View
1.157
Download
3
Category
Preview:
Citation preview
PERPAJAKAN DI INDONESIA
BY: MR UMARGIONO, S.Pd
DEFINISI
UU NO.16 TAHUN 2000PAJAK ADALAH IURAN WAJIB YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK BERDASARKAN NORMA-NORMA HUKUM UNTUK MEMBIAYAI PENGELUARAN KOLEKTIF GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMUM, YANG BALAS JASANYA TIDAK DITERIMA SECARA LANGSUNG
BALAS JASA DARI PAJAK UNTUK RAKYAT
- PEMBANGUANAN JALAN- GEDUNG SEKOLAH- RUMAH SAKIT- PERBAIKAN IRIGASI- BALAI DESA- SARANA UMUM- DLL
RETRIBUSI
PUNGUTAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH SEHUBUNGAN
DENGAN PENGGUNAAN SUATU JASA ATAU FASILITAS TERTENTU
YANG DISEDIAKAN NEGARA SECARA LANGSUNG KEPADA
PIHAK PEMAKAI“DIATUR OLEH: UU NO. 19 TAHUN
1977”
BEDA PAJAK DAN RETRIBUSI
PAJAK RETRIBUSI- BERDASAR UU - BERDASAR PERATURAN
PEMDA
- BALAS JASA TIDAK LANGSUNG
- BALAS JASA LANGSUNG
- DAPAT DIBAYAR PIHAK LAIN
- LANGSUNG DIBAYAR SENDIRI
- DIPUNGUT PEMERINTAH PUSAT
- DIPUNGUT PEMDA
UNSUR PAJAK
1.SUBJEK PAJAK2.OBJEK PAJAK3.TARIF PAJAK
SUBJEK PAJAKORANG PRIBADI / BADAN YANG
MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
DITENTUKAN UNTUK MELAKUKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN, TERMASUK PUNGUTAN /
POTONGAN PAJAK TERTENTU
BADAN
SEKUMPULAN ORANG ATAU MODAL YANG MELAKUKAN
USAHA MAUPUN TIDAK MELAKUKAN USAHA MELIPUTI: PERSEROAN, SWASTA, BUMN,
KOPERASI, YAYASAN, ORGANISASI POLITIK, DLL
OBJEK PAJAK
SASARAN PENGENAAN PAJAK, YAITU SEGALA SESUATU
YANG BISA DIKENAKAN PAJAKMISAL: PENGHASILAN, LABA USAHA, GAJI, HONOR, KOMISI, DLL
TARIF PAJAK
1.TARIF PROPORSIONAL2.TARIF PROGRESIF3.TARIF DEGRESIF4.TARIF TETAP
TARIF PROPORSIONAL
(SEBANDING/SEPADAN), ARTINYA PENGENAAN (%) PAJAK SEBANDING DENGAN KENAIKAN OBJEK PAJAK DAN BESAR PERSENTASENYA SAMA UNTUK SETIAP OBJEK PAJAK
TARIF PROGRESIF
TARIF PAJAK YANG MAKIN TINGGI NILAI OBJEK
PAJAKNYA, MAKIN TINGGI PULA PERSENTASE TARIF
PAJAK, ATAU SEBALIKNYA.
TARIF DEGRESIF
MAKIN TINGGI NILAI OBJEK PAJAK, MAKA MAKIN
RENDAH PERSENTASE TARIF PAJAKNYA
TARIF TETAP
TARIF PAJAK DENGAN NOMINAL TETAP
TERHADAP BERAPA PUN NILAI
OBJEK PAJAK
PEMUNGUT PAJAK
PEMERINTAH PUSAT:PPh, PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, PAJAK
PENJUALAN, PBB, BEA PEROLEHAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB),
BEA MASUK DAN CUKAI
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT 1:
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAAN
BERMOTOR
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT 2:
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN, HIBURAN,
REKLAME, PENERANGAN JALAN, PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR
PERMUKAAN
FUNGSI PAJAK
1. BUDGETER: SUMBER PENDAPATAN ATAU PENGISI KAS NEGARA
2. ALOKASI: DIALOKASIKAN DAN DISEBARKAN UNTUK DANA PEMBANGUNAN
3. SOSIAL: ALAT PEMERATAAN PENDAPATAN4. REGULASI/STABILISASI: SARANA UNTUK
MENGATUR KEGIATAN PEREKONOMIAN NASIONAL
DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK
LIHAT BUKU IPS SEMESTER 2 HALAMAN 142
OKEEE!!!!
PAJAK PENGHASILAN (PPh) DIATUR DALAM UU NO. 17 TAHUN 2000
PPh = TARIF PAJAK (%) X (PENGHASILAN NETO – PTKP)
ATAUPPh = TARIF PAJAK (%) X PKP
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
BESARNYA PTKP BERDASAR UU NO. 17 TAHUN 2000
1. Rp. 2.880.000 – UNTUK SUAMI/ISTRI BEKERJA
2. Rp. 1.440.000 – UNTUK SUAMI/ISTRI TIDAK BEKERJA
3. Rp. 1.440.000 – UNTUK 1 ANAK (MAKSIMAL 3 ANAK = Rp. 4.320.000)
PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)
TARIF BERDASAR UNDANG-UNDANG:
1. PKP SAMPAI DENGAN Rp. 25.000.000 TARIF PPh = 5%
2. PKP Rp. 25.000.000 – Rp. 50.000.000 TARIF PPh=10%
3. PKP Rp. 50.000.000 – Rp. 100.000.000 TARIF PPh=15%
4. PKP Rp. 100.000.000 – Rp. 200.000.000 TARIF PPh=25%
5. PKP DI ATAS Rp. 200.000.000 TARIF PPh = 35%
CONTOH SOAL
LIHAT BUKU IPS KELAS 8 SEMESTER 2HALAMAN 144 - 145
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
PAJAK YANG DIKENAKAN PADA ORANG YANG MEMILIKI,
MENGUASAI, ATAU MEMPEROLEH MANFAAT ATAS BANGUNAN /
PERMUKAAN BUMI
SEJAK TAHUN 2001: NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP) ADALAH
Rp. 12.000.000
BESARNYA PBB1. KURANG DARI Rp. 1 MILYAR
= 0,5% X 20% X (NJOP – NJOPTKP)= 0,1% X (NJOP – NJOPTKP)
2. LEBIH DARI Rp. 1 MILYAR= 0,5% X 40% X (NJOP – NJOPTKP)= 0,2% X (NJOP – NJOPTKP)
CONTOH SOAL
LIHAT BUKU IPS KELAS 8 SMTR 2HALAMAN 146
DON’T FORGET!
1. PELAJARI2. PAHAMI3. DISKUSIKAN 4. TANYAKAN
GOOD LUCK!
Recommended