View
223
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Masalah-masalah di bidang ketenagakerjaan masih banyak
ditemukan di dalam kehidupan keseharian. Masalah-masalah tersebut
misalnya belum diberikannya perlindungan hukum kepada pekerja.
Sekalipun sejumlah peraturan per-undang-undangan telah dibuat, namun
dalam praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran. Terhadap
pelanggaran itupun pemerintah seringkali menunjukkan ketidak
berdayaannya untuk menegakkan peraturan yang berlaku. Dengan
meningkatnya kebutuhan hidup, setiap orang dituntut untuk bekerja guna
memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam, baik bekerja sebagai
wiraswasta atau wirausaha maupun dengan cara bekerja pada orang lain.
Wiraswasta atau wirausaha adalah seorang yang bekerja dengan
bergantung pada orang lain yang berlaku sebagai atasannya serta harus
tunduk pada setiap perintah serta aturan yang dibuat.
Dalam kehidupan sekarang ini, dapat dikatakan bahwa pekerja
atau orang yang bekerja dengan bergantung pada orang lain merupakan
kelompok masyarakat yang berada di dalam posisi yang sangat lemah,
baik dalam perlindungan hukum pengupahan maupun kesejahteraan.
Mereka cenderung berada pada posisi bawah dan memiliki peluang paling
besar mendapatkan perlakuan tidak baik dari pengusaha. Melihat adanya
hal tersebut, maka dibuatlah Hukum Ketenagakerjaan. Dalam Undang-
2
Undang Ketenagakerjaan ini hak-hak pekerja Indonesia mendapatkan
kepastian tentang ketentuan normative/minimal yang wajib diberikan oleh
Pengusaha kepada pekerja/buruh.
Karena manusia itu lahir merdeka dan ditakdirkan hidup merdeka
yang harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum dari Negara,
terutama hak atas hidup, bebas dari perbudakan dan perhambaan, hak
untuk bekerja yang sama, hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat
dan hak atas standar hidup yang pantas1.
Dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 “Tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Hal ini berarti bahwa negara menjamin setiap warga negara untuk
mendapatkan penghidupan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan2.
Selain itu, di bidang pengupahan sesuai dengan Pasal 88 Ayat (3)
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur pula
tentang perlindungan tentang pemberian upah untuk menjamin
penghidupan dan penghasilan yang layak yang ditambah dengan Upah
Minimum, yang meliputi :
a) Upah minimum;
b) Upah kerja lembur;
c) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar
pekerjaannya;
1 Abdussalam, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan), Restu Agung, Jakarta, 2009, h.1. 2 UUD 1945 pasal 27 ayat 2.
3
e) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
f) Bentuk dan cara pembayaran upah;
g) Denda dan potongan upah;
h) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
i) Struktur dan skala pengupahan yang proposional;
j) Upah untuk pembayaran pesangon;
k) Upah untuk penghitungan pajak penghasilan 3.
Upah merupakan sebuah bentuk prestasi yang diberikan oleh
pihak pengusaha kepada pekerjanya. Dengan adanya pengaturan mengenai
upah yang layak bagi pekerja tersebut, diharapkan setiap pekerja dapat
meningkatkan prestasinya dalam bekerja.
Berkaitan dengan campur tangan Pemerintah dalam bidang
pengupahan bagi pekerja/buruh, Pemerintah telah banyak mengambil
kebijakan (legislative and bureaucracy policy) khususnya dalam peraturan
perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksana
dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang pengupahan di antaranya:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954 tentang
Penetapan Peraturan Istirahat Buruh.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Perlindungan Upah.
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang
upah minimum.
3 Pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan no 13 tahuin 2003
4
4. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 486/Kmk.03/2003
tentang Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah
atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan.
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-
49/MEN/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah.
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP-
51/MEN/IV/2004 tentang Istirahat Panjang pada Perusahaan
Tertentu.
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-
102/MEN/VI/2004, tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah
Kerja Lembur 4.
Dari berbagai macam perlindungan pengupahan sebagaimana
dijelaskan di atas, proposal ini akan memfokuskan perlindungan hak
pekerja/buruh dalam hal pengupahan di dalam penetapan Upah Minimum.
Meskipun dalam keadaan mendesak pekerja tetap harus mentaati
segala ketentuan pemberi kerja yang telah diberikan tanpa mencoba untuk
melawan karena mereka merasa posisi mereka berada pada posisi yang
lemah. Dalam kedudukan yang demikian ini sulit diharapkan mereka akan
mampu melakukan bergaining power menghadapi pemberi kerja 5
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013, Upah
Minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok
termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring
pengaman. Upah Minimum terdiri atas Upah Minimum Provinsi (UMP)
4 ibid 5 Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan Indonesia, cet.1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,1995,h.6.
5
atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum
Sektoral Provinsi (UMSP) atau Upah Minimum Sektoral Provinsi
Kabupaten/Kota (UMSK).
Penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak
(KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Upah minimum diarahkan pada pencapaian KHL, yang merupakan
perbandingan besarnya upah minimum terhadap nilai KHL pada periode
yang sama. Untuk Pencapaian KHL Gubernur menetapkan tahapan
pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan pencapaian KHL bagi
Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu dan bagi perusahaan lainnya
dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha. Langkah
penyusunan peta jalan pencapaian KHL adalah:
a. menentukan tahun pencapaian Upah Minimum sama dengan KHL;
b. memprediksi nilai KHL sampai akhir tahun pencapaian;
c. memprediksi besaran nilai Upah Minimum setiap tahun;
d. menetapkan persentase pencapaian KHL dengan membandingkan
prediksi besaran Upah Minimum dengan prediksi nilai KHL setiap
tahun.
UMP serentak per tanggal 1 November harus ditetapkan dan
diumumkan oleh masing-masing Gubernur. Selain UMP, Gubernur dapat
menetapkan UMK atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan
rekomendasi Bupati/Walikota. UMK ditetapkan dan diumumkan oleh
Gubernur selambat-lambatnya tanggal 21 November setelah penetapan UMP,
dan besaran UMK lebih besar dari UMP. Upah minimum yang ditetapkan
6
oleh Gubernur berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Seluruh pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak pekerja, pengusaha
dan pemerintah, diharapkan dapat bersinergi dengan baik, sehingga tercipta
suasana yang kondusif dan dapat menciptakan iklim hubungan industrial
yang positif terutama dalam menetapkan Upah Minimum di wilayah
hukumnya.
Berdasarkan Inpres No 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan
Penetapan Upah Minimum diatur bahwa dalam upaya menyelaraskan
kebijakan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi nasional serta untuk mewujudkan keberlangsungan
usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja, dengan ini menginstruksikan
kepada 6:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perindustrian;
5. Para Gubernur;
6. Para Bupati/Walikota;
Untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan
terintegrasi untuk menyelaraskan kebijakan upah minimum dengan
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, guna mewujudkan
keberlangsungan usaha dan perkembangan industri nasional serta
6 Inpres Nomor 9 tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum.
7
peningkatan kesejahteraan pekerja. Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pengupahan
dan pengembangan sistem pengupahan Nasional dengan ketentuan Upah
Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas,
dan pertumbuhan ekonomi Upah Minimum provinsi/ kabupaten / kota
diarahkan kepada pencapaian KHL,untuk daerah yang Upah Minimumnya
masih berada di bawah nilai KHL, kenaikan Upah Minimum dibedakan
antara Industri Padat Karya tertentu dengan industri lainnya besaran
kenaikan upah pada provinsi dan/atau kabupaten/kota yang upah
minimumnya telah mencapai KHL atau lebih, ditetapkan secara bipartit
antara pemberi kerja dan pekerja dalam perusahaan masing-masing
melakukan koordinasi dengan menteri terkait dalam rangka
mengklasifikasikan kenaikan Upah Minimum. Menteri Dalam Negeri
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan
penetapan Upah Minimum oleh pemerintah daerah. Menteri Perindustrian,
untuk menetapkan definisi dan batasan serta klasifikasi industri padat
karya tertentu,dan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha industri
mengenai kebijakan penetapan Upah Minimum. Gubernur, untuk
menetapkan Upah Minimum dengan berdasarkan kepada kebijakan
pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional, serta
memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan di daerahnya masing-
masing, menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi yang
dilakukan secara serentak di seluruh provinsi setiap tanggal 1 November.7
7 permenaker Nomor 7 tahun 2013 Tentang Upah Minimum.
8
Bertolak dari ketentuan tentang proses pengajuan penetapan Upah
Minimum di atas, dapat dipahami bahwa satu wilayah Kabupaten/ Kota
hanya memiliki satu ketetapan Upah Minimum. Namun ternyata di
Wilayah Kabupaten Cilacap terdapat 3 (tiga) penetapan Upah Minimum.
Dalam hal tersebut mengenai upah minimum yang sejak tahun 2005 telah
dibagi menjadi tiga wilayah, sebelumnya telah direkomendasikan Dewan
Pengupahan Provinsi kepada Gubernur meski sebelumnya mendapat
rekomendasi dari Bupati/Walikota, yang pada akhirnya muncul ketetapan
upah minimum Dalam wilayah Kabupaten Cilacap8. Adapun data upah
minimum sejak tahun 2005 sampai dengan 2016 berdasarkan SK Gubernur
Nomor 561/ 54/ 2004 yang membagi Kabupaten Cilacap menjadi tiga
wilayah ketetapan Upah Minimum :
Wilayah Kabupaten/ Kota Tahun Besaran UMK
Kabupaten Cilacap :
Cilacap Kota
2005 Rp 465.000
Cilacap Timur Rp 420.000
Cilacap Barat Rp 415.000
Kabupaten Cilacap :
Cilacap Kota
2006 Rp 524.500
Cilacap Timur Rp 460.000
8 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/85 Tahun 2014 Upah Minimum Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.
9
Wilayah Kabupaten/ Kota Tahun Besaran UMK
Cilacap Barat Rp 450.000
Kabupaten Cilacap :
Cilacap Kota
2007 Rp 601.000
Cilacap Timur Rp 521.000
Cilacap Barat Rp 515.000
Kabupaten Cilacap :
Cilacap Kota
2008 Rp 647.000
Cilacap Timur Rp 560.000
Cilacap Barat Rp 555.000
Kabupaten Cilacap :
Cilacap Kota
2009 Rp 730.000
Cilacap Timur Rp 634.000
Cilacap Barat Rp 629.000
Kabupaten Cilacap :
Cilacap Kota
2010 Rp 760.000
Cilacap Timur Rp 675.000
Cilacap Barat Rp 660.000
Kabupaten Cilacap :
Cilacap Kota
2011 Rp 790.000
Cilacap Timur Rp 691.000
Cilacap Barat Rp 675.000
10
Wilayah Kabupaten/ Kota Tahun Besaran UMK
Kabupaten Cilacap :
Cilacap Kota
2012 Rp 852.000
Cilacap Timur Rp 747.000
Cilacap Barat Rp 720.000
Kabupaten Cilacap :
Cilacap Kota
2013 Rp 986.000
Cilacap Timur Rp 861.000
Cilacap Barat Rp 816.000
Kabupaten Cilacap :
Cilacap Kota
2014 Rp 1.125.000
Cilacap Timur Rp 975.000
Cilacap Barat Rp 950.000
Kabupaten Cilacap :
Cilacap Kota
2015 Rp 1.287.000
Cilacap Timur Rp 1.185.000
Cilacap Barat Rp 1.045.000
Kabupaten Cilacap :
Cilacap Kota
2016 Rp 1.608.000
Cilacap Timur Rp 1.490.000
Cilacap Barat Rp 1.483.000
11
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul STUDI KASUS
TENTANG KETETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2015
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, diajukan rumusan
masalah sebagai berikut:
Apa dasar pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten Cilacap
didalam Merekomendasikan 3 (tiga) ketentuan upah minimum ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini yaitu :
Untuk mengetahui dasar pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten
Cilacap mempunyai 3 (tiga) ketetapan Upah minimum di wilayah
hukumnya.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran
atau memberikan solusi untuk dapat menerapkan Upah Minimum
sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah hukum
Kabupaten Cilacap.
12
b. Memberikan kontribusi pemikiran atau solusi mengenai masalah
hukum ketenagakerjaan terhadap penetapan Upah Minimum yang
terjadi di Kabupaten Cilacap.
c. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak Dewan Pengupahan atau
peneliti yang lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang
penyebab penentuan Upah Minimum yang berlaku dalam wilayah
hukum Kabupaten Cilacap.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas Dewan Pengupahan
Daerah yang terdiri dari Pekerja, Pengusaha, Akademisi, dan
Pemerintah Kabupaten Cilacap.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam proposal ini jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian
eksploratif karena peneliti hanya akan meneliti penyebab Kabupaten
Cilacap mempunyai 3 (tiga) ketetapan Upah Minimum.
2. Pendekatan yang Digunakan
Pedekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan
penerapan ketentuan-ketentuan tentang penetapan Upah Minimum.
13
3. Jenis dan Teknik Pengambilan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
data skunder.
a. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota Dewan
Pengupahan Kabupaten Cilacap yang diwakili Pemerintah. Selain
itu wawancara juga dilakukan kepada Pengusaha dan Pekerja.
b. Sedangkan data skunder data yang diperoleh melalui studi pustaka.
4. Unit Amatan dan Unit Analisis
Unit amatan dalam penelitian ini adalah: Dewan Pengupahan
Kabupaten Cilacap.
Sedangkan Unit Analisisnya adalah : Pertimbangan Dewan
Pengupahan Kabupaten Cilacap dalam mengusulkan penetapan Upah
Minimum Kabupaten Cilacap.
F. Sistematika Penulisan
1. BAB I : Pada Bab ini berisikan uraian orientasi tentang penelitian
yang akan dilakukan, meliputi :
a. Latar Belakang Masalah
b. Rumusan Masalah
c. Tujuan Penelitian
d. Manfaat Penelitian
e. Metode Penelitian
2. BAB II : Bab ini berisikan uraian hasil penelitian dan pembahasan
terhadap permasalahan penelitian. Penulis akan menguraikan hasil
14
penelitian tentang kasus yang dipelajari yaitu tentang Tentang
Ketetapan Upah Minimum di Kabupaten Cilacap dari sudut pandang
Hukum Ketenagakerjaan.
3. BAB III : Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.
Recommended