View
9
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
9
BAB II
TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN
A. Reviu Penelitian Terdahulu
Untuk memenuhi kepentingan pengguna laporan keuangan yang
mengharapkan sebuah pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan
dan akuntabel. Pemerintah mengatur pengelolaan dan pelaporan keuangan
dalam PSAK No.45. Pernyataan ini dibuat unutuk mengatur pelaporan
keuangan entitas nirlaba. Dengan adanya pedoman pelaporan, diharapkan
entitas nirlaba dapat membuat pelaporan yang memiliki relevansi dan daya
banding yang tinggi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kantor Sinode
GMIM belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No.45. Laporan
keuangan hanya berupa laporan realisasi anggaran belanja dan pendapatan
yang disusun berdasarkan tata gereja GMIM. Kantor sinode GMIM
mempunyai masalah keterbatasan sumber daya manusia dalam menyusun
laporan keuangan. Pimpinan Kantor Sinode sebaiknya menyusun laporan
keuangan sesuai dengan PSAK No.45,menyusun neraca, dan menerapkan
internal kontrol untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan
keuangan (Gultom & Poputra, 2015).
Julianto et al., (2018) menyimpulkan bahwa laporan keuangan Yayasan
Al-Ma’ruf Kota Samarinda yang selama ini disusun masih sederhana, yaitu
berupa laporan penerimaan dan penggunaan dana masing-masing badan
pelaksana yang dilaporkan setiap bulannya. Selain itu, Yayasan Al-Ma’ruf
selama ini belum membuat laporan konsolidasi keseluruhan dari 3 badan
10
pelaksana tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan
yang masih dilakukan oleh masing-masing Badan Pelaksana terdiri dari
kegiatan masjid, Pendidikan dan Bisnis yang diarsir oleh Yayasan Al-Ma'ruf
Samarinda hanya berupa laporan pendapatan dan pengeluaran kas dan tidak
dilakukan Konsolidasi Laporan keuangan. Yayasan juga tidak melakukan
penilaian aset dan perhitungan penyusutan aktiva tetap, sehingga nilai aktiva
tetap tidak menunjukkan nilai sebenarnya. Laporan keuangan diadopsi oleh
Yayasan Al-Ma'ruf tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No. 45 yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan,
Pernyataan Kegiatan, Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Hasil penelitian Sari et al., (2018) menunjukkan bahwa dalam
akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid terdapat nilai-nilai spiritualitas,
seperti: kejujuran, adil, dan tanggung jawab yang mempengaruhi adanya
praktik akuntabilitas dalam masjid Baburrahmah, baik dalam pengelolaan
keuangan ataupun dalam hal memakmurkan masjid. Perkembangan ilmu
akuntansi di Indonesia saat ini terus meningkat seiring dengan peningkatan
kebutuhan manusia yang kompleks dan tuntutan perkembangan zaman. Ilmu
akuntansi saat ini tidak hanya digunakan sebatas kegiatan pencatatan,
pengungkapan, dan pelaporan laporan keuangan pada perusahaan, melainkan
berkembang ke ranah yang lebih luas. Ilmu akuntansi yang berkembang pada
lingkup yang lebih luas tidak hanya mencakup pemerintahan, namun hingga ke
organisasi-organisasi masyarakat yang ada pada saat ini, seperti organisasi
keagamaan. Indonesia yang merupakan negara yang beragama tentu memiliki
organisasi-organisasi keagamaan yang berkembang dengan baik. Namun
11
dalam penelitian ini menemukan pula bahwa praktik akuntansi yang masih
kurang dan tidak sesuai dengan standar pencatatan dan pelaporan bagi entitas
nirlaba, seperti organisasi keagamaan. Hal ini karena pengurus yang memiliki
profesi yang berbeda dengan tanggungjawab yang diterima sehingga
pemahaman pengurus mengenai akuntansi masih kurang (Sari et al., 2018).
Pada penelitian yang dilakukan Nazila & Fahlevi, (2019) menyimpulkan
bahwa masjid di Kota Banda Aceh secara umum belum menerapkan PSAK No.
45 tentang Pelaporan Keuangan Nonprofit karena masjid tidak memiliki
laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, arus kas, catatan atas laporan
keuangan. PSAK 45 yang membahas laporan keuangan entitas nirlaba terdiri
dari organisasi agamaan, rumah sakit, sekolah negeri dan organisasi
sukarelawan. Masjid yang termasuk dalam organisasi keagamaan memiliki
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dana yang diterima dari publik
atau donatur dengan cara menyajikan laporan keuangan masjid yang tersusun
seperti PSAK Nomor 45. Masjid hanya membuat laporan keuangan sederhana
yang meliputi sumber pendapatan, pengeluaran, dan saldo kas di akhir periode
serta kendala yang menyebabkan masjid tidak menerapkan PSAK No. 45 yaitu
kendala pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan masjid menurut
PSAK No. 45 dan kurangnya sumber daya manusia dengan latar belakang
akuntansi.
Dari hasil penelitian yang dilakukan Jayantoro, (2018) menunjukkan
bahwa Panti Asuhan Muhammadiah Sumbawa belum menyusun laporan
keuangan panti yang sesuai dengan PSAK 45 seperti standar yang berlaku,
sehingga peneliti mencoba menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan
12
PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Panti asuhan
merupakan lembaga atau yayasan penyaluran bakat dan minat sekaligus
sebagai sarana peningkatan pendidikan bagi anak-anak dan tempat untuk
merawat, memelihara, membina, dan mengasuh anak yatim, yatim piatu dan
juga anak-anak terlantar karena keadaan tertentu.
B. Teori dan Kajian Pustaka
Laporan Keuangan
Laporan keuangan berdasarkan GAAP dalam Buku Pendekatan Siklus
Akuntansi karya Syam, (2017) merupakan produk atau hasil akhir dari suatu
proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan infromasi bagi
para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan
keputusan atau sebagai laporan pertanggung-jawaban manajemen atas
pengelolaan perusahaan.
Laporan keuangan berdasarkan PSAK 1 yang disusun oleh Ikatan Akuntan
Indonesia, (2021) diartikan sebagai suatu penyajian terstruktur dari posisi
keuangan dan kinerja suatu entitas. Laporan keuangan merupakan laporan
keuangan yang ditujukan untuk memenihi kebutuhan bersama sebagian besar
pengguna laporan. Tujuan dari posisi keuangan adalah memberikan informasi
mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang
bermanfaat bagi pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.
Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen
atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Untuk
mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai
entitas yang meliputi:
13
a. Aset;
b. Liabilitas;
c. Ekuitas;
d. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
e. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai
pemilik; dan
f. Arus kas.
Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang menggambarkan
bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai
tujuan pelaporan keuanagn yang pada gilirannya akan membantu pencapaian
tujuan ekonomik dan sosial negara. Tujuan pelaporan menentukan konsep-
konsep dan prinsip-prinsip yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi,
jenis, dan susunan statemen keuangan. Tujuan/perilaku eknomi individual
yang membentuk masyarakat harus selaras dengan tujuan ekonomik negara.
Bila akuntansi harus berperan dalam hal ini, maka tujuan pelaporan keuangan
harus dipertimbangkan dalam konteks tujuan kegiatan sosial atau masyarakat
dalam suatu negara. Bloon dan Elgers (1995) dalam buku teori akuntansi karya
Suwardjono mendeskripsikan tiga macam tujuan kegiatan sosial/masyarakat
(social adtivity) dan implikasinya terhadap penentuan tujuan pelaporan
keuangan yaitu: tujuan fungsional (functional objectives), tujuan bersama
(common objectives), dan tujuan kelompok dominan (dominant group
objectives). Menurut Kieso et al., (2017) tujuan pelaporan keuangan untuk
tujuan umum adalah memberikan informasi keuangan tentang entitas
pelaporan yang berguna bagi pengguna laporan keuangan tersebut.
14
Akuntansi
Menurut Syam, (2017) dalam bukunya Akuntansi Pengantar: Pendekatan
Siklus Akuntansi, akuntansi diartikan sebagai suatu kegiatan jasa yang
fungsinya memberikan informasi kwantitatip terutama yang bersifat keuangan
dari suatu kesatuan usaha ekonomi yang berguna dalam pengambilan
keputusan-keputusan yang bersifat ekonomi dan bisnis. Akuntansi sebagai
bagian dari informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu
gugusan tugas manajemen dalam mencapai tujuannya.
Akuntansi merupakan alat yang terdiri atas aktivitas utama yaitu
identifikasi, pencatatan dan mengomunikasikan kegiatan ekonomi organisasi
selama satu periode tertentu (Mulyadi, 2017). Akuntansi merupakan suatu
proses yang terdiri atas pencatatan, pengklasifikasian, penyajian data transaksi
keuanagn dan dihitung berdasarkan satuan uang oleh suatu lembaga atau
organisasi dalam hal pengambilan keputusan untuk pihak-pihak yang
berkepentingan seperti manajemen dan investor (Effendi, 2015).
Karakteristik informasi yang dihasilkan akuntansi akan sangat bergantung
pada lingkungan tempat akuntansi akan diterapkan, akuntansi sebagai
seperangkat pengetahuan tentunya akan membahas berbagai konsep dan
alternatif serta implikasinya dalam berbagai kondisi lingkungan. Konsep yang
dipilih dan diaplikasikan dalam lingkungan tertentu akan menjadi suatu model
akuntansi untuk mencapai tujuan sosial tertentu (Suwardjono, 2016).
Accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative
information, primarily financial in nature, about economic entities that is
intended to be useful in making economic decisions (Grady, 2016).
15
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam PSAK 1 didefinisikan sebagai
pernyataan dan Interpretasi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, yang terdiri dari:
a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK);
b. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).
PSAK 1
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 berdasarkan Standar
Akuntansi Indonesia (SAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
menyatakan bahwa pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan
keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan
keuangan. Entitas menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Pernyataan ini tidak
berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah.
Laporan keuangan lengkap menurut PSAK 1 terdiri dari komponen-komponen
berikut ini:
a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode;
c. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
d. Laporan arus kas selama periode;
e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi
penting dan informasi penjelasan lainnya; dan
f. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan
ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektof
16
atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika
entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.
Karakteristik Umum Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 1:
1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK
Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja
keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan
penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain
sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan
dan beban yang diatus dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian
Laporan Keuangan. Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika
diperlukan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara
wajar.
2. Kelangsungan Usaha
Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian
tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha.
Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan
usaha, jika entitas menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan asumsi
kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut bersama
dengan dasar yang diguanakan dalam penyususnan laporan keuangan dan
alasan mengapa entitas tidak dipertimbangkan sebagai entitas yang dapat
menggunakan asumsi kelangsungan usaha.
3. Dasar Akrual
Entitas menyususn laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali
laporan arus kas. Entitas mengakui pos-pos sebagai aset, liabilitas, ekuitas,
17
pendapatan dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika pos-pos
tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur-unsur
tersebut dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan.
4. Materialitas dan Agregasi
Entitas menyajikan secara terpisah kelompok pos sejenis yang
material. Entitas menyajikan secara terpisah pos yang mempunyai sifat
atau fungsi berbeda kecuali pos tersebut tidak material.
5. Saling Hapus
Entitas tidak boleh melakukan saling hapus atas aset dan liabilitas atau
pendapatan dan beban, kecuali disyaratkan atau diijinkan oleh suatu
PSAK.
6. Frekuensi Pelaporan
Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk infromasi
komparatif) setidaknya secara tahunan.
7. Informasi Komparatif
Informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif dengan periode
sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan
keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh SAK. Informasi
komparatif yang bersifat naratif fan deskriptif dari laporan keuangan pada
periode sebelumnya diungkapkan kembali jika masih relevan untuk
pemahaman laporan keuangan periode berjalan.
18
8. Konsistensi Penyajian
Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar
periode harus konsisten.
Struktur dan Isi Laporan Keuangan Yang Diatur Dalam PSAK 1 adalah sebagai
berikut:
1. Identifikasi Laporan Keuangan
Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan
catatan atas laporan keuangan. Entitas menyajikan informasi berikut ini
secara jelas, dan mengulangnya jika dibutuhkan sehingga dapat dipahami:
a. Nama entitas pembuat laporan keuangn atau identitas lain, dan setiap
perubahan informasi dari akhir periode laporan sebelumnya;
b. Apakah merupakan laporan keuangan suatu entitas atau suatu
kelompok entitas;
c. Tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh
laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan;
d. Mata uang pelaporan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 52; dan
e. Pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan
keuangan.
2. Laporan Posisi Keuangan
a. Aset tetap;
b. Properti investasi;
c. Aset tidak berwujud;
d. Aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada (e), (h) dan
(i));
19
e. Investasi dengan menggunakan metode ekuitas;
f. Aset biolojik;
g. Persediaan;
h. Piutang dagang dan piutang lainnya;
i. Kas dan setara kas;
j. Total aset yang diklasifkasikan sebagai aset yang dimiliki untuk
dijualn dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan;
k. Utang dagang dan terutang lainnya;
l. Kewajiban diestimasi;
m. Liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam (k)
dan (l));
n. Liabilitas dan aset untuk pajak kini;
o. Liabilitas dan aset pajak tangguhan;
p. Liabilitas yang termasuk dalam kelompok yang dilepaskan yang
diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan
PSAK 58;
q. Kepentingan non-pengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas;
dan
r. Modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk.
Entitas menyajikan pos-pos tambahan, judul dan subtotal dalam
laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman
posisi keuangan entitas.
20
Ketika entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas
jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah dalam
laporan posisi keuangan, maka aset (liabilitas) pajak tangguhan tidak boleh
diklasifikasikan sebagai aset lancar (liabilitas jangka pendek).
Entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka
pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah dalam laporan
posisi keuangan, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan
informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Jika pengecualian
tersebut diterapkan, maka entitas menyajikan seluruh aset dann liabilitas
berdasarkan urutasn likuiditas.
Entitas mengklasifikasikan aset sebagia aset lancar, apabila:
(a) entitas mengharapkan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk
menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
(b) entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
(c) entitas mengharapkan akan merealisasai aset dalam jangka waktu 12
bulan setelah periode pelaporan; atau
(d) kas atau setara kas (seperti yang dinyatakan dalam PSAK 2; Laporan
Arus Kas) kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau
penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya
12 bulan setelah periode pelaporan.
Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut
sebagai aset tidak lancar (aset tetap).
21
3. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, sekurang-
kurangnya mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut selama satu
periode:
a. Pendapatan;
b. Biaya keuangan;
c. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat
dengan menggunakan metode ekuitas;
d. Beban pajak;
e. Suatu jumlah tunggal mencakup total dari:
i. Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan; dan
ii. Keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan
pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari
pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi
yang dihentikan;
f. Laba rugi;
g. Setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang
diklasifikasikan sesuai dengan sifat (selain jumlah dalam huruf (h));
h. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan joint
ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas; dan
i. Total laba rugi komprehensif.
4. Laporan Perubahan Ekuitas
Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:
a. Total laba rugi komprehensif selama satu periode;
22
b. Tiap komponen ekuitas disajikan kembali secara retrospektif yang
diakui sesuai dengan PSAK 25;
c. Rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.
5. Laporan Arus Kas
6. Catatan atas Laporan Keuangan
a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan;
b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak
disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan
c. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam
laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami
laporan keuangan.
IAI melakukan Amandemen PSAK 1 pada tahun 2019. Amandemen
PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang judul laporan keuangan.
Amandemen PSAK 1 merupakan penyesuaian beberapa paragraf dalam PSAK
1: Penyajian Laporan Keuangan yang sebelumnya tidak diadopsi dari IAS 1
Presentation of Financial Statements menjadi diadopsi. Amandemen ini
membuka opsi yang memperkenankan entitas menggunakan judul laporan
selain yang digunakan dalam PSAK 1.
PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan
paragraf 05 menyatakan bahwa: “..., maka entitas tersebut mungkin perlu
menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat
dalam laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri.”. Kalimat tersebut
dapat menimbulkan interpretasi bahwa entitas dapat menyesuaikan: (a)
23
deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan
keuangan dan (b) laporan keuangan itu sendiri. DE PSAK 1 (Penyesuaian
Tahunan 2019) paragraf 05 menambahkan kalimat “menyesuaikan deskripsi
yang digunakan untuk” sebelum kalimat “.... laporan keuangan itu sendiri” agar
sesuai dengan intensi IAS 1 Presentation of Financial Statements paragraf 05.
ISAK 35
Pada tanggal 11 April 2019, Dewan Standar Akuntansi Keuanga Ikatan
Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan ISAK 35: Penyajian
Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. ISAK 35 mengatur tentang
penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. ISAK 35 yang
diterbitkan oleh DSAK IAI merupakan interpretasi dari PSAK 1: Penyajian
Laporan Keuangan paragraf 05 yang memberikan contoh bagaimana entitas
berorientasi nonlaba membuat oenyesuaian baik: (i) penyesuaian deskripsi
yang digunakan untuk pos-pos tertentu dalam laporan keuangan; dan (ii)
oenyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri.
ISAK 35 dilengkapi dengan contoh ilustratif dan dasar kesimpulan yang bukan
merupakan bagian dari ISAK 35.
Dikutip dari Draft Eksposure ISAK 35 yang disusun oleh Ikatan Akuntan
Indonesia, (2018), ruang lingkup ISAK 35 meliputi seluruh entitas berorientasi
nonlaba terlepas bentuk badan hukumnya yang diterapkan khusus untuk
penyajian laporan keuangan. Interpretasi ini membahas bagaimana entitas
berorientasi non laba menyesuaikan: (a) deskripsi yang digunakan untuk
beberapa pos dalam laporan keuangan dan; (b) deskripsi yang digunakan dalam
laporan keuangan itu sendiri.
24
Dikutip dari Draft Eksposure ISAK 35 yang disusun oleh IAI (2020),
penyajian leporan keuangan entitas berorientasi non laba disusun dengan
memerhatikan persyaratan, struktur laporan dan persyaratan minimal yang
diatur dalam PSAK 1. Entitas berorientasi non laba dapat membuat
penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan
keuangan. Misal: pembatasan sumber daya. Entitas berorientasi non laba dapat
membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan. Misal
judul laporan perubahan aset neto untuk mencerminkan fungsi yang lebih
sesuai dengan isi laporan keuangan. Entitas berorientasi nonlaba tetap
mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menyajikan laporan
keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan, sehingga tidak
mempengaruhi kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Laporan Keuangan menurut Draft Eksposure ISAK 35 harus berisi
elemen-elemen sebagai berikut:
(a) Laporan Posisi Keuangan, menyajikan pos penghasilan komprehensif
pada bagian aset neto tanpa pembatasan. Menyajikan pos penghasilan
komprehensif lain secara tersendiri;
25
Gambar 1-0-1 Laporan Posisi Keuangan (Format A)
(Sumber: Draft Eksposure ISAK 35)
26
Gambar 1-0-2 Laporan Posisi Keuangan (Format B)
(Sumber: Draft Eksposure ISAK 35)
27
(b) Laporan Penghasilan Komprehensif, Menyajikan informasi sesuai dengan
klasifikasi aset neto;
Gambar 1-0-3 Laporan Penghasilan Komprehensif (Format A)
(Sumber: Draft Eksposure ISAK 35)
28
Gambar 1-0-4 Laporan Penghasilan Komprehensif (Format B)
(Sumber: Draft Eksposure ISAK 35)
29
(c) Laporan Perubahan Aset Neto;
Gambar 1-0-5 Laporan Perubaha Aset Neto
(Sumber: Draft Eksposure ISAK 35)
30
(d) Laporan Arus Kas; dan
Gambar 1-0-6 Laporan Arus Kas (Metode Langsung)
(Sumber: Draft Eksposure ISAK 35)
31
Gambar 1-0-7 Laporan Arus Kas (Metode Tidak Langsung)
(Sumber: Draft Eksposure ISAK 35)
32
(e) Catatan Atas Laporan Keuangan.
Gambar 1-0-8 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
(Sumber: Draft Eksposure ISAK 35)
33
Berdasarkan Draft Eksposure ISAK 35 yang dikeluarkan oleh IAI pada
tahun 2019, ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi
Nonlaba disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26
September 2018. ISAK 35 mulai digunakan sebagai pedoman pelaporan
keuangan pada tahun buku Januari 2020. ISAK 35: Penyajian Laporan
Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba memberikan pedoman penyajian
laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba. Contoh-contoh dalam
Interpretasi ini tidak ditujukan untuk mengilustrasikan seluruh aspek dari SAK
atau mencakup bentuk yang sesuai untuk seluruh entitas berorientasi nonlaba.
Contoh ini dapat berbeda dari kondisi yang terdapat dalam entitas berorientasi
nonlaba tertentu. Entitas menggunakan pertimbangannya untuk menentukan
apakah entitas merupakan suatu entitas berorientasi nonlaba terlepas dari
bentuk badan hukum entitas tersebut sehingga dapat menerapkan Interpretasi
ini.
C. Kerangka Pemikiran
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam pelaporan
keuangan pada organisasi Islam melalui masjid masih jarang diperhatikan,
padahal dalam rangka pelaksanaan prinsip akuntansi pada masyarakat praktik
pengelolaan keuangan masjid sangatlah penting. Mengingat bahwa bendahara
masjid wajib bertanggung jawab atas sumbangan dari anggota, sehingga untuk
mengurangi dan menghindari terjadinya perilaku kecurangan dan kasus
korupsi pada sebuah organisasi masjid, maka penerapan SAK perlu dilakukan
dalam pencatatan sumber penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan
34
aktivitas sehingga pengelolaan keuangan yayasan lebih terkendali dan
transparan.
Adanya penelitian mengenai penerapan pelaporan keuangan entitas
berorientasi nirlaba ini diharapkan pengurus yayasan masjid bisa menghasilkan
sebuah laporan keuangan masjid yang baik dengan membuat laporan keuangan
sesuai SAK dan mengumumkannya di hadapan jamaah dan donatur secara
transparan. Sehingga jamaah dan donatur memiliki kepercayaan yang tinggi
terhadap masjid untuk menginfakkan uangnya kepada masjid tersebut.
Berdasarkan penjelasan pada halaman sebelumnya, maka kerangka pikir
penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
(Sumber: Data Primer 2021)
Laporan Keuangan
Yayasan Baitul
Makmur
PSAK 1 dan ISAK
35
Analisis
Laporan Hasil
Analisis
Bagan 1 Kerangka Pemikiran
Recommended