3.1.6.3 psikiatri forensik

  • View
    436

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 3.1.6.3 psikiatri forensik

  • VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM

    dr. Kurniawan Sedjahtera Sp.KJ

  • Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

    Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum

    Dalam kerangka menentukan pertanggungjawaban (dlm konteks menentukan arti kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal) inilah maka konstribusi ilmuwan di luar hukum, khususnya dlm bidang forensik menjadi sangat penting.

  • Banyak yg menganggap Psikiatri Forensik, cabang ilmu Kedokteran Forensik.Psikiatri Forensik mrpkan cabang dari psikiatri.Forensik digambarkan sbg pemanfaatan atau aplikasi cab ilmu kedokteran ini (psikiatri)untuk keperluan hukum.Psikiatri (kedokteran) forensik berfungsi sbg pemberi bantuan dlm hukum bersifat aktif.Ilmu hukum kedokteran, dokter dan ilmu kedokteran berkedudukan sbg objek telaah yg bersifat pasif.

  • Kedudukan Psikiater dalam Psikiatri Forensik

    Dalam bidang kedokteran maka fungsi dokter adalah sebagai terapis, berfungsi sbg medical agent, melakukan pemeriksaan medis utk:1.Mengumpulkan gejala-gejala penyakit pada pasien2.Mencari hal-hal yg dapat diduga sbg penyebab/latar belakang3.Mengusahakan upaya terapi utk memperbaiki keadaan pasien dr gangguan penyakitnya.

  • Dalam Psikiatri Forensik ia berfungsi sbg saksi ahli, sbg pembantu ahli hukum utk mengumpulkan data-data yg dapat dipakai dlm mengambil keputusan hukum. Psikiater berfungsi sbg pengumpul unsur bagi kepentingan hukum (Legal agent)

  • Posisi dokter

    Posisi medis: hub. Dokter dgn orang yang diperiksa merupakan hub. Dokter-pasien.Pemeriksaan dilakukan dlm upaya menetukan kondisi kesehatan pasien, kmd menentukan berbagai macam terapi.Pasien orang bebas, tidak mempunyai status hukum tertentu, ikatan dgn dokter berdasarkan saling percaya. Hubungan dokter-pasien ini terikat oleh etika profesi.

  • Posisi legal

    Dokter mendapatkan posisi legal melalui surat dari lembaga hukum (legal institute) yi; Pengadilan, kejaksaan, dan polisi untuk memeriksa seseorang yg telah mempunyai status hukum tertentu: terdakwa, saksi, penggugat.Hub. Dokter dgn orang yang diperiksa bersifat netral, dan tetap mempunyai ikatan kerahasiaan kecuali thd lembaga hukum yang meminta.

  • Terhadap suatu perkara, di dalam sidang pengadilan penghimpunan alat bukti merupakan bagian penting utk memberikan keyakinan pd hakim dlm pengambilan keputusan hukum.

    Alat bukti yang sah, antara lain:Pengakuan terdakwaKeterangan saksi/saksi ahliAlat bukti petunjukAlat bukti terdakwa

  • Model pengadilan : -Eropah Kontinental ( model pengadilan di Indonesia)-Anglo Axon ( di Inggris dan negara-negara bekas jajahannya)Di dalam tata laksana persidangan dapat kita lihat beberapa fungsi, yaitu:HakimJaksaPenggugatTergugat atau terdakwaSaksiSaksi ahli

  • Keterangan ahli ada dua:

    Lisan, yang disampaikan saksi ahli dlm kesaksiannya di dalam sidang pengadilanTertulis, yang dalam bid.kedokteran disebut Visum et Repertum yaitu hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh seorang dokter atau sebuah tim dokter dan ditujukan utk kepentingan peradilan sebagai sarana pembuktian.

    Visum et Repertum untuk bidang psikiatri disebut Visum et Repertum Psychiatricum

  • Bentuk baku Visum et Repertum Psychiatricum

    I.Identitas pemeriksaII.Identitas pemintaII.Identitas terperiksa

    Laporan hasil pemeriksaan1.anamnesis2.status internistik3.status neurologik4.status psikiatrik5.pemeriksaan tambahan6.diagnosisIV. Kesimpulan

  • Kasus-kasus hukum yang sering dimintakan VetR. Psychiatricum:

    1.Kasus pidanaa.terperiksa sebagai pelakub.terperiksa sebagai korban2.Kasus perdataa.pembatalan kontrakb.pengampuan atau curatellec.hibahd.perceraiane.adopsi3.Kasus-kasus laina.kompentensi untuk diinterviewb.kelayakan utk diajukan di sidang pengadilan

  • Beberapa pemeriksaan yg lazim dilaksanakan dlm psikiatri forensik:1.Pemeriksaan Kemampuan Bertanggung Jawab. Apakah terdakwa menderita ggn jiwa. 2.Pemeriksaan Kompetensi (cakap) dalam lalu lintas hukum3.Penentuan hubungan sebab akibat (kausaitas) antara suatu kondisi dgn timbulnya suatu gangguan jiwa.4.Kompetensi untuk ditanya (competence to be interviewed) dan kelayakan utk diajukan di sidang pengadilan.

  • Ad.1. Ada bbrp tahap yg harus dilihat utk menentukan kemampuan bertanggung jawabTahap kemampuan menyadari tindakanTahap memahami tindakanTahap pemilihan dan pengarahan tindakan

  • Dengan demikian dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab seseorang (menjawab pertanyaan dalam surat pembuatan VetR. Psychiatricum) kita harus menentukan hal-hal berikut:1.Diagnosis : adanya gangguan jiwa pada saat pemeriksaan.2.Diagnosis : dugaan adanya ggn jiwa pada saat pelanggaran hukum.3.Dugaan bahwa tindakan pelanggaran hukum merupakan bagian atau gejala dari ggn.jiwanya4.Penentuan kemampuan bertanggung jawab:

  • Ad 4.Penentuan kemampuan bertanggung jawab..

    Tingkat kesadaran pada saat melakukan pelanggaran hukumKemampuan memahami nilai perbuatannya (discriminative insight)Kemampuan memahami nilai risiko perbuatannya (discriminative judgement), danKemampuan menyadari kemauannya dan mengarahkan kemauannya (DI dan DJ) maka individu dianggap bertanggung jawab thd perbuatannya.

  • Keempat hal tsb diatas merupakan hal-hal yg secara ideal seharusnya didapatkan di dlm pemeriksaan klinis, namun tdk selalu mungkin, terutama butir 2. merupakan hal yg sdh lampau dan merupakan hal yg sulit ditentukan.Butir ke 4 , yg diharapkan adalah kemampuan bertanggung jawab saat melakukan pelanggaran hukum. Namun hal ini sulit sekali utk dipastikan.

  • Tingkat-tingkat kemampuan bertanggung jawab: 1.Yang tdk mampu bertanggung jawab:a. yang tdk menyadari, tdk memahami, dan tdk dapat memilih dan mengarahkan kemauannya. Mis: pelaku yg menderita epilepsi lobus temporalis.b. yang menyadari, ttp tdk memahami dan tidak mampu memilih dn mengarahkan kemauannya, spt pada kasus-kasus psikosis.

  • 2.Yang bertanggung jawab sebagian:a. yang menyadari, memahami ttp tidak mampu memilih dan mengarahkan kemauannya, spt pd penderita kompulsi.b. yang menyadari, memahami dan sebenarnya mampu memilih dan mengarahkan kemauannya ttp tidak mendapat kesempatan utk berbuat seperti itu karena adanya dorongan impuls yg kuat spt yang terjadi pd tindakan-tindakan yg impulsif atau mata gelap

  • 3. Yang mampu bertanggung jawab penuh:a, yang melakukan suatu pelanggaran hukum tanpa merencanakan lebih dulu.b. yang melakukan pelanggaran hukum dengan suatu perencanaan terlebih dahulu.

    Pemeriksaan kemamppuan bertanggung jawab ini umumnya dilaksanakan utk kasus sbb:1. Kasus pidana dimana terperiksa merupakan pelaku2. Kasus perdata, misalnya utk pembatalan kontrak, dlm hal ini salah satu penanda tangan kontrak diduga menderita gangguan jiwa. Biasanya kasus ini didahului kasus pidana spt: penipuan.

  • Beban yang diembankan pembuat VetRP kurang lebih seragam:

    Membantu menentukan apakah terperiksa menderita ggn jiwa dengan upaya menegakkan diagnosisMembantu menentukan kemungkinan adanya hub. Antara ggn. jiwa pada terperiksa dengan peristiwa hukumnya, hub. antara ggn jiwa terperiksa dengan perilaku yang mengakibatkan peristiwa hukum.Membantu menentukan kemampuan tanggung jawab pada terperiksa.Membantu menentukan cakap tidaknya terperiksa bertindak dalam lalu lintas hukum

  • Yang berhak menjadi pemohon Visum et Repertum Psychiatricum

    PenyidikPenuntut UmumHakim PengadilanTersangka atau terdakwa, melalui pejabat sesuai dengan tingkat proses pemeriksaanKorban, melalui pejabat sesuai dengan tingkat proses pemeriksaanPenasehat hukum, melalui pejabat sesuai dengan tingkat proses pemeriksaan

  • Syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang dokter untuk membuat VetRP sebagai berikut:

    1. Bekerja pada fasilitas perawatan pasien ggn jiwa atau bekerja pada lembaga khusus utk pemeriksaan2. Tidak berkepentingan dlm perkara yang bersangkutan3. Tidak ada hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dgn tersangka atau korban4. Tidak ada hubungan sengketa dalam perkara lain.Dokter/psikiater akan berusaha menerbitkan VERP dalam jangka waktu 14 hari kecuali diperlukan waktu yang lebih panjang dan dengan izin instansi yang meminta.

  • Pemeriksaan untuk pembutan VetRP merupakan pemeriksaan Medis Umum yang akan memeriksa seluruh keadaan fisik terperiksa, dari penampilan umum sampai pada pemeriksaan sistem organ seluruhnya yang meliputi:Sistem anggota gerakOrgan pernafasanOrgan pencernaanOrgan kelamin, dan peredaran darahOrgan susunan saraf

  • Pemeriksaan fungsi psikomotor:

    SikapKesadaran tingkah lakuKontak psikis dll

    Pemeriksaan afektifAlam perasaan dasarStabilitas emosiEkspresi dan emosionalEmpati, dsb

  • Pemeriksaan kognitif antara lain tentang:

    Persepsi dan gangguan persepsiDaya ingat,Dugaan taraf kecerdasanKemampuan membatasi dan membedakan data, fakta, dan idea (discriminative judgment)Kemampuan memilih diri sendiri (discriminative insight)Ada tidaknya kelainan isi pikiran, danKeadaan mutu pikiran

  • Pemeriksaan tambahan:

    Evaluasi psikologisPemeriksaan laboratoriumPemeriksaan radiologiEEGCT Scan

  • Yang dapat disimpulkan pada Vet R Psychiatricum

    Diagnosis, yaitu ada tidaknya ggn jiwa pada terperiksaKemampuan bertanggung jawab atau kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum, yg sebenarnya merupakan istilah hukum, yg oleh pembuat VER dicoba utk diterjemahkan dan ditetapkan dlm pemeriksaan klinis.

  • Interplasi kemampuan bertanggung jawab dan kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum dapat diuraikan lebih lanjut dalam batas-batas sbb:Apakah perilaku terperiksa yg melanggar hukum merupakan gejala atau bagian d