View
117
Download
3
Category
Preview:
Citation preview
Latihan Menghapal
PERPRES 54 tahun 2010Dan Perubahannya(p54 – p35 – p70)(p54 – p35 – p70)
Created by:www.heldi.net
Ruang lingkup Peraturan Presiden nomor 54 tahuh 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa salah satunya meliputi
/ / / /Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya:
a. seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.b. seluruhnya bersumber dari APBN.b. seluruhnya bersumber dari AP N.c. sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.d. dari APBN dan sebagian dari APBD.
Ruang Lingkup dari Perpres 54 tahun 2010 adalah
Jawaban: c
Ruang Lingkup dari Perpres 54 tahun 2010 adalah Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya b b d /bersumber dari APBN/APBD.Perpres 54/2010 pasal 2 angka (1) 2
Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD tidak termasuk yang diatur dengan Perpres 54 untuk dananya sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (B/S)
M k P d B /J b i t l h
Jawaban: (S)
Mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.Pasal 2 ayat (2)
Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananyabaik sebagian atau seluruhnya berasal dariPinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedomanpada ketentuan Peraturan Presiden ini. (B/S)
K t t P d B /J d b ik b i
Jawaban: (B)
Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini.Pasal 2 ayat (3)
Apabila terdapat perbedaan dipandang tidak prinsipil oleh pelaksana kegiatan dan pemberi pinjaman/hibah, maka Peraturan yang berlakug p p j / , y gadalah:A. Para pihak dapat menyepakati tata cara Pengadaan yang akan dipergunakandipergunakan.B. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan semua perubahannya.C. Perubahan terbaru Perpres 70 tahun 2012.D. Peraturan dari pemberi pinjaman/hibah.
Dalam hal perbedaan antara ketentuan berdasarkan Peraturan
Jawaban: B
Dalam hal perbedaan antara ketentuan berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan pedoman Pengadaan Barang/Jasa pemberi pinjaman/hibah luar negeri dipandang tidak prinsipil oleh pelaksana kegiatan dan pemberi pinjaman/hibah, maka Peraturanpelaksana kegiatan dan pemberi pinjaman/hibah, maka Peraturan Presiden ini tetap berlaku.Penjelasan Pasal 2 ayat (4) 5
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui:
/ /a. Swakelola dan/atau pemilihan Penyedia Barang/Jasa.b. Pelelangan/Seleksi dan/atau tidak melalui Pelelangan/SeleksiPelelangan/Seleksi.c. Pelelangan/Seleksi Umum, Pengadaan Sederhana, Pengadaan/Penunjukan/Pemilihan Langsung, Sayembara,Pengadaan/Penunjukan/Pemilihan Langsung, Sayembara, Kontes.d. Pada prinsipnya dilakukan dengan Pelelangan Umum utk Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya & Seleksi Umum untuk Pengadaan Jasa KonsultansiJ bPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui S k l l d / ilih P di B /J
Jawaban: a
Swakelola dan/atau pemilihan Penyedia Barang/Jasa.Perpres 54/2010 pasal 3 6
Pengadaan Barang meliputi, kecuali:a. bahan baku; b. barang setengah jadi;c. mahluk hidup d. barang jadi/peralatane. tidak ada yang benar
J bPengadaan Barang meliputi, namun tidak terbatas pada:a bahan baku; b barang setengah jadi; c barang jadi/peralatan; d
Jawaban: e
a. bahan baku; b. barang setengah jadi; c. barang jadi/peralatan; d. mahluk hidup.Penjelasan Pasal 4 Huruf a 7
Pekerjaan Konstruksi adalah pembuatan wujud fisik lainnya meliputiPekerjaan Konstruksi adalah pembuatan wujud fisik lainnya, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan antara lain, k likecuali:a. konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur;b. pekerjaan perencanaan bandara internasional ;c. perakitan atau instalasi komponen pabrikasi;d. penghancuran (demolition) dan pembersihan (removal);e reboisasie. reboisasi.
J b bpekerjaan perencanaan bandara internasional adalah jasa konsultansi
Jawaban: b
8
Pengadaan Jasa Konsultansi meliputi, kecuali:a jasa rekayasa (engineering);a. jasa rekayasa (engineering);b. perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk Pekerjaan Konstruksi;j ;c. jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, dan konsultan hukum d. layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia dan kependudukandaya manusia, dan kependudukan
J b dlayanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia dan kependudukan adalah jasa lainnya
Jawaban: d
manusia, dan kependudukan adalah jasa lainnya
Penjelasan Pasal 4 9
Yang termasuk Pengadaan Jasa Lainnya adalah :a jasa keahlian profesi seperti jasa penasehatan jasaa. jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan.b. perancangan (design) dan pengawasan (supervision) p g ( g ) p g ( p )untuk Pekerjaan Konstruksi;c. Pengadaan Sertifikat atau Tanda Penghargaan hasil cetakan yang dijual umum.d. jasa pekerjaan survei yang tidak membutuhkan telaahan tenaga ahlitelaahan tenaga ahli
J b djasa pekerjaan survei yang tidak membutuhkan telaahan tenaga ahli adalah termasuk jasa lainnya
Jawaban: d
adalah termasuk jasa lainnya
Penjelasan Pasal 4 10
Menjodohkan Pekerjaan Jenis Barang/Jasa
jasa layanan internet Barang
event organizer Pekerjaan Konstruksi
reboisasi Jasa Konsultansi
pengawasan (supervision) Jasa Lainnyapengawasan (supervision) Jasa Lainnya
Pekerjaan survei yg membutuhkan telaahan Tenaga Ahli
pekerjaan survei yg tidak membutuhkan telaahan TA
pembuatan bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur
perakitan atau instalasi komponen pabrikasiperakitan atau instalasi komponen pabrikasi
Penyusunan Modul Pelatihan
Pencetakan Soal Ujian UAN
Menjodohkan Pekerjaan Jenis Barang/Jasa
jasa layanan internet Jasa Lainnya
event organizer Jasa Lainnya
reboisasi Pekerjaan Konstruksi
pengawasan (supervision) Jasa Konsultansipengawasan (supervision) Jasa Konsultansi
Pekerjaan survei yg membutuhkan telaahan Tenaga Ahli Jasa Lainnya
pekerjaan survei yg tidak membutuhkan telaahan TA Jasa Lainnya
pembuatan bangunan kapal, pesawat atau kend tempur Pekerjaan Konstruksi
perakitan atau instalasi komponen pabrikasi Pekerjaan Konstruksi
Penyusunan Modul Pelatihan Jasa Konsultansi
Pencetakan Soal Ujian UAN Jasa Lainnya
Transparan berarti Pengadaan Barang/Jasa dapatTransparan, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentumemenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas (B/S)jelas.(B/S)
I i d l h d fi i i TERBUKA T b ti k t t
Jawaban: (S)
Ini adalah definisi TERBUKA. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnyaPasal 5 Prinsip Pengadaan
Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calonBerarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap g p p , g pmemperhatikan kepentingan nasional:a. Adil/tidak diskriminatifb. Bersaingc. Terbukad Transparand. Transparan
J bAdil/tidak diskriminatifP l 5 h f f
Jawaban: a
Pasal 5 huruf f
14
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut, kecualia. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untukmencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan PengadaanBarang/Jasa;b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaanDokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakanuntuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;c. semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkansesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
J bsemua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta
Jawaban: c
dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia arang/Jasa yang berminat sertaoleh masyarakat pada umumnya adalah definisi transparanPasal 5 dan pasal 6
15
Dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencanatidak boleh bertindak sebagai konsultan pengawasdari pekerjaan yang direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak PengadaanPekerjaan Terintegrasi karena terjadi pertentangankepentingan (B/S)
D l P k j K t k i k lt /
Jawaban: (S)
Dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/pengawasbertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan KontrakPengadaan Pekerjaan TerintegrasiPenjelasan Pasal 6 huruf e
PPK/ULP/Pejabat Pengadaan baik langsungPPK/ULP/Pejabat Pengadaan baik langsungmaupun tidak langsung dilarangmengendalikan atau menjalankan perusahaanmengendalikan atau menjalankan perusahaanPenyedia Barang/Jasa karena tidak sesuaid i i d (B/S)dengan prinsip pengadaan (B/S)
B k i i d t t i tik d
Jawaban: (S)
Bukan prinsip pengadaan tetapi etika pengadaan
Penjelasan Pasal 6Penjelasan Pasal 6
Menjodohkan (1)
harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau
Prinsipuntuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum
menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Etikakeuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa
semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang b l h k d
Etika‐
berminat serta oleh masyarakat pada umumnya Pertentangan Kepentingan
bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa guntuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa
PPK/ULP/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa
Menjodohkan (2)
Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/ Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara
Prinsip
persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa
menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Etikamenghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa
Etika
dalam suatu badan usaha anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya yang
Etika‐g gg p y y g
menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama Pertentangan Kepentingan
konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas
nganharus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar‐besarnya
dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhidapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas
Menjodohkan (1) ‐ jawaban
harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau
Prinsip ‐efisienuntuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau
menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum
efisien
menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Etikakeuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa
semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang b l h k d
Prinsip ‐terbuka
berminat serta oleh masyarakat pada umumnya
bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa
etika
untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa
PPK/ULP/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa
Etika –pertentanganangan kep
Menjodohkan
Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/ Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara
Prinsip ‐bersaing
persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa
menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Etikamenghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa
Etika
dalam suatu badan usaha anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya yang
Etika –pertentg gg p y y g
menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang samapangan
konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas
Etika –pertentangan
harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar‐besarnya
Prinsip ‐efektif
dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas
Prinsip ‐terbuka
Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk PengadaanOrganisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola oleh K/L/D/I sebagai Penanggungjawab Anggaran terdiri atas kecuali:Penanggungjawab Anggaran terdiri atas, kecuali:a. PA/KPAb PPKb. PPKc. Tim Pengadaan d Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaand. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
J bTim Pengadaan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola oleh kelompok masyarakat
Jawaban: c
Swakelola oleh kelompok masyarakat Penjelasan Pasal 7 ayat 2
22
Tim yang terdiri atas Direksi Lapangan, konsultanpengawas, tim Pelaksana Swakelola adalaha. Tim Teknisb. Tim Pendukungc. Tim Ahlid. Tim Pembantu PPK
Ti d k l i di i Di k i
Jawaban: b
Tim pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lapangan, konsultan pengawas, tim Pelaksana S k l lSwakelolaPenjelasanPasal 7 ayat 3 23
PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK (B/S)tugas PPK (B/S)
PPK d i k d PA k
Jawaban: B
PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) d l k b PPK(PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK PenjelasanPasal 7 ayat 3 24
( ) /Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PA/KPA. PPK, ULP, Pejabat Pengadaan, dan PPHP setiap tahun harus diperbaharui oleh pejabat yang mengangkatnya (B/S)mengangkatnya (B/S)
P k d b h i P j b
Jawaban: S
Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) id k ik htidak terikat tahun anggaran PenjelasanPasal 7 ayat 2a 25
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada K/L/D/I ditetapkan diumumkan oleh:a. PA/KPAb. PPKc. ULP/Pokja/Pejabat Pengadaan.d. tidak ada yang benar.
P R U P d k
Jawaban: a
Penetapan Rencana Umum Pengadaan merupakan salah satu tugas PA (Pengguna Anggaran)Perpres 54/2010 pasal 8
26
Berikut ini adalah salah satu tugas PA (Pengguna Anggaran), kecualia. Menetapkan PPK.pb. Menetapkan Pejabat Pengadaan.c. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.d Menetapkan Tim Teknisd. Menetapkan Tim Teknis.e. Menetapkan Tim Uji Coba.f. Menetapkan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.g. Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk Sayembara/Kontesh. Menetapkan unsur Panitia Pengadaan dalam Pokja ULP
M t k iti d d l ULP b k t
Jawaban: h
Menetapkan panitia pengadaan dalam ULP bukan tugas PA, ULP pada K/L/D/I dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan InstitusiLembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.Perpres 54/2010 pasal 8 dan pasal 14 angka (2) 27
PPK dapat diangkat lebih dari 1 (satu) PPK dapat diangkat lebih dari 1 (satu) orang sesuai bebanorang sesuai bebanorang sesuai beban orang sesuai beban pekerjaan/rentang kendali PA.pekerjaan/rentang kendali PA.
PPK dapat diangkat lebih dari 1 (satu) orang sesuai bebanPPK dapat diangkat lebih dari 1 (satu) orang sesuai beban
Jawaban: (B) BENAR
PPK dapat diangkat lebih dari 1 (satu) orang sesuai beban PPK dapat diangkat lebih dari 1 (satu) orang sesuai beban pekerjaan/rentang kendali PApekerjaan/rentang kendali PAPertimbangan beban pekerjaan dan rentang kendali Pertimbangan beban pekerjaan dan rentang kendali dititikberatkan kepada kemampuan PA melakukandititikberatkan kepada kemampuan PA melakukandititikberatkan kepada kemampuan PA melakukan dititikberatkan kepada kemampuan PA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.Pasal 9
PA pada Kementerian/ Lembaga/PA pada Kementerian/ Lembaga/Institusi pusat lainnya dan Pemerintah Daerah menetapkan seorang atau beberapa orang KPAbeberapa orang KPA
PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu)
Jawaban: (S) SALAH
PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkanPasal 9
KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh Kepala Daerah pada Kementerian/Kepala Daerah pada Kementerian/Lembaga/ Institusi pusat lainnya atas usul PA
KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Jawaban: (S) SALAH
KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah Pasal 10
Selain kewenangan dan tugas nya, PPK dapat menetapkan hal berikut ini, kecuali :berikut ini, kecuali :a. menetapkan tim juri/ahli untuk kontes/sayembarab. menetapkan tim pendukungc. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULPd k b U M k k dib kd. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
i j i/ hli k k / b di k
Jawaban: a
tim juri/ahli untuk kontes/sayembara ditetapkan oleh PA.pasal 8 dan pasal 11 ayat (2)
31
Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjianKuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjianadalah kewenangan dari:a ULP/Pejabat Pengadaana. ULP/Pejabat Pengadaanb. PPKc PA/KPAc. PA/KPAd. Bendahara atau PPSPM
j i b k i b li d i
Jawaban: b
menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjiand l h k d i PPKadalah kewenangan dari PPK
Perpres 54/2010 pasal 11 32
Dalam melakukan kaji ulang paket pekerjaan dapat terjadi perubahan total nilai paket pekerjaan maupun harga satuan, dan jadual kegiatan pengadaan. Terhadap hal tsb PPK dapat melakukan:a Hanya perubahan Paket Pekerjaan karena jadual adalaha. Hanya perubahan Paket Pekerjaan karena jadual adalah wewenang ULPb. Hanya Jadual Kegiatan sajab. Hanya Jadual Kegiatan sajac. Perubahan paket maupun jadual pekerjaan.d. Mengusulkan Perubahan kepada PA/KPA
PPK dapat mengusulkan kepada PA/KPA
Jawaban: d
PPK dapat mengusulkan kepada PA/KPA:1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau2) b h j d l k i t d2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan pasal 11 ayat (2) 33
Tugas/Wewenang Siapa?
• menetapkan Rencana Umum PengadaanPAPA
• menetapkan PPKPA
• menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan p p gBarang/ Jasa yang meliputi spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS); g/ , g ( );dan rancangan Kontrak.
PPKPPK
Tugas/Wewenang Siapa?
• menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ JasaBarang/ Jasa
ULP/Pejabat Pengadaan • menetapkan Dokumen Pengadaan
ULP/Pejabat Pengadaan • mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/Ig p g g / / /
PA
Tugas/Wewenang Siapa?
• menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ JasaBarang/ Jasa
PPK• menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
ULP/Pejabat Pengadaan • menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia y p p p yBarang/Jasa
ULP/Pejabat PengadaanULP/Pejabat Pengadaan
Tugas/Wewenang Siapa?• menetapkan Pejabat Pengadaan & Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
PA• menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadiULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat
PAPA• menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan
ULPtugas ULPPPK
Tugas/Wewenang Siapa?• Menetapkan besaran jaminan Uang Muka
PPK• menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian(SPK)/surat perjanjian
PPK• Menetapkan pemenang pada Pelelangan atau• Menetapkan pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa L i d il i di RLainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
PAPA
Salah satu persyaratan sebagai PPK d l h tid k j b t b i P j b tadalah tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara, meskipun PA/KPA yang bertindak sebagaimeskipun PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. (B/S)
Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana
Jawaban: (S) SALAH
Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPKPasal 12 ayat 2a
Persyaratan memiliki Sertifikat Keahlian P d B / J d tPengadaan Barang/ Jasa dapat dikecualikan untuk PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau PA/KPA yang bertindak sebagaidan/atau PA/KPA yang bertindak sebagai PPK (B/S)
Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk
Jawaban: (B) BENARDalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g (memiliki sertifikasi Keahlian Pengadaan) dikecualikan untuk:a.PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atauy g j p jb.PA/KPA yang bertindak sebagai PPKPasal 12 ayat (2b)
Husen adalah lulusan SMA dgn golongan III/a dan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan, sedangkan Husin adalah lulusan S1 dgn golongan III/d tapi belum mengikuti ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan maka yang paling tepat
j di PPK d l hmenjadi PPK adalah:a. Husen.b. Husin.b usc. PA/KPA dari K/L/D/I tempat Husin dan Husen bekerja.d. PNS dari Instansi lain di luar K/L/D/I tempat Husin dan Husen b k jbekerja.
Jawaban: aDalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a (persyaratan pendidikan S1) terbatas, dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa. ‐Pasal 12 ayat (4)
Husen adalah lulusan SMA dgn golongan III/a, sedangkan Husin adalah lulusan S1 dgn golongan III/b. Kantor tempat mereka bekerja adalah OPD baru yang mana semuamereka bekerja adalah OPD baru yang mana semua karyawannya belum ada yang mengikuti ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan maka yang paling tepat menjadi PPKKeahlian Pengadaan maka yang paling tepat menjadi PPK adalah:a. Husen.b. Husin.c. PA/KPA dari OPD tempat Husin dan Husen bekerja.d. PNS dari Instansi lain di luar OPD tempat Husin dan Husend. PNS dari Instansi lain di luar OPD tempat Husin dan Husen bekerja.
Jawaban: c Pasal 12 ayat (2b)Jawaban: c ‐ Pasal 12 ayat (2b)Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g (memiliki sertifikasi Keahlian Pengadaan) p y p y f g f gdikecualikan untuk:a.PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/ataub.PA/KPA yang bertindak sebagai PPK
Keanggotaan ULP wajib dibentuk Keanggotaan ULP wajib dibentuk untuk pengadaan pelaksana untuk pengadaan pelaksana konstruksi/barang/jasa lainnya/jasakonstruksi/barang/jasa lainnya/jasakonstruksi/barang/jasa lainnya/jasa konstruksi/barang/jasa lainnya/jasa konsultansi dengan nilai diatas 200 konsultansi dengan nilai diatas 200 juta rupiahjuta rupiah
Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :
Jawaban: (S) SALAH ‐ Pasal 15 Pasal 15 –– P54P54Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua juta rupiah);diatas Rp200.000.000,00 (dua juta rupiah);b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (limab. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (limab. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).puluh juta rupiah).
Keanggotaan pokja ULP berjumlah Keanggotaan pokja ULP berjumlah gasal min 3 (tiga) orang sesuaigasal min 3 (tiga) orang sesuaigasal, min 3 (tiga) orang sesuai gasal, min 3 (tiga) orang sesuai besaran nilai pekerjaanbesaran nilai pekerjaan
Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3
Jawaban: (S)Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.(tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
Pasal 15 ayat (3)Pasal 15 ayat (3) –– P54P54Pasal 15 ayat (3) Pasal 15 ayat (3) P54P54
Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh (pilih jawaban paling lengkap):a. Panitia Pengadaan.b. ULP.c. Pejabat Pengadaan.d. ULP atau Pejabat Pengadaan.
Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Jawaban: d
Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP
b datau Pejabat Pengadaan.Perpres 54/2010 pasal 16 angka (1) 45
Pengadaan Langsung hanya dapat Pengadaan Langsung hanya dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaandilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan
Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu)Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu)
Jawaban: (B) BENAR
Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.orang Pejabat Pengadaan.
Pasal 16 ayat (3) Pasal 16 ayat (3) –– P54P54
Penetapan penyedia barang/jasa dengan cara Penunjukan Langsung dapat dilakukan oleh (pilihPenunjukan Langsung dapat dilakukan oleh (pilih jawaban paling lengkap ):a Pejabat Pengadaana. Pejabat Pengadaan.b. ULP.c ULP atau Pejabat Pengadaanc. ULP atau Pejabat Pengadaan.d. ULP atau PA
Penunjukan Langsung dapat bernilai berapa saja untuk nilai paling
Jawaban: d
Penunjukan Langsung dapat bernilai berapa saja, untuk nilai paling tinggi 100 M oleh ULP, dan di atas 100 M oleh PA.Pejabat pengadaan tidak lagi menangani penunjukan langsung
Perpres 54/2010 pasal 17 angka (2) g. 2) dan angka (2) h. 1)47
Pejabat Pengadaan membuat laporan Pejabat Pengadaan membuat laporan mengenai proses pengadaan kepadamengenai proses pengadaan kepadamengenai proses pengadaan kepada mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP. (B/S)Kepala ULP. (B/S)
P j b P d b l i
Jawaban: (S)
Pejabat Pengadaan membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA Pasal 17 ayat (2) h. 4)
Ketua ULP yang ikut menjadi Pokja Ketua ULP yang ikut menjadi Pokja ULP dikecualikan dalam persyaratanULP dikecualikan dalam persyaratanULP dikecualikan dalam persyaratan ULP dikecualikan dalam persyaratan sertifikasi ahli pengadaansertifikasi ahli pengadaan
Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan
Jawaban: (S)
Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan untuk Kepala ULP.Pasal 17 ayat (1a) dan Penjelasannya
ULP berwenang untuk menetapkan ULP berwenang untuk menetapkan D k P ilih P diD k P ilih P diDokumen Pemilihan Penyedia Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan bila diperlukan dapat Barang/Jasa dan bila diperlukan dapat merubah HPS dan/atau Spesifikasi Teknis merubah HPS dan/atau Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang ada dalam DokumenPekerjaan yang ada dalam DokumenPekerjaan yang ada dalam Dokumen Pekerjaan yang ada dalam Dokumen Pemilihan.Pemilihan.
dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapatdalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat
Jawaban: (S) SALAH ‐ Pasal 1Pasal 177 ayat (ayat (33) ) –– P54P54
dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:mengusulkan kepada PPK:a. perubahan HPS; dan/ataua. perubahan HPS; dan/ataup ; /p ; /b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaanb. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan
PPHP wajib menandatangani Pakta PPHP wajib menandatangani Pakta I t it (B/S)I t it (B/S)Integritas. (B/S)Integritas. (B/S)
Jawaban: (B) BENAR ‐ Pasal 1Pasal 18 8 ayat (ayat (44) ) –– P54P54Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: iliki i t it di i li d t j b d l l k k t
( ) y (y (44)) 5454
a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;b. memahami isi Kontrak;c. memiliki kualifikasi teknis;d d t i P kt I t it dd. menandatangani Pakta Integritas; dane. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara
PPHP wajib memiliki sertifikasi ahli PPHP wajib memiliki sertifikasi ahli d (B/S)d (B/S)pengadaan. (B/S)pengadaan. (B/S)
Jawaban: (S) SALAH ‐ Pasal 1Pasal 188 ayat (ayat (44) ) –– P54P54Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: iliki i t it di i li d t j b d l l k k t
( ) y (y (44)) 5454
a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;b. memahami isi Kontrak;c. memiliki kualifikasi teknis;d d t i P kt I t it dd. menandatangani Pakta Integritas; dane. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara
Kemampuan Dasar (KD) dan Sisa Kemampuan ( )Paket (SKP) hanya dipersyaratkan untuk Usaha
non‐kecil dalam pengadaan Pelaksana Konstruksi dan Jasa Lainnya, untuk pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi tidakBarang dan Jasa Konsultansi tidak dipersyaratkan.
KD dan SKP diberlakukan untuk Pelaksana Konstruksi dan Jasa LainnyaKD dan SKP diberlakukan untuk Pelaksana Konstruksi dan Jasa Lainnya
Jawaban: (S) SALAHKD dan SKP diberlakukan untuk Pelaksana Konstruksi dan Jasa Lainnya. KD dan SKP diberlakukan untuk Pelaksana Konstruksi dan Jasa Lainnya. SKP diberlakukan/dihitung untuk usaha kecil jugaSKP diberlakukan/dihitung untuk usaha kecil juga
Pasal 19 ayat (1) huruf h dan iPasal 19 ayat (1) huruf h dan i P54P54Pasal 19 ayat (1) huruf h dan i Pasal 19 ayat (1) huruf h dan i ‐‐ P54P54
Besaran nilai Dukungan Bank yang dipersyaratkan dalam persyaratan kualifikasi pekerjasaandalam persyaratan kualifikasi pekerjasaan konstruksi adalah sebesar:a 10% dari nilai kontraka. 10% dari nilai kontrak.b. 10% dari nilai DIPA/DPAc 10% dari nilai Paket Pekerjaanc. 10% dari nilai Paket Pekerjaan.d. 10% dari nilai Pagu Anggaran.
Jawaban: c.
Dukungan Bank untuk pekerjaan konstruksi adalah sebesar 10%10%Pasal 19
54
Untuk pengadaan Komputer Server, PC dan jaringannya dengan nilai HPS rp 2 6 Milyar besaranjaringannya dengan nilai HPS rp. 2,6 Milyar, besaran nilai Dukungan Bank untuk paket pekerjaan tersebut adalah sekurang‐kurangnya:tersebut adalah sekurang kurangnya:a. Rp. 2,6 juta .b Rp 26 Jutab. Rp. 26 Juta.c. Rp. 260 Juta.d Tidak diperlukand. Tidak diperlukan.
Jawaban: dJawaban: d
Dukungan Bank hanya untuk pekerjaan konstruksi.Dukungan Bank hanya untuk pekerjaan konstruksi.Pasal 19
55
Penyedia Jasa Konstruksi non‐kecil masih dapat menjadi pemenang dalam suatu pemilihanmenjadi pemenang dalam suatu pemilihan meskipun sudah memperoleh/mengerjakan 6 paket pekerjaan pada saat pelelangan berlangsung asalkanpekerjaan pada saat pelelangan berlangsung asalkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pernah menangani lebih dari 5 pekerjaan pada saatmenangani lebih dari 5 pekerjaan pada saat bersamaan
SKP = KP SKP = KP –– P P KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
Jawaban: (B)
a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan;a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan;b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak (enam) atau 1,2 * N.(enam) atau 1,2 * N.P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.Pasal 19 ayat (1) huruf i Pasal 19 ayat (1) huruf i –– P. 54P. 54
Penyedia Barang/Jasa yang dikenakanPenyedia Barang/Jasa yang dikenakanPenyedia Barang/Jasa yang dikenakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi (Daftar Hitam) oleh pemerintah sanksi (Daftar Hitam) oleh pemerintah negara lain, masih dapat mengikuti negara lain, masih dapat mengikuti pengadaan di K/L/D/Ipengadaan di K/L/D/Ipengadaan di K/L/D/I.pengadaan di K/L/D/I.
Yang dimaksud Daftar Hitam adalah daftar yang memuat
Jawaban: (S) SALAH
Yang dimaksud Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, BUMN/BUMD, lembaga donor, dan/atau Pemerintah negara lainnegara lainPasal 19 ayat (1) huruf n
MetodeMetode PenilaianPenilaian KualifikasiKualifikasi baikbaikdengandengan prapra atauatau paskapaska dilakukandilakukandengandengan prapra atauatau paskapaska dilakukandilakukandengandengan sistemsistem gugurgugur
P d il i k lifik i j k l i
Jawaban: (S) SALAH
Pada penilaian pra kualifikasi jasa konsultansi dilakukan dengan sistem nilai dalam penilaian
hli d l htenaga ahli dan pengalaman perusahaan
Evaluasi Persyaratan Teknis Pra Kualifikasi Konsultan Badan Usaha dilakukan dengan menilai pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara dan kepemilikan tenaga ahli tetap, termasuk unsur komisaris/direksi yang berpengalaman pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara (B/S)
a) Pengalaman pada pekerjaan sejenis dengan bobot 40‐55%;
Jawaban: (S) ‐ Perka no 6 ‐ BAB IV. B. 1. d. 17
b) Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan dengan bobot 35‐45%;c) Pengalaman Pekerjaan pd lokasi yg sama pada tingkat Kab/Kota dengan bobot 5‐15%;d) Domisili Perusahaan Induk (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta) dengan bobot 5%;
Evaluasi Persyaratan Teknis Pra Kualifikasi Konsultan Badan Usaha dilakukan dengan menilai hal berikut ini, kecuali:a. Pengalaman pada pekerjaan sejenis b. Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikandiselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan c. Pengalaman Pekerjaan pd lokasi yg sama pada tingkatKab/Kota d. Kepemilikan Tenaga Ahli Tetap
a) Pengalaman pada pekerjaan sejenis dengan bobot 40‐55%;
Jawaban: d ‐ Perka no 6 ‐ BAB IV. B. 1. d. 17
b) Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan dengan bobot 35‐45%;c) Pengalaman Pekerjaan pd lokasi yg sama pada tingkat Kab/Kota dengan bobot 5‐15%;d) Domisili Perusahaan Induk (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta) dengan bobot 5%;
Dari data kualifikasi salah satu peserta prakualifikasi, 4 (empat) tahun terakhir tidak pernah memiliki pengalaman. Tetapi dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, memiliki kemampuan dasar yang memenuhi ULP memutuskankemampuan dasar yang memenuhi. ULP memutuskan untuk meluluskan peserta ini dengan alasan memiliki kemampuan dasar yang memenuhi. Terhadap ketentuan kemampuan dasar yang memenuhi. Terhadap ketentuanPerpres 54/2010, tindakan ULP tersebut menurut saudara
S l h t t j di di d l h l h
Jawaban: (S) SALAH
Salah satu persyaratan menjadi penyedia adalah: memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;Pasal 19 ayat 1 . c – P.54
Dalam hal sifat dan lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terlalu luas, atau jenis keahlian yang diperlukanBarang/Jasa terlalu luas, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa, maka dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia Barang/Jasa saling b b d l k i b k k jbergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lain. (B/S)
Dalam hal sifat dan lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terlalu luas, atau j i k hli di l k k l ik k i id k d
Jawaban: (B) ‐ Pasal 21
jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa, maka dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa:a. diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia Barang/Jasa saling p y g g p y g gbergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lain; dan/ataub. diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia Barang/Jasa atau konsorsium Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan tenaga ahli asing.
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan‐k i b i b ik k likegiatan sebagai berikut, kecuali:a. mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I.b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk y p p g ggPengadaan Barang/Jasa .c. menetapkan kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa.d menyusun Harga Perkiraan Sendirid. menyusun Harga Perkiraan Sendiri.e. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan‐ kegiatan sebagai berikut:
Jawaban: d – pasal 22
a. mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;b.menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasac.menetapkan kebijakan umum tentang: 1) pemaketan pekerjaan; 2) cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan 3) pengorganisasian Pengadaanpelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan 3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; 4) penetapan penggunaan produk dalam negeri .d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). 63
Kerangka Acuan Kerja yang disususn dalam RUP paling sedikit meliputi memuat hal‐hal berikut ini kecuali:meliputi memuat hal hal berikut ini, kecuali:a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan.b. waktu pelaksanaan yang diperlukan.p y g pc. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan. d. cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa.e. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
KAK paling sedikit memuat:
Jawaban: d – pasal 22 ayat (4)KAK paling sedikit memuat:a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan 64
Penyusunan Rencana UmumPenyusunan Rencana UmumPenyusunan Rencana Umum Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I untuk Tahun Anggaran untuk Tahun Anggaran 20132013 , harus , harus diselesaikan pada Tahundiselesaikan pada Tahun 20132013diselesaikan pada Tahun diselesaikan pada Tahun 20132013
Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
Jawaban: (S) SALAH – pasal 23 ayat (1)
Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya , harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yangharus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan
PA melakukan Pemaketan dengan menetapkan sebanyak‐banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan hal berikut, kecuali:a. Jenis Kontrak.b Prinsip Efisiensib. Prinsip Efisiensi.c. Persaingan Sehat. d. Kesatuan Sistem.d. Kesatuan Sistem.e. Kualitas dan Kemampuan Teknis.
Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak‐Jawaban: a – pasal 24 ayat (2)Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyakbanyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis 66
PPA memecah Pengadaan B/J beberapa A memecah Pengadaan B/J beberapa paket pelelangan umum menjadi paket pelelangan umum menjadi pengadaan langsung dengan alasanpengadaan langsung dengan alasanpengadaan langsung dengan alasan pengadaan langsung dengan alasan sudah mendekati akhir tahun sudah mendekati akhir tahun anggaran. (B/S)anggaran. (B/S)
PA dil h P d B /J
Jawaban: (S) SALAH – pasal 24 ayat (3)
PA dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud
hi d i l lmenghindari pelelangan
PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan /Barang/ Jasa pada masing‐masing
Kementerian/Lembaga/ Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR . (B/S)
PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/
Jawaban: (B) BENAR – pasal 25 ayat (1)
PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa pada masing‐masing Kementerian/Lembaga/ Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga/Institusikerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga/Institusidisetujui oleh DPR
PPK pada Pemerintah Daerah dapat mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, meskipun APBD belum disetujui bersama oleh Pemerintah Daerahdisetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. (B/S)(B/S)
PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana
Jawaban: (S) SALAH – pasal 25 ayat (1a)
PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dankeuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
Penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, dibayarkan 100% setelah :a. apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola.b apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluhb. apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus) c. apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).d. apabila pekerjaan telah mencapai 100% (seratus perseratus)
1) 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola,
Jawaban: c – pasal 31 huruf f
apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola;2) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); danpekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan3) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus). 70
Portal Pengadaan Nasional adalah:a www lkpp go ida. www.lkpp.go.idb. www.lpse.lkpp.go.id
i lk idc. www.inaproc.lkpp.go.idd. www.pengadaan.web.idp ge. www.heldi.net
Portal Pengadaan Nasional adalah
Jawaban: c – penjelasan pasal 25 ayat (3)
Portal Pengadaan Nasional adalah www.inaproc.lkpp.go.id.
71
Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan /Barang/Jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lainjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat
Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
Jawaban: (B) BENAR – Pasal 26
Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran instansi pemerintah lain dan/atau kelompokanggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat
PPK menetapkan jenis pekerjaanPPK menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara SwakelolaSwakelola
PA/KPA k j i k j
Jawaban: (S) SALAH – Pasal 26 ayat 5
PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan B /J S k l lBarang/Jasa secara Swakelola
Boleh Swakelola Tidak?Pekerjaan Boleh Swakelola Tidak?
pemeliharaan saluran irigasi tersier
pembangunan kantor kepala desa
pengadaan buku sekolah untuk SMU
pekerjaan di daerah berbahaya (wilayah konflik)pekerjaan di daerah berbahaya (wilayah konflik)
pemeliharaan saluran/jalan desa
Pekerjaan hotmix jalan desa
b l lpembuatan soal‐soal ujian negara
pemeliharaan tembok penahan tanah bendungan di desa
pemeliharaan hutan/tanah ulayat
reboisasi 20 hektar hutan desa
penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan
Boleh Swakelola Tidak?Pekerjaan Boleh Swakelola Tidak?
pemeliharaan saluran irigasi tersier Swakelola
pembangunan kantor kepala desa
pengadaan buku sekolah untuk SMU
pekerjaan di daerah berbahaya (wilayah konflik) Swakelolapekerjaan di daerah berbahaya (wilayah konflik) Swakelola
pemeliharaan saluran/jalan desa Swakelola
Pekerjaan hotmix jalan desa
b l lpembuatan soal‐soal ujian negara
pemeliharaan tembok penahan tanah bendungan di desa
pemeliharaan hutan/tanah ulayat Swakelola
reboisasi 20 hektar hutan desa
penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan
Swakelola
Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain, dilaksanakan dengan ketentuan:Pemerintah lain, dilaksanakan dengan ketentuan:a. direncanakan oleh Instansi Pemerintah Lain.b. pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran.c. diawasi oleh Instansi Pemerintah Lain.d l k l h K/L/DI P j b Ad. pelaksanaan oleh K/L/DI Penanggungjawab Anggaran.
Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana
Jawaban: b – pasal 27 ayat (3)
Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:a. direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; danb l k k j dil k k l h I t i P i t h b kb. pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran.
76
Jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawaidari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola di K/L/D/I
l 27 (2)
Jawaban: (B) BENAR
pasal 27 ayat (2)
PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola termasukPelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran SwakelolaJawaban: (B) ‐ pasal 28 ayat (6)
Perencanaan kegiatan Swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat PelaksanaKelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, ditetapkan oleh PA/KPA setelah melalui proses evaluasi
Perencanaan kegiatan Swakelola yang diusulkan dan
Jawaban: (S) ‐ pasal 28 ayat (4)
Perencanaan kegiatan Swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, ditetapkan oleh PPK setelah melaluiSwakelola, ditetapkan oleh PPK setelah melalui proses evaluasi.
Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu)Tahun Anggaran.
S k l l d dil k k l bihi 1
Jawaban: (B) ‐ pasal 28 ayat (8)
Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu)Tahun Anggaran.
Pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, g / g, y ,peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dalam swakelola K/L/D/I selakudalam swakelola K/L/D/I selaku Penanggung Jawab Anggaran, dilakukan oleh tim pelaksana swakelola
d b h /b J L i
Jawaban: (S) ‐ pasal 29 huruf a.
pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan l h ULP/P j b P doleh ULP/Pejabat Pengadaan
Dalam Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain; pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah lainPengadaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola
Jawaban: (B) – pasal 30 huruf b.
Penyaluran sejumlah 100% dana kepada KelompokMasyarakat Pelaksana Swakelola dapat dilakukan apabila:a. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siapmelaksanakan Swakelolamelaksanakan Swakelolab. pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus) c. pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus) c. pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus)d. pekerjaan telah mencapai 100% (seratus perseratus)
1) 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola,
Jawaban: c – penjelasan pasal 31 huruf f
apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakanSwakelola;2) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabilapekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); danpekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan3) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabilapekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus). 83
Dalam pengkajian paket pekerjaan, Dalam pengkajian paket pekerjaan, bil t j di b h k tbil t j di b h k tapabila terjadi perubahan paket apabila terjadi perubahan paket
pekerjaan maka ULP/Pejabat Pengadaan pekerjaan maka ULP/Pejabat Pengadaan dapat langsung dapat langsung mengusulkan perubahan mengusulkan perubahan paket pekerjaan untuk ditetapkan olehpaket pekerjaan untuk ditetapkan olehpaket pekerjaan untuk ditetapkan oleh paket pekerjaan untuk ditetapkan oleh PA/KPAPA/KPA..
Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka:
Jawaban: (S) SALAH – pasal 34Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka:a. PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada PA/KPA untuk ditetapkan; ataub. ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan perubahan paket pekerjaanb. ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan perubahan paket pekerjaan melalui PPK untuk ditetapkan oleh PA/KPA.
Dalam pemilihan penyedia barang Dalam pemilihan penyedia barang tidak dikenal metode pelelangantidak dikenal metode pelelangantidak dikenal metode pelelangan tidak dikenal metode pelelangan terbatasterbatas
Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan:
Jawaban: (B) ‐ Pasal 35 ayat (2)
Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan:Pelelangan Umum ‐ Pelelangan Terbatas ‐P l l S d h P j k LPelelangan Sederhana ‐ Penunjukan Langsung ‐Pengadaan Langsung ‐ Kontes
PemilihanPemilihan PenyediaPenyedia BarangBarang//PekerjaanPekerjaan KonstruksiKonstruksi//JasaJasaLainnyaLainnya melaluimelalui MetodeMetode PelelanganPelelangan UmumUmum diumumkandiumumkanLainnyaLainnya melaluimelalui MetodeMetode PelelanganPelelangan UmumUmum diumumkandiumumkanpaling paling kurangkurang didi website website KementerianKementerian//LembagaLembaga/ / PemerintahPemerintah Daerah/Daerah/InstitusiInstitusi , , papanpapan pengumumanpengumuman resmiresmi// ,, p pp p p gp guntukuntuk masyarakatmasyarakat, , dandan Portal Portal PengadaanPengadaan NasionalNasional melaluimelaluiLPSE, LPSE, sehinggasehingga masyarakatmasyarakat luasluas dandan duniadunia usahausaha yang yang berminatberminat dandan memenuhimemenuhi kualifikasikualifikasi dapatdapat mengikutinyamengikutinya,,dandan apabilaapabila dipandangdipandang perluperlu, ULP , ULP dapatdapat menambahmenambah media media pengumumanpengumuman antaraantara lainlain dengandengan mediamedia cetakcetak radioradiopengumumanpengumuman antaraantara lain lain dengandengan media media cetakcetak, radio, , radio, televisitelevisi, , dandan mengundangmengundang PenyediaPenyedia BarangBarang//JasaJasa yang yang dianggapdianggap mampumampu..dianggapdianggap mampumampu..
Jawaban: (B) BENAR
Pasal 36
Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp5 000 000 000 00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukantinggi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukandengan:a. Pelelangan Umum untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnyab. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksic. Seleksi Sederhana untuk Pengadaan Jasa Konsultansid Pelelangan Umum untuk Pengadaan Barang/Jasad. Pelelangan Umum untuk Pengadaan Barang/JasaLainnya/Pekerjaan Konstruksi
Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling Jawaban: b pasal 37
g p j y g p p gtinggi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukandengan:a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; g g g/ y ;ataub. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.87
Negosiasi dalam perpres 54 tahun 2010 digunakan pada metode berikut ini, kecuali:a. Jasa Konsultansi untuk Badan Usahab. Jasa Konsultansi Peroranganc. Penunjukan Langsungd. Pelelangan Umum
D l P l l U id k d i i k i
Jawaban: d
Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.Pasal 36 ayat (4)
www.heldi.net
Pelelangan Umum/Sederhana atauPemilihan Langsung tidak adaPemilihan Langsung tidak adanegosiasi teknis dan harga.
P l l U /S d h P ilih
Jawaban: (B) BENAR – Pasal 36 & 37
Pelelangan Umum/Sederhana atau PemilihanLangsung tidak ada negosiasi teknis dan harga.
Hal berikut ini terkait dengan Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia kecuali:(satu) Penyedia, kecuali:a. keadaan tertentub. pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya (yang bersifat) khususc. hanya melalui proses pra kualifikasid dilakukan kepada Penyedia Barang/Jasa yang dinilai mampud. dilakukan kepada Penyedia Barang/Jasa yang dinilai mampumelaksanakan pekerjaan dan memenuhi kualifikasi
Apabila darurat dilakukan dengan paskakualifikasi
Jawaban: c ‐ pasal 38
Apabila darurat dilakukan dengan paskakualifikasi
90
Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap PengadaanBarang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200 000 000 00 (dua ratus juta rupiah) dengantinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), denganketentuan:a. kebutuhan operasional K/L/D/Ib. teknologi sederhanac. risiko kecild dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orangd. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orangperseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecile. semua benar
Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/ Pekerjaan K k i/ J L i b il i li i i R 200 000 000 00 (d
Jawaban: e – pasal 39 ayat (1)
Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan:a. kebutuhan operasional K/L/D/I; b. teknologi sederhana; c. risiko kecil; dan/ataud. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan dan/ataud. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan dan/ataubadan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil. 91
Hal berikut ini terkait dengan Sayembara atau Kontes, kecuali:a. tidak mempunyai harga pasarb. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuanc. Persyaratan teknis disusun oleh ULPd. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaantertentu
(5) Persyaratan teknis disusun oleh tim yang ahli
Jawaban: c ‐ pasal 40
(5) Persyaratan teknis disusun oleh tim yang ahli dibidangnya.
92
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan kecuali:dengan, kecuali:a. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana;Sederhana;b. Penunjukan Langsung;c Pengadaan Langsungc. Pengadaan Langsungd. kontes
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:Jawaban: d ‐ pasal 41 ayat (3)
y ga. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana;b. Penunjukan Langsung;c Pengadaan Langsung atauc. Pengadaan Langsung, ataud. sayembara
93
Semua pemilihan Penyedia Jasa K lt i dil k k l l i i iKonsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapatdan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. (B/S)
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan
Jawaban: (B) BENAR ‐ pasal 41
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dandiperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan
Daftar pendek dalam SeleksiDaftar pendek dalam Seleksi Umum/Sederhana berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi (B/S)Konsultansi. (B/S)
Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima)
Jawaban: (B) BENAR ‐ pasal 42 ayat (3), 43 ayat (4)
Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi.Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 p j(tiga) sampai 5 (lima) Penyedia Jasa Konsultansi
Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi berikut ini, kecuali :a. bersifat sederhanab. bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).c. dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksid. resiko tinggi
Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi
Jawaban: c ‐ pasal 43 ayat (1) dan (2)
Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi.Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang :
b if d h da. bersifat sederhana; danb. bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pekerjaan jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiterkonsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum darimenghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifatnya pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannyapelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda. (B/S)
P l 44 (2) h f
Jawaban: (B) Benar
Pasal 44 ayat (2) huruf e, perubahan dari Perpres 35
ULP/P j b t P d t kULP/Pejabat Pengadaan menetapkanpersyaratan administratif bagi PenyediaJasa Konsultansi yang akan mengikutiSayembaraSayembara
P l 46 (2)
Jawaban: (B) Benar
Pasal 46 ayat (2)
Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, dimana evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh harga dan
iliki k kt i tik b i b ik tmemiliki karakteristik sebagai berikut:a. Pekerjaan yang bersifat sederhana dengan standar harga yang telah ditetapkan Pemerintah;b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang sederhana; atauc. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalamspesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaand. Pekerjaan bersifat kompleks
P k j K l k k 2 l t 2 t h
Jawaban: d – pasal 47 ayat (3)
Pekerjaan Kompleks menggunakan 2 sampul atau 2 tahap
Untuk pengadaan barang/jasa yang membutuhkanpenilaian yang terpisah antara persyaratan teknis denganharga penawaran, agar penilaian harga tidakmempengaruhi penilaian teknis digunakan metodepenyampulan:penyampulan:a. satu sampulb. dua sampulb. dua sampulc. dua tahapd. dua sampul atau dua tahap
Metode dua sampul digunakan untuk Pengadaan dimana evaluasi teknis dipengaruhi oleh penawaran harga:
Jawaban: b – pasal 47 ayat (5)
a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atausistem biaya selama umur ekonomis.b. Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:1) dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran agar penilaian1) dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar penilaianharga tidak mempengaruhi penilaian teknis; atau2) pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam.
Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut, y y g gkecuali:a. Pekerjaan bersifat tidak kompleks;b memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistemb. memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharan peralatannya;
i b b l if i d d ic. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;d. membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama; dan/ataue. membutuhkan penyetaraan teknis
Jawaban: a – pasal 47 ayat (6)Jawaban: a pasal 47 ayat (6)
www.heldi.net
Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia / /Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas,
kecuali:a sistem gugura. sistem gugurb. sistem nilaic. sistem penilaian biaya selama umur ekonomisc. sistem penilaian biaya selama umur ekonomisd. sistem biaya terendah
Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Jawaban: d – pasal 48 ayat (1)p p y g/ j
Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:a. sistem gugur;b. sistem nilai; danb. sistem nilai; danc. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis
www.heldi.net
Sistem nilai dilakukan dengan ketentuanSistem nilai dilakukan dengan ketentuanbesaran bobot teknis antara 70% (tujuh puluhperseratus) sampai dengan 90% (sembilanperseratus) sampai dengan 90% (sembilanpuluh perseratus) dari total bobot keseluruhan. (B/S)(B/S)
Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Jawaban: S – pasal 48 ayat (4)g g
a. besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari total bobot keseluruhan
b. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; danb. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; danc. tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalamDokumen Pengadaan. www.heldi.net
Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Lainnya terdiri atas metode evaluasi berdasarkan/sistem (pilihan lebih dari satu jawaban) :(pilihan lebih dari satu jawaban) :a. gugurb. kualitas c. kualitas dan biaya d. pagu Anggaran e. nilai;e. nilai;f. biaya selama umur ekonomis g. biaya terendah
d l d l l h d l d d l k k
Jawaban: b , c , d , g – pasal 49Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan menggunakan:a. metode evaluasi berdasarkan kualitas;b metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biayab. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya;c. metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran; atau d. metode evaluasi berdasarkan biaya terendah.www.heldi.net
Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, digunakan dengan ketentuan KECUALI:dengan ketentuan, KECUALI:a. untuk pekerjaan yg lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal‐hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau b. untuk pekerjaan yg besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat.c. bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80;c. bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80;d. bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40.e. lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK
d l b d k k l b d k d d ( ) h f
Jawaban: e – pasal 49Metode evaluasi berdasarkan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pekerjaan yang:a. mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadaphasil/manfaat (outcome) secara keseluruhan; dan/atauhasil/manfaat (outcome) secara keseluruhan; dan/ataub. lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK
www.heldi.net
Dalam pemilihan penyedia Jasa konsultan untukDesain atau supervisi bangunan sederhana danpengukuran skala kecil lebih tepat menggunakanmetode evaluasi:a. kualitas.b. kualitas dan biaya.c. pagu anggaran.d. biaya terendah
Jawaban: d – penjelasan pasal 49 ayat (5)Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasiberdasarkan biaya terendah, contohnya adalah desaindan/atau supervisi bangunan sederhana dan pengukurandan/atau supervisi bangunan sederhana dan pengukuranskala kecil.
www.heldi.net
Kontrak berdasarkan cara pembayaran terdiri dari, KECUALI (jawaban lebih dari satu):
K t k L Sa. Kontrak Lump Sum.b. Kontrak Harga Satuan.c. Kontrak Tahun Tunggald. Kontrak Tahun Jamake. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.f Kontrak Persentasef. Kontrak Persentase.g. Kontrak Terima Jadi (Turnkey)h. Kontrak Payung (Framework Contract).
berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : Tahun Tunggal dan Tahun
Jawaban: c, d, h pasal 50berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : Tahun Tunggal dan Tahun Jamakberdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Pengadaan Tunggal, Kontrak
k ( k )Pengadaan Bersama, dan Kontrak Payung (Framework Contract).
www.heldi.net
Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian hharga;b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/ keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);e total harga penawaran bersifat mengikat; dane. total harga penawaran bersifat mengikat; danf. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurangAdalah jenis Kontrak? ............
Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan
Jawaban: Kontrak Lump Sum ‐ pasal 51 ayat (1)Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrakg p
www.heldi.net
Kontrak paling tepat digunakan untukmembeli suatu barang atau instalasi jadimembeli suatu barang atau instalasi jadiyang hanya diperlukan sekali saja, danmengutamakan kepentingan untuk alihmengutamakan kepentingan untuk alih(transfer) teknologi selanjutnya adalah kontrakT i J di (T K )Terima Jadi (Turn Key)
Kontrak Terima Jadi digunakan untuk membeli suatu
Jawaban: S – penjelasan pasal 51 ayat (5)Kontrak Terima Jadi digunakan untuk membeli suatubarang atau instalasi jadi yang hanya diperlukan sekali saja, dan tidak mengutamakan kepentingan untuk alih (transfer) g p g fteknologi selanjutnya.
www.heldi.net
Kontrak Tahun Jamak paling tepat digunakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebihuntuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin, dan sifatnya dibutuhkan secara berulangdan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang b l d di k d K kbelum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani
Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pejabat K/L/D/I dengan
Jawaban: S – Kontrak Payung pasal 53 ayat (3)
Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut:a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin, dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; danp gb. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/ pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata www.heldi.net
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan paling tepat menggunakan kontrak Kontrak Pengadaan Pekerjaankontrak Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi
Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak
Jawaban: S – Kontrak Payung ‐ pasal 54Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan g gg g g p pdan/atau pengawasan.
www.heldi.net
Model Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi antara lainModel Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi antara lain dapat berbentuk, kecuali:1. Kontrak berbasis kinerja (Performance Based Contract)1. Kontrak berbasis kinerja (Performance Based Contract) 2. Kontrak Rancang dan Bangun (Design & Build).3. Kontrak Rancang Bangun Konstruksi (Engineering Procurement Construction/EPC).4. Kontrak Rancang‐ Bangun‐ Operasi‐ Pemeliharaan (D i B ild O t M i t i )(Design‐Build‐Operate‐Maintain).5. Kontrak Jasa Pelayanan (Service Contract6 Kontrak Pengelolaan6. Kontrak Pengelolaan.7. Kontrak Operasi dan Pemeliharaan
Jawaban: Benar Semua – Penjelasan pasal 54 ayat (2)www.heldi.net
Tanda bukti perjanjian terdiri atas, KECUALIa. bukti pembelian;b kb. kuitansi;c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan d surat perjanjiand. surat perjanjian.e. materai
Jawaban: e –pasal 55Jawaban: e –pasal 55Materai bukan bukti perjanjian
www.heldi.net
Menjodohkan Tanda Bukti PerjanjianMenjodohkan Tanda Bukti Perjanjian
Tanda Bukti
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
Bukti Pembelian, Kuitansi, SPK, Surat Perjanjian, MateraiPengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya
sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya g g g y g ysampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi ataudengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi.
Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Jawaban: B – pasal 56 ayat (1) dan (2)g g
a. besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari total bobot keseluruhan
b. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; danb. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; danc. tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalamDokumen Pengadaan. www.heldi.net
Menjodohkan PRA atau PASKAMenjodohkan PRA atau PASKATanda Bukti
Pelelangan Umum tidak kompleks Pra Kualifikasi Paska KualifikasiPelelangan Umum pekerjaan kompleks
Pelelangan SederhanaPelelangan Sederhana
Pemilihan Langsung
Metode Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat
Metode Penunjukan Langsung (bukan penanganan darurat)
Pengadaan Langsung Konstruksi/Konsultansi
Pelelangan Terbatas
Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya
Menjodohkan PRA atau PASKAMenjodohkan PRA atau PASKATanda Bukti
Pelelangan Umum tidak kompleks Paska Kualifikasi
Pelelangan Umum pekerjaan kompleks Pra
Pelelangan Sederhana Paska KualifikasiPelelangan Sederhana Paska Kualifikasi
Pemilihan Langsung Paska Kualifikasi
Metode Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat Paska Kualifikasi
Metode Penunjukan Langsung (bukan penanganan darurat) Pra
Pengadaan Langsung Konstruksi/Konsultansi Pra
Pelelangan Terbatas PraPelelangan Terbatas Pra
Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya ‐
Menjodohkan PRA atau PASKAMenjodohkan PRA atau PASKATanda Bukti
Pembangunan Gedung MPR/DPR senilai rp. 800 milyar Pra Kualifikasi Paska KualifikasiPelelangan Terbatas Cetak Security Printing
Pengadaan Tenda Darurat untuk bencana tsunamiPengadaan Tenda Darurat untuk bencana tsunami
Pengadaan Kendaraan Bermotor
Perencanaan Gedung Sederhana senilai 10juta
Perencaan Landasan Bandara Soeta
Pembangunan Jembatan Selat Sunda
Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) HPS rp. 150juta
Pengadaan Fornitur & Meubelair kantor HPS rp. 175juta
Pengadaan konsultan pembuatan draft perda (konsultan hukum perorangan )p g )
Proses kualifikasi dilakukan dengan meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi dan meminta seluruh dokumen yang disyaratkan pada tahap pembuktian kualifikasidisyaratkan pada tahap pembuktian kualifikasi
a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi;
Jawaban: B – pasal 56 ayat (11)y g/ g ;
b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi; danc. pembuktian kualifikasi pada pelelangan/seleksi internasional dapat dilakukanc. pembuktian kualifikasi pada pelelangan/seleksi internasional dapat dilakukan dengan meminta dokumen yang dapat membuktikan kompetensi calon Penyedia Barang/Jasa www.heldi.net
Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode;1. Sistem Gugur, untuk metode paskakualifikasi dan 2. Sistem Nilai untuk metode prakualifikasi
Jawaban: S – pasal 56 ayat (12)Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode:a. Sistem Gugur, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;b. Sistem Nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansib. Sistem Nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi
www.heldi.net
P ilih P di B /P k jPemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi ‐metode dua tahap ‐metode evaluasi sistem nilai, apabila diperlukan dapat dilakukan penyetaraan teknis.
Jawaban: S – pasal 57 ayat (1) huruf bPelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode dua tahap yang meliputi kegiatan: ... 14)melakukan penyetaraan teknis apabila diperlukan, kecuali untuk metode evaluasi sistem nilai ...
www.heldi.net
Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi denganpemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode penyampulannya dapat dilakukan dengan:a. satu sampulb. dua sampuld hc. dua tahap
d. Semua benar
pasal 57 ayat (1) huruf a, b, c
Jawaban: dpasal 57 ayat (1) huruf a, b, c
ULP/P j b t P d dULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses Pengadaan
Jawaban: B – pasal 59(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.(2) Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses Pengadaan
www.heldi.net
Menjodohkan JadualMenjodohkan JadualKegiatan Waktu
Pengumuman Pra Kualifikasi Pelelangan Umum paling kurang 7 (tujuh) hari kerja
Pengumuman Pra Kualifikasi Seleksi Umum paling kurang 4 (empat) hari kerja
Pengumuman Pra Kualifikasi Pelelangan Terbatas paling cepat 3 (tiga) hari kerjaPengumuman Pra Kualifikasi Pelelangan Terbatas paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumumanPengumuman Pelelangan Umum Paska Kualifikasi
Pengumuman Seleksi Umum Perorangan selama 5 (lima) hari kerja
Pelelangan Sederhana, atau
Pengumuman Pemilihan Langsung
Pengumuman Seleksi Sederhana Perorangan
Pemberian Penjelasan
masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi Sederhana Perorangan g g
masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi
Recommended