pembatalan akta pengakuan hutang dengan jaminan

PEMBATALAN AKTA PENGAKUAN HUTANG DENGAN

JAMINAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1691 K/Pdt/2011 )

TESISUntuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Magister Kenotariatan

Oleh :

FET CHAN LUWESI

NIM. S351208015

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATANFAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARETSURAKARTA

2015

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ii

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

iii

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

iv

PERNYATAAN

NAMA : FET CHAN LUWESI

NIM : S351208015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul

“PEMBATALAN AKTA PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN

BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah

Agung Nomor 1691 K/Pdt/2011)“, adalah benar-benar karya sendiri. Hal yang

bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam

daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut diatas tidak

benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan

tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, 15 Desember 2014

Yang membuat pernyataan

Fet Chan Luwesi

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

v

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga tesis yang berjudul

“Problematika Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Yang Dinyatakan

Batal Demi Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan” (Studi Kasus Putusan

Mahkamah Agung Nomor 1691 K/Pdt/2011) dapat penulis selesaikan guna

memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat Magister Program Studi

Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691 K/Pdt/2011 didasarkan pada

kesenjangan antara kesempurnaan kekuatan pembuktian dari autentik dengan

masih banyaknya pembatalan akta autentik berdasarkan putusan pengadilan.

Ketidakjelasan hukum serta masih banyak peraturan yang bertentangan satu

dengan yang lainnya menjadi penyebab tidak adanya kepastian hukum. Tentunya

hal ini mempunyai dampak bukan hanya pada para pihak yang bersengketa tetapi

juga berpengaruh pada pembangunan ekonomi nasional. Pada era globalisasi

ekonomi seperti saat ini mendorong terjadinya globalisasi hukum. Dengan

munculnya bentuk-bentuk kontrak yang semakin beragam maka perlu adanya

pembenahan regulasi agar tujuan hukum dapat tercapai.

Kemudian dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan ucapan

terima kasih yang sangat tulus untuk segala dukungan baik materiil maupun

spriritual kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku rektor Universitas Sebelas

Maret Surakarta ;

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, MS, selaku Direktur Program

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta ;

3. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta ;

4. Bapak Burhanudin Harahap. S.H., MH., M.Si., Ph.D, selaku Ketua

Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

vi

telah memberikan izin untuk penelitian tesis dan juga selaku Ketua Tim

Penguji yang telah memberikan saran, masukan serta membimbing penulis

untuk menyempurnakan tesis ;

5. Bapak M. Najib Imanullah, SH., MH., Ph.D., selaku Sekretaris Program

Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan selaku

Penguji Pembanding Internal yang telah memberikan kritik dan saran

kepada penulis yang sangat berguna hingga tesis ini dapat terselesaikan ;

6. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., MS., selaku dosen pembimbing

pertama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu,

bimbingan, arahan, panduan dan motivasi selama penulisan tesis sehingga

tesis ini dapat selesai ;

7. Ibu Noor Saptanti, SH., MH., selaku dosen pembimbing kedua yang telah

banyak meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, bimbingan, arahan,

masukan, serta motivasi demi selesainya penulisan tesis ini ;

8. Bapak Dr. H.M. Irnawan Darori, SH., MM, selaku Penguji Pembanding

Eksternal yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis yang

sangat berguna bagi penyempurnaan tesis ini ;

9. Bapak Bambang Joko Winarno, SH., panitera pengganti Mahkamah

Agung yang telah banyak membantu penulis memberikan data penelitian,

memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat ;

10. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas

Maret Surakarta atas segala ilmu yang telah diberikan yang sangat

bermanfaat bagi masa depan penulis ;

11. Mama, bapak dan eyang “uty”, Om Suhartono Hadie, dan adik-adikku

tercinta (Respati Loy Amanda, Khansa Gestaliani, Norein Nathan Acyuita)

terima kasih atas kasih sayang yang melimpah, tak kenal lelah untuk selalu

memberi motivasi baik materiil maupun spiritual ;

12. Suamiku, Djarot Egro, serta anak-anakku tercinta Kenzie Zaky Safaraz,

Daiva Alden Danadyaksa, para penyemangatku.. terima kasih atas kasih

sayangnya, yang selalu memberi dukungan serta motivasi tiada henti;

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

vii

13. Mas Cucuk, Mbak Tutik, Mas Aji, Mbak Susy, Mas Dwi terima kasih

banyak atas dukungan, motivasi, dan bimbingan selama ini ;

14. Seluruh teman-teman Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret

Surakarta, terutama angkatan pertama, terima kasih atas kebersamaannya,

semoga kompak dan sukses selalu ;

15. Seluruh staf Rektorat dan staf administrasi Program Magister Kenotariatan

Universitas Sebelas Maret Surakarta, serta para pihak yang tidak bisa

tersebutkan satu persatu ;

Tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran bagi penulis

berguna sekali untuk pengembangan dan penyempurnaan penelitian. Semoga tesis

ini dapat bermanfaat bagi semua.

Surakarta, Februari 2015

Penulis

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ………….………………………………………………………. i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING………..……………………………….... ii

HALAMAN PENGESAHAN TESIS ………………………………………………...… iii

HALAMAN PERNYATAAN ………………………………………………………... iv

KATA PENGANTAR ……….……………………………………………………...… v

DAFTAR ISI ………………..………………………………………………………..viii

ABSTRAK ………………...…………………………………………………………xi

ABSTRACT ………………...…………………………………………………………xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ...……………………………………………… 1

B. Perumusan Masalah …………………………………………………….... 8

C. Tujuan Penelitian ……………………………………………………….....8

D. Manfaat Penelitian………………………………………………………….9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian ………………………………….10

1. Pengertian Perjanjian ……..…………………..………..………….11

2. Jenis-jenis Perjanjian…………………………………..…………...13

3. Asas-Asas Perjanjian …………………………………………..15

4. Unsur-Unsur Perjanjian ……………………………………..…18

5. Syarat Sahnya Perjanjian ……………...……………………….19

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit …............................................23

1. Definisi Istilah Kredit…………………………………………..…..23

2. Bentuk Perjanjian Kredit ………………..……………………...24

3. Fungsi Perjanjian Kredit ………………………..……………...25

4. Unsur-Unsur Perjanjian Kredit …………………………...26

5. Hapusnya Perjanjian Kredit ……………………………………28

6. Cidera Janji atau Wanprestasi ……………………………30

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ix

C. Tinjauan Umum Tentang Akta Pengakuan Hutang………………...32

1. Pengertian Akta Pengakuan Hutang dan Dasar Hukumnya ..…..33

2. Manfaat Serta Keuntungan Grosse Akta ……………………34

3. Syarat Fornal Grosse Akta …………………………………....36

4. Macam-Macam Akta Yang Bisa

Dibuat Sebagai Grosse Akta …………………………………..37

D. Tinjauan Umum Mengenai Kekuatan Pembuktian Akta Autentik...37

1. Pengertian Tentang Pembuktian ……………………………37

2. Tujuan Dari Pembuktian ……………………………………39

3. Jenis-Jenis Alat Bukti ……………………………………39

4. Perbedaan Kekuatan Pembuktian Antara Akta Autentik

Dengan Akta Di Bawah Tangan …………………………....41

5. Fungsi dan Peran Notaris …………………………………....42

6. Syarat-Syarat Terpenuhinya Akta Autentik……………………45

7. Hilangnya Otentisitas Akta Autentik dan Akibatnya …....50

E. Penyebab Pembatalan Akta Autentik ……………………………54

1. Macam-Macam Pembatalan Akta Autentik…………………....54

2. Alasan-Alasan Akta Autentik Menjadi Batal Demi Hukum

(Null and Void; Nietig) ……………………………………54

3. Faktor-Faktor Akta Autentik Dapat Dibatalkan ……………63

4. Alasan-Alasan Suatu Akta Autentik Menjadi Akta yang

Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai

Akta Dibawah Tangan …………………………………....66

5. Akibat Pembatalan Akta Autentik Oleh Pengadilan ……72

F. Tinjauan Umum Tentang Peradilan ……………………………74

1. Tahapan Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Kreditor

Yang Dirugikan …………………………………………....74

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

x

2. Fungsi Hakim …………………………………………....80

3. Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan ……………………………...81

4. Penafsiran Perjanjian Melalui Interpretasi ……………………81

G. Tinjauan Tentang Teori Nilai Dasar Sebagai Tujuan Hukum …….86

H. Kerangka Berpikir ……………………………………………..…93

I. Penelitian Yang Relevan ………………………………………..………94

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian…………...……………………………………………….97

B. Sifat Penelitian…………...………………………………………...……..98

C. Pendekatan Penelitian…………….……………………………………....99

D. Jenis dan Sumber Penelitian………….……………………………….…100

E. Teknik Pengumpulan Data…………...………………………………….101

F. Teknik Analisis Data…………………...………………………………..102

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Terhadap Tepat atau tidaknya Pertimbangan Hakim

DalamPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691

K/Pdt/2011 …………………………………………….…………104

1. Posisi Kasus…….………………………………………………...…104

2. Pembahasan ………………………..…………………………...…107

1) Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu

Nomor 22/PDT/2010/PT.BKL halaman 9 alinea 3 ..…111

2) Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu

Nomor 22/PDT/2010/PT.BKL halaman 11 alinea 1 ..…114

B. Pembahasan Putusan Mahkamah Agung Seharusnya Supaya

Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Yang

Bersengketa …………………………………..………..………....138

1. Penyebab Tidak Adanya Kepastian Hukum Didalam Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1691 K/Pdt/2011 ………………………………..…144

a. Kesalahan Penerapan Hukum Tentang Cacat Yuridis

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xi

Suatu Akta Yang Mengakibatkan Akta Menjadi Batal

Demi Hukum ………………………………..…144

b. Perbedaan Penafsiran Terhadap Pasal 224 HIR

Mengenai Akta Pengakuan Hutang …………………..146

2. Dampak Tidak Adanya Kepastian Hukum …………………..148

3. Alternatif Yang Dapat Dilakukan Sebagai Solusi Agar

Tercipta Kepastian Hukum …………………………………..152

a. Kejelasan Hukum Mengenai Kriteria Cacat Yuridis

Akta Autentik Yang Menjadi Batal Demi Hukum …..153

b. Sinkronisasi Antara Pasal 224 HIR dengan

Pemahaman Hakim ………………………………..…158

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan ..……………………………………………………...164

2. Implikasi ……………………………………………………….168

3. Saran ……...………………………………………………………....169

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xii

ABSTRAKFet Chan Luwesi, S351208015, 2014, Pembatalan Akta Pengakuan Hutangdengan Jaminan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Studi Kasus PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691 K/Pdt/2011). Tesis :Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tepat atau tidaknyapertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1691 K/Pdt/2011, untuk mengetahui penyebab tidak adanya nilai keadilan dalamputusan beserta upaya untuk menanggulangi, untuk mengetahui apa saja dampakputusan tersebut bagi para pihak, Notaris serta masyarakat luas, serta untukmengetahui apa saja yang menjadi penyebab tidak adanya kepastian hokum.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doktrinal yang bersifatperkriptif dan terapan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatanUndang-Undang, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Jenis data yangdigunakan yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitumelalui studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu denganteknik analisis logika deduksi.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kesalahan penerapan hukum dalampertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1691 K/Pdt/2011 yang menyatakan bahwa Akta Pengakuan Hutang denganJaminan Nomor 34 batal demi hukum yang didasarkan pada pertimbangan, adanyakesalahan penulisan dalam akta yang tidak diikuti pembetulan, serta penafsiran isiakta yang keliru. Kedua kesalahan tersebut apabila dikaji berdasarkan dalamketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berakibat aktahanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Mengenaipenyebab tidak adanya nilai keadilan adalah karena peradilan menggunakan sistemwin-lose solution, menggunakan forum arbitrase untuk penyelesaian sengketaadalah solusi bagi para pihak. Kaidah hukum yurisprudensi harus mempunyaimanfaat bagi para pihak yang berperkara serta untuk masyarakat luas, karenafaktor penegakan hukum berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi nasional.Penyebab tidak adanya kepastian hukum adalah tidak adanya aturan yang tegasmengenai kriteria akta yang mengakibatkan akta menjadi batal demi hukumsehingga memunculkan ketidakjelasan hukum serta terdapat kesenjangan antaraketentuan Pasal 224 HIR dengan pemahaman Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian tersebut maka pemerintah perlu membuat regulasi yangtegas mengenai kriteria cacat yuridis suatu akta yang mengakibatkan akta menjadibatal demi hukum serta perlu dibuatnya aturan pelaksanaan tentang eksekusigrosse surat hutang.

Kata Kunci : Akta Pengakuan Hutang dan Batal Demi Hukum

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xiii

ABSTRACTFet Chan Luwesi, S351208015, 2014, Cancellation Deed of Acknowledgementof Debt with Warranty Deemed based on the Supreme Court Verdict (A CaseStudy on the Supreme Court Verdict of the Republic of Indonesia Number:1691 K/Pdt/2011). Thesis: The Graduate Program in Notary Public, SebelasMaret University, Surakarta.

The objectives of this research are to investigate: (1) the judges’considerations on the Supreme Court Verdict of the Republic Indonesia Number:1691 K/Pdt/2011 are proper, (2) the causes to the absence of justice values in theverdict and the efforts to deal with it; (3) the impacts of verdict on the relatedparties, notaries, and public; (and) (4) the causes to the legal uncertainty.

This research used the doctrinal prescriptive and applicative researchmethod. It employed law, concept, and case approaches. The type of data used inthe research was the secondary one. The data were collected through the libraryresearch. They were then analyzed by using the deductive logic analysis.

The results of research are as follows: There is a legal misapplication in thejudges’ considerations on Supreme Court Verdict of the Republic of IndonesiaNumber: 1691 K/Pdt/2011, stating that the Deed of Acknowledgement of Debtwith Warranty Number: 34 shall be null and void by law based on the followingconsiderations: there are some writing mistakes in the deed which are not followedwith corrections and there are mistaken interpretations on the contents of the deed.The two mistakes if studied according to the provisions of Law Number: 2 of 2014regarding Changes to Law Number: 30 of 2004 regarding Notary Position causesthe deed to merely have the strength of evidence as a deed signed under hand. Thecause to the absence of justice values in the verdict is the use of win-lose solutionsystem in the adjudicative process, and the use of arbitrage forum to settle thedispute is the solution for the related parties. The pandect of jurisprudence shallbear benefits to the litigants and public because the factor of legal enforcementaffects the development of national economy. The cause to the absence of legaluncertainty is the absence of strict rules on deed criteria, which causes the deed tobe null and void by law. As a result, it gives rise to the legal uncertainty, and thereis a gap between the provisions of Article 224 of HIR (Revised IndonesianRegulation). and the understanding of the Supreme Court.

Based on the results of research, the government is required to make astrict regulation on the criteria for juridical defects of a deed, which causes thedeed to be null and void by law. In addition, the government shall also make animplementation rule for the execution of grosse (duplicate) deed ofacknowledgement of debt.

Keywords: Deed of Acknowledgment of Debt and null and void by law

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user