View
231
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
11/12/2018
1
Arah Kebijakan PengembanganKelembagaan dan SDM Pengadaan
Barang/Jasa
Regulasi
Kelembagaandan SDM
IntegrityMarketPractice
*Based on Indicators Form OECD DAC
• Perpres 16/2018(basis UU terkait Keuangan Negara)
• 13 Peraturan LKPP (Perenc, Pelaks,Sistem, UKPBJ, Pelaku, Swakelola, dll)
• RUU ttg “Pengadaan Publik”
1
2
3 4• Lembaga UKPBJ yg
Permanen & Struktural• Standar Kompetensi PBJ• Profesionalisme SDM PBJ• Peningkatan Kompetensi
(Diklat & Uji Kompetensi)
SistemPengadaan
Publik• Kewenangan
Pengadaan Langsung• E-Procurement (terdiri
dari e-Tendering dane-Purchasing)
Empat Pilar Reformasi Pengadaan B/J Pemerintah
11/12/2018
3Pentingnya Kelembagaan dan
SDM Pengadaan yang Profesional
KegiatanPengadaan Pembangunan Pertumbuhan
Ekonomi
Gambaran Umum Kelembagaan danSDM Pengadaan yang Profesional
Remunerasi sesuaibeban dan risiko kerja
Competency-based danakumulasi
pengalaman
Pembinaanpola
karierSDM PBJ
11/12/2018
UKPBJ Perpres 16/2018Pasal 75
ULPPelaksana pemilihan penyedia
Barang /Jasa
Transformasi Kelembagaan UKPBJ dan SDM PBJ
UKPBJ
PengelolaanLPSE
PengelolaanPengadaan B/J
Pembinaan SDMdan Kelembagaan
PBJ
Pendampingan,Konsultasi,
dan/atau Bimtek
Tugas lainnyaterkait tusi
adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi Pusat KeunggulanPengadaan Barang/Jasa untuk meningkatkan profesionalitas & kapasitas SDM PBJ
6
Kepala
PengelolaanPBJ Pengelolaan LPSE Pembinaan SDM
dan KelembagaanPendampingan,Konsultasi dan
Bimtek
STRUKTUR UKPBJ• Perpres No.16/2018• Permendagri No. 112/2018• Peraturan LKPP No. 14/2018
DAPAT DIGABUNGMENJADI :
PEMBINAAN &ADVOKASI PBJ
(Pasal 8 ayat (3) PeraturanLKPP 14/2018 Tentang
UKPBJ)
DAPAT DIGABUNGMENJADI :
PEMBINAAN &ADVOKASI PBJ
(Pasal 8 ayat (3) PeraturanLKPP 14/2018 Tentang
UKPBJ)
Peraturan LKPP No. 14/2018 tentang UKPBJ :Pasal 8 ayat (2) : Unit kerja yang melaksanakan tugasdan fungsi layanan pengadaan secara elektronikdapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah dariUKPBJ dalam hal pada saat ditetapkannya PerpresNo. 16/2018 tentang PBJP unit kerja tersebut telahterbentuk secara struktural.Pasal 28 : Penyesuaian ULP dan LPSE menjadiUKPBJ yang melaksanakan seluruh fungsi UKPBJ,dilaksanakan paling lambat pada 31 Desember 2023.Perpres No. 16/2018 ditetapkan oleh Presiden RI diJakarta pada tanggal 16 Maret 2018
Kelompok JabatanFungsional(JF PPBJ)
11/12/2018
UKPBJ“Center of
Excellence”
UKPBJ“Center of
Excellence”
Organizational ChangePerubahan struktur, operasional, strategi, metode,
teknologi, budaya organisasi
Organizational ChangePerubahan struktur, operasional, strategi, metode,
teknologi, budaya organisasi
Pasal 75 PerpresNo.16/2018:
• Pengelolaan PBJ• Pengelolaan LPSE• Pembinaan SDM
dan Kelembagaan• Pelaksanaan
Pendampingan,Konsultasi, Bimtek
Pasal 75 PerpresNo.16/2018:
• Pengelolaan PBJ• Pengelolaan LPSE• Pembinaan SDM
dan Kelembagaan• Pelaksanaan
Pendampingan,Konsultasi, Bimtek
Job EnlargementPerluasan Peran, Tugas dan Fungsi
Job EnlargementPerluasan Peran, Tugas dan Fungsi
DukunganKebijakan
UntukAkselerasi
DukunganKebijakan
UntukAkselerasi
Transformasi ULP Menjadi UKPBJ
ULPULP
PemilihanPenyediaPemilihanPenyedia
Fungsi UKPBJ(Peraturan LKPP No.14 Tahun 2018)
Fungsi Pengelolaan PBJ meliputi (Pasal 4):
a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen
pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah; danh. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan
barang/jasa pemerintah.
Fungsi Pengelolaan LPSE meliputi (Pasal 5):
a. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa daninfrastrukturnya;
b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasipengadaan barang/jasa;
c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangkukepentingan;
d. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepadamasyarakat luas;
e. pengelolaan informasi kontrak;f. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil
pengadaan; dang. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.
Fungsi Pembinaan SDM & Kelembagaan PBJ meliputi (Pasal6):
a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah,terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personelUKPBJ;
b. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak terbataspada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ,pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil danpengembangan sistem insentif;
c. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasapemerintah;
d. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasapemerintah; dan
e. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.
Fungsi Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan TeknisPBJ meliputi (Pasal 7):
a. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi prosespengadaan barang/jasa pemerintah di K/L/PD dan Desa;
b. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaanseluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antaralain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan
c. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukumdi bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layananpenyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.
11/12/2018
9
Model Penugasan Pejabat Fungsional PengelolaPengadaan Barang/Jasa (PF PPBJ)
PF P
PBJ di UKBPJ Pokja Pemilihan
di OPD/Satker Pejabat Pengadaan
di UKPBJ sebagai Pokja Pemilihan dandiperbantukan di OPD/Satker sebagaiPejabat Pengadaan*(*sepanjang beban kerja masih memungkinkan)
dapat:• membantu KPA
untukPerencanaanPengadaan(Pasal 10 PerpresNo.16/2018)
• membantu PPKuntuk ManajemenKontrak(Pasal 11 PerpresNo. 16/2018)
PF PPBJ
10
Perluasan Peran dan Fungsi Pejabat FungsionalPengelola Pengadaan Barang/Jasa
ULP Pemilihan
Penyedia
UK
PBJ
Pengelolaan PBJ
Pengelolaan LPSE
Pembinaan SDM danKelembagaan
Pendampingan,Konsultasi, Bimtek
PF PPBJ
PF PPBJ
PF PPBJ
PF PPBJ
11/12/2018
Peran Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan(Perpres No.16/2018)
Jabfung PBJP melaksanakan fungsi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
Pada tahapan Perencanaan Pengadaan, Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan membantuPA/KPA dalam: (pasal 10 ayat 4)
• Identifikasi Kebutuhan;• Penyusunan spesifikasi teknis/KAK;• Penyusunan prakiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya;• Penentuan Cara Pengadaan;• Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;• Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.
Jabfung PBJP melaksanakan fungsi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
Pada tahapan Persiapan Pengadaan, Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan membantu PPKdalam: (pasal 11 ayat 3)
• Menyusun sasaran, penyelenggara, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biayapada Pengadaan Swakelola;
• Menyusun HPS, rancangan kontrak, spesifikasi teknis/KAK, uang muka, jaminan, sertifikatgaransi, dan/atau penyesuaian harga untuk Pengadaan melalui Penyedia.
Peran Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan(Perpres No.16/2018)
11/12/2018
Jabfung PBJP melaksanakan fungsi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
Pada tahapan ini, Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan pada UKPBJ berperan dalam melakukanproses Persiapan Pemilihan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yangmeliputi : (pasal 13)
• Menetapkan metode pemilihan Penyedia;• Menetapkan metode evaluasi penawaran;• Menetapkan metode penyampaian dokumen;• Menetapkan metode kualifikasi;• Menyusun jadwal pemilihan Penyedia;• Menyusun dokumen pemilihan;• Melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia sampai dengan ditetapkan pemenang & masa sanggah berakhir.
Peran Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan(Perpres No.16/2018)
Jabfung PBJP melaksanakan fungsi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
Pada tahapan Pelaksanaan Kontrak, Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan membantu PPKdalam: (pasal 11 ayat 3)
• Pengendalian Kontrak/perjanjian;• Pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian kegiatan
kepada PA/KPA;• Penilaian kinerja Penyedia.
Peran Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan(Perpres No.16/2018)
11/12/2018
15
Jabatan FungsionalPengelola Pengadaan Barang/Jasa
12.500▸Pemerintah Pusat : 4.200 orang▸Pemerintah Daerah : 8.300 orang
Perhitungan KebutuhanPejabat Fungsional PPBJ
11/12/2018
PengangkatanPertama4 (K/L)
5 (Pemda)
PerpindahanJabatan0 (K/L)
7 (Pemda)
Inpassing(2014 & 2017-
2018)1003 (K/L)
665 (Pemda)
1688Madya
47 (K/L)31 (Pemda)
Muda373 (K/L)
295 (Pemda)
Pertama587 (K/L)
355 (Pemda)
MekanismePengangkata
n
BerdasarkanJenjang
* Data Oktober 2018
STATISTIK Pejabat FungsionalPENGELOLA PENGADAAN BARANG/ JASA*
SDM PENGADAAN BARANG/JASAPasal 74 PERPRES No.16 Tahun 2018
Ayat (1):SDM PBJ, terdiri atas:
a. JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;b. Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri; dan/atauc. Personel lain.
Ayat (2):SDM PBJ huruf b dan c wajib memiliki kompetensi di bidangPBJ.
11/12/2018
SDM PENGADAAN BARANG/JASAPasal 74 PERRES No.16 TAHUN 2018
Ayat (3):SDM PBJ berkedudukan di Unit KerjaPengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
Ayat (4):SDM PBJ yang bertindak sebagai PPK, PejabatPengadaan, PjPHP/PPHP dapat berkedudukan diunit kerja selain UKPBJ.
1 JANUARI2021
1 JANUARI2021
1 JANUARI2021
KETENTUAN PERALIHANPASAL 88 PERPRES No.16 TAHUN 2018
Kewajiban Jabatan Fungsional PengelolaPengadaan Barang/Jasa
Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaanpada Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah wajib dijabat olehPengelola Pengadaan Barang/Jasa
paling lambat 31 Desember 2020
11/12/2018
1 JANUARI2024
1 JANUARI2024
1 JANUARI2024
KETENTUAN PERALIHANPASAL 88 PERPRES No.16 TAHUN 2018
PPK/Pokja Pemilihan/PejabatPengadaan yang dijabat oleh
ASN/TNI/Polri/Personel Lain wajibmemiliki Sertifikat Kompetensi PBJ
paling lambat 31 Desember 2023
Kewajiban Sertifikat Kompetensi
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN JABATANFUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA (1)
1. Pasal 13 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jabatan ASNterdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan PimpinanTinggi
2. Pasal 84 PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Jabatan PNS terdiridari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi
3. Peraturan Menteri PAN-RB No.77 Tahun 2012 tentang Jabatan FungsionalPengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya
4. Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No. 1/2013 dan No. 14/2013tentang Ketentuan Pelaksanaan Permen PAN-RB No. 77/2012;
5. Perka LKPP No. 7/2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara PenilaianAngka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola pengadaan Barang/Jasa;
6. Perka LKPP No. 14/2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi JabatanFungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
11/12/2018
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN JABATANFUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA (2)
7. Perka LKPP No. 16/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam JabatanFungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Pengangkatan dariJabatan Lain;
8. Surat Edaran Kepala LKPP No. 8/2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional PengelolaPengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Kepala LKPP No 2 Tahun 2017 tentangPenetapan Kelas Jabatan bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
9. Peraturan Kepala LKPP No. 2/2016 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis ilmiahPejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Kepala LKPP No. 7/2016 tentang Pengembangan dan Pembinaan KompetensiPejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
11. Peraturan Presiden No. 109/2016 tentang Tunjangan Fungsional Pengelola PengadaanBarang/Jasa
12. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No. SE-13/PB/2017 tentang Pelaksanaan PeraturanPresiden Nomor 109 tentang Tunjangan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
ASN
JabatanFungsional
Jabatan PimpinanTinggi
Jabatan Administratormemimpin pelaksanaan seluruhkegiatan pelayanan publik sertaadministrasi pemerintahan danpembangunan
JF Keterampilan: a) Penyeliab) Mahirc) Terampild) Pemula
Jabatan Pengawasmengendalikan pelaksanaankegiatan yang dilakukan olehpejabat pelaksana
Jabatan Pelaksanamelaksanakan kegiatanpelayanan publik sertaadministrasi pemerintahan danpembangunan
• Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;• Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan• Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
JF Keahlian: a) Ahli Utamab) Ahli Madyac) Ahli Mudad) Ahli Pertama
Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kedudukan Jabatan Fungsional dalamUU No. 5 Tahun 2014
11/12/2018
1. Pelaksana ditunjuk secara adhoc, bisaberganti setiap tahun;
2. Rawan pengaruh kepentingan danintervensi;
3. Kemampuan dan kompetensi pelaksanapengadaan sangat beragam;
4. Profesionalitas tidak terjamin dan tidakterukur;
5. Pelaksanaan kurang fokus karenapelaksana masih merangkap jabatan/kegiatan lain;
6. Akumulasi keahlian, pengalaman, danketerampilan pelaksana tidakterdokumentasi;
7. Tidak ada jaminan peningkatan karierdi bidang Pengelola PBJ.
Kondisi yang Diharapkan(Pelaksana oleh Pejabat Fungsional)
1. Pelaksana ditunjuk untuk jangka waktutertentu atau permanen;
2. Mandiri/ independen dari pengaruhkepentingan dan intervensi;
3. Kemampuan dan kompetensi pelaksanaberjenjang sesuai kualifikasi;
4. Profesionalitas lebih terjamin dan terukur;5. Pelaksanaan lebih fokus karena tidak ada
perangkapan jabatan/ kegiatan lain;6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan
keterampilan pelaksana terdokumentasi;7. Ada jaminan peningkatan karier di bidang
Pengelolaan Pengadaan B/J.
Kondisi SDM Pengelola PBJ Saat Ini dan Yang Diharapkan
Membina tenaga pengelola pengadaan barang/jasapemerintah agar menjadi tenaga profesional
sehingga pelaksanaan pengadaan dapat berjalansesuai dengan PRINSIP PENGADAAN
(efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidakdiskriminatif, dan akuntabel)
Tujuan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ
11/12/2018
Untuk menjaminkompetensinya, PejabatFungsional akanmendapatkan pendidikandan pelatihan yangkurikulumnya mengacupada Standar KompetensiKerja Nasional Indonesia(SKKNI) PengadaanBarang/Jasa
Pejabat FungsionalPengelola PBJ dapatbertugas sebagaiPokja ULP, PejabatPengadaan, PPK/StafPPK, Staf PA/KPA
JF Pengelola PBJ ini adalahjabatan keahlian yang terdiridari Pengelola Pengadaan Tk.Pertama, Tk. Muda, dan Tk.Madya
Ruang lingkup tugasmeliputi:1.Perencanaan Pengadaan,2.Pemilihan Penyedia,3.Manajemen Kontrak,4.Manajemen Informasi Aset
?
Hal-hal Terkait Jabatan Fungsional Pengelola PBJ
Penata Muda (III/a)
Penata Muda Tk.1 (III/b)
Penata (III/c)
Penata Tk.1 (III/d)
Pembina (IV/a)
Pembina Tk.1 (Iv/b)
Pembina Utama Muda (IV/c)
Muda
Madya
• Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan ditentukanberdasarkan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan.
• Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan
Pertama
Angka kredit :•Satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atauakumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harusdicapai oleh seorang PPBJ dalam rangkapembinaan karir kepangkatan dan jabatan
•Akumulasi prestasi kerja semua butir kegiatanyang dilaksanakan dikalikan dengan satuanAngka Kredit masing-masing butir kegiatan*) Pasal 7 ayat 3, 4, 5
Jenjang Jabatan (Pangkat & Golongan Ruang)
11/12/2018
1. Penata Muda (III/a)2. Penata Muda Tk I (III/b)
Yang termasuk penilaianAngka Kredit
Pengelola PBJ Pertama
187butir
kegiatan
1. Penata (III/c)2. Penata Tk. I (III/d)
Yang termasuk PenilaianAngka Kredit
Pengelola PBJ Muda
175butir
kegiatan
1. Pembina (IV/a)2. Pembina Tk. I (IV/b)3. Pembina Utama Muda ( IV/c)
Yang termasuk PenilaianAngka Kredit
Pengelola PBJ Madya
92butir
kegiatan
Jenjang Jabatan & Butir Kegiatan PF PPPBJPada Permen PAN-RB No.77/2012 dan Usulan Revisi Permen PAN-RB
32butir
kegiatan
35butir
kegiatan
22butir
kegiatan
Permen PAN-RBNo. 77/2012
RevisiPermen PAN-R
B
Permen PAN-RB
No. 77/2012
Permen PAN-RB
No. 77/2012
RevisiPermen PAN-R
B
RevisiPermen PAN-R
B
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
AK = 80%AK = 80%
AK = 100%AK = 100%
Pelaksanaan Tugas Beda Jenjang &Penilaian Angka Kredit
Mengerjakan butir kegiatan milik jabatan1 jenjang di atas jenjang jabatannya
Mengerjakan butir kegiatan milik jabatan1 jenjang di bawah jenjang jabatannya
*) Pasal 9 & 10
11/12/2018
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Tim Penilai AKTim Penilai AK
AtasanLangsung
AtasanLangsung
Penilaian Prestasi KerjaPejabat Fungsional Pengelola PBJ
DUPAK
SKP
Keunggulan dan PermasalahanJabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan
11/12/2018
PENDIDIKAN
Keunggulan JF PPBJ
PENDIDIKANPERENCANAAN
PENGADAAN
MANAJEMENINFORMASI ASET
PENGEMBANGAPROFESI
JAFUNG PBJ
Kenaikan pangkatJF PPBJ Lebih
Cepat
Kenaikan PangkatReguler
Pasal 30 dan 32 Peraturan Bersama Kepala LKPP danKepala BKN No. 1 Tahun 2013 dan No. 14 tahun 2013
Naik pangkat /Jabatan(2 tahun/1 tahun)
1
Naik pangkat /Jabatan(4 tahun/1 tahun)
11/12/2018
PENDIDIKANPERENCANAAN
PENGADAAN
MANAJEMENINFORMASI ASET
PENGEMBANGAPROFESI
JAFUNG PBJ
4 C (Madya)4 C (Madya)
4 E (Utama)4 E (Utama)
2
Pangkat/Golongan(maksimal)
Pangkat/Golongan(maksimal)
JF PPBJJF PPBJPENDIDIKAN
PERENCANAANPENGADAAN
PENGEMBANGAPROFESI
JAFUNG PBJKelasJabatanKelas
Jabatan
Penghasilanlebih TinggiPenghasilanlebih Tinggi
3
JFUJFU
11/12/2018
PENDIDIKANPERENCANAAN
PENGADAAN
MEMILIKIKEAHLIANTERTENTU
4
PENDIDIKANPERENCANAAN
PENGADAAN
Permasalahan JFPPBJ
11/12/2018
Permasalahan pada JF PPBJUKPBJ belum berbentuk Struktural(pada beberapa instansi)UKPBJ belum berbentuk Struktural(pada beberapa instansi)
Perluasan tugas dan fungsi Jabfung PPBJbelum didukung Juklak dan JuknisPerluasan tugas dan fungsi Jabfung PPBJbelum didukung Juklak dan Juknis
Masih rendahnya kesadaran akan perandan tanggung jawab unit terkaitMasih rendahnya kesadaran akan perandan tanggung jawab unit terkait
Persepsi “Pelaksanaan Jabfung PPBJtanggung jawab penuh Instansi Pembina”Persepsi “Pelaksanaan Jabfung PPBJtanggung jawab penuh Instansi Pembina”
Rendahnya komitmen pimpinanRendahnya komitmen pimpinan
PERMASALAHAN JABFUNG PENGELOLA PBJ
PermasalahanJF PPBJ
KEPEGAWAIAN
HUKUM
KELEMBAGAANLAIN-LAIN
INSENTIF
11/12/2018
PENDIDIKANPERENCANAAN
PENGADAAN
Langkah-langkahSolusi
Langkah-Langkah Solusi
Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara UnitPengadaan (UKBJ), Unit Kepegawaian dan Unit Organisasidi setiap Instansi Pengguna JF PPBJ
Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara UnitPengadaan (UKBJ), Unit Kepegawaian dan Unit Organisasidi setiap Instansi Pengguna JF PPBJ
LKPP melakukan pemantauan dan evaluasi (Monev)penerapan dan pembinaan JF PPBJ di Instansi PenggunaJF PPBJ
LKPP melakukan pemantauan dan evaluasi (Monev)penerapan dan pembinaan JF PPBJ di Instansi PenggunaJF PPBJ
Melakukan koordinasi dengan Instansi Pengguna dalamrangka pembinaan karier Pejabat Fungsional, antara lain:Workshop Kepegawaian, Bimtek Tim Penilai AK, FasilitasiPejabat Fungsional yang belum mengikuti DiklatPembentukan dan Diklat Penjenjangan
Melakukan koordinasi dengan Instansi Pengguna dalamrangka pembinaan karier Pejabat Fungsional, antara lain:Workshop Kepegawaian, Bimtek Tim Penilai AK, FasilitasiPejabat Fungsional yang belum mengikuti DiklatPembentukan dan Diklat Penjenjangan
Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara InstansiPembina dan Instansi Pengguna melalui kegiatan-kegiatanantara lain: Sosialisasi, Forkom, FGD, Bimtek, dll
Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara InstansiPembina dan Instansi Pengguna melalui kegiatan-kegiatanantara lain: Sosialisasi, Forkom, FGD, Bimtek, dll
11/12/2018
Langkah-Langkah Solusi
Melakukan Koordinasi Intensif dengan Instansi lain dalamrangka menyusun Peraturan-Peraturan yang dibutuhkan,terkait Kelembagaan dan Jabfung PPBJ
Melakukan Koordinasi Intensif dengan Instansi lain dalamrangka menyusun Peraturan-Peraturan yang dibutuhkan,terkait Kelembagaan dan Jabfung PPBJ
Bersinergi dengan lembaga-lembaga lain dalam rangkameningkatkan komitmen Pimpinan.Bersinergi dengan lembaga-lembaga lain dalam rangkameningkatkan komitmen Pimpinan.
• Koordinasi dengan APIP, APH• Meningkatkan Peran Unit-Unit Kerja terkait dengan
Perlindungan Hukum• Jabfung PPBJ Meningkatkan Kompetensi dan
Integritas
• Koordinasi dengan APIP, APH• Meningkatkan Peran Unit-Unit Kerja terkait dengan
Perlindungan Hukum• Jabfung PPBJ Meningkatkan Kompetensi dan
Integritas
Merumuskan dan menyepakati Peta Jalan PenyelesaianPermasalahan Kepegawaian di Instansi Pengguna JFPPBJ
Merumuskan dan menyepakati Peta Jalan PenyelesaianPermasalahan Kepegawaian di Instansi Pengguna JFPPBJ
Komitmen pimpinan dan organisasi terhadap penerapan JF PPBJ di instansinyaOrganisasi menciptakan kebijakan dan iklim yang mendukung penerapan JF PPBJ
di instansinyaMeng-update setiap perubahan data kepegawaian JF PPBJ di instansinya
(kenaikan pangkat/jabatan, promosi ke struktural, pindah ke JFT lain, pindah unitkerja, pemberhentian, dll)Menyampaikan ke LKPP Pejabat Fungsional PPBJ di instansinya yang belum
mengikuti Diklat Pembentukan, Diklat Penjenjangan dan Uji Kompetensi (ketikasudah seharusnya)Menembuskan setiap SK Pengangkatan Pejabat Fungsional PPBJ ke LKPP dan
BKNMenyampaikan perhitungan kebutuhan Pejabat Fungsional PPBJ ke LKPP dan
Kemen PAN-RB (e-formasi)
Harapan Terhadap Instansi Pengguna JF PPBJ
11/12/2018
Para Pihak Dalam Pengembangandan Pembinaan Pejabat
Fungsional Pengelola Pengadaan
“Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak
Dalam Pengembangan dan Pembinaan JF PPBJ
Unit KerjaOrganisasi
Unit KerjaKepegawaian
JabfungPengelola PBJ
Kepala UKPBJ
PejabatPembina
Kepegawaian
11/12/2018
47
Kompetensi Untuk MendukungPerluasan Peran dan Fungsi JF PPBJ
KompetensiTeknis*
KompetensiManajerial*
KompetensiSosio-Kultural*
PF PPBJ
DiklatDiklat
Diklat
Peran LKPP
* Permen PAN-RB No.38 Tahun 2017 tentangStandar KompetensiJabatan ASN
DiklatTk. PertamaDiklat
Pembentukan
732K/L
552PD
Diklat JF PPBJ yangDiselenggarakanLKPP* Data hingga Agustus 2018
18K/L
9PD
DiklatTk. Muda
48K/L
96PD
DiklatTk. Madya
33K/L
30PD
Peran LKPP
11/12/2018
49
Tanggung Jawab dan Peran Instansi Pengguna JF PPBJUntuk Akselerasi Perluasan Peran dan Fungsi PF PPBJRegulasi dan Kebijakan:
• Membentuk UKPBJ yangstruktural
• UKPBJ menyusun SOP-SOP terkaitperluasan fungsi
• Penyamaan persepsi para pihakuntuk penugasan PF PPBJ selainpada fungsi Pemilihan Penyedia penugasan di Satker/OPD
• Menerbitkan kebijakan yangmengapresiasi PF PPBJ: Pengalaman di bidang
pengadaan merupakan nilaitambah untuk promosijabatan/karir
Insentif dan Layanan Hukum:
• Memberikan insentif yang layaksesuai beban kerja, tanggungjawab dan risiko pekerjaan (TPPdi Prov/Kab/Kota)
• Menyusun SOP Layanan Hukumbagi PF PPBJ (Pasal 84 PerpresNo.16/2018)
• Sinergi UKPBJ, Bagian Hukum danAPIP dalam pemberian layananhukum bagi PF PPBJ
Pembinaan SDM yang Terencanadan Berkelanjutan:
• Mengangkat PF PPBJ sesuaihasil ABK
• Memetakan gap competency PFPPBJ eksisting dengan yangdibutuhkan untuk mendukungperluasan peran dan fungsi PF PPBJ
• Menyusun rencana kebutuhandiklat dan menganggarkan biayaDiklat PF PPBJ
• Membentuk Tim Penilai AngkaKredit
• Sinergi PF PPBJ, Tim Penilai AK, UnitKerja Kepegawaian
50
Kepala UKPBJ
• Menghitung ABK Anjabdan Peta Jabatan kerjadan penyusunan formasi
• Penganggaran Tukin/TPPdan Tunjangan Jabfungdan Insentif lainnya
Atasan Langsung• Memberi Persetujuan DUPAK• Menandatangani SPMK• Menandatangani SKP
Unit Kepegawaian:• Melakukan fungsi
pembinaan dalam halpengangkatan dan kenaikanpangkat/jabatan
Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak50
Unit Organisasi
• Melakukan pembinaankompetensi
• Pemerataan pembagianpaket pekerjaan
• Sekretariat Tim Penilai• Merencanakan kebutuhan
Pejabat Pembina Kepegawaian• Menciptakan Kebijakan yang
mendukung dan mengapreasiKeberadaan Jabfung
• Menandatangani SKPengangkatan
UnitKepegawaian
KepalaUKPBJ
AtasanLangsung
UnitOrganisasi
PejabatPembina
Kepagawaian
11/12/2018
TERIMA KASIHDirektorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
Kedeputian Pengembangan dan Pembinaan SDM
Gedung LKPP Lantai 4, Kompleks Rasuna EpicentrumJl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, Telp: (021) 299 12 450 ext 0405Email: ditbangprof@lkpp.go.id
Website: lkpp.go.idppsdm.lkpp.go.id
Recommended