PUSPERKIM UGMCenter for Housing and Urban Development Policy

MASUKAN PEMIKIRAN KEBIJAKAN NASIONAL

Assoc.Prof. DR.Eng. Ir. BUDI PRAYITNO KEPALA PUSPERKIM UGM

GRAND DESIGN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

MATERI PAPARAN:•PROLOG•PARADIGMA DAN AKSELERASI PENANGANAN•KONSEP PENANGANAN•STRATEGI IMPLEMENTASI•EPILOGI

PROLOG

SENSE OF CRISES

• “Tari poco-poco” penanganan permukiman kumuh• Memahami kekumuhan dari sisi hilir• Menggunakan pendekatan berbasis input variable bukan outcome variable• Belum terintegrasi dengan mata rantai perekonomian perkotaan (urban economic chains)• Lemahnya koordinasi dan ketidakjelasan pembagian peran dan fungsi stakeholders

K O N D I S I S A AT I N I

PARADIGMA DAN AKSELERASI PENANGANAN

• Shifting paradigm towards beyond shelter•From shelter support to long-term housing support•From spatial –based to right-based

• Plan, Fund and Implementing strategyTidak sekedar meng’create’ konsep perencanaan tetapi men’create demand’

• Merekayasa trigger/katalisator dalam sistim soft infrastructure dan hard infrastructure

KONSEP PENANGANAN

INTRA DAN INTER -CONSOLIDATION

Intra - Consolidation : Area Based ApproachInter- Consolidation : Citywide Approach

KORELASI SPK, SPPIP dan RPKPP ( KEMENPU )

LIN

GKU

P KE

GIA

TAN

OU

TPU

T KE

GIA

TAN

KONDISI, MISI, VISI, KEBIJAKAN, DAN

STRATEGI PENGEMBANGAN

KOTA BERDASARKAN DOKUMEN YANG

ADA

STRATEGI PENGEMBANGAN

KOTA

VISI, MISI PENGEMBANGAN

PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR

PERKOTAAN (BIDANG KECIPTAKARYAAN)

KAWASAN – KAWASAN PERMUKIMAN

PRIORITAS YANG AKAN

DIKEMBANGKAN

STRATEGI PENGEMBANGAN

PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR

PERKOTAAN (BIDANG KECIPTA

KARYAAN)

PROGRAM STRATEGIS UNTUK PENGEMBANGAN

PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR

PERKOTAAN

1 2 3 4 5 6

LINGKUP KEGIATAN DAN OUTPUT

KEGIATAN DAN METODA PELAKSANAAN

KONSEP PENANGANAN PLP2K-BK ( KEMENPERA )

MODEL PENANGANAN

VISION

MISSION

KNOW HOW

MEWUJUDKAN KAWASAN HUNIAN• LAYAK• PRODUKTIF• BERDAYA SAING• BERKELANJUTAN

• MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DAN PEMDA• MEMADUKAN PENATAAN KAWASAN KUMUH

DENGAN PERENCANAAN KOTA• MEMITRAKAN USAHA MASYARAKAT DENGAN

URBAN ECONOMIC CHAINS• MENGINTEGRASIKAN KEBIJAKAN DAN

MENGKOLABORASIKAN KELEMBAGAAN

• STRATEGI• RENCANA AKSI

KONSEP VARIABEL DEFINISI OPERASIONAL

CO – PRODUKSI• CITYWIDE PLANNING• AREA-BASED

• TATA RUANG Keterpaduan Spasial Program Slum Upgrading dan Urban Upgrading

• TANAH Pro Poor Land Management

• INFRA STRUKTUR

Keterpaduan Penataan Permukiman dengan Infrastruktur Kawasan

• PERMUKIMAN Keterpaduan Rumah dan Tanah

SINERGI• POLICY INTEGRATION• INSTITUTIONAL

COORDINATION

• PEMBIAYAAN Kemitraan Pemerintah, Swasta, Masyarakat dan Lembaga Keuangan

• KELEMBAGAAN • Sinkronisasi Hirarki Kelembagaan• Harmonisasi/ Sinergi Kelembagaan

Sektoral

• REGULASI • Jaminan Kepastian Bermukiman• Insentif dan Disinsentif

ASPEK PENANGANANAN

ASPEK SPASIAL • Citywide Housing and Urban Upgrading• Persyaratan / Standard

ASPEK EKONOMIS • Area Competitive Advantage• Urban Economic Chain• Livelihod Opportunities

ASPEK LEGAL • Land Use• Negative List • Secure Tenure

LAYAK • Administratif• Teknis/Keselamatan,

Kenyamanan,Kesehatan• Sosio-Kultural

PRODUKTIF - BERDAYA SAING

• Nilai Ekonomis Kawasan• Usaha Masyarakat

BERKELANJUTAN • Permukiman Hijau ( Hunian dan Infrastruktur)

I N D I K A T O RPENILAIAN KEBERHASILAN PENATAAN

PRINSIP DASAR

REPRESENTASI

EMOSI (NON RASIONAL)

KOMPONEN MODEL

MINDSET

PEMICU AKTIVASI

AKUSISI

ASIMILASI

INTEGRASI SOSIAL

TRANSFORMASI

EKSPLOITASI

REGIMES OF APPROPRIABILITY

Tools 3i (INSTITUSI,

INFRASTRUKTUR, INTERVENSI) -

CONTOH

2i = INSTITUSI, INTERVENSI

2I = INFRASTRUKTUR, MINTAKAT BARU

1i = INTERVENSI

1I = INTERVENSI

2i = INSTITUSI, INTERVENSI

1i = INTERVENSI

3i

3i

FORMAT PROGRAM/ AKTIVITAS -

CONTOH

SKS, KUNJUNGAN, TABUNGAN

PROGRAM AIR BERSIH, SAMPAH

RAPAT/DISKUSI WARGA

RAPAT / DISKUSI WARGA

PEMBENTUKAN KOPERASI

PILOT PROJECTS

PROYEK SKALA BESAR

HEARING DG DPRD

MODEL ‘SOCIAL INCLUSION’BERBASIS KAPASITAS PENYERAPAN MASYARAKAT (COMMUNITY ABSORPTIVE CAPACITY)

PEMICU /AKTIVASI (MIS.SENSE OF URGENCY)

SASARAN PROGRAM

SOCIAL INCLUSION INOVASI SOSIAL

REGIMES OF APPROPRIABILITY

MEKANISME INTEGRASISOSIAL

REALIZED:oTRANSFORMAS

Io EKSPLOITASI

POTENTIAL:o AKUISISIo ASIMILASI

PENGETAHUAN:INTERNAL & EKSTERNAL

PENGALAMAN

‘MINDSET’

PENDAMPINGAN

Community Resources

Strategi dan Rencana Aksi

Local Authority Resources

Urban Economic Chain

Policy Integration and Institusional Coordination

Pemberdayaan 3P ‘Tri Daya’

• Fisik Lingkungan• Sosial Ekonomi

• People / Manusia• Profit / Usaha•Planet / Lingkungan

STRATEGI PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA PERUMAHAN UNTUK MBR

•Kelembagaan• Regulasi

•Urban Investment • Livelihood Opportunities

•Role Sharing• Priority• Regulatory Measures

MASYARAKAT

PEMERINTAH DAERAH

SWAS

TA

(Prayitno,B,2010)

• Partnership • Citywide Strategic Planning (CDS / SPK)• SACAD• Area based Action Plan (SPPIP, RPKPP & PLP2KBK

VULNERABILITY(KERENTANAN)

PEREKAYAAN FISIK -LINGKUNGAN

LIVELIHOOD ASSETS

COMPETITIVE ADVANTAGE

PEREKAYAAN SOSIAL-EKONOMI

•Slum Upgrading• Urban Upgrading

• Budaya • Pendidikan • Income• Kerawanan

Konflik• Ancaman

Kebencanaan• Kesehatan

• Tenure Upgrading•Livelihood Upgrading•Institutional Capacity Upgrading

•SDM• Finansial• Kelembagaan• Fisik• Lingkungan

• Nilai Strategis Kawasan

• Peluang Usaha• Potensi

Kemitraan• Kearifan Lokal

(Prayitno,B,2010)

LEMBAGA DONOR

LEMBAGA KEUANGAN

BANK

LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

PERUMNAS BPN JAMSOSTEK BAPERTARUM

LITBANG

YAYASAN

CSR / PKBL

PEMKAB / KOTA

LINTAS DINAS

PEMPROVLINTAS DINAS

LINTAS KEMENTERIANPEMERINTAH SINERGI

KELEMBAGAAN

MASYARAKAT FASILITATORKU / KOPERASI

FORUM / POKJA

(Prayitno,B,2010)

KETIDAKPEDULIAN KONDISI RUMAH

THD 4K:KESEHATAN,KENYAMANAN,KEMUDAHAN,

PENCEMARAN LINGKUNGAN

PEMBANGUNAN TANPA PRANATA

PEMBIARAN KETIDAK TERATURAN

KETIDAKPEDULIAN DAMPAK HASIL PEMB. RUMAH OLEH MASY.:

- RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

-PENCEMRAN LINGKUNGAN

PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN -BCR LINGK. 90%, KAVLING 100%

-PELAYANAN INFRASTRUKTUR , POPULASI-RUMAH TDK LAYAK HUNI

PROSES PEMBENTUKAN KAWASAN PADAT HUNI-KUMUH (PUSLITBANGKIM KEMENPU)

EMBRIO

PREVENTIF

TRANSISI

REDUKTIF

KUMUH

REFRESIF/KURATIF/PERSUASIF

KONDISI IDEAL

KONSEP MODEL PENANGANAN KAWASAN PADAT HUNAIN-KUMUH (PUSLITBANGKIM KEMENPU)

TipeFaktor Determinan

C. 1. Squatter SlumKepadatan

RendahEMBRIO

C. 2. Squatter SlumKepadatan

sedang

C.3. Squatter SlumKepadatan

tinggi

Lokasi Scatered Mix MasifSecure Tenure Dominasi Zona Ilegal (lahan negara/negative list) – bangunan tak ber-IMB

Layanan infrastruktur Minim Sangat Minim Sangat

minim sekaliKualitas rumah Homogen Heterogen

Sosial ekonomi Heterogen Mix HomogenKepadatan Rendah Sedang Tinggi

TipeFaktor determinan

B.1. SlumKepadatan

rendah

B. 2. SlumKepadatan

sedang

B.3. SlumKepadatan

tinggi

Lokasi Scatered Mix MasifSecure Tenure Dominasi Zona Legal (Tanah milik) – bangunan tak ber-IMB

Layananinfrastruktur Minim Sangat Minim Sangat

minim sekaliKualitas rumah Homogen Heterogen

Sosial ekonomi Heterogen Mix HomogenKepadatan Rendah Sedang Tinggi

MATRIKS FAKTOR DETERMINAN INDIKATOR PADAT HUNI KUMUH MENURUT TIPOLOGINYA

REKOMENDASI PENANGANAN (PUSLITBANGKIM KEMENPU)

REKOMENDASI PENANGANAN

PELUANG USAHA DI KWS PERKOTAAN

MASYARAKAT PENGELOLA KOTA

RTRRDTR (per BWK)

RTBL

ATURAN/KEPRANATAAN DLM PEMANFAATAN KOTA

SESUAI FUNGSI2 KAWASANNYA

FUNGSI-FUNGSI KAWASAN

PERKOTAAN SESUAI ARAHAN RDTR

APLIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN

(usulan>< realisasi atau < realisasi)

COMMITMENT & POLITICAL WILL

PENGELOLA KOTA

PENGENDALIAN & PEMBINAAN MINIMAL

- Networking - Komunikasi ttg pranata pemanfaatan kws - Keterbukaan & pelibatan program pembangunan - Sanksi - Capacity Building)

PRANATA TR KWS PERUMAHAN ><

RDTR

PERSEPSI KEMUDAHAN(menghuni kws perumahan di

perkotaan)

KONDISI LINGKUNGAN PERUMAHAN

(padat huni/kumuh --- penurunan kualitas

lingk: daya dukung & daya tampung)

KETIDAKPEDULIAN THD PEMANFAATAN&

PEMELIHARAAN LINGK PERUMAHAN

PRANATA PEMANFAATAN LINGKUNGAN PERUMAHAN

(meningkatkan perilaku negatif thd pranata lingk

perkotaan)

PERSEPSI TERHADAP LAHAN, & RUMAH(M-- Rmh=tempat tinggal sementaraPL – Lhn & Rmh = komoditi ekonomi

keluarga)

KOMUNITAS & PRANATA HIDUP

(perilaku)

+

INTERAKSI SOSIAL

MIGRASI PARA URBANIS (karakteristik perilaku) dilatarbelakangi kemiskinan (pendapatan, pendidikan, pengetahuan

pranata perkotaan) Bujukan

investor/Parpol

Minimasi angaran

-

-

-

-

- Dana terbatas

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-PEMILIK

TANAH (PL)

Kepatuhan (-)Pelanggaran (+)

Bertolak belakang

(><)

-

+

+

+

+

+

+

- -

KEBIJAKAN KRITIS

Causal Loop Diagram Dynamic System PERILAKU

KOMUNITASPERILAKU

PEMERINTAH

KEBIJAKAN KRITIS

PENINGKATAN KEGIATAN FUNGSI KWS PERKOTAAN

SEDIAAN LAHAN & INFRASTRUKTUR DI KWS

PERKOTAAN SESUAI RTRK

AGLOMERASI POPULASI PENYEDIA JASA

FORMAL & INFORMAL DI KWS PERUMAHAN

KEBUTUHAN TEMPAT TINGGAL

ALOKASI PENYEDIAAN LAHAN DAN BANGUNAN

TEMPAT TINGGAL

ALIH FUNGSI LAHAN DAN BANGUNAN KWS

PERUMAHAN

DAYA DUKUNG LAHAN KWS PERUMAHAN

< TINGKAT PELAYANAN UTK

KEGIATAN MANUSIA

ALOKASI PENYEDIAAN PEMBUANGAN LIMBAH, SAMPAH & DRAINASE

KWS PERUMAHAN

KETERSEDIAAN JARINGAN PEMBUANGAN LIMBAH, SAMPAH, & DRAINASE

LINGK. < PENINGKATAN PEMAKAIAN PENGHUNI

KWS PERUMAHAN

DAYA TAMPUNG LAHAN < TKT PENCEMARAN DARI

KEGIATAN MANUSIA DI LINGKUNGANNYA

BANGKITAN LIMBAH, SAMPAH & DRAINASE

KWS PERUMAHAN

ALOKASI PENYEDIAAN AIR MINUM, JL LINGK,

RTH, TEMPAT TINGGAL DI KWS PERUMAHAN

(-) (-)

PEMECAHAN LAHAN DAN PENINGKATAN KDB (100%)

KAVLING

(-)

(-)

(-)

BANGKITAN PELAYANAN AIR MINUM, JL. LINK., RTH, BANGUNAN RMH SEHAT DI

KWS PERUMAHAN

KETERSEDIAAN SUMBER & JARINGAN AIR MINUM, JL. LING., RTH, TEMPAT

TINGGAL < PENINGKATAN POPULASI DI KWS

PERUMAHAN

KDB LAHAN>70%,RTH TIDAK ADA, SEDIAAN LAHAN INFRASTRUKTUR

MINIM

KETERSEDIAAN DANA & SDM UTK PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

PEMKOT/KAB

(-)

(-)

(-)

(-)

PADAT HUNI/KUMUH DI KAWASAN PERUMAHAN

PADAT PENDUDUK, PADAT BANGUNAN,

MINIM PELAYANAN INFRASTRUKTUR,RUANG TERTUTUP BANGUNAN > RUANG

TERBUKAHIJAUMinim tingkat kepedulian masyarakatMinim ketersediaan dana & SDM utk

pengendalian pembangunan

PENGGUNAAN LAHAN, BANGUNAN & INFRASTRUKTUR KWS PERUMAHAN

YG TIDAK TERKENDALI/TIDAK

LAYAK

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

Kebijakan Kritis

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

GENERATOR PENCETUS

PADAT HUNI/BANGUNAN/PELAYANAN INFRASTRUKTUR MINIM /KUMUH

Causal Loop Diagram Dynamic System

RDTRBWK

ZONA-ZONA FUNGSI KWS PERKOTAAN

SEDIAAN INFRASTRUKTUR& LAHAN SESUAI

FUNGSI KEGIATAN KWS DI PERKOTAAN

INVESTOR & PERTUMBUHAN

EKONOMI DI KWS PERKOTAAN

ALOKASI LAHAN UTK KEGIATAN & BANGUNAN

ALIH FUNGSI & KEPEMILIKAN LAHAN DI KWS PERKOTAAN

( - )

POPULASI PENYEDIA

JASA FORMAL & INFORMAL

RATIO KEBUTUHAN TEMPAT TINGGAL

ALOKASI LAHAN & BANGUNAN UTK TEMPAT TINGGAL

ALIH FUNGSI LAHAN DAN BANGUNAN

R TERTUTUP BANGUNAN > R

TERBUKA

RATIO TEMPAT TINGGAL & TEMPAT

BISNIS JASA INFORMAL

ALOKASI LAHAN UTK TEMPAT TINGGAL &

BISNIS

ALIH FUNGSI LHN UTK RTH &

INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

FUNGSI LAHAN RTH & LHN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN >< RTRK

( - )

( - )

( - )

( + )

( + )

( + )

( - )

( - )

( - )

( + )

( + )

( - )

( - ) ( - )

(- )

( + )

( + )

( + )

KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR

UTK BISNIS JASA INFORMAL

TINGKAT PEMAKAIAN INFRASTRUKTUR UTK

BISNIS INFORMAL SEKTOR

PEMAKAIAN >< FUNGSI

INFRASTRUKTURPERKOTAAN

KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN UTK PENYEDIA JASA

FORMAL

INTENSITAS PEMAKAIAN INFRASTRUKTUR

PERUMAHAN MENINGKAT

INTENSITAS PEMAKAIAN

> KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR

( + )

( - )

( + ) ( + )

( + )

( - )

( - )

( - )

GENERATOR PENCETUS

PADAT HUNI/BANGUNAN/PELAYANAN INFRASTRUKTUR MINIM /KUMUH

PENINGKATAN INTENSITAS GUNA

LAHAN & INFRASTRUKTUR KWS PERKOTAAN

( - )

Kebijakan Kritis

PENGENDALIAN:KURATIF?

PREVENTIF?KUMUH DI KAWASAN PERKOTAANINTENSITAS PENGGUNAAN LAHAN TINGGI,

PADAT BANGUNAN, ALIH FUNGSI INFRASTRUKTUR KOTA,ALIH FUNGSI RUANG TERBUKAHIJAU

Minim tingkat kepedulian masyarakatMinim ketersediaan dana & SDM utk

pengendalian pembangunan

Kebijakan Kritis

( - )

( - )

Causal Loop Diagram Dynamic System

STRETEGI IMPLEMENTASI

PLAN, FUND AND IMPLEMENTATION STRATEGY

• Support Capacity Buildinga. Enabling Communityb. Enabling Marketc. Enabling Local Government

• Incorporate slum upgrading program and safety-net program into national housing plan and invest in support program for integrated housing and urban development

• Institute land reform policies for securing land housing right

• Integrated slum upgrading into urban infrastructure and spatial development

PETA JALAN (ROADMAP)

2012-2015KONSOLIDASI : PENGUATAN DAN REKSTRUKTURISASI

2015- 2020AKSELERASI : REPLIKA DAN UPSCALE

2020TANGGUH : PREVENTIF KUMUH DAN PENGENDALIAN KUALITAS

KAWASAN PERMUKIMAN

EPILOG

Bagaimana kebijakan penanganan permukiman kumuh bisa di implementasikan secara efektif?

PokJa (Kelompok Kerja)PokKir (Kelompok Pikir)Pok”Power” (Kelompok Penentu Kebijakan)

..…….AGAR SUARANYA “NENDANG”………….

TERIMA KASIH