102
Moral 1. (ajaran tt) baik buruk yg diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dsb; akhlak; budi pekerti; susila: -- mereka sudah bejat, mereka hanya minum-minum dan mabuk-mabuk, bermain judi, dan bermain perempuan;

Hukum pengangkutan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Hukum pengangkutan

Moral

1. (ajaran tt) baik buruk yg diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dsb; akhlak; budi pekerti; susila: -- mereka sudah bejat, mereka hanya minum-minum dan mabuk-mabuk, bermain judi, dan bermain perempuan;

Page 2: Hukum pengangkutan

Lanjutan moral 2. Kondisi mental yg membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dsb; isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dl perbuatan: tentara kita memiliki -- dan daya tempur yg tinggi;

3. Ajaran kesusilaan yg dapat ditarik dari suatu cerita; ber·mo·ral v 1 mempunyai pertimbangan baik buruk; berakhlak baik: mana ada penjahat yg -; 2 sesuai dng moral (adat sopan santun dsb): ia melakukan perbuatan yg tidak -

Page 3: Hukum pengangkutan

HUKUM PENGANGKUTAN

TIM PENGAJAR:Hendro Puto Adji, SH. MS.Suyadi,SH,M.Hum.Hj.Krisnhoe Kartika W.SH,M.Hum.I Ketut Karmi Nurjaya,SH.M.Hum. 

Page 4: Hukum pengangkutan

Tiga moda pengangkutan

1. Pengangkutan Pada Umumnya :

2. Pengangkutan Darat;3. Pengangkutan Udara; 4. Pengangkutan Perairan.

Page 5: Hukum pengangkutan

HUKUM PENGANGKUTAN DI LAUT.• Hukum ?• Hukum : → Simorangkir dan Wirjono

Sastropranoto• Peraturan peraturan yang bersifat

memaksa,yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh badan badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu.

Page 6: Hukum pengangkutan

Pengangkutan ? Masing masing sarjana mempunyai pendapat

yang berbeda namun intinya sama. Abdul Kadir Muhamad berpendapat sebagai berikut:

Menurut arti katanya pengangkutan berasal dari kata dasar “angkut” yang berarti angkat dan bawa, muat dan bawa atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengangkutan : proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.

Pengangkutan di laut ? Hukum Pengangkutan di laut ? 

Page 7: Hukum pengangkutan

Keuntungan pengangkutan melalui laut : Khususnya dikalangan dunia usaha

pengangkutan melalui laut ternyata menjadi pilihan karena :

Daya angkutnya lebih besar; Biayanya lebih murah.

Page 8: Hukum pengangkutan

Kerugiannya : Pengangkutan dengan kapal lebih lambat

dibanding alat angkut lain; Proses pengangkutannya berjalan lebih

lama. Kegiatan pelayaran dipengaruhi oleh

cuaca dan gangguan alam yang sangat mempengaruhi jadwal pelayaran sehingga tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Dasar hukum pengangkutan melalui laut :

Page 9: Hukum pengangkutan

Dasar hukum pengangkutan laut

• KUHD Perdata;• KUHD;• UU No. 17 Tahun 2008;• Peraturan yang bersifat Internasional.

UU no. 17 Tahun 2008 mengatur mengenai angkutan perairan. Menurut Pasal 6 angkutan perairan terdiri atas :

• angkutan laut;• angkutan sungai dan danau• angkutan penyeberangan.

Page 10: Hukum pengangkutan

Pasal 7 UU No. 17 Tahun 2008 menentukanbahwa angkutan laut terdiri atas : angkutan laut dalam negeri; angkutan laut luar negeri; angkutan laut khusus; angkutan laut playaran rakyat.

Page 11: Hukum pengangkutan

Jenis jenis pengangkutan melalui laut :

Berdasarkan routenya pelayaran dapat dibagi menjadi:

• Pelayaran lokal : pelayaran yang masih dalam radius 200 mil.

• Pelayaran Interinsuler/Nusantara: pelayaran yang menempuh jarak lebih dari 200 mil laut

• Pelayaran samudera : pelayaran dari dan ke Indonesi

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan:• Liner service:• Tramp

Page 12: Hukum pengangkutan

KAPAL.Pengangkutan di laut dilaksanakan dengan

suatu alat yang disebut kapal.Kapal ?Kita dapat berpedoman pada Pasal 309 KUHD

ayat (1):• Kapal adalah semua perahu dengan nama

apapun dan dari macam apapun juga. ( Subekti & R. Tjitrosudibio);

• Kapal adalah segala alat berlayar bagaimanapun disebutnya dan sifatnya.(Ny Sumarti Hartono,SH)

Page 13: Hukum pengangkutan

Pasal 309 KUHD ayat (2):• Kecuali apabila ditentukan atau diperjanjikan

lain ,maka kapal dianggap memuat perlengkapan perlengkapan kapal.

Pasal 309 ayat (3) :• Yang diartikan dengan perlengkapan

pelengkapan kapal adalah semua benda benda yang diperuntukkan tetap dipergunakan dengan kapal, dengan tidak merupakan bagian dari kapal.

Berdasarkan Pasal 309 maka dapat disimpulkan bahwa kapal meliputi :

• badan kapal/bagian kapal;• perlengkapan kapal. • benda lepas

Page 14: Hukum pengangkutan

Kendaraan berdaya dukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat dioperasikan diatas permukaan air atau dibawah permukaan air dengan menggunakan daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh kecepatan dan/atau rancang bangun kapal itu sendiri.

Page 15: Hukum pengangkutan

Bangunlah kepercayaan diri semaksmial mungkin. Jadilah seperti mercusuar yang kokoh berdiri di kegelapan dan mampu memberi cahaya bagi sekelilingnya.

Page 16: Hukum pengangkutan

Terletak di Yokohama, Jepang, peringatan 100 tahun Pelabuhan Yokohama, pada tahun 1961. Yokohama Tower menempati posisi ke-2 yang tertinggi di dunia dengan tinggi 348 kaki.

Page 17: Hukum pengangkutan

Kapal menurut Pasal 1 angka 36 UU No. 17 Tahun 2008:

Adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah pindah.

Page 18: Hukum pengangkutan

Dinyatakan sebagai kapalAlat apung dan bangunan terapung yang

tidakberpindah-pindah adalah alat apung dan bangunan terapung yang tidak mempunyai alat penggerak sendiri, serta ditempatkan di suatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang lama, misalnya hotel terapung, tongkang akomudasi (accommodation barge) untuk menunjang kegiatan lepas pantai dan tongkang menampung minyak (oil store barge), serta unit pengeboran lepas pantai berpindah ( mobile offshore drilling unit/MODU).

Page 19: Hukum pengangkutan

Kapal laut.Berdasarkan Pasal 310 KUHD Kapal laut

adalah kapal kapal yang dipergunakan untuk pelayaran di lautan atau dimaksudkan untuk itu.

Berdasarkan Pasal ini ada dua teori berkaitan dengan kapal laut:

• Teori pemakaian;• Teori peruntukan

Page 20: Hukum pengangkutan

Status Hukum Kapal  STATUS HUKUM KAPAL tergantung

pada : Pengukuran, Pendaftaran dan

Kebangsaan Kapal

Page 21: Hukum pengangkutan

Pelayaran di laut banyak mengandung resiko dan menyangkut hubungan internasional. Untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas pelayaran internasional, maka setiap kapal yang berlayar di laut harus :

1.        Memiliki identitas yang jelas (st hukum).

2.        Memenuhi syarat untuk dilayarkan ;3.        Dijalankan oleh orang yang memiliki

kompetensi untuk melayarkan kapal .

Page 22: Hukum pengangkutan

PENGUSAHA KAPAL DAN PERUSAHAAN PELAYARAN

Pengusaha kapal (REDER) : 320 s/d 322 KUHD;

Parusahaan pelayaran (REDERIJ): 323 s/d 340 KUHD.

Perusahaan Pelayaran / Rederij ( Ps.323KUHD)

Bilamana sebuah kapal dimiliki oleh berbagai bagai orang yang lain dari pada karena suatu perjanjian persekutuan sebagai dimaksudkan di dalam titel ketiga dari buku pertama ,mempergunakannya untuk pelayaran di laut untuk tanggungan bersama, maka terdapat suatu pemilikan bersama kapal diantara mereka.

Page 23: Hukum pengangkutan

Pengusaha kapal/ Reder ( Ps. 320 KUHD) Adalah dia, yang memakai sebuah kapal

guna pelayaran di laut , dan mengemudikannya sendiri atau suruh mengemudikannya oleh seorang nakhoda yang bekerja padanya

Syarat syarat agar seseorang dapat menjadi seseorang pengusaha kapal menurut Pasal 320 KUHD adalah :

Memakai sebuah kapal guna pelayaran di laut; Mengemudikannya sendiri atau menyuruh

nakhoda yang bekerja padanya.

Page 24: Hukum pengangkutan

Pengusaha Kapal menurut UU No.17/2008.• Berdasarkan Ps. 28 (1) jo Ps. 29 (1)

seseorang atau badan usaha harus mempunyai memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang kurangnya GT175. Kalau kerja sama dengan orang atau badan usaha asing wajib memiliki kapal sekurang kurangnya GT 5000.

• Berdasarkan Ps.320 KUHD kita mengenal : Pengusaha Kapal, Pemilik Kapal, Penyewa, Pencarter kapal, Nakhoda, …… Pengangkut ? ? ?

Page 25: Hukum pengangkutan

Tanggung Jawab Pengusaha Kapal. Tanggung jawab ? Ps. 321 KUHD menyatakan bahwa : Pengusaha Kapal terikat oleh perbuatan

perbuatan hukum yang dilakukan oleh mereka yang dalam dinas tetap atau sementara dari kapal itu di dalam pekerjaannya dalam lingkungan kewenanganya.

Page 26: Hukum pengangkutan

Ps. 1367 KUH Perdata Seorang tidak saja bertanggung jawab

untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang2 yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang barang yang ada dibawah pengawasannya.

Page 27: Hukum pengangkutan

Awak Kapal. Adalah orang yang bekerja atau

dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil kapal.

Awak kapal menurut KM. No. 70/1998 terdiri dari:

Nakhoda; Perwira; Rating .

Page 28: Hukum pengangkutan

Struktur Organisasi dalam kapal yang sedang berlayar

Page 29: Hukum pengangkutan

Hierarki Awak Kapal

Terbagi menjadi Departemen Dek dan Departemen Mesin, selain terbagi menjadi perwira/Officer dan bawahan/Rating.

Page 30: Hukum pengangkutan

Nakhoda

Ps 341; Nakhoda pemimpikapal. Anak kapal adalah mereka yang namanya tercantum dalam daftar anak kapal/monsterrol.

Tanggung jawab nakhoda: Psl.342 ayat 2 dan Psl 373 KUHD

Page 31: Hukum pengangkutan

Nakhoda Nakhoda dalam menjalankan tugasnya

mempunyai tiga fungsi :1. Nakhoda sebagai wakil pemerintah;2. Nakhoda sebagai sebagai wakil dari

pengusaha pelayaran dan wakil dari semua orang yang berkepentingan;

3. Nakhoda sebagai buruh.

Page 32: Hukum pengangkutan

Fungsi Nakhoda sebagai wakil Pemerintah Dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil

pemerintah kekuasaan nakhoda meliputi :1. Nakhoda sebagai pemimpin kapal;(Ps. 341-

358b KUHD,137 – 146 UU No. 17 Tahun 2008.

2. Nakhoda sebagai jaksa/polisi; (143, 144 UU No.17 /2008, Ps.386 – 390 KUHD.

3. Nakhoda sebagai notaris dan pegawai pencatatan sipil. Ps.137 ayat (5) UU No.17/2008.

Page 33: Hukum pengangkutan

Nakhoda sebagai sebagai wakil dari pengusaha pelayaran dan wakil dari . .

Nakhoda sebagai wakil dari pengusaha pelayaran pelaksanaannya berdasarkan pada :

Pasal 359, 360,361,362,365 KUHD. Ps.40,Ps 144 UU No. 17/2008

Nakhoda sebagai wakil dari pihak yang berkepentingan terhadap barang muatan pelaksanaannya berdasarkan pada :

Ps. 371, 468 (1) KUHD, Ps.139 UU No.17/2008

Page 34: Hukum pengangkutan

Nakhoda sebagai buruhNakhoda sebagai buruh diatur dalam

Ps.151 UU No.17/2008 yang menyatakan bahwa:

(1) setiap awak kapal berhak mendapat kesejahteraan yang meliputi . . .. . . . .

(2) Kesejahteraan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam perjanjian kerja antara awak kapal dengan pemilik atau operator kapal.

Page 35: Hukum pengangkutan

Sanksi pidana untuk NakhodaUU No.17 /2008 menetapkan sanksi pidana

terhadap nakhoda dalam hal :Ps. 286 Nakhoda angkutan sungai dan

danau. .Ps. 302 yang melayarkan kapal yang tidak

laik laut. . .Ps.309 mengetahui cuaca buruk . . .Ps.315 mengibarkan bendera negara lain. . .PS.317, Ps. 322, Ps.323 dan Ps. 330

Page 36: Hukum pengangkutan

Perjanjian kerja laut Nakhoda beserta anak buah kapal

(awak kapal) adalah buruh dari pengusaha kapal. Hubungan saling mengikat antara keduanya dituangkan dalam perjanjian yang disebut “perjanjian kerja laut.”

Ada penekanan bahwa perjanjian itu untuk melakukan pekerjaan “ di laut “

Page 37: Hukum pengangkutan

Dasar HukumPs.395 - Ps. 452 g KUHD Ps.395 KUHD yang dinamakan perjanjian

kerja laut ialah perjanjian yang dibuat antara seorang pengusaha kapal di satu pihak dan seorang buruh di pihak lain, dengan mana pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk dibawah perintah pengusaha itu melakukan pekerjaan dengan mendapat upah, sebagai nakhoda atau anak kapal.

Page 38: Hukum pengangkutan

Pasal 1601 a KUH Perdata

Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu,si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya pihak yang lain, si majikan, untuk suatu waktu terntentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Bandingkan dengan Ps 395 KUHD dimana perbedaan dan persamaannya.

Page 39: Hukum pengangkutan

Perj. Kerja laut antara Pengusaha kapal dengan awak kapal Ps. 399 Perjanjian kerja antara pengusaha

kapal dengan pekerja yang akan bertindak sebagai nakhoda atau perwira kapal harus diadakan dengan tertulis, dengan ancaman batal.

Ps. 400. Perj. Kerja antara pengusaha kapal dan seorang pekerja yang akan bertindak sebagai awak kapal , harus diadakan di muka pegawai yang ditentukan oleh penguasa yang wenang dengan ancaman batal.

Page 40: Hukum pengangkutan

Soal:1. Coba saudara sebutkan jelaskan persamaan

dan perbedaan dari angkutan laut, angkutan laut khusus, dan angkutan penyeberangan.

2. Bagian bagian dari kapal serta alat perlengkapan kapal merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, apa maksudnya jelaskan ! Mesin masuk bagian kapal atau alat perlengkapan kapal jelaskan !.Bagaimana status hukum dari alat perlengkapan kapal jelaskan !.

Page 41: Hukum pengangkutan

3. Kapan seorang pengusaha kapal menjadi seorang pengangkut, jelaskan !

Page 42: Hukum pengangkutan

KERUGIAN LAUT - kerugian2 akibat adanya tubrukan

kapal,kapal karam, kapal kandas, penemuan barang di laut. ( Buku II Bab VI Psl.534 s/d Psl 544, Bab VII Psl. 545 s/d 568 KUHD

- avary/avarage ( Bab XI Buku II Psl.696 s/d Psl740 KUHD )

Page 43: Hukum pengangkutan

Tubrukan kapal Ps.544 KUHD: apabila sebuah kapl sebagai

akibat dari caranya berlayar,atau karena tidak memenuhi ketentuan UU, shg menimbulkn kerugian pada kapal lain, barang2 atau orang yang ada di kapal tersebutmaka pristiwa tersebut termasuk “tubrukan kapal”

Psl. 544- a: jika sebuah kapal menabrak benda lain yang bukan kapal,baik yang berupa benda tetap atau bergerak …… peristiwa tersebut dapat disebut “tubrukan kapal”

Page 44: Hukum pengangkutan

Persoalan siapa yang salah Harus ditentukan siap “asas siapa yg

salah harus membyar ganti kerugian” Peristiwa dpt terjadi dalam 3 jenis: - Pada pristiwa tidak dapat ditunjuk siapa

yang salah;kebetulan, overmact, ragu2.Psl. 535 KUHD

- kesalahan jelas ada pada satu pihak,Pasal 536 KUHD

- kesalahan ada pada kedua belah pihak,Psl 537 KUHD

Page 45: Hukum pengangkutan

Kapal , terdampar dan penemuan barang di laut./Ps 545 s/d 568 k Ps.545 taklah diperbolehkan kepda

siapapun juga, tanpa ijin tegas dari nakhoda, meskipun dgn dalih hendak membantu atau menolong,memasuki sebuah kapal.

Page 46: Hukum pengangkutan

Evenement di laut Dpt menimbulkan ber –macam2 perikatan

dan persoalan hukum : 1).orang yg ada di dalam kapal yg sedang

tenggelamdpat ditolong oleh kapal lain; 2).barang barang dari kapal yang

tenggelam,terapung apung dilaut ditemu dan diambil/disimpan oleh kapal lain.

3)barang2/alat perlengkapan dan akhirng terlepas dr kpl yg tenggelam,terapung apung di laut……………

Page 47: Hukum pengangkutan

4).kapal yg pecah atau terdampar

dipantai,dpt ditolong oleh kapal dan orang lain;

5).Kapal yg sedang berlayar di laut, dalam keadaan bahaya dapat ditolong oleh kapal lain

Page 48: Hukum pengangkutan

Hak dan kewajiban penolong/penyelamat

Pasal 545 s/d Ps.549 Ps. 546 : orang yg akan menolong

sebuah kapal harus minta ijin dulu kepada nakhoda: bagaimana hak dan kewajiban dari si penolong/si penyelamat, si nakhoda atau pengurus barang yang ada disitu yg menentukan.

Page 49: Hukum pengangkutan

AVARY/ AVAREGE Ps. 696 .s/d 740 KUHD Ps. 696: segala biaya luar biasa yang

dikeluarkan guna kepentingan sebuah kapal dan yang dimuatnya baik biaya tadi dikeluarkan bersama sama atau sendiri2 ,segala kerugian yg menimpa kapal dan barang2 terebut , selama waktu yg di dalam bagian ke III dari bab IX ditetapkan sebagai saat mulai berlakunya dan berakhirnya bahaya. Segala sesuatu itu harus dianggapn sebagai kerugian laut/avary

Page 50: Hukum pengangkutan

Mulai dan berakhirnya bahaya Ps.624 KUHD : Dalam hal pertanggungan atas

sebuah kapal maka bahaya mulai berjalan bagi si yg menanggung semenjak saat nakhoda mulai dengan pemuatan barang barang dagangan, atau apabila ia diwajibkan berangkat hanya dengan membawa bhan pemberat pada saat dimulainya bahan pemberat tersebut.

…….. Ps. 625, Ps 626, Ps. 627. Ps.626 KUHD menunjukkan dekatnya hub.avary dengan pertanggungan. ( lihat Ps.41 (3) UU No. 17 /2008)

Page 51: Hukum pengangkutan

Jenis2 avary Avary umum; Ps.699 KUHD Avary khusus.Ps. 700 KUHD

Page 52: Hukum pengangkutan

PengangkutPasal 466 dan 521 KUHD : Adalah orang

yang baik karena penggunaan kapal menurut waktu maupun penggunaan penyediaan kapal menurut pejalanan, maupun karena perjanjian lainnya mengikat diri untuk melaksanakan pengangkutan barang barang dan atau orang orang seluruhnya atau sebagian menyeberang laut.

Page 53: Hukum pengangkutan

Perhatikan kalimat : Karena penggunaan kapal menurut

waktu atau penggunaan penyediaan kapal menurut perjalanan maupun perjanjian lainnya;

Mengikatkan diri untuk . . .; Seluruhnya atau sebagian melalui laut.

Page 54: Hukum pengangkutan

Pengangkut – The Hage Rules 1922 Pasal 1 a. Pengangkut adalah pemilik

kapal atau pencarter kapal yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pengirim barang.

Page 55: Hukum pengangkutan

Tanggung jawab Pengangkut Tanggung jawab : Arti menurut kamus:

keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa apa boleh dituntut, diperkarakan, dipersalahkan dsbnya )

Page 56: Hukum pengangkutan

T. Jawab dalam KUHD Ps. 468 KUHD (1) Perjan. Peng. Mewajibkan peng. menjaga

keselamatan barang yang diangkut sejak saat penerimaannya sampai saat penyerahanya

Page 57: Hukum pengangkutan

Ps.468 ayat( 2 ): Pengangkut diwajibkan mengganti

kerugian yang disebabkan karena tidak diserahkannya barang seluruhnya atau sebagian atau karena kerusakan barang, kecuali apabila hal itu adalah akibat dari suatu peristiwa yang sepantasnya tidak dapat dicegah,atau dihindarinya, akibat dari keadaan, sifat atau cacat benda sendiri, atau dari kesalahan pengirim.

Page 58: Hukum pengangkutan

Ps. 468 ayat (3) Ia bertanggung jawab terhadap

perbuatan dari mereka yang ia pekerjakan dan terhadap benda benda yang ia pergunakan pada pengangkutan.

Page 59: Hukum pengangkutan

Pembatasan T. Jawab Ps 470 KUHD

Page 60: Hukum pengangkutan

Kewajiban PengangkutPs. 38 UU No.17/2008 :Perusahaan

angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan atau barang terutama angkutan pos uang yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.

(2). Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen muatan ( Konosemen – Ps.504 s/d 517 b )

Page 61: Hukum pengangkutan

Pasal 40 UU No.17/2008Perusahaan angkutan di perairan

bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan /atau barang yang diangkutnya.

(2)Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan /atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati

Page 62: Hukum pengangkutan

Pasal 41 UU No.17/2008 mempetegas T. Jawab pengangkut:

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat timbul karena :

1. Kematian atau lukanya penumpang yg diangkut;

2. Musnah,hilang,atau rusaknya barang yg diangkut;

3. Keterlambatan angkutan;4. Kerugian pihak ketiga.

Page 63: Hukum pengangkutan

Pasal 41 ayat (3) Wajib asuransi Perusahaan angkutan di perairan wajib

mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dan apabila ini tidak dilaksanakan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda Rp.100.000.000 (Pasal 292 )

Page 64: Hukum pengangkutan

Pengangkutan Udara Dipandang dari dari sudut geografis, luas

wilayah dan penyebaran penduduknya peranan dan fungsi pengangkutan udara di Indonesia sangat penting dan strategis baik dilihat dari segi kesatuan dan persatuan nasional, kehidupan sosial, budaya,ekonomi,roda administrasi pemerintahan maupun petahanan dan keamanan.

Page 65: Hukum pengangkutan

Sejarah Penerbangan Sejak keberhasilan pertama kali oleh

manusia dalam menerbangkan pesawat yang digerakkan oleh mesin pada tahun 1903, sampai dengan akhir perang dunia I (1914 – 1918) pesawat hanyalah untuk kepentingan olah raga atau sebagai alat perang. Setelah perang dunia I usai, mulailah pengembangan penerbangan untuk tujuan angkutan udara komersiil.

Page 66: Hukum pengangkutan

Gambar pesawat dan penemunya

Page 67: Hukum pengangkutan

Wright bersaudara (Wright brothers), Orville (19 Agustus 1871 - 30 January 1948) dan Wilbur (16 April 1867 - 30 May 1912) adalah dua orang Amerika yang dicatat sebagai penemu pesawat terbang karena mereka berhasil membangun pesawat terbang yang pertama kali berhasil diterbangkan dan dikendalikan oleh manusia pada tanggal 17 Desember 1903

Page 68: Hukum pengangkutan

Mulai tahun 1919 hingga tahun tahun dekade 1920 an adalah awal didirikannya sejumlah perusahaan penerbangan di berbagai negara di Eropa dan Amerika Serikat.

Page 69: Hukum pengangkutan

Angkutan Udara di Indonesia sebelum kemerdekaan

Angkutan udara di indonesia sebelum kemerdekaan di Indonesia dilakukan oleh pemerintah Belanda.

Pada saat itu ada dua perusahaan penerbangan yang melakukan kegiatan penerbangan :Koninklijke Luchtvaart Maatschappij Voor Nederland kolonien (KLM)- 7-10-1919 dan Koninklijke Nederlandsche Indische Luchtvaart Maatschappij( KNILM) – 15 -2 - 1928

Page 70: Hukum pengangkutan

Dasar Hukum pengangkutan Udara  Pengaturan pengangkutan udara

terdapat dalam Undang-undang No.1 tahun 2009 Tentang Penerbangan. OrdonansiPengangkutan Udara (OPU) S.100 tahun 1939 yang sebagian besar aturan-aturan tersebut mengacu pada Konvensi Warsawa tahun 1929.

Peraturan yang bersifat Internasional yang bertitik pangkal pada Konvensi Warsawa 1929

Page 71: Hukum pengangkutan

Peraturan yang bersifat Internasional Bertitik pangkal pada Konvensi warsawa

1929; namun kemudian konvensi ini mengalami beberapa kali perubahan al :

Protokol The Hage 1955 : tujuan utama dari prot ini adalah untuk menaikkan limit tanggung jawab pengangkut dari $8300 menjadi $16600 kemudian karena karena kenaikan harga emas dinaikkan lagi menjadi $ 20000 [per penumpang.

Page 72: Hukum pengangkutan

Konvensi Guadalayara 1961Konvensi ini mengatur angkutan udara

internasional yang dilakukan oleh pengangkut lain yang bukan menjadi pihak dalam perjanjian pengangkutan, sebagai tambahan terhadap Konvensi Warsawa, atau Konvensi Warsawa -The Hage karena hal ini belum diatur. Melalui Konvensi ini ditetapkan bahwa ada pengangkut yang membuat perjanjian pengangkutan ( Actual carrier) ada pengangkutan yang melaksanakan perjanjian pengangkutan ( Actual carrier )

Page 73: Hukum pengangkutan

Konvensi ini juga memperluas yurisdiksi untuk mengajukan tuntutan sebagai mana diatur dalam Ps 28 konvensi Warsawa yaitu kemungkinan untuk mengajukan gugatan di tempat actual carrier berkedudukan atau di tempat yang menjadi pusat kegiatannya.

Page 74: Hukum pengangkutan

Montreal Agreement Amerika menganggap limit yang telah

dinaikkan dalam protocol the Hage masih terlalu rendah shg As tidak meratifikasinya.

Dengan bantuan IATA maka diadakan perjanjian sementara diantara perusahaan perusahaan penerbangan yang terbang ke dan singgah di AS dengan US Civil Aeronautics Board.

Page 75: Hukum pengangkutan

Montreal Agreement dibuat atas prinsip prinsip sbb : Limit tanggung jawab pengangkut untuk

penumpang yang mengalami penderitaan pribadi dinaikkan menjadi $ 75000 termasuk biaya perkaram atau $ 58000 tidak termasuk ongkos perkara.

Tanggung jawab pengangkut mutlak. Para penumpang dapat mengadakan perjanjan

asuransi tambahan Peserta perjanjian dapat menyatakan diri keluar

dari perjanjian setelah memberitahukan terlebih dahulu dalam waktu 12 tahun,

Page 76: Hukum pengangkutan

Bagi perusahaan perusahaan penerbangan Internasional yang diperbolehkan dan ingin terbang di atas wilayah Amerika serikat diwajibkan menandatangani montreal agreement.

Bagi para penumpang atau ahli warisnya yan terbukti mengadakantindakan sabotase tidak berhak memperoleh santunan.

Page 77: Hukum pengangkutan

Protocol Guatemala City 1971 Protocol ini menaikkan tangung jawab

pengangkut menjadi 1.5000.000 gold francs dan secara otomatis naik sebesar 187000 pada tahun kelima dan tahunn ke sepuluh.

Prinsip tanggung jawab adalah mutlak.

Page 78: Hukum pengangkutan

London Agreement 1974 Sehubungan dengan penerimaan

terhadap Protocol guatemala kurang terlihat maka sejumlah negara Erpa barat mengadakan perjanjian sementara untuk menaikkan limit santunan per penumpang yang ditetapkan dalam Protocol The Hage dari $20.000 menjadi $ 58.000 tidak termasuk ongkos perkara.

Page 79: Hukum pengangkutan

Persetujuan Lisabon 1980 Pertemuan informal di lisabon diadakan

oleh para ahli hukum pemerintah negara negara Barat yang merekomendasikan kepada pemerintah pemerintah mereka untuk menaikkan limit tanggung jawab menjadi $100.000.

Page 80: Hukum pengangkutan

 Perjanjian Pengangkutan Udara   Dalam Ordonansi Pengangkutan Udara

juga dalam Undang-undang No. 1 tahun 2009 tidak ada ketentuan yang mengatur tentang perjanjian baik mengenai pengertiannya ataupun mengenai cara-cara mengadakan serta sahnya perjanjian pengangkutan udara. Perjanjian pengangkutan merujuk pada syarat-syarat sahnya perjanjian pada umumnya

Page 81: Hukum pengangkutan

Dokumen Pengangkutan

Dokumen pengangkutan dalam pengangkutan udara terdiri dari : (Pasal 150 UU No. 1/09)a. tiket penumpang pesawat udara;b. pas masuk pesawat udara (boarding pass);c. tanda pengenal bagasi (baggage identification/claim tag); dand. surat muatan udara (airway bill).

Page 82: Hukum pengangkutan

Mengingat perjanjian bersifat knsensuil, maka pencatatan dokumen pengangkutan sama sekali tidak ada hubungannya dengan lahirnya pengangkutan. Namun dokumen pengangkutan ini berfungsi sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum serta penjelasan atas hak dan kewajiban pihak.

Page 83: Hukum pengangkutan

Pasal 151 UU No.1 Tahun 2009(1) Pengangkut wajib menyerahkan

tiket pada penumpang perseorangan atau penumpang kolektif .

Page 84: Hukum pengangkutan

(1) Tiket penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a. nomor,tempat dan tanggal penerbitan;b. nama penumpang dan nama pengangkut;c. tempat, tanggal,waktu pemberangkatan, dan tujuan

pendaratan;d. nomor penerbangan;e. tempat pendaratan yang direncanakan antara

tempat pemberangkatan dan tempat tujuan, apabila ada, dan

f. pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dalam undang undang ini.

Page 85: Hukum pengangkutan

3) Yang berhak menggunakan tiket penumpang adalah orang yang namanya tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah;

(4) Dalam hal tiket tidak diisi keterangan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak diberikan oleh pengangkut, pengangkut tidak berhak menggunakan ketentuan dalam undang ini untuk membatasi tanggung jawab

Page 86: Hukum pengangkutan

Pengangkut Menurut Konvensi Guadalayara 1961

Pengangkut pihak yang membuat perjanjian pengangkutan ( Contracting carrier) dan pihak yang menjalankan perjanjian pengangkutan( Actual carrier).

Page 87: Hukum pengangkutan

Pengangkut menurut Ps.140 UU No.1 / 2009(1) Badan usaha angkutan udara niaga

wajib mengangkut orang dan atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan.

Dapat disimpulkan Pangangkut adalah . . . . .

(3) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan

Page 88: Hukum pengangkutan

Ps. 181 (1) UU No 1/2009 pengangkutan yg dilakukan berturut turut oleh beberapa pengangkut dianggap dianggap sbagai satu pengangkutan,dalam hal diperjanjikan sebagai satu perjanjian angkutan oleh pihak pihak ybs dengan tanggung jawab sendiri sendiri atau bersama sama. Dalam hal tidak ada perjanjian dari para pengangkut kerugian penumpang,pengiri atau penerima kargo merupakan tanggung jawab pengangkut yang mengeluarkan dokumen angkutan.

Page 89: Hukum pengangkutan

Tanggung jawab Pengangkut

Prinsip tanggung jawab :1. Prinsin tanggung jawab berdasarkan unsur

kesalahan / Fault liability/liability base on fault

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab/presumtion of liability principle .

3. Prinsip tanggung jawab mutlak/strict liability:

4. Prinsip tanggung jawab absolut/ absolute liability.

Page 90: Hukum pengangkutan

Tanggung jawab pengangkutPs. 141 UU No.1/2009 :Pengangkut

bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara.

Page 91: Hukum pengangkutan

Ps.24 OPU : Pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian sebagai akibat dari luka atau jejas jejas lain pada tubuh, yang diderita oleh seorang penumpang,bila kecelakaan yang menimbulkan kerugian itu ada hubungannya dengan pengangkutan udara dan terjadi di atas pesawat terbang atau selama melakukan suau tindakan dalam hubungan dengan naik ke atau turun dari pesawat terbang.

Page 92: Hukum pengangkutan

Syarat agar pengangkut dapat dibebani tanggung jawab :

Ps.141 : Kerugian diakibatkan oleh :1. kejadian angkutan udara;2. di dalam pesawat udara;3. naik – turun pesawat udara/embarkasi -

disembarkasi

Page 93: Hukum pengangkutan

Ps. 24 OPU : kerugian yang terjadi disebabkan oleh :

1. Kecelakan;2. ada hubungannya dengan

pengangkutan udara;3. terjadi di atas pesawat terbang;4. selama melakukan tindakan dalam

hubungannya dengan naik ke atau turunnya dari pesawat terbang.

Page 94: Hukum pengangkutan

Bagasi kabin dan bagasi tercatat Ps. 143 : Pengangkut tidak bertanggung

jawab untuk kerugian karena rusak atau hilangnya bagasi kabin/tangan kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut diakibatkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya

Page 95: Hukum pengangkutan

Ps.144 : Pengangkut bertanggung jawab karena bagasi tercatat hilang,musnah atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut.

Page 96: Hukum pengangkutan

Tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan kargoPs.145 Pengangkut bertanggung jawab

atas kerugian yang diderita oleh pengirim kargo karena kargo yang dikirim hilang, musnah,atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama kargo berada dalam pengawasan pengangkut.

Page 97: Hukum pengangkutan

Tanggung jawab atas keterlambatanPs. 28 OPU : Jika tidak ada persetujuan lain

maka pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul karena keterlambatan dalam pengangkutan penumpang bagasi dan barang.

Ps. 146 : Peng. bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keteralambatan tsb disebabkan oleh cuaca dan teknis operasional

Page 98: Hukum pengangkutan

Penumpang tidak terangkut sesuai jadwal yang ditentukanBerdasarkan Ps. 147 ayat (1) dan (2) tidak

terangkutnya penumpang karena kapasitas pesawat udara pengangkut harus bertanggung jawab memberikan kompensasi kepada penumpang berupa:

a. mengalihkan ke penerbangan lain tanpa membayar biaya tambahan dan /atau

b. memberikan konsumsi, akomodasi dan biaya trasnportasi apabila tidak ada penerbangan lain ke tempat tujuan.

Page 99: Hukum pengangkutan

Soal1).Pasal 341 (5) yang diartikan penumpang

menurut KUHD ini adalah semua orang yang ada di kapal selain nachoda.

Pertanyaan: Apa sebenanya maksud dari ketentuan

pasal ini, jelaskan ! 2).Fungsi nahkoda juga bisa sebagai wakil

dari Pemerintah, jelaskan apa maksudnya !

Page 100: Hukum pengangkutan

(3) Pasal 346 KUHD: Nachoda diwajibkan memelihara barang barang yang ada di kapal dari penumpang yang meninggal selama perjalanan dan dimuka dua orang dari penumpang penumpang membuat atau menyuruh membuat pertelaan yang pantas yang ditandatangani olehnya dan penumpang penumpang ini.

Pertanyaannya : Mewakili siapa sebenarnya nachoda terkait dengan pasal ini,jelaskan !

Page 101: Hukum pengangkutan

4).-Perjanjian kerja laut kalau kita nyatakan sebagai perjanjian perburuhan yang bersifat khusus, coba saudara tunjukkan dimana letak kekhususannya !

-Sebutkan dan jelaskan jenis jenis perjanjian kerja laut !

Page 102: Hukum pengangkutan

5). Perjanjian angkutan udara sebagaimana perjanjian pengangkutan dalam moda pengangkutan yang lainnya bersifat konsensuil.

Pertanyaan : Apa maksud dari pernyataan diatas,

dan bagaimana dengan dokumen pengangkutan udara apakah dibutuhkan,jelaskan.