View
28
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
LAPORAN KEUANGANPERIODE SEMESTER 1 TA 2019
UNAUDITED
BAGIAN ANGGARAN 047KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1
Kata Pengantar
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna
Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah salah
satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan
laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan
atas Laporan Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019
UNAUDITED berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015
tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang
sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan
dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang
transparan, akurat dan akuntabel.
Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna
kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan
akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara
pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Disamping
itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada
manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Jakarta, Juli 2019
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, ttd
Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip.Apling, MA
2
Daftar Isi Kata Pengantar 1 Daftar Isi 2 Daftar Tabel 3 Daftar Grafik 4 Pernyataan Telah Direviu 5 Pernyataan Tanggung Jawab 6 Ringkasan 7
I. Laporan Realisasi Anggaran 9 II. Neraca 10 III. Laporan Operasional 11 IV. Laporan Perubahan Ekuitas 12 V. Catatan atas Laporan Keuangan 12
A. Penjelasan Umum 12 A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian PPPA RI 12
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 14 A.3. Basis Akuntansi 16 A.4. Dasar Pengukuran 16 A.5. Kebijakan Akuntansi 17
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 22 B.1. Pendapatan 23 B.2. Belanja 24
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca 33
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional 39
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 45
F. Pengungkapan Penting Lainnya 47 Lampiran dan Daftar 48
3
Daftar Tabel
Tabel 1 Rincian Satker dilingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode Tahun Anggaran 2019
15
Tabel 2 Perbandingan Nilai Anggaran Awal dan Anggaran Revisi Menurut Jenis Belanja
22
Tabel 3 Perbandingan Nilai Anggaran Awal dan Anggaran Setelah Revisi Menurut Program
23
Tabel 4 Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
24
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019
25
Tabel 6 Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Menurut Program Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
25
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019
26
Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019
28
Tabel 9 Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
28
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
29
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
30
Tabel 12 Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
33
Tabel 13 Rincian Nilai Persediaan Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
34
Tabel 14 Rincian Nilai Beban Pegawai Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
40
Tabel 15 Rincian Nilai Beban Persediaan Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
41
Tabel 16 Rincian Nilai Beban Barang dan Jasa Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
41
Tabel 17 Rincian Nilai Beban Pemeliharaan Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
42
Tabel 18 Rincian Nilai Beban Perjalanan Dinas Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
42
Tabel 19 Rincian Nilai Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
43
Tabel 20 Rincian Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
44
Tabel 21 Rincian Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
44
Tabel 22 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Untuk periode yang berakhir tanggal Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
47
4
Daftar Grafik
Grafik 1 Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Antar Satker Periode Semester I Tahun 2019
27
Grafik 2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
29
Grafik 3 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
30
Grafik 4 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
32
5
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2019
Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 berupa Neraca per tanggal 30 Juni 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas telah disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
Jakarta, Juli 2019 Inspektur Ketua Tim Reviu,
ttd
Dyah Elvina NIP.196307141988102001
6
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan
Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan
Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 UNAUDITED
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran
dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Jakarta, Juli 2019
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,
ttd
Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip.Apling, MA
7
Ringkasan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 UNAUDITED telah disusun dan
disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan
yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran
dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja
periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2019. Realisasi Pendapatan Negara
adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2,494,428,798.00
atau mencapai 0 persen dari Estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.00. Realisasi
Belanja Negara sebesar Rp136,761,163,384.00 atau mencapai 28 persen dari
Alokasi Anggaran sebesar Rp493,636,794,000.00.
2. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan
Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019. Nilai Aset dicatat dan disajikan sebesar
Rp141,574,157,614.00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar
Rp23,700,576,957.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp114,190,362,232.00; Piutang
Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar
Rp3,683,218,425.00. Nilai Kewajiban sebesar Rp16,743,696,836.00 berupa
Kewajiban Jangka Pendek dan nilai Ekuitas sebesar Rp124,830,460,778.00
sehingga jumlah antara Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp141,574,157,614.00.
3. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban,
Surplus/Defisit dari kegiatan operasional, Surplus/Defisit dari kegiatan non
operasional, Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa, Pos luar biasa, dan
Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO
untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp13,800,239.00,
sedangkan jumlah Beban sebesar Rp139,370,460,827.00, sehingga terdapat
Defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp139,356,660,588.00. Kegiatan non
operasional Surplus sebesar Rp107,313,197.00 yang berasal dari surplus
pelepasan aset non lancar sebesar Rp19,837,000.00 dan surplus kegiatan non
operasional Lainnya sebesar Rp87,476,197.00. Pos luar biasa sebesar Rp0.00,
sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp139,249,347,391.00.
8
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas. Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2019 sebesar
Rp129,556,664,637.00; Defisit-LO sebesar Rp139,249,347,391.00; koreksi yang
menambah ekuitas sebesar Rp256,408,946.00 yang berasal dari koreksi nilai
persediaan sebesar Rp100,000,000.00, koreksi atas reklasifikasi aset sebesar
minus Rp96,250.00 dan koreksi lain-lain sebesar Rp156,505,196.00. Transaksi
antar entitas sebesar Rp134,266,734,586.00 sehingga nilai ekuitas akhir pada
tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp124,830,460,778.00. Nilai penurunan ekuitas
periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2019 sebesar Rp4,726,203,859.00.
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan
Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan
dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan
keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas,
yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Negara.
Sedangkan dalam penyajian Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
dan Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual, yaitu diakui
pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.
9
I. Laporan Realisasi Anggaran
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2019 DAN
30 JUNI 2018
30 JUNI 2018
ANGGARAN REALISASI % REALISASI
B.1
42Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP)-Rp 2,494,428,798Rp 0.00% 3,907,602,582Rp
-Rp 2,494,428,798Rp 0.00% 3,907,602,582Rp
B.2
51 Belanja Pegawai B.2.1 39,956,170,000Rp 22,629,214,407Rp 56.64% 18,164,171,112Rp
52 Belanja Barang B.2.2 450,159,826,000Rp 112,713,068,316Rp 25.04% 112,693,972,425Rp
Belanja Barang (Hibah
Langsung)B.2.3 -Rp -Rp 0.00% -Rp
57 Belanja Bantuan Sosial -Rp -Rp 0.00% -Rp
Jumlah Belanja Operasi 490,115,996,000Rp 135,342,282,723Rp 27.61% 130,858,143,537Rp
532111Belanja Modal Peralatan
dan MesinB.2.4 3,303,308,000Rp 1,418,880,661Rp 42.95% 432,062,550Rp
533113Belanja Modal Upah
Tenaga KerjaB.2.5 -Rp -Rp 0.00% -Rp
536111 Belanja Modal Lainnya B.2.6 217,490,000Rp -Rp 0.00% -Rp
Jumlah Belanja Modal 3,520,798,000Rp 1,418,880,661Rp 40.30% 432,062,550Rp
493,636,794,000Rp 136,761,163,384Rp 27.70% 131,290,206,087Rp
BELANJA MODAL
JUMLAH BELANJA
30 JUNI 2019URAIAN CTT
PENDAPATAN
BELANJA
BELANJA OPERASI
JUMLAH PENDAPATAN
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran e-rekon K/L periode Juni 2019
10
II. Neraca
NERACA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PER 30 JUNI 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
CATATAN 30 JUNI 2019 31 DES 2018 Naik/(Turun)
C.1 14,919,783,400Rp -Rp 14,919,783,400Rp
-Rp -Rp -Rp
C.2 171,322,254Rp 2,123,408,012Rp (1,952,085,758)Rp
C.3 -Rp 241,323,805Rp (241,323,805)Rp
-Rp -Rp -Rp
-Rp -Rp -Rp
-Rp -Rp -Rp
-Rp -Rp -Rp
C.4 8,609,471,303Rp 8,426,066,348Rp 183,404,955Rp
Persediaan yang belum Diregister -Rp -Rp -Rp
23,700,576,957Rp 10,790,798,165Rp 12,909,778,792Rp
-Rp -Rp -Rp
-Rp -Rp -Rp
-Rp -Rp -Rp
-Rp -Rp -Rp
C.5 294,120,000Rp 294,120,000Rp -Rp
C.6 94,886,414,876Rp 95,571,541,415Rp (685,126,539)Rp
Peralatan dan Mesin Belum Diregister -Rp -Rp -Rp
C.7 104,426,273,203Rp 104,426,273,203Rp -Rp
Gedung dan Bangunan Belum Diregister -Rp -Rp -Rp
C.8 5,152,456,725Rp 5,152,456,725Rp -Rp
C.9 315,310,076Rp 315,310,076Rp -Rp
-Rp -Rp -Rp
C.10 (90,884,212,648)Rp (83,610,194,899)Rp (7,274,017,749)Rp
114,190,362,232Rp 122,149,506,520Rp (7,959,144,288)Rp
C.11 17,450,041,700Rp 17,450,041,700Rp -Rp
C.12 -Rp -Rp -Rp
Aset Lainnya yang Belum Diregister -Rp -Rp -Rp
C.13 (13,766,823,275)Rp (11,906,626,938)Rp (1,860,196,337)Rp
3,683,218,425Rp 5,543,414,762Rp (1,860,196,337)Rp
141,574,157,614Rp 138,483,719,447Rp 3,090,438,167Rp
C.14 100,000,000Rp 7,203,141,374Rp (7,103,141,374)Rp
C.15 1,713,630,436Rp 1,713,630,436Rp -Rp
Pendapatan Diterima Dimuka C.16 10,283,000Rp 10,283,000Rp -Rp
C.17 14,919,783,400Rp -Rp 14,919,783,400Rp
C.18 -Rp -Rp -Rp
16,743,696,836Rp 8,927,054,810Rp 7,816,642,026Rp
16,743,696,836Rp 8,927,054,810Rp 7,816,642,026Rp
EKUITAS C.19 124,830,460,778Rp 129,556,664,637Rp (4,726,203,859)Rp
141,574,157,614Rp 138,483,719,447Rp 3,090,438,167Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
JUMLAH KEWAJIBAN
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
Utang Jangka Pendek Lainnya
Uang Muka dari KPPN
Belanja Dibayar Di Muka
ASET TETAP
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang kepada Pihak Ketiga
Persediaan
Hibah yang Belum Disahkan
KEWAJIBAN
ASET LANCAR
PIUTANG JANGKA PANJANG
Tagihan TP/TGR
Tagihan Penjualan Angsuran
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas Lainnya dan Setara Kas
Piutang Bukan Pajak
Bagian Lancar TP/TGR
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Aset Lain-lain
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Jumlah Piutang Jangka Panjang
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Tanah
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek
URAIAN
Jumlah Aset Lancar
Jumlah Aset Tetap
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET
ASET
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud
Sumber : Neraca e-rekon K/L periode Juni 2019.
11
III. Laporan Operasional
LAPORAN OPERASIONAL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2019 DAN
30 JUNI 2018
CTT 30 JUNI 2019 30 JUNI 2018KENAIKAN/ (PENURUNAN)
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN D.1
PNBP Lainnya 13,800,239Rp 18,797,005Rp (4,996,766)Rp
JUMLAH PENDAPATAN 13,800,239Rp 18,797,005Rp (4,996,766)Rp
BEBAN D.2
Beban Pegawai D.2.1 22,629,214,407Rp 18,164,171,112Rp 4,465,043,295Rp
Beban Persediaan D.2.2 1,605,582,495Rp 5,441,181,632Rp (3,835,599,137)Rp
Beban Barang dan Jasa D.2.3 40,284,978,159Rp 41,637,103,497Rp (1,352,125,338)Rp
Beban Pemeliharaan D.2.4 5,525,293,417Rp 6,999,712,445Rp (1,474,419,028)Rp
Beban Perjalanan Dinas D.2.5 56,085,448,111Rp 58,793,361,559Rp (2,707,913,448)Rp
Beban Barang untuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat
D.2.6 2,118,981,402Rp 1,599,032,500Rp 519,948,902Rp
Beban Penyusutan dan
Amortisasi
D.2.7 11,120,962,836Rp 11,629,049,614Rp (508,086,778)Rp
Beban lain-lain
JUMLAH BEBAN 139,370,460,827Rp 144,263,612,359Rp (4,893,151,532)Rp
(139,356,660,588)Rp (144,244,815,354)Rp 4,888,154,766Rp
KEGIATAN NON OPERASIONAL D.3
19,837,000Rp -Rp 19,837,000Rp
Pendapatan Pelepasan Aset
Non Lancar
19,837,000Rp -Rp 19,837,000Rp
Beban Pelepasan Aset Non
Lancar
-Rp -Rp -Rp
87,476,197Rp 382,304,646Rp (294,828,449)Rp
Pendapatan dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya
114,254,347Rp 385,205,134Rp (270,950,787)Rp
Beban dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya
26,778,150Rp 2,900,488Rp 23,877,662Rp
107,313,197Rp 382,304,646Rp (274,991,449)Rp
(139,249,347,391)Rp (143,862,510,708)Rp 4,613,163,317Rp
POS LUAR BIASA D.4 -Rp -Rp -Rp
Beban Luar Biasa -Rp -Rp -Rp
(139,249,347,391)Rp (143,862,510,708)Rp 4,613,163,317Rp SURPLUS/ (DEFISIT) LO
URAIAN
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEG.
OPERASIONAL
JUMLAH SURPLUS/ (DEFISIT)
DARI KEG. NON OPERASIONAL
SURPLUS/ (DEFISIT) SEBELUM
POS LUAR BIASA
SURPLUS/ (DEFISIT) PELEPASAN
ASET NON LANCAR
SURPLUS/ (DEFISIT) KEGIATAN
NON OPERASIONAL LAINNYA
Sumber : Laporan Operasional e-rekon K/L periode Juni 2019.
12
IV. Laporan Perubahan Ekuitas
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PER 30 JUNI 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
CTT 30 JUNI 2019 31 DES 2018 KENAIKAN/ (PENURUNAN)
E.1 129,556,664,637Rp 166,945,099,752Rp (37,388,435,115)Rp
E.2 (139,249,347,391)Rp (557,355,783,841)Rp 418,106,436,450Rp
-Rp -Rp -Rp
E.3 256,408,946Rp 2,116,782,230Rp (1,860,373,284)Rp
Penyesuaian Nilai Aset -Rp -Rp -Rp
Koreksi Nilai Persediaan E.3.1 100,000,000Rp -Rp 100,000,000Rp
Koreksi atas Reklasifikasi E.3.2 (96,250)Rp
Selisih Revaluasi Aset Tetap E.3.3 -Rp -Rp -Rp
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi E.3.4 -Rp -Rp -Rp
Koreksi Lainnya E.3.5 156,505,196Rp 2,116,782,230Rp (1,960,277,034)Rp
E.4 134,266,734,586Rp 517,850,566,496Rp (383,583,831,910)Rp
(4,726,203,859)Rp (37,388,435,115)Rp 32,662,231,256Rp
E.5 124,830,460,778Rp 129,556,664,637Rp (4,726,203,859)Rp
URAIAN
EKUITAS AWAL
SURPLUS/(DEFISIT) - LO
EKUITAS AKHIR
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI
KOREKSI YANG MENAMBAH/
MENGURANGI EKUITAS
Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas e-rekon K/L periode Juni 2019.
V. Catatan Atas Laporan Keuangan
A. PENJELASAN UMUM
A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
A.1.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kedudukan : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh
Menteri.
Tugas : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.
13
Fungsi : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender,
perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak,
dan partisipasi masyarakat,
b. Penetapan sistem data gender dan anak,
c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan
gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh
kembang anak, dan partisipasi masyarakat,
d. Koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak
berbasis gender,
e. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak,
f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan
g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
A.1.2. Visi, Misi, dan Tujuan
Visi : Terwujudnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak.
Misi : Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak.
Tujuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
adalah:
1) Mewujudkan pembangunan yang responsif gender,
2) Mewujudkan pembangunan yang peduli anak, dan
3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Tujuan ini akan tercapai melalui dua fokus utama. Pertama, peningkatan
kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan, melalui implementasi strategi
pengarusutamaan gender termasuk dalam mengintegrasikan perspektif gender
ke dalam proses perencanaan dan penganggaran di setiap kementerian atau
lembaga. Fokus ini bertujuan untuk mendukung perbaikan kualitas hidup dan
peran perempuan dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan bagi
perempuan dari setiap tindak kekerasan.
Kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian
perlindungan anak melalui (1) memformulasikan dan mengharmonisasikan
berbagai macam regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak; (2)
meningkatkan kapasitas dari implementasi perlindungan anak; (3) meningkatkan
14
pengadaan data dan informasi dalam perlindungan anak; (4) meningkatkan dan
mengkoordinasikan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam memenuhi hak-
hak anak serta meningkatkan perlindungan bagi anak-anak dari setiap tindak
kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, penerapan kesetaraan gender,
pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak juga didukung oleh:
1) Peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pembangunan dalam
kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak,
2) Sistem manajemen data dan informasi tentang gender dan anak,
3) Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar bidang, sektor, program,
stakeholder dan institusi.
A.1.3. Susunan Organisasi
Susunan organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak terdiri atas:
1) Sekretariat Kementerian,
2) Deputi Bidang Kesetaraan Gender,
3) Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan,
4) Deputi Bidang Perlindungan Anak,
5) Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak,
6) Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat,
7) Staf Ahli Bidang Pembangunan Keluarga,
8) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga,
9) Staf Ahli Bidang Penanghulangan Kemiskinan,
10) Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan,
11) Inspektorat.
A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 ini
merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Laporan
Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yaitu
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan
posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian PPPA. SAI terdiri dari
Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang
untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan
Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan
informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan
dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial
lainnya. Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
15
Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) ini merupakan laporan konsolidasi/gabungan
dari seluruh jenjang struktural dibawah Kemen. PPPA yang meliputi entitas
akuntansi/satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan
kepadanya. Jumlah satuan kerja dilingkup BA.047 Kemen. PPPA untuk periode
Tahun Anggaran 2019 adalah 41 satker yang terdiri dari 7 satker kantor pusat,
dan 34 satker dekonsentrasi pada 34 provinsi.
Dari 41 satker yang ada, 40 satker sudah menyampaikan laporan keuangan dan
dikonsolidasikan melalui aplikasi E-Rekon&LK sedangkan 1 satker dekon
dengan kode satker 250113 provinsi Papua belum menyelesaikan proses
rekonsiliasi bulan Juni 2019. Namun demikian, laporan pagu anggarannya sudah
masuk dalam konsolidasi laporan keuangan Kemen. PPPA karena realisasinya
masih 0 (nol). Rincian satker dilingkup Kemen. PPPA sebagai berikut:
Tabel 1 Rincian Satker dilingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Periode Tahun Anggaran 2019
SUDAH BELUM
1 427944 (KP) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan v
2 664941 (KP) Deputi Bidang Kesetaraan Gender v
3 664958 (KP) Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan v
4 664962 (KP) Deputi Bidang Perlindungan Anak v
5 664979 (KP) Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak v
6 664960 (KP) Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat v
7 664983 (KP) Komisi Perlindungan Anak Indonesia v
8 060105 (DK) Badan PP dan PA Provinsi Aceh v
9 075199 (DK) Biro PPA dan KB Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Utara v
10 080100 (DK) Badan PP dan KB Provinsi Sumatera Barat v
11 100040 (DK) Badan PM dan PP Provinsi Jambi v
12 090100 (DK) Badan PP, PA, dan KB Provinsi Riau v
13 110101 (DK) Badan PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan v
14 305145 (DK) Badan PPKB, dan PA Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung v
15 325230 (DK) Badan PP dan PA Provinsi Kepulauan Riau v
16 260038 (DK) Badan PP dan PA Provinsi Bengkulu v
17 125160 (DK) Biro PP Sekretariat Daerah Provinsi Lampung v
18 010058 (DK) Badan PM dan Prmp dan KB Provinsi DKI Jakarta v
19 295308 (DK) Badan PPMD Provinsi Banten v
20 025133 (DK) Badan PP dan KB Provinsi Jawa Barat v
21 035161 (DK) Badan PPPA dan KB Provinsi Jawa Tengah v
22 045161 (DK) Badan PPM Daerah Istimewa Yogyakarta v
23 055199 (DK) Badan PP dan KB Provinsi Jawa Timur v
24 135199 (DK) Badan PPAMKB Pprovinsi Kalimantan Barat v
25 140100 (DK) Badan PP, dan PA, KKB Provinsi Kalimantan Tengah v
26 150023 (DK) Badan PP dan PA Provinsi Kalimantan Selatan v
27 160036 (DK) Badan PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur v
28 350059 (DK) Badan PMPPKB dan Pemdes Provinsi Kalimantan Utara v
29 340103 (DK) Biro PP dan PA Sekda Provinsi Sulawesi Barat. v
30 180035 (DK) Badan PP dan KB Provinsi Sulawesi Tengah v
31 190013 (DK) Badan PP dan KB Provinsi Sulawesi Selatan v
32 200040 (DK) Badan PP dan KB Provinsi Sulawesi Tenggara v
33 170103 (DK) Badan PP dan PA Provinsi Sulawesi Utara v
34 220037 (DK) Badan PP dan PA Provinsi Bali v
35 230044 (DK) Badan PP dan PA Provinsi NTB v
NO KODE SATKER NAMA SATKERKETERANGAN
16
SUDAH BELUM
36 240100 (DK) Badan PP Sekda Provinsi NTT v
37 210006 (DK) Biro PKSDM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku v
38 280100 (DK) Badan PP, PA, dan KB Provinsi Maluku Utara v
39 310100 (DK) Biro PP dan Kesra Sekda Provinsi Gorontalo v
40 250113 (DK) Biro PP Sekda Provinsi Papua v
41 330100 (DK) Badan PP, PA, dan KB Provinsi Papua Barat v
NO KODE SATKER NAMA SATKERKETERANGAN
Sumber: Monitoring e-rekon K/L periode TA 2019
A.3. BASIS AKUNTANSI
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca,
Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas
untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual
adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya
pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis
akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
A.4. DASAR PENGUKURAN
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang
diterapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan
menggunakan nilai perolehan historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar
nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban
dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk
memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan
menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing
dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
17
A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang
diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang
ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang dalam penyusunannya telah
diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan
pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PPPA adalah sebagai berikut:
(1) Pendapatan - LRA
Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum
Negara (KUN).
Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
(2) Pendapatan - LO
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan
dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber
daya ekonomi.
Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
(3) Belanja
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
(4) Beban
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset;
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya
klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam CaLK.
18
(5) Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Piutang Jangka Panjang, Aset
Tetap, dan Aset Lainnya:
a. Aset Lancar
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam
bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs
tengah BI pada tanggal neraca.
Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi
apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat
keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa
yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah
perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta
jumlahnya bisa diukur dengan andal.
3. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan
(net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk
penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas
kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan
upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
4. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:
Kualitas
Piutang Uraian Penyisihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal
jatuh tempo 0.5%
Kurang
Lancar
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Pertama tidak dilakukan
pelunasan
10%
Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 50%
Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 100%
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/
Ganti Rugi (TP/ TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/ TP/ TGR.
19
Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi pada tanggal
neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan
cara lainnya.
b. Aset Tetap
Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi
sebagai berikut:
Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah
raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu
juta rupiah), dan
Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan
atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya
berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang
Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap
aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan,
Jaringan, dan lrigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai
kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31
Desember 2015. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi
dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya,
dan/atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun
2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan
waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei
lapangan untuk obyek penilaian berupa tanah, dan tanpa survei
lapangan untuk obyek penilaian selain tanah.
Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan
nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap
hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih
tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan.
Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai
buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang
ekuitas pada Laporan Keuangan.
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah
20
yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai
dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak
sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa
kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos
Aset Lainnya.
Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,
dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan
BMN.
c. Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
a. Tanah;
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber
sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah
diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan
setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode
garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan
dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel
Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa
Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel
masa manfaat adalah sebagai berikut:
d. Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan
akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal pelaporan.
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai
nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun
21
e. Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan
piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak
berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12
(dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan
kas yang dibatasi penggunaannya.
Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu
sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode
garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa
manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa
Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak
Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:
Kelompok Aset Tak Berwujud Masa Manfaat
(tahun)
Software Komputer 4
Franchise 5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain
Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu.
10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa,
Perlindungan Varietas Tanaman Semusim. 20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan
Varietas Tanaman Tahunan 25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi
Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser
Fonogram.
50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I 70
Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku
yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
(6) Kewajiban
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang.
22
a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang
Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan
Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang
Jangka Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai
nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali
transaksi berlangsung.
(7) Ekuitas
Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam
satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan
Perubahan Ekuitas.
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Selama periode berjalan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah melakukan revisi Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal dalam rangka optimalisasi
belanja pemerintah dan perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan
situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut adalah sebagai
berikut:
Tabel 2
Perbandingan Nilai Anggaran Awal dan Anggaran Setelah Revisi
Menurut Jenis Belanja
Awal Revisi Naik/(Turun)
51 Belanja Pegawai 39,956,170,000Rp 39,956,170,000Rp -Rp
52 Belanja Barang 450,585,245,000Rp 450,159,826,000Rp (425,419,000)Rp
53 Belanja Modal 3,095,379,000Rp 3,520,798,000Rp 425,419,000Rp
493,636,794,000Rp 493,636,794,000Rp -Rp
Uraian Jenis
Belanja
JUMLAH
Tahun Anggaran 2019
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja e-rekon K/L, Juni 2019
23
Tabel 3
Perbandingan Nilai Anggaran Awal dan Anggaran Setelah Revisi
Menurut Program
Awal Revisi Naik/ (Turun)
047.01.07 Program Perlindungan Anak 150,637,304,000Rp 150,637,304,000Rp -Rp
047.01.08Program Partisipasi Lembaga
Masyarakat dalam PP dan PA91,883,970,000Rp 91,883,970,000Rp -Rp
047.01.01
Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya KPP-PA
128,542,999,000Rp 128,542,999,000Rp -Rp
047.01.01
Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya KPP-PA (Hibah Langsung
LN)
-Rp -Rp -Rp
047.01.06Program Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan122,572,521,000Rp 122,572,521,000Rp -Rp
493,636,794,000Rp 493,636,794,000Rp -Rp
Uraian Kode
Program
JUMLAH
Tahun Anggaran 2019
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja e-rekon K/L, Juni 2019.
Perubahan alokasi anggaran periode semester 1 TA 2019 berupa pergeseran
alokasi belanja, dari belanja barang menjadi belanja modal sebesar
Rp425,419,000.00 pada satker 664941 Deputi Bidang Kesetaraan Gender dan
satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam rangka
pembelian aset peralatan dan mesin baru untuk memenuhi kebutuhan
sehubungan dengan adanya pegawai baru.
B.1. PENDAPATAN -LRA
Realisasi Pendapatan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2019 adalah sebesar Rp2,494,428,798.00 atau mencapai 0 persen dari estimasi
pendapatan-LRA yang ditetapkan sebesar Rp0.00. Nilai estimasi pendapatan
pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen
PPPA) tidak dianggarkan karena entitas tidak memperoleh pendapatan secara
rutin (Profit Centre) sedangkan pendapatan yang ada berupa penerimaan
kembali belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL), pendapatan denda
keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah, dan Pendapatan
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai.
Perbandingan nilai realisasi pendapatan-LRA dengan periode semester 1 TA
2018 sebagai berikut:
24
Tabel 4
Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Akun
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
425129Pendapatan dari Pemindahtanganan
BMN Lainnya19,837,000Rp -Rp 19,837,000Rp
425791Pendapatan Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara Terhadap Pegawai-Rp 198,000,000Rp (198,000,000)Rp
425811Pendapatan Denda Keterlambatan
Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah10,987,324Rp 18,797,000Rp (7,809,676)Rp
425911Penerimaan Kembali Belanja Pegawai
TAYL1,400,517Rp 14,907,892Rp (13,507,375)Rp
425912Penerimaan Kembali Belanja Barang
TAYL2,312,169,064Rp 3,671,682,685Rp (1,359,513,621)Rp
425913Penerimaan Kembali Belanja Modal
TAYL10,000,000Rp -Rp 10,000,000Rp
425918Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain
TAYL137,221,978Rp 4,215,000Rp 133,006,978Rp
425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain 2,812,915Rp 5Rp 2,812,910Rp
2,494,428,798Rp 3,907,602,582Rp (1,413,173,784)Rp
Naik/(Turun)
JUMLAH
30 JUNI 2019 30 JUNI 2018
Realisasi PendapatanKode
AkunUraian
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan e-rekon K/L 30 Juni 2019 dan 2018.
Nilai realisasi Pendapatan-LRA turun sebesar Rp1,413,173,784.00 karena
berkurangnya jumlah setoran pengembalian belanja TAYL yang disetor pada
Tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan ketepatan waktu dalam
pertanggungjawaban anggaran atas sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk
segera disetor pada tahun anggaran berjalan.
B.2.
BELANJA
Realisasi Belanja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (Kemen PPPA) untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019
sebesar Rp136,761,163,384.00 atau mencapai 28 persen dari anggarannya
sebesar Rp493,636,794,000.00 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar
Rp1,108,880,285.00.
Dalam pelaksanaan anggaran, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) menjalankan 4 program yaitu (1) Program
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, (2) Program Perlindungan
Anak, (3) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kemen PPPA, dan (4) Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anggaran dan Realisasi
Belanja masing-masing program dirinci sebagai berikut:
25
Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019
Anggaran Realisasi (netto) %
047.01.07 Program Perlindungan Anak 150,637,304,000Rp 36,194,082,128Rp 24.03% 96,950,406Rp
047.01.08Program Partisipasi Lembaga
Masyarakat dalam PP dan PA91,883,970,000Rp 11,848,419,642Rp 12.89% 291,641,759Rp
047.01.01
Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya KPP-PA
128,542,999,000Rp 52,347,234,255Rp 40.72% 33,547,338Rp
047.01.01
Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya KPP-PA (HIBAH LN)
-Rp -Rp 0.00% -Rp
047.01.06Program Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan122,572,521,000Rp 36,371,427,359Rp 29.67% 686,740,782Rp
493,636,794,000Rp 136,761,163,384Rp 27.70% 1,108,880,285Rp
Uraian Kode
Program
JUMLAH
SEMESTER I TAHUN 2019Pengembalian Belanja
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Program, Juni 2019.
Sedangkan perbandingan nilai realisasinya pada periode semester 1 tahun 2019
dan 2018 sebagai berikut:
Tabel 6
Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Menurut Program
Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019 dan 2018
30 JUNI 2019 30 JUNI 2018 Naik/(Turun)
047.01.07 Program Perlindungan Anak 36,194,082,128Rp 36,839,052,407Rp (644,970,279)Rp
047.01.08Program Partisipasi Lembaga
Masyarakat dalam PP dan PA11,848,419,642Rp 10,507,648,285Rp 1,340,771,357Rp
047.01.01
Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya KPP-PA
52,347,234,255Rp 50,242,556,636Rp 2,104,677,619Rp
047.01.01
Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya KPP-PA (HIBAH LN)
-Rp -Rp -Rp
047.01.06Program Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan36,371,427,359Rp 33,700,948,759Rp 2,670,478,600Rp
136,761,163,384Rp 131,290,206,087Rp 5,470,957,297Rp
Uraian Kode
Program
JUMLAH
PERIODE
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Program, Desember 2018 dan
2017.
Nilai realisasi belanja periode semester 1 tahun 2019 naik sebesar
Rp5,470,957,297.00 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018.
Kenaikan ini didukung oleh naiknya realisasi belanja pada masing-masing
program, kecuali program perlindungan anak yang turun sebesar
Rp644,970,279.00.
26
Laporan Keuangan Kemen. PPPA merupakan konsolidasi/gabungan dari laporan
keuangan seluruh entitas akuntansi/satuan kerja di lingkup Kemen. PPPA. Dari
41 satker yang ada yang terdiri dari 7 satker kantor pusat, dan 34 satker
dekonsentrasi, semua satker telah menyampaikan data laporan keuangan dan
dikonsolidasikan melalui aplikasi e-rekon. Menurut satuan kerja, anggaran dan
realisasi belanja dirinci sebagai berikut:
Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019
Anggaran Realisasi (netto) %
664941 Deputi Bidang Kesetaraan Gender 61,066,598,000Rp 17,176,185,653Rp 28.13% 73,164,399Rp
664958 Deputi Bidang Perlind. Hak Prmp 61,505,923,000Rp 19,195,241,706Rp 31.21% 613,576,383Rp
664962 Deputi Bidang Perlind. Anak 77,575,485,000Rp 15,778,255,516Rp 20.34% 3,197,200Rp
664979Deputi Bidang Tumbuh Kembang
Anak55,561,819,000Rp 13,648,526,590Rp 24.56% 93,753,206Rp
664960Deputi Bidang Partisipasi
Masyarakat57,883,970,000Rp 10,311,722,651Rp 17.81% 291,641,759Rp
664983 KPAI 17,500,000,000Rp 6,767,300,022Rp 38.67% -Rp
427944 Menteri Negara PP 128,542,999,000Rp 52,347,234,255Rp 40.72% 33,547,338Rp
060105 Aceh 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
075199 Sumatera Utara 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
080100 Sumatera Barat 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
090100 Riau 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
100040 Jambi 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
110101 Sumatera Selatan 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
305145 Kep. Babel 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
325230 Kep. Riau 1,000,000,000Rp 59,155,704Rp 5.92% -Rp
260038 Bengkulu 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
125160 Lampung 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
010058 DKI Jakarta 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
025133 Jawa Barat 1,000,000,000Rp 55,670,000Rp 5.57% -Rp
035161 Jawa Tengah 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
045161 Daerah Istimewa Yogyakarta 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
055199 Jawa Timur 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
295308 Banten 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
135199 Kalimantan Barat 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
140100 Kalimantan Tengah 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
150023 Kalimantan Selatan 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
160036 Kalimantan Timur 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
417749 Kalimantan Utara 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
170103 Sulawesi Utara 1,000,000,000Rp 351,049,987Rp 35.10% -Rp
180035 Sulawesi Tengah 1,000,000,000Rp 13,580,000Rp 1.36% -Rp
190013 Sulawesi Selatan 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
200040 Sulawesi Tenggara 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
340103 Sulawesi Barat 1,000,000,000Rp 50,010,000Rp 5.00% -Rp
220037 Bali 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
230044 Nusa Tenggara Barat 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
Satker Kantor Pusat
Satker Dekonsentrasi
Kode Satker Uraian SatkerPengembalian
Belanja
SEMESTER I TAHUN 2019
27
Anggaran Realisasi (netto) %
240100 Nusa Tenggara Timur 1,000,000,000Rp 50,000,000Rp 5.00% -Rp
210006 Maluku 1,000,000,000Rp 176,015,300Rp 17.60% -Rp
280100 Maluku Utara 1,000,000,000Rp 214,210,000Rp 21.42% -Rp
310100 Gorontalo 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
250113 Papua 1,000,000,000Rp -Rp 0.00% -Rp
330100 Papua Barat 1,000,000,000Rp 567,006,000Rp 56.70% -Rp
493,636,794,000Rp 136,761,163,384Rp 27.70% 1,108,880,285Rp JUMLAH
Kode Satker Uraian SatkerPengembalian
Belanja
SEMESTER I TAHUN 2019
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Organisasi, Juni 2019.
Sedangkan perbandingan persentase realisasi belanja periode semester 1 tahun
2019 menurut satuan kerja dijelaskan sebagai berikut:
Grafik 1
Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Antar Satker
Periode Semester I Tahun 2019
Sumber : Laporan Realisasi Belanja Munurut Organisasi, E-Rekon&LK 30 Juni 2019
40.72% 38.67%
31.21%28.13%
24.56%20.34%
17.81%
MenteriNegara PP
KPAI Deputi BidangPerlind. Hak
Prmp
Deputi BidangKesetaraan
Gender
Deputi BidangTumbuhKembang
Anak
Deputi BidangPerlind. Anak
Deputi BidangPartisipasi
Masyarakat
Realisasi Anggaran Per 30 Juni 2019
56.70%
35.10%
21.42%17.60%
5.92% 5.57% 5.00% 5.00%1.36%
PapuaBarat
SulawesiUtara
MalukuUtara
Maluku Kep. Riau JawaBarat
SulawesiBarat
NusaTenggara
Timur
SulawesiTengah
Realisasi Anggaran Satker Dekon Per 30 Juni 2019
28
Menurut jenis belanja, anggaran dan realisasi belanja Kemen. PPPA dirinci
sebagai berikut:
Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019
Anggaran Realisasi Persentase Pengembalian Belanja
51 Belanja Pegawai 39,956,170,000Rp 22,629,214,407Rp 56.64% 2,457Rp
52 Belanja Barang 450,159,826,000Rp 112,713,068,316Rp 25.04% 1,108,877,828Rp
53 Belanja Modal 3,520,798,000Rp 1,418,880,661Rp 40.30% -Rp
493,636,794,000Rp 136,761,163,384Rp 27.70% 1,108,880,285Rp
Uraian Jenis
Belanja
JUMLAH
SEMESTER I TA 2019
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Organisasi Akun, Juni 2019.
Sedangkan perbandingan nilai realisasi belanja dengan periode semester 1 TA
2018 sebagai berikut:
Tabel 9
Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
30 JUNI 2019 30 JUNI 2018 Naik/(Turun)
51 Belanja Pegawai 22,629,214,407Rp 18,164,171,112Rp 4,465,043,295Rp
52 Belanja Barang 112,713,068,316Rp 112,693,972,425Rp 19,095,891Rp
53 Belanja Modal 1,418,880,661Rp 432,062,550Rp 986,818,111Rp
136,761,163,384Rp 131,290,206,087Rp 5,470,957,297Rp
Uraian
Kode
Jenis
Belanja
JUMLAH
Realisasi Periode
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Organisasi Akun, Juni 2019 dan 2018
Penjelasan realisasi belanja menurut jenis belanja secara rinci sebagai berikut:
B.2.1 Belanja Pegawai
Perbandingan nilai anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 sebagai berikut:
29
Grafik 2
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, Juni 2019.
Rincian nilai realisasi belanja pegawai sebesar Rp22,629,214,407.00 sebagai berikut:
Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Akun
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
30 JUNI 2019 30 JUNI 2018
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 6,294,945,870Rp 5,384,968,000Rp 909,977,870Rp
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 98,141Rp 81,625Rp 16,516Rp
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 378,621,910Rp 356,769,956Rp 21,851,954Rp
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 96,417,064Rp 91,945,476Rp 4,471,588Rp
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 1,803,560,000Rp 1,628,310,000Rp 175,250,000Rp
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 34,650,000Rp 37,450,000Rp (2,800,000)Rp
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 97,041,297Rp 78,666,845Rp 18,374,452Rp
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 265,781,400Rp 247,821,240Rp 17,960,160Rp
511129 Belanja Uang Makan PNS 505,578,000Rp 460,405,000Rp 45,173,000Rp
511147 Belanja Tunj. Lain-lain -Rp -Rp -Rp
511151 Belanja Tunj. Umum PNS 159,205,000Rp 117,300,000Rp 41,905,000Rp
511511Balanja Gaji Pokok Pegawai Non
PNS697,500,000Rp 581,250,000Rp 116,250,000Rp
511512 Belanja Tunj. Pegawai Non PNS 78,750,000Rp 78,750,000Rp -Rp
512211 Belanja Uang Lembur -Rp -Rp -Rp
512411Belanja Pegawai (Tunjangan
Khusus/Kegiatan)12,217,065,725Rp 9,100,452,970Rp 3,116,612,755Rp
22,629,214,407Rp 18,164,171,112Rp 4,465,043,295Rp
UraianKode
Akun
Periode
JUMLAH
Naik/(Turun)
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja menurut akun, Juni 2019 dan 2018.
Nilai realisasi belanja pegawai periode semester 1 TA 2019 naik sebesar
Rp4,465,043,295.00 dari periode semester 1 TA 2019. Penyebab naiknya
realisasi belanja pegawai adalah adanya penerimaan pegawai (CPNS) tahun
2018 yang pembayaran gajinya dimulai pada bulan Maret 2019 serta
pembayaran tunjangan kinerja Menteri dan Staf Khusus Menteri yang
pembayarannya mulai dilakukan pada bulan Desember 2018.
39,956,170,000
22,629,214,407
41,244,600,000
18,164,171,112
-
5,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,000
20,000,000,000
25,000,000,000
30,000,000,000
35,000,000,000
40,000,000,000
45,000,000,000
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
30 JUNI 2019 30 JUNI 2018
30
B.2.2 Belanja Barang
Perkembangan nilai anggaran dan realisasi belanja barang untuk periode yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 sebagai berikut:
Grafik 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, Juni 2019
Rincian nilai realisasi belanja barang sebesar Rp 112,713,068,316.00 sebagai berikut:
Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Akun
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
30 JUNI 2019 30 JUNI 2018
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 5,601,599,149Rp 1,486,988,560Rp 4,114,610,589Rp
521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan -Rp 17,251,800Rp (17,251,800)Rp
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12,928,000Rp 48,092,260Rp (35,164,260)Rp
521114Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat14,631,000Rp 7,007,000Rp 7,624,000Rp
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 903,662,000Rp 1,168,600,000Rp (264,938,000)Rp
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1,566,371,700Rp 2,333,614,000Rp (767,242,300)Rp
521211 Belanja Bahan 8,213,570,892Rp 9,546,595,102Rp (1,333,024,210)Rp
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1,654,452,500Rp 1,505,480,000Rp 148,972,500Rp
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,881,103,500Rp 2,311,826,850Rp (430,723,350)Rp
521811 Belanja Barang Persediaan Brng Kons. 2,017,038,099Rp 4,102,414,324Rp (2,085,376,225)Rp
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 21,627,954Rp -Rp 21,627,954Rp
522111 Belanja Langganan Listrik 1,162,277,391Rp 1,336,836,494Rp (174,559,103)Rp
522112 Belanja Langganan Telepon 69,357,618Rp 75,700,780Rp (6,343,162)Rp
522113 Belanja Langganan Air 203,906,332Rp 151,579,610Rp 52,326,722Rp
522119Belanja Langganan Daya dan Jasa
Lainnya852,421,916Rp 228,997,710Rp 623,424,206Rp
522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 58,506,700Rp -Rp 58,506,700Rp
UraianKode
Akun
PeriodeNaik/(Turun)
450,159,826,000
112,713,068,316
510,782,195,000
112,693,972,425
0
100,000,000,000
200,000,000,000
300,000,000,000
400,000,000,000
500,000,000,000
600,000,000,000
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
30 JUNI 2019 30 JUNI 2018
31
30 JUNI 2019 30 JUNI 2018
522131 Belanja Jasa Konsultan 1,757,709,034Rp 570,053,333Rp 1,187,655,701Rp
522141 Belanja Sewa 1,853,700,654Rp 5,935,539,140Rp (4,081,838,486)Rp
522151 Belanja Jasa Profesi 7,376,720,000Rp 7,145,980,000Rp 230,740,000Rp
522191 Belanja Jasa Lainnya 10,302,672,922Rp 7,766,960,858Rp 2,535,712,064Rp
523111Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan5,541,007,798Rp 5,166,155,970Rp 374,851,828Rp
523112Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan49,962,000Rp 77,428,100Rp (27,466,100)Rp
523121Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin2,143,245,281Rp 1,767,556,475Rp 375,688,806Rp
523123Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin-Rp 6,215,000Rp (6,215,000)Rp
523122Belanja BBM dan Pelumas (BMP) dan
Pelumas-Rp -Rp -Rp
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan -Rp -Rp -Rp
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya -Rp 66,000,000Rp (66,000,000)Rp
524111 Belanja Perjalanan Biasa 19,005,260,704Rp 24,034,479,374Rp (5,029,218,670)Rp
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 337,616,000Rp 385,580,000Rp (47,964,000)Rp
524114Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Dalam Kota6,943,233,987Rp 7,315,567,961Rp (372,333,974)Rp
524119Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Luar Kota27,072,924,148Rp 24,552,177,736Rp 2,520,746,412Rp
524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 1,628,940,756Rp 2,011,522,828Rp (382,582,072)Rp
524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 1,410,662,516Rp 494,033,660Rp 916,628,856Rp
526112Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk
Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda145,620,000Rp 150,000,000Rp (4,380,000)Rp
526115Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk
Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Rp -Rp -Rp
526122
Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk
Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
dalam bentuk Uang
(4,232,698)Rp -Rp (4,232,698)Rp
526311Belanja Barang Lainnya Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda2,914,570,463Rp 927,737,500Rp 1,986,832,963Rp
112,713,068,316Rp 112,693,972,425Rp 19,095,891Rp
UraianKode
Akun
Periode
JUMLAH
Naik/(Turun)
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Akun, Juni 2019 dan 2018.
Perbandingan nilai realisasi belanja barang periode semester 1 tahun 2019 dan
2018 naik sebesar Rp19,095,891.00, menggambarkan bahwa naiknya realisasi
belanja sedikit dipengaruhi oleh realisasi belanja barang.
B.2.3 Belanja Barang yang Bersumber dari Hibah Langsung
Nilai anggaran dan realisasi belanja barang yang bersumber dari hibah langsung
periode semester 1 TA 2019 dan 2018 sebesar Rp0.00. Hal ini disebabkan
karena pengesahan atas transaksi penerimaan hibah langsung, baik
pengesahan atas pagu anggaran, pendapatan hibah maupun belanja hibah
dilakukan pada periode semester 2.
32
B.2.4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Perbandingan nilai anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin
untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 sebagai
berikut:
Grafik 4
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Akun, Juni 2019 dan 2018.
Nilai realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp1,418,880,661.00
menghasilkan perolehan aset peralatan dan mesin sebesar Rp1,301,718,461.00
dan pembayaran tunggakan atas perolehan peralatan dan mesin tahun 2018
pada satker dengan kode satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
sebesar Rp117,162,200.00.
B.2.5 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Nilai anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 sebesar Rp0.00.
B.2.6 Belanja Modal Lainnya
Nilai anggaran dan realisasi belanja modal lainnya untuk periode yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp217,490,000.00 dan Rp0.00. Sedangkan
nilai anggaran dan realisasi belanja modal lainnya untuk periode yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp185,000,000.00 dan Rp0.00.
3,303,308,000
1,418,880,661 1,637,240,000
432,062,550
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
30 JUNI 2019 30 JUNI 2018
33
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi
tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang
Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum
dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal
neraca.
Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 sebesar
Rp14,919,783,400.00 sedangkan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31
Desember 2018 sebesar Rp0.00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30
Juni 2019 terdiri dari Uang Persediaan sebesar Rp4,629,000,000.00 dan
Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp10,290,783,400.00.
C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas
Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang
bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap
dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal
pelaporan. Selain itu, nilai Kas Lainnya dan Setara Kas juga mencakup Kas
Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan. Saldo Kas Lainnya dan Setara
Kas per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar
Rp171,322,254.00 dan Rp2,123,408,012.00. Rincian saldo Kas Lainnya dan
Setara Kas sebagai berikut:
Tabel 12
Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
No 30 JUNI 2019 31 DES 2018
1 -Rp -Rp
2 4,219,848.00Rp 1,954,655,606.00Rp
3 -Rp 1,650,000.00Rp
4 167,102,406.00Rp 167,102,406.00Rp
171,322,254.00Rp 2,123,408,012.00Rp JUMLAH
Keterangan
Pungutan Pajak yang belum disetor ke KUN
Pengembalian Belanja yang belum disetor ke KUN
Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari Hibah
yang belum disahkan
Utang kepada pihak ketiga lainnya
Sumber : Daftar saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2019 dan 31
Desember 2018.
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2019 meliputi pengembalian
belanja tahun 2018 atas kelebihan pembayaran belanja peralatan dan mesin
untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang sebesar
Rp4,219,848.00 yang penyetoran pada tahun 2019 menggunakan akun
pengembalian belanja (seharusnya akun penerimaan kembali belanja barang
34
TAYL) sehingga belum dapat dilakukan jurnal balik atas transaksi
pembayarannya. Selain itu, saldo kas hibah yang berasal dari pengembalian atas
penerimaan hibah langsung tahun 2018 yang tidak terrealisasi sebesar
Rp167,102,406.00 dan belum dilakukan pengesahan atas transaksi
pengembaliannya dalam bentuk SP3HL/SP4HL.
C.3 Piutang Bukan Pajak
Saldo piutang bukan pajak pada Kementerian PPPA merupakan piutang yang
berasal dari tagihan pada pihak ketiga atas kelebihan pembayaran LS-Pihak
Ketiga yang belum dilunasi/dibayar sampai dengan tanggal laporan keuangan.
Nilai piutang bukan pajak per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar
Rp0.00 dan Rp241,323,805.00.
Nilai piutang bukan pajak per 31 Desember 2018 berupa piutang lainnya yang
berasal dari kelebihan pembayaran kepada rekanan penyedia barang/jasa terkait
pembayaran belanja jasa lainnya sebesar Rp239,165,805.00 pada Satker
664941 Deputi Bidang Kesetaraan Gender, dan pembayaran paket meeting luar
kota sebesar Rp2,158,000.00 pada Satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh
Kembang Anak yang telah dilakukan pembayaran pada periode semester 1 TA
2019.
C.4 Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau
untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Nilai Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing
sebesar Rp8,609,471,303.00 dan Rp8,426,066,348.00 dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 13
Rincian Nilai Persediaan
Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Kode
Akun30 JUNI 2019 31 DES 2018 Naik/(Turun)
117111 Rp 6,217,041,618 Rp 6,074,850,449 142,191,169Rp
117113 Rp 3,382,500 Rp - 3,382,500Rp
117114 Rp - Rp - -Rp
117124 Rp 1,908,326,000 Rp 1,848,326,000 60,000,000Rp
117128
Rp 428,618,093 Rp 436,618,093 (8,000,000)Rp
117131 Rp - Rp - -Rp
117141
Rp - Rp - -Rp
117199 Rp 52,103,092 Rp 66,271,806 (14,168,714)Rp
Rp 8,609,471,303 Rp 8,426,066,348 183,404,955Rp
Bahan Baku
Persediaan dalam Rangka Bantuan
Sosial
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau
diserahkan kepada Masyarakat
Bahan untuk Pemeliharaan
Uraian Akun
Barang Konsumsi
Barang Persediaan Lainnya untuk
Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
JUMLAH
Persediaan Lainnya
Suku Cadang
Sumber : Neraca Percobaan e-rekon K/L, 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018.
35
C.5 Tanah
Nilai aset tanah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar
Rp294.120.000,00, sehingga tidak terdapat mutasi/perubahan nilai aset tanah
pada periode tahun 2018. Tanah seluas 360m2 tersebut adalah tanah milik
Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA),
yang berlokasi di Perumahan Taman Harapan Baru Bekasi Utara, Kavling S.02
No. 44-45, 46-47 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi,
Jawa Barat. Kepemilikan atas Aset Tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Pakai
tanggal 16 November 2011 dengan Nomor sebagai berikut:
1) Sertifikat Hak Pakai Nomor 102 (Kavling S.02 No. 45),
2) Sertifikat Hak Pakai Nomor 103 (Kavling S.02 No. 44),
3) Sertifikat Hak Pakai Nomor 104 (Kavling S.02 No. 46), dan
4) Sertifikat Hak Pakai Nomor 105 (Kavling S.02 No. 47) .
keempat sertifikat tersebut telah disahkan atas nama Pemerintah Republik
Indonesia c.q Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Nilai Aset Tanah tercatat pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan.
C.6 Peralatan dan Mesin
Saldo Aset Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
sebesar Rp94,886,414,876.00 dan Rp95,571,541,415.00 atau turun sebesar
Rp685,126,539.00 meliputi transaksi:
1. Perolehan aset periode semester 1 TA 2019 menggunakan belanja akun
532111 Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1,301,718,461.00,
2. Pelepasan aset periode semester 1 TA 2019 sebesar
Rp1,986,845,000.00, dan
3. Reklasifikasi keluar/masuk aset peralatan dan mesin sebesar
Rp1,925,000.00.
Nilai aset peralatan dan mesin per 30 Juni 2019 sebesar Rp94,886,414,876.00,
nilai akumulasi penyusutannya sebesar Rp75,385,150,100.00, sehingga nilai
buku aset peralatan dan mesin semester 1 TA 2019 sebesar
Rp19,501,264,776.00.
C.7 Gedung dan Bangunan
Saldo Aset Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
sebesar Rp104,426,273,203.00 sehingga tidak terdapat mutasi/perubahan nilai
aset gedung dan bangunan pada periode semester 1 TA 2019.
36
Nilai aset Gedung dan Bangunan tercatat pada satker 427944 Menteri Negara
PP sebesar Rp104,426,273,203.00, nilai akumulasi penyusutannya sebesar
Rp10,335,505,823.00, sehingga nilai buku aset gedung dan bangunan semester
1 TA 2019 sebesar Rp94,090,767,380.00.
C.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
sebesar Rp5,152,456,725.00. Tidak ada mutasi perolehan maupun perubahan
Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan selama periode semester 1 TA 2019. Nilai Aset
Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi:
a) Instalasi lain-lain sebesar Rp301,559,125.00 pada satker 427944
Menegpp,
b) Instalasi AC sebesar Rp4,835,397,600.00 pada satker 427944 Menegpp,
dan
c) Instalasi penangkal petir manual sebesar Rp15,500,000,00 yang tercatat
pada Satker 664983 KPAI.
Saldo aset jalan, irigasi, dan jaringan per 30 Juni 2019 sebesar
Rp5,152,456,725.00, nilai akumulasi penyusutannya sebesar
Rp5,147,806,725.00 sehingga nilai buku aset jaringan periode semester 1 TA
2019 sebesar Rp4,650,000.00.
C.9 Aset Tetap Lainnya
Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-
masing sebesar Rp315,310,076.00. Tidak ada mutasi perolehan maupun
perubahan Aset Tetap Lainnya selama periode semester 1 TA 2019. Nilai Aset
Tetap Lainnya tercatat pada Satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan sebesar Rp315,310,076.00 dengan rincian per sub-sub kelompok
sebagai berikut:
a) Monografi sebanyak 3,073 unit senilai Rp272,974,944,00;
b) Ukiran kayu sebanyak 22 unit senilai Rp16,098,882.00;
c) Alat musik modern/band sebanyak 2 unit dengan nilai Rp19.500.000,00;
dan
d) Lukisan cat minyak sebanyak 5 unit dengan nilai Rp6,736,250,00.
Saldo aset tetap lainnya per 30 Juni 2019 sebesar Rp315,310,076.00, nilai
akumulasi penyusutannya sebesar Rp15,750,000.00 sehingga nilai buku aset
tetap lainnya periode semester 1 TA 2019 sebesar Rp299,560,076.00.
37
C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
sebesar Rp90,884,212,648.00 dan Rp83,610,194,899.00. Nilai akumulasi
penyusutan aset tetap naik sebesar Rp7,274,017,749.00 berupa transaksi:
1. Beban penyusutan periode semester 1 TA 2019 sebesar
Rp9,260,766,499.00 yang terdiri dari penyusutan peralatan dan mesin
sebesar Rp7,698,019,300.00, penyusutan gedung dan bangunan sebesar
Rp1,046,789,027.00, penyusutan jaringan sebesar Rp514,083,172.00 dan
penyusutan aset tetap lainnya sebesar Rp1,875,000.00,
2. Mutasi kurang akumulasi atas transaksi pelepasan/penghapusan aset
peralatan dan mesin sebesar Rp1,986,845,000.00, dan
3. Koreksi tambah akumulasi penyusutan atas transaksi reklasifikasi aset
peralatan dan mesin sebesar Rp96,250.00.
C.11 Aset Tak Berwujud
Aset Tak Berwujud pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Kemen.PPPA) berupa software komputer. Nilai Aset Tak
Berwujud per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar
Rp17,450,041,700.00. Tidak ada mutasi perolehan maupun perubahan Aset Tak
Berwujud pada periode semester 1 TA 2019.
Nilai aset tak berwujud per 30 Juni 2019 sebesar Rp17,450,041,700.00,
akumulasi amortisasinya sebesar Rp13,766,823,275.00 sehingga nilai buku
software semester 1 TA 2019 sebesar Rp3,683,218,425.00.
C.12 Aset Lain-lain
Aset Lain-lain pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (Kemen. PPPA) merupakan Aset Tetap/Aset Lainnya yang dihentikan
penggunaannya dalam operasional pemerintahan. Nilai Aset Lain-lain per 30
Juni 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp0.00.
C.13 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya
Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2019 dan 31
Desember 2018 masing-masing sebesar Rp13,766,823,275.00 dan
Rp11,906,626,938.00. Nilai Akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya naik
sebesar Rp1,860,196,337.00 berupa transaksi Amortisasi software periode
semester 1 TA 2019.
Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2019 berupa
Akumulasi Amortisasi Software Komputer sebesar Rp13,766,823,275.00.
38
C.14 Utang kepada Pihak Ketiga
Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan
merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga
lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Saldo Utang kepada
Pihak Ketiga per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar
Rp100,000,000.00 dan Rp7,203,141,374.00.
Saldo utang kepada pihak ketiga sebesar Rp100,000,000.00 berupa belanja
barang yang masih harus dibayar (tunggakan tahun 2018) pada satker dengan
kode satker 664960 Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat yang belum dilakukan
pembayaran sampai dengan periode semester 1 TA 2019.
C.15 Hibah yang Belum Disahkan
Nilai hibah yang belum disahkan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
masing-masing sebesar Rp1,713,630,436.00 berupa hibah langsung dalam
bentuk uang periode TA 2015 yang dikelola satker 664958 Deputi Bidang
Perlindungan Perempuan (Hibah dari UNFPA) senilai Rp1,252,147,011.00
dengan kode register K071509501 dan hibah yang dikelola satker 664962 Deputi
Bidang Perlindungan Anak (Hibah dari UNICEF) senilai Rp461,483,425.00
dengan kode register K071539501. Hibah tersebut diterima dalam mata uang
dollar amerika yang di ekuivalenkan dalam mata uang rupiah pada saat
penerimaan hibah dan sudah diregister. Atas penerimaan hibah tersebut belum
dilakukan pengesahan atas transaksi belanjanya karena proses revisi anggaran
yang tidak dapat dilakukan sebab telah melewati batas waktu perpanjangan
revisi anggaran yang ditetapkan sebagaimana surat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Nomor: S-1883/PB/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang
Perpanjangan Batas Waktu Pengesahan dan Penyelesaian Administrasi atas
Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan untuk Penyusunan LKKL dan LKBUN
Unaudited TA 2015.
Sehubungan dengan hibah yang belum disahkan, Kemen. PPPA telah
menyampaikan surat Nomor B-1802/Insp/KPP-PA/PW.06.03/012/2017 tanggal 6
Desember 2017 hal Konfirmasi Data Hibah Langsung yang Belum Disahkan
pada LKKL Tahun 2015 sebagai balasan atas permintaan data tersebut
sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10631/PB/2017
tanggal 30 November 2017. Hal ini sebagai langkah awal untuk melakukan
pemetaan atas kondisi hibah pada K/L. Perkembangan terakhir, Kementerian
Keuangan menerbitkan surat Nomor S-6794/PB/2018 tanggal 31 Agustus 2018
terkait Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun
Anggaran yang Lalu. Dalam surat tersebut, hibah dalam Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran yang Lalu dapat diajukan
pengesahannya ke KPPN paling lambat tanggal 16 November 2018, sedangkan
untuk hibah dalam Bentuk Uang agar dilakukan inventarisasi dan penatausahaan
39
dokumen hibah sambil menunggu pengaturan lebih lanjut dalam rangka proses
penyelesaian administrasi hibah dimaksud.
C.16 Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan diterima dimuka pada Kemen.PPPA periode semester 1 TA 2019
berupa pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan yang berasal dari
kontrak perjanjian sewa tanah dan bangunan atas penempatan mesin ATM Bank
Mandiri di Kantor Kemen. PPPA sebesar Rp30,849,000.00 dengan jangka waktu
selama 3 tahun terhitung mulai tahun 2017. Nilai pendapatan diterima dimuka
per 30 Juni 2019 sebesar Rp10,283,000.00 merupakan pendapatan yang
pengakuannya baru dapat dilakukan pada akhir periode tahun 2019.
C.17 Uang Muka dari KPPN Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) dan atau Tambahan
Uang Persediaan (TUP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja
yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada
tanggal pelaporan. Nilai Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2019 dan 31
Desember 2018 masing-masing sebesar Rp14,919,783,400.00 dan Rp0.00.
Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2019 terdiri dari Uang Persediaan
sebesar Rp4,629,000,000.00 dan Tambahan Uang Persediaan sebesar
Rp10,290,783,400.00.
C.18 Utang Jangka Pendek Lainnya
Nilai utang jangka pendek lainnya per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
masing-masing sebesar Rp0.00.
C.19 EKUITAS Nilai Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar
Rp124,830,460,778.00 dan Rp129,556,664,637.00. Nilai penurunan Ekuitas
periode 1 Januari - 30 Juni 2019 sebesar Rp4,726,203,859.00. Ekuitas
merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE).
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
D.1. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan
operasional yang dilakukan Satuan Kerja. Nilai Pendapatan-LO untuk periode
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing
sebesar Rp13,800,239.00 dan Rp18,797,005.00.
40
Pendapatan-LO sebesar Rp13,800,239.00 meliputi Pendapatan akun 425811
Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan sebesar Rp10,987,324,00 dan
pendapatan akun 425999 Anggaran Lain-lain sebesar Rp2,812,915.00 berupa
transaksi pengembalian belanja pegawai yang berasal dari potongan SPM.
D.2. BEBAN OPERASIONAL
D.2.1 Beban Pegawai
Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang
maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai
yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan
atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan
dengan pembentukan modal. Jumlah beban pegawai untuk periode yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing sebesar
Rp22,629,214,407.00 dan Rp18,164,171,112,00 dengan rincian nilai sebagai
berikut:
Tabel 14
Rincian Nilai Beban Pegawai
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
30 JUNI 2019 30 JUNI 2018 Nilai %
511111 Beban Gaji Pokok PNS 6,294,945,870Rp 5,384,968,000Rp 909,977,870Rp 16.90%
511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 98,141Rp 81,625Rp 16,516Rp 20.23%
511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 378,621,910Rp 356,769,956Rp 21,851,954Rp 6.12%
511122 Beban Tunj. Anak PNS 96,417,064Rp 91,945,476Rp 4,471,588Rp 4.86%
511123 Beban Tunj. Struktural PNS 1,803,560,000Rp 1,628,310,000Rp 175,250,000Rp 10.76%
511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 34,650,000Rp 37,450,000Rp (2,800,000)Rp -7.48%
511125 Beban Tunj. PPh PNS 97,041,297Rp 78,666,845Rp 18,374,452Rp 23.36%
511126 Beban Tunj. Beras PNS 265,781,400Rp 247,821,240Rp 17,960,160Rp 7.25%
511129 Beban Uang Makan PNS 505,578,000Rp 460,405,000Rp 45,173,000Rp 9.81%
511147 Beban Tunj. Lain-lain -Rp -Rp -Rp 0.00%
511151 Beban Tunj. Umum PNS 159,205,000Rp 117,300,000Rp 41,905,000Rp 35.72%
511511Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS 697,500,000Rp 581,250,000Rp 116,250,000Rp 20.00%
511512 Beban Tunj. Pegawai Non PNS 78,750,000Rp 78,750,000Rp -Rp 0.00%
512211 Beban Uang Lembur -Rp -Rp -Rp 0.00%
512411 Beban Pegawai (Tunjangan
Khusus/Kegiatan)12,217,065,725Rp 9,100,452,970Rp 3,116,612,755Rp 34.25%
22,629,214,407Rp 18,164,171,112Rp 4,465,043,295Rp 24.58%
UraianKode
Akun
Periode Selisih Naik/(Turun)
JUMLAH
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual e-rekon K/L Periode 30 Juni 2019 dan 2018.
D.2.2 Beban Persediaan
Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-
barang yang habis pakai. Jumlah beban persediaan untuk periode yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing sebesar
41
Rp1,605,582,495.00 dan Rp5,441,181,632.00 dengan rincian nilai sebagai
berikut:
Tabel 15
Rincian Nilai Beban Persediaan
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
30 JUNI 2019 30 JUNI 2018 Nilai %
593111 Beban Persediaan Konsumsi 1,569,236,644Rp 5,392,703,514Rp (3,823,466,870)Rp -70.90%
593149 Beban Persediaan Lainnya 36,345,851Rp 48,478,118Rp (12,132,267)Rp -25.03%
1,605,582,495Rp 5,441,181,632Rp (3,835,599,137)Rp -70.49%
UraianKode
Akun
Periode Selisih Naik/(Turun)
JUMLAH
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual e-rekon K/L Periode 30 Juni 2019 dan 2018.
D.2.3 Beban Barang dan Jasa
Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang-barang dan jasa-jasa
dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pada Kemen. PPPA. Beban Barang
dan Jasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni
2018 masing-masing sebesar Rp40,284,978,159.00 dan Rp41,637,103,497,00
dengan rincian nilai sebagai berikut:
Tabel 16
Rincian Nilai Beban Barang dan Jasa
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
30 JUNI 2019 30 JUNI 2018 Nilai %
521111 Beban Keperluan Perkantoran 5,533,599,149Rp 1,486,988,560Rp 4,046,610,589Rp 272.13%
521112Beban Pengadaan Bahan
Makanan-Rp 17,251,800Rp (17,251,800)Rp -100.00%
521113Beban Penambah Daya Tahan
Tubuh12,928,000Rp 48,092,260Rp (35,164,260)Rp -73.12%
521114Beban Pengiriman Surat Dinas
Pos Pusat14,631,000Rp 7,007,000Rp 7,624,000Rp 108.81%
521115Beban Honor Operasional Satuan
Kerja903,662,000Rp 1,168,600,000Rp (264,938,000)Rp -22.67%
521119 Beban Barang Opr. Lainnya 1,566,371,700Rp 2,333,614,000Rp (767,242,300)Rp -32.88%
521211 Beban Bahan 8,017,153,892Rp 9,546,595,102Rp (1,529,441,210)Rp -16.02%
521213 Beban Honor Output Kegiatan 1,654,452,500Rp 1,505,480,000Rp 148,972,500Rp 9.90%
521219 Beban Barang Non Opr. Lainnya 1,619,928,500Rp 2,311,826,850Rp (691,898,350)Rp -29.93%
522111 Beban Langganan Listrik 1,162,277,391Rp 1,336,836,494Rp (174,559,103)Rp -13.06%
522112 Beban Langganan Telepon 69,357,618Rp 75,700,780Rp (6,343,162)Rp -8.38%
522113 Beban Langganan Air 203,906,332Rp 151,579,610Rp 52,326,722Rp 34.52%
522119 Beban Langganan Daya dan Jasa
Lainnya467,796,800Rp 228,997,710Rp 238,799,090Rp 104.28%
522121 Beban Jasa Pos dan Giro 58,506,700Rp -Rp 58,506,700Rp 100.00%
522131 Beban Jasa Konsultan 1,294,863,001Rp 570,053,333Rp 724,809,668Rp 127.15%
522141 Beban Sewa 1,853,700,654Rp 5,935,539,140Rp (4,081,838,486)Rp -68.77%
522151 Beban Jasa Profesi 7,335,320,000Rp 7,145,980,000Rp 189,340,000Rp 2.65%
522191 Beban Jasa Lainnya 8,516,522,922Rp 7,766,960,858Rp 749,562,064Rp 9.65%
595112Beban Aset Ekstrakomptabel
Peralatan dan Mesin-Rp -Rp -Rp
0.00%
40,284,978,159Rp 41,637,103,497Rp (1,352,125,338)Rp -3.25%
UraianKode
Akun
Periode Selisih Naik/(Turun)
JUMLAH
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual e-rekon K/L Periode 30 Juni 2019 dan 2018.
42
D.2.4 Beban Pemeliharaan
Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk
mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi
normal. Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing sebesar Rp5,525,293,417.00 dan
Rp6,999,712,445,00 dengan rincian nilai sebagai berikut:
Tabel 17
Rincian Nilai Beban Pemeliharaan
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
30 JUNI 2019 30 JUNI 2018 Nilai %
523111Beban Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan3,501,153,136Rp 5,166,155,970Rp (1,665,002,834)Rp -32.23%
523121Beban Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin2,024,140,281Rp 1,767,556,475Rp 256,583,806Rp 14.52%
523122Beban BBM dan Pelumas (BMP)
dan Pelumas-Rp -Rp -Rp 0.00%
523199 Beban Pemeliharaan Lainnya -Rp 66,000,000Rp (66,000,000)Rp -100.00%
593113Beban Persediaan Bahan untuk
Pemeliharaan-Rp -Rp -Rp 0.00%
5,525,293,417Rp 6,999,712,445Rp (1,474,419,028)Rp -21.06%
UraianKode
Akun
Periode Selisih Naik/(Turun)
JUMLAH
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual e-rekon K/L Periode 30 Juni 2019 dan 2018.
D.2.5 Beban Perjalanan Dinas
Beban perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan Dinas
dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas
untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018
masing-masing sebesar Rp56,085,448,111.00 dan Rp58,793,361,559.00 dengan
rincian nilai sebagai berikut:
Tabel 18
Rincian Nilai Beban Perjalanan Dinas
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
30 JUNI 2019 30 JUNI 2018 Nilai %
524111 Beban Perjalanan Biasa 19,005,260,704Rp 24,034,479,374Rp (5,029,218,670)Rp -20.93%
524113Beban Perjalanan Dinas Dalam
Kota337,616,000Rp 385,580,000Rp (47,964,000)Rp -12.44%
524114Beban Perjalanan Dinas Paket
Meeting Dalam Kota6,810,833,987Rp 7,315,567,961Rp (504,733,974)Rp -6.90%
524119Beban Perjalanan Dinas Paket
Meeting Luar Kota26,892,134,148Rp 24,552,177,736Rp 2,339,956,412Rp 9.53%
524211 Beban Perjalanan Biasa - LN 1,628,940,756Rp 2,011,522,828Rp (382,582,072)Rp -19.02%
524219 Beban Perjalanan Lainnya - LN 1,410,662,516Rp 494,033,660Rp 916,628,856Rp 185.54%
56,085,448,111Rp 58,793,361,559Rp (2,707,913,448)Rp -4.61%
UraianKode
Akun
Periode Selisih Naik/(Turun)
JUMLAH
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual e-rekon K/L Periode 30 Juni 2019 dan 2018.
43
D.2.6 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan beban atas
serah terima bantuan pemerintah dalam bentuk uang/barang yang diberikan
kepada masyarakat/pemda dalam rangka penguatan kelembagaan, tugas,
fungsi, dan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat periode yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing sebesar
Rp2,118,981,402.00 dan Rp1,599,032,500.00 dengan rincian nilai sebagai
berikut:
Tabel 19
Rincian Nilai Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
30 JUNI 2019 30 JUNI 2018 Nilai %
526112/
593124
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda
419,780,000Rp 931,800,000Rp (512,020,000)Rp -54.95%
526122
Beban Peralatan dan Mesin Untuk
Diserahkan kepada Masy/Pemda
dalam bentuk Uang
(4,232,698)Rp -Rp (4,232,698)Rp 0.00%
526311/
593128
Beban Barang Lainnya Untuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda
1,703,434,100Rp 667,232,500Rp 1,036,201,600Rp 155.30%
2,118,981,402Rp 1,599,032,500Rp 519,948,902Rp 32.52%
UraianKode
Akun
Periode Selisih Naik/(Turun)
JUMLAH
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual e-rekon K/L Periode 30 Juni 2019 dan 2018.
D.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas
nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa
manfaat aset yang bersangkutan. Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat
alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Jumlah Beban
Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing sebesar Rp11,120,962,836.00 dan
Rp11,629,049,614,00 dengan rincian nilai sebagai berikut:
44
Tabel 20
Rincian Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
30 JUNI 2019 30 JUNI 2018 Nilai %
591111Beban Penyusutan Peralatan dan
Mesin7,698,019,300Rp 7,970,813,544Rp (272,794,244)Rp -3.42%
591211Beban Penyusutan Gedung dan
Bangunan1,046,789,027Rp 1,222,671,278Rp (175,882,251)Rp -14.39%
591313 Beban Penyusutan Jaringan 514,083,172Rp 514,083,173Rp (1)Rp 0.00%
591411Beban Penyusutan Aset Tetap
Lainnya1,875,000Rp 1,875,000Rp -Rp 0.00%
592115 Beban Amortisasi Software 1,860,196,337Rp 1,900,940,462Rp (40,744,125)Rp -2.14%
592222Beban Penyusuta Aset Tetap yang
Tidak Digunakan-Rp 18,666,157Rp (18,666,157)Rp -100.00%
11,120,962,836Rp 11,629,049,614Rp (508,086,778)Rp -4.37%
UraianKode
Akun
Periode Selisih Naik/(Turun)
JUMLAH
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual e-rekon K/L Periode 30 Juni 2019 dan 2018.
D.3 SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
Pos Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan
beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi
entitas. Saldo Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing sebesar
Rp107,313,197.00 dan Rp382,304,646.00 dengan rincian nilai sebagai berikut:
Tabel 21
Rincian Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
30 JUNI 2019 30 JUNI 2018 Nilai %
423129Pendapatan Pelepasan Aset Non
Lancar19,837,000Rp -Rp 19,837,000Rp 100.00%
596111Beban Pelepasan Aset Non
Lancar-Rp -Rp -Rp 0.00%
491511Pendapatan dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya114,254,347Rp 385,205,134Rp (270,950,787)Rp -70.34%
593311Beban dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya(26,778,150)Rp (2,900,488)Rp 23,877,662Rp -823.23%
107,313,197Rp 382,304,646Rp (227,236,125)Rp -59.44%
UraianKode
Akun
Periode Selisih Naik/(Turun)
JUMLAH
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual e-rekon K/L Periode 30 Juni 2019 dan 2018
Saldo surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp107,313,197.00 meliputi:
1. Pendapatan pelepasan aset non lancar sebesar Rp19,837,000.00 berupa
penerimaan yang berasal dari hasil lelang pelepasan/penghapusan aset (nilai
buku aset masih bersaldo).
45
2. Penerimaan kembali belanja barang TAYL sebesar Rp102,526,800. 00
3. Penerimaan kembali belanja modal TAYL sebesar Rp10,000,000.00 pada
satker dengan kode satker 664983 KPAI,
4. Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp1,727,547.00
berupa Pendapatan 491511 penyesuaian nilai persediaan, dan
5. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp26,778,150.00
berupa beban 593311 penyesuaian nilai persediaan.
D.4 POS LUAR BIASA
Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan
bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Nilai Pos
Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni
2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
E.1 EKUITAS AWAL
Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2019 dan 1 Januari 2018 masing-
masing sebesar Rp129,556,664,637.00 dan Rp166,945,099,752.00.
E.2 SURPLUS/(DEFISIT) LO
Surplus/(Defisit)-LO merupakan penjumlahan selisih lebih/kurang antara
surplus/(Defisit) kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar
biasa. Jumlah Surplus/(Defisit)-LO per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
masing-masing sebesar Defisit-LO Rp139,249,347,391.00 dan
Rp557,355,783,841.00.
E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS
E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan
Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-
masing sebesar Rp100,000,000,00 dan Rp0,00. Koreksi nilai persediaan berupa
koreksi atas nilai saldo awal persediaan pada satker dengan kode satker 664958
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan atas barang persediaan yang
diperoleh pada tahun 2018 namun pembayarannya dilakukan pada tahun 2019
melalui mekanisme tunggakan.
E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi
Koreksi atas Reklasifikasi per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-
masing sebesar minus Rp96,250,00 dan Rp0,00. Koreksi atas reklasifikasi
46
berupa koreksi tambah nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin atas
transaksi perubahan pencatatan aset peralatan dan mesin yang tercatat pada
satker 427944 Menteri Negara PemberdayaaN Perempuan.
E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap
Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat
dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap per 30 Juni
2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00.
E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas nilai aset dan/atau
penyusutan aset tanpa melalui proses revaluasi/penilaian kembali. Saldo Koreksi
Nilai Aset Non Revaluasi per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-
masing sebesar Rp0.00.
E.3.5 Koreksi Lainnya
Saldo Koreksi Lainnya per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing
sebesar Rp156,505,196.00 dan Rp2,116,782,230.00. Nilai Koreksi Lainnya
merupakan koreksi atas pengakuan pendapatan dari penerimaan kembali
belanja tahun anggaran yang lalu (pengembalian belanja tahun yang lalu disetor
pada tahun 2019) yang belum dilakukan pengakuan atas pengurang bebannya
dan belum diungkapkan sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas pada periode
berjalan.
E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS
Transaksi antar entitas merupakan transaksi antara Satuan Kerja pada
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan
Bendahara Umum Negara (BUN) yang didelegasikan kepada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN). Nilai transaksi antar entitas 30 Juni 2019 dan
31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp134,266,734,586.00 dan
Rp517,850,566,496.00 dengan rincian nilai sebagai berikut:
47
Tabel 22
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
30 JUNI 2019 31 DES 2018 Nilai %
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 136,761,163,384Rp 514,828,608,861Rp (378,067,445,477)Rp -73.44%
313121 Diterima dari Entitas Lain (2,494,428,798)Rp (4,360,042,825)Rp 1,865,614,027Rp -42.79%
313211 Transfer Keluar -Rp -Rp -Rp 0.00%
313221 Transfer Masuk -Rp -Rp -Rp 0.00%
391131 Pengesahan Hibah Langsung -Rp 6,808,290,942Rp (6,808,290,942)Rp -100.00%
391133Pengesahan Hibah Langsung
TAYL-Rp 573,709,518Rp (573,709,518)Rp -100.00%
391132Pengesahan Pengembalian Hibah
Langsung-Rp -Rp -Rp 0.00%
134,266,734,586Rp 517,850,566,496Rp (383,583,831,910)Rp -74.07%
UraianKode
Akun
Periode Selisih Naik/(Turun)
JUMLAH
Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrual e-rekon K/L Periode 30 Juni 2019 dan 2018
E.5 EKUITAS AKHIR
Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar
Rp124,830,460,778.00 dan Rp129,556,664,637.00. Nilai Ekuitas periode 1
Januari – 30 Juni 2019 turun sebesar Rp4,726,203,859.00.
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
F.1. KEJADIAN -KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN
1. Belanja yang Masih Harus Dibayar
Pada tahun 2018 terdapat belanja yang belum dapat ditagihkan
pembayarannya ke KPPN Jakarta II dikarenakan adanya beberapa
penolakan pengajuan oleh sistem aplikasi E-SPM yang disebabkan antara
lain adanya keterlambatan pendaftaran kontrak, dan perbaikan data
pengajuan pembayaran. Nilai belanja yang belum dapat ditagihkan sampai
periode 30 Juni 2019 sebesar sebesar Rp100,000,000.00 pada Satker
dengan kode satker 664960 Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat.
2. Hibah yang Belum Disahkan
Nilai Hibah yang belum disahkan sebesar Rp1,713,630,436.00 meliputi hibah
langsung dalam bentuk uang periode TA 2015 yang dikelola satker 664958
Deputi Bidang Perlindungan Perempuan (Hibah dari UNFPA) senilai
Rp1,252,147,011.00 dengan kode register K071509501 dan hibah yang
dikelola satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak (Hibah dari
48
UNICEF) senilai Rp461,483,425.00 dengan kode register K071539501.
Hibah tersebut diterima dalam mata uang dollar amerika yang di
ekuivalenkan dalam mata uang rupiah pada saat penerimaan hibah dan
sudah diregister.
Perkembangan terakhir, Kementerian Keuangan menerbitkan surat Nomor S-
6794/PB/2018 tanggal 31 Agustus 2018 terkait Penyelesaian Hibah
Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran yang Lalu.
Dalam surat tersebut, hibah dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
Tahun Anggaran yang Lalu dapat diajukan pengesahannya ke KPPN paling
lambat tanggal 16 November 2018, sedangkan untuk hibah dalam Bentuk
Uang agar dilakukan inventarisasi dan penatausahaan dokumen hibah sambil
menunggu pengaturan lebih lanjut dalam rangka proses penyelesaian
administrasi hibah dimaksud.
F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN
1. Take Out Revaluasi Periode Semester 1 TA 2019
Hasil penilaian kembali BMN akan disajikan setelah dilakukan perbaikan dan
hasilnya dapat diterima Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hingga saat ini
upaya perbaikan terus dilakukan, sehingga hasil penilaian kembali BMN
belum dapat disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode semester 1 TA
2019. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan jurnal koreksi atas
transaksi lanjutan revaluasi berupa penyusutan periode semester 1 TA 2019
sebagai berikut:
Akun Debet Kredit
137211 175,882,251
Beban Penyusutan Gedung dan
Bangunan 591211175,882,251
Akumulasi Penyusutan Gedung dan
Bangunan
Uraian
Atas transaksi Take Out Revaluasi, maka mengakibatkan perbedaan angka
dalam Laporan Keuangan Kementerian PPPA periode semester 1 TA 2019
dengan Laporan Keuangan tingkat satuan kerja maupun Laporan Barang
Milik Negara.
Lampiran dan Daftar
Recommended