View
427
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
PENGGUNAAN BMN- PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN - DIOPERASIKAN PIHAK LAIN - TANAH/BANGUNAN IDLE - ALIH STATUS PENGGUNAAN
SISTEMATIKA
Pengertian Penggunaan BMN Penggunaan BMN yang Ideal Persoalan dalam penggunaan BMN Akibat penggunaan BMN yang tidak sesuai Tujuan penetapan status penggunaan Jenis status penggunaan barang Implikasi penetapan status penggunaan Ketentuan pokok penggunaan barang Tatacara penetapan status penggunaan BMN Sangsi yang dapat diterapkan terhadap Pengguna Barang
PENGERTIANPenggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan
Status penggunaan adalah status penggunaan Barang Milik Negara yang ditetapkan oleh Pengelola Barang untuk digunakan oleh Pengguna Barang pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga
PENGGUNAAN BMN YANG IDEAL
Idealnya,
penggunaan BMN adalah
terbatas: Untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
PERSOALAN DALAM PENGGUNAAN BMN Terdapat
BMN yang belum ditentukan statusnya Terdapat penggunaan BMN bukan untuk penyelenggaraan tupoksi Terdapat BMN tidak digunakan
AKIBAT PENGGUNAAN BMN YANG TIDAKSESUAI Terjadi
pemborosan dalam biaya pemeliharaan dan operasional BMN cepat rusak BMN hilang
TUJUAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
Tujuan pengaturan penggunaan BMN dengan penetapan status adalah:Untuk tertib & pengamanan administrasi, pengamanan hukum dan fisik. Dengan penetapan status, maka bukti-bukti kepemilikan yang menjadi syarat suatu BMN dapat ditetapkan statusnya akan diurus dan dikelola dengan sesuai ketentuan. Dengan demikian, keamanan BMN secara administrasi dan hukum akan dapat lebih terjamin. Untuk secepatnya menyesuaikan Daftar Barang Milik Negara dan penyediaan dana operasional & pemeliharaan.
STATUS PENGGUNAAN BARANG
Pada pokoknya BMN ditetapkan statusnya untuk: Dipakai penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dioperasikan oleh pihak lain untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok fungsi Kementerian/Lembaga yang menyerahkan BMN tersebut. Contoh: Departemen Perhubungan membangun bandara udara kemudian diserahkan operasionalnya kepada PT. Angkasa Pura
IMPLIKASI PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
Dengan penetapan status, maka akan berakibat: Biaya operasional dan pemeliharaan BMN yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi disediakan dalam APBN Biaya pemeliharaan dan operasional BMN yang dioperasikan oleh pihak lain ditanggung oleh operator
KETENTUAN POKOK PENGGUNAAN BMN
Pengelola Barang menetapkan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan. Pengelola Barang juga menetapkan status penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan berupa:
barang-barang yang mempunyai bukti kepemilikan, seperti sepeda motor, mobil, kapal, pesawat terbang; barang-barang dengan nilai perolehan di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau lebih per unit/satuan.
Pengguna Barang menetapkan status penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau lebih per unit/ satuan
Subjek & Objek Penetapan Status PenggunaanPENGGUNA BARANG1. Tanah/bangunan. Selain Tanah/bangunan: Tidak memiliki bukti kepemilikan dan Perolehannya Rp25jt. 2. Selain tanah/bangunan: Memiliki bukti kepemilikan, Perolehannya > Rp25jt. 3. BMN yg dari awal pengadaan untuk PMPP atau hibah.
Catatan: BMN berupa alutsista pada TNI & Polri tidak memerlukan penetapan status penggunaan
KETENTUAN POKOK PENGGUNAAN BMNPenggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan oleh TNI dan Polri dalam rangka pertahanan/keamanan negara, ditetapkan sendiri status penggunaaannya oleh Pengguna Barang. Pencatatan BMN diatur sebagai berikut :
Seluruh BMN yang berada dalam penguasaan pengguna/Kuasa pengguna dicatat pada DBP (Daftar Barang Pengguna) dan DBKP (Daftar Barang Kuasa Pengguna). Tanah dan/atau bangunan, dan barang lainnya yang mempunyai bukti kepemilikan serta BMN yang nilai per unitnya lebih dari Rp.25 juta dicatat pada DBMN (Daftar BMN) pada Pengelola.
KETENTUAN POKOK PENGGUNAAN BMNBMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk penyertaan modal pemerintah pusat atau dihibahkan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang dengan terlebih dahulu diaudit oleh pihak ketiga aparat pengawas fungsional BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus merubah status penggunaan BMN tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengelola Barang
KETENTUAN POKOK PENGGUNAAN BMNPengguna/Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya kepada Pengelola Barang. Pengelola menetapkan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena sudah tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan
KETENTUAN POKOK PENGGUNAAN BMNDalam rangka optimalisasi BMN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang, Pengelola Barang dapat mengalihkan status penggunaan BMN dari suatu Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya. Dalam hal BMN berupa bangunan dibangun di atas tanah pihak lain, usulan penetapan status penggunaan bangunan tersebut harus disertai surat perjanjian antara Pengguna Barang dengan pihak lain tersebut yang memuat jangka waktu dan kewajiban para pihak
Prosedur Penetapan Status Penggunaan Tanah/Bangunan
16
15
Data/Dokumen Pendukung Permohonan Penetapan Status Penggunaan Tanah/Bangunan, antara lain:
PROSEDUR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SELAIN TANAH/BANGUNAN
21
TATA CARA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMNYANG DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN
PENETAPAN STATUS BMN YANG DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN
NO
URAIAN
OPERATOR
PENGGUNA
PENGELOLA
27
TATACARA PENETAPAN BMN BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN IDLE
48
TATA CARA PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BMNNo. URAIAN KUASA PENGGUNA PENGGUNA LAMA PENGELOLA PENGGUNA BARU
1 2 3 4 5
Kuasa Pengguna mengajukan usul kepada Pengguna Pengguna meneliti Pengguna mengajukan usul kepada Pengelola Pengelola melakukan Penelitian Pengelola menerbitkan surat persetujuan pengalihan status disampaikan kepada Pengguna Lama (Asli) dan Pengguna Baru (tembusan) Pengguna Lama menghapus dari DBP dgn menerbitkan keputusan penghapusan, tembusan kpd Pengelola (max 1 bln sejak persetujuan alih status) Pengelola menerbitkan Keputusan Penetapan Status Penggunaan kepada Pengguna Baru Pengguna Lama, berdasarkan kpts penghapusan, melakukan serah terima kepada Pengguna Baru dg BAST dan dilaporkan kepada Pengelola Pengguna Baru membukukan pada DBP Pengelola menyesuaikan catatan pada
6.a.
6.b.
7
8 9
Data/Dokumen Pendukung Permohonan Pengalihan Status Penggunaan BMN, antara lain:1. 2. 3. 4. 5. Usulan Alih Status Penggunaan BMN; Penjelasan; Pertimbangan; Keputusan Penetapan Status; Pernyataan Kesediaan menerima dari Pengguna Barang yang akan menerima; 6. Dok.pendukung, seperti: a. Dokumen Pendukung Kepemilikan; Sertifikat untuk tanah; IMB untuk bangunan; BPKB, STNK, sejenisnya Barang Bergerak bersurat kepemilikan; b. Nilai Perolehan; c. Nilai Wajar/NJOP pada saat diajukan.22
SANGSI TERHADAP PENGGUNA BARANG YANG TIDAK MENYERAHKAN TANAH/ BANGUNAN IDLE ATAUMENGGUNAKAN TIDAK SESUAI TUGAS POKOK FUNGSI
Pada PP.6 tahun 2006 diatur sanksi sebagai berikut: Terhadap Tanah/ bangunan yang idle dilakukan pembekuan dana pemeliharaan (pasal 18 ayat 1). Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas fungsi dicabut penetapan status penggunaannya (pasal 18 ayat 3).
SEE YOU NEXT TIME.
Recommended