Upload
planning-bureau-at-the-ministry-of-manpower-indonesia-republic
View
653
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
PENGELOLAAN ANGGARAN K/L:
LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN
2014, PERSIAPAN T.A. 2015 DAN
PERENCANAAN ANGGARAN
2014-2019
POKOK BAHASAN
I. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Negaraa. Dasar Hukumb. Pembagian Kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan Negarac. Tugas dan Tanggung Jawab Menteri selaku Pengguna Anggarand. Siklus penganggarane. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaranf. Pelaksanaan Anggaran
2
II. Langkah-langkah Akhir Tahun 2014a. Progress pelaksanaan anggaran s.d. 31 Oktober 2014b. Langkah –langkah yang harus dipersiapkan c. Ketentuan revisi
• Batas Kewenangan• Batas Waktu
POKOK BAHASAN
III. Langkah-langkah persiapan 2015IV. Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian
a. Belanja Barang/Perjalanan Dinasb. Belanja Modal c. Belanja Bantuan Sosiald. Kasus-kasus Hukum terkait pelaksanaan anggarane. Putusan MK dan UU No 17/2014 tentang MD3 f. Reviu Pemanfaatan Dana Optimalisasi DPRg. Dana Dekon/TP dan Dana Desa
V. Visi, Misi, Platform Kabinet Kerja 2014-2019 dan Nawa Cita
3
GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
4
I
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L).
A. Dasar Hukum
5
Pasal 3 ayat (1) Undang–Undang No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara:
“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
Semangat “Good Governance”
6
1. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelo-laan Keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan;
2. Kekuasaan dimaksud dikuasakan kepada :
a. Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan wakil pemerintahdalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
b. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang K/L yang dipimpinnya;
c. Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerahuntuk mengelola Keuangan Daerah dan mewakili PemerintahDaerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputiantara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diaturdengan undang-undang.
b. Pembagian Kewenangan Dalam Pengelolaan Keuangan Negara
7
PEMBAGIAN KEWENANGAN
KepalaSatker
Kuasa BUN Kuasa PA
BENDAHARA PPSPMPPK
delegatif
Perintah bayar
TanggungjawabFungsional
delegatif
penugasan
PRESIDEN
Menteri
Perintahbayar
Menteri
Keuangan
KPPN
Ex Officio
Bendahara Umum Negara (BUN)
PengelolaFiskal & WakilPemPemegang
Kekayaan Negara
Dipisahkan
Pemegang KekuasaanPengelollan Keuangan Negara
PenggunaBarang(PB)
PenggunaAnggaran(PA)
Sumber: UU 17/2003 dan UU 1/2004 8
Menteri sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian yang dipimpinnya mempunyai
tugas sbb :
1. menyusun rancangan anggaran kementerian yang dipimpinnya;
2. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. melaksanakan anggaran kementerian yang dipimpinnya;
4. melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas
Negara;
5. mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian yang
dipimpinnya;
6. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian yang
dipimpinnya;
7. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian yang dipimpinnya;
8. melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan
undang-undang.
c. Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Selaku Pengguna Anggaran
9
Pokok-pokok
Kebijakan Fiskal,
Kerangka Ekonomi
Makro dan RKP
(Pertengahan Mei)
Pagu AnggaranK/L
(AkhirJuni)
RAPBN + NK(Agustus)
APBN
(Akhir Oktober)
Alokasi AnggaranK/L dan Rincian
APBN(November)
PerpresUU
RUU
RKPPagu Indikatif
(Maret)
DIPA K/L
(Desember)
1
2 3
4
56
7
SEB
KMK
Perpres
DIPA
d. Siklus Anggaran
10
Pagu Anggaran
Pertemuan Tiga Pihak
Renja K/LRKP
Himpunan RKA-
KL
Forum Penelaahan
Rancangan
APBN
Pembicaraan Pendahuluan
NKRUU
APBN
Sidang Kabinet
Pagu Indikatif
Alokasi Anggaran
Penye-suaianRKA-KL
Penelaahan RKA-KL
Perpres Rincian APBN
DIPA
UU APBN
Tahapan Kegiatan Dalam Perencanaan Penganggaran
Hasil kesepa-katan
1
2
Sidang Kabinet
Sidang Kabinet
K/L
K/LKomisi DPR RI
Banggar DPR RI
RKA-KL
K/LKomisi DPR RI
11
RPJMN 2015-2019
RKP
RAPBN + NK
Renstra K/L
Rencana Kerja-K/L
RKA-K/L
Perpres RincianAPBN
Dok. PelaksanaanAnggaran
5 Thn
1 Thn
PlatformPresiden
1 Thn
Kabinet Kerja
e. Dokumen-dokumen Perencanaan dan Penganggaran
12
f. Pelaksanaan Anggaran
Kewenangan dan tangung jawab Pejabat Perbendaharaan
Pejabat Wewenang TanggungJawab
Materiil
Keterangan
Menteri
(PA)
Menyusun DIPA
Menetapkan: KPA, Pejabat Pemungut Penerimaan, Pejabat
Pengelola Utang dan Piutang.
Mengelola barang. Mengawasi pelaksanaan
anggaran.
Membuat laporan keuangan.
Tanggung jawab
atas penggunaan anggaran dan hasil (outcome) yang
dicapai.
1. Kewenangan dilimpahkan:
a.PenunjukanKuasa PA untuk Urusan Bersama dan Tugas Pembantuankepadagubernur/bupati/ walikota
b.Penunjukan KPA untuk DekonsentrasikepadaGubernur
c. PenujukanPejabat perbendaharaanlain kepada KPA
2.Kewenangan yang didelegasikan kepada
KPA: Penyusunan DIPA
Kepala
Satker (KPA)
Menyusun DIPA.
Menetapkan: PPK, PPSPM, Pejabat/Panitia Pengadaan, rencana
kegiatan. Melakukanpengendalian
pengawasan kegiatan. Menyusun laporan
keuangan
Tanggung jawab
atas penggunaananggaran dan keluaran (output)
Kewenangan yang ditugaskan:
1. Pembuatankomitmen (kepada PPK)2. Menguji, membebankan dan
memerintahkan pembayaran (kepada
PPSPM)3. KPA secara ex-officio dijabat kepala
satker. 4. Masa jabatan KPA tidak terikat tahun
anggaran (walaupun pergantian tahun
anggaran, tetap menjabat sebagai KPA hingga ada pencabutan/penggantian)
13
f. Pelaksanaan Anggaran
Pejabat Wewenang TanggungJawab
Materiil
Keterangan
Pejabat
PembuatKomitmen(PPK)
Wewenang utama:
Membuat, menandatangani, melaksanakan dan
mengendalikan komitmen (kontrak)
Menguji tagihan dari penyedia barang/jasa
Melaksanakan kegiatan
swakelola
Tanggungjawab atas
kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan hak tagih
1. Pengujian oleh PPK mencakup
kesesuaian fisik/spesifikasi barang dengan dokumen hak tagih
2. Satu DIPA boleh lebih dari satu
PPK3. Masa jabatan PPK tidak terikat
tahun anggaran (walaupunpergantian tahun anggaran, tetapmenjabat sebagai PPK hingga ada
pencabutan
Pejabat
Penandatangan SuratPerintah
Membayar(PPSPM)
Wewenang utama:
Menguji tagihan dari PPK Membebankan tagihan Memerintahkan
pembayaran Menatausahakan seluruh
dokumen pembayaran
Tanggungjawab
administratif:kebenaran, kelengkapan
keabsahan dokumen tagihan
1. Pengujian oleh PPSPM bersifat
administratif yaitu kesesuaiandokumen satu dengan yang lain.
2. Satu DIPA satu PPSPM
3. Masa jabatan PPSPM tidak terikat tahun anggaran (walaupun
pergantian tahun anggaran, tetapmenjabat sebagai PPSPM hinggaada pencabutan/penggantian)
14
Kewenangan dan tangung jawab Pejabat Perbendaharaan
f. Pelaksanaan Anggaran
Pejabat Wewenang Tanggung Jawab Keterangan
Bendahara
Penerimaan
Wewenang utama :
Menerima, menyimpan,menyetorkan uangPendapatanNegara ke rekeningKas Negara
Menatausahakan dan membukukan transaksi uang
PendapatanNegara mengelola rekening penerimaan
dan melaporkan pertanggung
jawaban kepada BPK dan Kuasa BUN
Bertanggungjawab
secara pribadi atas uang pendapatan negara yang berada
dalam pengelolaannya
bertanggjawabsecara fungsional kepada Kuasa BUN
diangkat oleh
Menteri/Kepala Satker memiliki sertifikat
bendahara
Masa jabatan Bendaharatidak terikat tahun
anggaran (walaupunpergantian tahunanggaran, tetap menjabat
sebagai Bendaharahingga ada pencabutan/
penggantian)
Bendahara
Pengeluaran
Wewenang utama :
Menerima, menyimpan, membayar uang persediaan berdasarkan perintah KPA
melakukanpengujian tagihan Memotong, memungut, dan
menyetorkan pajak yang dipungutm ke kas negara
Menatausahakan dan
membukukan transaksi uangpersediaan
mengelola rekeningdanmelaporkanpertanggungjawabankepadaBPK dan Kuasa BUN.
Bertanggungjawab
secara pribadi atas uang persediaanyang berada dalam
pengelolaannya bertanggjawab
secara fungsional kepada Kuasa BUN
diangkat oleh
Menteri/Kepala Satker memiliki sertifikat
bendahara
Masa jabatan Bendaharatidak terikat tahun
anggaran (walaupunpergantian tahunanggaran, tetap menjabat
sebagai Bendaharahingga ada pencabutan
/penggantian)
15
Kewenangan dan tangung jawab Pejabat Perbendaharaan
LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN 2014
16
II
a. 1. Progress Pelaksanaan Anggaran K/L s.d. 30 November 2014
II. LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN 2014...1)
Catatan : Persentase (%) realisasi anggaran dihitung dari Pagu APBN-P17
NOURAIAN JENIS
BELANJA
TAHUN 2013 (dalam ribu) TAHUN 2014 (dalam ribu)
PAGU APBN PAGU APBN-PREALISASI S.D.
AKHIR TAHUN 2013% PAGU APBN PAGU APBN-P
REALISASI S.D. 30 NOVEMBER 2014
%
1 BEL. PEGAWAI 139,890,094,501 149,537,425,349 140,398,687,664 93.89 150,470,669,570 159,754,517,483 134,735,929,516 84.34
2 BEL. BARANG 200,735,154,495 196,635,189,334 169,014,077,043 85.95 214,371,026,075 197,913,320,855 129,993,140,636 65.68
3 BEL. MODAL 184,363,520,833 206,350,519,044 172,383,902,770 83.54 184,193,505,883 162,738,491,117 85,694,843,242 52.66
4 BEL. BANSOS 69,608,838,275 95,925,557,426 92,616,578,265 96.55 88,772,448,370 100,502,292,599 86,993,382,730 86.56
JUMLAH 594,597,608,104 648,448,691,153 574,413,245,742 88.58 637,807,649,898 620,908,622,054 437,417,296,123 70.45
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 11,126 28,861 53,909 86,852 124,759 167,432 226,390 266,818 313,254 363,696 425,601 574,413
2014 14,960 32,306 65,063 100,726 137,350 178,442 236,950 279,896 331,134 374,413
% 2013 1.789% 4.640% 8.667% 13.963% 20.057% 26.918% 36.397% 42.896% 50.362% 58.471% 68.424% 92.348%
% 2014 2.484% 5.364% 10.803% 16.724% 22.805% 29.627% 39.341% 46.472% 54.979% 62.165%
.000%
10.000%
20.000%
30.000%
40.000%
50.000%
60.000%
70.000%
80.000%
90.000%
100.000%
000
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
Re
alis
asi d
alam
mili
ar r
up
iah
Realisasi Anggaran Tahun 2013 - 2014
18
a. 2. Progress Pelaksanaan Anggaran Kemenakertrans s.d. 30 November 2014
II. LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN 2014...1)
Catatan : Persentase (%) realisasi anggaran dihitung dari Pagu APBN-P19
NOURAIAN JENIS
BELANJA
TAHUN 2013 (dalam ribu) TAHUN 2014 (dalam ribu)
PAGU APBN PAGU APBN-PREALISASI S.D.
AKHIR TAHUN 2013% PAGU APBN PAGU APBN-P
REALISASI S.D. 30 NOVEMBER 2014
%
1 BEL. PEGAWAI294,686,440 374,458,248 346,921,472 92.65 312,362,311 476,059,207 363,337,336 76.32
2 BEL. BARANG3,418,478,885
3,463,718,136 3,148,242,008 90.89 3,053,115,071 2,777,315,366 1,759,067,102 63.34
3 BEL. MODAL1,079,708,245
1,131,358,426 1,039,104,820 91.85 1,122,753,791 895,089,531 540,068,082 60.34
4 BEL. BANSOS70,215,000 68,866,200 50,777,818 73.73 32,615,000 - - -
JUMLAH 4,863,088,570 5,038,401,010 4,585,046,117 91.00 4,520,846,173 4,148,464,104 2,662,472,520 64.18
II. LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN 2014...1)
Catatan : Persentase (%) realisasi anggaran dihitung dari Pagu APBN-P20
a. 3. Progress Pelaksanaan Anggaran Kemenakertrans per Unit Eselon Is.d. 30 November 2014
BEL. PEGAWAI 65,904,329 143,412,162 139,073,284 96.97 64,750,957 232,605,286 165,327,262 71.08
BEL. BARANG 239,818,352 216,050,580 202,373,649 93.67 241,682,629 224,372,527 155,006,878 69.08
BEL. MODAL 27,547,972 117,869,537 113,902,204 96.63 22,528,814 40,743,656 20,701,889 50.81
BEL. PEGAWAI 11,877,176 11,826,683 10,562,039 89.31 12,249,628 12,049,628 10,854,194 90.08
BEL. BARANG 39,635,421 34,940,125 32,039,579 91.70 29,976,772 29,738,772 22,305,551 75.00
BEL. MODAL 453,000 2,425,400 2,272,325 93.69 696,000 1,134,000 203,925 17.98
BEL. PEGAWAI 25,496,088 25,636,048 21,911,706 85.47 26,998,340 24,758,294 19,815,032 80.03
BEL. BARANG 729,787,939 766,259,771 702,554,095 91.69 625,154,846 557,884,651 397,801,999 71.31
BEL. MODAL 11,325,958 22,322,135 21,694,246 97.19 8,192,128 7,241,406 2,494,804 34.45
BEL. BANSOS - 40,750,000 40,596,924 99.62 16,200,000 - - -
BEL. PEGAWAI 13,449,605 13,307,415 11,555,816 86.84 17,298,406 15,159,451 11,333,151 74.76
BEL. BARANG 255,033,854 259,684,429 208,432,919 80.26 329,687,094 269,600,297 176,663,045 65.53
BEL. MODAL 2,519,985 22,329,140 9,912,472 44.39 4,850,000 2,629,903 1,273,639 48.43
BEL. BANSOS 5,900,000 27,651,200 9,838,394 35.58 8,400,000 - - -
BEL. PEGAWAI 27,256,718 25,125,458 21,823,901 86.86 28,953,851 25,392,894 21,194,235 83.47
BEL. BARANG 601,170,464 582,791,472 529,812,561 90.91 289,543,595 268,373,994 160,581,156 59.83
BEL. MODAL 220,039,572 251,004,427 241,748,815 96.31 392,063,004 426,856,352 294,735,113 69.05
BEL. BANSOS - 240,000 120,000 50.00 240,000 - - -
BEL. PEGAWAI 26,859,417 26,859,417 20,585,763 76.64 29,433,962 29,245,226 18,517,837 63.32
BEL. BARANG 500,228,366 579,340,630 543,606,081 93.83 501,643,199 573,138,874 301,470,921 52.60
BEL. MODAL 276,650,590 303,569,996 292,952,345 96.50 205,620,189 189,194,489 133,486,942 70.56
BEL. BANSOS - 225,000 222,500 98.89 225,000 - - -
BEL. PEGAWAI 12,474,854 12,474,854 11,781,705 94.44 13,584,424 13,163,000 11,207,665 85.15
BEL. BARANG 248,850,741 308,058,171 283,015,663 91.87 292,655,776 345,826,058 188,585,343 54.53
BEL. MODAL 1,717,500 125,158,435 121,860,283 97.36 32,313,600 475,000 173,695 36.57
BEL. PEGAWAI 20,907,526 20,881,526 19,862,671 95.12 21,514,870 21,514,870 18,074,432 84.01
BEL. BARANG 53,764,662 53,263,639 49,445,525 92.83 44,709,350 49,820,520 31,891,208 64.01
BEL. MODAL 8,278,455 10,388,517 8,555,580 82.36 6,420,980 5,278,457 3,057,056 57.92
BEL. PEGAWAI 95,115,505 94,934,685 89,764,586 94.55 70,651,583 102,170,558 87,013,527 85.16
BEL. BARANG 724,452,806 663,329,319 596,961,935 89.99 422,549,555 458,559,673 324,761,001 70.82
BEL. MODAL 236,571,715 276,290,839 226,206,550 81.87 150,057,621 221,536,268 83,941,020 37.89
4,483,088,570 5,038,401,010 4,585,046,117 91.00 3,910,846,173 4,148,464,104 2,662,472,520 64.18
TAHUN 2013 (dalam ribu)
PAGU APBN PAGU APBN-P
7
8
4
URAIAN JENIS
BELANJAUNITNO
JUMLAH
DITJEN P2KTRANS5
DITJEN P2MKT6
DITJEN PPK
BALITFO
DITJEN BINALATTAS
1
REALISASI S.D.
AKHIR TAHUN
2013
%
DITJEN BINAPENTA3
DITJEN PHI dan JAMSOS
2
SETJEN
ITJEN
9
TAHUN 2014 (dalam ribu)
PAGU APBN PAGU APBN-P
REALISASI S.D.
30 NOVEMBER
2014
%
II. LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN 2014...2)
b. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan
Program dan Kegiatan K/L (yang berubah/tidak berubah) tetapdijalankan dengan menggunakan DIPA 2014 s/d akhir tahun 2014sesuai dengan Keppres Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat(ABPP) APBN-P 2014 dalam rangka akuntabilitas dan kejelasanpertanggungjawaban program;
Bagi K/L yang berubah, pelaksanaan anggaran s/d akhir tahun2014 berdasarkan DIPA 2014, telah dibuatkan payung hukumberupa ketentuan peralihan dalam suatu Perpres.
c. Ketentuan revisi :
i) Batas kewenangan revisi
Perubahan anggaran antar unit organisasi, fungsi, dan programdisampaikan secara tertulis oleh Menteri kepada DPR (komisi terkait);
Perubahan anggaran antar kegiatan prioritas K/L harus mendapatpersetujuan tertulis Menteri;
Perubahan anggaran selain unit organisasi, fungsi, dan programmerupakan kewenangan Pemerintah (Kemenkeu, K/L).
21
II. LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN 2014...3)
ii) Batas waktu
Batas akhir penerimaan usulan revisi (dengan persyaratan lengkap)adalah tanggal 31 Oktober 2014, kecuali revisi untuk :
Kegiatan yang dananya bersumber dari Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP), Pinjaman/Hibah Dalam/Luar Negeri (PHLN/PHDN);
Kegiatan lingkup Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN);
Kegiatan yang membutuhkan data/dokumen yang harus mendapatkanpersetujuan dari unit eksternal K/L seperti persetujuan DPR,persetujuan Menteri Keuangan, hasil audit eksternal, dan penyesuaianseperlunya atas anggaran pada K/L yang dipisah/digabungberdasarkan Keppres No.121/P Tahun 2014 tentang PembentukanKementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun2014 – 2019;
Batas akhir usul penerimaan revisi anggaran paling lambat tanggal 19Desember 2014.
Langkah langkah pelaksanaan anggaran pada masa peralihan 27 Oktobers.d 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut ini :
22
II. LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN 2014...4)
Pelaksanaan Anggaran Pada Masa Peralihan Tanggal 27 Oktober 2014(Pelantikan Kabinet Kerja ) s.d. 31 Desember 2014
Triw I1/ 1
7
Triw II Triw III
27/ 10
Batas SPM LS
31/ 12
Lap Semester
Cut off KIB II dimuat dalam CaLK
Laporan
Tahunan
Pengesahan
DIPA
2014 20152013
Keterangan:
1.DIPA berlaku 1 Jan s.d 31 Des
2.Laporan Tahunan ditandatangani
Menteri baru (akan diatur di dalam
Perpresmasa transisi yang sedang
dalamproses penetapan)
3.Batas pengajuan tagihan secara
langsung ke KPPN tgl 23 Desember
4.Sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang
Persediaanharusdisetor ke Kas
Negara paling lambat 31 Desember
Masa peralihan 27 Okt s.d 31 Des 2014:
1.Dasar pelaksanaankegiatan adalahDIPA TA 2014
(existing)
2.Menteri/ Pimpinan Lembaga Kabinet Kerja melanjutkan
program atau rencana kerja pemerintah yang tercantum
dalam DIPA.
3.Dalam hal terdapat perubahan program/ kegiatanharus
dilakukanrevisi DIPA terlebihdahulu sesuai kewenangan
(DPR/ DJA/ Kanwil DJPB)
23/ 12
23
LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN TA 2015
24
III
III. LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN TA 2015 ...1)
1. Status penyelesaian RKAKL/DIPA 2015:
APBN TA 2015 telah ditetapkan dengan UU No.27/2014;
Rincian APBN telah ditetapkan dengan Perpres No.162/2014;
Saat ini DIPA 2015 sedang dalam proses penandatanganan olehPejabat Penandatangan DIPA untuk selanjutnya disahkan olehKemenkeu.
2. Saat ini sedang dikoordinasikan di level Eselon 1 antisipasipelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk perubahan nomenklaturKementerian/Lembaga :
Untuk tahun 2014, akan diupayakan dengan kondisi existing(program, anggaran, pejabat anggaran) agar tidak terjadikevakuman kegiatan, dengan dipayungi oleh penerbitan PerpresTransisi Kementerian/Lembaga ;
Untuk tahun 2015, akan dilihat lebih dalam dari berbagai aspek(hukum, kelembagaan, SDM, dll) apakah dapat dilakukanperubahan segera atau melalui mekanisme APBN-P 2015.
25
III. LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN TA 2015 ...2)
3. Langkah-langkah yang harus diantisipasi dan dipersiapkan segera olehKementerian/Lembaga :
a. Penetapan struktur organisasi K/L baru atau yang berubah;
b. Pengisian struktur SDM;
c. Penyusunan RPJMN 2014-2019;
d. Revisi RKP 2015 agar sejalan dengan RPJMN 2014-2019 dan program-programbaru (perubahan K/L) dalam tahun 2015;
e. K/L yang mengalami perubahan nomenklatur menyusun atau merevisi Renja(Rencana Kerja) K/L agar sejalan dengan penugasan Kabinet Kerja;
f. Menyusun atau merevisi DIPA tahun 2015 untuk K/L yang baru dan berubah,serta mendapatkan persetujuan Komisi DPR agar program dan kegiatan K/Ldapat berjalan normal di awal tahun 2015;
g. Penyiapan Revisi APBN tahun 2015 didasarkan kebijakan yang diambil di tahun2014 (BBM) serta menampung program-program baru di tahun 2015.
h. Hal yang perlu diperhatikan : (i) Agar K/L mengoptimalkan pagu 2015 untukmenampung program/kegiatan baru (ii) Tambahan pagu bila sangat mendesakakan dipenuhi dari APBN-P TA 2015, apabila fiscal space memungkinkan (iii)Revisi DIPA 2015 disarankan yang tidak memerlukan persetujuan Komisi DPRyaitu revisi yang bukan antar program/program baru, mengingat masa resessidang DPR mulai tanggal 18 November 2014.
(Jadwal terlampir)
26
III. LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN TA 2015 ...3)
JADWAL: LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN PENYELESAIAN STRUKTUR ORGANISASI, SDM DAN DIPA KEMENTERIAN BARU DAN YANG BERUBAH 1)
1) Agar pelaksanaan anggaran Tahun 2015 bagi Kementerian baru dan yang berubah dapat efektif per 1 Januari 20152) Penyelesaian RPJMN 2014 – 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015.
MI M2 M3 M4 MI M2 M3 M4
Pembahasan dan Penetapan struktur organisasi K/L
baru dan yang berubah
- KemenPAN & RB
- K/L Baru dan yang Berubah
Pengisian Struktur SDM K/L baru dan yang berubah K/L Baru dan yang Berubah
Penyusunan Renstra dan RPJMN 2015 -2019 2) - Semua K/L
- Bappenas
Revisi RKP 2015 Bappenas
Penyusunan Renja K/L baru dan revisi Renja K/L yang
berubah/tidak berubah Tahun 2015
- Bappenas
- Kemenkeu
- K/L Baru dan yg Berubah/Tidak Berubah
Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran (a.l. Ka Satker,
PPK, Bendahara)
K/L Baru dan yang Berubah
Penyusunan RKA-K/L baru dan revisi RKA-K/L yang
berubah/tidak berubah Tahun 2015
K/L Baru dan yang Berubah/Tidak
Berubah
Pembahasan dan persetujuan Komisi DPR atas RKA-K/L
Kementerian Baru dan yang berubah Tahun 2015
K/L Baru dan yang Berubah
Penelaahan RKA-K/L Kementerian Baru dan yang
Berubah Tahun 2015 dan Pengesahan DIPA TA 2015
- Bappenas
- Kemenkeu
- K/L Baru dan yang Berubah
Penyiapan Revisi APBN Tahun 2015 didasarkan
kebijakan yang diambil di Tahun 2014 serta
menampung program baru di Tahun 2015
Kemenkeu
KEGIATANNovember 2014
10
6
2
3
4
7
1
Desember 2014
5
8
PENANGGUNG JAWABNO
9
27
HAL-HAL LAINNYA YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN
28
IV
a. Belanja Barang/Perjalanan Dinas…..1)
TA 2014
1. Anggaran Perjadin di masing-masing K/L cenderung semakin meningkat;
2. Ada kecenderungan menghabiskan anggaran Perjadin untuk hal-hal yangkurang penting;
3. Perlu pengendalian dan pembatasan Perjadin K/L;
4. Perjalanan dinas dilakukan secara selektif, memperhatikan ketersediaan dana,efisien, akuntable dan memiliki output jelas/terukur;
5. Kegiatan konsiyering dilakukan secara selektif , merupakan kebutuhanprioritas, dan memiliki output jelas/terukur;
6. Langkah-langkah pengendalian dan penghematan perjalanan dinas danmeeting/konsinyering telah dilakukan oleh K/L, sesuai surat MenteriKeuangan Nomor S-667/MK.02/2014 tanggal 2 Oktober 2014, danberdasarkan laporan dari K/L sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014, dari86 K/L, 52 K/L telah menyampaikan potensi besaran penghematan perjadinsampai dengan akhir tahun 2014 dengan total penghematan sebesar
Rp945.555,73 miliar.
29
30
a. Belanja Barang/Perjalanan Dinas…..2)
TA 2015
1. Melakukan penghematan melalui :
• Pembatasan perjalanan dinas dan penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar,pertemuan, lokakarya, konsinyering, kecuali untuk perjalanan dinas yang benar-benarpenting dan mendesak;
• Pembatasan/penghapusan kegiatan yang tidak prioritas dan tidak mendesak antara lainperesmian kantor/proyek dan sejenisnya, pembangunan gedung baru dan pengadaankendaraan bermotor, serta penghematan belanja non operasional lainnya.
2. Hasil identifikasi penghematan tersebut, dapat diusulkan dimanfaatkan sebagian atauseluruhnya untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas nasional yang lebih produktif sesuaidengan visi misi Presiden, dan target capaian pembangunan nasional sesuai Revisi RKP2015/RPJMN 2015 – 2019;
3. K/L menyampaikan hasil review dan identifikasi penghematan dan pemanfaatannya kepadaKemenkeu c.q DJA melalui mekanisme revisi anggaran dan untuk dicantumkan dalam catatanhalaman IV DIPA ;
4. Usul penghematan K/L tersebut menjadi bahan RAPBN-P TA 2015;
5. Menugaskan aparat pengawasan internal kementerian/lembaga melakukanpengawasan/pemantauan terhadap pelaksanaan langkah-langkah kebijakan pengendaliandan penghematan dimaksud.
b. Belanja Modal
• Proses pengadaan agar mengikuti/mematuhi Perpres 70/2012 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang/jasa Pemerintah;
• Pengadaan mobil dinas/operasional termasuk yang dibatasi;
• Pembangunan gedung kantor baru tidak perlu dilakukan;
• Mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk proses lelang danpenyelesaian pekerjaan (terhadap yang belum dilaksanakan sampai denganakhir November 2014 agar ditunda).
31
c. Belanja Bantuan Sosial ...1)
I. Perbaikan Pelaksanaan Bansos Tahun 2014
1. Dalam rangka upaya perbaikan kebijakan bantuan sosial padaKementerian/Lembaga (K/L) telah dilakukan reviu oleh BPKP sebagailangkah antisipasi agar penggunaan dana bantuan sosial dapatdilakukan secara tepat sasaran, tidak tumpang tindih, transparan, danakuntabel.
2. Berdasarkan hasil review BPKP dimaksud, Menteri Keuangan melaluisurat No.S-577/MK.02/2014 tanggal 4 September 2014 telahmemintakan kepada K/L hal-hal sebagai berikut:
a) Belanja Bansos yang sudah tepat sasaran, tidak tumpang tindih, sertatransparan dan akuntabel, agar dalam tahap pelaksanaannya tetapdijaga governance pelaksanaan dan pengawasannya, serta disiapkanpertanggungjwaban dan auditnya.
32
c. Belanja Bantuan Sosial ...2)
b) Untuk Bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih:
i. Bila belum dilaksanakan, agar K/L segera menunda/merevisi/menyesuaikan/ membatalkan kegiatan tersebut agar sesuai denganketentuan perundangan yang berlaku;
ii. Bila sedang/sudah dilaksanakan/dicairkan, agar K/L meningkatkantransparansi dan governance pelaksanaan dan pengawasannya, sertadisiapkan pertanggungjawaban dan auditnya.
c) Untuk Bansos yang tidak transparan dan akuntabel, K/L agar memperjelas danmempublikasikan secara luas program, kegiatan, pedoman penyaluran, sertadaftar penerima dan jumlahnya.
4. Menteri/Pimpinan Lembaga perlu meningkatkan pengawasan dan pemantauanpelaksanaan bansos di tahun 2014 dan memastikan tata kelola yang baik.
II. Kegiatan Bansos Tahun 2015
1. Untuk anggaran tahun 2015 agar dipastikan pelaksanaan/penggunaan danabansos pada Kementerian/Lembaga (K/L) benar-benar tepat sasaran, tidaktumpang tindih, transparan dan akuntabel.
2. Kegiatan bantuan sosial yang sebenarnya tugas/urusan daerah agar dialihkan keDAK
33
d. Kasus-kasus hukum terkait pelaksanaan anggaran
1. Mark Up;
2. Pengeluaran fiktif;
3. Temuan-temuan Temuan BPK, berkaitan dengan Perjadin masih ditemuiadanya in-efisiensi antara lain:
a. ketidaksesuaian tiket pesawat;
b. ketidaksesuaian jumlah hari, dan/atau;
c. ketidaksesuaian surat tugas.
4. Hasil reviu Kemenpan berkaitan dengan Perjadin & Rapat Di Luar Kantorpelaksanaannya masih ada yang tidak sesuai dengan tugasfungsi/rencana/tempat/jumlah dan/atau kurangnya pengendalianinternal.
34
e. Putusan MK dan UU 17/2014 tentang MD3
1. Sejak ditetapkan Putusan MK tanggal 22 Mei 2014 dan diundangkannya UUMD3 tanggal 5 Agustus 2014, pembahasan dan penetapan anggaran K/L olehKomisi terkait DPR RI dilaksanakan hanya sampai dengan unit organisasi,fungsi dan program.
2. Persetujuan Komisi atas anggaran K/L dituangkan dalam format yang telahdisediakan dan didasarkan atas hasil rapat yang ditandatangani PimpinanRapat, dan dilengkapi kemudian oleh seluruh Unit Pimpinan Komisi terkait.
3. Dalam rangka hak pengawasan, setiap anggota berhak mengawasipelaksanaan APBN dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,termasuk di daerah pemilihan.
4. Dalam rangka pengawasan oleh Komisi, Kementerian/Lembaga wajibmenyerahkan kepada Komisi terkait rincian anggaran menurut jenis belanjadan kegiatan paling lambat 30 hari setelah UU APBN atau UU APBN-Pditetapkan di Paripurna DPR (Pasal 227 ayat (3) UU MD3).
5. Sehubungan dengan butir 4, K/L perlu segera menyiapkan rincian anggarandimaksud untuk TA 2015 (sesuai dengan Perpres 162 Tahun 2014 tentangRincian APBN TA 2015) untuk disampaikan kepada Pimpinan Komisi terkaitDPR.
35
f. Reviu Pemanfaatan Dana Optimalisasi DPR
1. Dalam Raker Banggar DPR RI dengan Pemerintah tanggal 28September 2014 dan disahkan melalui sidang Paripurna DPR RI, telahditetapkan dana optimalisasi dalam APBN TA 2015 sebesar Rp18,7triliun dan pemanfaatan penghematan belanja K/L Rp0,9 triliun yangdialokasikan pada 23 K/L;
2. Untuk menjaga tata kelola yang baik dalam penyelenggaranpemerintahan, sebagaimana telah dilakukan dalam TA 2014, makaterhadap pemanfaatan dana optimalisasi dan penghematan belanjaK/L tersebut telah dimintakan kepada BPKP untuk melakukan reviuguna memastikan pemanfaatannya tepat guna, tepat sasaran danakuntabel (Surat Menteri Keuangan kepada kepala BPKP No. S-713/MK.02/2014 tanggal 17 Oktober 2014 dan Surat MenteriKeuangan kepada 23 K/L No. S-714/MK.02/2014 tanggal 17 Oktober2014);
3. Anggaran dana optimalisasi dan penghematan belanja K/L sebesarRp19,6 triliun tersebut, sampai dengan saat ini masih terblokir(diberikan catatan pada Halaman IV DIPA), menunggu selesainyadilakukan reviu oleh BPKP.
36
g. Dana Dekon/TP dan Dana Desa
Anggaran dan program yang sudah menjadi urusan daerah agar dialihkan keDana Alokasi Khusus (DAK)
1. Pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ke DAK
Dalam rangka menghindari adanya duplikasi anggaran, maka kegiatan dananggaran K/L yang sudah dialihkan ke dana desa, agar tidak dilaksanakan dandianggarkan oleh kementerian/lembaga,
2. Pengalokasian Dana Desa
37
VISI, MISI, PLATFORM KABINET KERJA 2014-2019DAN NAWA CITA
38
V
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Terima
Kasih
51