View
261
Download
3
Category
Preview:
Citation preview
L A K I P LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN ANGGARAN 2014 TUPOKSI, RENCANA STRATEGIS, KINERJA, PENGUKURAN, EVALUASI, ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA, ASPEK KEUANGAN SERTA KEBERHASILAN, HAMBATAN/ MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH.
2014
SATUAN KERJA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI Jln. Lingkar Blang Paseh Kota Sigli, Kab. Pidie,
Tel/Fax: 0653-21301 Web: www.sigli.ms-aceh.go.id
Email: websigli@yahoo.com
IKHTISAR EKSEKUTIF
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wadah
pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap kinerjanya. Wadah ini merupakan wujud nyata
dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) agar berdaya
guna, bersih dan bertanggung jawab (clean government).
Dasar hukum pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas
II adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Surat Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2004 Tanggal 25 Meret 2004 tentang pedoman
penyusunan LAKIP.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas II merupakan pencapaian kinerja
Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas II dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Desember 2014.
Pencapaian Kinerja Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas II didukung oleh kelompok indikator inputs yang
meliputi sumber daya manusia, dan prasarana.
Pelaporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan rencana
strategis yang lebih akurat kepada sasaran, tujuan, misi dan visi Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas II.
Sigli, 02 Januari 2015 Ketua Mahkamah Syar’iyah Sigli Drs. MIRANDA
NIP. 19590525 198603 1 006
Dengan selesainya tahun anggaran 2014 menandai Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas II telah
menyelesaikan implementasi pertama dari tahun kedua Rencana Stratejik Mahkamah Syar’iyah Sigli
Kelas II Tahun 2011-2015 yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2014. Implementasi Rencana
Strategis 2011-2015 dan Rencana Kinerja Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas II tahun 2014 dalam
melaksanakan visinya “TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI KELAS II YANG BERSIH,
BERWIBAWA, DAN PROFESIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN MENUJU SUPREMASI
HUKUM“ khususnya dalam wilayah Kabupaten Pidie.
Bahwa untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi Mahkamah Syar’iyah Sigli, telah
ditetapkan beberapa tujuan yaitu:
1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, 2. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, pelayanan pembinaan hukum
agama, pemberian akta cerai dan salinan putusan/ penetapan. 3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme. 4. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga kantor yang tepat dan
memadai. 5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel. 6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya
peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan ditetapkan 4 sasaran,
yaitu terdaftarnya perkara gugatan / permohonan yang diajukan oleh penggugat/pemohon secara
tertib dan cepat. Terwujudnya persidangan secara sederhana. Terbitnya putusan/ penetapan
yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutabel). Terlaksananya
eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.
Secara umum capaian kinerja Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas II sangat baik. Pada Tahun Aggaran
ini Mahkamah Syar’iyah/ Mahkamah Syar’iyah melaksanakan 3 kegiatan yakni sebagai penjabaran dari 3
program untuk mencapai 17 sasaran stratejik yang telah ditetapkan. Dari 17 sasaran stratejik tersebut
secara bervariatif tingkat capaian Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas II sebesar 94,2%.
Hasil pencapaian sasaran stratejik ini menunjukkan bahwa score area Mahkamah Syar’iyah Sigli
Kelas II sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI di daerah Kabupaten Pidie dalam memberikan
pelayanan hukum masyarakat telah dapat dilaksanakan dengan baik.
Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa pencapaian suatu kinerja sasaran terkadang bukanlah
tanggung jawab satu bidang tertentu, tetapi bisa jadi lebih merupakan gabungan dari kegiatan yang
dilakukan beberapa bidang untuk mewujudkan satu atau lebih indicator. Tinggi rendahnya suatu capaian
tidaklah terlalu mencerminkan gambaran sesungguhnya dari kinerja tetapi harus dilihat dulu bagaimana
target yang ditetapkan kurang, sama atau melebihi target.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas II merupakan refleksi dari
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2014 oleh segenap jajaran hakim/pegawai
Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas II untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan secara
keseluruhan. Capaian kinerja yang diperoleh merupakan capaian kinerja yang optimal yang dapat
dilaksanakan dan selalu akan ditingkatkan kinerjanya pada masa mendatang.
Sebaliknya capaian kinerja yang belum secara optimal direalisasikan pada tahun 2014 antara lain
sasaran stratejik meningkatnya sistem administrasi dan managemen peradilan dan sasaran stratejik
terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai. Kedua sasaran tersebut sangat terkait dengan
support dana dan kebijakan lainnya.
Ketua Mahkamah Syar’iyah Sigli
Drs. MIRANDA NIP. 19590525 198603 1 006
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Mahkamah Syar’iyah Sigli merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam
undang-undang. Kekuasaan kehakiman bagi masyarakat islam di wilayah Kabupaten Pidie dilaksanakan
oleh Mahkamah Syar’iyah Sigli dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar`iyah
Aceh sebagai pengadilan tingkat banding yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai
Pengadilan Negara Tertinggi. Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas II sampai saat ini
meliputi wilayah Kabupaten Pidie yang terdiri dari 22 kecamatan.
Kompetensi Peradilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
melengkapi kompetensi Peradilan Agama menambahkan beberapa kewenangan hukum diantaranya,
menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (a) Perkawinan, (b)
Kewarisan (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf (f) Zakat, (g) Pengangkatan Anak(h) Infaq, (i) Shadaqah dan
(j) Ekonomi Syari’ah.
Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undan-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikatakan bahwa yang dimaksud dengan
ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah
antara lain meliputi :
a. Bank syar’iah
b. Lembaga keuangan mikro syari’ah
c. Asuransi syari’ah
d. Reasuransi syari’ah
e. Reksa dana syari’ah
f. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah
g. Sekuritas syari’ah
h. Pembiayaan syari’ah
i. Pengadaian syari’ah
j. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan
k. Bisnis syari’ah
Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan
hukum secara optimal kepada masyarakat Kabupaten Pidie yang mayoritas beragama Islam. Di samping
itu, Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas II dengan kekuatan yang dimiliki tersebut dapat mewujudkan
masyarakat yang taat akan hukum yang bermuara pada cita-cita negara yakni negara hukum
(rechtstaats).
Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah Sigli dalam melaksanakan
seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama , baik yang bersifat
administratif , keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor:MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI,
Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /kepemerintahan sesuai dengan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan
pelaksanaan tugas , fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta
kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.
Untuk itulah Mahkamah Syar’iyah Sigli membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Mahkamah Syar’iyah Sigli merupakan lingkungan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung
RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakan Hukum dan Keadilan, Mahkamah Syar’iyah Sigli sebagai kawal depan (Voorj post)
Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara yang masuk di tingkat pertama.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Mahkamah Syar’iyah Sigli mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara
tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
b. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Mahkamah
Syar’iyah Sigli (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali keuangan perkara).
c. Memberikan pelayanan hukum, keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang
hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan daerah hukumnya, apabila diminta.
Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas adalah sebagai
berikut:
1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Mahkamah Syar’iyah ).
Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-
surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk
diselesaikan.
Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,
Panitera/sekretaris , Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi
peradilan di daerah hukumnya.
Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.
2. Majelis Hakim
Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.
3. Panitera/Sekretaris
Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil
Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian
tekhnis Mahkamah Syar’iyah Sigli.
Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu
Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata yang diterima di Kepaniteraan.
Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,akta,
buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti
dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum , mengatur tugas Wakil
Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana
di bagian Kesekretariatan Mahkamah Syar’iyah Sigli.
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan
anggaran.
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan
pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).
4. Wakil Sekretaris membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi
Umum/Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum,
Kepegawaian dan Keuangan.
C. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai Mahkamah Syar’iyah Sigli Seluruhnya berjumlah 25 (
dua puluh lima ) Orang dan ditambah 10 (sepuluh) orang tenaga honorer terdiri dari :
a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan : Tenaga Honorer = 10 Orang
Golongan I = - Orang
Golongan II = 3 Orang
Golongan III = 16 Orang
Golongan IV = 2 Orang b. Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim = 7 Orang
Panitera / Sekretaris = 1 Orang
Wakil Panitera = 1 Orang
Panitera Muda Permohonan = 1 Orang
Panitera Muda Gugatan = 1 Orang
Panitera Muda Hukum = 1 Orang
Panitera Pengganti = - Orang
Jurusita Pengganti = 5 Orang
c. Jumlah Pejabat Struktural Wakil Sekretaris = 1 Orang
Kaur Umum = 1 Orang
Kaur Kepegawaian = 1 Orang
Kaur Keuangan = 1 Orang
BAB II.
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. Rencana Strategis.
Rencana Strategis Mahkamah Syar’iyah Sigli Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama
dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis
melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan
peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok
ukur kinerja Mahkamah Syar’iyah Sigli diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah
Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka
menengah (RPJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun
2015-2019.
Adapun visi dari Mahkamah Syar’iyah Sigli adalah:
“Terwujudnya Mahkamah Syar’iyah Sigli Yang Agung”
Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Syar’iyah Sigli menetapkan misi yang menggambarkan
hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Mahkamah Syar’iyah Sigli.
2. Mewujudkan manajemen Mahkamah Syar’iyah Sigli yang modern.
3. Meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Mahkamah Syar’iyah Sigli.
5. Meningkatkan pengawas internal Mahkamah Syar’iyah Sigli.
Sesuai dengan Visi dan Misi tersebut, Mahkamah Syar’iyah Sigli harus meningkatkan kinerja
untuk mencapai tujuan sebagai berikut:
1. Terwujudnya tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan tugas Peradilan Syari’at Islam di
Aceh.
2. Terwujudnya aparatur peradilan yang memiliki integritas dan mralitas yang tinggi.
3. Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif, efisien dan
berkualitas.
4. Terwujudnya administrasi kesektretariatan yang dapat mendukung tugas pokok peradilan
syari’at islam.
5. Terwujudnya masyarakat islam yang sadar hukum
Penjabaran dari tujuan berupa Sasaran yang bersifat terukur untuk dicapai secara nyata dalam
jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran Mahkamah Syar’iyah Sigli berupa:
1. Terlaksananya Keputusan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 1991 tentang pola bindalmin.
2. Terlaksanannya azas peradilan syari’at islam dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Terlaksananya administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
4. Terciptanya masyarakat islami yang sadar hukum
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI
Mahkamah Syar’iyah Sigli telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER DATA
1. Meningkatnya penyelesaian perkara Perdata
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
Perbadingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian.
Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase perkara yang diselesaikan
Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)
Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)
Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan.
Hakim Majelis Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi
Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)
Hakim Majelis Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
- Peninjauan Kembali dengan jumlah perkara yang putus.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis
Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
Panitera/Sekretaris dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat
Perbandingan antara permohonan pelaksanaan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat
Panitera/Sekretaris dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Ratio Majelis
Hakim terhadap perkara
Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaatz
Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaatz dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaatz
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase pencari keadilan golongan
Perbandingan perkara yang mendapat Bantuan hukum dengan jumlah
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan
tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)
perkara (untuk pencari keadilan golongan miskin) yang tidak mendapat bantuan hukum
Tahunan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
C. RENCANA KINERJA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI TAHUN 2014
Adapun rencana kinerja tahunan Mahkamah Syar’iyah Sigli, sebagai berikut:
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan. 80 %
b. Persentase mediasi yang menjadi akte perdamaian
80 %
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
80 %
d. Persentase perkara yang diselesaikan 80 %
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
80 %
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam lebih dari 6 bulan
80 %
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
80 %
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan
80 %
perkara secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
80 %
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
80 %
d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.
80 %
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
80 %
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat
80 %
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)
80 %
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
80 %
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
80 %
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
80 %
Penetapan Kinerja Tahun 2015
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja
antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata
komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
Mahkamah Syar’iyah Sigli, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.
Penetapan Kinerja Tahun 2015 Mahkamah Syar’iyah Sigli, sebagai berikut:
PENETAPAN KINERJA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI TAHUN ANGGARAN 2015
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian perkara a. Persentase mediasi yang diselesaikan. 75%
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian 80%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan 85%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
95%
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
90%
2 Meningkatnya penyelesaian perkara jinayat a. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka dari 3 bulan 85% b. Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu singkat. 95%
3. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
87% 75% 65%
4.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap 85%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 95%
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan
para pihak.
80%
d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat 80%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 75%
5.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 90%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat 70%
to justice) c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat
diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
70%
d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)
70%
6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum
tetap yang ditindaklanjuti
75%
7. Meningkatnya kualitas pengawasan a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 75%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 90%
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja Mahkamah Syar’iyah Sigli tahun 2014 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat
capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1.
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran,
namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan
pencapaian targetnya pada tahun 2014 ini. Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan
Kinerja dan indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Mahkamah Syar’iyah Sigli telah
melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.
A. PENGUKURAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
%
- Peningkatan
Penyelesaian Upaya Mediasi
- Peningkatan
penyelesaian perkara
Persentase mediasi yang diproses a. Persentase perkara
yang diselesaikan
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
30% 92 % 100 %
30% 92 % 100 %
100 90 100
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Pada akhir tahun 2014, Mahkamah Syar’iyah Sigli telah melaksanakan seluruh kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan diuraikan dalam capaian sasaran dapat
dilihat, sebagai berikut :
PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase mediasi
yang diproses di targetkan 30% dari jumlah perkara yang diterima karena tidak semua perkara yang
diterima dapat diselesaikan secara mediasi. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun
2014 dapat digambarkan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase mediasi yang diproses
30 % 30 % 100
PENINGKATAN KUALITAS RENCANA
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 2 (DUA) indikator kinerja yaitu Prosentase sisa
perkara yang diselesaikan di targetkan 100 % dan terealisasi 100 % dan Prosentase perkara yang
diselesaikan ditargetkan 90 % artinya tidak semua perkara yang masuk pada tahun 2014 dapat
diselesaikan dikarenakan perkara tesebut diterima pada akhir tahun. Pencapaian target indikator
kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Prosentase sisa perkara yang
diselesaikan
100 % 100 % 100
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
2. Prosentase perkara yang
diselesaikan
90% 90% 100
C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat
keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan
visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka
analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan
kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh
kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2014 semua Program dan Kegiatan telah memberikan
Kontribusi kepada Visi dan Misi Mahkamah Syar’iyah Sigli. Namun mengingat anggaran yang
terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Mahkamah Syar’iyah Sigli Tahun 2014
belum Optimal.
Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya
menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang
sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan
didapat.Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan
profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana
prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Mahkamah Syar’iyah Sigli dapat
meningkat.
A. Aspek Keuangan
1. Anggaran Rutin
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Mahkamah Syar’iyah Sigli ditunjang dengan
anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014. Dari DIPA
tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Mahkamah Syar’iyah Sigli melalui
kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja. Selanjutnya jika kita
bandingkan antara harapan dan kenyataan di lapangan intinya anggaran tersebut masih jauh
dari yang diharapkan.
2. Anggaran Pembangunan/Pengadaan/Sarana dan Prasarana
Selain Anggaran Rutin yang tercantum dalam DIPA Mahkamah Syar’iyah Sigli Tahun
Anggaran 2014, juga terdapat Anggaran Pembangunan/Pengadaan/Sarana dan Prasarana yang
telah dilaksanakan sesuai Jadwal dan Ketentuan Yang berlaku untuk mendukung Operasional
Kantor Mahkamah Syar’iyah Sigli.
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Mahkamah Syar’iyah Sigli Tahun 2014 ini
merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 dan
sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Mahkamah Syar’iyah Sigli
Tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu
ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.
Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai
berikut:
A. Keberhasilan
Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :
1. Bertambahnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor.
2. Meningkatnya Kualitas Kerja Pegawai
B. Hambatan/masalah
Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain:
1. Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan
Pagu Anggaran kegiatan yang diberikan sangat besar dibandingkan dengan realisasinya.
C. Pemecahan Masalah
Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara :
1. Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang
masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan
maksimal penggunaannya.
Sigli, 02 Januari 2015 PANITERA / SEKRETARIS
MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI
A.BAKAR ARIF, S.Ag
NIP. 19551231 197903 1 202
Recommended