Upload
hutanriau
View
469
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Oleh: Raflis
PROSES PENERBITAN IZIN KONSESISTUDI KASUS KABUPATEN SIAK DAN PELALAWAN
PROVINSI RIAU
Disampaikan Pada:PARTISIPASI PUBLIK DAN TRANSPARANSI DALAM PEMBERIAN IZIN KONSESI: STUDI KASUS DI SIAK DAN PELALAWANPEKANBARU, 22 JANUARI 2015
Tujuan:
• Mengetahui proses pemberian izin Perkebunan dan HTI sesuai dengan Ketentuan yang berlaku
• Mengetahui kesesuaian Perizinan terhadap fungsi kawasan hutan dan rencana tata ruang
Tahapan:
Pengumpulan Data
Reclasifikasi Data Overlay
Kesesuaian Izin Terhadap
Ketentuan Yang Berlaku
Sumber Data:
• Konsesi HTI• Konsesi Perkebunan• Fungsi Kawasan Hutan
• SK 173/ 1986• SK 7651/2011• SK 878/2014
• Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (Perda No 10 tahun 1994)
• Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak (Perda No 1 tahun 2002
• Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan (Perda No 6 tahun 2001)
AREAL KONSESI(SIAK DAN PELALAWAN)
FUNGSI KAWASAN HUTAN (SIAK DAN PELALAWAN)
1986 2011 2014
RENCANA TATA RUANG PROVINSIPERDA NO 10 1994
No Pola Ruang Keterangan
1 APK Kehutanan Izin HTI
2 APK Perkebunan Izin Perkebunan
3 Kawasan Lindung, APK Pertambangan, APK Pertanian, APK Transmigrasi, APK yang diprioritaskan, AP Lainnya
No Pola Ruang Keterangan
1 Arahan Perkebunan Rakyat Perkebunan
2 Kawasan Hutan Produksi HTI
3 Kawasan Perkebunan Perkebunan
4 Kawasan Pariwisata, Resapan Air, Hutan Lindung Wisata, Hutan Lindung Gambut, Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim, Arahan Pertanian Lahan Basah, Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan (Perda No 6 tahun 2001)
No Pola Ruang Keterangan
1 Perkebunan Eksisting dan Perkebunan yang sudah ada izin lokasi Perkebunan2 Pengembangan Tanaman Tahunan/ Perkebunan Perkebunan3 HTI yang sudah ada izin lokasi HTI4 Pengembangan HTI/Hutan Produksi HTI5 Hutan Produksi Tetap HTI
6 Pemukiman, Pengembangan Kawasan Pemukiman, Kawasan Industri, Jalur Hijau Industri, Industri Pengolahan Kelapa Sawit, Pengembangan Lahan Perikanan, Pengembangan Pariwisata, Pelabuhan Khusus, Hutan Produksi Terbatas, Tanaman Pangan Lahan Kering, Persawahan, Pengembangan Tanaman Pangan dan Lahan Basah, Kawasan Lindung Gambut/Konservasi, Lindung Bakau, Kawasan Lindung Setempat, Lahan Kritis, Suaka Margasatwa
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak (Perda No 01 Tahun 2002)
ANALISIS
PROSES PERIZINAN HTI
Rekomendasi
Pemohon
Pertimbangan Tehnis
Analisis Fungsi Kawasan
Mentri Kehutanan
Amdal
IUPHHK-HTI
Peraturan Perundangan
Kawasan Hutan
Rencana Tata Ruang
Kawasan Bergambut
Nasional
Pulau
Provinsi
Kabupaten
PROSES PERIZINAN PERKEBUNAN
Pemohon
Kesesuaian Terhadap RTRWP
Kesesuaian Terhadap RTRWK
Izin Lokasi
Amdal
Gubernur /Bupati
Kesesuaian terhadap Kawasan Hutan
IUP
HGU
Syarat:
Peraturan Perundangan
Kawasan Hutan
Rencana Tata Ruang
Kawasan Bergambut
Nasional
Pulau
Provinsi
Kabupaten
No Perizinan Siak Pelalawan
1 Perkebunan
2 HTI
3 Overlap (HTI + Perkebunan)
Total
Perkebunan
HTI
Overlay
Perkebunan
HTI
Overlap HTI + Perkebunan
PERIZINANPerkebunan + HTI
Fungsi KawasanKabupaten Grand
TotalPelalawan Siak
Hutan Konservasi 36.790 65.686 102.476
Hutan Produksi 357.444 360.143 717.587
Hutan Produksi Konversi 514.258 334.148 867.422
Hutan Produksi Terbatas 337.949 88.499 426.632
Grand Total 1.293.396 854.803 2.248.274
Fungsi Kawasan HutanSK 173 1986
No Fungsi Kawasan Keterangan
4 Hutan Produksi Tetap HTI
5 Hutan Produksi Konversi Perkebunan
KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU (KABUPATEN SIAK)Perda No 10 tahun 1994
• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 222.969 ha• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 174.039 ha• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 88.171 ha (28,34%) dari luas konsesi, izin
perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 76640 ha (30,57%) dari luas konsesi
Peruntukan HTI Peruntukan Perkebunan
Peruntukan Lain0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
222,969
16,744
71,427
38,146
174,039
38,494
3986 653 0
Izin HTI
Izin Perkebunan
Izin Overlap (HTI+Perkebunan)
KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU (KABUPATEN PELALAWAN)Perda No 10 tahun 1994
• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 303.057 ha• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 263.135 ha• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 113753 ha (27,29%) dari luas konsesi, izin
perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 65667 ha (19,97%) dari luas konsesi
Peruntukan HTI Peruntukan Perkebunan
Peruntukan Lain0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
303,057
34,851
78,902
32,615
263,135
33,05248,087
11,145 3,522
Izin HTIIzin PerkebunanIzin Overlap (HTI + Perkebunan)
KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIAKPerda No 01 Tahun 2002
Peruntukan HTI Peruntukan Perkebunan
Peruntukan Lain0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
187,484
3,917
119,738
10,345
195,526
44,808
1,557 1,925 1,155
Izin HTIIzin PerkebunanIzin Overlap (HTI+Perkebunan)
• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 187.484 ha• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 195.526 ha• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 123655 ha (39,74%) dari luas
konsesi, izin perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 55153 ha (22,00%) dari luas konsesi
KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PELALAWANPerda No 6 tahun 2001
Peruntukan HTI Peruntukan Perkebunan
Peruntukan Lain0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
378,121
142,019
207,964
57,419
389,747
138,935
20,682 28,991 18,702
Izin HTI
Izin Perkebunan
Izin Overlap (HTI+Perkebunan)
• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 378.121 ha• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 389.747 ha• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 349983 ha (48,07%) dari luas
konsesi, izin perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 196354 ha (33,50%) dari luas konsesi
KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP FUNGSI KAWASAN HUTAN (KABUPATEN SIAK)
SK 173 1986
Peruntukan HTI Peruntukan Perkebunan
Peruntukan Lain0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
245,435
15,835
49,825
20,586
221,104
8,8841,390 2,834 408
Izin HTI
Izin Perkebunan
Izin Overlap (HTI+Perkebunan)
• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 245.435 ha• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 221.104 ha• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 65660 ha (21,11%) dari luas konsesi, izin
perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 29470 ha (11,76%) dari luas konsesi
KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP FUNGSI KAWASAN HUTAN (KABUPATEN PELALAWAN)
SK 173 1986
Peruntukan HTI Peruntukan Perkebunan
Peruntukan Lain0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
200,214
63,092
153,503
6,756
283,836
38,211
4,285
41,704
16,765
Izin HTI
Izin Perkebunan
Izin Overlap (HTI+Perkebunan)
• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 200.214 ha• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 283.836 ha• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 216595 ha (51,97%) dari luas
konsesi, izin perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 44967 ha (13,68%) dari luas konsesi
KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP KAWASAN BERGAMBUT (KABUPATEN SIAK)
Non Gambut 0,5-1 m 1 - 2m 2 - 4m > 4m 0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
89595
40752
58194
122599
155413
19
37939
14958
42349
562 792 0 3284
Izin HTI
Izin Perkebunan
Izin Overlap (HTI + Perkebunan)
• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 200.214 ha• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 283.836 ha• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 216595 ha (51,97%) dari luas
konsesi, izin perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 44967 ha (13,68%) dari luas konsesi
KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP KAWASAN BERGAMBUT (KABUPATEN PELALAWAN)
Non Gambut 0,5 - 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m 0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
136,710
4,565
28,835 21,841
224,859217,067
6,746
30,09462,586
12,30922,835
1,775
21,797766
15,580
Izin HTI
Izin Perkebunan
Izin Overlap (HTI+Perkebunan)
• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 191.951 ha• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 316493 ha• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 224859 ha (53,95%) dari luas
konsesi, izin perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 12309 ha (3,74%) dari luas konsesi
PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN VS PEMUTIHAN PELANGGARAN IZINSK 173/1986 – SK 7651/2011 – SK 763/2014 – SK 789/2014 – SK 878/2014
PEMUTIHAN PELANGGARAN IZIN HTI PADA SK 7651/ 2011 DAN SK 878/2014
No SK 7651 2011
Siak Pelalawan
1 HK-HP 3.700 512
2 HPK-HP 10.689 54.404
3 HPT-HP 19.475 49.300
Jumlah 33.824 104.216
No SK 878 2014
Siak Pelalawan
1 APL-HP 3.540 956
2 HPK-HP 1.245 50.725
3 HPT-HP 51.608 104.631
4 HK-HP 3.768 1.018
Jumlah 60.161 157.330
PEMUTIHAN PELANGGARAN IZIN PERKEBUNAN PADA SK 7651/ 2011 DAN SK 878/2014
SK 7651/2011No SK 7651 2011 Siak Pelalawan
1 HK-APL 97 0
2 HK-HPK 64 280
3 HP-HPK 2.183 1.073
4 HP-APL 16.070 4.869
5 HPT-APL 4.841 17.339
6 HPT-HPK 1.765 9.689
Jumlah 25.020 33.250
No SK 878 2014 Siak Pelalawan
1 HK-APL 0 46
3 HP-HPK 1 6
4 HP-APL 778 1.432
5 HPT-APL 2.982 230
6 HPT-HPK 0 254
Jumlah 249.249 308.501
RTRWP RTRWK Fungsi Kawasan Hutan Gambut
28.34
39.74
21.11
51.97
30.5722
11.76 13.68
Kabupaten Siak
HTI(%) Perkebunan(%)
RTRWP RTRWK Fungsi Kawasan Hutan Gambut
27.29
48.07 51.97 53.95
19.97
33.5
13.683.74
Pelalawan
HTI(%) Perkebunan(%)
Ketidaksesuaian Perizinan Terhadap Regulasi
KESIMPULAN
1. Pemberian izin konsesi di kabupaten siak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Terjadi pemutihan Pelanggaran dalam perubahan fungsi dan peruntukan kawasan Hutan di kabupaten Siak1. Perkebunan seluas 25.020 pada SK 7651 2011 dan 249.249 pada
SK 878 20142. HTI seluas 33.824 pada SK 7651 2011 dan 60.161pada SK 878
20143. Terjadi pemutihan Pelanggaran dalam perubahan fungsi dan
peruntukan kawasan Hutan di kabupaten Pelalawan1. Perkebunan seluas 33.250 pada SK 7651 2011 dan 308.501 pada
SK 878 20142. HTI seluas 104.216 pada SK 7651 2011 dan 157.330 pada SK 878
2014
REKOMENDASI Terhadap Pemerintah
Menetapkan dokumen rencana tata ruang kabupaten, provinsi dan nasional sebagai informasi publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta
Menetapkan dokumen kawasan hutan yang terdiri dari penunjukan, penatabatasan dan penetapan sebagai dokumen publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta.
Menetapkan seluruh dokumen perizinan sebagai informasi publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta
Melakukan Audit Perizinan terhadap izin yang melanggar ketentuan perundangan Mempublikasikan setiap permohonan perizinan baru di website masing masing dan
membuka ruang konsultasi terhadap masyarakat. Mempublikasikan peta kawasan yang dapat diberikan izin sehingga masyarakat dapat
melakukan permohonan pemberian izin secara kompetitif. Terhadap Masyarakat
Melakukan monitoring terhadap setiap kebijakan pemberian izin dan perubahan fungsi kawasan hutan yang diduga melanggar ketentuan.
Melakukan gugatan terhadap izin yang melanggar ketentuan perundangan
Fungsi Kawasan Hutan 1986
Arahan Perizinan berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan 1986Izin HTI
Overlay
Izin Perkebunan
Kesesuaian Izin HTI dan Perkebunan terhadap Fungsi
Kawasan Hutan 1986
Sesuai Tidak Sesuai
Fungsi Kawasan Hutan 2011
Arahan Perizinan berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan 1986
Overlay
Pemutihan Pelanggaran Izin dalam Fungsi Kawasan Hutan 2011
Fungsi Kawasan Hutan 2014
Arahan Perizinan berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan 2014Tidak Sesuai Pemutihan 2011
Overlay
Pemutihan Pelanggaran Izin dalam Fungsi Kawasan Hutan 2011
Kesesuaian Izin HTI dan Perkebunan terhadap Fungsi kawasan hutan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 1994
Arahan Perizinan berdasarkan RTRWP 1994Izin HTI
Overlay
Izin Perkebunan
Kesesuaian Izin HTI dan Perkebunan terhadap RTRWP
1994
Sesuai Tidak Sesuai
Kesesuaian Izin HTI terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 1994
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak dan Pelalawan
Arahan Perizinan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Siak dan PelalawanIzin HTI
Overlay
Izin Perkebunan
Kesesuaian Izin HTI dan Perkebunan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Siak dan Pelalawan
Sesuai Tidak Sesuai
Kesesuaian Izin HTI dan Perkebunan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak dan Pelalawan
Kedalaman Gambut Provinsi Riau
Arahan Perizinan berdasarkan Kedalaman Gambut
Izin HTI
Overlay
Izin Perkebunan
Kesesuaian Izin HTI dan Perkebunan terhadap Kedalaman Gambut
Sesuai Tidak Sesuai
Kesesuaian Izin HTI dan Perkebunan terhadap Kawasan bergambut