1

IMPLEMENTASI SJSN Rapat Pakar tentang Jaminan Sosial dan Landasan Perlindungan Sosial: Belajar dari Pengalaman Regional DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jakarta, 12 Desember 2011

Latar belakang SJSN • SJSN merupakan upaya memberikan jaminan

terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya (JK, JKK, JKm, JP, dan JHT)

• UU SJSN dimaksudkan untuk mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap pesertanya.

2

Amanat UU SJSN • Pasal 6: Untuk penyelenggaraan SJSN dibentuk

Dewan Jaminan Sosial Nasional • DJSN terdiri dari 5 orang unsur Pemerintah, 6 orang unsur

Pakar dan Tokoh, 2 orang unsur Organisiai Pemberi Kerja, dan 2 orang unsur Organisasi Pekerja

• Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52: BPJS harus dibentuk dengan Undang-Undang

• UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS: Tranformasi ke-4 BUMN (PT. Askes, PT. Jamsostek, PT. Asabri, dan PT. Taspen) menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

3

Tupoksi DJSN • Fungsinya: merumuskan kebijakan umum

dan sinkronisasi penyelenggaraan program jaminan sosial

• Tugasnya: melakukan kajian; mengusulkan kebijakan investasi; dan mengusulkan anggaran PBI

• Kewenangan: melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jamsos

4

Transformasi BPJS PT. Askes

• JK

PT. Jamsostek

• JK, JKm, JKK, JHT

PT. Asabri

•Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI

PT. Taspen

•Program tabungan hari tua dan pensiun

5

BPJS Kesehatan

• JK

BPJS Ketenagakerjaan

• JKK

• JKm

• JHT

• JP

Amanat UU BPJS • Regulasi (8 PP, 7 Perpres, 1 Keppres)

• Peraturan Pelaksana BPJS

• Fungsi DJSN

6

Regulasi UU BPJS: PP

7

No. Pasal Subtansi PP

1. Pasal 17 Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi pelanggaran tentang pendaftaran kepesertaan program jamsos

2. Pasal 19 Ayat (5)

Besaran dan tata cara pembayaran iuran selain program Jamkes (yaitu PP tentang JKK, JHT, Jkm, JP)

3. Pasal 41 Ayat (3)

Ketentuan tentang sumber dan penggunaan aset BPJS

4. Pasal 43 Ayat (3)

Ketentuan tentang sumber dan penggunaan aset Dana Jaminan Sosial

5. Pasal 45 Ketentuan tentang presentase dana operasional BPJS

6. Pasal 51 Ayat (4)

Tata cara hubungan antar lembaga bagi BPJS

7. Pasal 53 Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi anggota Dewas dan Direksi BPJS

8. Pasal 66 Tata cara pengalihan PT. Asabri dan PT. Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan

Regulasi UU BPJS: PerPres

8

No. Pasal Subtansi PerPres

1. Pasal 15 ayat (1) dan (3)

Pentahapan pendaftaran kepesertaan jaminan sosial bagi Pemberi Kerja dan pekerjanya

2. Pasal 19 ayat (5)

Besaran dan tata cara pembayaran iuran program jamkes

3. Pasal 31 Tata cara pemilihan dan penetapan Dewan dan Direksi BPJS

4. Pasal 36 Ayat (5)

Tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota Dewas dan Direksi pergantian antar waktu

5. Pasal 37 Ayat (3)

Ketentuan tentang bentuk dan isi laporan pengelolaan program Jamsos

6. Pasal 44 Ayat (8)

Ketentuan tentang gaji/upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi anggota Dewas dan Direksi

7. Pasal 57 Huruf c

Pelayanan kesehatan tertentu bagi anggota TNI/POLRI

Regulasi UU BPJS: Keppres

9

No. Pasal Subtansi Keppres

1. Pasal 28 Keanggotaan Panitia Seleksi Anggota Dwas dan Direksi BPJS

UU BPJS: Fungsi DJSN No. Pasal Amanat

1. Pasal 12 butir b Menerima hasil monev penyelenggaraan program Jamsos dari BPJS

2. Pasal 13 butir k Menerima tembusan laporan BPJS ttg pelaksanaan setiap program termasuk kondisi keuangan secara berkala 6 bulan kepada Presiden

3. Pasal 22 butir d Menerima tembusan laporan Dewas ttg pengawasan penyelenggaraan jamsos kepada Presiden

4. Pasal 33 ayat 2 Mengajukan usulan pejabat sementara Direksi dan Dewas BPJS

5. Pasal 36 ayat 4 Mengajukan usulan anggota pengganti antar waktu Direksi dan Dewas BPJS

6. Pasal 37 • Menerima tembusan laporan BPJS ttg pengelolaan program dan keuangan tahunan kepada Presiden

• Memberi konsultasi kepada BPJS tentang bentuk dan isi laporan pengelolaan program

7. Pasal 38 ayat 2 Menerima tembusan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi dan Dewas kepada Presiden

8. Pasal 39 Melakukan pengawasan eksternal BPJS

10

Progres SJSN

11

Peraturan yang sudah ada

1. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

2. Peraturan Presiden No. 110/M Tahun 2008 tentang Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional

3. Peraturan Menteri Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 36/PER/MENKO/KESRA/X/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DJSN

drafting Per-UU-an SJSN

12

Per-UU-an Progres RPP PBI (2010)

Ketentuan mengenai sasaran program, pendataan, pendaftaran, pembiayaan

RPerPres JK (2010-2011)

Ketentuan mengenai pentahapan Kepesertaan, pelayanan kesehatan dan urun biaya, Fasilitas Kesehatan, jenis pelayanan yang tidak dijamin, dan iuran Jaminan Kesehatan

RPP JKK (2011) Ketentuan mengenai manfaat dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

RPP JP (2011) Ketentuan mengenai manfaat dan iuran JaminanJaminan Pensiun

RPP JKm (2011) Ketentuan mengenai manfaat dan iuran Jaminan Kematian

RPP JHT (2011) Ketentuan mengenai manfaat dan iuran Jaminan Hari Tua

RPerPres “Pendaftaran Kepesertaan” (2011-2012)

Ketentuan mengenai pentahapan dan pendaftaran kepesertaan program jaminan sosial

RPP Pengelolaan Dana Jaminan Sosial (2012)

Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial, Cadangan Tehnis sesuai dengan standar praktek aktuaria yang lazim dan berlaku umum

RENCANA KERJA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

1. Telah disusun RoadMap Jaminan Kesehatan

2. RoadMap Jaminan Kesehatan sudah dibahas di Menko Kesra dan sudah disampaikan kepada Bapak Wakil Presiden

3. Kordinasi K/L dan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyempurnakan dan mengimplementasikan RoadMap Jaminan Kesehatan sesuai dengan UU BPJS

13

Fokus Kegiatan 1. Bersama Kementerian /Lembaga terkait dan BPJS

Ketenagakerjaan menyusun Road Map Non Kesehatan 2. Bersama Kementerian/Lembaga terkait dan BPJS

Kesehatan mengimplementasikan RoadMap Jaminan Kesehatan , sesuai UU BPJS

3. Menyempurnakan RPP PBI dan Perpres Jaminan Kesehatan sesuai dengan UU BPJS

4. Menyempurnakan dan Menyampaikan rancangan draft RPP JKK, JHT, JP dan JKM ke Menko Kesra

5. Mengusulkan Kebijakan Investasi 6. Mengusulkan Anggaran PBI 7. Merumuskan RPP Cadangan Tehnis 8. Merumuskan Peraturan pelaksanaan UU BPJS

14

TERIMA KASIH

15