View
224
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah
bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah
domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi
dalam suatu periode tertentu. Penggunaan nilai tambah bruto ini yang
bukan merupakan output atau nilai produksi, dalam menghitung produk
domestik suatu daerah agar terhindar dari perhitungan ganda (double
count) dari jasa dan barang jadi yang diproduksi.
Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah, memerlukan
bermacam-macam data statistik untuk dasar penentuan strategi dan
kebijaksanaan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat.
Strategi dan kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang telah diambil
pada masa-masa yang lalu perlu dimonitor dan dilihat hasil-hasilnya.
Berbagai data statistik yang merupakan ukuran kuantitas mutlak
diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa
yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada
masa yang akan datang.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 2
Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian
usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf
hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan
pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi
regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor
primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari
pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan
masyarakat naik secara mantap, dan dengan tingkat pemerataan yang
sebaik mungkin. Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan
pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan regional
secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan
pembangunan regional khususnya di bidang ekonomi. Angka
pendapatan regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil
pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak,
baik pemerintah maupun swasta.
Demikian pula angka pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan
deflasi, pendapatan perkapita dapat diukur dengan menggunakan
indikator ini. Seluruh angka agregat PDRB telah dimanfaatkan oleh para
perencana dan pengambil keputusan sebagai bahan evaluasi terhadap
berbagai kebijakan yang pernah dilakukan, serta sebagai bahan
perencanaan program pembangunan di waktu yang akan datang. Dalam
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 3
hal ini digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Banyuwangi ketika menyusun program
pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi.
Selain pemanfaatan yang demikian itu, dalam kurun waktu
beberapa tahun terakhir PDRB telah digunakan oleh Pemerintah Pusat,
sebagai salah satu penimbang perolehan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi
setiap Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Atas dasar
semakin meningkatnya kebutuhan angka agregat PDRB, ada kalanya
para pengguna data menghendaki PDRB dihitung dan disajikan secara
spasial sampai dengan tingkat kecamatan, agar bisa dimanfaatkan
secara optimal. Dan apabila penyajian PDRB yang dihitung secara spasial
sampai dengan tingkat kecamatan tersebut diamati berdasarkan
fluktuasi secara berkala akan menjadi lebih bermakna bukan saja bagi
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, melainkan pihak swasta pun kerap
kali membutuhkan publikasi PDRB untuk kepentingan usahanya.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 4
1.2 PENGERTIAN
Untuk memperoleh pemahaman yang sama, perlu kiranya
disepakati tentang pengertian-pengertian yang berhubungan dengan
penghitungan PDRB, diawali dengan penerbitan tahun-tahun
sebelumnya, penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
sudah tidak menggunakan tahun dasar 1993 lagi. PDRB ADHK dihitung
berdasarkan tahun dasar 2000 (Rebasing). Hal ini merujuk kepada
ketentuan nasional yang berdasarkan atas rekomendasi badan dunia
tentang The System of National Account/SNA.
Arti Rebasing
Rebasing didefinisikan sebagai proses penetapan kembali penggunaan
tahun dasar baru yang dipakai dalam penghitungan PDRB. Berdasarkan
rekomendasi PBB tahun dasar (base year) yang digunakan dalam
penghitungan PDRB harus selalu diperbaharui untuk mengakomodir
perkembangan ekonomi yang terjadi. Implikasi rebasing akan
menghasilkan perbedaan hasil pengukuran PDRB tahun dasar lama dan
baru dalam; nilai nominal (Atas Dasar Harga Berlaku/ADHB), nilai riil
(ADHK), struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Dipilihnya tahun
dasar baru 2000 karena merupakan awal berlangsungnya sebuah proses
pemulihan ekonomi nasional setelah dilanda krisis ekonomi yang terjadi
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 5
pada pertengahan tahun 1997. Sehingga pada tingkat regional juga
perlu melakukan penyesuaian agar diperoleh asumsi-asumsi mendasar
yang sama.
1.3 RINGKASAN AGREGAT PDRB
Konsep-konsep yang dipakai dalam pendapatan regional dapat
diurutkan sebagai berikut:
(1) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar (GRDP at
market prices), dikurangi : penyusutan, akan sama dengan :
(2) Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar (NRDP at
market prices), dikurangi : pajak tak langsung neto, akan sama
dengan:
(3) Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor (NRDP at
factor prices), ditambah : pendapatan neto yang mengalir dari ke
daerah lain/luar negeri, akan sama dengan:
(4) Pendapatan Regional (Regional Income)
(5) Pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi
pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Produk
Merupakan nilai tambah dari suatu unit usaha.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 6
Domestik
Produk yang dihasilkan dari unit-unit produksi dalam suatu wilayah
(misalnya kabupaten).
Regional
Domestik yang diterima sebagai nilai tambah dari luar dikurangi nilai
tambah yang keluar kabupaten.
Nilai Tambah Bruto (NTB)
Merupakan nominal produk yang masih mengandung nilai penyusutan
serta pajak tak langsung neto.
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menghitung NTB berdasarkan harga persatuan unit dari data produksi
yang berlaku pada saat tahun penghitungan PDRB.
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Menghitung NTB berdasarkan harga persatuan unit dari data produksi
yang dinilai pada saat tahun dasar penghitungan PDRB.
Tahun Dasar (Base Year)
Penentuan tahun yang digunakan untuk mengukur perkembangan
produktivitas secara nyata/riil. Rekomendasi UN berdasarkan The
System of National Account/SNA, tahun dasar terakhir 2000.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 7
1.4 DASAR PENYUSUNAN
Dasar penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Banyuwangi Estimasi Tahun 2011 adalah :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2002
tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Banyuwangi;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Statistik.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 8
1.5 MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
1.5.1 Maksud
Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Banyuwangi Estimasi Tahun 2011 ini dimaksudkan untuk
mendapatkan gambaran atau situasi perekonomian Kabupaten
Banyuwangi dengan menggunakan pendekatan yang terukur
melalui seberapa besar Nilai Tambah Bruto, struktur ekonomi,
pertumbuhan ekonomi, inflasi dan deflasi serta pendapatan per
kapita.
1.5.2 Tujuan
Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Banyuwangi Estimasi Tahun 2011 ini bertujuan untuk mengukur
kemajuan ekonomi pada tingkat kabupaten, tepatnya dari tahun
2000 yang diduga sudah terjadi pemulihan ekonomi sebagai
akibat dari krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun
1997 lalu.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 9
1.5.3 Manfaat
Hasil penyusunan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Banyuwangi Estimasi Tahun 2011 ini diharapkan agar
dapat memberikan manfaat sebagai bahan perencanaan terhadap
program pembangunan yang akan dilaksanakan. Utamanya
terhadap intervensi apa dan di bidang pembangunan mana yang
perlu mendapat skala prioritas, khususnya kebijakan dalam
program pembangunan di bidang ekonomi.
1.6 RUANG LINGKUP
1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah
Untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan ekonomi
pada tingkat kabupaten sebagaimana dituangkan dalam tujuan,
maka ruang lingkup wilayah sebagai obyek kajian dalam
penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Banyuwangi Estimasi Tahun 2011 ini, meliputi seluruh wilayah
dalam Kabupaten Banyuwangi.
1.6.2 Ruang Lingkup Materi
Ruang lingkup materi penyusunan Produk Domestik
Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi Estimasi Tahun 2011
adalah sebagai berikut :
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 10
1. Tujuan dari Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Banyuwangi Estimasi Tahun 2011;
2. Potensi dan Permasalahan yang ada terkait Pembangunan
ekonomi di Kabupaten Banyuwangi Estimasi pada Tahun
2011;
3. Strategi penanganan, program yang akan dilaksanakan
dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang.
1.6.3 Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan penyusunan Produk Domestik
Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi Estimasi Tahun 2011
adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi potensi sumber daya alam dan sumber daya
manusia di wilayah Kabupaten Banyuwangi;
2. Inventarisasi pola kebijakan khususnya kebijakan dalam
program-program pembangunan di bidang ekonomi;
3. Menyusun dan menetapkan Rencana Program dan
Operasionalisasi pelaksanaan program-program
pembangunan khususnya di bidang ekonomi.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 11
1.7 HASIL YANG DIHARAPKAN
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :
1. Tersusunnya publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Banyuwangi Estimasi Tahun 2011 sebagai alat ukur dalam mengkaji
perekonomian daerah khususnya untuk mengevaluasi tingkat
capaian kualitas sumber daya manusia, terciptanya lapangan kerja
dan kesempatan berusaha, terpenuhinya kebutuhan pokok
minimal dan kebutuhan dasar lainnya secara layak, serta
meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat Kabupaten
Banyuwangi;
2. Ditetapkannya Strategi Pembangunan bidang ekonomi di
Kabupaten Banyuwangi.
1.8 SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Sistematika penyusunan kegiatan Penyusunan Produk
Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi Estimasi tahun 2011 ini
adalah sebagai berikut :
Bab 1 Pendahuluan
Bab ini terdiri dari latar belakang penyusunan Produk Domestik
Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi, pengertian umum
tentang Produk Domestik Regional Bruto,
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 12
maksud/tujuan/manfaat, ruang lingkup penyusunan, hasil yang
diharapkan serta sistematika penyusunan.
Bab 2 Potensi Ekonomi
Bab ini menyajikan gambaran umum potensi ekonomi dengan
pendekatan data makro ekonomi di Kabupaten Banyuwangi
yang ditinjau dari bidang sosial ekonominya.
Bab 3 Metodologi
Bab ini menetapkan prinsip dasar dan azas penyusunan,
pendekatan penyusunan, metode penghitungan yang akan
digunakan dalam membentuk besaran Produk Domestik
Regional Bruto di Kabupaten Banyuwangi yang disesuaikan
dengan kondisi wilayah maupun teknis dan langkah-langkah
pelaksanaan.
Bab 4 Pembahasan
Bab ini berisikan uraian yang terkait dengan besaran PDRB,
struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang
disajikan menurut sektor ekonomi dan secara spasial akan
disajikan sampai dengan tingkat kecamatan.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 13
Bab 5 Penutup
Berisi kesimpulan dan saran serta sebuah rekomendasi
sederhana yang diharapkan bisa digunakan sebagai bahan
acuan dalam memajukan perekeonomian secara makro di
Kabupaten Banyuwangi.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 14
BAB II
POTENSI EKONOMI
2.1 KEPENDUDUKAN
Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah 578.250 Ha, dimana
berdasarkan hasil sensus pertanian BPS, lahan yang dimanfaatkan untuk
pemukiman mencapai luas 37.598,35 Ha dan berdasar data pokok yang
ada, luas pemukiman pada tahun 1998 mencapai 28.915,39 Ha.
Sehingga jika dibandingkan dari tahun 1998 hingga saat ini ada
penambahan untuk luas pemukiman sebesar 8.682,96 Ha yang artinya
bahwa rata-rata dalam setiap tahun mengalami penambahan luas
789,36 Ha.
Terkait dengan itu penduduk merupakan bagian dari
pembangunan. Karena selain sebagai subyek sekaligus penduduk bisa
menjadi obyek dari pembangunan itu sendiri. Sampai dengan akhir
tahun 2011 (hasil estimasi) penduduk Kabupaten Banyuwangi tercatat
sekitar 1.561.014 jiwa.
Sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah yang diikuti
dengan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). Jumlah penduduk telah
digunakan sebagai salah satu penimbang besar kecilnya perolehan DAU
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 15
bagi setiap pemerintah daerah propinsi dan kabupaten / kota di seluruh
Indonesia.
2.2 POPULASI USAHA
Banyak pengamat ekonomi berpendapat bahwa populasi usaha
merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kajian ekonomi
makro. Bahkan korelasinya apabila semakin banyak populasi usaha di
suatu daerah, akan dapat diduga kemajuan ekonomi pada daerah
tersebut akan lebih meningkat bila dibandingkan dengan daerah lain
yang lebih sedikit populasi usahanya. Jumlah usaha yang tercatat
melalui kegiatan Sensus Ekonomi tahun 2006 di Kabupaten Banyuwangi
ada sebanyak 207.577 usaha di luar sektor pertanian.
Dari sejumlah usaha tersebut 81.629 usaha di antaranya
merupakan usaha yang dilakukan diluar bangunan dan umumnya
apabila menggunakan bangunan cenderung tidak permanen. Selebihnya
125.948 usaha tergolong usaha yang dalam kegiatannya sudah
menggunakan sebuah bangunan yang permanen. Penggunaan bangunan
permanen pada umumnya berupa bangunan khusus untuk usaha dan
bangunan campuran atau bangunan yang digunakan untuk usaha juga
sekaligus sebagai tempat hunian. Tidak permanen bisa berupa usaha
kaki-5, los/koridor, pangkalan ojek motor dan pedagang keliling.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 16
Gambar 2.1 Jumlah Usaha Menurut Penggunaan Lokasi
Tempat Usaha di Kab. Banyuwangi Tahun 2006
Sumber: BPS Kab. Banyuwangi, hasil SE 2006
26%
35%
21%
10%
1%
7%
Bangunan Khusus
Bangunan Campuran
Keliling
Kaki-5
Ojek Motor
Los/Koridor
Bila diperhatikan berdasarkan sektor kegiatan usahanya, maka
usaha-usaha yang bergerak di sektor perdagangan masih merupakan
sektor ekonomi yang paling banyak diminati oleh pelaku usaha di
Kabupaten Banyuwangi. Jumlahnya mencapai 95.445 usaha. Kedua
terbanyak ada pada sektor industri yang jumlahnya tercatat 42.559
usaha. Ketiga sektor jasa-jasa dengan jumlah sebanyak 20.847 usaha.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 17
Tabel 2.1 Jumlah Usaha Menurut Sektor Kegiatan Usaha
No. Sektor Kegiatan Usaha Jumlah
1. Pertambangan dan Penggalian 1.267
2. Industri Pengolahan 42.559
3. Listrik, Gas dan Air 95
4. Konstruksi 872
5. Perdagangan Besar dan Eceran 95.445
6. Akomodasi dan Makan Minum 20.257
7. Transportasi, Penggudangan dan Komunikasi 16.130
8. Perantara Keuangan 624
9. Real Estat, Usaha Persewaan 3.900
10. Jasa Pendidikan 2.992
11. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.322
12. Jasa Kemasy. Sosbud, Hiburan, Perorangan lainnya 20.847
13. Jasa Perorangan yg Melayani Rumahtangga 1.267
Jumlah Usaha 207.577
Bila diperhatikan kegiatan usaha yang menggunakan bangunan
tidak permanen yang terdiri atas usaha kaki-5, los/koridor, pangkalan
ojek motor dan berupa pedagang keliling seluruhnya tidak memiliki
status badan usaha. Namun untuk usaha yang mempunyai lokasi tempat
usaha permanen, kepemilikan status badan usaha rupanya sudah
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 18
menjadi perhatian. Untuk status badan usaha berupa
BUMN/BUMD/BHMN ada sebanyak 309 usaha, PT/NV sebanyak 93
usaha, CV/Firma 180 usaha, Koperasi 33 usaha, UD/Tidak Berbadan
Hukum dengan 334 usaha.
Menurut hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE 2006) tenaga kerja yang
terserap di berbagai sektor kegiatan usaha jumlahnya mencapai 401.881
orang, terbanyak bekerja pada usaha perdagangan besar dan eceran
yang jumlahnya mencapai 95.445 orang. Kedua pada usaha industri
pengolahan ada sebanyak 42.559 orang. Ketiga bekerja pada usaha jasa
kemasyarakatan, Sosbud, Hiburan dan perorangan lainnya tercatat
20.847 orang dan pada usaha akomodasi dan makan minum ada
sebanyak 20.257 orang serta selebihnya menyebar di berbagai kegiatan
usaha yang ada.
Usaha-usaha yang mengunakan lokasi tempat usaha dengan
bangunan khusus rupanya telah menyerap tenaga kerja terbanyak.
Untuk usaha dengan penggunaan lokasi tempat usaha bangunan
campuran yang berupa rumah hunian juga digunakan untuk usaha telah
menyerap tenaga kerja terbanyak kedua. Selain itu pedagang keliling
juga bisa menyerap tenaga kerja yang relatif cukup banyak dengan
urutan jumlah setelah usaha dengan penggunaan lokasi tempat usaha
bangunan campuran.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 19
1. Pertambangan dan Penggalian
Penyebaran usaha ini tergolong kurang merata, mungkin
lebih disebabkan oleh faktor geografis. Sehingga populasi usahanya
pun masih relatif sedikit. Usaha-usaha ini banyak dijumpai di
Kecamatan Songgon, Wongsorejo, Singojuruh, Glenmore dan
Purwoharjo.
2. Industri Pengolahan
Kegiatan mengubah bahan baku menjadi barang setengah
jadi atau barang jadi yang diikuti dengan naiknya nilai tambah
barang tersebut, umumnya didefinisikan sebagai industri
pengolahan. Kegiatan seperti ini banyak ditemukan di Kecamatan
Srono, Rogojampi, Muncar, Genteng dan Kabat.
3. Listrik, Gas dan Air
Populasi usaha ini keberadaannya sangat terbatas, tidak
seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi bisa ditemukan
usaha ini. Umumnya di Kecamatan Songgon, Glenmore, Kalibaru,
Kalipuro dan Licin.
4. Konstruksi
Konstruksi tidak selalu identik dengan perusahaan
kontraktor bangunan saja, usaha ini bisa dilakukan oleh
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 20
perorangan apabila mekanisme kerjanya sepadan dengan usaha
kontruksi. Populasi usaha ini banyak ditemukan di Kecamatan
Kabat, Rogojampi, Banyuwangi, Genteng dan Srono.
5. Perdagangan Besar dan Eceran
Selain banyak diusahakan oleh penduduk Kabupaten
Banyuwangi, usaha perdagangan ini juga merupakan usaha
terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Bila dikaji lebih jauh, dari
seluruh nilai produksi/omzet/pendapatan yang tercatat dalam
pendataan Sensus Ekonomi 2006, sekitar separuhnya merupakan
nilai produksi/omzet/pendapatan dari kegiatan usaha perdagangan
besar dan eceran. Menurut populasinya banyak diusahakan di
Kecamatan Muncar, Rogojampi, Banyuwangi, Genteng dan Srono.
6. Akomodasi dan Makan Minum
Usaha ini tergolong relatif banyak dan cukup menyebar ke
seluruh pelosok Kabupaten Banyuwangi. Penyediaan akomodasi
dan makan minum banyak terdapat di Kecamatan Banyuwangi,
Muncar, Rogojampi, Kalipuro dan Srono.
7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
Bila diperhatikan persebaran dari usaha ini yang relatif
cukup merata, namun berdasarkan populasinya usaha ini banyak
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 21
ditemukan di Kecamatan Banyuwangi, Genteng, Muncar, Kalipuro
dan Rogojampi.
8. Perantara Keuangan
Perantara keuangan bisa berupa Bank, Asuransi atau
lembaga keuangan bukan bank sampai dengan rentenir yang
dilakukan perorangan asalkan diusahakan secara ekonomi. Usaha
ini banyak ditemukan di Kecamatan Banyuwangi, Genteng,
Gambiran, Rogojampi dan Purwoharjo.
9. Real estat, Usaha Persewaan
Seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi usaha ini
berkembang dengan baik. Berdasarkan populasinya banyak
ditemukan di Kecamatan Banyuwangi, Genteng, Glagah, Rogojampi
dan Purwoharjo.
10. Jasa Pendidikan
Pendidikan merupakan kebutuhan hidup yang paling
esensial bagi semua orang, yang dimaksud usaha ini berupa
lembaga pendidikan formal dan non formal, bisa diusahakan oleh
pemerintah, swasta dan perorangan. Usaha ini umumnya banyak
ditemukan di Kecamatan Genteng, Cluring, Srono, Kabat dan
Banyuwangi.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 22
11. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Seperti halnya jasa pendidikan, usaha ini bisa juga
diusahakan oleh pemerintah, swasta dan perorangan. Seperti
Rumah Sakit pemerintah dan swasta, Puskesmas serta fasilitas
kesehatan lainnya. Termasuk disini pengobatan non medis serta
layanan dalam panti maupun dil uar panti. Usaha-usaha jasa
kesehatan dan kegiatan lainnya banyak terdapat di Kecamatan
Banyuwangi, Muncar, Genteng, Rogojampi dan Kalipuro.
12. Jasa Kemasyarakatan, Sosbud, Hiburan dan Perorangan Lainnya
Populasi usaha ini lebih didominasi oleh usaha yang bersifat
jasa. Seperti; tukang servis peralatan rumahtangga, tukang cukur,
salon, penjahit dan sejenisnya. Sehingga mempunyai
kecenderungan pelaku dari usaha ini tidak atau belum mempunyai
badan hukum. Sampai dengan tahun ini dominasi usaha ini masih
terdapat di Kecamatan Banyuwangi, Genteng, Muncar,
Wongsorejo dan Rogojampi.
13. Jasa Perorangan yang Melayani Rumahtangga
Usaha jasa disini berbeda dengan usaha yang terdapat pada
jasa kemasyarakatan. Usaha yang dimaksud lebih mengarah pada
pelayanan rumahtangga. Seperti: juru masak, tukang cuci, tukang
kebun, pengurus rumahtangga dan pengasuh bayi. Termasuk juga
guru pribadi yang mengajar di rumah, sekretaris pribadi dan sopir
pribadi. Usaha seperti ini banyak terdapat di Kecamatan
Banyuwangi, Genteng, Kalipuro, Rogojampi dan Kabat.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 23
BAB III
METODOLOGI PENYUSUNAN
3.1 PRINSIP DASAR PENYUSUNAN
Prinsip dasar penghitungan ini merupakan kelanjutan dari
penghitungan Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya.
Sehingga untuk mendapatkan ukuran kesejahteraan masyarakat yang
ditandai dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia,
terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, terpenuhinya
kebutuhan pokok minimal dan kebutuhan dasar lainnya secara layak,
serta meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat yang harus
segera terwujud akan bisa terevaluasi dengan baik. Dan perlu
diketahui bahwasanya PDRB estimasi yang dihitung dan disajikan
secara berkala ini angkanya masih menggunakan angka pada tingkat
kabupaten.
3.1.1 Acuan Rancangan
Studi ini mengacu pada sebuah konsep yang
dikembangkan oleh badan dunia (UN) dalam menghitung
Produk Domestik Bruto (PDB). Yang kemudian dibuat sebagai
acuan rancangan dalam mengevaluasi berbagai program
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 24
pembangunan di Kabupaten Banyuwangi khususnya di bidang
ekonomi secara detail meliputi seluruh kecamatan di
Kabupaten Banyuwangi.
3.1.2 Prinsip-Prinsip Dasar
Beberapa prinsip dasar dalam penyusunan Produk
Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi Estimasi
tahun 2011 yaitu:
a. Akurat dalam memberikan rekomendasi dan intervensi
apa yang perlu mendapatkan prioritas ketika program
pembanguan itu diimplementasikan;
b. Validitas datanya bisa dipertanggungjawabkan dan
mempunyai runtun waktu berkala tahunan dalam setiap
penerbitannya.
3.1.3 Kerangka Landasan Analisis
Kerangka landasan analisis yang digunakan dalam
penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Banyuwangi Estimasi Tahun 2011, berupa analisis statistik
sederhana atau lazimnya disebut dengan statistik deskriptif.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 25
3.2 METODOLOGI PENYUSUNAN
Metodologi penyusunan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Banyuwangi Estimasi Tahun 2011 disusun sebagai berikut:
3.2.1 Penentuan Lokasi Kegiatan
Lokasi kegiatan yang berupa sumber data utama untuk
penyusunan publikasi ini menggunakan data primer hasil
observasi lapangan secara sample. Observasi dilakukan pada
usaha kegiatan ekonomi yang secara acak terpilih sebagai
sampel purposif. Jumlah sampel yang diambil ditentukan
hingga memenuhi “Minimum Sample Size” untuk menghasilkan
estimasi data pada tingkat kabupaten. Dalam survei ini wilayah
pencacahan yang digunakan sebagai unit sampling bukanlah
desa/kelurahan ataupun RT/RW, melainkan usaha kegiatan
ekonomi, misalnya perusahaan/pabrik atau usaha perorangan.
3.2.2 Metode Pendekatan dan Tahapan Penyusunan
Seluruh NTB dihitung berdasarkan sembilan sektor
ekonomi, yang terdiri dari; Kelompok Sektor Primer: (1)
Pertanian; (2) Pertambangan dan Penggalian. Kelompok Sektor
Sekunder; (3) Industri Pengolahan; (4) Listrik, Gas dan Air
Bersih; dan (5) Konstruksi. Kelompok Sektor Tersier: (6)
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 26
Perdagangan; Hotel dan Restoran; (7) Pengangkutan dan
Komunikasi; (8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan;
serta (9) Jasa-jasa.
Dalam prakteknya Poduk Domestik Regional Bruto
dihitung dengan menggunakan salah satu dari tiga pendekatan
berikut, yaitu:
1. Pendekatan Produksi
Yaitu dengan menghitung jumlah nilai barang dan
jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi pada
periode tertentu.
2. Pendekatan Pendapatan
Yaitu jumlah balas jasa yang diterima olah faktor
produksi yang ikut serta dalam proses produksi pada
periode tertentu. Sampai dengan penerbitan tahun 2011 ini
PDRB Kabupaten Banyuwangi masih belum dihitung dengan
pendekatan pendapatan.
3. Pendekatan Pengeluaran
Yaitu semua komponen permintaan akhir, seperti;
pengeluaran rumahtangga dan lembaga swasta yang tidak
mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 27
modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor
neto. Sampai dengan penerbitan tahun 2011 ini PDRB
Kabupaten Banyuwangi masih belum dihitung dengan
pendekatan pengeluaran.
Dari ketiga pendekatan itu, BPS Kabupaten Banyuwangi
menghitung PDRB menggunakan pendekatan produksi, karena
beberapa kemudahan seperti memperoleh data produksi dan
harga per satuan unitnya, lebih memungkinkan bila dibanding
dengan pendekatan pendapatan maupun pendekatan
pengeluaran. Kecuali beberapa sektor ekonomi seperti
perbankan dan telekomunikasi diberlakukan secara khusus.
Perbankan dan Telekomunikasi dihitung berdasarkan atas
alokasi penghitungan PDRB Propinsi Jawa Timur.
Dalam menghitung PDRB sebetulnya identik dengan
menghitung Nilai Tambah Bruto di setiap sektor ekonomi. Nilai
Tambah Bruto yang dihitung tersebut selalu dibedakan Atas
Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan, agar Nilai
Tambah Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Nilai Tambah
Bruto Atas Dasar Harga Konstan yang diperoleh dapat disajikan
lebih rinci dan lebih bermakna, maka dibutuhkan beberapa
angka indeks standar yang meliputi :
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 28
1. Indeks Perkembangan
Diperoleh dengan membagi PDRB ADHB tahun
penghitungan dengan PDRB ADHB tahun dasar dikalikan
seratus. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan
angka agregat dari tahun ketahun terhadap tahun dasar.
2. Indeks Berantai
Diperoleh dengan membagi PDRB tahun berjalan
dengan PDRB sebelumnya dikalikan seratus. Indeks berantai
dapat dihitung berdasarkan ADHB maupun ADHK. Apabila
indeks berantai ADHB angkanya lebih besar dari indeks
berantai ADHK, indikasinya telah terjadi kenaikan harga.
Khusus indeks berantai ADHK apabila dikurangi seratus, akan
menunjukkan besaran pertumbuhan ekonomi, baik secara
sektoral maupun secara umum (general).
3. Indeks Implisit
Diperoleh dari hasil pembagian PDRB ADHB dibagi
dengan PDRB ADHK dikalikan seratus. Indeks ini bila
diturunkan dengan membagi tahun berjalan dengan tahun
sebelumnya, akan memberikan indikasi adanya inflasi bila
bertanda positif dan bila negatif intepretasinya deflasi.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 29
Berdasarkan ketiga indeks tersebut, pada dasarnya
selain digunakan untuk menghitung masing-masing sektor
ekonomi, dapat juga digunakan terhadap besaran komponen
PDRB. Adapun intepretasinya, tetap akan memberikan makna
yang sama seperti ketika menghitung masing-masing sektor
ekonomi dimaksud. Hanya saja yang dimaksud dengan
komponen PDRB tersebut merupakan jumlah dari seluruh
sektor ekonomi.
Kadang kala Nilai Tambah tidak selalu disajikan dalam
kondisi bruto. Kondisi neto perlu diperhitungkan, agar beberapa
pengertian dasar angka-angka Produk Domestik Regional Neto
(PDRN) dapat diperluas dengan pemahaman yang tidak terlalu
sulit. Pengertian dasar itu meliputi:
1. PDRN Atas Biaya Faktor
Angkanya diperoleh dari hasil penghitungan PDRB
ADHB yang dikurangi dengan nilai penyusutan dan pajak tak
langsung neto. PDRN ini bila dibagi dengan jumlah penduduk
pertengahan tahun penghitungan, akan diperoleh
pendapatan per kapita.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 30
2. Perkembangan Pendapatan per Kapita
Diperoleh atas perbandingan antara pendapatan
perkapita tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Seluruh
penghitungan nilai indeks baik terhadap masing-masing
sektor ekonomi, maupun terhadap besaran PDRB dan PDRN,
akan disajikan dalam bentuk tabulasi yang termuat dalam
lampiran publikasi ini.
3.3 TEKNIK PENGHITUNGAN NTB SEKTORAL
Tanaman Bahan Makanan
Nilai tambah bruto atas dasar harga yang berlaku diperoleh
melalui pendekatan produksi, yaitu dengan mengalikan terlebih
dahulu setiap jenis kuantum produksi dengan masing–masing
harganya kemudian hasilnya dikurangi dengan biaya antara atas dasar
harga yang berlaku. Biaya antara tersebut diperoleh dengan
menggunakan rasio biaya antara terhadap output yang diperoleh dari
hasil survei khusus. Sedangkan nilai tambah atas dasar harga kostan
2000 dihitung dengan cara revaluasi, yaitu dengan mengalikan kuntum
produksi masing–masing tahun dengan harga pada tahun 2000,
kemudian dikurangi biaya antara atas dasar harga konstan 2000.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 31
Tanaman Perkebunan
Nilai tambah bruto atas dasar harga yang berlaku dihitung
dengan pendekatan produksi. Rasio biaya antara serta rasio margin
perdagangan dan biaya traspor digunakan diperoleh dari survei
khusus. Sedangkan nilai tambah atas harga konstan 2000 diperoleh
dengan cara revaluasi, sama seperti yang dilakukan pada tanaman
bahan makanan.
Peternakan dan Hasil-hasilnya
Nilai tambah atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga
konstan 2000 dihitung dengan cara mengalikan nilai produksi dengan
rasio nilai tambah berdasarkan hasil survai khusus pendapatan
regional.
Kehutanan
Sebagaimana dengan sub sektor lainnya, dalam sektor
pertanian, output sub sektor kehutanan dihitung dengan cara
mengalikan kuantum produksi dengan harga masing–masing tahun
yang menghasilkan output atas dasar harga berlaku, dan penggunaan
harga pada tahun dasar menghasilkan output atas dasar hagar konstan
2000. Selanjutnya nilai tambah bruto dihitung dengan menggunakan
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 32
rasionya terhadap output. Rasio tersebut diperoleh dari hasil survei
khusus.
Perikanan
Penghitungan nilai tambah bruto dilakukan dengan mengalikan
rasio nilai tambah bruto terhadap output. Rasio nilai tambah diperoleh
dari survei khusus pendapatan regional.
Industri Pengolahan
Data output dan nilai tambah atas dasar harga berlaku
diperoleh berdasarkan laporan tahunan survei industri yang dilakukan
oleh BPS. Sedang nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dihitung
melalui cara deflasi dengan indeks harga perdagangan besar di setiap
kelompok industri.
Listrik
Nilai output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian
produksi dengan harga yang berlaku pada masing–masing tahun,
sedang kan output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan
cara revaluasi.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 33
Air Bersih
Data produksi, harga dan biaya–biaya yang dikeluarkan untuk
menghasilkan air minum diperoleh dari laporan Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Banyuwangi. Perhitungan nilai tambah atas dasar
harga konstan 2000 dilakukan dengan menggunakan persentase nilai
tambah terhadap output masing-masing tahun. Seperti halnya sub
sektor listrik, dengan responden tunggal.
Bangunan
Output diperoleh dari penjumlahan nilai pembangunan
prasarana fisik yang dari segi pendanaan dapat dirinci menjadi: nilai
pembangunan pemerintah pusat yang dibiayai dari APBN dan nilai
pembangunan daerah yang dibiayai APBD serta perbaikannya dan
pembangunan yang dilakukan oleh developer, Perumnas serta yang
dilakukan oleh swadaya masyarakat murni. Sedangkan persentase nilai
tambah bruto diperoleh dari survei khusus. Output atas dasar harga
konstan 2000 diperoleh dengan cara deflasi, deflatornya adalah Indeks
Harga Perdagangan Besar (IHPB) Bahan Bangunan dan Konstruksi.
Perdagangan
Nilai produksi bruto atas dasar harga konstan 2000, dihitung
dengan mengalikan rasio dari survey khusus dengan output atas dasar
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 34
harga konstan 2000 dari sektor-sektor pertanian, pertambangan dan
penggalian, industri serta import. Nilai tambah atas dasar harga
berlaku dan konstan 2000 dihitung berdasarkan perkalian antara rasio
nilai tambah dengan outputnya.
Hotel
Nilai tambah atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga
konstan 2000 dihitung berdasarkan perkalian antara persentase nilai
tambah dengan outputnya. Output dihitung dari malam tamu kali
tarifnya.
Restoran
Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000
dihitung dengan cara deflasi, menggunakan indeks harga konsumen
makanan jadi dan minuman sebagai deflator.
Angkutan Kereta Api
Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung
berdasarkan data yang diperoleh dari laporan tahunan PT. KAI. Nilai
tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara
ekstrapolasi dengan menggunakan indeks produksi gabungan
tertimbang penumpang dan ton-km barang yang diangkut.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 35
Angkutan Jalan Raya
Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dengan
menggunakan pendekatan produksi yang didasarkan pada data jumlah
armada angkutan umum barang dan penumpang wajib uji yang
diperoleh dari laporan tahunan Dinas Perhubungan, dan hasil survei
khusus pendapatan regional angkutan yang dilakukan setiap tahun.
Sedangkan untuk data kendaraan tidak bermotor diperoleh dari survei
khusus. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung
dengan cara revaluasi.
Angkutan Laut
Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara
mengalikan jumlah penumpang dan barang yang dimuat dari PT.
Pelindo, dengan rata–rata output per penumpang dan barang. Nilai
tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara
ekstrapolasi yaitu menggunakan indeks gabungan tertimbang jumlah
penumpang dan barang yang dimuat.
Pergudangan
Rata-rata outputnya dari survei khusus. Penghitungan nilai
tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara
deflasi memakai indeks harga konsumen komponen biaya transport.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 36
Pos dan Giro
Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku
didasarkan kepada data produksi dan struktur biaya yang diperoleh
dari laporan keungan PT. Pos Indonesia. Perkiraan nilai tambah bruto
atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara ektrapolasi,
mengunakan indeks gabungan dari jumlah surat yang dikirim dan
jumlah uang yang digirokan.
Telekomunikasi
Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung
berdasarkan data yang bersumber dari laporan keuangan Kantor
Wilayah Usaha Telekomunikasi Jawa Timur. Nilai tambah bruto atas
dasar harga konstan 2000 dihitung dengan mengunakan indeks
produksi gabungan tertimbang yang meliputi jumlah menit
lokal/interlokal dan banyaknya pemegang telepon yang bersumber
dari Kantor Wilayah Usaha Telekomunikasi Jawa Timur. NTB dihitung
oleh BPS Propinsi Jawa Timur.
Jasa Penunjang Komunikasi
Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dari
survei khusus, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 dihitung
menggunakan indeks produksi gabungan tertimbang yang meliputi
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 37
jumlah menit lokal/interlokal dan banyaknya pelanggan telepon yang
bersumber dari survei khusus.
Bank
Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh
dengan cara ekstrapolasi dengan indeks kredit yang diberikan bank
pada tiap-tiap tahun, sedangkan indeks kredit yang digunakan adalah
indeks kredit riil yang sudah dideflet dengan kenaikan suku bunga
perbankan. Jumlah kredit yang dilepas oleh bank diperoleh dari Bank
Indonesia Surabaya. NTB dihitung oleh BPS Propinsi Jawa Timur.
Lembaga Keuangan Bukan Bank
Perhitungan output dan nilai tambah bruto atas dasar harga
berlaku diperoleh dengan cara pendekatan produksi. Output diperoleh
dari perkalian indikator produksi dengan indikator harga, sedangkan
nilai tambah bruto diperoleh dengan cara mengurangkan nilai biaya
antara dari nilai output. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan
2000 dihitung dengan cara revaluasi pada koperasi dan pegadaian.
Pada kegiatan jasa keuangan bukan bank seperti yayasan dana pensiun
penghitungan harga konstan dengan cara deflasi.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 38
Sewa Bangunan
Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan
cara mengalikan jumlah bangunan dengan rata-rata tarif sewa untuk
bangunan rural dan urban, sedangkan untuk perhitungan atas dasar
harga konstan 2000 diperkirakan dengan cara ekstrapolasi
menggunakan jumlah bangunan tempat tinggal dan bukan sebagai
tempat tinggal sebagai ekstrapolatornya, sedangkan nilai tambah
bruto atas dasar harga berlaku diperkirakan dengan cara menginflate
nilai bangunan dan tempat tinggal.
Jasa Perusahaan
Perkiraan output dan nilai tambah bruto didasarkan kepada
data jumlah tenaga kerja yang bersumber dari survei khusus, dengan
rata–rata output per tenaga kerja dan persentase nilai tambah bruto
yang juga diperoleh dari survei khusus pendapatan regional.
Jasa Pemerintahan Umum
Nilai tambah bruto sub sektor jasa pemerintah umum terdiri
dari upah dan gaji rutin pegawai pemerintah pusat dan daerah. Upah
dan gaji yang dihitung mencakup upah dan gaji belanja rutin dan
sebagian dari belanja pembangunan. Perkiraan nilai tambah bruto atas
dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 39
menggunakan indeks jumlah pegawai negeri dan daerah yang ada di
kabupaten Banyuwangi, termasuk di dalamnya pemerintahan desa.
Jasa Pendidikan
Data output per murid dan persentase nilai tambah diperoleh
dari kegiatan survei khusus. Sedangkan penghitungan nilai tambah
bruto atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara revaluasi.
Jasa Kesehatan
Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku didasarkan kepada
presentase terhadap output. Data yang digunakan bersumber dari
Dinas Kesehatan serta dari survei khusus pendapatan regional.
Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung
dengan cara revaluasi masing–masing kegiatan yang terkait dengan
jasa kesehatan medis dan non medis.
Sosial Kemasyarakatan Lainnya
Dari survei khusus diperoleh data rata–rata input rumah ibadat
yang dikalikan dengan jumlah tempat ibadat. Sedangkan untuk
penghitungan atas dasar harga konstan dilakukan dengan cara
revaluasi.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 40
Jasa Hiburan dan Kebudayaan
Data output dan nilai tambah bioskop, panggung hiburan,
bilyard dan tempat–tempat hiburan lainya diperoleh dari Dinas
Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, sedangkan data output televisi,
radio swasta dan hiburan lain diperoleh dari survei khusus.
Penghitungan atas dasar harga konstan 2000 adalah dengan cara
deflasi menggunakan Indeks Harga Konsumen aneka barang dan jasa.
Jasa Perorangan dan Rumahtangga
Nilai output diperkirakan dengan cara mengalikan jumlah
tenaga kerja yang didasarkan kepada hasil survei khusus dengan rata–
rata output per tenaga kerja. Sedangkan untuk memperoleh nilai
tambah bruto adalah dengan cara mengalikan persentase nilai tambah
bruto. Nilai tambah bruto atas dasar harga 2000 diperoleh dengan
cara ekstrapolasi.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 41
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 BESARAN PDRB
Seperti diketahui, bahwa pembangunan antar sektoral selalu
berhubungan antara yang satu dengan yang lain, saling menunjang
dan selalu berkaitan serta masing-masing mempunyai peranan dalam
mewujudkan tujuan pembangunan yang utamanya pembangunan
daerah. Tujuan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup seluruh
masyarakat, meletakkan landasan yang lebih kuat untuk tahap-tahap
pembangunan berikutnya. Oleh karenanya kebijaksanaan pemerintah
menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar modal
dasar yang dimiliki semakin kokoh. Lebih-lebih di era otonomi daerah
saat ini diperlukan upaya keras untuk memulihkan keadaan
perekonomian yang kurang menguntungkan belakangan ini, sebagai
dampak krisis berkepanjangan yang dirasakan perlu secepatnya
dilakukan pemulihan (recovery) ekonomi, tidak saja di tingkat nasional
tetapi juga di tingkat regional.
Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran
masyarakat, dapat diukur dari tingkat pendapatan per kapita suatu
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 42
daerah lainnya, baik daerah sekitarnya maupun daerah lainnya yang
lebih maju. Tingginya pendapatan per kapita dengan sendirinya akan
memperkuat kemampuan menabung sebagian dari pendapatannya
untuk cadangan hari depan yang lebih baik. Data kuantitatif dari angka
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu alat
ukur atau indikator untuk melihat sampai sejauh mana keberhasilan
pembangunan ekonomi regional di Kabupaten Banyuwangi dari waktu
ke waktu.
Dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar
harga konstan dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi,
dari angka indeks implisit dapat menggambarkan tingkat inflasi dan
deflasi dari kegiatan ekonomi secara agregat sektoral, artinya
seberapa jauh tingkat perkembangan harga yang terjadi selama satu
tahun.
Jika dilihat tingkat perkembangan kemajuan ekonomi
Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011 yang terukur melalui besaran
PDRB atas dasar harga berlaku tercatat Rp. 26.803.241,86 (dalam juta).
Dari besaran PDRB ADHB ini bila dihitung tingkat perkembangannya
yang dimulai dari tahun dasar 2000 sampai dengan tahun 2011
angkanya terus bertambah hingga mencapai 279,39 persen, atau ada
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 43
peningkatan dengan angka sebesar 18,39 persen dibanding tahun
2010.
4.2 PERTUMBUHAN EKONOMI
Pertumbuhan ekonomi biasanya ditandai dengan angka yang
nilainya positif, namun apabila angkanya negatif maka pertumbuhan
ekonomi daerah tersebut mengalami kemunduran, seperti saat
terjadinya kontraksi ekonomi yang menimbulkan krisis ekonomi
berkepanjangan. Pertumbuhan ekonomi pada saat itu nilainya negatif
bahkan angkanya mencapai dua digit, tepatnya terjadi pada tahun
1997. Tetapi memasuki tahun 2000 banyak para ekonom berpendapat
bahwa tahun itu merupakan tahun awal pemulihan ekonomi nasional
dari yang paling terpuruk menuju ke arah yang lebih baik. Bahkan dari
hasil penghitungan pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional
pada tahun 2000 sudah diperoleh angka yang positif walaupun masih
jauh dari harapan banyak pihak.
Bila dilihat nilai PDRB atas dasar harga konstan, yang dihitung
dengan menggunakan tahun dasar 2000 sebagai dasar perhitungan,
PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2011 mencapai Rp.
11.717.740,14 (dalam juta), sedangkan tahun 2010 mencapai Rp.
11.015.195,17 (dalam juta) atau mengalami pertumbuhan 6,38 % yang
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 44
berarti ada peningkatan sebesar 0,15 poin dari tahun sebelumnya yang
besar pertumbuhan ekonominya mencapai 6,22 %.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 45
0
1
2
3
4
5
6
7
2006 2007 2008 2009 2010 2011
4,74
5,64 5,8 6,05 6,22 6,38
Tabel 4.1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
Kab. Banyuwangi Tahun 2006 – 2011 (%)
No T a h u n Pertumbuhan Ekonomi (%)
1. 2006 4.74
2. 2007 5.64
3. 2008 5.80
4. 2009 6.05
5. 2010 6.22
6. 2011 6.38
Atau lebih jelasnya bisa dilihat gambar 4.1 dibawah ini :
Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Banyuwangi
Tahun 2006-2011
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 46
Selama krisis ekonomi sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga
di tahun-tahun sebelumnya yang relatif cukup tinggi sehingga
mengakibatkan naiknya biaya produksi, melemahnya tingkat
produktifitas dan kurang terjangkaunya biaya produksi karena harga
terus melambung tinggi, disisi lain sangat dirasakan pada sektor-sektor
yang mempunyai peranan terbesar sumbangannya terhadap PDRB
Kabupaten Banyuwangi seperti sub sektor pertanian tanaman bahan
makanan, perkebunan, peternakan dan lain sebagainya
4.3 STRUKTUR EKONOMI
Secara umum struktur ekonomi Kabupaten Banyuwangi
terbentuk dan didominasi oleh Sektor Pertanian. Pada tahun 2011
peranan Sektor Pertanian terhadap seluruh kegiatan ekonomi di
Kabupaten Banyuwangi angkanya mencapai 45,12 persen, atau hampir
separuh dari kegiatan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi bergerak di
Sektor Pertanian. Dominasi kedua sebagai pembentuk struktur
ekonomi Kabupaten Banyuwangi disumbang oleh Sektor Perdagangan,
Hotel dan Restoran yang angkanya mencapai 30,27 persen. Ketiga dari
Sektor Jasa-jasa sebesar 5,99 persen sedang selebihnya merupakan
bagian dari sektor ekonomi yang lain sebagaimana Gambar 4.2.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 47
Gambar 4.2 Struktur Ekonomi Kab. Banyuwangi 2011
4.4 PENDAPATAN PER KAPITA
Ukuran kesejahteraan rakyat yang sering digunakan oleh para
pengambil kebijakan salah satunya bisa berupa pendapatan per kapita.
Walaupun kurang refresentatif pendapatan per kapita harus tetap
disaji-kan untuk memperoleh gambaran sejauh mana pendapatan
masyarakat secara rata-rata. Selain itu besaran pendapatan per kapita
bisa digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan daerah
satu dengan daerah yang lain. Intepretasinya bila diperoleh angka
pendapatan per kapitanya lebih tinggi bila dibandingkan dengan
daerah yang lain, maka daerah yang lebih tinggi angka pendapatan per
45,12
4,52
5,35
0,30 1,02
30,27
3,01 4,43 5,99
PERTANIAN (45,12%)
PERTAMBANGAN danPENGGALIAN (4,52%)
INDUSTRI PENGOLAHAN (5,35%)
LISTRIK, GAS dan AIR BERSIH(0,30%)
BANGUNAN (1,02%)
PERDAGANGAN, HOTEL danRESTORAN (30,27%)
PENGANGKUTAN danKOMUNIKASI (3,01%)
KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JSPERUSAHAAN (4,43%)
JASA-JASA (5,99%)
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 48
kapitanya tersebut lebih tinggi pula tingkat kesejahteraan
masyarakatnya.
Pada tahun 2011 angka pendapatan per kapita Kabupaten
Banyuwangi tercatat Rp. 16.639.396,88,- yang mengandung maksud
bahwa dari sejumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi diperkirakan
mempunyai pendapatan rata-rata dalam setahunnya sebesar
Rp. 16.639.396,88,-. Angka pendapatan per kapita ini naik sekitar
13,509 persen bila dibandingkan dengan angka pendapatan per kapita
pada tahun 2010. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa angka
pendapatan per kapita bisa diintepretasikan sebagai tingkat
kesejahteraan masyarakat, dengan demikian apabila angka
pendapatan per kapita Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011 naik
sebesar 13,509 persen, maka sama artinya dengan tingkat
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi juga ikut naik
sebesar 13,509 persen dibanding tahun 2010.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 49
8.821.875,18
9.954.332,93
11.482.829,27
12.928.057,07
14.659.053,72
16.639.396,88
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
16.000.000,00
18.000.000,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tabel 4.2 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2006 – 2011 (dalam rupiah)
No T a h u n Pendapatan Per Kapita (Rp)
1. 2006 8,821,875.18
2. 2007 9,954,332.93
3. 2008 11,482,829.27
4. 2009 12,928,057.07
5. 2010 14,659,053.72
6. 2011 16,639,396.88
Atau lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.3
Gambar 4.3 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2006-2011
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 50
4.5 Tingkat Inflasi Tahun 2011
Tingkat inflasi tahun 2011 sebesar 7,44 persen. Bila diamati dari
prosentase untuk seluruh sektor ekonomi, terlihat positif atau terjadi
inflasi, bahkan tidak ada yang negatif/deflasi, yang artinya di tahun
2011 terjadi kenaikan harga untuk semua sektor ekonomi. Inflasi
tertinggi terjadi pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar
11,02 persen.
Tabel 4.3 Tingkat Inflasi Sektoral Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2011 ( % )
No Sektor Inflasi
1 Pertanian 5,82
2 Penggalian & Pertambangan 5,58
3 Industri Pengolahan 7,18
4 Listrik, Gas dan Air bersih 1,08
5 Bangunan/konstruksi 2,98
6 Perdagangan, hotel dan Restoran 11,02
7 Pengangkutan dan Komunikasi 4,30
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 6,93
9 Jasa – jasa 5,06
Tingkat Inflasi Umum 7,44
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 51
Atau lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.4 dibawah ini :
Gambar 4.4 Tingkat Inflasi sektoral Tahun 2011
0 2 4 6 8 10 12
Pertanian
Penggalian & Pertambangan
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air bersih
Bangunan/konstruksi
Perdagangan, hotel dan Restoran
Pengangkutan dan Komunikasi
Keuangan, Persewaan dan JasaPerusahaan
Jasa – jasa
Tingkat Inflasi Umum
5,82
5,58
7,18
1,08
2,98
11,02
4,30
6,93
5,06
7,44
INFLASI
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 52
BAB V
PENUTUP
5.1 KESIMPULAN
Situasi perekonomian Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011
tampak ada kenaikan dibanding dengan tahun 2010. Ada dua hal yang
sangat signifikan terhadap peningkatan perkembangan ekonomi ini,
yaitu meningkatnya volume produksi dan naiknya harga barang dan
jasa. Dari kedua hal ini umumnya kenaikan harga yang terjadi pada
saat transaksi barang dan jasa lebih dominan dibanding dengan
peningkatan volume produksi barang dan jasa yang ditransaksikan.
Dengan kata lain meningkatnya perkembangan ekonomi yang terjadi
di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011 itu lebih didominasi oleh
naiknya harga barang dan jasa. Dalam PDRB perkembangan ekonomi
dimaksud terukur melalui PDRB ADHB yang tercatat sebesar Rp.
26.803.241,86 (dalam juta) pada tahun 2011 serta sekitar Rp.
23.558.420,84 (dalam juta) pada tahun 2010.
Kenaikan harga barang dan jasa pada umumnya pada tahun
2011 yang terukur melalui inflasi sebesar 7,44 persen. Tingginya inflasi
ini karena ada tenggang waktu satu tahun karena ada hari-hari besar
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 53
keagaman serta adanya pengaruh dari stabilitas perekonomian yang
kurang mendukung.
Berdasarkan hasil survei di berbagai sektor ekonomi, diperoleh
indikasi adanya peningkatan volume produksi barang dan jasa yang
terjadi pada tahun 2011. Dalam penghitungan PDRB peningkatan
volume produksi barang dan jasa ini akan mencerminkan adanya
pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Banyuwangi tercatat sebesar 6,38 persen. Tingginya
pertumbuhan ekonomi ini disumbang oleh Sektor Perdagangan, Hotel
dan Restoran sebesar 9,22 persen, sedang urutan kedua adalah sektor
Kostruksi/bangunan sebesar 7,69 persen dan urutan ketiga adalah
sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,77 persen.
Selain perkembangan ekonomi yang tersaji dalam PDRB ADHB
serta kinerja ekonomi yang terukur melalui pertumbuhan ekonomi.
Struktur ekonomi daerah juga bisa terukur dengan menggunakan
distribusi PDRB sektoral. Pada tahun 2011 struktur ekonomi
Kabupaten Banyuwangi masih didominasi oleh Sektor Pertanian.
Artinya hampir separuh dari kegiatan ekonomi yang terjadi di
Kabupaten Banyuwangi bergerak di Sektor Pertanian. Dominasi kedua
pada Sektor Pedagangan, Hotel dan Restoran. Angkanya bisa
diintepretasikan bahwa kegiatan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Hal. 54
pada tahun 2011 sekitar seperempatnya bergerak di Sektor
Perdagangan, Hotel dan restoran. Urutan ketiga Sektor Jasa-jasa dan
keempat Sektor Industri.
5.2 S A R A N
Untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi setiap daerah,
dapat dilakukan melalui struktur ekonomi daerah yang bersangkutan.
Karena sektor ekonomi yang mempunyai peran terbesar terhadap
pembentukan struktur ekonomi akan mempunyai pengaruh yang
sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi, maka
Sektor Pertanian yang merupakan sektor ekonomi yang paling
dominan itulah yang harus diberdayakan.
Recommended