Renstra SATPOL PP Kota Balikpapan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan 1

RRREEENNNCCCAAANNNAAA SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIISSS

222000111666 --- 222000222111

BBB

AAA

LLL

III

KKK

PPP

AAA

PPP

AAA

NNN

SSSAAATTTUUUAAANNN PPPOOOLLLIIISSSIII PPPAAAMMMOOONNNGGG PPPRRRAAAJJJAAA


Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 - 2021

KATA PENGANTAR

Keamanan, ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu

kebutuhan yang wajib dipenuhi. Hal ini disebabkan karena keamanan,

ketentraman dan ketertiban adalah kondisi yang memungkinkan

pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-hari,

karena kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban bersifat dinamis

(berubah-ubah) dan dalam kenyataannya harus ada institusi yang

menjadi penanggung jawabnya.

Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang membagi urusan wajib yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Daerah membawa konsekuensi logis bahwa untuk

mendukung pelaksanaan pemerintah di daerah yang baik, ketentraman

dan ketertiban umum yang kondusif pada suatu daerah menjadi suatu

kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat.

Sejalan dengan misi ke 2 yang ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan

Tahun 2016 – 2021 yakni : “Mewujudkan Kota Layak Huni yang

Berwawasan Lingkungan” maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Balikpapan berupaya menyusun Rencana Strategis yang secara garis

besar menjelaskan dan memaparkan tentang Visi, Misi,Tujuan dan

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2016 –

2021 yang mengakomodir RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021.

Dengan segala keterbatasan, Renstra ini tidak akan mungkin dapat

selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat kami

sebutkan satu per satu dan terima kasih kami sampaikan atas segala

dukungan dan bantuannya. Terima kasih yang tak terhingga sudah

sepatutnya kami panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa

karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya sehingga kami dapat

menyelesaikan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini dengan baik.

Kami menyadari, bahwa meskipun dokumen ini disusun secara

partisipatif dan melibatkan unsur internal, masih saja didapati

berbagai kekurangan. Oleh karenanya, berbagai kritikan, usulan dan

saran yang jernih serta membangun dapat menjadi masukan dan

pengayaan dalam rangka mengevaluasi dan memperbarui dokumen

Renstra ini.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

Kota Balikpapan

FREDDY PASARIBU, SH M. Hum



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... 2

DAFTAR ISI ................................................................................................................ 3

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................

1.1 Latar Belakang .................................................................................... 4

1.2 Landasan Hukum ............................................................................... 7

1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................... 9

1.4 Sistematika Penulisan....................................................................... 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....................................................................

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 11

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja ........................................ 18

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ................................. 23

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi

Pamong Praja ................................................................................... 29

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ........................

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Satuan Polisi Pamong Praja ............................................................. 30

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih ................................................................................ 32

3.3 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ................ 33

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis ............................................................. 36

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN ..............

4.1 Visi dan Misi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ............................... 38

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

.......................................................................................................... 40

4.3 Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja ........................ 42

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ......................................................

5.1 Program ............................................................................................ 48

5.2 Kegiatan ........................................................................................... 49

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD ..................................................................................................... 57

BAB VII PENUTUP ................................................................................................... 58



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan sebagai salah satu pendukung

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya perlu didukung dengan perencanaan organisasi yang baik.

Perencanaan organisasi yang baik adalah dengan menetapkan visi dan misi

organisasi selama 5 tahun kedepan yang mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mendukung Program Walikota dan

Wakil Walikota Balikpapan terpilih Periode 2016-2021.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun dokumen

Rencana Strategis (Renstra) seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD memuat visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Balikpapan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan ini akan

menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan pada saat

menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan

untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus

dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional

dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh

pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, yang

dimotori oleh tim penyusun yang dipimpin oleh Kepala Satuan.

Renstra ini disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi yang diemban selama 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan serta untuk

penilaian keberhasilan kinerja.

Hubungan dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun

2016 - 2021 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 adalah Rencana Strategis Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Balikpapan merupakan salah satu dokumen teknis

operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 yang memuat visi, misi, tujuan,



sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program dan anggaran lima

tahunan serta memuat Program prioritas dan program pendukung.

Situasi yang aman, tenteram dan tertib adalah prasyarat yang dibutuhkan oleh

Pemerintah baik Pusat maupun daerah dalam menyelenggarakan roda

pemerintahan sehingga dapat menjamin kegiatan pembangunan dapat berjalan

dengan lancar. Untuk menjaga kelangsungan kegiatan pembangunan ini maka

salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana

disebutkan pada pasal 27 ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah memelihara ketentraman dan

ketertiban masyarakat. Dalam pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 dinyatakan bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam

menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta

ketentraman masyarakat di bentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pasal 12 ayat (1) point c.

Menyebutkan bahwa ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan

masyarakat menjadi Urusan Wajib Pemerintahan.

Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan perubahan Struktur Organisasi

yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan

Polisi Pamong Praja. Pada Pasal 3 dan 4 Bab II PP. Nomor 6 tahun 2010 yang

menyebutkan bahwa:

- Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang

penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat;

- Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala satuan dan

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah

melalui Sekretaris Daerah;

- Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan

Daerah dan menyelenggarakan ketertiban, umum dan ketentraman

masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Sesungguhnya pelaksanaan pembangunan dibidang penegakan perundangan

daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

hingga tahun 2015. Telah banyak yang dicapai, namun tidak dipungkiri bahwa

masih terdapat kekurangan yang terjadi. namun diharapkan dapat ditingkatkan

pada periode Renstra 5 (lima) tahun berikutnya

Oleh karena itu pembangunan ketentraman dan ketertiban umum sebagai

bagian dari penyelenggaraan pemerintah Kota Balikpapan harus dioptimalkan

karena situasi dan kondisi kota yang kondusif dapat menarik investor untuk

berinvestasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Balikpapan

khususnya dan Kalimantan Timur umumnya.



Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan disusun dengan

mengacu pada isu aktual yang berkembang berkaitan penegakan peraturan

perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

serta perlindungan masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai acuan selama

periode 5 (lima) tahun kedepan, dalam penyusunan kebijakan, program, rencana

kegiatan dimasing-masing Sekretariat dan Bidang yang ada pada Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Balikpapan.

Sedangkan secara khusus dirumuskan untuk memberikan gambaran riil yang

dimiliki (melalui faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan),

menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah serta terukur yang akan

dijadikan pedoman, serta memprediksi hambatan-hambatan yang akan terjadi

sekaligus mencari solusi dan memberikan arahan untuk menjadikan

hubungan/koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait. Hal ini digunakan

sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih

terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5 (lima)

tahun atau dari tahun 2016-2021.



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah

Tingkat II Balikpapan, Kota Daerah Tingkat II Kutai, Kota Daerah Tingkat II

Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3364);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;



10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong

Praja;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 Tentang Pedoman

Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun

2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam

Negeri Di Kota/Kota;

16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 tahun 2013 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

17. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas

Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;

18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor............Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Balikpapan tahun 2016 - 2021;



1.3 Maksud Dan Tujuan.

Rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan periode

2016 – 2021 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan

jangka menengah yang akan dipedomani dalam menentukan tujuan, strategi,

kebijakan, untuk kemudian diterjemahkan ke dalam Program dan Kegiatan

pembangunan sesuai tugas dan fungsi serta sebagai implementasi dalam

mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan yang

diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Balikpapan dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi

Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD 2016 – 2021 serta menyediakan

dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan

dalam :

1. Penyusunan Rencana Kinerja SKPD (Renja)

2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun

2016 – 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, fungsi Renstra dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah, Landasan Hukum, Maksud

dan Tujuan serta Sistematika Penulisan dalam Penyusunan Renstra

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi,

Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Balikpapan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat penjelasan mengenai Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan

Renstra/RPJMD Kota Balikpapan, Telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-

Isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai Visi dan Misi Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Balikpapan, Tujuan dan Sasaran Jangka

Menengah, Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Balikpapan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini mengemukakan mengenai rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Bab ini mengemukakan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Balikpapan menunjukkan kinerja yang akan dicapai

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan

bahwa Renstra sebagai pedoman dalam penyusunan Renja SKPD,

penguatan peran dalam pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Balikpapan dan merupakan dasar evaluasi dan laporan

pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, Satuan Polisi Pamong

Praja mempunyai tugas yaitu :

“MENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN MENYELENGGARAKAN

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA

PERLINDUNGAN MASYARAKAT”

dan disamping tugas utamanya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

juga melaksanakan fungsi yaitu :

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat;

b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala

Daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat di daerah;

d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;

f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar

mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

dan

g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan

Dalam Negeri di Kota/Kota yang menyebutkan bahwa Standar Pelayanan

Minimal Satuan Polisi Pamong Praja adalah memelihara ketertiban umum,

ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.



Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan sesuai dengan

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Dan

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

1. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat serta perlindungan masyarakat;

2. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikota;

3. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat di daerah;

4. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

5. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai

Negeri Sipil, dan/atau aparatur lainnya;

6. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar

mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikota; dan

7. pelaksanaan tugas lainnya.

2. Sekretaris, menyelenggarakan fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan

Satuan;

2. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam

rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

3. pengoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan,

kepegawaian dan umum;

4. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris Satuan;

5. pelaksanaan pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan

operasional personil;

6. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan ;

7. pengoordinasian bidang-bidang dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

8. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan

kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;

9. pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional Satuan

Polisi Pamong Praja serta kendaraan dinas; dan

10. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.



3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan,

pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;

2. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang

pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;

3. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan

penyuluhan serta penindakan;

4. pelaksanaan proses administrasi terhadap pelanggaran ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat;

5. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pelanggaran

ketertiban umum dan ketenteraman

6. masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan

Keputusan Walikota;

7. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Peraturan Daerah,

Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

8. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pembinaan,

pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan

Walikota dan Keputusan Walikota;

9. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian PPNS dalam melaksanakan

penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan;

10. pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan

menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran

Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

11. pelaksanaan proses administrasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan

Walikota dan Keputusan Walikota;

12. pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka

penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

13. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan, pengawasan

dan penyuluhan serta penindakan;

14. pelaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian

dibidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;

15. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan,

pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;

16. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Penegakan

Perundang-undangan Daerah;

17. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program Bidang Penegakan

Perundang-undangan Daerah; dan


dengan peraturan yang berlaku.



4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, menyelenggarakan

fungsi:

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketertiban Umum

dan Ketenteraman Masyarakat;

2. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

3. pengoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat;

4. pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat;

5. pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum

dan ketenteraman masyarakat;

6. pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan

tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;

7. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan,

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh Daerah;

8. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan

massa;

9. pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama di Bidang

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

10. pelaksanaan pengoordinasian kerjasama teknis Pemerintah Daerah dengan

instansi terkait di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat,

peningkatan sumber daya aparatur serta sumber daya anggota perlindungan

masyarakat;

11. penyajian data dan informasi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Masyarakat;

12. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat;

13. penyusunan laporan kinerja program Bidang Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat; dan


peraturan perundang-undangan.



5. Bidang Perlindungan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang satuan

perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;

2. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang satuan


3. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan

masyarakat dan bina potensi masyarakat;

4. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan


5. pelaksanaan rekruitmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota

Perlindungan Masyarakat;

6. pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya


7. pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan

dan pendidikan satuan perlindungan masyarakat;

8. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana


9. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem perlindungan

masyarakat terpadu;

10. pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem perlindungan masyarakat;

11. pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan

ketertiban masyarakat;

12. pelaksanaan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam

penanggulangan bencana;

13. pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi

fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

14. pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan

masalah sosial kemasyarakatan;

15. penyajian data dan informasi di bidang satuan perlindungan masyarakat dan

bina potensi masyarakat;

16. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di

bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat serta

pembinaan pengamanan swakarsa;

17. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang satuan


18. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat;

19. penyusunan laporan kinerja kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat; dan


dengan peraturan perundang-undangan.



2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan berdasarkan

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas

Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan;

2. Sekretariat, membawahkan:

a. Sub Bagian Perencanaan Program;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum.

3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan:

a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

b. Seksi Penindakan.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:

a. Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.

5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:

a. Seksi Satuan Linmas;

b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

6. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.



2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan



1. Susunan Kepegawaian

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan per 16 Nopember 2016 memiliki

sumber daya manusia sebanyak 193 orang, dengan komposisi sebagai berikut

:

a. 1 orang Pejabat Struktural (Polri)

b. 13 orang Pejabat Struktural (3 PPNS)

c. 1 orang Bendahara Pengeluaran

d. 1 orang Pengurus Barang

e. 1 orang Penyimpan Barang

f. 1 orang Pejabat Pengadaan Barang

g. 13 orang Provoost/Petugas Tindak Internal

h. 12 orang Polwasbanglink

i. 15 orang Patroli Lampu merah

j. 12 orang Patroli Wilayah Kota (1 PPNS)

k. 11 orang Patroli Wilayah Tengah

l. 12 orang Patroli Wilayah Barat (1 PPNS)

m. 12 orang Patroli Wilayah Timur

n. 12 orang Patroli Wilayah Selatan

o. 11 orang Patroli Wilayah Utara

p. 12 orang Petugas Jaga Rumah Jabatan Walikota

q. 12 orang Petugas Jaga Rumah Jabatan Wakil Walikota

r. 8 orang Petugas Jaga Rumah Jabatan Ketua DPRD

s. 27 orang Pengadministrasi Perkantoran (1 PPNS)

t. 1 orang Caraka

u. 1 orang Tenaga Supir

v. 1 orang Pramu Kantor

w. 3 orang Tenaga Kebersihan



Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Menurut Status, Pangkat, Golongan dan Eselon

Status Kepegawaian

/ Pangkat

Gol. /

Ruang

Eselon

II

Eselon

III

Eselon

IV

Non

Eselon Total

1 2 3 4 5 6 7

A. Polri

Ajun Komisaris Besar IV/b 1 - - - -

B. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pembina Tk. I IV/b - - - - -

Pembina IV/a - 4 - - 4

Penata Tk. I III/d - - 7 1 8

Penata III/c - - 2 - 2

Penata Muda Tk. I III/b - - - 3 3

Penata Muda III/a - - - 4 4

Pengatur Tk. I II/d - - - 12 12

Pengatur II/c - - - 120 120

Pengatur Muda Tk. I II/b - - - 19 19

Pengatur Muda II/a - - - 3 3

Juru Tk. I I/d - - - 4 4

Juru I/c - - - 1 1

Juru Muda Tk. I I/b - - - - -

Juru Muda I/a - - - 1 1

C. Non PNS (Naban)

Non PNS - - - - 11 11

JUMLAH 1 4 9 179 193

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No

Status

Kepegawaian /

Pangkat

S2 S1 D4 SLTA SLTP SD JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. Polri

1. Eselon II 1 - - - - - 1

B. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2. Eselon III 2 1 1 - - - 4

3. Eselon IV - 6 - 3 - - 9

4. Gol III - 3 - 5 - - 8

5. Gol II - - - 154 1 - 155

6. Gol I - - - - 4 1 5

C. Non PNS (Naban)

7. Non PNS - - - 10 - 1 11

JUMLAH 3 10 1 172 5 2 193



Tabel 1.3

Komposisi Jenis Pendidikan Pegawai

No Jenis Pendidikan

Terakhir Jurusan JUMLAH

1 2 3 4

1 STRATA 2 - Hukum

- Administrasi

2

1

2 STRATA 1

- Hukum / Seni

- Sospol / Adm / Ag

- Tata Pemerintahan

3

7

1

3 DIPLOMA 3 - -

4 SMA / SMK - 173

5 SLTP - 5

6 SD - 1

JUMLAH 193

Tabel 1.4

Komposisi Pegawai berdasarkan Diklat Prajabatan & Penjenjangan

No Jenis Pendidikan Penjenjangan JUMLAH

1 2 3

1 PIM II 1

2 PIM III 4

3 PIM IV 11

4 Diklat Pra Jabatan 166

JUMLAH 182



Tabel 1.5

Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Honorer

Berdasarkan Golongan Ruang Dan Jenis Kelamin

GOLONGAN/ RUANG

SEKRETARIAT

BIDANG PPD

BIDANG TIBUM

TRANMAS

BIDANG LINMAS

TOTAL

L P L P L P L P 1 2 3 4 5 6

IV/b 1 1

IV/a 1 1 1 1 4

III/d 4 1 1 2 8

III/c 1 1 2

III/b 1 1 1 3

III/a 1 3 4

II/d 1 11 12

II/c 5 3 1 108 2 119

II/b 1 2 1 16 20

II/a 3 3

I/d 4 4

I/c 1 1

I/b 0

I/a 1 1

Honorer 6 5 11

193



2. Sarana dan Prasarana

Tabel 2.1

Jenis & Jumlah Sarana/Prasarana

No Jenis Sarana dan

Prasarana

Jumlah

Sarana/Prasarana Ket

Unit Rupiah 1 2 3 4 5

1 Tanah 1 1.028.000.000,-

2 Bangunan dan Gedung - 0,- Dihapuskan dengan

SK 188.45-504/2015

3 Peralatan dan Mesin 964 6.092.213.227,-

4 Jaringan dan Irigasi - - -

5 Aset Tetap Lainnya 1 Paket 1.287.000,-

6 Software aplikasi Satuan

Polisi Pamong Praja 1 Paket 24.970.000,-

7 Peralatan & mesin

Lainnya 322 1.287.900.570,-

+ Asset dalam Kondisi

Rusak Berat (SK

penghapusan sedang

di proses)

Lampiran detail sarana dan prasarana (dalam unit dan rupiah) untuk masing-masing

jenis di atas) tercantum dalam Daftar KIB Data ini adalah data per 31 Januari 2016.

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa :

Tabel 2.2

Penggunaan Sarana/Prasarana

No Sarana dan

Prasarana

Juml

ah Penggunaan Kondisi

Unit B KB RB 1 2 3 4 5

1 Kendaraan Roda 6 3 Operasional

Lapangan 3 - -

2 Kendaraan Roda 4 6

Operasional

terbatas

(Kendaraan Pool

6 - -

3 Kendaraan Roda 4 22 Operasional Patroli

Lapangan 17 2 3

4 Kendaraan Roda 2 31 Operasional &

administrasi 29 1 1

5 Radio HT 46 Operasional 30 - 16

Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam

kondisi kurang baik, namun semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.



2.3 Kinerja Pelayanan

Secara umum sasaran capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Balikpapan 5 (lima) tahun kedepan tidak dapat mengesampingkan apa saja

yang telah dicapai pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya yakni capaian dari

Program Prioritas yang telah dituangkan kedalam Renstra Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Balikpapan 2011 – 2016 yang merupakan urusan wajib yang telah

ditetapkan melalui RPJMD 2011 – 2016 melalui 3 (tiga) program prioritas sebagai

berikut :

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

2. Program Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota

3. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan.

Selain 3 (tiga) program prioritas di atas, terdapat hal lain yang dijadikan acuan

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penanggung jawab pelayanan dasar bidang

pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan

masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan telah cukup

berperan dalam membantu menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib dan

teratur sehingga roda pemerintahan berjalan dengan lancar dan masyarakat

dapat melaksanakan kegiatannya dengan aman.

Adapun pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam

Program Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota serta Program

Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Periode Tahun 2012 –

2016 dapat dilihat melalui tabel pada halaman berikut.


STRA) Tahun 2016 - 2021

Tabel 2.1 Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Dalam rangka Peningkatan Keamanan-Ketertiban & Ketentraman/K3

1 PELANGGARAN K3Perda No 13 Tahun 2006 Jo 31 Th 2000 Tentang Tibum 3947 0 0,00 3216 0 0,00 8033 112 1,39 2904 134 4,61 2010 96 4,78

2

PELANGGARAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Perda No 22 Tahun 2002

Tentang Administrasi Kependudukan

1219 259 21,25 1868 554 29,66 1180 432 36,61 6229 779 12,51 1206 364 30,18

3 PEREDARAN MIRASPerda No 16 Th 2000

Tentang P3 Miras 4527 0 0 5871 0 0 2746 0 0 19450 0 0 859 0 0,00

4PELANGGARAN PERIZINAN

Perda No 7 Th 2008 Tentang Izin Gangguan 172 0 0 319 0 0 582 0 0 297 29 9,76 183 0 0,00

5PELANGGARAN IZIN REKLAME

Perda No 30 Tahun 2000 Tentang Izin Reklame 6895 0 0 6188 0 0 1884 0 0 2452 0 0 820 0 0,00

6PELANGGARAN IZIN BANGUNAN

Perda No 4 Tahun 2000 Tentang IMB 91 0 0 206 0 0 201 0 0 140 0 0 48 0 0,00

7PELANGGARAN LINGKUNGAN

Perda No 29 Tahun 2000 Tentang Galian C 42 0 0 40 0 0 64 0 0 35 0 0 21 0 0,00

8PELANGGARAN KEBERSIHAN

Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan

Persampahan719 719 100 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0,00

Sumber : Bidang Tibum dan Tranmas & Bidang Penegakan Perundangan-undangan Daerah Satpol PP Kota Balikpapan

FREDDY PASARIBU, SH, M. HumAKBP NRP 62020659

Balikpapan, Agustus 2016KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN 2012 - 2016Data Per 31 Juli 2016

NOJENIS

PELANGGARAN

PERDA / PERUNDANG-UNDANGAN

2012

PELANGGARA

N YANG

SELESAI

MELALUI

YUSTISI

RASIO

PENYELESAIAN TERHADAP

PELANGGARA

N

2016

PELANGGARA

N YANG

SELESAI

MELALUI

YUSTISI

RASIO


PELANGGARA

N

2013

PELANGGARA

N YANG

SELESAI

MELALUI

YUSTISI

RASIO


PELANGGARA

N

2014

PELANGGARA

N YANG

SELESAI

MELALUI

YUSTISI

RASIO


PELANGGARA

N

- PELANGGARAN KEAMANAN, KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM (K3)

- PELANGGARAN LAINNYA

RASIO


PELANGGARA

N

2015

PELANGGARA

N YANG

SELESAI

MELALUI

YUSTISI



Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Pelanggaran Keamanan

Ketentraman dan Ketertiban (K3) terkait Pelanggaran Peraturan Daerah

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum adalah sebagai berikut :

- Tahun 2012 sebanyak 3947 Pelanggaran K3, kesemuanya diselesaikan

secara non yustisia

- Tahun 2013 sebanyak 3216 Pelanggaran K3, kesemuanya diselesaikan

secara non yustisia

- Tahun 2014 sebanyak 8033 Pelanggaran, 7921 Pelanggaran (98,61%)

diselesaikan secara non yustisia dan 112 Pelanggaran (1,39%)

diselesaikan melalui Yustisi/Persidangan

- Tahun 2015 sebanyak 2904 Pelanggaran (95,39%) dan 134 (4,61%)

diselesaikan melalui Yustisi/Persidangan

- Tahun 2016 sebanyak 2010 Pelanggaran 1914 Pelanggaran (95,22%)

diselesaikan secara non yustisia dan 96 (4,78%) diselesaikan melalui

Yustisi/Persidangan

Sementara jumlah pelanggaran dari Peraturan Daerah Kota Balikpapan

lainnya yang dikawal oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

diketahui dari tabel di atas bahwa jumlahnya fluktuatif, hal ini

disebabkan berbagai faktor, seperti faktor ekonomi serta faktor lain

seperti pertambahan jumlah penduduk Kota Balikpapan sebagai akibat

urbanisasi.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Pelanggaran K3 Tahun 2012 - 2016

Pelanggaran K3 selesai melalui Non Yustisi

Pelanggaran K3 selesai melalui Yustisi



Sedangkan jumlah Poskamling Aktif perkecamatan se-Kota Balikpapan

dalam mendukung Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga

ketertiban dan keamanan serta Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan Tahun 2011 – 2016 dapat dilihat melalui tabel di

bawah ini.

Tabel 2.1.b

Jumlah Poskamling

Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam

berdasarkan Program Kegiatan dan Anggaran pertahun serta Realisasi

anggaran Periode Tahun 2012 – 2016 dapat dilihat melalui tabel berikut.

Jumlah Poskamling

Jumlah Poskamling

Jumlah Poskamling

Jumlah Poskamling

Jumlah Poskamling

Jumlah Poskamling

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Balikpapan Selatan 7 0 24 74 80 93 95

2 Balikpapan Timur 4 32 77 79 84 84 87

3 Balikpapan Utara 6 35 35 37 39 39 51

4 Balikpapan Tengah 6 102 104 106 122 123 124

5 Balikpapan Barat 6 28 31 39 53 65 62

6 Balikpapan Kota 5 79 66 61 62 60 62

34 276 337 396 440 464 481

Sumber : Kelurahan se Kota Balikpapan

JUMLAH POSKAMLING DAN JUMLAH KELURAHAN PADA KECAMATAN SE-KOTA BALIKPAPAN

Jumlah

NO Kecamatan Kelurahan



Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1.19.

01.

02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 58.800.000 64.000.000 69.600.000 130.000.000 130.200.000 16.026.636 16.550.963 27.441.142 73.384.087 89.690.361 27 26 39 56 69

06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - - - 50.000.000 60.000.000 - - - 20.648.000 12.324.000 - - - 41 21

07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 13.754.736 16.674.000 6.985.000 - - 13.574.736 16.665.000 3.625.000 - - 99 100 52 - -

08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.860.000 8.860.000 9.000.000 40.000.000 41.742.000 8.804.400 7.323.750 8.132.850 31.146.001 18.631.800 99 83 90 78 45

10. Penyediaan alat tulis kantor 26.660.000 29.326.000 70.000.000 127.235.000 167.972.400 24.990.490 27.648.745 60.374.250 85.209.330 70.664.740 94 94 86 67 42

11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 27.300.000 31.100.000 62.000.000 118.000.000 112.180.000 21.982.260 30.475.080 47.159.700 71.509.950 20.549.425 81 98 76 61 18

12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.330.000 3.330.000 6.000.000 9.315.000 13.975.000 3.270.300 3.137.500 5.771.700 6.267.500 7.138.200 98 94 96 67 51

15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8.500.000 8.530.000 10.000.000 15.000.000 15.812.500 8.367.000 7.410.000 7.871.000 10.537.500 8.200.000 98 87 79 70 52

17. Penyediaan makanan dan minuman 756.250.000 921.510.000 949.960.000 247.650.000 299.635.000 446.009.440 419.650.488 456.400.900 142.865.320 103.682.175 59 46 48 58 35

18. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi kedalam dan keluar daerah 254.250.000 455.250.000 300.000.000 341.437.500 341.100.000 228.126.300 412.319.800 298.423.271 258.598.560 186.630.520 90 91 99 76 55

19. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran - - - 18.495.000 139.360.000 - - - 18.495.000 84.420.000 - - - 100 61

02.

05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - 1.435.000.000 240.000.000 892.650.000 927.000.000 - 1.228.350.000 233.650.000 869.079.750 - - 86 97 97 -

07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 101.800.000 101.800.000 120.000.000 300.196.000 260.110.000 94.377.000 75.659.240 106.364.380 223.500.520 154.889.650 93 74 89 74 60

09. Pengadaan peralatan gedung kantor 48.600.000 81.200.000 90.000.000 544.400.000 170.948.000 42.992.900 74.376.000 88.581.000 497.049.750 159.302.000 88 92 98 91 93

10. Pengadaan Mebelair - - - - - - - - - - - - - - -

22. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor 59.000.000 98.800.000 100.000.000 63.800.000 37.045.000 52.505.410 95.932.631 96.053.519 109.409.900 - 89 97 96 171 -

24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - - 300.000.000 350.000.000 305.000.000 - - 234.659.213 331.873.348 184.951.202 - - 78 95 61

28. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor 19.200.000 21.500.000 37.500.000 113.513.500 92.000.000 16.685.500 11.052.500 21.458.000 27.192.000 22.470.000 87 51 57 24 24

03.

02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 414.592.000 414.592.000 442.300.000 386.571.500 685.719.200 335.400.100 313.209.000 348.012.000 311.322.650 123.511.000 81 76 79 81 18

06. Pelaksanaan Bhakti Sosial Satuan Polisi Pamong Praja - - - - - - - - - - - - - - -

07. Peringatan HUT SATPOL PP 215.300.000 50.000.000 349.550.000 366.000.000 500.000.000 200.595.000 37.462.500 343.344.200 221.208.740 315.728.100 93 75 98 60 63

08. Pembinaan Mental Rohani 50.000.000 - - - - 42.607.000 - - - - 85 - - - -

05.

011. Pembinaan fisik dan mental bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja - - - - 366.500.000 - - - - 112.312.500 - - - - 31

18. Pembinaan fisik bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja 156.190.000 - - - 135.846.000 - - - 87 - - - -

18. Pembinaan fisik dan mental bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja - 266.350.000 280.000.000 366.500.000 - - 246.310.000 215.130.000 321.199.647 - - 92 77 88 -

31. Bimtek peningkatan kapasitas PPNS - - - 239.719.000 - - - - 238.373.400 - - - - 99 -

52. Bimtek penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Balikpapan - - 175.000.000 200.000.000 - - - 158.205.340 197.140.450 - - - 90 99 -

53. Diklat Satuan Polisi Pamong Praja - - 200.000.000 200.000.000 - - - 198.116.400 199.320.600 - - - 99 100 -

62. Workshop pembuatan berita acara pemerikasan (BAP) cepat dan singkat - - - 70.725.000 - - - - 50.620.200 - - - - 72 -

63. Sertifikasi penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) - - - 200.000.000 - - - - 100.042.800 - - - - 50 -

06.

07. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 10.000.000 - - - - 9.246.300 - - - - 92 - - - -

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

Sumber Subag Keuangan, 31 September 2016

Rasio antara Anggaran dan Realisasi Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-Anggaran pada Tahun ke-URAIAN KEGIATAN

KODE

PROGRAM



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

08.

11. Penyusunan Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan - - 60.000.000 60.000.000 82.650.000 - - 59.250.000 44.049.240 40.187.410 - - 99 73 49

15. 0 0 0

05. Pengendalian keamanan lingkungan - - 250.000.000 364.300.000 371.621.250 - - 218.593.450 270.739.650 122.730.605 - - 87 74 33

07. Lomba dan monitoring keamanan lingkungan - - - 337.900.000 - - - - 249.535.700 - - - - 74 -

07. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Satlinmas - - 250.000.000 - - - - 234.135.000 - - - - 94 - -

08. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Satlinmas - - - 321.400.000 - - - - 296.215.450 - - - - 92 -

09. Rakor ketertiban umum dan ketentraman masyarakat - - - 150.000.000 93.500.000 - - - 73.662.540 - - - - 49 -

011. Pelatihan Linmas dasar dan lanjutan - - - - 135.700.000 - - - - 37.360.500 - - - - 28

1.19.

16.

07. Koodinasi Ketentraman dan Ketertiban dalam Penegakan Peraturan Daerah

Kota Balikpapan

512.795.000 590.275.000 640.000.000 1.324.600.000 - 389.931.750 542.068.350 598.613.700 1.118.125.750 - 76 92 94 84 -

09. Penindakan, Penyelidikan, Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelanggar

Perda

129.800.000 72.000.000 134.000.000 - - 66.472.750 65.738.600 117.887.000 - - 51 91 88 - -

17. Penyuluhan/Sosialisasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 88.400.000 74.650.000 - - - 60.978.000 63.229.500 - - - 69 85 - - -

19. Pengamanan dan Penjagaan - - - - - - - - - - - - - - -

19. Pengamanan, Penjagaan dan Pengawalan 191.360.000 189.480.000 198.785.000 200.000.000 199.280.000 157.013.850 184.697.200 193.582.000 198.785.900 121.516.000 82 97 97 99 61

23. Penindakan, Penyelidikan, Monitoring serta sosialisasi bidang Trantibum - - - 296.500.000 - - - - 208.495.080 - - - - 70 -

24. Koordinasi peranan PPNS dalam penegakan Perda - - - 200.000.000 - - - - 109.468.650 - - - - 55 -

25. Penyegelan, penghapusan, pemusnahan barang-barang hasil penertiban - - - 59.600.000 - - - - 50.499.510 - - - - 85 -

27. Biaya Operasional khusus penegakan peraturan daerah dan peraturan

Walikoata dalam rangka peningkatan ketertiban dan ketentraman di kota

balikpapan

- - - 1.482.795.000 - - - - 1.332.047.500 - - - - 90 -

029. Operasional khusus/razia koordinasi ketentraman dan ketertiban dalam

rangka penegakan peraturan daerah kota balikpapan

- - - - 1.000.000.000 - - - - 554.382.800 - - - - 55

030. Penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota dalam rangka

peningkatan ketertiban dan ketentraman di kota balikpapan

- - - - 1.700.000.000 - - - - 892.131.580 - - - - 52

031. Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah - - - - 400.000.000 - - - - 41.010.500 - - - - 10

032. Penindakan, penyelidikan, monitoring dan penyegelan serta pemusnahan

barang hasil penertiban

- - - - 500.000.000 - - - - 184.036.400 - - - - 37

19.

05. Pengadaan pakaian Linmas beserta kelengkapannya dalam rangka Pemilu

Legislatif Tahun 2014

- - - - - - - - - - - - - - -

21.

11. Fasilitasi pengamanan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - 2.090.482.000 - - - - 1.026.643.200 - - - - 49 - - -

11. Fasilitasi pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2014 - - 2.454.040.000 - - - - 2.118.206.650 - - - - 86 - -

11. Pengadaan Pakaian Linmas Pam TPS dan Ops Pam Pilkada - - - 3.815.000.000 - - - - 3.019.256.610 - - - - 79 -

15. Pendidikan dan latihan pengamanan Pemilukada (bantuan provinsi) - 647.000.000 - - - - 561.483.550 - - - - 87 - - -

16. Apel Siaga Pemilu Kepala Daerah Tahun 2013 (bantuan provinsi) - 234.000.000 - - - - 202.376.000 - - - - 86 - - -

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN

DAN KEAMANAN

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

KODE

PROGRAM URAIAN KEGIATANAnggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Anggaran

dan Realisasi Tahun ke-



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

22.

11. Pelatihan Tingkat dasar bagi linmas dalam rangka penganggulangan

bencana alam

- - - 327.025.000 - - - - 288.957.140 - - - - 88 -

25.

04. Pelatihan PBB bagi Linmas di masing-masing kecamatan - - - 93.750.000 - - - - 67.590.000 - - - - 72 -

1.06.

21. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

62. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - 10.000.000 - - - - - - - - - - - - -

133. Penyusunan Renstra Pol PP - - - - 20.000.000 - - - - 4.621.950 - - - - 23

1.13.

21.

06. Pelaksanaan Bhakti Sosial 47.300.000 47.300.000 - - - 41.943.700 43.952.240 - - - - 93 - - -

PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SOSIAL

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

KODE

PROGRAM URAIAN KEGIATAN Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-Rasio antara Anggaran

dan Realisasi Tahun ke-

BALIKPAPAN, SEPTEMBER 2016

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

FREDDY PASARIBU, SH, M. Hum



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Untuk menganalisa permasalahan internal maupun eksternal, metode yang digunakan adalah SWOT Analisis (Strenghth- Weaknesses-Oppurtunity-Threaths). Dari analisis tersebut diidentifikasi kekuatan dan kelemahan lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut : 1. Analisa Lingkungan Internal

KEKUATAN (S): a. Tersedianya Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang mengatur

tentang tugas, fungsi, dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, b. Dukungan dari Pimpinan daerah c. Tersedianya Program Kerja dan Rencana Strategis Satuan Polisi

Pamong Praja. d. Tersedianya anggaran dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan

tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. KELEMAHAN (W): a. Masih kurang personil/petugas Linmas baik secara kuantitas

maupun kualitas. b. Belum memadainya sarana dan prasarana peralatan penunjang

kegiatan lapangan c. Belum tersedianya tempat/gudang penyimpan barang hasil

penertiban dan penindakan.

2. Analisa Lingkungan Eksternal

PELUANG (O): a. Tersedianya akses koordinasi dengan instansi/lembaga pemerintah

lainnya. b. Adanya keinginan masyarakat untuk hidup dalam suasana tertib,

tenteram, damai, dan tegaknya supremasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

c. Adanya partisipasi masyarakat dan tersedianya Relawan untuk direkrut sebagai petugas Linmas untuk ikut serta dalam menciptakan suasana aman, tenteram dan tertib.

ANCAMAN (T):

a. Adanya perusahaan serta masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (terkait masalah perizinan).

b. Terjadinya pelanggaran penyerobotan terhadap tanah warga dan tanah milik negara/Pemerintah Kota.

c. Makin maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL). d. Adanya gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang berkeliaran

di pertigaan dan perempatan jalan (traffic light). e. Sering terjadinya Demonstrasi / unjuk rasa.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan

Polisi Pamong Praja

Permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD dan Faktor yang berpengaruh

Tugas Fungsi Permasalahan

Pelayanan SKPD Faktor

Penghambat Pendorong 1 2 3 4 5

“M

EN

EG

AK

KA

N P

ER

AT

UR

AN

DA

ER

AH

DA

N M

EN

YE

LE

NG

GA

RA

KA

N K

ET

ER

TIB

AN

UM

UM

DA

N

KE

TE

NT

RA

MA

N M

AS

YA

RA

KA

T S

ER

TA

PE

RLIN

DU

NG

AN

MA

SYA

RA

KA

T”

a. Penyusunan program

dan pelaksanaan

penegakan Peraturan

Daerah,

penyelenggaraan

ketertiban umum dan

ketentraman

masyarakat serta

perlindungan

masyarakat;

• Kurangnya

aparatur

perencana

• Kurangnya

aparatur teknis

pelaksana

• Dukungan

Pimpinan Daerah

b. Pelaksanaan

kebijakan penegakan

Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala

Daerah;

• Adanya

Peraturan Daerah

& Peraturan

Kepala Daerah

c. Pelaksanaan

kebijakan

penyelenggaraan

ketertiban umum dan

ketentraman

masyarakat di daerah;

• Belum

memadainya

sarana dan

prasarana

peralatan

penunjang

kegiatan lapangan

• Belum tersedianya

tempat/gudang

penyimpan barang

hasil penertiban

dan penindakan.

• Kurangnya

Personil Satuan

Polisi Pamong

Praja

• Rendahnya

kesadaran

masyarakat

dalam

mematuhi

Peraturan

Daerah

• Tersedianya

Program dan

Kegiatan



“M

EN

EG

AK

KA

N P

ER

AT

UR

AN

DA

ER

AH

DA

N M

EN

YE

LE

NG

GA

RA

KA

N K

ET

ER

TIB

AN

UM

UM

DA

N K

ET

EN

TR

AM

AN

MA

SYA

RA

KA

T S

ER

TA

PE

RLIN

DU

NG

AN

MA

SYA

RA

KA

T”

d. Pelaksanaan

kebijakan

perlindungan

masyarakat;

• Belum

maksimalnya

pantauan terhadap

Poskamling

• Rasio Petugas

Satuan Polisi

Pamong Praja

Belum sesuai SPM

• Terbatasnya

jumlah dan

kompetensi

Petugas LINMAS

Anggaran

• Adanya

Partisipasi

masyarakat

• Tersedianya

Relawan untuk

direkrut sebagai

petugas LINMAS

di Kelurahan dan

Kecamatan.

e. Pelaksanaan

koordinasi penegakan

PERATURAN DAERAH

dan Peraturan Kepala

Daerah,

penyelenggaraan

ketertiban umum dan

ketentraman

masyarakat dengan

Kepolisian Negara

Republik Indonesia,

Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Daerah,

dan/atau aparatur

lainnya;

Kurangnya Personil

PPNS

Anggaran

• Adanya

koordinasi yang

baik dengan

SKPD lain dan

Instansi Vertikal

(TNI-POLRI)

f. Pengawasan terhadap

masyarakat, aparatur,

atau badan hukum

agar mematuhi dan

menaati Peraturan

Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah;

• Kurangnya Personil

PPNS

• Kurangnya

sosialisasi Peraturan

Daerah dan

Peraturan Kepala

Daerah

Anggaran

• Adanya Website

Satuan Polisi

Pamong Praja

• Adanya Layanan

Call Center bagi

masyarakat

untuk

menyampaikan

informasi, saran

& kritik

pelaksanaan

Ketentraman dan

Ketertiban

g. Pelaksanaan tugas

lainnya yang diberikan

oleh Kepala Daerah.



3.2. Telahaan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 yaitu “Mewujudkan Balikpapan

Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Di Huni Dan Berkelanjutan Menuju

Madinatul Iman “, dan ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Tinggi

2. Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan

3. Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas

4. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif

5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

memberikan gambaran terhadap peran serta dan keterlibatan langsung Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi

ke-2 yaitu : Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan .

Pada misi ke-2 ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan sesuai perannya

dalam penyelenggaraan Penegakan Peraturan perundangan Daerah, ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat diharapkan

dapat mewujudkan Kota Balikpapan dalam kondisi kondusif dan berkurangnya

gangguan ketentraman dan ketertiban akibat pelanggaran Peraturan Daerah dan

tindak kriminalitas sehingga roda pemerintahan berjalan lancar dan masyarakat

dapat melakukan kegiatan dengan aman.

Sehingga sesuai dengan misi yang di usung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih Kota Balikpapan benar-benar layak untuk dihuni sebagai akibat

meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan

Adapun keterkaitan antara visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih dengan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel. 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Di Huni Dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman

No Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong (1) (2) (3) (4) (5)

1 Misi 2 Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan

Program peningkatan

keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Belum maksimalnya

pantauan terhadap

Poskamling

% poskamling aktif

belum sesuai

dengan SPM

Tersedianya

Program dan

Dukungan

anggaran

Program Pemeliharaan

kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak

Kriminal

Rasio Petugas Satuan

Polisi Pamong Praja

Belum sesuai SPM

Rendahnya

kesadaran

masyarakat

mematuhi

Peraturan Daerah

Tersedianya

Program dan

Dukungan

anggaran

Program pemberdayaan

masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan

keamanan

Terbatasnya jumlah

dan kompetensi

Petugas Perlindungan

Masyarakat

Dukungan

anggaran

Tersedianya

Relawan untuk

direkrut sebagai

petugas Linmas di

Kelurahan dan

Kecamatan.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS)

A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, maka Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Balikpapan melaksanakan analisa terhadap RTRW Kota Balikpapan

tersebut dan terdapat 2 (dua) hal yang menjadi telaahan:

1. Telaahan terhadap Struktur Ruang Wilayah Kota Balikpapan

2. Telaahan terhadap Pola Ruang Wilayah Kota Balikpapan

Telaahan atau kajian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan

melalui kacamata Penegakan Perundang-undangan Daerah bertujuan untuk

tetap terjaganya tata ruang wilayah Kota Balikpapan tetap pada fungsinya

sehingga benar-benar sesuai dengan Misi ke 2 : Mewujudkan Kota Layak

Huni yang Berwawasan Lingkungan.



Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) :

1. Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Balikpapan

NO

RENCANA

STRUKTUR

RUANG

STRUKTUR

RUANG SAAT

INI

INDIKASI

PROGRAM /

KEGIATAN

ALOKASI

PELAYANAN

SATUAN

POLISI

PAMONG

PRAJA

1 Sistem pusat

pelayanan Kota

Sistem pusat

pelayanan Kota

Penataan &

pengawasan Sistem

pusat pelayanan Kota

(pasar, taman kota)

Kota

Balikpapan

(Taman Kota

dan Traffic

light)

2 Sistem jaringan

prasarana kota

Sistem jaringan

prasarana kota

Penataan jalan sesuai

dengan fungsinya

(penertiban PKL

(Motor/Mobil), ANJAL

dan GEPENG serta

Bangunan)

Kota Balikpapan

2. Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Balikpapan

NO

RENCANA

STRUKTUR

RUANG

STRUKTUR

RUANG SAAT

INI

INDIKASI

PROGRAM /

KEGIATAN

ALOKASI

PELAYANAN

SATUAN POLISI

PAMONG

PRAJA

1 Kawasan

Lindung

Kawasan

Lindung

• Peningkatan

satuan tugas

pengendalian

dampak lingkungan

• Pengawasan

terhadap Galian C

Kota Balikpapan

2 Kawasan Budi Daya

Kawasan Budi Daya

Penertiban Pedagang Informal

Kota Balikpapan



B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS adalah

proses mengintregasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan rencana

program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintregrasi dalam

kebijakan pembangunan suatu wilayah, rencana dan program KLHS sendiri

memuat kajian tentang :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk

pembangunan

2. Kinerja layanan /jasa ekosistem

3. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

4. Tingkat ketahanan dan potensi keragaman hayati

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan telah mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Tahun 2005 – 2025

dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) telah dimasukan unsur

Kelestarian lingkungan hidup pada setiap dokumennya.

Dan Satuan Polisi Pamong Praja selaku pengampu Penegakan Peraturan

Perundang-undangan Daerah, memandang diperlukan peningkatan efektifitas

program dan partisipasi dari 3 (tiga) pilar yakni :

1. Masyarakat sebagai obyek yang turut berpartisipasi

2. Swasta

3. Pemerintah Kota : sebagai pembuat dan penyelenggara perundangan

daerah



3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berdasarkan kondisi saat ini (tahun 2016) dan kondisi yang diharapkan pada

akhir periode RPJMD (tahun 2021), maka dirumuskan isu-isu strategis yang

dikelompokkan menurut aspek manajemen meliputi :

1. Perencanaan dan evaluasi kinerja

- Pemenuhan kebutuhan SDM aparatur yang memiliki kapasitas

memadai dalam pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan

keuangan dan pengelolaan barang;

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk

mendukung kelancaran dan efektifitas kegiatan operasional Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan;

- Penyediaan pedoman operasional (standar operasional prosedur) yang

mengatur mekanisme kerja;

- Pemenuhan SDM aparatur perencana dan teknis pelaksana bidang

yang profesional mutlak diperlukan, guna terwujudnya sinkronisasi

pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja secara optimal;

- Penyusunan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja kegiatan

yang memuat indikator, standar, dan rencana capaian sehingga dapat

diketahui hubungan antara perencanaan dengan evaluasi kinerja.

2. Pelaksanaan dan Pengendalian

- Dilaksanakannya Penegakan Peraturan perundangan daerah

terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan serta

penyelesaiannya.

- Perencanaan serta rancangan Peraturan perundangan daerah yang

melibatkan Dinas/Instansi/Pihak terkait guna pelaksanaan dan

penerapan Peraturan perundangan daerah kepada Masyarakat.

- Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di

Kota Balikpapan dengan melaksanakan pembinaan,

monitoring/pengawasan serta sosialisasi peraturan perundangan

daerah terhadap masyarakat;

- Mekanisme terpadu pencegahan dan penanganan terhadap gangguan

trantibum di Kota Balikpapan dengan memaksimalkan tugas dan

fungsi Trantib di tiap Kelurahan dan Kecamatan;

- Adanya Kerjasama dan Koordinasi dengan pihak terkait untyanuk

pelaksanaan tugas yang optimal;

- Adanya Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan dari setiap pelaksanaan

tugas.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

- Dibutuhkannya tenaga pengelola administrasi umum, kepegawaian

dan keuangan serta tenaga perencanaan yang mampu menyusun

rencana kegiatan berbasis kinerja dengan optimalisasi anggaran yang

tersedia dan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional;



- Penambahan tenaga teknis PPNS yang dapat membantu dalam

penyelesaian tindak pelanggaran Peraturan Perundangan Daerah;

- Anggota Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 250 orang

(Permendagri No. 60 Tahun 2012)

4. Anggaran

Diperlukannya anggaran untuk menunjang pelaksanaan tupoksi

Satuan Polisi Pamong Praja agar lebih optimal dan maksimal.

5. Teknologi dan Informasi

Adanya kemampuan setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja

dalam menggali, mendapatkan serta mengolah data berbasis internet.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.2 VISI DAN MISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BALIKPAPAN

VISI

Untuk mengantisipasi tantangan kedepan sesuai kondisi yang diharapkan, maka

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur Pemerintah Kota Balikpapan perlu secara

terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus

disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat

meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan

manfaat.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Balikpapan 2016-2021 yakni “Mewujudkan

Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Di Huni Dan Berkelanjutan Menuju

Madinatul Iman“,

maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan menetapkan Visi :

Visi tersebut di atas mengandung makna, sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan berusaha semaksimal mungkin menjadi Perangkat Daerah yang handal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan berupaya meningkatkan kemampuan dan kinerjanya agar menjadi Perangkat Daerah yang profesional;

3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan selalu siap melaksanakan penegakan peraturan perundangan daerah dengan proporsional dan profesional;

4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan selalu siap berperan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Balikpapan;

5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan selalu siap untuk membantu memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap segala macam ancaman baik gangguan keamanan ketertiban maupun bahaya atau bencana.

“Terwujudnya Polisi Pamong Praja Yang Profesional Dalam Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat untuk Terciptanya Balikpapan Madinatul Iman yang Nyaman Dihuni”



MISI :

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dilandasi oleh harapan mewujudkan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, maka Misi yang diemban oleh seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 adalah :

- Meningkatkan Kapasitas dan Potensi Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan;

- Meningkatkan Kepatuhan/Ketaatan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.



4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran yang menjelaskan arah pelaksanaan misi, ditetapkan sesuai dengan tugas, fungsi dan peranan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, semua program dan kegiatan yang dicanangkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan serta Sarana - Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja;

2. Meningkatnya profesionalisme personil Satuan Polisi Pamong Praja;

3. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan yang berlaku;

4. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat;

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yakni sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang memfokuskan pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktifitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1 Meningkatnya kompetensi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

2 Meningkatnya kerjasama dan kedisiplinan Aparatur Satuan Polisi Pamong

Praja

3 Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

4 Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kepada Masyarakat

5 Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan

nyaman masyarakat

6 Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah

7 Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban

8 Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

10

Target Target Target Target Target Target

1

16,49% 34,86% 54,90% 76,61% 100% 100%

16,67% 35,00% 55,00% 76,67% 100% 100%

0,00% 0,00% 0,00% 100% 100%

Meningkatnya

Fasilitas Pelayanan

Kepada Masyarakat 5,55% 27,17% 50,89% 75,17% 100% 100%

2 Meningkatnya

kerjasama dan

kedisiplinan Aparatur

Satuan Polisi Pamong

Praja

Meningkatnya

Kualitas Sumber

Daya Aparatur 16,67% 35,00% 55,00% 76,67% 100% 100%

Meningkatnya

kompetensi Aparatur


Praja16,67% 35,00% 55,00% 76,67% 100% 100%

3

16,67% 35,00% 55,00% 76,67% 100% 100%

Meningkatnya

partisipasi aktif

masyarakat 11,00% 29,95% 51,10% 74,45% 100% 100%

4 Terlaksananya

Penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah16,67% 35,00% 55,00% 76,67% 100% 100%

Menurunnya

gangguan

ketentraman dan

ketertiban

Penurunan

Pelanggaran K3

(ketertiban,

ketentraman,

keamanan)

16,67% 35,00% 55,00% 76,67% 100% 100%

Kondusifitas Pemilu Suksesnya

Pelaksanaan Pemilu

28,57% 64,29% 64,29% 100% 100%

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Pada Tahun Ke-

I II III IV V

20179

2018 2019 2020 2021

1 2 3 45 6 7 8

Peningkatan

Fasilitas Pelayanan

Kepada Masyarakat

Meningkatnya

kualitas pelayanan

Aparatur Satuan Polisi

Pamong Praja

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Aparatur

Ketersediaan

dokumen data dan

informasi

Kondisi

Kinerja

Akhir

Meningkatnya

Kinerja

Pelayanan serta

Sarana -

Prasarana

Satuan Polisi

Pamong Praja

Tingkat

Penyelesaian

Pelanggaran K3

(ketertiban,

ketentraman,

keamanan)

Meningkatnya

profesionalisme

personil Satuan

Polisi Pamong

Praja

Meningkatnya

Kesadaran

Masyarakat

terhadap

Peraturan yang

berlaku

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Kepada Masyarakat

Meningkatkan

Koordinasi

Penyelenggaraa

n Ketertiban

Umum dan

Ketentraman

Masyarakat

serta

Perlindungan

Masyarakat

Meningkatnya

pelayanan terhadap

pemenuhan kebutuhan

rasa aman dan

nyaman masyarakat

Rasio pos

siskamling per

jumlah kelurahan

Cakupan petugas

Perlindungan

Masyarakat (Linmas)

Ketersediaan

dokumen

perencanaan



4.2 Strategi dan Kebijakan SKPD

I. Strategi

Strategi dirancang melalui analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis

lingkungan eksternal (ALE) dengan mempertimbangkan nilai-nilai luhur,

ide dan pemikiran, kreatifitas dan kredibilitas.

Langkah selanjutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi

yang tepat untuk menjadi Faktor penentu/critical success factor kesuksesan

kedalam 4 (empat) strategi dengan mempertimbangkan posisi Satpol PP

Kota Balikpapan yang dalam uraian di atas lebih cocok menerapkan

strategi yang agresif/aggressivenes strategy. Adapun strategi tersebut

adalah sebagai berikut :

a. Strategi SO (menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang)

- Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang ada guna

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- Memanfaatkan dukungan dari berbagai pihak melalui koordinasi

yang baik;

- Melaksanakan kegiatan rutin dan operasional sesuai dengan

anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan

aturan yang berlaku;

- Melaksanakan tugas dan fungsi dengan berlandaskan pada hukum

yang ada/berlaku;

- Meningkatkan fungsi penataan organisasi dengan adanya struktur

organisasi Satpol PP;

- Memanfaatkan Kemajuan teknologi dan informasi guna menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas;

- Menjalin kerjasama yang baik dengan instansi/lembaga/aparat

terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas

b. Strategi ST (menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman)

- Tingkatkan program-program pengembangan sumber daya

manusia untuk menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat;

- Tingkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dan bersikap

ransparan dalam pelaksanaan tugas;

- Mensinergikan kekuatan SDM, Sarana dan Prasarana serta

pemanfaatan fasilitas dalam rangka perumusan kebijakan yang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



c. Strategi WO (mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang)

- Manfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk

meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga/aparat yang

terkait dan meningkatkan SDM Satpol PP;

- Manfaatkan dukungan dari masyarakat dan instansi/aparat

terkait demi mendukung pelaksanaan tupoksi Satpol PP yang

berlandaskan pada hukum yang berlaku;

- Usulkan peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas dan meminimalisir hambatan yang

akan terjadi.

d. Strategi WT (mengatasi kelemahan untuk menghadapi ancaman)

1 Optimalkan sumber daya yang ada dalam upaya mengantisipasi kompetensi/persaingan yang tidak sehat;

2 Melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah untuk menghadapi kendala-kendala dalam penerapan aturan/hukum.



Tabel 4.2

ANALISIS STRATEGIS DENGAN FAKTOR SWOT

Analisis

Lingkungan

Internal

(ALI)

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

1 Adanya Sarana dan

Prasarana Kerja Pegawai; 2 Adanya Anggaran Dalam

Pelaksanaan Kegiatan Rutin Maupun Operasional Satpol PP;

3 Terwujudnya Koordinasi Dengan Instansi/Lembaga/Aparat Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas;

4 Terbentuknya Struktur Organisasi Satpol PP.

1 Sarana dan Prasarana

yang Belum Memadai; 2 Masih Terbatasnya

Kualitas dan Kuantitas SDM Satpol PP;

3 Masih Lemahnya Koordinasi Antar Instansi/Lembaga/Aparat yang Terkait;

4 Kurangnya Pemahaman/Penguasaan Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.

PELUANG (O) S O W O

1 Adanya Kemajuan

Teknologi dan Informasi;

2 Adanya Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas;

3 Adanya Dukungan Dari Masyarakat dan Instansi/Aparat Terkait.

1 Memanfaatkan Sarana dan

Prasarana Kerja yang Ada Guna Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas;

2 Memanfaatkan dukungan dari Berbagai Pihak Melalui Koordinasi yang Baik;

3 Melaksanakan Kegiatan Rutin dan Operasional Sesuai dengan Anggaran yang Telah Ditetapkan dan dilaksanakan Sesuai dengan Aturan yang Berlaku;

4 Melaksanakan Tugas dan Fungsi dengan Berlandaskan pada Hukum yang Ada/Berlaku;

5 Meningkatkan Fungsi Penataan Organisasi Dengan Adanya Struktur

6 Organisasi Satpol PP; 7 Memanfaatkan Kemajuan

Teknologi dan Informasi Guna Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas;

8 Menjalin Kerjasama yang Baik Dengan Instansi/Lembaga/Aparat Terkait Untuk Mendukung pelaksanaan Tugas.

1 Usulkan peningkatan

Sarana dan Prasaran guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meminimalisir hambatan yang akan terjadi.

2 Manfaatkan dukungan dari masyarakat dan instansi/aparat terkait untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi yang berlandaskan pada peraturan yang berlaku;

3 Manfaatkan Kemajuan Teknologi dan Informasi Untuk Meningkatkan Koordinasi Dengan Instansi/Lembaga/Aparat yang terkait dan Meningkatkan SDM Satpol PP;



ANCAMAN (T) S T W T

1 Peraturan Perundang-

Undangan yang Terus Berubah-Ubah;

2 Persaingan Kerja yang Semakin Ketat;

3 Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Peraturan/Produk Hukum Daerah;

4 Pertambahan jumlah penduduk;

5 Permasalahan sosial yang semakin kompleks.

1 Tingkatkan Program-

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

2 Untuk Menghadapi Persaingan Kerja yang Semakin Ketat;

3 Tingkatkan Koordinasi dan Kerjasama yang Baik dan Bersikap Transparan dalam Pelaksanaan Tugas;

4 Mensinergikan Kekuatan SDM, Sarana dan Prasarana Serta Pemanfaatan Fasilitas Dalam Rangka Perumusan Kebijakan yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

5 Kemajuan Teknologi dan Informasi Guna Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas;

6 Menjalin Kerjasama yang Baik Dengan Instansi /Lembaga /Aparat Terkait Untuk Mendukung pelaksanaan Tugas.

1 Optimalkan sumber daya

yang ada dalam upaya meningkatkan kompetensi pelayanan;

2 Melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah untuk menghadapi kendala-kendala dalam penerapan aturan/hukum.

Bagian akhir yang dilakukan adalah menentukan faktor kunci keberhasilan

berdasarkan keempat strategi di atas. Untuk menentukan faktor kunci keberhasilan

tersebut dapat diketahui dengan memberikan nilai dengan melihat keterkaitan antara

visi, misi dan nilai-nilai luhur dengan memprioritaskan pada strategi SO, karena posisi

instansi dominan pada strategi agresif sesuai dengan pemetaan yang dilakukan.

Berdasarkan strategi di atas, maka ditentukan faktor kunci keberhasilan sebagai

berikut :

1 Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang ada guna menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas;

2 Memanfaatkan dukungan dari berbagai pihak melalui koordinasi yang baik;

3 Melaksanakan kegiatan rutin dan operasional sesuai dengan anggaran yang

telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku;

4 Melaksanakan tugas dan fungsi dengan berlandaskan pada hukum yang

ada/berlaku;



5 Meningkatkan fungsi penataan organisasi dengan adanya struktur organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja;

6 Memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi guna menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas;

7 Menjalin kerjasama yang baik dengan instansi/lembaga/aparat terkait untuk

mendukung pelaksanaan tugas.

II. Kebijakan

Untuk menjabarkan strategi kedalam bentuk kebijakan yang menjadi

pedoman pelaksanaan tindakan untuk rangka mencapai tujuan dan

sasaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja mengemukakan rumusan

pernyataan Kebijakan berupa :

1. Peningkatan kesamaptaan personil Satuan Polisi Pamong Praja

2. Peningkatan pengetahuan dan performan personil Satuan Polisi

Pamong Praja

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Tupoksi

4. Mengaktifkan kegiatan razia, monitoring

5. Mensosialisasikan Perundang-undangan Daerah yang berlaku

6. Mengaktifkan kegiatan Pengamanan Swakarsa

7. Peningkatan Perlindungan Masyarakat



Tabel 4.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI “Terwujudnya Polisi Pamong Praja Yang Profesional Dalam Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat untuk Terciptanya Balikpapan Madinatul Iman yang Nyaman Dihuni”

MISI 1 Meningkatkan Kapasitas dan Potensi Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Meningkatnya profesionalisme personil Satuan Polisi Pamong Praja

Meningkatnya kompetensi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

Melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran dan aturan yang ditetapkan

Peningkatan kesamaptaan personil Satuan Polisi Pamong Praja

Meningkatnya kerjasama dan kedisiplinan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

Meningkatkan Disiplin Pegawai dengan Peningkatan Kesejahteraan

Peningkatan pengetahuan dan performan personil Satuan Polisi Pamong Praja

Meningkatnya Kinerja Pelayanan serta Sarana - Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja

Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Kerja yang Ada untuk Menunjang Kelancaran pelaksanaan Tugas

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Tupoksi

Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kerja

MISI 2 Meningkatkan Kepatuhan/Ketaatan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah


Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan yang berlaku

Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Melaksanakan Tugas dan

Fungsi berdasarkan Peraturan yang berlaku

Mengaktifkan kegiatan razia, monitoring

Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban

Mensosialisasikan Perundang-undangan Daerah yang berlaku

MISI 3 Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat


Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat

Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat

Meningkatkan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Mengaktifkan kegiatan Pengamanan Swakarsa

Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat

Memanfaatkan dukungan semua pihak melalui Koordinasi yang baik

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan

masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Agar ujuan

dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka ditetapkan

program dan kegiatan.

Program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan untuk mendukung

RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 sebanyak 10 (sepuluh) Program terbagi

kedalam 2 (dua) kategori yakni Program prioritas dan Program pendukung,

adapun program tersebut adalah :

NO PROGRAM KATEGORI

1 2 3

1

1 Program Pemeliharaan kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal 2 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 3 Program pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan

PROGRAM PRIORITAS

2

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 5 Program Pengembangan Data/Informasi 6 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah 7 Program Pendidikan Politik Masyarakat

PROGRAM PENDUKUNG



5.2 Kegiatan

Untuk merealisasikan program kerja maka diimplementasikan kedalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijakan, sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

NO KEGIATAN KATEGORI

1 2 3

1

1 Program Pemeliharaan kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal 1 Pengamanan, Penjagaan dan

Pengawalan 2 Operasional Khusus/Razia Koordinasi

Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan.

3 Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Dalam Rangka Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman di Kota Balikpapan

4 Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah

5 Penindakan, Penyelidikan, Monitoring dan Penyegelan Serta Pemusnahan Barang Hasil Penertiban

PRIORITAS

2 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 1 Pengendalian keamanan lingkungan

3 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1 Penyuluhan Kelinmasan 2 Pelatihan Linmas Dasar dan Lanjutan



NO KEGIATAN KATEGORI

1 2 3

2

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke

dalam dan ke luar daerah 10. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis

Perkantoran

PENDUKUNG

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 1. Pengadaan kendaraan

dinas/operasional 2. Pengadaan perlengkapan gedung

kantor 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

2. Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 1 Pembinaan Fisik dan Mental Bagi

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja



No Kegiatan Kategori

1 2 3

5 Program Pendidikan Politik Masyarakat

1 Fasilitasi Pengamanan Pemilu

PENDUKUNG

6 Program Pengembangan Data/Informasi

1 Penyusunan Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

7 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah 1 Penyusunan Renstra Satuan Polisi

Pamong Praja

Secara umum dapat digambarkan Program yang akan dilaksanakan Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan periode Renstra 2016 – 2021 adalah

sebanyak 10 (sepuluh) Program :

- 3 (tiga) Program Prioritas

- 7 (tujuh) Program Pendukung

Sedangkan Kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Balikpapan periode Renstra 2016 – 2021 adalah sebanyak 30 (tiga puluh)

Kegiatan :

- 8 (delapan) Kegiatan Prioritas

- 22 (dua puluh dua) Kegiatan Pendukung

Program & Kegiatan :

§ Program dan nama Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (Output) / tabel

5.1 (halaman 52).

§ Program dan nama Kegiatan, Indikator Kinerja Program Input), Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif /tabel 5.2 (halaman 53).



Tabel 5.1

Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

1 4 5

1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Tersedianya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

%

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jaminan perizinan

kendaraan dinas / operasional

Unit

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan

Kantor

Jenis

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Jenis

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jenis

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jenis

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Buku / Eksemplar

8 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan

minuman

Jenis

9 Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke

luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi, konsultasi ke dalam

dan ke luar daerah

Orang

10 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Tersedianya Jasa Administrasi

Teknis Perkantoran

Orang

2 Program Pengembangan Data/Informasi

1 Penyusunan Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Balikpapan

Terlaksanya Penyusunan Profil

Satpol PP Kota Balikpapan

Buku & website

3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Terlaksananya Penyusunan

Renstra

Dokumen

4 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaan

kendaraan dinas/operasional

Unit

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan

perlengkapan gedung kantor

Jenis

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksanya pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Jenis

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Jenis

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional

Unit

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung

Kantor

Unit

5 5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Orang

2 Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Balikpapan

Terlaksananya Peringatan Hari

Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong


Kegiatan

6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pembinaan Fisik dan Mental Bagi Anggota Satuan

Polisi Pamong Praja

Terlaksananya Pembinaan Fisik

dan Mental Anggota Satuan Polisi

Pamong Praja

Kegiatan

7 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1 Pengendalian keamanan lingkungan Terlaksananya Kegiatan

Pengendalian keamanan

lingkungan

Kegiatan

8 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban

dan Keamanan

1 Penyuluhan Kelinmasan Terlaksananya Penyuluhan

Kelinmasan

Orang

2 Pelatihan Linmas Dasar dan Lanjutan Terlaksananya Pelatihan Linmas

Dasar dan Lanjutan

Orang

9 9 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak

kriminal

1 Pengamanan, Penjagaan dan Pengawalan Terlaksananya Kegiatan

Pengamanan, Penjagaan dan

Pengawalan

Kegiatan

2 Operasional Khusus/Razia Koordinasi Ke tentraman

Dan Ketertiban Dalam Rangka Penegakan Peraturan

Daerah Kota Balikpapan.

Terlaksananya Kegiatan

Operasional Khusus/Razia

Koordinasi Ketentraman Dan

Ketertiban Dalam Rangka

Penegakan Peraturan Daerah Kota

Balikpapan.

Kegiatan

3 Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Dalam Rangka Peningkatan Ketertiban dan

Ketentraman di Kota Balikpapan


Penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Walikota Dalam Rangka

Peningkatan Ketertiban dan


Kegiatan

4 Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan

Daerah


Pembinaan, Pengawasan dan

Penyuluhan Peraturan Daerah

Kegiatan

5 Penindakan, Penyelidikan, Monitoring dan

Penyegelan Serta Pemusnahan Barang Hasil

Penertiban


Penindakan, Penyelidikan,

Monitoring dan Penyegelan Serta

Pemusnahan Barang Hasil

Penertiban

Kegiatan

10 10 Program Pendidikan Politik Masyarakat

6 Fasilitasi Pengamanan Pemilu Terlaksananya pengamanan

Pemilu

%

2

3

6

7

8

Program Kegiatan

2 3

SatuanNoIndikator Kinerja Kegiatan

(output)



Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1

1

Terpenuhinya Kebutuhan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.321.976.900 16,49% 1.056.620.000 34,86% 1.177.282.000 54,90% 1.284.444.000 76,61% 1.391.606.000 100% 1.498.768.000 100% 6.408.720.000

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTersedianya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik130.200.000 16,67% 200.000.000 35,00% 220.000.000 55,00% 240.000.000 76,67% 260.000.000 100% 280.000.000 100% 1.200.000.000

2Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya jaminan perizinan

kendaraan dinas / operasional60.000.000 16,67% 40.000.000 35,00% 44.000.000 55,00% 48.000.000 76,67% 52.000.000 100% 56.000.000 100% 240.000.000

3 Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya Jasa Kebersihan

Kantor41.742.000 16,67% 30.000.000 35,00% 33.000.000 55,00% 36.000.000 76,67% 39.000.000 100% 42.000.000 100% 180.000.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 167.972.400 16,67% 90.000.000 35,00% 99.000.000 55,00% 108.000.000 76,67% 117.000.000 100% 126.000.000 100% 540.000.000

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan112.180.000 16,67% 75.000.000 35,00% 82.500.000 55,00% 90.000.000 76,67% 97.500.000 100% 105.000.000 100% 450.000.000

6Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor13.975.000 21,74% 15.000.000 45,65% 16.500.000 71,74% 18.000.000 100% 19.500.000 100% 69.000.000

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan15.812.500 16,67% 15.000.000 35,00% 16.500.000 55,00% 18.000.000 76,67% 19.500.000 100% 21.000.000 100% 90.000.000

8 Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan

minuman299.635.000 16,67% 145.000.000 35,00% 159.500.000 55,00% 174.000.000 76,67% 188.500.000 100% 203.000.000 100% 870.000.000

9 Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi, konsultasi ke dalam

dan ke luar daerah

341.100.000 16,67% 270.000.000 35,00% 297.000.000 55,00% 324.000.000 76,67% 351.000.000 100% 378.000.000 100% 1.620.000.000

10 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis PerkantoranTersedianya Jasa Administrasi

Teknis Perkantoran139.360.000 16,67% 191.620.000 35,00% 210.782.000 55,00% 229.944.000 76,67% 249.106.000 100% 268.268.000 100% 1.149.720.000

Kondisi Kinerja AkhirPada Tahun Ke-

I II III IV V

2017

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6

Pendanaan

Indikatif Awal Perencanaan


13

Meningkatnya Kinerja

Pelayanan serta

Sarana - Prasarana


Praja

Meningkatnya kualitas pelayanan

Aparatur Satuan Polisi Pamong

Praja

Peningkatan Kualitas

Pelayanan AparaturProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

78 9 10 11 12



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

2

Tersusunnya Dokumen Profil

Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Balikpapan

82.650.000 16,67% 160.000.000 35,00% 176.000.000 55,00% 192.000.000 76,67% 208.000.000 100% 224.000.000 100% 960.000.000

1 Penyusunan Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Terlaksanya Penyusunan Profil

Satpol PP Kota Balikpapan82.650.000 16,67% 160.000.000 35,00% 176.000.000 55,00% 192.000.000 76,67% 208.000.000 100% 224.000.000 100% 960.000.000

3

Tersusunnya Dokumen Rencana

Strategis Satuan Polisi Pamong


20.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 100% 30.000.000 100% 30.000.000

1 Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Terlaksananya Penyusunan

Renstra20.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 100% 30.000.000 100% 30.000.000


Pelayanan serta

Sarana - Prasarana


Praja

Meningkatnya Fasilitas Pelayanan

Kepada Masyarakat4

Meningkatnya sarana dan

prasarana aparatur1.792.103.000 5,55% 397.000.000 27,17% 1.546.700.000 50,89% 1.697.400.000 75,17% 1.737.100.000 100% 1.776.800.000 100% 7.155.000.000

1 Pengadaan kendaraan dinas/operasionalTerlaksananya pengadaan

kendaraan dinas/operasional927.000.000 23,26% 650.000.000 48,84% 715.000.000 74,42% 715.000.000 100% 715.000.000 100% 2.795.000.000

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantorTerlaksananya pengadaan

perlengkapan gedung kantor260.110.000 23,26% 250.000.000 48,84% 275.000.000 74,42% 275.000.000 100% 275.000.000 100% 1.075.000.000

3 Pengadaan Peralatan Gedung KantorTerlaksanya pengadaan Peralatan

Gedung Kantor170.948.000 23,26% 170.000.000 48,84% 187.000.000 74,42% 187.000.000 100% 187.000.000 100% 731.000.000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 37.045.000 23,26% 40.000.000 48,84% 44.000.000 74,42% 44.000.000 100% 44.000.000 100% 172.000.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTerpeliharanya kendaraan

dinas/operasional305.000.000 16,67% 305.000.000 35,00% 335.500.000 55,00% 366.000.000 76,67% 396.500.000 100% 427.000.000 100% 1.830.000.000

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorTerpeliharanya Peralatan Gedung

Kantor92.000.000 16,67% 92.000.000 35,00% 101.200.000 55,00% 110.400.000 76,67% 119.600.000 100% 128.800.000 100% 552.000.000

Ketersediaan

dokumen

perencanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Peningkatan Fasilitas

Pelayanan Kepada

Masyarakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan

dokumen data dan

informasi Program Pengembangan Data/Informasi


Pelayanan serta

Sarana - Prasarana


Praja

Meningkatnya kualitas pelayanan


Praja

Pendanaan




I II III IV V

12 13


6 78 9 10 11

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5





Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp2 Meningkatnya kerjasama dan

kedisiplinan Aparatur Satuan

Polisi Pamong Praja

Meningkatnya

Kualitas Sumber Daya

Aparatur 5 Tingkat Kepatuhan Pegawai 1.185.719.200 16,67% 575.000.000 35,00% 632.500.000 55,00% 690.000.000 76,67% 747.500.000 100% 805.000.000 100% 3.450.000.000

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaTersedianya Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya685.719.200 16,67% 425.000.000 35,00% 467.500.000 55,00% 510.000.000 76,67% 552.500.000 100% 595.000.000 100% 2.550.000.000

2Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Balikpapan

Terlaksananya Peringatan Hari

Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong


500.000.000 16,67% 150.000.000 35,00% 165.000.000 55,00% 180.000.000 76,67% 195.000.000 100% 210.000.000 100% 900.000.000

Meningkatnya kompetensi


Praja 6

Persentase sumber daya aparatur

yang memiliki kompetensi sesuai

bidangnya

366.500.000 16,67% 150.000.000 35,00% 165.000.000 55,00% 180.000.000 76,67% 195.000.000 100% 210.000.000 100% 900.000.000

1Pembinaan Fisik dan Mental Bagi Anggota Satuan Polisi

Pamong Praja

Terlaksananya Pembinaan Fisik

dan Mental Anggota Satuan Polisi

Pamong Praja

366.500.000 16,67% 150.000.000 35,00% 165.000.000 55,00% 180.000.000 76,67% 195.000.000 100% 210.000.000 100% 900.000.000

3

7Meningkatnya rasa aman dan

nyaman masyarakat371.621.250 16,67% 150.000.000 35,00% 165.000.000 55,00% 180.000.000 76,67% 195.000.000 100% 210.000.000 100% 900.000.000

1 Pengendalian keamanan lingkungan


Pengendalian keamanan

lingkungan

371.621.250 16,67% 150.000.000 35,00% 165.000.000 55,00% 180.000.000 76,67% 195.000.000 100% 210.000.000 100% 900.000.000

Meningkatnya partisipasi aktif

masyarakat8 Jumlah Petugas Linmas 229.200.000 11,00% 150.000.000 29,95% 258.500.000 51,10% 288.500.000 74,45% 318.500.000 100% 348.500.000 100% 1.364.000.000

1 Penyuluhan KelinmasanTerlaksananya Penyuluhan

Kelinmasan93.500.000 20,15% 93.500.000 43,53% 108.500.000 70,15% 123.500.000 100% 138.500.000 100% 464.000.000

2 Pelatihan Linmas Dasar dan LanjutanTerlaksananya Pelatihan Linmas

Dasar dan Lanjutan135.700.000 16,67% 150.000.000 35,00% 165.000.000 55,00% 180.000.000 76,67% 195.000.000 100% 210.000.000 100% 900.000.000

Meningkatkan

Koordinasi

Penyelenggaraan

Ketertiban Umum dan

Ketentraman

Masyarakat serta

Perlindungan

Masyarakat

Meningkatnya pelayanan terhadap

pemenuhan kebutuhan rasa aman

dan nyaman masyarakat

Rasio pos siskamling

per jumlah kelurahanProgram peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Cakupan petugas

Perlindungan

Masyarakat (Linmas)Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan


I II III IV V

2017



(outcome)/ Kegiatan

(output)2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6

Pendanaan

Indikatif Awal

Perencanaan


Meningkatnya

profesionalisme

personil Satuan Polisi

Pamong Praja

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Kepada Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

137

8 9 10 11 12



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp4 Terlaksananya Penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah 9

Persentase penyelesaikan

pelanggaran K3 (ketertiban,

ketentraman, keamanan)

3.799.280.000 16,67% 2.500.000.000 35,00% 2.750.000.000 55,00% 3.000.000.000 76,67% 3.250.000.000 100% 3.500.000.000 100% 15.000.000.000

1 Pengamanan, Penjagaan dan Pengawalan

Terlaksananya kegiatan

Pengamanan, Penjagaan dan

Pengawalan

199.280.000 16,67% 150.000.000 35,00% 165.000.000 55,00% 180.000.000 76,67% 195.000.000 100% 210.000.000 100% 900.000.000

Turunnya gangguan ketentraman

dan ketertiban

2

Operasional Khusus/Razia Koordinasi Ketentraman Dan

Ketertiban Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah Kota

Balikpapan.






Balikpapan.

1.000.000.000 16,67% 750.000.000 35,00% 825.000.000 55,00% 900.000.000 76,67% 975.000.000 100% 1.050.000.000 100% 4.500.000.000

3

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Dalam

Rangka Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman di Kota

Balikpapan


Penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Walikota Dalam Rangka

Peningkatan Ketertiban dan


1.700.000.000 16,67% 1.300.000.000 35,00% 1.430.000.000 55,00% 1.560.000.000 76,67% 1.690.000.000 100% 1.820.000.000 100% 7.800.000.000

4 Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah


Pembinaan, Pengawasan dan

Penyuluhan Peraturan Daerah

400.000.000 16,67% 150.000.000 35,00% 165.000.000 55,00% 180.000.000 76,67% 195.000.000 100% 210.000.000 100% 900.000.000

5Penindakan, Penyelidikan, Monitoring dan Penyegelan Serta

Pemusnahan Barang Hasil Penertiban


Penindakan, Penyelidikan,

Monitoring dan Penyegelan Serta

Pemusnahan Barang Hasil

Penertiban

500.000.000 16,67% 150.000.000 35,00% 165.000.000 55,00% 180.000.000 76,67% 195.000.000 100% 210.000.000 100% 900.000.000

Kondusifitas Pemilu

10Terselenggaranya Pemilu yang

aman dan tertib28,57% 4.000.000.000 64,29% 5.000.000.000 64,29% 100% 5.000.000.000 100% 14.000.000.000

6 Fasilitasi Pengamanan PemiluTerlaksananya pengamanan

Pemilu28,57% 4.000.000.000 64,29% 5.000.000.000 64,29% - 100% 5.000.000.000 100% 14.000.000.000

Meningkatnya

Kesadaran Masyarakat

terhadap Peraturan

yang berlaku

Tingkat Penyelesaian

Pelanggaran K3

(ketertiban,

ketentraman,

keamanan)

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak

kriminal

Suksesnya

Pelaksanaan PemiluProgram Pendidikan Politik Masyarakat


1 2 3 4 5



Pendanaan




I II III IV V

12 13

Penurunan

Pelanggaran K3

(ketertiban,

ketentraman,

keamanan)

6 78 9 10 11

2017 2018 2019 2020 2021


Rencana Strategis 2016-2021

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif

atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau yang telah

disepakati dan ditetapkan dan akan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja,

dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelahnya. Selain itu, juga

berguna sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang

terukur sebagai capaian akuntabilitas kinerja organisasi.

Adapun indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan yang

merupakan indikator sasaran, tergambar melalui matrik indikator sasaran berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (indikasi anggaran)

I II III IV V

2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 131

Meningkatnya rasa aman dan

nyaman masyarakat41,29% 16,67% 35,00% 55,00% 76,67% 100% 100%

Meningkatnya partisipasi aktif

masyarakat

Jumlah Petugas Linmas 16,80% 11,00% 29,95% 51,10% 74,45% 100% 100%

2 Terlaksananya Penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala DaerahPersentase penyelesaikan

pelanggaran K3 (ketertiban,

ketentraman, keamanan)

25,33% 16,67% 16,67% 16,67% 76,67% 100% 100%

Turunnya gangguan ketentraman

dan ketertiban

Penurunan

Pelanggaran K3

(ketertiban,

ketentraman,

keamanan)

2

Operasional Khusus/Razia Koordinasi Ketentraman Dan

Ketertiban Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah Kota

Balikpapan.






Balikpapan.

100%

Target Kinerja Program Pada Tahun Ke-

Program dan Kegiatan

Meningkatnya

Kesadaran Masyarakat

terhadap Peraturan

yang berlaku

Tingkat Penyelesaian

Pelanggaran K3

(ketertiban,

ketentraman,

keamanan)

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak

kriminal

Pendanaan

Indikatif Awal

Perencanaan

Meningkatkan

Koordinasi

Penye lenggaraan

Ketertiban Umum dan

Ketentraman

Masyarakat serta

Perlindungan

Masyarakat

Meningkatnya pelayanan terhadap

pemenuhan kebutuhan rasa aman

dan nyaman masyarakat

Rasio pos siskamling

per jumlah kelurahan

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Cakupan petugas

Perlindungan

Masyarakat (Linmas) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban

dan Keamanan

5

Kondisi

Kinerja

Akhir

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran


(outcome)/ Kegiatan

(output)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan


BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan tahun

2016 – 2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan

RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021, yang merupakan rangkaian rencana

tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan tahun

2016 – 2021 merupakan bahan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan

atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai

keahlian sumber daya lain yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Balikpapan, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Balikpapan maupun di lingkup Kota Balikpapan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

tahun 2016 – 2021 diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu

mendorong mewujudkan pencapian Visi Kota Balikpapan 2016 – 2021 :

“Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Di Huni

Dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman “.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan


C O P Y R I G H T O F S A T P O L P P K O T A B A L I K P A P A N

Government & Nonprofit

Renstra SATPOL PP Kota Balikpapan