BUPATI CIAMISPERATURAN BUPATI CIAMIS

. NOMOR 4 TAHTJN 2007

TENTA.NG

PETUNJUK PELAKSANMN PEMTURAN DAERAH }GBUPATEN CIAMISNOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,

PEI{GANGI(ATAN, PEIANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Menimbang

BUPATI CIAMIS,

: a. bahwa Tata Cara Pencalonan, Pemirihan, pengangkatan, pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa terah diatur dan ditetapkandengan Peraturan Daerah Kabupaten ciamis Nomor s rahun 2006;ti. bahwa sesuai pasarl 7'l Peraturan Daerah dimaksud huruf a, perlumengatur petrrnjuk pelaksanaannya yang ditetapkan dengan' Peraturan Buparti.

', 1 , Undang-uncang Nomor 14 iahun 1950, tentang penrbentukanDaerah-daeralr l(abupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;2, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang penrbentukanPeraturan Perunda ng-undangan;

3. Undang-Undang Nonror 32 Tahun 2004, tentang penrerintahanDaerah sebagaimana telah diurbah dengan Undang-UndangNomor B Tahun 2005;

4. Undang-undang Nonror 33 Tahun 2004, tentang perinrbanganKeuarngan Antara Pemerirrtah Pusat dan pemerintahan Daerah;5, Perlturan Penrerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa;6. Per,rturarr Daeralr Kabupaten ciamis Nomor 5 Tahun 2006,tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;7. Per:lturan Daerah Katrupaten ciamis Nomor 6 Talrtrrr 2006,tent.ang Badan Pernrusyawaratarr Desa.

' |,1EMUTUSKAN:

PETUNJ JK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH iGBUPATENCIAMIS NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARAPENCALONAN, PEMILII{AN, PENGANGKATAN, PEI-ANTIKAN DANPEMBEF:HENTIAN KEPAIA DESA

BAg I

KETENTUAN UI'IUMPasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang drnraksud dengana. Daerah adalarlr l(abupaten Ciamis;b. Penterintah Dareralt adalah Buoati i:eserta Perarrgkal Daeralr

sebagai unsur penyelenggar'a Pernerintahan Daerah:c. Bupati adalah Bupati Ciamis;cj. Desa atau yang cisebut nama lain" seianjutnya cisebui Jesa

aCalah kesatuan ;tasr,'arakat hrrkrr- !r-^ Fo+ ./, t..,.. ri^'^F

Mengingat

Menetapkan

tmmr#il

wilayah yln-g _ benvenang

-y!'tyk. mengatur dan menguruskepentingan masyarakat sitempat UerOiiarian asal - usul danadat istiadar setempat

. yanf diakui d.; ;ih;;mati daram sistem' - '"Pbmerintahan

Negara xd..iirn Repubrik rndonesia;e. Pemerintahan besa adatah ' p;;y;i;lsgrrrrn urusanpemerintahan oreh pemerintah 'o"a" dan BadanPernrusyawaratan Desa daram ,.ng.irl dan menguruskepentingan masyarakat setempat berdisarkan asar usur darradat lstladat se.ternpat _yang diaitui o"n-Jil,,oimati dalam sisternPemerintaha n. Nega ra Klsaiuan Repubrix lnoo n es ia ;f' Pemerintah Desa Laarah [epara Desa oan pei.ngkat Desa;g, Badan permusyawaratan Des3 atau yang disebut dengan namalain, seranjutnya disingkat BpD aoaLirl"ilurg, yang merupakanperwujudan dernokrasi daram penyerenggriurn pemerintahan

, desa sebagai _rfsrl.o..nyelenggara pemerinlahan desa;Ir' Dusun'atau yang disebut derigan nama rain seranjutnya disebutDusun adaialr -bagian

*iruyJn daranr o"r, -yrng

nrerupakan. [ngkungan lterja peliksanaan pem.rintahan Desa;i. Pemilihan Kepara Desa adarah proses-

-oan perwujudanpelaksanarn, kedauratan rakyat di wirayah desa berdasarkanPancasila 9"n Undang Unaang O"J"i N"gr* Republiklndonesia Tahunlg4S untuk memilii f"p"f, O"rr;j' Bakat calon adarah penduduk Desa *;*; -i.g.r"

rndonesiayang mendaftarkan diri sebagai Bakal -caton Kepala Desakepada panitia pemilihan.

k' calon Kepara Desa adarah bakar *]o.n yang terah memenuhi syaratberdasarka n h asir pene ritia n ya n g dira kri, n"oi"h pa nitia pem iriha n,.l. c.aton yang berhak dipirih daatir, caron k.p.iJDesa'y;;; iurrn. ditetapkan oleh Bf D menjadi caton yang oeirnax dipilih; s '- -

m. calon terpilih adalah calon Kepala b.rl yrng t.rrn memperoleh:uar3.. terb.anyak dalam pemilihan Kepata b".--.;n' Pemilih adarah penduduk Desa yang oersanltutan yang terahmemerruhi persyaratan untuk menggunakan nir pilihnya;

e - -o, T..rprl pemiliha.rr adalah tempat yang telah ditetapkan dan telahdiputuskan panitia pemirihan x"prr-. b".r-vrit, peraksanaanpemungutan suara dan perhitungan suara;p, Petu.gas keamanan adarah petugas yang membantu danmenjaga keamarran dan ketertiba; pJo.

osaat peraksanaan

Pemilihan Kepala Desa

(1)

rA'rApAN r=",liltoll *=ro* DESABagian pertama

Persiapan pemilihanPasal 2

PPO. .memberitarrukan kepada Kepara Desa menge.ai akanberakhirnya nlasa jabatan Kepara D;;;,;;; i.,irri. 6 (enam)bulan sebelunr berakhir masa jabatan.Surat Pemberitahuan sebagairnana dimaksud ayat (1)ditandatangani orerr pimpinan BpD o"n Ji.a'rpJir.n kepadaKepala Desa disertai b.ukti. penyerahan dan/atau penerimaandengan membubuhkan tanda tangan penerimaan oreh KeparaD :sa yang bersangkutan.

Pasal 3

Kepala Desa menyann.o_aikan Laporan penyetenggaraa;-Pemerintahan Desa kepada Bupati oan menyampaiiah Keterangem

(2)

(1)

l'aporan tgn?."nnrngjawaban Kepala Desa kepada BpD selambat.lambatnyaj rti*l urTr, r.u.rr, [.rrr,-nrr iasa jabatan.(2) ['aForal,p.iivJl.g;;;;.n p.r.rinirnrn Desa sebasaimanadimaksud ayu[ 1tl .Eirr"ng-kurangnya memuat materi:e. Laporan Urnum pemerintahan metiputi :1. penyerenssaraan t(;";;;.ii;"ilJii.tahan;

2. pelaksaniin perairrrn Desa; v,,,e'

3, pelaksanaan Keoutusan_Kepala Desa;,, r:lt::.naan nniOlrrn p.rbaprt., dan Betanja DesaS. penegakan peraitlran perundang-undangan

6. peraksanaan pemoeridn p.ruvri.n lepaoa Masyarakatb lu",l[:flln**" ftmerintnnuii' oli., ranska rusas

c Penyerenggaraan Tugas. penrerintahan Desa rainnya sesuaidengan ketentuan puirn.tung-ril;;;;8:[n-rl,l[l waktu

'urrr. rnasa jabitan Kepata Desa yans(3) Keterangan Laporan pertanggungjawaban

Kepara Desasebagaimly dimaksud ayat (1) 1ffiii-t,lrl'ngnv, memuat materia. pertanggungjawaban'at<frir Tahun

'g .!u.e

b. pertanggungjawaUan eff,i,. frf".f ]"Uut"nc. pertanggungjawaban hlt terte;]r l u,r. ,i, Idaram kuru^ witrtu serama ma.s-g .,lu"i.n K'epara Desa yang

!ffi,Xi.iTi;2,:;i1.o"1i t-"fo"n Kindrja J" iuJr JroIi"I

'1n,,*(4) pembahasan xeteranlan Laporan pertanggungjawaban oreh

8Jj#;l[irmendapat 'Jto,.nTJ'i'riu, ilU, Kepara Desa yans(5) Rekomendasi sebagaimana d,imafstld ayat (4)

.berupa pendapatdan saran BpD uniuk bahan korersl o.,i pllorrxan peraksanaanpenyerengga'aan peme'intahan d; El. periode tahunberikutnya(6) Kewajiban, meny-ampaikan.. Laporan penyerenggaraanpemerintahan 'Desa

dan , -f."i"r"ng"n LaporanPertanggurrgjawabart sebagaimana oi-"'r-.ro ayat (1 ) berlakubagi seluruh Kepala oLtr yang akan berakhir masajabatannya, baik yang axan mencalSnkan maupun tidak akanmencalonkan clalam pemilihan Kepala 0..r.

pasal 4

(1) Sr:terah surat pemberitahuan diterima oreh Kepara Desa, BpDsegera mempersiapkan nuput urrtuk merencanakan pemirihan

[:5:|] 3::: ctensan acara pokor p"ro.ntr-ran panitia p.riiinr"(2) ' Pemtrentukan panitia pemirihan Kepara Desa ditetapkan denganKeputusan pimpinan gp' Jan oirrdo*.n l.ora, Bupati merarui

fffl:i';1fl:1,1ffi:rapi serita ffi;."R;o,,"rro yans oirampiii(3) panitia pemirihan sebagaimana_ dimaksud ayat (2) ditetapkandengan Keputusarr pimpinan Bp-D v;;I ;;;slirny, rerdiri dari :a. Ketua merangkap anggota;

b. Wakil Ketua merangkap anggota;c. Sekretaris nrerangkap anggota;d. Bendahara merangkap anggota;e. Anggota;

(4) unsur panitia pemirihan Kepara Desa, jumrah paniiia canprosentase serta konrposisi masing+nasno L;;;, -scsrai rla..aan {

Bagian KeduaTahapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 5'i

(1) Tugas Paniiia Penritihan adalah :

a, menyubun program kerja, jadwar krrgiatan dan rencanaanggaran-biaya pemirihan Kepara Desi yang disampaikankepada BPD untrrk mcndapat persetujuan; '

b, mengumumkan secai'a ruas' jadwai kegiatan serta syaratpendaftaran bakal calon;

c mengadpkan pendaftaran pemilih;d. nrenyiapkan surat suara;e. rnenerima pendattaran bakal calon;f. melakukan pemeriksaan surat pencalonan dan persyaratan

bakal calon;g, mengumlrmkan nama-nama calon yang berhak dipilih

masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuaikondisi sosial budaya nrasyarakat setempat.menetapkarr tata tertib kampanye;

kepadadengan

rye^19tgnkan pengenaan sanksi terhadap calon yang berhakdipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib (ampanye;merlgambil keputusan apabila timbul permasalahan;rnelaksanakan pemungutan suara;membuat laporan dan berita acara pemilihan danpenghitungan suara;

m, menetapkan pembatalan pemilihan dan sanksi berkenaanderrgan pelanggararr tata tertib pemilihan;

(2).- -W,:wenang Panitia Pemilihan adalah :

a. menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desab. menetapkan bakalcalon Kepara Desa menjadicalon Kepala Desac. mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih.d. merrjamin agar pelaksanaan pemirihan Kepala Desa trerjalan

d'errgan tertib, lancar, aman, jujur dan adil.e. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suarat. mengumumkan hasii penghitungan suara kepada masyarakat

(9 melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BpD(3) -?an:tia Pemilihan melakukan langkah-rangkah persiapan dengan

menyelenggrakan rapat kerja panitia pemilihan yang dihadiri oleh'BPD dan Pemerintah Desa untuk membahas: 7a. sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana pemilihan

Kepala Desa.b. biaya pemilihan Kepata Desa.

' c. pendataan lJak Pilih.d. pelaksanaan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.e. pelaksanaan penyaringan calon Kepala Desa,f. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa.

y S, pelaksanaan pemungutan suara.W. pelantikan Kepala Desa, ,-

i, fiEhgantisipasi iian cara penyelesaian permasalalran yangdiperkirakan akan muncul.

Pasal 6

(1) t(epala Desa clipililr langsung olelr penduduk Desa crarr catonyang memenuhi syarat.

(2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melatur iahapanpencalonan dan tahapan pemililran.

(3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud ayat (2) rnetiputr:

^ narnhanh,lran Danilia Da*rllih-^.

h.i.

i,k.l,

c. pendataan pemitih ,)leh panitia pemilihan meliputi kegiatan :

1) pencatatan data pemilih;2) .penyusunan dattar pemilih sementara;3) pengumuman daftar pemilih sementara;4) pendataan pemilih tambahan;

d. penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap.e. pendaftaran Bakal Calon;t. penelitian berkas persyaratan calong. penetapan bakal calon menjadl caion

(4) Tahapan Pemilihan Kepara Desa sebagaimana dimaksud ayat(2) ditetapkan sebagai berikut:b. ppmbuatan Tata Tertib pellitiiran Kepala Desa oleh panitia

Pemilihan diketahui tsPDc. penetapan dan pengundian tanda gambar oleh panitia

PemiLhan.d. penetapan waktu dan tempat pemilihane. kampanye Calon Kepala Desa.t. pemungutan Suarag. penghitungan Suarah. penetapan Calon terpilih,

.i. pengusulan dan pengangkatan Calon terpilih.i. pelantikan Kepala Desa.

(5) Panitia Pe.rnililran" Kepala Desa membuat Laporan pelaksanaanPemilihan Kepala Desa secara lengkap dilarnpiri dokumentasip,rlaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BpD.

(6) BPD menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemilihan KeparaDesa kepada Bupati melalui Camat

Pasal 7

(1) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat)br:lan sebelum berakhi,'nya masa jbbatan Kepala Desa.

(?) Camat dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapatbrlrkedudukan sebagai Penanggungjavrab Pemilihan Kepala Desadnn berkewajiban memberikan peturrjuk, sarEln, pertimbangan kepadaB )D don Panitia Pcrnililtan sert;r melaksanakan kegialan monitoringprdaksanaan Pemilihan Kepala Desa diwilayah kerjanya.

(3) sebelum menrangku jabatannya, Panitia pemilihan Kepala Desa. .mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua BpD.

susunan kata-kata sumpah/janji Panitia pemirihan l(epala Desaadalah sebagai berikut :

" Demi Allah (ruhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akanmemenuhi kewajiban saya selaku Panitia pemilihan Kepata Desadengan sebaik-baiknya, sejujrll-jLrjurnya, dan seacJil-adilnya;bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan aanmempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwalpya akan menegakkan kehidupan demokrali dan Undang-Undang dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturinperundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang beilaku bagiDesa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik lndonesia,'

Bagian KetigaSosialisasi Pemrlihan l(epala Desa

Pasal B

(1) seluruh warga desa yang bersangkutan berhak nrengetahuradanya rencana kegiatan Pem,lihan Kepala Desa.

(/t;[^%it

(2) Panitia Pemitihan wajibPemilihan Kepala Desabersangkutan.

nrenyebarluaskan rencana kegiatankepada masyarakat desa yang

(3) Penyebarluasan infcrmasi kepada masyarakat desa yangbersangkutan dapat dilakukan metalui penyelenggaraan rapat-rapat, atau media lain yang tersedia di desa

'

Bagian KeempatTata tertib Pemilihan Kepala Desa

Pn'/(1) Tata" Tertib Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oreh panitia

Pemilihan dengan diketahui BpD;(2) Tata Tertib sebagaimana dinraksud pada ayat (1) antara lain

memuat :

a syarat-syarat yang dapat dipilih sebagai Kepara Desa;q. syarat-syarat pemilih;

O ketentuan pendaftaran Bakal calon Kepala Desa dan pemilih;d. penetapan tahapan pemir;han beserta ketentuan-ketentuan

masing-masing tahapan pemilihan;e. kehadiran/keberadaan Calon pada waktuf. {arangan dan sanksi bagi Calon pada

suara:

pemungutan suara;waktu pemungutan

g, larangan dan sanksi bagi calon dan pihak-pihak lainnya;Ir. ketentuan tentang kampanye; ,-i, ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu sesuai

dengan situasi dan kondisi setempat iepanjang tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangJn yangberlaku.

(3) 'l'ata Tertib Pemilihan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

'lisosialisasikan kepada rnasyarakat Desa oleh Parritia Pemilihan.

Bagian KelimaPengumuman Lowongan Jabatan Kepala Desa _---

Fasal '10

Pengrrmuman Lowongan Jabatan Kepala Desa dilaksanakan olehPanitia Pemilihan melatui Ketua RT dan Ketua RW serta l(epala Desaditemoelkan pada tcmpat-tempat yang mudah dilihat

Pasal 1 I

Ketentuan pendaftaran Calon Kepala Desa antara lain meliputi : .> cc)a. syarat-syarat pendaftaran;b, waktu dan tempat pendafta to,tl.,, ,-c. tata cara pendaftaran; ,

d. ketentuan pendaftaran lainnya yang dipandang pertu sepanjang tidakbertentangan denga n peraturan perundang-unddn ga n ya n g bert-a t<u.

BAB IIIPETJDAFTARAN PEMILIH

Pasal 12

(1) Pemilih adalah penduduk Desa warga Negara lndonesia yang :

a. berdomisili di desa setempat sekurang-kurangnya 6 jenamlbulan teraklrir dengan tidak terputus-putus sebelumpendaftaran pemilih yang dibuktikan dengan Kartu Tar:caPenduduk (KTP);

" ir

c, .tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

d. sudah mentxpai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saatpemungutan suam atau telah/pemah kawin pada saat pendaftaranpemilihan dibuktikan dengan KTPrbuktilain yang sah;

(2) Pertdaftaran Pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan,dilaksanakan dari rumah ke rumah dengan melibatkan pengurusRT, pengurus RW dan Kepala Dusun dengan ketentuan sebagaiberlkut :

a. pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilihb. pendattaran pemilih dilakukan dengansecermat-cermatnya

tidak menyimpang dari ketentuan;c. ppmilih yang pada saat pendaftaran pemilih berada di luar

deba, sepanjang masih rnenjadi Warga Desa yang

bersangkutan atau belum pindah alamat.d. apabila pada saat pendaftaran ditemukan lebih dari 1 (satu)

alat bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang

dijadikan dasar penerrtuan usia pemilih adalah akta

kelahiran/kena I lahir.e. dalam hal pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat

tirrggal penentuan alamat pemilih dalam daftar pemilih adalah

alamat yano tertera dalam KTP.f, dalam hal terjadinya kesulitan, dalam pelaksanaan

pendaftaran pemilih, Panitia Pemilihan segera konsultasidengan BFD, Pemerintah Desa dan/atau meminta petunjuk

dari Camat setemPat;

BAB IVPENJARINGAN DAN PENDAFTARAN CALON

Bagian Pertamal)crrjaringan Bal<al Calort

Pasal 1 3

Panitia Pemil,lrarr aktif melakukan penjaringan bakal calon

KOpnla Dosa dcttO;ttt llorr.rpaya ttrrtttk mendapatkart l:akal calon

dilri rvarga desa seternpat yang dapat menjadi pimpinan serta

rr,engayOmi masyarakat sesuai ketentuan dan tuntutan dinamika

rrr.,sye,iakat serta ketnajuan desa yang bersangkutan;Yrlng clapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Oesa

Warga Negat'a lndonesia yang rnemenuhi persyaratan :

a. O-ertaqia kepacla Tuhin Ylng Nlaha Esa;

b. setia d'an taai kepacla Pancasila sebagai Dasai'Negara, Undang-

Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, dan' kepadiNegara Kesltuan Reputik lndonesia serta Pemerintah;

c. Uerpenrlidilan paling rendah.tamat Sekolah Lanjrrtan 'l'ingkat

Pertama dan/atau sederajat;'d. berusia paling rencialt 25 (clrrapttlttlt lirrli,r )talttrrt llada setat

Pendaftarart;e, bersedia dicalonkan rnenjadi Kepala Desa ;

a berdomisili cli desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan

Lr.rnir dengan tidak terputus.putus sebelum pendaftaran pemilih

yang dibukti[an dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

g. iiO"i f ernalr OihJkum karerla melakukan tindak pidanaY'

i"j"n"[rn dengan hul<uman paling singkat 5 (lima) tahun;

h. tiO'ap dicabut- lrak pitilnya sesuai dengan Keputusan

Pengaciilanyangmempunyaikekuatanhukumtetap;i. belu-n pernan rienlauit siuagai-{epala P?t? p"lilq,l"I1f

(1)

(2)

iI

iI

iI

i. Keterangan berbadan sehat;k. berkerakuan baik o.n tioix pernah merakukan perbuatantercela.(yang dibuktikan dengan Surat Keterangan cataran.:.r-.. : ! Kepolisian),(3) Ketentuan d,imaksud ayat (2). menggunakan formurir yang suc,ahdibakukan oleh panitia'pemilihan.

Bagian Keduapendaftaran Calorr

pasal 14

(1) Bakar caron Kepara Des_a harus nrenyeftakan Kerengkapanpersyaratan Calon Kepala Desa. -- rrrvrr/v

(2) l(elengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (,r)dibuat dalarn rangkap 3 meliputi :-a. surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oreh caronsendiri, sebagai br.rkti pemenyfran syarat carcn sebagaimanadimaksucl pada pasar 13 ayat (2) huruf a, nuruf b cran huruf e;b' fotocopi ijazah vang 1eit1n' iirug;ri;ir oreh pihak yangbenvena.g, sebagai bukti pa*nrnrn syarat calonsebagaimana dirnaksud pada pasar rg ryat (2) huruf c;c, surat keterangarr bertempat tinggar oi oeJa setempat dari desa,, sebagai brrkti pemenurran syara[caron sebagaimana dimaksucr'pada pasat 13 ayat (2) huruf f;

' --!d. surat tidak pernah dijaiuhi pidana penjara berdasarkan putusanpengadiran yang terah memperoreh'kekuatan hukum tetap,karena merakukin tindak pidana-plni"i"'s (rima) tahun ataulebih dari pengadiran Negeri ylnq-*iil,vJr, nrtrrnya metiputitempat tinggar caron, sebagai uuiti pemenunan syarat caronsebagaimana dimaksud padi pasar r5 avrt rzl huru?g;-'

--"{}. surat keterangan tidak sedang ofuauii hak " pirihnya

b'erda.sarkan pulusan pengadiran diri Fengaoilan negeri yangwirayah hukunrnya meiipuii tgmpaitinggri'Lron, .Juig.'i l,iktipemenuhan syarat caron sebagaimaria- oimaksud pa;; pasat13 ayat (2) huruf tr;l' surat pernyataan belum per.a.h menjabat sebagai Kepara.Desa paring lama 1o (seiururr) trr,rri-rl, dua kari masaJabatan, di Desa yang bdrsangxdtan ..o.gri 6rr,r-pi-;;;;;.sirarat caron setrigaimana^oiirax;rd ;;;; pasar 13 ayat (2)huruf i dari Desa diketahui Camat ;Gfi;tg. surat keterangan hasir pemeriksaan brri puskesmas atauRumah Sakit,. sebagai bu,kti t;;"*;r" syarat calonsebagainrana dirrraksud pada Lqrr] is .y"i rz) nuiuri'

ve'|vr

h. srr'at Keterangan catatan Kriminar iari Keporisian yang' witayan hukumiva ,"ritrti t:rJrt tinggiiLron, sebagai buktrpemenuh_an syarat caron sebagaiman-J oimarsua paa-a prlrr13 ayat (2) huruf k;i' sumt pernyataan.. kesanggupan mengundurkan diri darijabatannya, apabira terpii-n

' ,Jo.j.r: ''i.puta

oesa orgiperrgurus partai politik;

), fotocopi Kartu Tanda pendu,Juk (t(Tp);k. fotocopi ahla kerahiran atau surat keterangan kenar rarrir;I pas photo calon ukuran 4x6 benvarna. e-"

(3) leo3wai Negeri sipir,. pegawai BUMN, buMD, Anggora TentaraNasional lndonesia dar,i

-porri yang mencaronkan diri sebagaiKepala Desa serain harus mernenuhi persyaratan sesuaiketentuan yalg belaku juga harus mendapat ijin tertutis/suraiKeterangan persetujuan-Loros Butuh a"ri r"Itrisi rnduknya.

i

I

i

(1)

(2)

(1)

(4)

(1)

BAB VENYARTN?:[rfl*L cALoN

Tahap penelitian dilal<ukan oleh Panitia Pemilihan Kepala [Jesayang kegiatannya meliputi:a'. mohrkukan pemeriksaan kelengkapan terhadap berkas-

berkas pe rsyaratan Bakal Calon Kepala Desa;b, melakukan penelitian terhadap berkas-berkas persyaratan

Bakal Calon Kepala Desa mengenai keabsahannya;c, hasil penelitian dan perneriksaan terhadap administrasi Bakal

Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat dituangkan dalamBerita Acara Penetapan dan disampaikan kepada BPD untukditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Panitia Penrilihan mengumumkan calon Kepala Desa yangberhak dipilih,

BAB VIKAI'IPANYE

Bagian Pertama., Pelaksanaan Kampanye

Pasal 16

Kampanye pemilihan l(epala Desa adalah kegiatan para calon yangberhak dipilih, untuk menyampaikan visi, misi, program dan kegiatanyang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi Kepala Desa dansebaga, suatu kegiatan untuk mendapatkan dukungan pemilih padasaat pemungutan suara

Pasal 17

Pelaksanaan kampanye para Calott Kepala Desa diarahkankepada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaranperryelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunander;al(amparrye selragainrana d,maksud pada ayat (1) dilaksanakan olehmasing-masing calon diseluruh wilayah Desa.Waktu pelaksanaan Kampanye dimulai setelah penetapan nomorurut serta tanda'gambar calon dan harus sudah berakhir 3(tiga) hariseb elum pelaksanaan pemungutan suara.Waktu dan tenrpat pelaksanaan karnpanye, diatur dan ditetapkanolelr Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul dan sarandari calon yan0 l-)erhak dipilih.

Bagian KeduaRr:'trtuk Kalnparryc

Pasal 1B

Pelal(sanaan kampanye oleh calon yang berhak dlpililr, dapatdilaksanakan dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dandialog, melalui media massa, brosur/leaflet, alat peraga danbentuk lain yang tidal,r bertentangan dengan perundang.undangan yang berlaku dan memperhatikan kondisi sosialbudaya masyarakat setempat.

(2) Materi kampanye sebagalmana dlmaksud pada ayat ('l) harusdiketahui dan mendapat rekomendasi Panitia

Pasal 19

l/aaaaatta haa0rrlz Lamaaarea taaaaaa Aaa aaa!-ai

. Bagiarr KetigaLarangan Kampanye

Pasal 20

,dengan \

\i.saksielum

i,1iTifi 55tffi :.[:[x; ]re, ca ron dan/a ta u iuru ka m p" nr)

a, memperso.,*r:^9113i ttgOrra pancasila dan Undang-UDasar Negara Republik fnOoi,esia Tahun 1g4S;b. menghlna seseorang, .grr", iuku, ras, golongan dan/atau-

Kepal.a Desa yang lar:n; e-r"Y' e

' ftiJ'flHi[r$3ir*#ensadu domtra perseoransan dan/araud. menggunakal kekerasan, ancaman kekerasan, atau

Iliffi?lfll:? X.1t::ffi iiu x u..u', n il*o, i.,.. uo,, n s, n J, nr

9' menganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban;t. mengancam ,"oll_rgrginjrii rn penggunarn- k.k.rasan untukmengambil alih pemerint-ah6n vang san;

fl :ilift:itkyai!ftjli':5rf -ixlt*"Eilua?Jr:fl :r*xi;,Daerah dan pernerintir., Oorr;

'i' menggunakan,tempat iuaoan-oan tempat pendidikan;i. metakukan o.r*?i' ,trr

- .ir[-rrgkai,lnJ;itakukan

densanberjalan kaki dan/at", JJng;',il"no"r"an di jalan;k. membagi-basikan ;;;s,;;;ni ata, bentuk tainnya.

pasal 21

(1) " 'Ti0a hai menjerang pemirihan, sudah tidak ada lagi kegiatankampa nye !a n a ra tlu ng Jip*rgun;k;;' rrjr* ka mpa n ye sepertlpemasangan spanduk, nlorol trngu g;urr, ;;;JIr;=t*,A, srbagainya sudah Oineisifikan atau dicabut.(z) setelah seresai p.raLsana;;, -[r;"p;ry. panitia pemirihanmengadakan Rapat Evaruasi jarannya kampanye, yqng meriputiarip€k ketaatan terharlap ketentuin, tatS tertib dan materikarmpanye;

(3) Prnitia pemirilran memberikan tincrakan terhadap caron yangb*rhak dipirih yang meratcuran peranggara'i"t.ntran serta tatatertib kampanye berupa peringdtan ",ii,

p.n.abutan status yinebersangkutan sebagai citon iang ueih"[iipir,., , -. )

' 'ELAKSANMN

,Efli,.lrliN KEpALq DESABagian pertama

Persiapan pemungutan Suarapasal 22

(i) peny'erahan surat Undangan sera,mbatnya 7 (tujuh) hari seberumkegiatan pemirihan Kepara-Dos, dimurai harus'suoah diterima orehpemirih, dicatat dararn buku ekspedisi oren -panitia

dan untukmenghindari . terjacrinya penggandaan oleh pemil,r, panitiamemberikan tanda khtisus pada surat unaangan dan surat suara;(2) Penyerahan surat ,roangan oisampaita-n oreh panitiaPem'ilihan K:p_.], D.:? {e,;gan oidampingi*"t* Rr atau RW;(3) Bagi pemirih yang waktu peridaftaran i""iiriii tidak tercatat orehpetugas dan menjerang pemirihan, pemititr tersebut berada di ruarkota dan akan hadii daram nipat Fe,,iirlrn, maka vano

::,T:,1,?,*1,-dl1lr*:l j:qrP#:Pe;iril;;ilffi;,;;ilil

(4) Undian Tanda Gambar dilakukan oreh panitia pemilihan dengandihadiri oleh Pemerintah Desa dan BpD, para calon, Saksi.saksidan masyarakat Desa ya;g bersangkutan 6 (enam) hari sebelumpelaksanaan pemilihant /

(5) Kelengkapan sarana dan Administr/si Rapat pemirihan sepertisurai suara, Berita Acara Pemilihan secflra lengkap, bilik suara(Tempat Pemungutan Suara), Kotak Suara, alat pencoblos tandagambar, bantalan busa, foto ukuran besar dari masing-masingCalon, meja, kursi, papan petunjuk lokasi pemungutan, nomor uruttempat pemungutan suara, papan nama dusun, papan tulis, spidol,kertas karton serta kelengkapan lainnya sudah harus siap palinglambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(6) TempaU Lokasi Pemilihan.a. Pembuatan bilik suara di tempat pemungutan suara

jumlahnya disetuaikan dengan banyaknya hak pilih, denganketentuan 1 (satu) bilik suara untuk 300-500 hak pilih;

b. Kotak suara dibuat sesuai dengan ukuran yang memadai(seperti pada Pemilu) dan dipasang kunci gembok, padawaktu berlangsung pemungutan suara supaya dilak ataudisegel setelah teilebih dahulu diperiksa oleh calon dandiperlihartkan ke'pada pemililr, Kotak Suara dibuat dan ataudipasang sesuai dengan banyaknya TPS;

c, Pairan tulis ukuran panjang disediakan dua buah yangdiperuntukan untuk menernpelkan Daftar Pemilih yang telahdisahkan Daftar dan Data Calon berdasarkan nomor urut dantanda gambar calon daftar pemilih tetap dan daftar calonpernilih tambahan

Bagian KeduaPemungutan Suara

Pasal 23

(1) Pemungutan suara dilaksanakan setelah Panitia Pemilihanrrrenerlma penetapan calon yang berhak dipilih dari BPD,

(2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ),

dilakukan dengarr memberikan suara melalui surat suara yang

b,lrisi nomor rrrut dan tanda gambar calon,(3) Pemberian suara urrtr.rk pernilihan dilakukan dengan mencoblos selah'"" 'srrt[r ncmor urut darvatrau tanda gambar calon dalam surat suara,

Prncoblosan surat suara dilakukan dalam bilik suara denganmenggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan,

S':tiap pemilih hanya mempunyai satu suara, dan tidak boleh

diwakilkan.(6) Pemungutan suara dianggap sah apabila dlikuti oleh sekuragg$ 7a

ktrrangnya 2t3 dari jumlah pemilih yang tercatat dalam d#ta$r "pemilih,

Bagian KetigaPenghitungan Suara

Pasal24

(1) Setelah perrandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan

Pemungutan Suara selesai. panitia segera mengadakan

penghitungan suara'(21 Penghitungan -suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan

(4)

(5)

/--

,., )

14)

A.pabl|acalonhepatal.lesatidakdapatmenghadiripenghitungansuara, maka proses penghitungan suara disaksikan oleh Saksi

calon Kepala Desa dan warga masyaral<at'

Apabilaternyatasaksicalonsebagaimanadirnaksudayat(3)juga tidak dapat hadir, maka penghitungan suara tetap

dilaksanakan(5)HasilPenglritrrnganSuaradituangkandalamBeritaAcara

penghitungan sriara ditanda tangani oleh calon Kepala Desa,

Sa}<siCatondansaksilainyangdianggapperlu.

Bagian keemPat

PenetaPan Calon TerPilih

Pasal 25

!t

IiII

li

(1)CalonKepalaDesayangdinyatakanterpilihadalatrl(satu)orang calon Kepala Desa y'ng menciapatkan jumlah suara //terbanYak.

(2)ApabilatercJapat2(dua)ataulebihcalondenganperolehansuara .terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah

suaranya ..,,, nraka ail,k,x,n penrilihan ulang yang diikuti oleh

calon yang perolehan suara terbanyak sama'

(3) pemilihan ,i;.;-;$rs"ir.n, dimaksud ayat (2) dilaksanakan

paling tan,uai r! (lima belas) hari sejak penandatanganan Berita

Acara Pemilihan'(4) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak pada

pemilihan ;i;.g sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan

sebagai calon terPilih'

(5)Panitiapu*irin,nKepalaDesamelaporkanhasilpemilihankepada BPD dengan clilampiri Berita Ac.ara dan laporan

Pela!<sanaan Hasit Femiliharr paling t'T,? 1-(satu) kaii 24 (dua'

puluh empat) jam seiak selesainya penghitungan€Para'

(6) 'c-aron r.p.1, b... terpilih seult'ffiHi-i#Tt'(rXlih*\-/ ditr:taPkan dengan KePutus

solelah diterima-nya laporan dari panitp pemlftf&f:'

BAB VIII

PENGESAHAN PENGANGIGTAN DAN' '";;;',

Tll,'IJt-A DESA

(1)CalonKepalaDesayangterpilihsebelumPeraturanBupatiinicilu;rdangkan clinyatakan "n'

sepanjang - mengacu kepada

Pet'aturanDaeratrKabupatenCiu''i"Nomor5Tahun2006'(2) calon x"pIL-riesa terpilin'alarnpaikan kepada Br-rpati rnelalui

Camat, untuk disahl<an rneniadi l(epala Desa terpilih'

(3) pengesahun prngrngXut.n'[rfon-i=pata Desa terpiti' meniadi

Kepala oela oitui.prun aenjan xeeu.iysan Bupati, dilaksanakan

paling tama G (li,n, beiasj hari'terhitung tanggal diterimanya.hasil

Pemilihan KePala Desa'

(4,. .Kepaf.0... nasii pemitih;, dilantik oleh Bupati paling lama 15

(limabelas)hariterhitungon'gg"lpenerbitanKeputusanBupati;(S) pelakSana-ln pelantikan

-iiupaya*an bertepatan dengan

berakhirnya masa jabatan Kepata Desa yang lama kecuali

apabila 'i*"'i'

D;; '".'::*:::

karena meninssai cunia

llI

I

i

(6) lGpada calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa padasaat pelantikan diberikan Keputusan Bupati.

Pasal 27

(1) sebelum qgqangku jabatannya, Kepara Desa mengucapkansumpah{anji dan ditantik oteh Bupaii atau pejabat iiin irngditunjuk dan dihadiri oleh anggota BpD dan femuka-pemukamasyarakat lainnya dari wilayah desa yang bersangkutan';(2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan liepala Desadilaksarrakan di desa.yang bersangkutan atau tempat lain yangditentukan oleh Bupati;

(3) susunan kata-kata sumpah/ janji Kepala Desa sebagaimanadimakiud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa sayaakan memenuhi kewajiban saya selaku Kepaia besa denginsebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adirnya; bahwa siyaakan selalu taat dalam menganralkan dan mempertahankanPancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akanmenegakan xehidupan Demokrasi dan undang-undang Dasar1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa,Daerah dan Nogara l(esatuan Republik lndonesia ".

BAB IXPEMBIAYAAN

Pasal 28

(1) Per.encanaan besarnya biaya pemilihan Kepara Desa harusrrempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keuangandesa dengan azas hemat, efisien dan terjangkau.

(2) F'anitia menyusun rencana biaya pemilihan Kepata Desa secararinci rlan jelas dalam bentuk daftar rencana biaya pemilihanFlepala Desa.

(3) EIPD bersama Pemerintah Desa dan Panitia Pemitilran KepalaOesa membahas rencana biaya pemilihan Kepala Desa termasuksumber-sumber penerimaannya.

(4) Flencana biaya pemllihan Kepala Desa diusulkan oteh paniilaF'emilihan kepada Pemerintah Desa melalui BPD,

(5) Eiiaya pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusanh,epala Desa atas persetujuan BPD

(6) F'anitla Pemilihan Kepala Desa menetapkan rencana penerimaandan pengeluaran,

(7) Flencana penerimaan atau sumber penerimaan biaya pemilihanberasal dari:a. Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APE Desa)b. 'Bantuan dari Pemerintah Kabupaten.c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

(8) Rencana pengeluaran atau belanja untuk pemilihan Kepala Desaharus sehcmat mungkin dan hindari tindakarr berlebihan yangakan menimbulkan kecemburuan sosial dari masyarakat.

Pasal 29

(1) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud padapasal 28 ayat (1) diperuntukan bagi :

a. adnrinitrasi berupa pengadaan alat-alat tulis, surat undanganfpanggilan dan perlengkapan iainnya.

h rrplrulafleran Pemilih

1

L

c. penDuatan-.tempat Pemilihan Kepala Desa berupa panggungdan bilik suara.

d. pembuatan kotak sLtara dan perlengkapan keamanan.e. penelitian syarat calon Kepala Desa,f . biaya rapat, konsumsi dan transportasi.

. g. honorarium Panitia dan petugas.- - ""h. biaya hari pelaksanaan Pemiiihan Kepala Desa.

i. biaya hari Pelantikan Kepala Desa.j biaya-biaya tal< terduga.

(2) Biaya pemilihan Kepala Desa diambil dari hasil sintpanan/

tabungan Pemerintah Desa selama beberapa Tahun Anggaran

dan biaya simpananitabungan Pemerintah Desa tersebut harus

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

dengan dicantumkan dalam Pos Dana Pemilihan Kepala Desa

yang merupakan sarah satu syarat disahkannya Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa,

BAB XKETENTUAN IAIN-I-AIN

Pasal 30

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desapengamanan dilakukan oleh petugas keamanan.

12) UntuX menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaranpelaksanaan pemilihan Kepala Desa perlu ditetapkan kriteria

saksi yaitu sebagai berikut :

a. terdaftar sebagai pemilih/hak pilih Cesa yang bersangkutan

yang telah disahkan;b. bufin unsur Panitia Pemilihan, Unsur Pemerintah, Unsur

Pemerintah Desa, Unsur BPD, anggota Pertahanan sipil,

Petugas dalam Pemilihan Kepala Desa, TNI/ Polisi Republik

lndonesia, Pcgawai Negeri Sipil, BUMN dan BUMD;

c. .berkelakuan baik datt dapat dipercaya serta

bertanggungjawab;d, sanggup menjadi saksi.

(3) Calon ying berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri

tr npa alasan yang dapat dipertanggungjawab.kan,(4) npiUiia caioh'yang berhak dipilih mengundurkan diri, maka calonw

yang bersangkutan kehilangan haf untuk dipilih dan tidak

iiUenarXan mengikuti pemilihan Kepala Desai(5) P,angunduran diri calon Kepala Desa Yang berhak dipilih

dilak-ukan secara tertulis ditujukan kepada panitia pemilihan

K,:pala Desa yang menyatakan bahwa pengunduran dirinya

benar-benar atis kLhendak sendiri, dan tidak ada tekanan dan

pttksaan dari Pihak manapun:(6) k,ltidal< hadiran calon dalam pelaksanaan pemunguttan suara

y6lng mempunyai alasan yang kuat seperti sakit yang tidak

memungrinkarr dapat hadir di tempat penghiiungan suara,

mengblimi kecelakaan berat, anggota keluarganya meninggal

dunii atau mengalanri kecelakaan berat serta hal hal lain yang

tidak memurrgkinkan clapat hadir, tidak berakibat batalnya

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

(7) iretugas Keamanan wajib membersihkan arena Pemilihan Kepala

Desa dari sPekulan dan Perjudian'(8) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa maka 1\-'

(satu) hari sebelum pelalisanaan pemilihan, panitia pemilihan

mengadafan pengarahail yang dihadiri oleh seluruh Panitia

Pemilihan, Petugas, para calon Kepala Desa, .t^"I"1I'^Y-"JlI'jl