Akuntansi Perpajakan Atas Jasa Konstruksi & Jo

1

AKUNTANSI PAJAK ATAS JASA KONSTRUKSI & JOINT

OPERATION

Disusun oleh: Bayu (22463)

Endy Tampubolon (22464)Wahyu Widi Nugroho (22472)

2

Jasa Konstruksi :

“layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.”

- UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ps. 1 (2).

PENGERTIAN

3

Pekerjaan Konstruksi :“keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.” - UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ps. 1 (3).

PENGERTIAN

4

Perencana Konstruksi :“penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.” – UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ps. 1 (10).

PENGERTIAN

5

Pelaksana Konstruksi :“penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.” – UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ps. 1 (11).

PENGERTIAN

6

Pengawasan Konstruksi :“penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.”– UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ps. 1 (12).

PENGERTIAN

7

Joint Operation :

Merupakan perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek, penggabungan ini bersifat sementara sampai proyek tersebut selesai.

PENGERTIAN

8

Bentuk penggabungan seperti ini bukanlah merupakan subjek pajak dari pengenaan PPh Badan, namun penghasilan yang diperoleh atas bagi hasil pada masing-masing badan yang bergabung tersebut sesuai porsi atau bagian pekerjaan atau penghasilan yang diterimanya, tetap merupakan Objek Pajak dan dikenakan pada Badan usaha masing-masing yang menjalankan Joint Operation tersebut.

JOINT OPERATION

9

Meskipun Joint Operation tidak dikenakan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 di Badan usahanya, mereka tetap diwajibkan memungut PPh 21 atas karyawannya, PPh 23/26 atas setiap transaksi yang berkaitan dengan biaya yang merupakan objek PPh potong-pungut serta memungut transaksi PPN atas setiap transaksi yang terkait dengan penjualannya.

Oleh karena itu Joint Operation harus memperoleh NPWP untuk tujuan administrasi dalam pemungutan PPh dan PPN.

JOINT OPERATION

10

Objek Pajak :

PP No. 51 tahun 2008 Penghasilan.“Atas penghasilan dari usaha Jasa

Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.”

UU PPN & PPnBM Ps. 4 (1)

OBJEK & TARIF PAJAK

11

Tarif Pajak :

Semua tarif bersifat final.

TARIF PAJAK

NO JENIS PEKERJAAN KUALIFIKASITARIF PPhPs. 4 ayat

(2)

TARIF PPN

1 Perencana Konstruksi

Besar, Menengah dan Kecil 4 % 10 %

2 Perencana Konstruksi

Tidak memiliki kualifikasi usaha 6 % 10 %

3 Pelaksana Konstruksi Besar 3 % 10 %

4 Pelaksana Konstruksi Menengah 3 % 10 %

5 Pelaksana Konstruksi Kecil 2 % 10 %

6 Pelaksana Konstruksi

Tidak memiliki kualifikasi usaha 4 % 10 %

7 Pengawasan Konstruksi

Besar, Menengah dan Kecil 4 % 10 %

8 Pengawasan Konstruksi

Tidak memiliki kualifikasi usaha 6 % 10 %

12

Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPN :

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP No. 51 Tahun 2008, disebutkan bahwa PPh Final Pasal 4 ayat (2)a. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat

pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau

b. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.

PEMOTONGAN PAJAK

13

UU No. 18 th. 1999 tentang Jasa Konstruksi. PP No. 51 th. 2008 tentang Pajak Penghasilan

Atas Usaha Jasa Konstruksi. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

REFERENSI

14