View
7
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
APBN 2019
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENKES
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH Jl. Piere Tendean No. 24
SEMARANG
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nya maka Laporan Kinerja Satker 01 Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.
Laporan Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan
publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus
bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil
pada khususnya bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen
dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada
hasil yang berupa output maupun outcomes dengan janji layanan tepat waktu, tepat
analisa, tepat sasaran, melayani dengan pendampingan serta berdasarkan evidence
based.
Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan
tugas dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan sebagai
bentuk pertanggungjawaban kinerja.
Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat
efektivitas dan efesiensi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan
2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Stratejik 2019-2023 serta Rencana
Kerja (RENJA) Tahun 2019 yang telah ditetapkan.
Semarang, 3 Januari 2020
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran
dr. YULIANTO, PRABOWO, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 196207201988031010
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada
daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal
ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat
Dalam pelayanan di bidang Kesehatan, peraturan perundangan yang menjadi
acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah, yaitu:
1. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJMN), yang menempatkan periode 2015-2019 sebagai
tahapan ketiga untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di
berbagai bidang.
2. Undang-undang nomor 26 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan
bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional,
untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Jawa Tengah dengan
pembangunan kesehatan nasional.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2016 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 9 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan
atas Perda nomor 5 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018.
8. Peraturan Gubernur nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanaan dimasa
mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu
perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus
mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan
datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.
B. LANDASAN HUKUM
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut:
1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah adalah:
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya
dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya
dalam rentang waktu satu tahun.
D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Sebagaimana diatur Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 58
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa
Tengah, kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
adalah sebagai berikut:
1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu
Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada Daerah.
3. Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan
dan pengendalan penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya
kesehatan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalan penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalan penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber
daya kesehatan;
d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi, dan kesekretariatan kepada
seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai
tugas dan fungsinya
4. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas Kesehatan. Adapun Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan,
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin
oleh sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris
mempunyai fungsi:
1. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di
lingkungan Dinas;
3. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan,
aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
4. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata
laksana di lingkungan Dinas;
5. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern
pemerintah dan pengelolaan informasi;
6. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan
pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
7. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan pelaksanaan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat membawahi :
1. Subbagian Program;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
Subbagian-subbagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian
Program mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan
pelaporan di bidang program.Tugasnya meliputi :
1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang
program;
3. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di
lingkungan Dinas;
4. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
5. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
keuangan. Tugas dimaksud meliputi :
1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
keuangan;
3. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi ;
6. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
7. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Tugas dimaksud meliputi:
1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan
kepegawaian;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang
umum dan kepegawaian;
3. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahan di lingkungan Dinas;
4. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
5. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
6. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
7. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan
Dinas;
8. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di
lingkungan Dinas;
9. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian;
dan
10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Kesehatan Masyarakat merupakan unsur pelaksana di bidang
kesehatan masyarakat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang
Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di
bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat dan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
Dalam melaksanakan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat, menyelenggarakan
fungsi :
1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat;
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan
olah raga;
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :
1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
Seksi-seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Kesehatan Masyarakat.
Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi.
Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:
1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga dan
gizi;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga
dan gizi;
3. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional upaya kesehatan keluarga
dan gizi masyarakat skala provinsi;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan upaya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
skala provinsi;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan upaya
kesehatan keluarga dan gizi masyarakat skala provinsi;
6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan
gizi;
7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana dimaksud
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi :
1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
3. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional di bidang promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat skala provinsi;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat skala provinsi;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat skala Daerah;
6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat;
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga, mempunyai tugas,
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja
dan olah raga. Tugas dimaksud, meliputi :
1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olah raga;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
3. menyiapakan bahan penyusunan standar operasional di bidang kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga skala Daerah;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah
raga skala Daerah;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olah raga skala Daerah;
6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan unsur pelaksana
di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit, dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit sebagaimana dimaksud mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan di bidang surveilens dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian
penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit, menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang surveilens dan imunisasi;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
menular;
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa; dan
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :
1. Seksi Surveilens dan Imunisasi;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa.
Seksi-seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Seksi Surveilens dan Imunisasi, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas,
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilens dan imunisasi. Tugas
sebagaimana dimaksud, meliputi:
1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang surveilens dan imunisasi ;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
surveilens dan imunisasi.;
3. meyiapkan bahan penyusunan standar operasional penyelenggaraan surveilens
dan imunisasi skala Daerah;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan surveilens dan imunisasi skala Daerah;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang surveilens dan
imunisasi skala Daerah;
6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilens dan imunisasi skala
Daerah; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana
dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Tugas sebagaimana dimaksud,
meliputi:
1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit menular;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
3. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional pencegahan dan
pengendalian penyakit menular;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular
skala Daerah;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit menular skala Daerah;
6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilens dan imunisasi; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Tugas
dimaksud, meliputi:
1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
3. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
4. menyiapkan bahan fasilitasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa skala Daerah;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa skala Daerah;
6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Pelayanan Kesehatan merupakan unsur pelaksana di bidang
pelayanan kesehatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas. Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang
Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang
pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan
rujukan, standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan.
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Kesehatan, menyelenggarakan
fungsi :
1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan kesehatan
tradisional;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi pelayanan dan jaminan
kesehatan; dan
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
3. Seksi Standarisasi Pelayanan dan Jaminan Kesehatan.
Seksi-seksi sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pelayanan Kesehatan.
Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, mempunyai
tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan
primer dan kesehatan tradisional. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:
1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan
primer dan kesehatan tradisional;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional;
3. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional bidang pelayanan
kesehatan primer dan kesehatan tradisional;
4. menyiapkan bahan fasilitasi pelayanan kesehatan primer dan kesehatan
tradisional skala Daerah;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelayanan kesehatan
primer dan kesehatan tradisional skala Daerah;
6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer
dan kesehatan tradisional; dan
7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, mempunyai tugas, melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan.Tugas sebagaimana dimaksud,
meliputi:
1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan
rujukan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan bahan kebijakan teknis di bidang
pelayanan kesehatan rujukan;
3. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional bidang pelayanan
kesehatan rujukan skala Daerah dan lintas kabupaten/kota;
4. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional bidang pelayanan
kesehatan rujukan arus mudik skala Daerah dan lintas kabupaten/kota;
5. menyiapkan bahan fasilitasi pelayanan kesehatan primer dan kesehatan
tradisional skala Daerah;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan
kesehatan rujukan skala Daerah dan lintas kabupaten/kota.;
7. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan
rujukan; dan
8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Seksi Standarisasi Pelayanan dan Jaminan Kesehatan sebagaimana
dimaksud mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan. Tugas sebagaimana dimaksud
meliputi :
1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang standarisasi pelayanan
dan jaminan kesehatan;
2. meyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan;
3. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi pelayanan kesehatan dan jaminan
kesehatan skala Daerah;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan;
5. menyiapkan bahan fasilitasi standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan
standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan skala Daerah;
7. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi teknis penerbitan izin Rumah Sakit
Kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah;
8. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi pelayanan dan
jaminan kesehatan; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Sumber Daya Kesehatan merupakan unsur pelaksana di bidang
sumber daya kesehatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas. Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang
Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang
kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan, sumber daya manusia
kesehatan dan manajemen informasi kesehatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Sumber Daya Kesehatan,
menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, makanan minuman dan
perbekalan kesehatan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan; dan
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen informasi kesehatan;
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
1. Seksi Kefarmasian, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan;
2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
3. Seksi Manajemen Informasi Kesehatan.
Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.
Seksi Kefarmasian, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan, mempunyai
tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, makanan
minuman dan perbekalan kesehatan. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:
1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kefarmasian, makanan
minuman dan perbekalan kesehatan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan;
3. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional kefarmasian, makanan
minuman dan perbekalan kesehatan skala Daerah;
4. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan layanan kefarmasian, makanan
minuman dan perbekalan kesehatan skala Daerah;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kefarmasian, makanan
minuman dan perbekalan kesehatan skala Daerah;
6. menyiapkan bahan rekomendasi teknis ijin pedagang besar farmasi cabang dan
cabang penyalur alat kesehatan;
7. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, makanan,
minuman dan perbekalan kesehatan; dan
8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, mempunyai tugas, melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan. Tugas sebagaimana
dimaksud meliputi :
1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia
kesehatan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
sumber daya manusia kesehatan;
3. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional pengelolaan sumber daya
manusia kesehatan skala Daerah;
4. menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan skala Daerah;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya
manusia kesehatan skala Daerah;
6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia
kesehatan; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Seksi Manajemen Informasi Kesehatan, mempunyai tugas, melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen informasi kesehatan. Tugas
sebagaimana dimaksud meliputi :
1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen informasi
kesehatan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
manajemen informasi kesehatan;
3. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional manajemen informasi
kesehatan skala Daerah;
4. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan manajemen informasi kesehatan
skala Daerah;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis manajemen informasi
kesehatan skala Daerah;
6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen informasi
kesehatan; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis
penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas. UPT Dinas
dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas. Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta
Tata Kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai
dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan
fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja . Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional
sebagaimana diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Pembinaan terhadap
Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk
memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan
pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh
koordinator kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja
jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan
antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,
fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak
dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi
termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun
sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup
outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
A. TUJUAN PERJANJIAN KINERJA
Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah :
No. Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4) 1. PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS LAINNYA
Persentase harmonisasi
dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis
lainnya
1.
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
1 Layanan
2. Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
1. Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
1. 1 Layanan
2. 1 Layanan
3. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi 1 Layanan
4. Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
30.686Jemaah Haji
2.
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS)
1. Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
1 Dokumen
Anggaran yang disediakan dalam rangka Pencapaian Perjanjian Kinerja tersebut
adalah :
Program Anggaran 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Rp. 3.74.198.000,-
Tugas Teknis lainnya.
2. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Rp. 2.125.810.000,- Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
BAB III
LAPORAN KINERJA
SATUAN KERJA (030018) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
I. URAIAN SINGKAT ORGANISASI
Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI berasal
dari Unit Eselon II :
- Biro Perencanaan dan Anggaran
- Biro Keuangan dan BMN
- Pusat Kesehatan Haji
- Pusat Data dan Informasi
- Pusat Jaminan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Sebagaimana diatur Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor
58 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa
Tengah, pelaksana dekonsentrasi Sekretariat Jenderal di Dinas Provinsi Jawa
Tengah sebagai berikut :
1. Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
a. Sub Bagian Keuangan sebagai pelaksana dana dekonsentrasi kegiatan
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
b. Sub Bagian Program sebagai pelaksana dana dekonsentrasi kegiatan
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesehatan
2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagai pelaksana dana dekonsentrasi
kegiatan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
3. Bidang Sumber Daya Kesehatan
- Seksi Manajemen dan Informasi Kesehatan sebagai pelaksana dana
dekonsentrasi kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
4. Bidang Pelayanan Kesehatan
- Seksi Standarisasi dan Pembiayaan Jaminan Kesehatan sebagai
pelaksana dana dekonsentrasi kegiatan Penguatan Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
II. RENCANA DAN TARGET KINERJA
A. Rencana Kerja (Renja) yang ditetapkan oleh Unit Eselon II Lingkup
Sekretariat Jenderal
Kode Sasaran Program/Kegiatan Output Target (1) (2) (3) (4)
024.01.01 PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS
LAINNYA
2035
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
955 Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
1 Layanan
2036 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
952 953
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
1 Layanan
1 Layanan
2038 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
963 Layanan Data dan
Informasi
1 Layanan
2041 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
001 Pelayanan Kesehatan Haji
30.686 Jemaah Haji
024.01.11
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
5610 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
601 Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
1 Dokumen
III. PENGUKURAN KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA
1. REALISASI KINERJA TAHUN 2018
Kode Kegiatan Output Satuan Target Realisasi (1) (2) (3) (4)
2035
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Layanan 1 1
2036 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang
Layanan
Layanan
1
1
1
1
Kesehatan 2038 Pengelolaan Data
dan Informasi Kesehatan
Layanan Data
dan Informasi
Layanan 1 1
2041 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Jemaah Haji
30.686 30.686
024.01.11
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
5610 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
1 Dokumen 1 1
2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
Indikator output dapat tercapai sesuai dengan target. Beberapa kendala
dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
Kode Kegiatan Kendala dan Masalah yang ada
2035 Tidak ada masalah
2036 Tidak ada masalah
2038 Tidak ada masalah
2041 Tidak ada masalah
5610 Tidak ada masalah
3. Analisis Efisiensi Sumber Daya
Efisiensi sumber daya utamanya adalah efisiensi anggaran. Efisiensi
anggaran terhadap kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah sebagai
berikut :
Kode
Kegiatan
Pagu
Anggaran
Realisasi Efisiensi Anggaran
Rp. % Rp. %
2035 65.378.000 60.127.000 91,96 5.251.000 8.04
2036 1.789.682.000 1.716.234.327 95,89 73.447.673 4,11
2038 640.834.000 623.007.399 97,21 17.826.601 2,71
2041 1.288.304.000 1.200.738.680 93,20 87.565.320 0,68
5610 2.125.810.000 2.045.691.760 96,23 80.118.240 3,79
Total 5.910.008.000 5.645.799.166 95,52 264.208.834 4,47
Penjelasan efisiensi anggaran :
a. (2035) Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Efisiensi perjalanan dinas (tiket pesawat) dalam rangka menghadiri
pertemuan yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan dan BMN,
b. (2036) Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesehatan
Efisiensi perjalanan dinas menghadiri Rakerkesnas, berupa efisiensi
transport tiket pesawat. Dalam dokumen RKAKL dialokasikan anggaran
transport peserta ke tempat pertemuan menggunakan tiket pesawat
terbang, dalam pelaksanaannya ada beberapa Kabupaten/Kota yang
menggunakan transportasi darat (KA/mobil) sehingga anggaran untuk
tiket pesawat dapat diefisiensi.
c. (2038) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Efisiensi perjalanan dinas berupa transport peserta pertemuan.
d. (2041) Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Efisiensi sisa anggaran pengadaan.
e. (5610) Pengembangan Pembiayaan dan JKN/KIS
Efisiensi perjalanan dinas pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS petugas Kabupaten/Kota ke FKTP
4. Realisasi Keuangan dan Fisik
Kode
Kegiatan
Kegiatan Pagu
Anggaran
Realisasi Keuangan Realisasi
Fisik (%) Rp. %
2035 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
65.378.000 60.127.000 91,96 100
2036 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
1.789.682.000 1.716.234.327 95,89 100
2038 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
640.834.000 623.007.399 97,21 100
2041 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
1.288.304.000 1.200.738.680 93,20 100
5610 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan
2.125.810.000 2.045.691.760 96,23 100
Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Total 5.910.008.000 5.645.799.166 95,52 100
IV. PENUTUP
Demikian Laporan Kinerja Tahun 2019 Satuan Kerja Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan dan Program Penguatan Pelaksanaan
Jaminan Kesehatan Nasional, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/
evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.
Semarang, 5 Januari 2020
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran
dr. YULIANTO, PRABOWO, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 196207201988031010
Recommended