Peduli Yasminhttp://facebook.com/gkiyasminMinggu, 22 Juli 2012

“Tugas negara memastikan semua orang dapat beribadah dengan

aman, di mana pun”.

Hari ini pukul 13.00 WIB, sekitar 200 jemaat Gereja Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin dan Huria

Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia kembali beribadah di depan Istana Merdeka Jakarta. Peribadatan dipimpin oleh Pendeta Palti Panjaitan dari HKBP Filadelfia serta diiringi Gondang dan Tor-tor Batak yang diklaim Malaysia.

“Peribadatan kali ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal Dewan Gereja Se-Dunia, Pendeta Dr. Olav Fykse Tveit, didampingi

Pendeta Gomar Gultom, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia,” Juru Bicara GKI Yasmin Bona Sigalingging kepada Beritasatu.com, Minggu (24/6).

Bona menjelaskan dalam kesempatan itu, Pendeta Olav menyampaikan keprihatinan dan penyesalan besar Dewan Gereja Se-Dunia akan apa yang terjadi pada GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia. Menurut Olav, adalah tugas negara memastikan semua orang dapat beribadah dengan aman, di mana pun.

“Semua umat, baik Kristen, Islam, Budha, Yahudi, dan lain-lain, untuk dapat beribadat di rumah ibadahnya masih-masing, sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing,” kutip Bona mengutip orasi Olav.

Peribadatan depan Istana Merdeka dilakukan sejak Februari 2012 setiap 2 Minggu sekali setiap bulan. Ibadah di tepi jalan dilakukan karena Gereja GKI Yasmin ditutup oleh wali kota Bogor dan Gereja HKBP Filadelfia ditutup oleh Bupati Bekasi.

Dua pejabat negara ini diklaim melawan hukum dan melawan putusan pengadilan, Mahkamah Agung dan Rekomendasi Wajib Ombudsman Republik Indonesia.http://www.beritasatu.com/megapolitan/55949-sekjen-dewan-gereja-se-dunia-beribadah-di-depan-istana.html

Minggu, 24 Juni 2012 Penulis: Murizal Hamzah

Sekjen Dewan Gereja Se-DuniaBeribadah di Depan Istana

2 3

Pertemuan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dengan Kanselir Jerman, Angela Merkel

JAKARTA - “Saya mendengar banyak tentang Pancasila, yang membawa kedamaian di Indonesia oleh semangat kerukunan, karena itulah saya berkunjung ke gereja ini dan juga nanti ke mesjid Istiqlal,” demikian pernyataan Kanselir Jerman, Dr. Angela Merkel dalam pertemuan bersama MPH PGI bertempat di GPIB Immanuel – Gambir(10/07/2012), tulis press release yang dikeluarkan PGI.

Merkel dalam lawatan kerjanya ke Indonesia kali ini, telah menjadwalkan untuk bertemu dengan MPH PGI yang disambut langsung oleh Ketua Umum PGI, Pdt DR. A. A. Yewangoe dan Sekretaris Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, M.Th.

Merkel mengatakan bahwa dirinya juga mendengar tentang kesulitan orang Kristen di Indonesia, terutama menyangkut kebebasan beribadah dan menggunakan gedung ibadah. Saya ingin mendapat keterangan tentang ini, lanjut Merkel.

Pertemuan yang berlangsung 30 menit dari 15 menit yang direncanakan, membahas berbagai issue yang tekait kehidupan beragama dan hak-hak azasi manusia di Indonesia. Merkel menyinggung kecenderungan sekularisasi yang dilihatnya sebagai gejala yang menguat di dunia. Apakah anak muda masih suka bersama orangtua ke gereja? tanya Merkel.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum PGI, Pdt. DR. A. A. Yewangoe, menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk di mana konstitusi menjamin kebebasan beragama. Di tengah keragaman agama, ada kerukunan autentik yang direfleksikan dalam Pancasila.

Hal ini terutama sangat nampak di daerah pedesaan. Sayangnya 5 sampai 6 tahun terakhir ini terjadi radikalisasi yang akarnya berasal dari luar (negara, red), tegas Yewangoe.

Menurut almarhum Presiden Abdurrahman Wahid, akar-akar radikalisasi ini berasal dari kaum Wahabi di Saudi Arabia. Radikalisasi bukan hanya musuh umat Kristen, tapi musuh bangsa ini, tegas Yewangoe. Oleh

2 3

karena itu, persoalan yang dihadapi bukanlah Kristen versus Islam, tetapi nasionalisme Indonesia melawan mereka yang tidak menyetujui nasionalisme.

Fakta-fakta seperti penutupan rumah ibadah yang dialami oleh GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, harus dilihat dalam terang radikalisme seperti ini, tegas ketua umum yang mewakili 88 Sinedo Gereja – Gereja di Indonesia tersebut.

Lebih jauh, Yewangoe mengatakan bahwa terkait masalah radikalisme tersebut, maka yang diperlukan adalah penegakan hukum. Hal ini sangat penting, sebab tanpa penegakan hukum, negara ini akan lemah, dan konsistensi pemerintah dalam menegakkan konstitusi merupakan suatu keharusan.

Issue Wilayah PerbatasanSelain persoalan hak asazi manusia, Pdt. Andreas Yewangoe juga menyinggung soal keprihatinannya terhadap daerah-daerah perbatasan yang selama ini dianggap sebagai pintu belakang. Gereja-gereja di Indonesia, lewat persidangan MPL-PGI, melihat perlunya suatu perubahan paradigma dalam memandang daerah perbatasan, yakni daerah perbatasan haruslah dipandang sebagai pintu gerbang masuk Indonesia.

Itu berarti pembangunan daerah perbatasan harus lebih baik dari yang sekarang. Yewangoe menunjukan contoh kebijakan pembangunan seperti di Papua, bagian Utara Sulawesi, bagian Barat Sumatera, Kalimantan dan NTT. Bagi pria asal Sumba ini, nasionalisme sejati baru bisa dibangun kalau semua orang merasa senasib, termasuk di daerah perbatasan.

Diskriminasi dan IdentitasKanselir Jerman, Angela Merkel mempertanyakan perihal anak

sekolah yang kabarnya ditanya agama mereka ketika masuk sekolah, yang dijawab oleh Yewangoe bahwa di Indonesia ada kolom agama pada kartu identitas.

“Gereja bependirian supaya kolom agama itu dihapus, karena bisa menjadi obyek diskriminasi. Namun hal ini masih merupakan perjuangan yang belum terpenuhi,” harap Yewangoe.

Hubungan dengan Agama LainAngelina Markel yang sesungguhnya cukup mengetahui kehidupan pluralitas di Indonesia, sempat mempertanyakan hubungan PGI dengan Pimpinan agama lain. Dijelaskan kontak secara kontinue dengan para pimpinan NU dan Muhamadiyah terus berlangsung.

Masalah radikalisme itu dibicarakan bersama dengan pemimpin muslim, jelas Yewangoe. Demikian juga masalah diskrminasi, pada prinsipnya, baik Islam maupun Kristen sama di hadapan hukum, tapi dalam prakteknya bisa beda, tegas Yewangoe.

Setelah mendapatkan berbagai penjelasan dari MPH PGI, dengan memberi contoh Jerman, Merkel menjelaskan bahwa di Jerman agama juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang diwariskan, tapi orang bebas untuk tidak beragama.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana kekerabatan akhirnya ditutup dengan komitmen dan janji Kanselir Markel untuk membicarakan hal-hal tersebut dengan Presiden Republik Indonesia dan berharap bisa berkembang lebih baik ke depan sesuai fasafah Pancasila yang adalah dasar dan ideologi indonesia, dan tentunya bisa memberi semangat atau contoh yang baik bagi bangsa lain di dunia. (PGI)

4 5

“Kebebasan Beragama Butuh Kepastian Hukum”

oleh Pdt. Izak Y.M. Lattu

Hak warga Negara Indonesia untuk beribadah seperti diamanatkan oleh UUD 1945 dan Declaration of Human

Rights hanya dapat berjalan di Indonesia ketika ada kepastian hukum dan ketegasan pemerintah. Demikian pesan aksi damai “Warga Indonesia di Amerika yang Peduli Kekebasan Beragama di Indonesia” yang dilakukan di depan Los Angeles Convention Center tempat berlangsungnya Congress of Indonesian Diaspora pada 7 Juli 2012 itu.

Inti dari aksi damai tersebut adalah; “kekerasan itu tidak beragama”. Kekerasan harus ditindakan tegas sebab yang melakukan kekerasan adalah warga negara. Pemerintah yang tidak tegas terhadap pelanggaran HAM atas nama agama ini adalah pemerintah yang gagal. Karena pemerintah Indonesia telah gagal maka Pemerintah era Soesilo Bambang Yudoyono harus bertanggung jawab atas pembiaran terhadap kekerasan atas nama agama ini.

Dengan dua spanduk besar bertuliskan “Indonesian Government Failed to Protect Human Rights in Indonesia” dan “Religious Freedom is Human Rights” peserta demo menyampaikan aspirasi dan keprihatinannya secara diam. Meski tanpa orasi, tetapi

spanduk dan poster cukup mewakili pesan dan kritik atas ketidakmampuan pemerintah Indonesian menjamin kebebasan beragama dan penegakan hukum secara tegas atas kekerasan atas nama agama di Indonesia.

Koordinator aksi tersebut, Jerry Sahertian dan Lisa Tungka, menyatakan bahwa aksi ini adalah bagian dari protes terhadap penutupan rumah ibadah, kekerasan atas kelompok kepercayaan, dan diskriminasi terhadap agama-agama suku (Indigenous Religions) di Indonesia. Bagi Jerry, penutupan paksa gedung gereja GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelfia adalah pelanggaran hak asasi manusia. “Hak beribadah itu dijamin oleh konstitusi Indonesia dan declaration of human rights. Jadi, bagi kami, penutupan gereja-gereja itu adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Pemerintah Indonesia gagal menjamin hak asasi manusia dalam hal freefom of religious life ini”, demikian tegas Jerry.

Aksi damai ini tidak hanya dilakukan untuk kepentingan Umat Kristiani tetapi demi kebebasan beragama yang lebih luas di Indonesia. “Kami ingin pemerintah memberikan ruang kebebasan beragama di Indonesia. Dalam kasus Ahmadiyah, pemerintah harus menjamin hak mereka untuk beribadah. Pemerintah harus tegas terhadap kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah”, tandas Lisa sambil mengibarkan bendera merah putih.

“Indonesian Government Failed to Protect Human Rights in Indonesia”

:: Religious Freedom is Human Rights ::

4 5

Lisa dan Jerry menambahkan, aksi ini kami lakukan supaya dunia international dapat melakukan tekanan diplomatis terhadap pemerintah Indonesia. Bagi mereka, pemerintah Indonesia melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hak asasi manusia ini.

“Kami meminta masyarakat dunia dan lembaga-lembag hak asasi international untuk mengamati secara teliti pelanggaran HAM dalam hal kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia. Hanya dengan tekanan internasional yang tegas pemerintah Indonesia akan lebih serius memperhatikan persoalan ini”, papar Lisa. Memang GKI Taman Yasmin yang telah menang di Mahkama Konstitusi Indonesia harus mendapat haknya untuk menggunakan gedung ibadah di jalan Taman Yasmin itu. Sayangnya, keputusan MA itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Kasus ini menjadi refleksi betapa pemerintah Indonesia tidak serius terhadap pelaksanaan HAM dan kepastian hukum di Indonesia.

Hal yang sama terjadi pada HKBP Filadelfia. Ancaman terhadap pendeta dan jemaat yang beribadah tidak pernah ditindak secara tegas. Padahal secara jelas pengancam telah melakukan terror dan ancaman mengambil nyawa orang lain. Kasus Ahmadiyah bahkan lebih menyedihkan, beberapa penganut kepercayaan ini dibunuh oleh kelompok lain atas nama agama, tetapi kekerasan ini goes unpunished. Kalaupun dihukum hanya dihukum beberapa bulan saja padahal terror yang dilakukan telah mengakibatkan trauma psikologis, fisik, dan menghilangkan nyawa orang lain.

Aksi ini tidak hanya berhenti di luar tempat pertemuan Congress of Indonesia Diaspora, Lisa, Jerry dan peserta demo lain masih melanjutkan aksinya dengan memberikan pendapat dalam diskusi “Pluralism,

Democracy, and Good Governance”. Keprihatinan terhadap kebebasan beragama ini menjadi tema utama diskusi dalam panel Kongres Diaspora. Anis Baswedan salah satu pembicara dalam forum itu menegaskan isu ketidakpastian hukum dan ketidaktegasan pemerintah. Bagi Anis, kebebasan beragama hanya dapat berjalan ketika kepastian hukum berjalan dengan baik. Anis juga menyangkan sikap politik pemerintah Indonesia yang tidak tegas terhadap persoalan kebebasan beragama di Indonesia ini.http://kabarinews.com/kebebasan-beragama-butuh-kepastian-hukum/46604

6 7

The WCC general secretary Rev. Dr Olav Fykse Tveit also joined the worship service outside the president’s house

in Jakarta. He expressed his support for the churches in Indonesia and their right to practice their faith without intimidation.

“Created by God to worship God”

“We are here to support all worshippers, whether they are Christians, Muslims or members of any other faith traditions. We are all created by God to worship God. We respect this deep connection, which lies in the heart of every human being. As the WCC, we support you and your right to worship in your churches, mosques or temples,” said the general secretary.

It has been three months that the congregation of Taman Yasmin Church has worshipped outside the president house. They previously held services in the homes of congregation members. The members express how dealing with their sense of displacement has been a challenge. They also face harassment at the hands of fundamentalist groups.

Eva Kusuma Sundari, a Muslim member of parliament, attended the service outside the president’s house. She said that her presence shows support for the churches, as well as for other religious minorities, whose rights need to be protected.

“We want to strengthen connections among communities of all faiths in Indonesia. We

have to make sure that the constitution and legislation protect the rights of religious communities. There has to be a dialogue between the communities and the state,” says Sundari. “In the ongoing democratization process in Indonesia, it is important that we continue to approach authorities in our peaceful way to make sure that our human rights are protected,” she added.

Members of the local churches who joined the worship service on Sunday shared that it is not only Taman Yasmin Church which has faced intimidation. There are many other churches that have been harassed and have feared to assert their rights.

Rev. Palti Panjaitan from Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia Church endorsed this view, urging churches to continue to share their concerns with the state. He led the worship along with other local church representatives at the service outside president’s house.

“The Supreme Court decision in favour of the building of the Taman Yasmin Church has not been implemented yet. Therefore we must go on raising this concern to the government, till our voices are heard,” says Panjaitan.

“We not only care about the Christians, but other religious minorities as well, who are faced with similar intimidation, or worse. In this situation, the state must protect our rights and not give in to the hardliners,” added Panjaitan.

Church in Indonesia asks for freedom to worship

A Christian service of worship held beside a busy road in Jakarta is an unusual sight. However, the Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin Church was left with no choice.

6 7

It is not clear how long Taman Yasmin Church will continue to hold services outside the president’s house. However, with support from other churches and civil society, they hope that the government will take their demands seriously. It has also been

apparent that the issue is not only about Taman Yasmin, but many other churches and religious minorities who are warning against radical influence.

(*) Naveen Qayyum from Pakistan is the WCC staff writer.

Juru Bicara GKI Bakal Pos Taman Yasmin, Bona Sigalinging. mengatakan pemerintah belum bisa jamin rakyatnya bebas dalam berkeyakinan karena jamaat dari GKI Bogor yang sudah dua tahun melaksanakan ibadah di arena terbuka.

“Kami melaksanakan ibadah di sini karena sampai saat ini gereja kami masih disegel. Padahal Mahkamah Agung sudah memutus-kan tempat ibadah kita legal,” keluh Bona Sigalinging, kepada LICOM di depan Istana, Minggu (08/07).

Sementara itu seorang peserta bernama Christian, siswa kelas dua SMP menginginkan keadilan dari pemerintah agar bisa menga-mankan setiap perbedaan keyakinan.

“Saya ingin pemerintah adil saja. Bisa me-lindungi kaum minoritas. Saya juga banyak teman teman muslim dan mereka sama biasa saja,” terangnya. Peserta ibadah datang dari Bogor dengan menggunakan 20 mobil pribadi dan dua metro mini.

Dalam tuntutannya mereka mendesak , pe-merintah pusat, daerah dan Walikota Bogor, Bupati Bekasi untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait kasus GKI Bakal Pos Taman Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia di Tambun Bekasi. Kedua, segera menyelesaikan ka-sus GKI, HKBP dan kasus terkait kebebasan beragama.@aligarut | http://www.lensaindonesia.com/2012/07/08/anak-smp-itu-meminta-presiden-sby-bersikap-adil.html

Anak SMP itu Meminta Presiden SBY Bersikap Adil