32
Oleh: Raflis PROSES PENERBITAN IZIN KONSESI STUDI KASUS KABUPATEN SIAK DAN PELALAWAN PROVINSI RIAU Disampaikan Pada: PARTISIPASI PUBLIK DAN TRANSPARANSI DALAM PEMBERIAN IZIN KONSESI: STUDI KASUS DI SIAK DAN PELALAWAN PEKANBARU, 22 JANUARI 2015

Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

Oleh: Raflis

PROSES PENERBITAN IZIN KONSESISTUDI KASUS KABUPATEN SIAK DAN PELALAWAN

PROVINSI RIAU

Disampaikan Pada:PARTISIPASI PUBLIK DAN TRANSPARANSI DALAM PEMBERIAN IZIN KONSESI: STUDI KASUS DI SIAK DAN PELALAWANPEKANBARU, 22 JANUARI 2015

Page 2: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

Tujuan:

• Mengetahui proses pemberian izin Perkebunan dan HTI sesuai dengan Ketentuan yang berlaku

• Mengetahui kesesuaian Perizinan terhadap fungsi kawasan hutan dan rencana tata ruang

Page 3: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

Tahapan:

Pengumpulan Data

Reclasifikasi Data Overlay

Kesesuaian Izin Terhadap

Ketentuan Yang Berlaku

Page 4: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

Sumber Data:

• Konsesi HTI• Konsesi Perkebunan• Fungsi Kawasan Hutan

• SK 173/ 1986• SK 7651/2011• SK 878/2014

• Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (Perda No 10 tahun 1994)

• Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak (Perda No 1 tahun 2002

• Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan (Perda No 6 tahun 2001)

Page 5: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

AREAL KONSESI(SIAK DAN PELALAWAN)

Page 6: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

FUNGSI KAWASAN HUTAN (SIAK DAN PELALAWAN)

1986 2011 2014

Page 7: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

RENCANA TATA RUANG PROVINSIPERDA NO 10 1994

No Pola Ruang Keterangan

1 APK Kehutanan Izin HTI

2 APK Perkebunan Izin Perkebunan

3 Kawasan Lindung, APK Pertambangan, APK Pertanian, APK Transmigrasi, APK yang diprioritaskan, AP Lainnya

Page 8: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

No Pola Ruang Keterangan

1 Arahan Perkebunan Rakyat Perkebunan

2 Kawasan Hutan Produksi HTI

3 Kawasan Perkebunan Perkebunan

4 Kawasan Pariwisata, Resapan Air, Hutan Lindung Wisata, Hutan Lindung Gambut, Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim, Arahan Pertanian Lahan Basah, Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan (Perda No 6 tahun 2001)

Page 9: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

No Pola Ruang Keterangan

1 Perkebunan Eksisting dan Perkebunan yang sudah ada izin lokasi Perkebunan2 Pengembangan Tanaman Tahunan/ Perkebunan Perkebunan3 HTI yang sudah ada izin lokasi HTI4 Pengembangan HTI/Hutan Produksi HTI5 Hutan Produksi Tetap HTI

6 Pemukiman, Pengembangan Kawasan Pemukiman, Kawasan Industri, Jalur Hijau Industri, Industri Pengolahan Kelapa Sawit, Pengembangan Lahan Perikanan, Pengembangan Pariwisata, Pelabuhan Khusus, Hutan Produksi Terbatas, Tanaman Pangan Lahan Kering, Persawahan, Pengembangan Tanaman Pangan dan Lahan Basah, Kawasan Lindung Gambut/Konservasi, Lindung Bakau, Kawasan Lindung Setempat, Lahan Kritis, Suaka Margasatwa

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak (Perda No 01 Tahun 2002)

Page 10: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

ANALISIS

Page 11: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

PROSES PERIZINAN HTI

Rekomendasi

Pemohon

Pertimbangan Tehnis

Analisis Fungsi Kawasan

Mentri Kehutanan

Amdal

IUPHHK-HTI

Peraturan Perundangan

Kawasan Hutan

Rencana Tata Ruang

Kawasan Bergambut

Nasional

Pulau

Provinsi

Kabupaten

Page 12: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

PROSES PERIZINAN PERKEBUNAN

Pemohon

Kesesuaian Terhadap RTRWP

Kesesuaian Terhadap RTRWK

Izin Lokasi

Amdal

Gubernur /Bupati

Kesesuaian terhadap Kawasan Hutan

IUP

HGU

Syarat:

Peraturan Perundangan

Kawasan Hutan

Rencana Tata Ruang

Kawasan Bergambut

Nasional

Pulau

Provinsi

Kabupaten

Page 13: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

No Perizinan Siak Pelalawan

1 Perkebunan

2 HTI

3 Overlap (HTI + Perkebunan)

Total

Perkebunan

HTI

Overlay

Perkebunan

HTI

Overlap HTI + Perkebunan

PERIZINANPerkebunan + HTI

Page 14: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

Fungsi KawasanKabupaten Grand

TotalPelalawan Siak

Hutan Konservasi 36.790 65.686 102.476

Hutan Produksi 357.444 360.143 717.587

Hutan Produksi Konversi 514.258 334.148 867.422

Hutan Produksi Terbatas 337.949 88.499 426.632

Grand Total 1.293.396 854.803 2.248.274

Fungsi Kawasan HutanSK 173 1986

No Fungsi Kawasan Keterangan

4 Hutan Produksi Tetap HTI

5 Hutan Produksi Konversi Perkebunan

Page 15: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU (KABUPATEN SIAK)Perda No 10 tahun 1994

• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 222.969 ha• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 174.039 ha• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 88.171 ha (28,34%) dari luas konsesi, izin

perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 76640 ha (30,57%) dari luas konsesi

Peruntukan HTI Peruntukan Perkebunan

Peruntukan Lain0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

222,969

16,744

71,427

38,146

174,039

38,494

3986 653 0

Izin HTI

Izin Perkebunan

Izin Overlap (HTI+Perkebunan)

Page 16: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU (KABUPATEN PELALAWAN)Perda No 10 tahun 1994

• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 303.057 ha• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 263.135 ha• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 113753 ha (27,29%) dari luas konsesi, izin

perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 65667 ha (19,97%) dari luas konsesi

Peruntukan HTI Peruntukan Perkebunan

Peruntukan Lain0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

303,057

34,851

78,902

32,615

263,135

33,05248,087

11,145 3,522

Izin HTIIzin PerkebunanIzin Overlap (HTI + Perkebunan)

Page 17: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIAKPerda No 01 Tahun 2002

Peruntukan HTI Peruntukan Perkebunan

Peruntukan Lain0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

187,484

3,917

119,738

10,345

195,526

44,808

1,557 1,925 1,155

Izin HTIIzin PerkebunanIzin Overlap (HTI+Perkebunan)

• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 187.484 ha• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 195.526 ha• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 123655 ha (39,74%) dari luas

konsesi, izin perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 55153 ha (22,00%) dari luas konsesi

Page 18: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PELALAWANPerda No 6 tahun 2001

Peruntukan HTI Peruntukan Perkebunan

Peruntukan Lain0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

378,121

142,019

207,964

57,419

389,747

138,935

20,682 28,991 18,702

Izin HTI

Izin Perkebunan

Izin Overlap (HTI+Perkebunan)

• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 378.121 ha• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 389.747 ha• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 349983 ha (48,07%) dari luas

konsesi, izin perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 196354 ha (33,50%) dari luas konsesi

Page 19: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP FUNGSI KAWASAN HUTAN (KABUPATEN SIAK)

SK 173 1986

Peruntukan HTI Peruntukan Perkebunan

Peruntukan Lain0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

245,435

15,835

49,825

20,586

221,104

8,8841,390 2,834 408

Izin HTI

Izin Perkebunan

Izin Overlap (HTI+Perkebunan)

• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 245.435 ha• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 221.104 ha• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 65660 ha (21,11%) dari luas konsesi, izin

perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 29470 ha (11,76%) dari luas konsesi

Page 20: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP FUNGSI KAWASAN HUTAN (KABUPATEN PELALAWAN)

SK 173 1986

Peruntukan HTI Peruntukan Perkebunan

Peruntukan Lain0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

200,214

63,092

153,503

6,756

283,836

38,211

4,285

41,704

16,765

Izin HTI

Izin Perkebunan

Izin Overlap (HTI+Perkebunan)

• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 200.214 ha• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 283.836 ha• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 216595 ha (51,97%) dari luas

konsesi, izin perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 44967 ha (13,68%) dari luas konsesi

Page 21: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP KAWASAN BERGAMBUT (KABUPATEN SIAK)

Non Gambut 0,5-1 m 1 - 2m 2 - 4m > 4m 0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

89595

40752

58194

122599

155413

19

37939

14958

42349

562 792 0 3284

Izin HTI

Izin Perkebunan

Izin Overlap (HTI + Perkebunan)

• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 200.214 ha• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 283.836 ha• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 216595 ha (51,97%) dari luas

konsesi, izin perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 44967 ha (13,68%) dari luas konsesi

Page 22: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

KESESUAIAN PERIZINAN TERHADAP KAWASAN BERGAMBUT (KABUPATEN PELALAWAN)

Non Gambut 0,5 - 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m 0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

136,710

4,565

28,835 21,841

224,859217,067

6,746

30,09462,586

12,30922,835

1,775

21,797766

15,580

Izin HTI

Izin Perkebunan

Izin Overlap (HTI+Perkebunan)

• Izin HTI yang sesuai dengan ketentuan seluas 191.951 ha• Izin Perkebunan yang sesuai dengan ketentuan 316493 ha• Izin HTI yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 224859 ha (53,95%) dari luas

konsesi, izin perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan seluas 12309 ha (3,74%) dari luas konsesi

Page 23: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN VS PEMUTIHAN PELANGGARAN IZINSK 173/1986 – SK 7651/2011 – SK 763/2014 – SK 789/2014 – SK 878/2014

Page 24: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

PEMUTIHAN PELANGGARAN IZIN HTI PADA SK 7651/ 2011 DAN SK 878/2014

No SK 7651 2011

Siak Pelalawan

1 HK-HP 3.700 512

2 HPK-HP 10.689 54.404

3 HPT-HP 19.475 49.300

Jumlah 33.824 104.216

No SK 878 2014

Siak Pelalawan

1 APL-HP 3.540 956

2 HPK-HP 1.245 50.725

3 HPT-HP 51.608 104.631

4 HK-HP 3.768 1.018

Jumlah 60.161 157.330

Page 25: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

PEMUTIHAN PELANGGARAN IZIN PERKEBUNAN PADA SK 7651/ 2011 DAN SK 878/2014

SK 7651/2011No SK 7651 2011 Siak Pelalawan

1 HK-APL 97 0

2 HK-HPK 64 280

3 HP-HPK 2.183 1.073

4 HP-APL 16.070 4.869

5 HPT-APL 4.841 17.339

6 HPT-HPK 1.765 9.689

Jumlah 25.020 33.250

No SK 878 2014 Siak Pelalawan

1 HK-APL 0 46

3 HP-HPK 1 6

4 HP-APL 778 1.432

5 HPT-APL 2.982 230

6 HPT-HPK 0 254

Jumlah 249.249 308.501

Page 26: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

RTRWP RTRWK Fungsi Kawasan Hutan Gambut

28.34

39.74

21.11

51.97

30.5722

11.76 13.68

Kabupaten Siak

HTI(%) Perkebunan(%)

RTRWP RTRWK Fungsi Kawasan Hutan Gambut

27.29

48.07 51.97 53.95

19.97

33.5

13.683.74

Pelalawan

HTI(%) Perkebunan(%)

Ketidaksesuaian Perizinan Terhadap Regulasi

Page 27: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

KESIMPULAN

1. Pemberian izin konsesi di kabupaten siak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Terjadi pemutihan Pelanggaran dalam perubahan fungsi dan peruntukan kawasan Hutan di kabupaten Siak1. Perkebunan seluas 25.020 pada SK 7651 2011 dan 249.249 pada

SK 878 20142. HTI seluas 33.824 pada SK 7651 2011 dan 60.161pada SK 878

20143. Terjadi pemutihan Pelanggaran dalam perubahan fungsi dan

peruntukan kawasan Hutan di kabupaten Pelalawan1. Perkebunan seluas 33.250 pada SK 7651 2011 dan 308.501 pada

SK 878 20142. HTI seluas 104.216 pada SK 7651 2011 dan 157.330 pada SK 878

2014

Page 28: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

REKOMENDASI Terhadap Pemerintah

Menetapkan dokumen rencana tata ruang kabupaten, provinsi dan nasional sebagai informasi publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta

Menetapkan dokumen kawasan hutan yang terdiri dari penunjukan, penatabatasan dan penetapan sebagai dokumen publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta.

Menetapkan seluruh dokumen perizinan sebagai informasi publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta

Melakukan Audit Perizinan terhadap izin yang melanggar ketentuan perundangan Mempublikasikan setiap permohonan perizinan baru di website masing masing dan

membuka ruang konsultasi terhadap masyarakat. Mempublikasikan peta kawasan yang dapat diberikan izin sehingga masyarakat dapat

melakukan permohonan pemberian izin secara kompetitif. Terhadap Masyarakat

Melakukan monitoring terhadap setiap kebijakan pemberian izin dan perubahan fungsi kawasan hutan yang diduga melanggar ketentuan.

Melakukan gugatan terhadap izin yang melanggar ketentuan perundangan

Page 29: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

Fungsi Kawasan Hutan 1986

Arahan Perizinan berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan 1986Izin HTI

Overlay

Izin Perkebunan

Kesesuaian Izin HTI dan Perkebunan terhadap Fungsi

Kawasan Hutan 1986

Sesuai Tidak Sesuai

Fungsi Kawasan Hutan 2011

Arahan Perizinan berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan 1986

Overlay

Pemutihan Pelanggaran Izin dalam Fungsi Kawasan Hutan 2011

Fungsi Kawasan Hutan 2014

Arahan Perizinan berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan 2014Tidak Sesuai Pemutihan 2011

Overlay

Pemutihan Pelanggaran Izin dalam Fungsi Kawasan Hutan 2011

Kesesuaian Izin HTI dan Perkebunan terhadap Fungsi kawasan hutan

Page 30: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 1994

Arahan Perizinan berdasarkan RTRWP 1994Izin HTI

Overlay

Izin Perkebunan

Kesesuaian Izin HTI dan Perkebunan terhadap RTRWP

1994

Sesuai Tidak Sesuai

Kesesuaian Izin HTI terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 1994

Page 31: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak dan Pelalawan

Arahan Perizinan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Siak dan PelalawanIzin HTI

Overlay

Izin Perkebunan

Kesesuaian Izin HTI dan Perkebunan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Siak dan Pelalawan

Sesuai Tidak Sesuai

Kesesuaian Izin HTI dan Perkebunan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak dan Pelalawan

Page 32: Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan

Kedalaman Gambut Provinsi Riau

Arahan Perizinan berdasarkan Kedalaman Gambut

Izin HTI

Overlay

Izin Perkebunan

Kesesuaian Izin HTI dan Perkebunan terhadap Kedalaman Gambut

Sesuai Tidak Sesuai

Kesesuaian Izin HTI dan Perkebunan terhadap Kawasan bergambut