secara tepat waktu dan direkonsiliasi dengan Karwas UP/TUP

Untuk mewujudkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dapat diyakini kebenarannya

Pastikan data rekening Bendahara lengkap, up to date saldonya serta pastikan bahwa rekening Bendahara yang menjadi tujuan SP2D UP/TUP adalah rekening yang telah mendapatkan izin dari KPPN

Perkuat koordinasi antar seksi di KPPN (Bank, Vera dan PD)

Lakukan penelitian setiap rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan selesaikan

THANK YOU

TERIMA KASIH