View
36
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1RINTISAN SEKOLAH BERTARAFINTERNASIONAL
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan MenengahKementerian Pendidikan Nasional
2LATAR BELAKANG PROGRAM SBI
1. Pada tahun 90-an, banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh
suatu yayasan dengan menggunakan identitas internasional
tetapi tidak jelas kualitas dan standarnya;
2. Banyak orang tua yang mampu secara ekonomi memilih
menyekolahkan anaknya ke Luar Negeri;
3. Belum ada payung hukum yang mengatur penyeleng-garaan
sekolah internasional;
4. Perlunya membangun sekolah berkualitas sebagai pusat
unggulan (center of excellence) pendidikan;
5. Atas fenomena di atas, Pemerintah mulai mengatur dan merintis
sekolah bertaraf internasional;
6. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia perlu pengakuan secara
internasional terhadap kualitas proses, dan hasil pendidikannya.
3 UU No. 20/2003 (Sistem Pendidikan Nasional) pasal 50 ayat 3, yakni:Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
UU No. 32/2004 (Pemerintahan Daerah) PP No.19/2005 (Standar Nasional
Pendidikan) PP No 38/2007 (Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)
PP No. 48/2008 (Pendanaan Pendidikan) PP No. 17/2010 (Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan) Permendiknas No. 63/2009 (Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan) Permendiknas No. 78/2009
(Penyelenggaraan SBI pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah)
Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)
Pendidikan bertaraf internasional adalahpendidikan yang
diselenggarakan setelah
memenuhi Standar Nasional
Pendidikan (8 standar) dan
diperkaya dengan standar
pendidikan negara maju.
1. Acuan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing baik di tingkat regional maupun internasional
2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan
DASAR HUKUM:
41. Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi:
a. standar isi;
b. Standar proses;
c. Standar kompetensi lulusan;
d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
e. Standar sarana dan prasarana;
f. Standar pengelolaan;
g. Standar pembiayaan; dan
h. Standar penilaian pendidikan
2. Sekolah yang memenuhi standar minimal SNP
diberikan pendampingan, pembimbingan,
penguatan, dalam bentuk Rintisan SBI (RSBI)
PROSES MENUJU SBI
5Parameter Persyaratan
SNP Harus Sudah Terpenuhi
Guru Min S2/S3: 10% (SD), 20% (SMP), 30% (SMA/K)
Kepala Sekolah Min S2 dan mampu berbahasa asing secara aktif
Akreditasi A (95)
Sarana Prasarana Berbasis TIK
Kurikulum KTSP diperkaya dengan kurikulum dari negara maju, penerapan SKS pada
SMA/SMK
Pembelajaran Berbasis TIK, dan bilingual (mulai kelas 4 SD), sister school dengan sekolah dari
negara maju
Manajemen Berbasis TIK; ISO 9001 dan ISO 14000
Evaluasi Menerapkan model UN dan diperkaya dengan sistem ujian internasional (Negara
Maju dan atau negara lain yang memiliki keunggulan tertentu)
Lulusan Memiliki daya saing internasional dalam melanjutkan pendidikan dan bekerja
(SMK)
Kultur Sekolah Terjaminnya Pendidikan Karakter, Bebas Bullying, Demokratis, Partisipatif
Pembiayaan APBN, APBD dan boleh memungut biaya dari masyarakat atas dasar RAPBS
yang akuntabel; min 20% peserta didik tidak mampu mendapatkan subsidi
pendidikan
KRITERIA SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
6REGULER
Standar Nasional (SSN)
1. Memiliki rata-rata UN 6,5
2. Tidak Double Shift
3. Berakreditasi B dari BAN Sekolah/Madrasah
R S B I
Persyaratan
1. Sudah Sekolah (SSN)2. Berakreditasi A dari BAN
Sekolah/Madrasah3. Pembelajaran Matematika
IPA, dan kejuruan (SMK) dilakukan dalam bahasaIndonesia dan/ataubahasa Internasional(bilingual)
4. Nilai rata-rata UN 7,0
S B I
Persyaratan
1. SNP dan diperkaya Standarkualitas pendidikan Negara Maju
2. Berakreditasi A dari BAN Sekolah/Madrasah
3. Pembelajaran MatematikaIPA, dan kejuruan (SMK) dilakukan dalam bahasaIndonesia dan/atau bahasaInternasional (bilingual)
4. Nilai rata-rata UN 8,0
JENJANG MENUJU SBI
7MEKANISME PEMILIHAN DAN JUMLAH RSBI
Verifika
si &
Evaluasi
Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota
Dinas Pendidikan Provinsi
(mengetahui/ menyetujui
proposal)
KEMENDIKNAS
Tim
Verifikasi
Penetapan
RSBI
Proposal
Tidak
Ya
Sekolah + Komite
Sekolah/Yayasan
membuat proposal
2006 2007 2008 2009 JumlahTotal
N S N S N S N S N S
SD 21 4 38 -- 62 4 62 4 183 12 195
SMP -- -- 100 2 100 3 69 25 269 30 299
SMA 80 20 89 11 -- -- 108 13 277 44 321
SMK -- -- 174 5 62 12 32 10 268 27 295
Total 101 24 401 18 224 19 271 52 997 113 1.110
8PROGRAM DAN KEGIATAN MENUJU SBI
1. Mempersiapkan kurikulum yang mengacu pada
kurikulum negara maju
2. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran
3. Melatih guru dalam pemanfaatan TIK dalam proses
pembelajaran
4. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru
5. Mendapatkan pendampingan dari Tenaga Ahli
6. Menjalin sister school
7. Meningkatkan kemampuan guru dalam berbahasa
internasional
8. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (ISO)
9. Menyelenggarakan pelatihan leadership untuk Kepala
Sekolah
10.Melengkapi sarana sekolah
9PEMBIAYAAN
SUMBER BIAYA PENGGUNAAN
APBN Untuk biaya operasional dalam rangka
pengembangan kapasitas untuk menuju
standar kualitas SBI
1.Proses Pembelajaran (30%)
2.Sarana penunjang PBM (25%)
3.Manajemen Maksimal 20%
4.Subsidi siswa miskin dan kesiswaan (25%)
APBD
Prov/Kab/Kota
Untuk biaya investasi dan biaya operasional
rutin
Masyarakat dan
atau Orang Tua
Biaya investasi dan operasional untuk
menutup kekurangan biaya dari APBN dan
APBD untuk menuju standar kualitas SBI
10
BIAYA PENDIDIKAN TERTINGGI TERENDAH YANG
DIBEBANKAN KEPADA ORANG TUA
KOMPONEN
BIAYA
SD SMP SMA SMK
SPP per
Bulan
Biaya
Terendah
0 0 0 0
Biaya
Tertinggi
150.000 600.000 450.000 250.000
Sumbangan
Sukarela
(pertama
masuk)
Biaya
Terendah
0 0 0 0
Biaya
Tertinggi
1.000.000 12.500.000 15.000.000 2.700.000
11
EVALUASI PROGRAM RSBI
1. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk melihat kemajuan
kinerja sekolah, meliputi:
a. Kemampuan penguasaan bahasa asing guru dan siswa
dengan menggunakan instrumen TOEFL dan TOEIC
b. Kemampuan penguasaan siswa dalam mata pelajaran
matematika dan IPA serta kompetensi keahlian (SMK)
c. Kelengkapan infrastruktur
d. Kelengkapan Bahan ajar (buku, peralatan)
e. Kepemimpinan Kepala Sekolah
f. Komitmen Pemda dalam mendukung RSBI
2. Hasil evaluasi ini menjadi pertimbangan dalam kelanjutan
program RSBI dan SBI
12
PROSES SELEKSI SISWA
Penerimaan siswa berdasarkan kemampuan
akademis yang dilihat dari:
1. Test Psikologi
2. Test Tertulis: IPA dan Matematika
3. Untuk SMK ditambah dengan Test
Kesehatan dan Buta Warna (SMK Kimia)
4. Nilai Ujian Nasional
13
SEKOLAH INTERNASIONAL
DASAR HUKUM:
1. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
2. Kepmendikbud Nomor: 0184/O/1975
3. SKB Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan Nomor: SP/817/PD/XI/75, 060/O/1975, KEP-354a/MK/II/4/1975 (tidak berlaku untuk sekolah internasional)
DEFINISI:
1. SEKOLAH PERWAKILAN DIPLOMATIK adalah sekolah asing yang didirikan dan diselenggarakan bersama oleh sesuatu Perwakilan Diplomatik negara asing di Indonesia, untuk keperluan pendidikan dan pengajaran terutama bagi anak-anak warga negara asing anggota perwakilan diplomatik/konsuler dari negara-negara asing yang bersangkutan
2. SEKOLAH INTERNASIONAL Sebelum ditetapkannya PP 17/2010 dan Permendiknas 18/2009:
Sekolah asing yang didirikan dan diselenggarakan oleh suatu Yayasan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan Indonesia, untuk keperluan pendidikan dan pengajaran terutama bagi anak-anak warga negara asing bukan anggota perwakilan diplomatik/konsuler sesuatu negara lain di Indonesia,yang berada langsung di bawah pengawasan Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Setelah ditetapkannya PP 17/2010 dan Permendiknas 18/2009:
Sekolah Internasional menjadi Satuan Pendidikan Bersama, yakni satuan pendidikan hasil kerjasama antara lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya dan satuan pendidikan di Indonesia yang terakreditasi A.
14
Parameter Persyaratan
Pemrakarsa Lembaga Pendidikan Asing terakreditasi di negaranya dan Satuan Pendidikan di Indonesia yang terakreditasi A dari BAN S/M
SNP Harus Sudah Terpenuhi
Guru Min S2/S3: 10% (SD), 20% (SMP), 30% (SMA/K), Min 30% WNI
Peserta didik WNA dan WNI
Tenaga Kependidikan Selain Kepala Sekolah, 80% WNI
Kurikulum Kurikulum disusun berdasar Standar Nasional (SI dan SKL) diperkaya dengan Standar Negara Asing; tingkat SMA/MA dan SMK disususn dalam sistem SKS; untuk peserta didik WNI wajibdiberikan mata pelajaran: (1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), (2) Agama dan (3) Bahasa Indonesia; dapat menggunakan sistem pendidikan negara lain tetapi harusmendapatkan ijin dari Menteri Pendidikan Nasional
Sarana Prasarana Berbasis TIK
Pembelajaran Berbasis TIK, dan bilingual (mulai kelas 4 SD), Bahasa Pengantar untuk mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKn adalah Bahasa Indonesia
Evaluasi Standar Penilaian yang diperkaya dengan model penilaian satuan pendidikan negara asingkhusus bagi Peserta didik WNI wajib mengikuti UN
Manajemen ISO 9001 dan ISO 14000
Akreditasi Mengikuti Akreditasi dari BAN S/M
Pembiayaan memenuhi standar pembiayaan yang merupakan perpaduan antara ketentuan pendanaan pendidikan bertaraf Internasional dan standar pembiayaan satuan pendidikan negara asing
KRITERIA SATUAN PENDIDIKAN BERSAMA
Sampai saat ini sudah ada 105 sekolah internasional yang diselenggarakan oleh Yayasan dan harus disesuaikan menjadi
Satuan Pendidikan Bersama dalam waktu 3 tahun masa transisi
Recommended