View
207
Download
13
Category
Preview:
DESCRIPTION
3. Spesifikasi Teknik
Citation preview
1
SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN STRUKTUR
BANGUNAN GERBANG DAN KANTOR GERBANG
2
D A F T A R I S I
BAB I
PERSYARATAN TEKNIS UMUM
1. PENDAHULUAN
2. LINGKUP PEKERJAAN
3. REFERENSI
4. PEMAKAIAN UKURAN
5. PEMERIKSAAN DAN PENGETESAN
6. PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
7. TANGGUNG JAWAB ATAS PEKERJAAN YANG CACAT
8. WEWENANG PEMBERI TUGAS UNTUK MEMASUKI
TEMPAT PEKERJAAN
9. FASILITAS LAPANGAN
10. PERLENGKAPAN KERJA / ALAT
11. PENGATURAN LOKASI KERJA
12. PENGAWASAN DAN JAM KERJA
13. KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA
14. KETENTUAN-KETENTUAN DARI PEMBERI KERJA
15. KEWAJIBAN PELAKSANA PEKERJAAN / PEMBORONG
16. TUGAS PELAKSANA PEKERJAAN / PEMBORONG
DALAM PELAKSANAAN
17. SUB PELAKSANA PEKERJAAN / PEMBORONG
18. KOORDINASI PELAKSANAAN DI LAPANGAN
19. INSTRUKSI KONSULTAN PENGAWAS
20. BAGAN KEMAJUAN PEKERJAAN DAN RENCANA PEKERJAAN..
21. LAPORAN LAPORAN
22. PERUBAHAN RENCANA
23. PENYERAHAN PEKERJAAN
24. PENYELESAIAN DAN MASA PEMELIHARAAN
25. PERATURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN
BAB II PERSYARATAN TEKNIS PELAKSANAAN
A. PEKERJAAN PERSIAPAN
A.1. SURVAI LAPANGAN
3
A.2. PENGUKURAN TAPAK
A.3. KANTOR PELAKSANA PEKERJAAN / PEMBORONG
DAN LOS KERJA
A.4. DIREKSI KEET
A.5. PENYEDIAAN AIR KERJA DAN LISTRIK KERJA
A.6. PEKERJAAN PEMBERSIHAN DAN PERATAAN TAPAK
A.7. PENYIMPANAN BARANG-BARANG DAN MATERIAL
A.8. KEBERSIHAN DAN KELELUASAAN HALAMAN
A.9. FASILITAS FASILITAS LAPANGAN
A.10 BARANG CONTOH ( SAMPLE )
A.11. PENGUJIAN ATAS MUTU PEKERJAAN
A.12. GAMBAR GAMBAR AS BUILT DRAWING
A.13. SHOP DRAWING
A.14. FOTO FOTO DOKUMENTASI PROYEK
B. PEKERJAAN GALIAN ( EKSKAVASI)
B.1. PEMBERSIHAN LAPANGAN (CLEARING)
B.2. PEKERJAAN GALIAN ( EKSKAVASI )
B.3. PEKERJAAN URUGAN (FILL)
C. PEKERJAAN PONDASI DANGKAL
D. PEKERJAAN BETON BERTULANG BIASA
D.1 LINGKUP PEKERJAAN
D.2. PEDOMAN PELAKSANAAN
D.3. BAHAN DAN CARA PELAKSANAAN
a. PORTLAND CEMENT
b. AGGREGATES
c. BESI BETON
d. ADMIXTURE ( ADDITIVE )
e. PENYIMPANAN BAHAN
f. BEKISTING
g. PERANCAH
h. PEMASANGAN PIPA PIPA
i. KUALITAS BETON
j. PENGECORAN
k. SIAR SIAR KONSTRUKSI DAN PEMBONGKARAN
BEKISTING
l. PENGGANTIAN BESI
m. TOLERANSI BESI
n. PERAWATAN BETON
4
o. PENYAMBUNGAN BESI
p. TANGGUNG JAWAB PEMBORONG
E. PEKERJAAN BAJA STRUKTURIL
E.1. LINGKUP PEKERJAAN
E.2. BAHAN BAHAN
E.3. PEKERJAAN LAS
E.4. NOTASI DAN TOLERANSI
E.5. GAMBAR PABRIK ( SHOP DRAWING )
E.6. ERECTION
E.7. TOLERANSI DIMENSI PROFIL
E.8. GROUTING
E.9. PENGECATAN
F. PEKERJAAN PASANGAN BATU KALI
G. PEKERJAAN WATER PROOFING
G.1. SCOPE PEKERJAAN
G.2. TENAGA PEMASANGAN
G.3. GUARANTEE
G.4. MATERIAL
G.5. PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN BAHAN
G.6. PERSIAPAN PEMASANGAN
G.7. MASA PEMELIHARAAN
5
BAB I
PERSYARATAN TEKNIS UMUM
1. PENDAHULAN
Persyaratan Teknis Umum ini merupakan persyaratan dari segi teknis yang secara
umum berlaku untuk seluruh bagian pekerjaan dimana persyaratan ini bisa
diterapkan. Bagian pekerjaan yang diungkapkan dalam satu atau lebih dari dokumen
berikut dibawah ini.
Gambar-gambar pelelangan / pelaksanaan.
Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelaksanaan.
Perincian volume.
Berita acara rapat penjelasan.
Dalam hal dimana ada bagian dari persyaratan teknis umum ini tidak mencakup salah
satu bagian yang disebutkan di atas bisa diterapkan, maka bagian dari persyaratan
teknis umum tersebut dianggap tidak berlaku.
2. LINGKUP PEKERJAAN
Dengan tidak mengurangi lingkup pekerjaan yang diberikan pada persyaratan teknis
khusus atau bagian penjelasan lainnya (rapat penjelasan, surat-menyurat dan lain
sebagainya) dibawah ini diperjelas bahwa dalam lingkup pekerjaan termasuk :
a. Pekerjaan persiapan meliputi :
Pengukuran ( uitzet)
Penerangan lokasi kerja
Pemasangan jarring Pengaman
Pemasangan dinding pembatas area kerja
Pembongkaran Finishing atap existing
Pembongkaran lantai existing
Pembuatan bedeng / los-los kerja Pelaksana Pekejaan / Pemborong
Mobilisasi peralatan
Pengurusan izin-izin dari instansi yang berwenang untuk prasarana milik
Pemda setempat, dan izin-izin yang berkaitan dengan pelaksanaan
pekerjaan
Pembuatan foto-foto dan laporan pelaksanaan
Pembuatan As-build-drawing
Menjaga kebersihan dan keselamatan kerja
b. Pekerjaan Pondasi
Pembuatan pondasi dangkal
6
c. Pekerjaan Urugan dan Pemadatan meliputi :
Penggalian tanah sampai dengan kedalaman sesuai gambar.
Pembuangan tanah bekas galian keluar site.
Pengurugan kembali dengan material urugan sesuai dengan Rencana
Kerja dan Syarat-syarat pelaksanaan (RKS).
d. Pekerjaan Struktur atas meliputi:
Pembuatan pile caps, kolom beton, kolom baja.
e. Pekerjaan baja meliputi rangka atap
3. REFERENSI
Atas seluruh bagian pekerjaan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat
pelaksanaan (RKS) ini, kecuali jika secara khusus disyaratkan lain dalam satu atau
lebih dokumen pelelangan / pelaksanaan, juga berlaku :
Undang-Undang R.I.
Peraturan / Surat Keputusan dari instansi yang berwewenang.
Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Daerah.
Standard / Normalisasi / Pedoman di Indonesia.
Dalam hal ada bagian pekerjaan yang persyaratan teknisnya tidak termasuk dalam
persyaratan teknis umum / khusus. Maka atas bagian pekerjaan tersebut Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong harus mengajukan salah satu dari persyaratan-persyaratan
berikut ini guna di sepakati oleh Konsultan Pengawas / Konsultan Perencana untuk
disepakati sebagai pedoman persyaratan teknis :
1. Standard / Normalisasi / Kode / Pedoman yang dapat diterapkan pada bagian
pekerjaan bersangkutan, yang dikeluarkan oleh instansi / Institusi / Asosiasi
Profesi / Asosiasi Produsen / Lembaga Pengujian Nasional dari negara lain,
sejauh hal tersebut diperoleh kesepakatan dengan Konsultan Pengawas.
2. Brosur teknis dari produsen yang di dukung sertifikat dari lembaga pengujian
yang diakui Badan Nasional / Internasional.
4. PEMAKAIAN UKURAN
a. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong tetap bertanggung jawab dalam menepati
semua ketentuan yang tercantum dalam Spesifikasi teknis dan gambar-
gambar pelaksanaan.
b. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus mengadakan pemeriksaan
menyeluruh terhadap semua gambar-gambar yang ada (Arsitektur, Struktur
dan M & E) & kondisi lapangan serta kebenaran dari ukuran ukuran
7
keseluruhan maupun bagian bagiannya dan segera memberitahukan
Konsultan Pengawas tentang setiap perbedaan yang ditemukan didalam
pelaksanaan. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong baru diizinkan membetulkan
kesalahan gambar dan melaksanakannya setelah ada persetujuan tertulis dari
Konsultan Pengawas.
c. Pengambilan ukuran-ukuran yang keliru dalam pelaksanaan didalam hal
apapun menjadi tanggung-jawab Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
5. PEMERIKSAAN DAN PENGETESAN
a. Semua material bangunan yang akan digunakan harus sesuai dengan
ketentuan didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelaksanaan (RKS). Untuk
jenis material bangunan tertentu harus disertai pengetesan, dan atau surat
pernyataan sertifikat / klasifikasi) dari instansi yang ditunjuk oleh Konsultan
Pengawas untuk kebutuhan tersebut. Konsultan Pengawas berhak
menginstruksikan kepada Pelaksana Pekerjaan / Pemborong untuk segera
mengeluarkan material-material yang ternyata tidak memenuhi spesifikasi
keluar dari site, dalam waktu 24 jam. Semua biaya yang diperlukan baik untuk
field-test ataupun "Lab-test" menjadi tanggungan Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong.
b. Konsultan Pengawas berhak memeriksa pekerjaan yang oleh Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong setiap waktu. Meskipun pekerjaan telah diperiksa oleh
Konsultan Pengawas, tanggung-jawab atas hasil pekerjaan tetap menjadi
tanggungan Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
c. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong bertanggung jawab dan harus memperbaiki
dan apabila perlu, membongkar pekerjaan-pekerjan yang telah dilaksanakan
yang tidak sesuai dengan ketentuan didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat
pelaksanaan (RKS) ini.
d. Biaya-biaya yang diperlukan untuk pengetesan bahan, pengeluaran bahan-
bahan yang tidak memenuhi syarat keluar lapangan dan perbaikan atau
pembongkaran pekerjaan-pekerjaan yang tidak memenuhi syarat merupakan
tanggung-jawab Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
6. PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
a. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus menempatkan seorang
penanggungjawab pelaksanaan seorang sarjana Sipil yang ahli dan
berpengalaman minimal selama 5 th dan sebagai pelaksana pekerjaan
bangunan rangka baja. Penanggungjawab pelaksanaan harus selalu berada di
lapangan yang bertindak sebagai wakil Pelaksana Pekerjaan / Pemborong di
lapangan dan mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan-
8
keputusan teknis dengan tanggungjawab penuh di lapangan untuk menerima
segala instruksi dari Konsultan Pengawas. Semua langkah dan tindakannya
oleh Konsultan Pengawas dianggap sebagai langkah dan tindakan
Pelaksanaan Pekerjaan / Pemborong.
b. Penanggungjawab harus terus menerus berada di tempat pekerjaan selama
jam-jam kerja dan saat diperlukan dalam pelaksanaan atau pada setiap saat
yang dikehendaki Konsultan Pengawas.
c. Petunjuk dan perintah Konsultan Pengawas didalam pelaksanaan disampaikan
langsung kepada Pelaksana Pekerjaan / Pemborong melalui penangungjawab
tersebut sebagai penanggungjawab di lapangan.
d. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong diwajibkan pada setiap saat menjalankan
disiplin dan tata tertib yang ketat terhadap semua buruh, pegawai, termasuk
pengurus bahan-bahan yang berada dibawahnya. Siapapun diantara mereka
tidak boleh melanggar terhadap peraturan umum, mengganggu ataupun
merusak ketertiban, berlaku tidak senonoh melakukan perbuatan yang
merugikan pelaksanaan, harus segera dikeluarkan dari tempat pekerjaan atas
perintah Konsultan Pengawas.
7. TANGGUNGJAWAB ATAS PEKERJAAN YANG CACAT
a. Semua cacat-cacat akibat penyusutan atau kesalahan-kesalahan lain yang
timbul selama jangka waktu tanggungjawab dari Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong yang disebabkan oleh penggunaan bahan-bahan yang tidak sesuai
atau cara pengerjaannya yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang
ditentukan didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelaksanaan (RKS) ini,
menjadi tanggungjawab penuh dari Pelaksana Pekerjaan / Pemborong untuk
mengadakan perbaikan sampai dianggap cukup oleh Konsultan Pengawas atas
biaya Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
b. Konsultan Pengawas juga berhak untuk setiap saat minta kepada Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong untuk mengadakan perbaikan-perbaikan dengan biaya
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong atas semua pekerjaan yang cacat yang
timbul selama masa pemeliharaan.
8. WEWENANG PEMBERI TUGAS UNTUK MEMASUKI TEMPAT PEKERJAAN
Pemberi Tugas dan para wakilnya mempunyai wewenang untuk memasuki tempat
pekerjaan dan bengkel kerja atau tempat-tempat lainnya dimana Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong melaksanakan pekerjaan, dan bilamana pekerjaan harus
dilaksanakan di bengkel kerja atau tempat-tempat lain kepunyaan Sub-Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong, maka Pelaksana Pekerjaan / Pemborong menurut
ketentuan-ketentuan dalam Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong itu harus bisa
9
mendapatkan jaminan agar Pemberi Tugas dan para wakilnya mempunyai
wewenang untuk memasuki bengkel kerja dan tempat lain kepunyaan Sub-
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
9. FASILITAS LAPANGAN
a. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus menyediakan atas biaya sendiri
fasilitas-fasilitas penunjang yang dibutuhkan didalam pelaksanaan dan
menyelesaikan pekerjaan, antara lain:
Kantor Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
Kamar mandi dan WC lengkap dengan septic-tank untuk kebutuhan para
pekerja Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
Ruangan-ruangan lainnya seperti gudang bahan-bahan, tempat-tempat
kerja, pos keamanan dll.
Bangunan-bangunan yang disediakan harus kuat, cukup luas sesuai dengan
kebutuhannya dan dilaksanakan sesuai dengan gambar bestek, bersih, dan
lengkap dengan peralatannya dan harus dengan persetujuan Konsultan
Pegawas. Semua biaya untuk keperluan tersebut harus sudah termasuk dalam
harga penawaran. Setelah diselesaikannya pekerjaan, bahan-bahan bekas
fasilitas penunjang tersebut tetap merupakan milik Pemberi Tugas.
b. Pelaksana Pekejaan / Pemborong harus menyediakan atas biayanya sendiri
fasilitas -fasilitas pembantu untuk melaksanakan pekerjaan, seperti :
Listrik :
Untuk melaksanakan pekerjaan, keamanan dan penerangan didalam
bangunan-bangunan sementara, halaman-halaman dan tempat-tempat
pekerjaan yang dianggap perlu.
Air bersih :
Yang sesuai untuk kebutuhan, baik untuk pelaksanaan pekerjaan, air
minum, kebersihan, air hydrant dll.
Alat-alat Pemadam Kebakaran :
Diletakkan ditempat yang strategis dilokasi pekerjaan dan dilengkapi
dilengkapi dengan sirine / alarm untuk keadaan darurat (emergency).
Alat-alat PPPK :
Harus Lengkap guna keperluan pertolongan pertama pada kecelakaan dan
harus selalu berada ditempat pekerjaan.
Alat-alat Komunikasi Proyek :
Telepon, handy talki dll.
10
10. PER
a.
LENGKAPAN KERJA / ALAT
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong wajib menyediakan atas biayanya sendiri
untuk melaksanakan tugasnya Pelaksana Pekerjaan / Pemborong seluruh
kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja sesuai kebutuhan untuk
menunjang pelaksanaan fisik di lapangan antara lain : gen-set cadangan, jala
pengaman (safety screen) dan lain sebagainya. Demikian pula alat-alat ukur
penyipat datar (water-pass), theodolite, yang harus selalu tersedia di proyek.
b. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong wajib merawat / memelihara seluruh
peralatan dengan sebaik-baiknya agar dapat dipergunakan pada saat
diperlukan.
c. Konsultan Pengawas berhak memberikan instruksi kepada Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong untuk melengkapi / menambah jumlah peralatan bila
menurut perhitungan peralatan yang tersedia kurang memadai dalam usaha
mencapai target prestasi. Apabila Pelaksana Pekerjaan / Pemborong tidak
mengindahkan instruksi serupa, maka Pelaksana Pekerjaan / Pemborong
dapat dikenakan denda / tindakan administratif.
11. PENGATURAN LOKASI KERJA
a. Pengaturan dan penggunaan halaman kerja harus mendapat persetujuan
Konsultan Pengawas. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus membuat
rencana detail penempatan los-los kerja, tempat penimbunan bahan dll, baik
untuk keperluan Pelaksana Pekerjaan / Pemborong, Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong Specialis dan para Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong sesuai
dengan pengaturan yang diberikan Konsultan Pengawas.
b. Selama berlangsungnya pembangunan kebersihan halaman, kantor, gudang
dan los-los kerja dan bagian dalam bangunan yang dikerjakan harus tetap
bersih dan tertib, bebas dari bahan-bahan bekas, tumpukan tanah dan lain-lain.
c. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dalam menempatkan barang-barang dan
material-material kebutuhan pelaksanaan, baik di dalam gudang-gudang
ataupun dihalaman terbuka, harus mengatur sedemikian rupa sehingga :
Tidak mengganggu kelancaran dan keamanan umum.
Tidak menyumbat saluran air.
Terjamin keamanannya.
Memudahkan pemeriksaan dan penelitian bahan-bahan oleh Konsultan
Pengawas.
d. Cara penempatan bahan dan peralatannya harus disesuaikan dengan kondisi
yang disyaratkan oleh produsen, untuk menghindarkan kerusakan-kerusakan
yang diakibatkan oleh cara penyimpanan yang salah.
11
e. Barang-barang dan material yang tidak akan digunakan untuk kebutuhan
langsung pada pekerjaan yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk
disimpan didalam site.
f. Tidak diperkenankan :
Buruh menginap ditempat pekerjaan kecuali dengan izin Konsultan
Pengawas. Bila izin khusus tersebut diberikan, maka Pelaksana Pekerjaan
/ Pemborong tetap bertanggung-jawab atas kemungkinan kerugian-
kerugian apapun yang disebabkan oleh buruh yang menginap tersebut.
Memasak di tempat pekerjaan kecuali atas izin Konsultan Pengawas.
Memberikan izin masuk kepada penjual-penjual makanan, buah-buahan,
minuman, rokok dsb.
Tanpa seizin petugas keamanan proyek, kepada siapapun terkecuali
petugas dari Konsultan Pengawas, tidak dibenarkan untuk keluar masuk
secara bebas ke lapangan.
(Catatan: semua tamu proyek yang mendapat izin dari Konsultan
Pengawas harus diberi tanda pengenal yang disediakan oleh Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong).
Melanggar peraturan lain mengenai penertiban yang akan dikeluarkan oleh
Konsultan Pengawas pada waktu pelaksanaan.
Pekerja-pekerja diwajibkan memakai tanda pengenal. Pembuatan tanda
pengenal atas beban Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
g. Pengaturan mengenai penertiban dan pengamanan site harus dikoordinasikan
dengan Konsultan Pengawas pada waktu pelaksanaan akan dimulai.
12. PENGAWASAN DAN JAM KERJA
a. Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Konsultan
Pengawas.
b. Konsultan Pengawas berhak pada setiap waktu yang dianggap perlu tanpa
memberitahukan sebelumnya, untuk mengadakan inspeksi / pemeriksaan :
terhadap jenis pekerjaan yang dipersiapkan didalam atau diluar site
terhadap gudang penyimpanan bahan-bahan
terhadap pengolahan material maupun sumber sumbernya.
c. Bagian-bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi luput dari pengawasan
Konsultan Pengawas tetap menjadi tanggung-jawab Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong pekerjaan. Jika diperlukan harus segera dibuka sebagian atau
seluruhnya untuk kepentingan pemeriksaan.
d. Jam kerja normal yang berlaku diproyek ini adalah pukul 07.00 sampai pukul
18.00. Dalam hal Pelaksana Pekerjaan / Pemborong memerlukan waktu lebih
12
dari yang ditetapkan diatas, maka harus dimintakan izin tertulis dari Konsultan
Pengawas biaya pengawasan akibat lembur diluar jam kerja diatas menjadi
tanggung-jawab Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
13. KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA
a. Selama pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan / Pemborong wajib
mengadakan segala yang diperlukan untuk menjamin keamanan, keselamatan
kerja.
b. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong juga wajib memenuhi segala peraturan tata-
tertib, ordonansi pemerintah ataupun pemerintah setempat.
c. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong bertanggung-jawab atas biaya, kerugian
atau tuntutan ganti rugi yang diakibatkan adanya kecelakaan selama
pelaksanaan pekerjaan.
d. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus mengkoordinir keamanan dan
keselamatan kerja proyek sampai dengan Serah Terima kedua pekerjaan.
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus membuat laporan tentang keamanan,
keselamatan kerja dan tidak adanya bahaya lain yang mungkin timbul. Laporan
harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas setiap hari pada akhir kegiatan
proyek.
e. Semua pekerja yang bekerja didaerah berbahaya harus memakai perlengkapan
pengamanan kerja seperti Safety belt, Helm.
f. Semua orang yang berada didalam areal proyek dilarang merokok
14. KETENTUAN-KETENTUAN DARI PEMBERI TUGAS
a. Kelalaian-kelalaian yang dibuat oleh Pelaksana Pekerjaan / Pemborong seperti
:
Tanpa ada alasan ternyata meninggalkan pekerjaan sebelum pekerjaan
seluruhnya selesai atau apabila tidak mengindahkan segala instruksi yang
diberikan oleh Konsultan Pengawas / Pemberi Tugas.
apabila tidak dapat melanjutkan pekerjaannya secara teratur dan baik,
atau dalam hal telah menyerahkan bagian yang menjadi tanggung-
jawabnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Konsultan
Pengawas.
tidak menghadiri rapat-rapat teknis.
b. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah menerima instruksi tertulis dari
Konsultan Pengawas / Pemberi Tugas masih belum ada tanda adanya
perubahan yang berarti atau belum dilaksanakan instruksi termaksud, maka
Konsultan Pengawas akan mengeluarkan peringatan tertulis. Apabila dalam 7
(tujuh) hari setelah dikeluarkannya peringatan tertulis, masih belum ada
13
perubahan yang berarti maka Konsultan Pengawas dapat mengambil tindakan
dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan apapun yang terjadi
sebelumnya. Tindakan tersebut dapat berupa dialihkannya tugas termaksud
kepada pihak lain dengan biaya dibebankan kepada Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong.
c. Apabila ternyata Pelaksana Pekerjaan / Pemborong tersebut mengalami
kebangkrutan (bankrupt) atau telah terjadi pengambil-alihan oleh pihak lain atas
perusahaannya secara hukum atau tindakan-tindakan lain yang senada dengan
tindakan tersebut diatas, maka pekerjaan Pelaksana Pekerjaan / Pemborong
dibawah kontrak ini akan diadakan tindakan lebih lanjut. Pekerjaan tersebut
dapat dilanjutkan sesuai dengan kontrak tersendiri, hanya apabila telah
terdapat persetujuan antara Pemberi Tugas dengan pihak lain yang telah
mengambil-alih semua kegiatan Pelaksana Pekerjaan / Pemborong tersebut.
d. Apabila dengan tindakan seperti tercantum diatas ternyata pekerjaan tidak
dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka :
1. Pemberi Tugas akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan
memberikan kepada pihak lain, dengan menggunakan semua fasiltas dan
peralatan yang telah berada di lapangan seperti bangunan-bangunan
darurat, gudang, peralatan-peralatan kerja, barang-barang, material,
termasuk barang-barang yang telah dibeli (tetapi belum sampai ditempat)
yang akan digunakan untuk mnyelesaikan pekerjaan di lapangan.
2. Bila dipandang perlu oleh Pemberi Tugas / Konsultan Pengawas maka
dalam waktu 10 (sepuluh) hari sesudah dikenakannya suatu tindakan,
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus tetap menyerahkan barang-
barang dan material yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan di
lapangan sesuai dengan isi kontrak ini, melalui supplier atau Sub-
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong yang menyerahkan barang-barang dan
material sesuai dengan kontrak ini, yang mana ternyata sebegitu jauh
belum dibayar oleh Pelaksana Pekerjaan / Pemborong yaitu dengan
memotong bagian yang harus dibayarkan kepada Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong sesuai penilaian prestasi.
3. Apabila dianggap perlu oleh Pemberi Tugas maka semua barang yang
masih tinggal di lapangan seperti peralatan-peralatan kerja, barang-barang
material dan barang-barang yang disewanya, harus segera dikeluarkan
dari lapangan dan semua biaya untuk hal tersebut menjadi beban
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari
ternyata hal tersebut diatas tidak dilaksanakan, maka akan diselesaikan
menurut kebijaksanaan Pemberi Tugas, dengan tidak bertanggung-jawab
atas kerusakan atau hilangnya barang-barang tersebut. Ketentuan
14
tersebut juga berlaku bagi Pelaksana Pekerjaan / Pemborong yang karena
satu dan lain hal ternyata dihentikan kontrak kerjanya oleh Pemberi Tugas.
15. KEWAJIBAN PELAKSANA PEKERJAAN/PEMBORONG
1. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus menyelesaikan pekerjaan
secara lengkap seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalam
kontrak.
2. Selekas mungkin sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK) atau
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa belaku
Jaminan Penawaran, Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus
menyediakan Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank atau
Badan Keuangan lain yang disetujui oleh Pemberi Tugas. Apabila Jaminan
Pelaksanaan belum diserahkan kepada Pemberi Tugas didalam jangka
waktu tersebut, maka hal ini berarti Pelaksana Pekerjaan / Pemborong
mengundurkan diri dari pelaksanaan pekerjaan kontrak ini. Demikian pula,
apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah
Kerja (SPK), Pelaksana Pekerjaan / Pemborong belum mulai
melaksanakan pekerjaan di lapangan dan / atau belum membayar dan /
atau belum menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, maka hal ini berarti
Pelaksana Pekarjaan / Pemborong menolak melaksanakan pekerjaan dan
mengundurkan diri dari pelaksanaan pekerjaan tersebut.
3. Apabila ternyata dalam gambar-gambar kontrak terdapat perbedaan-
perbedaan atau penyimpangan-penyimpangan dengan apa yang telah
tercantum didalam kontrak sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam
pekerjaan, maka Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus segera
memberitahukan hal ini kepada Konsultan Pengawas untuk diadakan
penyelesaian.
4. Apabila terdapat perbedaan-perbedaan antara gambar-gambar
dengan ketentuan-ketentuan dalam uraian Rencana Kerja dan
Syarat-syarat pelaksanaan (RKS), maka ketentuan yang paling
lengkaplah yang mengikat.
5. Yang dimaksud dengan gambar adalah gambar pelaksanaan,
gambar kerja, gambar-gambar detail dan gambar-gambar lainnya
yang dibuat untuk pekerjaan ini sebelum atau pada saat pelaksanaan
pekerjaan. Apabila terdapat perbedaan antara gambar-gambar
tersebut, maka gambar yang berskala lebih besarlah yang mengikat.
6. Apabila pada waktu pelaksanaan, oleh Konsultan Perencana
diadakan perubahan-perubahan dalam penggunaan bahan dan
ukuran-ukuran, maka pada saat penyerahan pertama Pelaksana
15
Pekerjaan / Pemborong diwajibkan menyerahkan tiga set gambar
perubahan yang dikerjakan diatas gambar cetakan asli dengan tinta
berwarna.
7. Atas perintah Konsultan Pengawas kepada Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong dapat dimintakan gambar-gambar penjelasan dan rincian
atas bagian-bagian pekerjaan khusus. Gambar-gambar tersebut yang
telah dibubuhi tanda persetujuan dari Konsultan Pengawas
selanjutnya dianggap sebagai gambar pelengkap dari Perencana.
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong diwajibkan untuk menyerahkan
tiga set cetakannya kepada Konsultan Pengawas.
8. Biaya pembuatan semua keperluan gambar-gambar yang
dibutuhkan selama masa kontrak, baik gambar asli dan atau gambar
perubahan yang diperlukan dalam pelaksanaan untuk kepentingan
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong maupun gambar-gambar yang
memerlukan persetujuan dari Konsultan Pengawas / Konsultan
Perencana yang harus dibuat diatas kertas kalkir, dan biaya
pencetakan gambar-gambar tersebut menjadi tanggung jawab
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
9. Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dikelurkannya Surat
Perintah Kerja (SPK), Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus telah
mulai dengan pekerjaan pembangunan fisik dalam arti kata yang
nyata. Untuk itu syarat-syarat yang diwajibkan agar dapat dimulainya
pekerjaan harus dipenuhi terlebih dahulu.
10. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong wajib mempelajari dan
memahami semua Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Persyaratan Umum maupun suplementnya, Persyaratan Standard
Internasional dan persyaratan yang dikeluarkan produsen serta tidak
menyimpang dari ketentuan didalam dokumen pelelangan serta
segala petunjuk-petunjuk tertulis yang telah dikeluarkan.
11. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong diharuskan menyediakan
sedikitnya satu set gambar-gambar pelaksanaan dan RKS ditempat
pekerjaan dalam keadaan yang tetap rapih dan bersih yang dapat
dilihat setiap saat oleh Pemberi Tugas, Konsultan Pengawas ataupun
petugas-petugas lainnya.
12. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong berhak meminta penjelasan
kepada Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana atau pihak lain
yang ditunjuk Pemberi Tugas bilamana menurut pendapatnya ada
bagian-bagian dari dokumen kontrak, gambar atau hal-hal lainnya
yang kurang jelas.
16
16. TU
a.
GAS PELAKSANA PEKERJAAN / PEMBORONG DALAM PELAKSANAAN
Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Surat Perintah Kerja (SPK)
b.
c.
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong telah mulai dengan pekerjaan
pembangunan fisik dalam arti kata yang nyata. Untuk itu syarat-syarat yang
diwajibkan agar dapat dimulainya pekerjaan, harus segera dipenuhi,
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus mempunyai dan menyediakan atas
biayanya sendiri semua tenaga dan peralatan yang dibutuhkan untuk
terlaksananya pekerjaan sesuai dengan kontrak.
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus menyerahkan :
d.
e.
f.
g.
h.
Daftar / susunan Staf Pelaksana yang ditempatkan dilapangan.
Daftar dan schedule peralatan yang akan digunakan untuk pelaksanaan.
Detail rencana waktu penyelesaian pekerjaan (Time Schedule)
Schedule pengadaan meterial.
Dan lain-lain yang diperlukan.
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus mematuhi segala peraturan dan
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, serta instruksi-instruksi tertulis yang
dikeluarkan oleh Pemerintah / Penguasa setempat sehubungan dengan
pekerjaan yang akan dilaksanakan.
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong wajib berkoordinasi dengan pihak lainnya
dalam kelancaran pelaksanaan pekerjaan proyek terutama berkoordinasi
dengan pihak Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong langsung dari Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong.
Sub Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus melaksanakan pekerjaannya
diselaraskan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong, yang telah disetujui Konsultan Pengawas dan Pemberi Tugas.
Dalam hal Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong tidak mengindahkan teguran
tertulis dari Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dalam hal penyelarasan jadwal
dengan pelaksanaan pekerjaan Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dapat
dikenakan sanksi denda / teguran.
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus mematuhi segala peraturan dan
ketentuan-ketentuan yang berlaku serta instruksi-instruksi tertulis yang
dikeluarkan oleh Pemerintah / Penguasa setempat sehubungan dengan
pekerjaan yang dilaksanakan.
Didalam melaksanakan pekerjaan ini, Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus
:
1. Memperhatikan, melaksanakan dan mengikuti semua ketentuan yang
dikeluarkan oleh Pelaksana Pekerjaan / Pemborong Utama sehubungan
17
dengan fungsinya sebagai koordinator pelaksanaan pekerjaan sepanjang
ketentuan tersebut berhubungan dengan pelaksanaan kontrak ini.
2. Bekerja sama dan saling tidak mengganggu dengan pihak lainnya
(Pelaksana Pekerjaan / Pemborong Utama, Sub-Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong lainnya dan pihak-pihak lain yang disetujui oleh Pemberi
Tugas untuk melaksanakan pekerjaan tertentu) didalam melaksanakan
pekerjaan yang merupakan bagian dari pembangunan proyek ini.
3. Menjamin pihak-pihak lainnya sebagaimana tersebut diatas dari segala
macam kerugian yang diderita oleh pihak lain tersebut didalam
melaksanakan pekerjaannya yang disebabkan oleh kelalaian dan
kesalahan Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
17. SUB PELAKSANA PEKERJAAN / PEMBORONG
a. Penunjukkan Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong oleh pelaksana
Pekerjaan / Pemborong hanyalah dapat dilakukan dengan sepengetahuan dan
seizin tertulis dari Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
b. Apabila hasil kerja Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong tidak memenuhi
semua persyaratan Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelaksanaan (RKS) ini
ataupun tidak memenuhi target prestasi yang harus dicapai pada suatu tahap
pekerjaan, maka Pelaksana Pekerjaan / Pemborong tidak dibenarkan untuk
meninggalkan atau menyerahkan kontrak ini sebagian atau seluruhnya yang
menjadi kewajibannya kepada yang ahli (Sub-Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong) tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Pemberi Tugas
c. Apabila tidak disebutkan didalam kontrak, maka Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong tidak dibenarkan untuk mensubkan sebagian dari pekerjaan yang
menjadi kewajibannya tanpa persetujuan Pemberi Tugas / Konsultan
Pengawas. Dalam hal sudah mendapat persetujuan Pemberi Tugas /
Konsultan Pengawas, maka Pelaksana Pekerjaan / Pemborong Utama tetap
bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaan dan segala kelalaian serta
kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Subnya.
d. Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong adalah pihak yang mempunyai kontrak
langsung dengan Pelaksana Pekerjaan / Pemborong, yaitu dalam menyediakan
dan mengerjakan bagian-bagian pekerjaan khusus sesuai keahliannya.
e. Khusus untuk pekerjaan dewatering, pekerjaan harus dilaksanakan oleh Sub-
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong spesialis dewatering yang berpengalaman.
Didalam penawaran, Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus melampirkan
surat pernyataan kerja sama dengan Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong
spesialis dewatering, brosur alat pengukur settlement
18
18. KOORDINASI PELAKSANAAN DI LAPANGAN
a. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong wajib melakukan koordinasi dengan semua
pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan yang tercakup dalam proyek
ini.
b. Tugas koordinasi tersebut meliputi :
i. Memberi petunjuk dan pengarahan kepada Sub-Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong mengenai saat dimulai dan diselesaikannya suatu bagian /
keseluruhan pekerjaan dengan berpedoman kepada Master Schedule
dan keadaan kondisi lapangan.
ii. Mengatur dan memberi keleluasaan kerja kepada para Sub-Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong dan memperhatikan urutan-urutan pekerjaan
suatu Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dengan yang lainnya yang
saling berkaitan agar keseluruhan pekerjaan dapat dilaksanakan sebaik-
baiknya.
iii. Memberi data-data tentang suatu bagian pekerjaan dimana Sub-
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong akan melakukan kegiatan mengenai
pengukuran, Gambar detail dsb, sehingga Sub-Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong dapat mempersiapkan serta membuat rencana kerja
terperinci yang tepat.
iv. Mengadakan rapat koordinasi antara semua Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong yang terlibat didalam proyek ini guna mencapai kesepakatan
dan konsensus dalam rencana kerja dan / atau dalam mambahas suatu
masalah yang timbul sebelum diajukan kedalam rapat lapangan.
c. Sub Pelaksana Pekerjaan / Pemborong bertanggung-jawab untuk mengganti
kerugian yang diderita oleh Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dan / atau Sub-
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong lainnya tersebut mengalami gangguan dan /
atau kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian Sub-Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong.
19. INSTRUKSI KONSULTAN PENGAWAS
a. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus mematuhi dan melaksanakan semua
instruksi tertulis yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas. Apabila dalam
waktu 2 (dua) hari sesudah menerima instruksi tersebut, ternyata masih belum
ada realisasinya maka Pelaksana Pekerjaan / Pemborong akan diberi
peringatan tertulis dari Konsultan Pengawas. Apabila dalam waktu 2 (dua) hari
setelah peringatan tertulis dikeluarkan ternyata masih belum ada realisasi dari
pelaksana instruksi tertulis tersebut, maka Pelaksana Pekerjaan / Pemborong
19
dapat dikenakan tindakan administratip seperti yang disebut dalam dokumen
kontrak.
b. Semua instruksi dari Konsultan Pengawas harus dikeluarkan secara tertulis
(Instruksi tertulis). Suatu instruksi lisan bukan mutlak merupakan pekerjaan
yang harus segera dilaksanakan. Oleh karena itu apabila dalam waktu 2 (dua)
hari tidak dikeluarkan instruksi tertulis, hal tersebut tidak perlu ditanggapi
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong. Tetapi sebaliknya Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong bertanggung-jawab penuh atas biayanya sendiri untuk segala
pekerjaan yang telah dilaksanakannya tanpa adanya instruksi tertulis dari
Konsultan Pengawas.
c. Instruksi tertulis dari Konsultan Pengawas tersebut dapat berupa :
Teguran atas sesuatu cara pelaksanaan yang salah sehingga
membahayakan bagi keteguhan konstruksi, atau pekerjaan finishing yang
kurang baik atau hal-hal lain yang menyimpang dari persyaratan-peryaratan
teknis dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelaksanaan (RKS) dan
gambar pelaksanaan.
Instruksi untuk menyingkirkan material / bahan yang tidak memenuhi syarat
dan harus diangkut keluar areal proyek.
Instruksi untuk mengganti Pelaksana (foreman) dari Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong yang dianggap kurang mampu (un-skilled).
Instruksi untuk suatu pekerjaan perubahan (pengurangan dan
penambahan pekerjaan) yang sudah waktunya dilaksanakan dengan
segera.
Instruksi untuk mengganti Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong yang
dianggap kurang mampu, baik dari segi mutu kerja maupun kecepatan
kerja.
Instruksi untuk mempercepat pelaksanaan suatu bagian pekerjaan.
Dan instruksi-instruksi lainnya yang termasuk dalam lingkup tugas
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
d. Bilamana ada instruksi lisan, Pelaksana Pekerjaan / Pemborong berhak untuk
melaksanakan pekerjaan tersebut, atau mengadakan konfirmasi kepada
Konsultan Pengawas. Tetapi sebaliknya Pelaksana Pekerjaan / Pemborong
bertanggung-jawab penuh atas segala pekerjaan yang telah dilaksanakan
tanpa adanya instruksi tertulis dari Konsultan Pengawas.
20. BAGAN KEMAJUAN PEKERJAAN DAN RENCANA KERJA
a. Satu minggu setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong harus telah siap dengan schema Bagan Kemajauan
Pekerajaan (Progress Schedule) sesuai dengan batas waktu maksimal yang
20
telah ditetapkan dalam master schedule yang telah diajukan dalam penawaran.
Progress schedule tersebut harus disesuaikan dengan bagan yang disusun dan
dilengkapi :
1. Barchart
2. Network Planning
3. Volume masing-masing pekerjaan
4. Mandays (tenaga harian) yang diperlukan
5. Peralatan yang diperlukan
6. S-Curve
7. Gambaran mengenai bobot dan harga setiap tahapan pekerjaan sesuai
dengan schedule yang dibuat Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
b. Bagan Kemajuan Pekerjaan ini dicantumkan besarnya (volume) dan waktu
penyelesaian setiap item pekerjaan, sedangkan didalam rencana kerja
dicantumkan secara terperinci program setiap tahapan tentang kapasitas kerja,
peralatan, tenaga kerja dan target setiap harinya.
c. Dalam progress schedule, harus juga dibuat S-Curve, gambaran mengenai nilai
/ harga pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan schedule yang dibuat Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong.
d. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus secara terpisah menyusun "Bagan
Pengerahan Tenaga" dan "Bagan Penyediaan Bahan" yang diperlukan.
e. Bagan-bagan tersebut harus diajukan kepada Konsultan Pengawas untuk
mendapatkan persetujuan.
f. Kelalaian dalam memasukkan bagan-bagan yang dimaksud dapat
menyebabkan ditundanya permulaan pekerjaan. Akibat penundaan ini
sepenuhnya menjadi tanggung-jawab Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
g. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong wajib melaksanakan pekerjaan tersebut
sesuai dengan patokan waktu yang telah disetujui bersama didalam menyusun
Bagan Kemajuan Pekerjaan. Demikian juga dengan pengerahan tenaga,
peralatan dan bahan.
h. Bagan Kemajuan Pekerjaan dan S-curve sebagaimana tersebut diatas yang
merupakan target prestasi akan merupakan pedoman untuk mengadakan
penilaian progress kerja Pelaksana Pekerjaan / Pemborong atas suatu tahap
maupun keseluruhan pekarjaan. Hasil dari penilaian progress kerja ini akan
dikaitkan dengan pembayaran kepada Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
21. LAPORAN-LAPORAN
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong diwajibkan membuat :
a. Laporan harian yang berisi :
Tahap berlangsungnya pekerjaan.
21
Pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sub-Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong (jika diizinkan).
Catatan dan instruksi Konsultan Pengawas yang disampaikan tertulis
maupun lisan.
Hal ikhwal mengenai bahan-bahan (yang masuk dan yang ditolak).
Keadaan cuaca.
Jumlah tenaga kerja dan alat.
Masalah yang terjadi.
Setiap laporan harian pada tanggal yang sama harus diperiksa dan disetujui
oleh Konsultan Pengawas.
b. Laporan Mingguan
Laporan mingguan dibuat berdasarkan laporan harian dan disampaikan
langsung kepada Konsultan Pengawas. Penugasan-penugasan dan instruksi
dari Konsultan Pengawas baru dianggap berlaku dan mengikat apabila telah
dimuat dalam laporan harian dan telah diperiksa dan disetujui oleh Konsultan
Pengawas.
c. Foto-foto kegiatan proyek dalam bagian atau tahapan kegiatan penting
sebanyak 3 (tiga) set berikut album yang diserahkan kepada Konsultan
Pengawas untuk setiap tahapan pelaksanaan.
d. Laporan bulanan yang dibuat berdasarkan laporan mingguan.
22. PERUBAHAN RENCANA
a. Atas instruksi dan persetujuan KMK, Konsultan Perencana berhak mengadakan
suatu perubahan atas rencana yang telah ada dengan memberi instruksi tertulis
kepada Pelaksana Pekerjaan / Pemborong untuk dilaksanakan. Dalam hal ini
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus bertanggung-jawab atas pekerjaan
yang tidak sesuai dengan instruksi tersebut.
b. Yang dimaksud dengan perubahan tersebut adalah perubahan (alternatif atau
modifikasi) dari pada design, kwalitas maupun kwantitas dari pekerjaan seperti
yang tercantum didalam gambar-gambar kerja (kontrak). Perubahan tersebut
termasuk penambahan, pembatalan atau penggantian dari suatu pekerjaan,
perubahan dari jenis atau standard dari suatu bahan, peralatan atau mesin
yang dipergunakan didalam pekerjaan.
c. Kuantitas dan nilai dari semua perubahan akan dihitung oleh Konsultan
Pengawas menurut ketentuan yang berlaku didalam kontrak ini dan apabila
diperlukan, Pelaksana Pekerjaan / Pemborong diberi kesempatan untuk
mengikuti perhitungan yang dibuat. Untuk perhitungan nilai dan perubahan,
metode atau cara berikut ini harus dipakai :
22
1. Harga-harga yang tertera didalam kontrak dipakai untuk menghitung nilai
dari item pekerjaan yang bersifat sama.
2. Untuk item pekerjaan dimana sifatnya berbeda maka harga-harga yang
tertera didalam Penawaran merupakan dasar perhitungan dari nilai suatu
perubahan, sepanjang nilai yang didapat adalah wajar dan hanya untuk
sifat yang berbeda saja yang dinilai perubahannya.
23. PENYERAHAN PEKERJAAN
a. Penyerahan pertama dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal yang
telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan, sesuai dengan
penjelasan tentang waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam aanwijzing.
b. Perpanjangan waktu penyerahan hanya dapat diterima jika alasan-alasan
tersebut sesuai dengan alasan-alasan yang diperkenankan dan tertulis dalam
Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelaksanaan (RKS).
c. Rencana dan tanggal penyerahan pertama harus diajukan kepada Konsultan
Pengawas, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal yang
dimaksud, dimana Konsultan Pengawas akan mengadakan pemeriksaan
seksama atas hasil keseluruhan. Hasil pemeriksaan ini akan disampaikan
kepada Pelaksana Pekerjaan / Pemborong. Sebelum penyerahan pertama,
pemeriksaan dapat diadakan lebih dari satu kali. Pada saat-saat pemeriksaan
maupun penyerahan dibuatkan Berita Acara.
d. Keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan dalam mengajukan
permohonan perpanjangan waktu penyelesaian atau pengunduran waktu
penyerahan adalah keadaan-keadaan force majeure.
e. Keadaan force majeure yang dimaksud adalah :
hujan terus menerus dari hari kehari
demonstrasi dan pemogokan yang langsung mempengaruhi jalannya
pekerjaan
dan lain-lain menurut pertimbangan Konsultan Pengawas dapat diterima.
24. PENYELESAIAN DAN MASA PEMELIHARAAN
a. Setelah pekerjaan dianggap terlaksana 100%, maka pihak Konsultan
Pengawas dan Pelaksana Pekerjaan / Pemborong akan serah terima.
b. Masa pemeliharaan adalah 365 hari kalender, terhitung sejak tanggal
dilakukannnya penyerahan pertama pekerjaan dari Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong kepada Pemberi Tugas.
c. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong bertanggung jawab untuk mengganti atau
memperbaiki cacat-cacat maupun kekurangan-kekurangan yang timbul dalam
23
masa pemeliharaan yang disebabkan oleh pemakaian bahan-bahan maupun
kwalitas pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan didalam kontrak.
Penggantian ataupun perbaikan harus dilaksanakan secepat setelah
ditemukannya cacat-cacat atau kekurangan-kekurangan tersebut. Apabila hal
ini tidak segera dilakukan Konsultan Pengawas berhak untuk menunjuk pihak
lain untuk melaksanakan perbaikan tersebut dan biaya untuk itu merupakan
beban Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
d. Jika Pemberi Tugas menganggap perlu ia boleh mengeluarkan instruksi agar
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong memperbaiki segala cacat, susut dan
kesalahan lainnya yang disebabkan oleh bahan-bahan dan cara-cara
pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kontrak.
e. Setelah semua instruksi perbaikan selesai dilaksanakan, maka dibuatkan Berita
Acara.
f. Setelah masa pemeliharaan dilampaui dan sesudah semua perbaikan-
perbaikan dilaksanakan dengan baik, Konsultan Pengawas akan mengeluarkan
Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan Perbaikan (SP3) yang berarti penyerahan
kedua dari pihak Pelaksana Pekerjaan / Pemborong kepada Pemilik,
merupakan berakhirnya masa pemeliharaan.
25. PERATURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN
Untuk pelaksanaan pekerjaan berlaku peraturan-peraturan :
AV. (Algemen Voor Waarden Voor De Uitvoering Bijaaneming Van Openbare
Werken In Indonesia, tgl. 28 Mei 1941 No. 9 dan tambahan Lembaran Negara
No. 14571).
Peraturan Beton Bertulang Indonesia NI.- 2 / 1971 dan Tata Cara Penghitungan
Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung SK-SNI T-15-1991-03.
Peraturan Umum Pemeriksaan Bahan Bangunan NI. 3 / 1956.
Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia NI.- 5.
Peraturan Umum Listrik (AVE) NI. - 6.
Peraturan Umum Air Minum (AVWI-drink water).
Peraturan Semen Portland Indonesia NI 8 / 1972.
Peraturan Pengecatan NI. - 12.
Peraturan Muatan Indonesia NI.-18.
Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL).
Peraturan-peraturan lain yang berlaku dan dipersyaratkan berdasarkan
Normalisasi di Indonesia yang belum tercantum diatas dan mendapat
persetujuan Pengawas.
24
Standard / Normalisasi / Kode / Pedoman yang dapat diterapkan pada bagian
pekerjaan bersangkutan, yang dikeluarkan oleh Instansi / Institusi / Asosiasi
Profesi / Asosiasi Produsen / Lembaga Pengujian Nasional ataupun dari Negara
lain, sejauh mana bahwa atas hal tersebut dianggap relevan.
25
BAB II
PERSYARATAN TEKNIS PELAKSANAAN
A. PEKERJAAN PERSIAPAN
A.1. SURVAI LAPANGAN
a. Sebelum memulai pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan / Pemborong diwajibkan
melakukan survai lapangan untuk mengetahui dan mengamankan sistem
jaringan air bersih, saluran air kotor / hujan, listrik, telepon, septic tank dan
instalasi lainnya pada tapak baik diatas tanah/ bangunan maupun didalam
tanah.
b. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus sudah memperhitungkan adanya
penyesuaian yang perlu dilakukan terhadap jaringan / saluran / instalasi pada
tapak yang harus tetap berfungsi.
c. Pemutusan atau penyesuaian jaringan / saluran / instalasi pada tapak dapat
dilakukan Pelaksana Pekerjaan / Pemborong setelah ada izin dari Pemilik.
A.2. PENGUKURAN TAPAK
a. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong diwajibkan mengukur kembali tapak tempat
pekerjaan dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat yang akan ditera.
b. Hasil pengukuran kembali tersebut dituangkan dalam bentuk gambar yang
memperlihatkan secara jelas :
batas-batas tapak.
bangunan-bangunan yang ada pada tapak, dilengkapi keterangan
mengenai letak bangunan disekitarnya;
instalasi-instalasi yang sudah ada, yang perlu diberi tanda yang jelas dan
dilindungi dari kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul akibat
pelaksanaan pekerjaan ini.
A.3. KANTOR PELAKSANA PEKERJAAN / PEMBORONG DAN LOS KERJA
Kantor Pelaksana Pekerjaan / Pemborong, los kerja, gudang, serta tempat
penimbunan material, pembuatannya disesuaikan dengan kebutuhan Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong, tanpa mengabaikan keamanan dan kebersihan. Lokasi
kantor Pelaksana Pekerjaan / Pemborong, los kerja, gudang, serta tempat
penimbunan material pada tapak proyek harus diajukan terlebih dahulu oleh
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong kepada Konsultan Pengawas untuk disetujui.
26
A.4. DIREKSI KEET
Kantor Manajemen Konstruksi dan Pengelola proyek harus disiapkan dengan
specifikasi sebagai berikut:
a. Luas dereksi keet 40 m2 dilengakapi dengan Ruang Rapat, ruang kerja dan
KM/WC dengan closet jongkok keramik .
b. Pondasi batu kali
c. Dinding multiplek dengan rangka kayu dicat
d. Plafond triplex dengan rangka kayu di cat.
e. Jendela Nako
f. Pintu multi plex lengkap dengan kuncinya
g. Atap asbes gelombang
h. Lantai beton tumbuk dilapisi dengan karpet plastik
i. AC 1 PK 1 unit
j. Fasilitas yang perlu disediakan:
- Meja rapat kapastas 12 orang legkap dengan kursinya
- Meja kerja 4 set
- Meja/ kursi 1 set
- White Board uk 120x240 cm
- Helm 12 bh
- Sepatu lapangan 12 bh
- Alat pemadan kebakaran uk 4 lt
- Filing cabinet 1 set
- Computer Pentium 4 1 set
- Printer HP A3
- 1 satuan sambungan telepon
- 1 set mesin faximili
Semua fasilitas /peralatan dengan status sewa dan pada akhir proyek harus
dibongkar
A.5. PENYEDIAAN AIR KERJA DAN LISTRIK KERJA
a. Air dan listrik kerja untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan harus disediakan
sendiri oleh Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
b. Penggunaan diesel untuk pengadaan daya listrik harus seizin Konsultan
Pengawas.
c. Rencana pemasangan intalasi listrik dan air kerja selambat-lambatnya 2 (dua)
minggu sebelum pelaksanaan harus diajukan kepada Konsultan Pengawas
untuk mendapat persetujuan.
27
A.6. PEKERJAAN PEMBERSIHAN DAN PERATAAN TAPAK
a. Sebelum pekerjaan diserahkan kepada Pemilik, Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong harus membersihkan tapak sehingga bebas dari sampah, barang-
barang / bahan-bahan bekas bongkaran, sisa-sisa beton, peralatan-peralatan.
Selain itu, tapak harus dalam keadaan telah diratakan oleh Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong. Semua pekerjaan pembersihan selambat-lambatnya
harus sudah selesai pada saat serah terima I.
b. Termasuk dalam pekerjaan ini adalah kewajiban Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong untuk membongkar, kantor Pelaksana Pekerjaan / Pemborong, los
kerja, gudang.
c. Kebersihan lapangan / pembuangan sampah dilakuakan oleh Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong struktur sampai dengan serah terima-I pekerjaan
struktur.
A.7. PENYIMPANAN BARANG-BARANG DAN MATERIAL
a. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dan Sub-sub Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong diwajibkan untuk menempatkan barang-barang dan material-
material kebutuhan pelaksanaan baik diluar (terbuka) ataupun didalam gudang-
gudang, sesuai dengan sifat-sifat barang-barang dan material tersebut, dan
atas persetujuan Konsultan Pengawas sehingga akan menjamin keamanannya
dan terhindar dari kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh cara
penyimpanan yang salah.
b. Barang-barang dan material-material yang tidak akan digunakan untuk
kebutuhan langsung pada pekerjaan yang bersangkutan, tidak diperkenankan
untuk disimpan didalam site.
A.8. KEBERSIHAN DAN KELELUASAAN HALAMAN
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dan Sub-sub Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong diwajibkan menjaga keleluasaan halaman dengan menempatkan
barang-barang dan material sedemikian rupa sehingga :
memudahkan pekerjaan
menjaga kebersihan dari sampah-sampah, kotoran-kotoran bangunan (puing-
puing, air yang menggenang)
tidak menyumbat saluran-saluran air.
A.9. FASILITAS - FASILITAS LAPANGAN
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dan Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong
diwajibkan menyediakan sendiri :
28
Listrik dan penerangan, untuk kebutuhan pelaksanaan dan keamanan.
Air minum atau air bersih yang dapat diminum, untuk kebutuhan pelaksanaan
pekerjaan dan semua petugas-petugas yang ada diproyek.
Alat-alat pemadam kebakaran.
Alat-alat PPPK.
Kamar mandi dan WC untuk para pekerja lapangan.
A.10. BARANG CONTOH (SAMPLE)
a. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dan Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong
diwajibkan menyerahkan barang-barang contoh (sample) dari material yang
akan dipakai / dipasang, untuk mendapat persetujuan dari Konsultan
Pengawas.
b. Barang-barang contoh (sample) tertentu harus dilampiri dengan tanda bukti /
sertifikat pengujian dan spesifikasi teknis dari barang / material tersebut.
c. Untuk barang-barang dan material yang akan didatangkan ke site (melalui
pemesanan), maka Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dan Sub-Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong diwajibkan menyerahkan :
Brosur
Katalogue
Gambar kerja atau shop drawing
Mockup dan sample
Dll.yang dianggap perlu oleh Konsultan Pengawas dan harus mendapat
persetujuan Konsultan Pengawas,
A.11. PENGUJIAN ATAS MUTU PEKERJAAN
a. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dan Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong
diwajibkan mengadakan pengujian atas mutu pekerjaan yang telah diselesaikan
sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
b. Semua biaya-biaya untuk kebutuhan tersebut diatas, ditanggung oleh
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dan Sub-sub Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong yang bersangkutan.
A.12. GAMBAR-GAMBAR AS BUILT DRAWING
a. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong atau Sub-sub Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong diwajibkan untuk membuat gambar-gambar "As Built Drawing"
sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan di lapangan secara
kenyataannya, untuk kebutuhan pemeriksaan dan maintenance dikemudian
hari. Gambar-gambar tersebut diserahkan kepada Pemberi Tugas, setelah
29
disetujui oleh Konsultan Pengawas (dibuat rangkap-3 (tiga)), dan Pemberi
Tugas.
b. Pada akhir pekerjaan pelaksanaan yang telah disetujui dan diterima oleh pihak
Konsultan Pengawas, maka Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong diwajibkan
membuat "As Built Drawing" yang setelah diteliti dan disetujui oleh pihak
Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana diserahkan kepada Pemberi
Tugas dalam rangkap-3 (tiga) set, lengkap dibukukan.
A.13. SHOP DRAWING
Dalam hal-hal tertentu maka kebutuhan pemasangan atau pelaksanaan suatu
pekerjaan yang membutuhkan penjelasan-penjelasan, dimana hal-hal tersebut tidak
terdapat dalam gambar-gambar kerja, maka Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dan
Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong diwajibkan membuat gambar-gambar shop
drawing untuk kebutuhan tersebut dan mendapat persetujuan dari Konsultan
Pengawas, dibuat rangkap-3 (tiga).
A.14. FOTO - FOTO DOKUMENTASI PROYEK
i. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong diwajibkan membuat foto foto dokumentasi
proyek meliputi :
Foto-foto kegiatan pekerjaan proyek, antara lain kegiatan dalam uitzet,
penempatan peralatan-peralatan lapangan (beton-batcher), penempatan
material, pengerasan jalan dll.
Foto-foto tahapan pekerjaan yang penting antara lain pembesian, bekisting,
pekerjaan beton sebelum dan sesudah pengecoran.
Dan lain-lain kegiatan yang diangggap perlu oleh Konsultan Pengawas.
ii. Kondisi proyek pada progress pekerjaan mencapai 0%, 10%, 20%, 30%, 40%
dan seterusnya sampai dengan 100% (setiap peningkatan progress 10%) dan
kondisi pada waktu selesainya masa pemeliharaan.
iii. Foto-foto dicetak dalam ukuran post card (dicetak berwarna) masing-masing 2
(dua) eksemplar untuk Pemberi Tugas dan 1 (satu) eksemplar untuk Konsultan
Pengawas, klise diserahkan kepada Pemberi Tugas.
v. Tiap stage / tahap disyaratkan min. 36 (tiga puluh enam) foto.
B. PEKERJAAN GALIAN (EKSKAVASI)
B1.PEMBERSIHAN LAPANGAN (CLEARING)
a. Kecuali ditetapkan lain oleh Konsultan Manajemen Konstruksi / Konsultan
Perencana maka seluruh pohon-pohon termasuk akarnya, semak-semak dan
akar-akar pohon dalam daerah batas pekerjaan harus dibersihkan dan
ditebang.
30
b. Bila Konsultan Manajemen Konstruksi / Konsultan Perencana memerintahkan
bahwa pohon-pohon rindang dan pohon-pohon serta tanaman ornamen tertentu
dipertahankan, maka pohon-pohon / tanaman-tanaman termaksud harus dijaga
terhadap kerusakaan. Pohon-pohon yang harus disingkirkan harus ditebang
sedemikian rupa sehingga tidak merusak pohon-pohon lain serta tanaman yang
harus dipertahankan.
c. Pada pelaksanaan pembersihan Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus
berhati hati untuk tidak mengganggu setiap patok-patok pengukuran, pipa-pipa
atau instalasi lainnya .
B.2 PEKERJAAN GALIAN (EKSKAVASI)
a. Sebelum pelaksanaan Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus membuat
rencana detail dari sistem ekskavasi berikut analisa kestabilan galian
berdasarkan rencana yang telah digariskan pada dokumen tender.
Rencana detail harus memuat :
Urutan pelaksanaan.
Pengaturan lahan kerja.
Gambar detail dari prasarana penunjang (acces road, penempatan
peralatan ekskavasi).
Rencana tenaga dan peralatan (Man-power dan equipment schedule).
Sirkulasi alat angkut dalam site.
Rencana kapasitas galian / hari.
Penggalian tanah tidak boleh menggangu stabilitas lereng galian,
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus melakukan tindakan
pengamanan untuk menjaga stabilitas lereng galian. Jika pada
pelaksanaan, Pelaksana Pekerjaan / Pemborong memandang perlu
diadakan perubahan tahapan ekskavasi sesuai dengan methode kerja dan
peralatan yang dimiliki, maka Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dapat
mengusulkan rencana perubahan tahapan dan methode ekskavasi kepada
Konsultan Manajemen Konstruksi dan Konsultan Perencana untuk
mendapatkan persetujuan, dengan catatan usulan tidak boleh
menyebabkan bertambahnya waktu pelaksanaan dan tambahan biaya dari
Pemberi Tugas.
b. Kedalaman penggalian harus sesuai dengan peil rencana yang tertera pada
gambar rencana dan dilakukan berdasarkan peil dari Bench Mark yang telah
dibuat.
c. Patok-patok referensi harus dijaga supaya tetap berdiri sampai pekerjaan
selesai.
31
d. Tanah hasil galian harus ditumpuk pada penimbunan sementara pada area
penimbunan sementara yang dinstruksikan oleh Konsultan Manajemen
Konstruksi, untuk selanjutnya diangkut keluar proyek. Pembuangan bekas
galian tidak boleh mengotori jalan yang dilalui.
e. Lokasi pembuangan tanah bekas galian harus dicari sendiri oleh Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong.
f. Untuk menjaga kebersihan jalan dilingkungan proyek, pemborong harus
membuat Cleaning pit untuk membersihkan roda kendaraan yang akan keluar
proyek. Cleaning pit harus dilengkapi dengan air bertekanan tinggi untuk
memudahkan dan mempercepat pembersihan roda truk .
B.3. PEKERJAAN URUGAN (FILL)
a. Pekerjaan urugan dilakukan pada daerah urugan (fill) sebagai yang tercantum
dalam gambar rencana dan daerah-daerah yang peil permukaan akhir (final
grade).
b. Tanah untuk urugan digunakan tanah merah dan disetujui Konsultan
Manajemen Konstruksi.
c. Tanah yang dalam keadaan basah, dimana dalam keadaan kering dinyatakan
dapat dipakai, harus dikeringkan lebih dulu sebelum digunakan untuk timbunan.
d. Pada daerah-daerah basah / tergenang air / rawa, Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong harus membuat saluran-saluran pembuangan sementara atau
memompa air untuk mengeringkan daerah tersebut. Lapisan lumpur yang ada,
harus dibuang ke tempat yang akan ditunjuk oleh Konsultan Manajemen
Konstruksi sebelum pengurugan dilakukan.
e. Sebelum pekerjaan pengurugan dimulai, pada daerah yang telah selesai
dibabat dan dibersihkan, Pelaksana Pekerjaan / harus mengerjakan pengisian
lubang-lubang yang disebabkan karena pencabutan akar-akar pohon, bekas-
bekas sumur, saluran dan sebagainya dengan menggunakan material yang
baik sesuai dengan petunjuk Konsultan Manajemen Konstruksi dan harus
segera dilakukan perataan dan pemadatan pada permukaan tanah tersebut.
f. Penghamparan material urugan dapat dimulai setelah ada persetujuan
Konsultan Manajemen Konstruksi.
g. Pengurugan dilakukan lapis demi lapis dan setiap lapis harus dipadatkan
sampai mencapai kepadatan 95% dari kepadatan maximum menurut AASHTO.
99-70 atau CBR = 6. Lapisan dari material lepas selain dari material batu-
batuan, tebal tiap lapisannya tidak boleh lebih dari 30 cm, dan harus dipadatkan
dengan alat mekanis (compaction equipment). Kadar air pada tanah urugan
harus diatur agar dapat dicapai kepadatan yang maximum.
32
h. Sebelum dimulai pekerjaan pemadatan yang sesungguhnya, Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong harus melakukan percobaan pemadatan atas petunjuk
Konsultan Manajemen Konstruksi, pada jalur dengan panjang dan lebar
tertentu, dengan alat-alat dan material seperti yang sama, yang akan digunakan
pada pekerjaan pemadatan yang sesungguhnya. Tujuan dari percobaan ini
adalah untuk menentukan kadar air optimum yang akan dipakai dan hubungan
antara air optimum yang akan dipakai dan hubungan antara jumlah penggilasan
dan kepadatan yang dapat dicapai untuk rencana material urugan tertentu.
Seluruh pembiayaan untuk percobaan ini sudah termasuk dalam harga
penawaran.
i. Material urugan yang tidak mengandung kadar air yang cukup untuk dapat
mencapai kepadatan yang dikehendaki, harus ditambah air dengan alat
penyemprot (sprinkler) dan dicampur / aduk sampai merata (homogen).
Material urugan yang mempunyai kadar air lebih tinggi dari seharusnya tidak
boleh dipadatkan sebelum dikeringkan dan disetujui oleh Konsultan Manajemen
Konstruksi. Pekerjaan pemadatan tanah urugan tadi harus dilaksanakan pada
kadar air optimum sesuai dengan sifat alat-alat pemadatan yang tersedia. Pada
pelaksanaan Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus mengambil langkah-
langkah yang perlu agar pada pekerjaan tersebut air hujan dapat mengalir
dengan lancar.
j. Kontraktor wajib membuktikan hasil pemadatan lapis perlapis dengan test
langsung di lapangan dan di laboratorium atas biaya Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong. Jumlah test yang diperlukan untuk mengetahui kepadatan
ditentukanminimal 1(satu) titik tiap 100 m2 urugan. Bila tebal urugan lebih dari
1.00 m maka jumlah test minimal 1 (satu) test untuk 75 m2.
k. Laboratorium yang dipakai adalah laboratorium Mekanika Tanah yang
mempunyai izin usaha dan izin operasi resmi pada bidangnya.
l. Semua hasil pekerjaan akan dicheck kembali terhadap patok-patok referensi.
m. Pekerjaan pengurugan dianggap selesai setelah mendapat persetujuan dari
Konsultan Manajemen Konstruksi.
C. PEKERJAAN PONDASI DANGKAL
a. Sebelum memulai pekerjaan kontraktor harus mengajukan Shop drawing untuk
mendapatkan persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas.
b. Sebelum penggalian harus dipasang patok patok pengukuran
c. Kedalaman galian harus sesuai dengan gambar rencana.
d. Dasar galian harus dipadatkan dengan stamper
33
e. Adanya kemunngkinan longsor harus sudah diantisipasi dari awal sehingga
tanah bekas galian tidak masuk kembali kedalam galian,
f. Setelah dasar galian dipadatkan dilakukan penghamparan lapis pasir dengan
ketebalan 10 cm sesuai gambar rencana kemudian dipadatkan.
g. Pemasangan lantai kerja tebal 5 cm
h. Selanjutnya untuk pekerjaan beton lihat specifikasi pekerjaan beton bertulang.
D. PEKERJAAN BETON BERTULANG BIASA.
D.1. LINGKUP PEKERJAAN
Melengkapi semua tenaga, equipment dan bahan untuk menyelesaikan semua
pekerjaan beton sesuai dengan Dokumen tender.
D.2. PEDOMAN PELAKSANAAN
Kecuali ditentukan lain dalam ketentuan ketentuan berikut ini, maka sebagai
dasar code P.B.I.1971 dan PB 88 tetap digunakan.
D.3. BAHAN BAHAN
a. PORTLAND CEMENT
Digunakan portland cement jenis II menurut N.I.8 type I menurut A.S.T.M.
memenuhi S 400 menurut standar Cement Portland yang digariskan oleh
Assosiasi Cement Indonesia. Merk yang dipilih tidak dapat ditukar-tukar dalam
pelaksanaan kecuali dengan persetujuan tertulis Konsultan Pengawas /
Perencana. Pertimbangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan :
1. Tidak adanya stock dipasaran dari brand yang tersebut diatas.
2. Pemborong memberikan jaminan data-data teknis bahwa mutu cement
penggantiannya adalah dengan kualitas yang setaraf dengan mutu cement
yang tersebut diatas.
Batas-Batas pembetonan dari penggunaan cement berlainan merk harus
disetujui oleh Konsultan Pengawas.
b. AGGREGATES.
1. Kualitas aggregates harus memenuhi syarat-syarat P.B.I. 1971 dan PB.88.
Aggregates kasar berupa koral atau crushed stones yang mempunyai
susunan gradasi yang baik, cukup syarat kekerasannya dan padat (tidak
porous). Kadar lumpur dari pasir beton (Aggregates halus) tidak boleh
melebihi dari 4% berat.
2. Dimensi maximum dari aggregates kasar tidak lebih dari 2,5 cm dan tidak
lebih dari seperempat dimensi beton yang terkecil dari bagian konstruksi
yang bersangkutan. Khusus untuk pile caps, diluar lapis pembesian yang
berat, batas maximum tersebut 0,3 cm dengan gradasi baik.
34
3. Untuk bagian dimana pembesian cukup berat (cukup ruwet) dapat
digunakan koral gundu.
c. BESI BETON
Kecuali ditentukan lain dalam gambar, digunakan besi beton ulir dari jenis
BJTD 40 untuk D10, D13, D16, D19 dst keatas dan untuk diameter 8 digunakan
besi polos dari BJTD - 24.Untuk mendapatkan jaminan atas kualitas besi yang
diminta, maka disamping adanya certificate dari pabrik (melalui suppliers), juga
harus ada / dimintakan certificate dari laboratorium baik pada saat pemesanan
maupun secara periodik minimum 2 contoh percobaan (stress-strain) dan
pelengkungan untuk setiap 20 ton besi.
d. ADMIXTURE (BAHAN-BAHAN TAMBAHAN) DALAM ADUKAN BETON
1. Untuk pembetonan pada harus digunakan Plastisizer yang bersifat
mereduksi pemakaian air, meningkatkan slump tanpa penambahan air,
memperlambat setting time, memperkecil peningkatan temperatur dan
meningkatkan kekuatan akhir beton. Additive tidak boleh mengandung
Cloride dan bahan lain yang menghasilkan lapisan film additive yang bisa
digunakan antara lain Rheobuild 716 (dosis:0,80 liter per 100 kg cement) ,
tricosal VZ 020 ( dosis : 0.3 % berat cement)
2. Cara penggunaan additive harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari
produsen bahan-bahan tersebut.
3. Penyimpangan dari ketentuan diatas harus dengan persetujuan Konsultan
Perencana.
e. PENYIMPANAN.
1. Pengiriman dan penyimpanan bahan-bahan, pada umumnya harus sesuai
dengan waktu dan urutan pelaksanaan.
2. Semen harus didatangkan dalam zak yang tidak pecah (utuh), tidak
terdapat kekurangan berat dari apa yang tercantum pada zak,
segera setelah diturunkan disimpan dalam gudang yang kering, terlindung
dari pengaruh cuaca, berventilasi secukupnya dan lantai yang bebas dari
tanah. Semen harus masih dalam keadaan fresh (belum mulai mengeras).
Jika ada bagian yang mulai mengeras, bagian tersebut masih harus
dapat ditekan hancur dengan tangan bebas, dan jumlahnya tidak boleh
melebihi 5% berat, dan kepada campuran tersebut diberi tambahan cement
baik dalam jumlah yang sama. Semuanya dengan catatan, kualitas beton
sesuai dengan yang diminta perencana.
35
3. Penyimpanan besi beton harus bebas dari tanah dengan menggunakan
bantalan-bantalan kayu dan bebas dari lumpur atau zat-zat asing lainnya
(misal: minyak dan lain-lain).
4. Aggregates harus ditempatkan dalam bak-bak yang terpisah satu dan lain
gradasinya dan diatas lantai kerja ringan untuk meghindari tercampurnya
dengan tanah.
f. BEKISTING
1. Type bekisting.
Bekisting yang digunakan dalam bentuk beton, baja, pasang batu kali
diplester atau kayu. Khusus untuk bagian-bagian yang terlihat harus
digunakan type bekisting yang menghasilkan permukaan yang rata ( fair
finish)
2. Perencanaan.
2.1. Bekisting harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak ada
perubahan bentuk yang nyata dan cukup dapat menampung beban-
beban sementara sesuai dengan jalannya kecepatan pembetonan.
Semua bekisting harus diberi penguat datar dan silangan sehingga
bergeraknya bekisting selama pelaksanaan dapat ditiadakan, juga
harus cukup rapat untuk menghindarkan keluarnya adukan.
Susunan bekisting dan penunjangnya harus teratur, sehingga
memudahkan pemeriksaan.
2.2. Pada bagian terendah (dari setiap phase pegecoran) dari bekisting
kolom atau dinding harus ada bagian yang mudah dibuka untuk
inspeksi dan pembersihan.
2.3. Kayu bekisting harus bersih dan dibasahi minyak bekisting terlebih
dahulu sebelum pengecoran. Adakan tindakan untuk meghindarkan
megumpulnya air pada sisi bawah.
2.4. Pembongkaran bekisting.
Bekisting /cetakan beton harus dipertahankan hingga beton berumur
14 hari dan mencapai kuat tekan karakteristik minimal 225 kg/cm2.
g. PERANCAH
1. Perancah harus dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan
pemeriksaan.
2. Perancah harus dibuat diatas pondasi yang kuat dan kokoh terhindar dari
bahaya penggerusan dan penurunan.
3. Konstruksinya harus kokoh terhadap pembebanan yang akan
dipikulnya.
36
4. Pemborong harus memperhitungkan dan membuat langkah-langkah
persiapan yang perlu, sehubungan dengan pelendutan perancah.
5. Permukaan dan bentuk konstruksi beton sesuai dengan kedudukan (peil)
dan bentuk yang seharusnya (menurut gambar rencana).
6. Perancah harus dibuat dari baja atau kayu. Pemakaian bambu untuk hal
ini tidak diperbolehkan.
7. Bila perancah itu sebelum atau selama pekerjaan pengecoran beton
berlangsung menunjukan tanda-tanda adanya penurunan sehingga
menurut pendapat Konsultan Pengawas hal itu akan menyebabkan
kedudukan (peil) akhir tidak akan dapat dicapai sesuai dengan gambar
rencana atau penurunan tersebut akan sangat membahayakan dari segi
konstruksi, maka Konsultan Pengawas dapat memerintahkan untuk
membongkar pekerjaan beton yang sudah dilaksanakan dan
mengharuskan Pemborong untuk memperkuat perancah tersebut
sehingga dianggap cukup kuat. Akibat dari semua ini menjadi tanggung
jawab Pemborong.
8. Gambar rencana perancah dan sistim pondasinya, secara detail harus
diserahkan kepada Konsultan Pengawas untuk diperiksa dan disetujui.
9. Pekerjaan pengecoran beton tidak boleh dilakukan sebelum gambar
rencana tersebut disetujui serta perancah telah dianggap cukup kuat dan
kokoh untuk dapat dipergunakan.
10. Setelah mutu beton memenuhi dan umur beton tercapai dan mendapat
persetujuan dari Konsultan Pengawas) perancah harus dibongkar .
11. Kegagalan pelaksanaan kostruksi perancah, seluruhnya tanggung jawab
Pemborong.
h. PEMASANGAN PIPA-PIPA.
Pemasangan pipa dalam beton tidak boleh sampai merugikan kekuatan
konstruksi, untuk itu lihat pasal 5.7. ayat 1 dari .B.I.1971.
i. KUALITAS BETON.
1. Seluruh struktur beton bertulang biasa menggunakan kuat tekan beton
minimal K 350 (kuat tekan karakteristik pada umur 28 hari untuk kubus
15 x 15 x 15 adalah 350kg/cm2, dengan derajat konvidensi 0,95).
Evaluasi penentuan karakteristik ini didalam ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam P.B.I. 1971.
2. Pelaksana harus memberikan jaminan atas kemampuannya membuat
kualitas beton ini dengan memperhatikan data-data pelaksanaan dilain
tempat atau dengan mengadakan trial-mixes. Dalam hal digunakan beton
37
ready mix, maka Pemborong harus mengajukan kepada Konsultan
Pengawas komposisi campuran beton yang akan digunakanselambat
lambatnya dua minggu sebelum pekerjaan beton dimulai. Dalam kaitan
ini jumlah semen minimum menurut ketentuan pasal D.8.6 tetap tidak
boleh dikurangi
3. Selama pelaksanaan harus dibuat benda-benda uji menurut ketentuan-
ketentuan yang disebut dalam pasal 4.7 dan 4.9 dari PBI. 1971,
mengingat bahwa W/C faktor yang sesuai disini adalah sekitar 0,50 - 0,55
maka pemasukan adukan kedalam cetakan benda uji dilakukan menurut
pasal 4,55 ayat 3 PBI. 971 tanpa menggunakan penggetar. Pada masa-
masa pembetonan pendahuluan harus dibuat minimum 1 benda uji per 1
1/2 M3 beton hingga dengan cepat diperoleh 20 benda uji yang pertama.
Untuk selanjutnya diambil satu sample untuk setiap truck mixer.
4. Pemborong harus membuat laporan tertulis atas data-data kualitas beton
yang dibuat dengan disahkan oleh Konsultan Pengawas. Laporan
tersebut harus dilengkapidengan harga karakteristiknya.
5. Selama pelaksanaan harus ada pengujian slump, minimum 14 Cm,
maximum 16 cm. Dalam hal digunakan Concrete Pump besarnya slump
boleh dinaikkan sampai dengan 16 cm, dengan catatan dari segi kwalitas
beton tidak boleh berkurang. Cara pengujian slump adalah sebagai
berikut Contoh Beton diambil tepat sebelum dituangkan kedalam cetakan
beton (bekisting), cetakan slump dibasahkan dan ditempatkan diatas
kayu yang rata atau plat beton. Cetakan diisi sampai kurang lebih 1/3
nya.Kemudian adukan tersebut ditusuk-tusuk 25 kali dengan besi 16 mm
panjang 30 cm dengan ujungnya yang bulat (seperti peluru). Pengisian
dilakukan dengan cara serupa untuk dua lapisan berikutnya. Setiap lapis
ditusuk-tusuk 25 kali dan setiap tusukan harus masuk dalam satu lapis
yang dibawahnya. Setelah atasnya diratakan, segera cetakan diangkat
perlahan-lahan, dan diukur penurunannya (slumpnya).
6. Jumlah semen minimum 360 kg per m3 beton, dalam kaitan ini baik
jumlah semen minimum maupun kwalitas beton adalah mengikat.
7. Pengujian kubus percobaan harus dilakukan di laboratorium yang
disetujui oleh Konsultan Pengawas.
8. Perawatan kubus percobaan tersebut adalah dalam pasir basah tapi tidak
tergenang air, selama 7 hari dan selanjutnya dalam udara terbuka.
9. Jika perlu maka digunakan juga pembuatan kubus percobaan untuk
umur 7 hari dengan ketentuan hasilnya tidak boleh kurang 65% kekuatan
yang diminta pada 28 hari. Jika hasil kuat tekan benda-benda uji tidak
memberikan angka kekuatan yang diminta, maka harus dilakukan
38
pengujian beton ditempat dengan cara-cara seperti ditetapkan dalam
P.B.I. 1971 dengan tidak menambah beban biaya bagi pemilik bangunan
(beban pemborong).
10. Pengadukan beton dalam mixer tidak boleh kurang dari 75 detik terhitung
setelah seluruh komponen adukan masuk kedalam mixer
j. PENGECORAN
1. Penyampaian beton (adukan) dari mixer ketempat pengecoran harus
dilakukan dengan cara yang tidak mengakibatkan terjadinya segragasi
komponen-komponen beton. Khusus untuk pengecoran kolom dan
dinding jika diperlukan mempergunakan tremi.
2. Harus digunakan vibrator untuk pemadatan beton. Ukuran dan jumlah
vibrator harus disesuaikan dengan kondisi bagian yang dicor dan
kecepatan pembetonan.
3. Untuk pengecoran pelat lantai perlu dipersiapkan tenda atau terpal jika
pada saat pengecoran turun hujan
k. SIAR-SIAR KONSTRUKSI DAN PEMBONGKARAN BEKISTING.
Pembongkaran bekisting dan penempatan siar-siar pelaksanaan, sepanjang
tidak ditentukan lain dalam gambar, harus mengikuti pasal 5.8 dan 6.5. dari
code P.B.I. 1971. Siar-Siar tersebut harus dibasahi lebih dahulu dengan air
cement tepat sebelum pengecoran lanjutan dimulai. Letak siar-siar tersebut
harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.Khusus untuk pekerjaan basement,
pada bagian bagian yang dipersyaratkan kedap air, pemberhentian
pengecoran harus diakhiri dengan pemasangan water stop dari jenis PVC
atau jenis bentonite yang disetujui oleh konsultan pengawas.
l. PENGGANTIAN BESI
1. Pemborong harus mengusahakan agar besi yang dipasang adalah sesuai
dengan apa yang tertera pada gambar
2. Jika Pemborong tidak berhasil mendapatkan diameter besi yang sesuai
dengan yang ditetapkan dalam gambar, maka dapat dilakukan penukaran
diameter besi dengan diameter yang terdekat dengan catatan :
- Harus ada persetujuan dari Konsultan Pengawas
- Jumlah besi per-satuan panjang atau jumlah besi di tempat tersebut tidak
boleh kurang dari yang tertera dalam gambar (dalam hal ini yang
dimaksudkan adalah jumlah luas)
39
- Penggantian tersebut tidak boleh mengakibatkan keruwetan pembesian
ditempat tersebut atau didaerah overlapping yang dapat menyulitkan
pembetonan atau penyampaian penggetar.
m. TOLERANSI BESI
Diameter, Variasi Toleransi
berat diameter
Dibawah 10 mm max. 7% max. 0,4 mm
10 mm - 16 mm max. 5% max. 0,4 mm
16 mm - 28 mm max. 5% max. 0,5 mm
28 mm - 32 mm max. 4% max. 0,5 mm
n. PERAWATAN BETON
Beton harus dilindungi dari pengaruh panas matahari,sehingga tidak terjadi
penguapan yang cepat. Untuk itu beton harus dibasahi terus menerus paling
sedikit 10 hari setelah pengecoran. Persiapan perlindungan atas
kemungkinan datangnya hujan, harus diperhatikan. Siapkan tenda-tenda
untuk keperluan tersebut.
o. PENYAMBUNGAN BESI.
Kecuali ditentukan dalam gambar, maka penyambungan besi harus
mengikuti ketentuan dari PBI 1971 dan PB 88 Khusus untuk besi kolom yang
menggunakan diameter 32 mm atau lebih, harus digunakan sambungan
mekanis dengan persyaratan sbb:
- Kuat tarik dari besi sambungan harus lebih besar dari besi yang
disambung.
- Penyambungan tidak boleh dilakukan disatu tempat.
- Pemborong harus mengajukan contoh dari besi sambungan berikut
specifikasi teknis dari bahan tersebut kepada perencana
untuk mendapatkan persetujuan.
p. TANGGUNG JAWAB PEMBORONG.
Pemborong bertanggung jawab penuh atas kualitas konstruksi sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam specikasi ini dan sesuai
dengan gambar- gambar konstruksi yang diberikan. Adanya atau kehadiran
Konsultan Pengawas selaku wakil pemberi tugas atau perencana yang
sejauh mungkin melihat/mengawasi, menegur atau memberi nasihat tidaklah
mengurangi tanggung jawab penuh tersebut diatas.
40
E. PEKERJAAN BAJA STRUKTURIL
E.1.LINGKUP PEKERJAAN
Pekerjaan meliputi penyediaan semua tenaga kerja, bahan instalasi
konstruksi dan perlengkapan untuk pembuatan ( dengan mesin )
pembangunan dan pengecatan semua pekerjaan baja strukturil, termasuk
pemasangan alat-alat fixing dan benda-benda yang terlekat sesuai dengan
dokumen tender. Semua pekerja yang diterima untuk melakukan pekerjaan
harus ahli ( tukang-tukang) yang berpengalaman dan mengerti benar
pekerjaannya. Welder yang mengerjakan pekerjaan pengelasan harus
mempunyai welder qualification G2 yang dikeluarkan oleh
badan resmi. Segala hasil pekerjaan mutunya sebanding dengan standard
hasil pekerjaan ahli / pertukangan internasional yang baik.
E.2.BAHAN-BAHAN
1. Baja yang dipakai harus sesuai dengan standart internasional yang
disetujui.Untuk seluruh sturuktur baja baja dengan tegangan
putus minimal 3700 kg/cm2. Untuk mendapatkan jaminan kwalitas
baja yang digunakan Pemborong harus mengajukan certifikat yang
dikeluarkan oleh pabrik baja yang bersangkutan. Setiap perubahan
pemakaian kwalitas baja harus dengan persetujuan Konsultan
Perencana.
2. Digunakan baut dari jenis baut HTB yang memenuhi standard ASTM-
A325, tidak berkarat dan dilindungi terhadap karat baik sebelum maupun
setelah terpasang. Hanya digunakan baut dari satu product dengan tanda
dan kode yang jelas terdapat pada bout. Semua bout harus dilengkapi
dengan ring yang sesuai.
E.3.PEKERJAAN LAS
1. Elektroda-elektroda harus dari standart internasional (AWS E 6013, JIS
D4313) yang disetujui dan sesuai dengan kwalitas baja yang digunakan
dan ketebalan las yang ditentukan. Elektroda haru disimpan ditempat
yang menjamin komposisi dan sifat-sifat dari elektroda selama masa
penyimpanan. Penggunaan arus listrik untuk pengelasan harus
disesuaikan dengan anjuran yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat
elektroda yang bersangkutan.
2. Pekerjaan las sebanyak mungkin dilaksanakan dibengkelpekerjaan las
dilapangan harus baik dan tidak boleh dilakukan dalam keadaan basah,
hujan, angin kencang. standar prosedur pengelasan mengikuti standard
41
A.W.S (American welding society ). tebal las minimum 0,7 kali tebal
pelat/profil yang disambung dan harus penuh, kecuali bila ditentukan
lain dalam gambar.
3. Las Perapat / Pengendap
Dalam setiap posisi dimana 2 (dua) bagian dari satu benda saling
berdekatan harus dibuat suatu las perapat / pengendap guna mencegah
masuknya lengas, terlepas apakah itu diberikan detailnya atau tidak.
4. Perbaikan Las
Bila las-lasan apapun memerlukan pembetulan maka hal ini harus
dilakukan sebagaimana diperintahkan oleh konsultan tanpa diberi biaya
tambahan.
5. Penyambungan dan pengelasan berlapis.
Untuk sambungan komponen konstruksi baja yang tidak
dapat dihindarkan, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Hanya diperkenankan ada satu sambungan.
- Semua penyambungan profil harus dilaksanakan dengan las tumpul / Full
Penetration Butt Weld.
- Harus diajukan bersamaan dengan pengajuan Shop Drawing.
Pada pekerjaan dimana akan terjadi lebih dari satu lapisan las, maka
lapisan terdahulu harus dibersihkan dari kerak-kerak las, percikan
percikan logam sebelum memulai lapisan yang baru.
6. Pengujian Las.
Pengujian atas kwalitas pengelasan dilakukan dengan methode Non
destructive test yaitu dengan Ultrasonic test. Jumlah tempat pengujian
ditetapkan 1% dari total panjang las. Tempat tempat pengujian ditentukan
oleh Konsultan Pengawas setelah pengelasan selesai.
7. Semua pekerja
Recommended