View
231
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Evaluasi Program
2.1.1 Pengertian Evaluasi
Pada dasarnya evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap
pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan yang akan digunakan untuk
meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program
kedepannya agar jauh lebih baik. Dengan demikian evaluasi lebih bersifat
melihat kedepan daripada melihat kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan
diarahkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program.
Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai
secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya
dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk
perencanaan yang akan dilakukan di depan (Yusuf, 2000 : 3).
Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing
menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan
program. Secara umum, istilah evaluasi sapat disamakan dengan penaksiran
(appraisal), pemberian angka (ratting) dan penilaian (assessment) kata-kata
yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan
nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi
informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil
kebijakan pada kenyataan mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut
Universitas Sumatera Utara
member sumbangan pada tujuan atau sasaran, dalam hal ini dikatakan bahwa
kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang
berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi (Dunn,
2000: 11).
Anderson memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan
hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk
mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Stufflebeam, mengungkapkan
bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian
informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan
alternatif keputusan (dalam Arikunto, 2002: 1). Patton dan Sawicki (1991)
mengklasifikasikan metoda pendekatan yang dapat dilakukan dalam
penelitian evaluasi menjadi 6 (enam) yaitu :
a. Before and after comparisons, metode ini mengkaji suatu objek
penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi
sesudahnya suatu kebijakan atau program diimplementasikan.
b. With and without comparisons, metode ini mengkaji suatu objek
penelitian dengan menggunakan pembandingan kondisi antara yang tidak
mendapat dan yang mendapat kebijakan atau program, yang telah di
modifikasi dengan memasukan perbandingan kriteria-kriteria yang
relevan di tempat kejadian peristiwa (TKP) dengan program terhadap
suatu TKP tanpa program.
c. Actual versus planed performance comparisons, metode ini mengkaji
suatu objek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (actual)
dengan ketetapan-ketetapan perencanaan yang ada (planned).
Universitas Sumatera Utara
d. Experimental (controlled) models, metode ini mengkaji suatu objek
penelitian dengan melakukan percobaan yang terkontrol/dikendalikan
untuk mengetahui kondisi yang diteliti.
e. Quasi experimental models, metode ini mengkaji suatu objek penelitian
dengan melakukan percobaan tanpa melakukan
pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.
f. Cost oriented models, metode ini mengkaji suatu objek penelitian yang
hanya didasarkan pada penelitian biaya terhadap suatu rencana (Arikunto,
2002: 14 ).
Fungsi utama evaluasi, pertama memberi informasi yang valid dan
dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan,
nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan public. Kedua,
evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai
yang mendasari pemilihan tujuan dan target, nilai diperjelas dengan
mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nugroho (2004)
mengatakan bahwa evaluasi akan memberikan informasi yang valid dan
dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan,
nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik (Nugroho,
2004: 185) .
Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan
informasi tentang bekerjanya sesuatu program pemerintah yang selanjutnya
informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative atau pilihan yang
tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan melakukan evaluasi maka
akan ditemukan fakta pelaksanaan kebijakan publik dilapangan yang
Universitas Sumatera Utara
hasilnya bisa positif ataupun negatif. Sebuah evaluasi yang dilakukan secara
professional akan menghasilkan temuan yang obyektif yaitu temuan apa
adanya; baik data, analisis dan kesimpulannya tidak dimanipulasi yang pada
akhirnya akan memberikan manfaat kepada perumus kebikan, pembuat
kebijakan dan masyarakat.
2.1.2 Pengertian Program
Program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dengan
program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah
untuk dioperasionalkan (Jones, 1994: 296). Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa program merupakan unsur pertama yang harus ada demi
tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam progrma tersebut telah
dimuat berbagai aspek antara lain:
1. Adanya tujuan yang ingin dicapai
2. Adanya kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam pencapaian tujuan
itu.
3. Adanya aturan-aturan yang dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Adanya perkiraan anggran yang dibutuhkan.
5. Adanya strategi dalam pelaksanaan (Jones, 1994:296).
Unsur lain yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan progoram ialah
adanya kelompok orang yang menguji sasaran program sehingga kelompok
orang tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil dari program yang
dijalankan dan adanya perubahan serta peningkatan dalam kehidupannya.
Tanpa memberikan manfaat pada kelompok orang, boleh dikatakan program
tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasiltidaknya suatu program
dilaksanakan tergantung dari unsur pelaksanaanya. Unsur pelaksanaan itu
Universitas Sumatera Utara
merupakan unsur ketiga. Pelaksana adalah hal penting dalam
mempertanggungjawabkan pengolahan maupun pengawasan dalam
pelaksanaan, baik itu organisasi ataupun perorangan (Jones, 1994: 298).
2.1.3 Jenis – Jenis Evaluasi Program
Secara umum, evaluasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan
Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka
mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai altenatif
dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya. Untuk itu diperlukan berbagai teknik yang dapat dipakai oleh
perencana. Satu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah
bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas tidak selalu
sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dari
permasalahannya sendiri.
b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan
Pada tahap ini, evaluasi adalah suatu kegiatan dengan melakukan analisa
untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana.
Terdapat perbedaan antara evaluasi menurut pengertian ini dengan
mentoring. Mentoring menganggap bahwa tujuan yang ingin dicapai sudah
tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan
tersebut. Mentoring melihat apakah pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan
rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan.
Sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai
tujuannya, apakah tujuan tersebut sudah berubah, apakah pencapaian hasil
program tersebut akan memecahkan masalah yang ingin dipecahkan.
Universitas Sumatera Utara
Evaluasi juga mempertimbangkan faktor-faktor luar yang mempengaruhi
keberhasilan proyek tersebut, baik membantu atau menghambat.
c. Evaluasi pada Tahap Paska Pelaksanaan
Dari sini pengertian evaluasi hampir sama dengan pengertian pada tahap
pelaksanaan, hanya perbedaanya yang dinilai dan dianalisa bukan lagi tingkat
kemajuan pelaksanaan dibanding rencana, tetapi hasil pelaksanaan dibaning
dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan
kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Nugroho, 2009:
537).
2.1.4 Tujuan Evaluasi Program
Seperti disebutkan oleh Sudjana (2006: 48), tujuan khusus evaluasi
program terdapat 6 (enam) hal, yaitu untuk :
a. Memberikan masukan bagi perencanaan program;
b. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan
tindak lanjut, perluasan atau penghentian program;
c. Memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau
perbaikan program;
d. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan
penghambat program;
e. Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan,
supervisi dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola, dan pelaksana
program;
f. Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program
pendidikan luar sekolah.
Universitas Sumatera Utara
Selanjutnya Sudjana berpendapat bahwa tujuan evaluasi adalah untuk
melayani pembuat kebijakan dengan menyajikan data yang diperlukan untuk
pengambilan keputusan secara bijaksana. Oleh karenanya evaluasi program
dapat menyajikan 5 (lima) jenis informasi dasar sebagai berikut :
a. Berbagai data yang dibutuhkan untuk menentukan apakah pelaksanaan
suatu program harus dilanjutkan.
b. Indikator-indikator tentang program-program yang paling berhasil
berdasarkan jumlah biaya yang digunakan.
c. Informasi tentang unsur-unsur setiap program dan gabungan antar unsur
program yang paling efektif berdasarkan pembiayaan yang diberikan
sehingga efisiensi pelaksanaan program dapat tercapai.
d. Informasi untuk berbagai karakteristik sasaran program-program
pendidikan sehingga para pembuat keputusan dapat menentukan tentang
individu, kelompok, lembaga atau komunitas mana yang paling
menerima pengaruh dari pelayanan setiap program.
e. Informasi tentang metode-metode baru untuk memecahkan berbagai
permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi pengaruh program
(Sudjana, 2006: 50).
2.1.5 Proses Evaluasi
Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etik birokrasi yang
perlu diperhaikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-
tugas evaluasi antara lain:
1. Semua tugas/tanggung jawab pemberi tugas/yang menerima tugas harus
jelas.
Universitas Sumatera Utara
2. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi yaitu mencari
kesalahan harus dihindari.
3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dengan
pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran
kuantitatif/kualitatif jumlahitas program secara tekhnik, maka dari itu
hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang
dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana
program secara eksplisit.
4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pembari saran/nasehat kepada
manajemen, sedangkan pendayagunaan saran/nasehat tersebut serta
pembuat keputusan atas dasar saran/nasehat tersebut berada di tangan
manajemen program.
5. Dalam proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-
data/penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena
menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitannya
dengan program.
6. Hendaknya hubungan dan proses selalu didasari oleh suasana konstruktif
dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan
demikian evaluasi dapat diterapkan sebagai salah satu progrma yang
sangat penting dalam siklus manajemen program (Sirait,1990: 161).
2.2 Pengertian Perusahaaan
Perusahaan ialah suatu tempat untuk melakukan kegiatan proses produksi
barang atau jasa. Hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia tidak bisa
digunakan secara langsung dan harus melewati sebuah proses di suatu tempat,
Universitas Sumatera Utara
sehingga inti dari perusahaan ialah tempat melakukan proses sampai bisa langsung
digunakan oleh manusia. Dengan demikian dalam menghasilkan barang,
perusahaan menggabungkan beberapa faktor produksi untuk mencapi tujuan yaitu
keuntungan. Perusahaan merupakan kesatuan teknis yang bertujuan menghasilkan
barang atau jasa. Perusahaan juga disebut tempat berlangsungnya proses produksi
yang menggabungkan faktor – faktor produksi untuk menghasilkan barang dan
jasa. Orang atau lembaga yang melakukan usaha pada perusahaan disebut
pengusaha (Syadiasyh,http://syadiashare.com/pengertian-
perusahaan.html:26/11/2011 pukul 14:07 wib).
Setiap perusahaan memiliki budaya tertentu yang tercermin dari perilaku
para pegawainya, kebijakan-kebijakan yang diterapkan dan peraturan-peraturan
yang harus ditaati bersama. Budaya perusahaan adalah apa yang dialami oleh
masing-masing pegawai sebagai bagian dari lingkungan bisnis tertentu. Deal &
Kennedy (1982) dalam bukunya corporate cultures, mendefinisikan empat elemen
budaya perusahaan, yaitu lingkungan bisnis, nilai-nilai, cerita-cerita kepahlawanan,
dan ritual-ritual. Mccarty dan Steck (1989) menambahkan beberapa aspek lagi,
yaitu hakekat industri, demografi para pekerja, persepsi perusahaan, dan masalah-
masalah para pegawai di perusahaan. Aspek-aspek tersebut berbeda dari satu
perusahaan ke perusahaan lainnya, apakah perusahan tersebut merupakan kantor
pusat atau kantor cabang, apakah para individu yang bekerja di perusahaan itu
menyukai pekerjaannya, dan apakah para pegawai mampu menyeimbangkan
antara tekanan pekerjaan dan keluarga (Suharto, 2007: 96).
2.3 Pengertian Tenaga Kerja/Karyawan
Menurut Undang-Undang Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Mengenai Tenaga Kerja dalam pasal 1 dikatakan bahwa karyawan
Universitas Sumatera Utara
adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dan memberikan hasil
kerjanya kepada pengusaha yang mengerjakan dimana hasil karyanya itu
sesuai dengan profesi atau pekerjaan atas dasar keahlian sebagai mata
pencariannya. Senada dengan hal tersebut menurut Undang-Undang No.14
Tahun 1969 tentang Pokok Tenaga Kerja, tenaga kerja adalah tiap orang
yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar
hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat (Manulang, 2002: 3).
Karyawan merupakan kekayaan utama dalam suatu perusahaan,
karena tanpa adanya keikutsertaan mereka, aktifitas perusahaan tidak akan
terlaksana. Beberapa pengertian karyawan menurut para ahli:
1. Menurut Hasibuan (dalam Manulang, 2002), Karyawan adalah orang penjual
jasa (pikiran atau tenaga) dan mendapat kompensasi yang besarnya telah
ditetapkan terlebih dahulu
2. Menurut Subri (dalam Manulang, 2002), Karyawan adalah penduduk dalam
usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduuk dalam suatu
negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap
tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
2.4 Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2.4.1 Defenisi Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Wahab dalam bukunya Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenagga
Kerja di Indonesia (2001: 143) mengungkapkan, jamsostek adalah suatu
perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai
pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan
Universitas Sumatera Utara
pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga
kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal
dunia. Jamsostek mempunyai beberapa aspek, yaitu:
a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi
tenaga kerja beserta keluarganya.
b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan
tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja (Ramli,
1997: 2).
Menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyebutkan: “ Dengan Persetujuan DPR RI,
Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mengatur pemberian jaminan kecelakaan
kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan
kesehatan sebagai perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya
dalam menghadapi resiko-resiko sosial-ekonomi, dan mengurangi
ketidakpastian masa depan”. Sedangkan Pasal 2 nya menyebutkan: “ Jaminan
sosial Tenaga Kerja ini merupakan bagian dari pembanguna ekonomi dan
pembangunan sosial yeng telah berjalan selama ini,
a. Pembanguna ekonomi yang ditandai dengan perkembangan mekanisasi dan
otomatisasi industri, peningkatan penggunaan sarana moneter, serta
perubahan keseimbangan penduduk dari pedesaan ke perkotaan, telah
membawa perombakan struktural dalam cara dan sumber kehidupan manusia.
Dalam situasi perubahan kehidupan ekonomi tersebut, program – program
jaminan sosial diperlukan utnuk melindungi tenaga kerja terhadap resiko-
resiko kecelakaan, sakit, cacat, hari tua, dan meninggal dunia yang dapat
mengakibatkan turunnya biaya perawatan kesehatan.
Universitas Sumatera Utara
b. Pembangunan sosial yang menimbulkan modernisasi sosial membutuhkan
kemandirian dalam segala hal, sehingga tenaga kerja tidak menggantungkan
diri pada pihak lain termasuk pada hari tua, saat memerlukan biaya perawatan
waktu sakit, dan jaminan ahli waris jika ia meninggal dunia. Selain itu, jaminan
social yang mengurangi ketidakpastian masa depan akan memberikan rasa
aman dan terjamin, sehingga akan memberikan ketenangan kerja bagi
karyawan, dan ketenangan berusaha bagi pengusaha (Kansil & Kansil, 1997: 1).
2.4.2 Ruang Lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Adapun ruang lingkup jaminan sosial yang dimaksud diatur secara
jelas dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang jaminan
sosial tenaga kerja (Ramli, 1997: 2), sebagai berikut:
1. Jaminan Kecelakaan Kerja
Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko
yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk
menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang
diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik
maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Mengingat
gangguan mental akibat kecekaan kerja sifatnya relatif, sehingga sulit
ditetapkan derajat cacatnya, maka jaminan atau santunan hanya diberikan
dalam hal terjadi cacat mental tetap yang mengakibatkan tenaga kerja yang
bersangkutan tidak bisa bekerja lagi. Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan
kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan
pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau
menderita penyakit akibat hubungan kerja.
2. Jaminan Hari Tua
Universitas Sumatera Utara
Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak mampu
lagi bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan
bagi tenaga kerja dan memperngaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka
bekerja, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Jaminan hari tua
memberika kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus
atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau memenuhi
persyaratan tersebut. Program Jaminan Hari Tua diselenggarakan dengan
sistem tabungan hari tua, yang iurannya ditanggung pengusaha dan tenaga
kerja. Kemanfaatan Jaminan Hari Tua sebesar iuran yang terkumpul
ditambah hasil pengembangan. Jaminan Hari Tua akan dikembalikan /
dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil
pengembangannya apabila tenaga kerja telah mencapai umur 55 tahun atau
mengalami cacat total tetap sehingga tidak bisa bekerja lagi atau meninggal
dunia. Kemudian jika tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja
(PHK) setelah menjadi peserta minimal 5 tahun juga akan dibayarkan iuran
yang terkumpul.
3. Program Jaminan Kematian
Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja
akan mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh pada
kehidupan social ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu
diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik
dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Jaminan
Kematian dibayarkan kepada ahli waris tenaga kerja dari peserta yang
meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, sebagai tambahan bagi
jaminan hari tua yang jumlahnya belum optimal.
Universitas Sumatera Utara
4. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan
produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat melaksanakan tugas
sebaikbaiknya dan meruapakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan
(kuratif). Oleh karena penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan
memberatkan jika dibebankan pada perseorangan, maka sudah selayaknya
diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program
Jamsostek (Ramli, 1997: 2).
Disamping itu pengusaha tetap berkewajiban mengadakan
pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan
(promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan
(rehabilitatif). Dengan demikian diharapkan tercapainya derajat kesehatan
tenaga kerja yang optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan.
Jaminan kesehatan selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga untuk
keluarganya. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bersifat dasar diberikan
kepada tenaga kerja dan keluarga maksimum dengan 3 orang anak (Ramli,
1997: 3 ).
2.4.3 Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Penyelenggaraan program Jamsostek bersifat wajib dan dilaksanakan
dengan sistem asuransi sosial untuk menjamin solvabilitas dan kecukupan
dana guna memenuhi hak – hak peserta dan kewajiban lainnya dari Badan
Penyelenggara dengan tidak meninggalkan watak sosialnya. Program
Jamsostek diselenggarakan oleh Negara, tetapi pelaksanaannya dilakukakan
oleh Badan Penyelenggara yang ditunjuk. Dalam hal ini Menteri yang
bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan melimpahkan tugas dan
Universitas Sumatera Utara
wewenang penyelengggaraan program tersebut kepada badan penyelenggara
yang ditunjuk itu, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk
oleh undang-undang yang berlaku. BUMN ini bertugas melaksanakan
fungsinya dengan mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam
peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta
keluarganya (Wahab, 2001: 146).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang
penetapan badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, telah
ditetapkan perusahaan perseroan PT Jamsostek (sebelumnya bernama PT
Asuransi Sosial Tenaga Kerja disingkat PT Astek) sebagai badan
penyelenggara tunggal program Jamsostek yang mempunyai tugas, yaitu:
1. Mengadministrasikan kepesertaan jaminan hari tua (JHT) dan
menginvestasikan dana iuran jaminan hari tua (JHT).
2. Bertindak sebagai perusahaan asuransi jiwa yang mengelola
program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian
(JKM), dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) (Wahab,
2001: 146).
Walaupun PT Jamsostek bertindak sebgai perusahaan asuransi jiwa,
namun PT Jamsostek tidak tunduk pada Undang-undang Nomor 2 tahun
1992 tentang usaha perasuransian. Sebagai dasar hukum dari
penyelenggaraan program Jamsostek adalah:
1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja
2. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan
program Jamsostek.
Universitas Sumatera Utara
3. Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 1995 tentang Penetapan badan
penyelenggara program jamsostek.
4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1996 tentang pengelolaan dan
investasi dana program Jamsostek.
5. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1997 tentang perubahan atas
peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1996 tentang pengelolaan dan
investasi dana program Jamsostek (Wahab, 2001: 147).
Pada dasarnya program Jamsostek sebagaimana diatur dalam Undang-
undang nomor 3 tahun 1992, telah mengandung program-program jaminan
social yang secara umum dipersyaratkan dalam Konvensi International
Labour Organization (ILO) nomor 102 tahun 1992 tentanng jaminan sosial
(minimum standard). Program jaminan sosial yang ditetapkan konvensi ILO
yang tidak diliput oleh undang-undang nomor 3 tahun 1992 adalah tunjangan
pengangguran dan tunjangan keluarga (Wahab, 2001: 148).
2.4.4 Kepesertaan
Berdasarkan pasal 3 UU nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek dan
pasal 117 UU nomor 25 tahun 1997 tentang ketegakerjaan, setiap tenaga
kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Pengusaha yang
mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang, atau membayar upah paling
sedikit Rp. 1.000.000 sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya
dalam program Jamsostek (Zulaini, 2001: 145).
Berdasarkan UU nomor 40 tahun 2004 tentang Kepesertaan dan
Iuran, pada pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa badan penyelenggara
Jamsostek wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada setiap peserta
dan anggota keluarganya.
Universitas Sumatera Utara
2.4.5 Iuran, Besarnya Jaminan, dan Tata Cara Pembayaran
Iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, dan iuran
jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung oleh pengusaha. Kecelakaan
kerja pada dasarnya merupakan suatu resiko yang seharusnya menjadi
tanggung jawab pengusaha. Oleh karena itu, pembiayaan program ini
sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha, sedangkan Jamsostek lebih
menekankan kepada aspek kemanusiaan, dimana pengusaha perlu
memperhatikan nasib para pekerja dan keluarganya (Kansil & Kansil, 1997:
43).
Pada pasal 20 tentang ketentuan – ketentuan Jamsostek dikatakan “
iuran jaminan hari tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja”,
sedangkan pada pasal 21 dikatakan “ besarnya iuran, tata cara, syarat
prmbayaran, besarnya denda, dan bentuk iuran program jaminan social
tenaga kerja ditetapkan dengan peraturan pemerintah”. Selanjutnya pasal 22
menegaskan:
a. Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan
iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan
upah tenaga kerja serta membayarkan kepada Badan
Penyelanggara dalam waktu yang ditetapkan dengan peraturan
pemerintah.
b. Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
Dalam hal pengusaha yang telah mempunyai itikad baik untuk
membayar iuran dan mengumpulkan iuran tenaga kerjanya, tetapi
terlambat membayarkan kepada badan penyelenggara dari waktu
Universitas Sumatera Utara
yang ditentukan, dapat diwajibkan membayar tambahan
persentase pembayaran yang diperhitungkan dengan
keterlambatannya (Kansil & Kansil, 1997: 44).
Selanjutnya, besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja
menurut PP Nomor 14 Tahun 1993 pada bab 3 pasal 9 adalah sebagai berikut
( Kansil dan Kansil, 1997: 48):
Ayat 1: Besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja adalah
sebagai berikut:
a. Jaminan Kecelakaan Kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan
kelompok jenis usaha, sebagai berikut:
Kelompok I : 0,24% dari upah sebulan;
Kelompok II : 0,54% dari upah sebulan;
Kelompok III : 0,89% dari upah sebulan;
Kelompok IV : 1,27% dari upah sebulan;
Kelompok V : 1,74% dari upah sebulan;
b. Jaminan hari tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan;
c. Jaminan kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan;
d. Jaminan pemeliharaan kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi
tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi
tenaga kerja yang belum berkeluarga.
Ayat 2: Iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan
jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.
Ayat 3: Iuran jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b, sebesar 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2%
ditanggung oleh tenaga kerja.
Universitas Sumatera Utara
Ayat 4: Dasar perhitungan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan dari
upah sebulan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf d, setinggi-
tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
Sedangkan untuk Pembayaran Iuran juga diatur dalam PP Nomor 14
Tahun 1993 pada bab 3 pasal 10:
1. Iuran lanjutan wajib dibayar perusahaan setiap bulan paling lambat
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, dengan melampirkan Formulir
Jamsostek 2 bila tidak terjadi perubahan upah dan jumlah tenaga kerja
maupun tertanggung peserta JPK. Formulir Jamsostek 2 dan Formulir
Jamsostek 2a serta Formulir Jamsostek pendukung lainnya bila terjadi
perubahan upah, tenaga kerja maupun tertanggung peserta JPK.
2. PT Jamsostek (Persero) wajib memberitahukan atau mengingatkan
perusahaan secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah :
- Batas akhir pembayaran iuran bagi perusahaan belum memenuhi
kewajibannya.
- Perusahaan membayar iuran, tetapi terdapat kekurangan atau
kelebihan iuran.
3. Pengusaha wajib menyelesaikan kekurangan atau kelebihan iuran dalam
waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pemberitahuan dari PT
Jamsostek (Persero), selambat-lambatnya bersamaan dengan pembayaran
iuran bulan berikutnya.
4. Pengusaha wajib membayar iuran setiap bulan secara berurutan, apabila
tidak berurutan PT Jamsostek (Persero) dapat memperhitungkan sebagian
atau seluruh iuran pada bulan berikutnya untuk melunasi iuran yang
belum dibayarkan atau kekurangan iuran bulan sebelumnya.
Universitas Sumatera Utara
5. Iuran Jaminan Hari Tua dan hasil pengembangannya baru dapat dirinci
dan dihitung serta dimasukkan dalam akun individu masing-masing
peserta setelah iuran yang dibayarkan jumlahnya/ besarnya sama dengan
rincian iuran tenaga kerja (Formulir Jamsostek 2a).
6. Iuran dan atau kekurangan iuran yang belum dibayarkan oleh perusahaan
dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku dan merupakan piutang
PT Jamsostek (Persero) kepada perusahaan yang bersangkutan.
Dalam hal pengusaha menunggak iuran 1 (satu) bulan maka :
1. Pengusaha wajib membayar terlebih dahulu jaminan kecelakaan kerja dan
jaminan kematian yang menjadi hak tenaga kerja.
2. Pengusaha wajib memberikan terlebih dahulu pelayanan pemeliharaan
kesehatan kepada tenaga kerja.
3. Badan Penyelenggara akan mengganti jaminan yang menjadi hak tenaga
kerja kepada pengusaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah
pengusaha membayar seluruh tunggakan iuran beserta dendanya.
4. Permintaan penggantian jaminan yang menjadi hak tenaga kerja oleh
pengusaha kepada Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada
angka 1 (satu), tidak boleh melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan.
5. Badan Penyelenggara wajib membayar penggantian jaminan sebagaimana
dimaksud pada angka 4 (empat) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
dokumen pendukung dinyatakan lengkap.
2.5 Kerangka Pemikiran
Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah program publik yang
memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial
ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme
Universitas Sumatera Utara
asuransi sosial. Pentingnya suatu jaminan kerja kepada para karyawan
sangatlah mempengaruhi produktifitas suatu perusahaan. Betapa tidak,
karyawan akan merasa aman dan nyaman serta terjamin jika dilindungi oleh
jaminan-jaminan yang ada disuatu perusahaan. Sebagai badan
penyelenggara PT. Jamsostek memiliki ruang lingkup jaminan sosial sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 pasal 6 ayat 1 yaitu jaminan
kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan
pemeliharaan kesehatan. Keberhasilan suatu program tentu saja tak lepas
dari pelaksanaan suatu program tersebut.
Dalam hal ini PT. Citra Baru Commercial Medan juga perlu
memahami pentingnya Jamsostek di Perusahaan dan serius menanggapi
persoalan ini. PT. Citra Baru Commercial Medan yang telah
mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam kepesertaan Jamsostek, dan
tentunya juga memiliki tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program
yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek. Tujuannya adalah agar dapat
diketahui sejauh mana PT. Jamsostek memberikan perlindungan bagi
karyawan PT. Citra Baru Commercial Medan dan dimaksudkan dapat
menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan kedepannya.
Agar tercapainya keberhasilan program tersebut maka dalam hal ini
yang menjadi indikator keberhasilannya adalah tercapainya tujuan yang
menjamin agar peserta mendapatkan pelayanan kesehatan, santunan uang
tunai apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit
akibat kerja, tercapainya tujuan agar peserta mendapatkan pelayanan
kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative,
termasuk obat dan bahan medis yang diperlukan, tercapainya tujan agar
Universitas Sumatera Utara
peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami
cacat total tetap, atau meninggal dunia, tercapainya tujuan untuk
memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta
yang meninggal dunia.
Gambar I
Bagan Alur Pemikiran
--------------
PT. Citra Baru Commercial Medan
Evaluasi Pelaksanaan Program
Jamsostek:
Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan
Jaminan Hari Tua
Jaminan Kematian
PT. Jamsostek
Karyawan PT. Citra Baru Commercial Medan
Indikator Keberhasilan :
Santunan uang tunai kecelakaan dan
penyakit akibat bekerja
Menjamin pelayanan kesehatan yang
promotif, kuratif, dan rehabilitative
Peserta menerima uang tunai hari tua
Mendapatkan santunan kematian
yang diberikan kepada ahli waris
Universitas Sumatera Utara
2.6 Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional
2.6.1 Defenisi Konsep
Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena sosial, yang
harus dipahami untuk memahami kerangka acuan dalam sebuah penelitian.
Defenisi konsep adalah perumusan gejala atau permasalahan yang akan
diteliti (Bungin, 2001: 40 & 57). Defenisi konsep bertujuan untuk
merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar tentang apa yang akan
diteliti serta menghindari pemahaman yang salah yang dapat mengaburkan
tujuan dari penelitian. Adapun yang menjadi defenisi konsep yang diangkat
dalam penelitian ini adalah:
1. Evaluasi adalah proses penilaian untuk menentukan sampai sejauh
mana tujuan dapat dicapai.
2. Program adalah cara yang disusun secara sistematis yang disahkan
untuk mencapai tujuan. Program merupakan pengorganisasian
rencana agar lebih mudah untuk dioperasionalkan dalam pelaksanaan
di lapangan.
3. Jamsostek merupakan program pemerintah yang bertujuan memberi
perlindungan terhadap tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa
uang sebagai pengganti dari sebagian penghasilan yang hilang atau
berkurang dan pelayanan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan
yang dialami tenaga kerja seperti kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari
tua dan meninggal dunia.
4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau
tidak, milik orang atau perorangan, milik persekutuan, atau milik
Universitas Sumatera Utara
badan hukum, baik milik Negara yang mempekerjakan pekerja
dengan mebayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
5. Karyawan adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja
pada pengusaha sebagai pemberi kerja dengan menerima upah serta
jaminan sosial yang wajar.
2.6.2 Defenisi Operasional
Defenisi operasional adalah unsur penelitian yang merupakan petujuk
tentang bagaimana suatu variabel diukur (Singarimbun, 1997: 23). Bertujuan
untuk memudahkan dalam melaksanakan penelitian dilapangan, maka
perlu operasionalisasi dari konsep-konsep yang digunakan, bertujuan untuk
menggambarkan prilaku atau gejala yang dapat diamati dengan kata-kata
yang dapat diuji dan diketahui kebenarannya. Adapun yang akan menjadi
defenisi operasionalnya adalah:
1. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah Program yang memberikan kompensasi
dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat
mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita
penyakit akibat hubungan kerja.
2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah Program yang memberikan dan
mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya
peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif),
dan pemulihan (rehabilitatif)
3. Jaminan Hari Tua adalah Program yang memberikan kepastian
penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus atau berkala pada saat
tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau memenuhi persyaratan tersebut.
Program Jaminan Hari Tua diselenggarakan dengan sistem tabungan hari
tua, yang iurannya ditanggung pengusaha dan tenaga kerja
Universitas Sumatera Utara
4. Jaminan Kematian adalah upaya meringankan beban keluarga baik dalam
bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Jaminan
Kematian dibayarkan kepada ahli waris tenaga kerja dari peserta yang
meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, sebagai tambahan bagi
jaminan hari tua yang jumlahnya belum optimal
Universitas Sumatera Utara
Recommended