View
218
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
12
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta
A.1. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
A.1.1. Pengertian Hak Cipta
Dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) terdapat suatu prinsip utama, yaitu
hasil kreasi yang memakai kemampuan intelektual, pribadi yang menghasilkannya
mendapatkan kepemilikan. Kepemilikan bukan terhadap barangnya melainkan
terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, antara lain berupa ide. HaKI baru
ada apabila kemampuan intelektual manusia tersebut telah membentuk sesuatu atau
digunakan secara praktis.
Mengenai istilah padanan dari Intelectual Property Right belum ada keseragaman.
Hal ini dapat dilihat dari pendapat para ahli yang dikemukakan dalam beberapa
bukunya seperti, Sudargo Gautama, Muhammad Djumhana dan beberapa makalah
lain di bidang HaKI yang masih terlihat Intelectual Property Right dipadankan
dengan istilah Hak Milik Intelektual, sedankan di dalam istilah HaKI akhir-akhir ini
telah dipakai istilah HaKI.
HaKI di Indonesia untuk padanan Intelectual Property Right lebih cenderung
kepada Hak atas Kekayaan Intelektual dari pada Hak Milik terlihat dari penggantian
13
nama Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek menjadi Direktorat Jendral Hak atas
Kekayaan Intelektual yakni sejak tanggal 15 September 1998.
Dalam Kamus istilah Hukum Belanda Indonesia dapat ditemukan bahwa istilah
HaKI merupakan terjemahan dari Intelectual Property Right yang diartikan sebagai
hak khusus yang dimiliki manusia atas hasil buah pikirannya.12
Seorang pencipta mungkin telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk
menciptakan atau menemukan suatu karya cipta yang akan memperkaya kehidupan
manusia (misalnya, karya sastra klasik, pahatan atau desain arsitek yang
revolusioner), oleh karena itu Ada 4 prinsip dasar dalam sistem HaKI untuk
menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat:13
a. Prinsip Keadilan: Para investor berhak mendapatkan imbalan berupa materi
maupun imateri atas karyanya berdasarkan kemampuan intelektualnya.
b. Prinsip Ekonomi: HaKI yang dituangkan dalam berbagai bentuk kepada publik
memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.
c. Prinsip Kebudayaan: Perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat
besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
12 Fockema Andrea, Kamus Istilah hukum Belanda Indonesia, Penerjemah Saleh Adiwinata, Binacipta, Jakarta,
1983, Hlm. 115.
13 Beranda hukum, prinsip dasar HaKI, http://www.berandahukum.com, akses tanggal 1 April 2018
14
d. Prinsip Sosial: Hukum berfungsi menyeimbangkan kepentingan individu dengan
masyarakat, terlebih dalam dunia global yang memandang bahwa seluruh
komunitas manusia di seluruh belahan dunia adalah satu masyarakat.
Pasalk1kangka 1 Undang-UndangkNomor 28 tahun 2014ktentangkHakkCipta
(UUHC), menjelaskankbahwakHakkCipta adalah hak eksklusifkpencipta yang
timbulksecarakotomatiskberdasarkan prinsipkdeklaratif setelahksuatu ciptaan
diwujudkankdalamkbentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.”14 Berdasarkan pengertian Hak Cipta
menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta,
artikdarikhakkeksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi
pemegangnya, sehinggaktidakkada pihak lainkyang bolehkmemanfaatkan hak
tersebut tanpakizin pemegangnya.
Berdasarkan definisi Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta adalah
hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkannya atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu
dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang telah diberikan di dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
14 Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta
15
Adapun Perjanjian Internasional di bidang HaKI/ Trade Related aspects of
Intellectual Property Rights (TRIPs) secara umum berlaku dalam sistem HaKI secara
Internasional dalam kerangka kerjasama perlindungan HaKI, Indonesia saat ini telah
meratifikasi beberapa perjanjian atau konvensi internasional di bidang hak cipta,
diantaranya yaitu:
a. Konvensi Bern (Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works)
tanggal 7 Mei 1997 yang disetujui/diratifikasi melalui Keputusan Presiden
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for Protection of
Literary and Artistic Works.
b. Konvensi WIPO Copyrights Treaty (WTC) yang disetujui/diratifikasi melalui
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO
Copyrights Treaty.
c. WIPO Performance and Phonogram Treaty (WPPT) yang disetujui/diratifikasi
melalui keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 tentang WPPT.
A.1.2. Pengertian Pencipta
Menurut Pasal 1 Ayat (2) UUHC, pencipta adalah seorang atau beberapa orang
secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan
kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang
dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pengertian pemegang hak
cipta dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (4) UUHC, bahwa pemegang hak cipta adalah
16
pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari
pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak
tersebut.
Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hak cipta.
Dalam konteks hukum yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya
disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, juga
orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi.
A.1.3. Syarat Perlindungan Hak Cipta
Pada rezim perlindungan hak cipta, umumnya dikenal sistem perlindungan
otomatis (automatic protection system). Sistem ini menegaskan bahwa sejak proses
fixation selesai dilakukan, sejak saat itu pula penciptanya menikmati perlindungan
hukum, tanpa memerlukan formalitas berupa regristasi atau pendaftaran.
a) Lingkup Hak Perlindungan
Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral
rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas
ciptaan serta produk hak terkait. Dalam hak ekonomi lebih banyak hak yang
dilindungi, adapun jenis hak yang terdapat pada hak cipta sebagai berikut::15
15 Abdulkadir Muhammad, hukum ekonomi hak kekayaan intelektual, (Bandung: Citra Aditya, 2007) hlm. 23
17
i. Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan suatu karya ciptaan
dengan jumlah yang banyak, termasuk mengalihwujudkan ciptaan.
ii. Hak adaptasi (penyesuaian) yaitu penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk
lain.
iii. Hak pengumuman (penyiaran), yaitu penyebaran dengan menggunakan
media atau alat apapun yang dimana hasil karya cipta tersebut dapat dilihat.
iv. Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertunjukkan hasil karya cipta
dihadapan orang banyak oleh musisi atau seniman lainnya.
Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang
tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta
atau hak terkait telah dialihkan.16 Menurut Intellectual Property Rights Australia
Indonesia Partnership hak-hak moral adalah hak-hak pribadi pencipta untuk
dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai
pencipta karya tersebut. Hak-hak ini menggambarkan hidupnya hubungan
berkelanjutan dari si pencipa dengan karyanya walaupun kontrol ekonomi atas
karya tersebut hilang.
Pasal 21 UUHC menyatakan bahwa istilah hak moral umumnya berarti hak
si pencipta untuk memberi nama dirinya atas karyanya, atau menunjukan dirinya
16 Adrian sutendi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 115
18
sebagai pencipta hasil karyanya dan hak pencipta untuk menghentikan perlakuan
melanggar atau menghina atas hasil karyanya. Karena dari hak moral dapat
terjadinya bentuk-bentuk distorsi suatu karya cipta.17
A.1.4. Konsep Perlindungan Hak Cipta
HaKI yang mendapatkan sebuah perlindungan harus sudah adanya
pendaftaran dan dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat pendaftaran, akan tetapi
juga terdapat hasil karya cipta yang tidak perlu didaftarkan menurut UUHC.18
Pendaftaran dari Hak Cipta bukan hal yang wajib agar mendapatkan perlindungan
Hak Cipta. Sehingga pencipta mendapatkan perlindungan walaupun tidak
didaftarkannya karya ciptaannya, asal ialah pencipta dari karya ciptaannya tersebut.
Jadi pendaftaran hasil karya tidak menjadi jaminan mutlak untuk dilindungi hukum,
Dengan kata lain UUHC melindungi pencipta, terlepas apakah ia mendaftarkan
ciptaannya atau tidak.19
Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki suatu hak yang dinamakan hak
ekonomi sebagai salah satu bentuk perlindungan atas karyanya. Dimana hak ekonomi
tersebut memberikan pencipta untuk melakukan beberapa hal seperti yang terdapat
17 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit
18 Ibid. hlm 155
19 Adrian sutendi. Op.Cit hlm. 118
19
pada pasal 9 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sehingga dengan
adanya pasal tersebut memberikan kenyamanan bagi pencipta atas karya ciptaannya.
Pendaftaran bukanlah semata-mata untuk memberikan bukti yang kuat, tetapi
untuk membuktikan atau meciptakan hak kebendaan. Karena Hak kebendaan itu
muncul apabila sudah dilakukannya pendaftaran. Apabila pendaftaran belum
dilakukan, maka hak hanya terdapat pada para pihak pribadi dan umum dan dianggap
tidak mengetahui perubahan status hukum terhadap hak yang dimaksudkan.
A.1.5. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta
Dalam konteks hak cipta apabila terjadi suatu sengketa dan digunakan jalur
litigasi maka gugatan ditujukan ke pengadilan niaga.
Secara formal, tidak ada ketentuan khusus bahwa kasus HaKI harus diperiksa
atau ditangani oleh hakim yang ahli dalam bidang HaKI. Dalam prakteknya, di
Mahkamah Agung telah dibentuk tim khusus untuk memeriksa dan menangani kasus-
kasus HaKI maupun kasus-kasus perdata lainnya, khususnya kasus-kasus kepailitan.
Untuk kasus HaKI, pernah dibetuk suatu Dewan Hakim Khusus untuk memeriksa dan
menangani kasus-kasus HaKI, akan tetapi Dewan Hakim Khusus tersebut merupakan
cikal bakal “sistem kamar” dalam penanganan perkara, tidak dapat bekerja konsisten
dalam menyelesaikan kasus. Hal ini dikarenakan pendeknya masa kerja seorang
hakim tersebut, dan penggantinya tidak langsung dapat ditunjuk, karena hakim-hakim
lainnya masih terikat pada pekerjaan sebelummnya, selain itu masih terdapat
20
perbedaan pendapat di antara para hakim mengenai penerapan “sistem kamar”,
dimana yang satu mengarah pada spesialisasi dan lain tetap pada sistem bahwa hakim
harus dapat menangani semua perkara. Dalam HIR (Hertz Inlands Reglement), tidak
ada pembatasan jangka waktu mengenai penyelesaian suatu kasus, tetapi dengan
berlakunya Undang-undang HaKI yang baru, khususnya Hak Cipta maka
permohonan kasasi harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan, dan hal ini
merupakan kabar baik bagi masyarakat Indonesia.20
a. Pelanggaran Hak Cipta
Pelanggaran yang terjadi pada hak cipta terjadi apabila adanya tindakan yang
semestinya mendapatkan perizinan dahulu dari pencipta. Akan tetapi, izin tersebut
tidak ada. Adanya perizinan tersebut diantara lain dalam hal memperbanyak segala
hal dalam segi aspek teknisnya.
Menurut siaran Ikatan Penerbit Indonesia,21 kejahatan pelanggaran hak cipta
dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
1. Mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukan ke dalam ciptaan sendiri
seolah-olah itu ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah itu
ciptaan sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Perbuatan ini disebut plagiat atau
penjiplakan. Perbuatan ini dapat terjadi antara lain pada buku, lagu dan notasi lagu.
20 Rooseno Harjowidigo, mengenal Hak Cipta Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000) hlm. 90
21 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm. 240
21
2. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagai mana
aslinya tanpa mengubah bentuk, isi pencipta ataupun penerbit/perekam. Perbuatan
ini disebut pembajakan. Perbuatan ini banyak dilakukan pada ciptaan berupa buku
ataupun rekaman audio/video seperti kaset lagu, kaset lagu dan gambar.
Adapun mengenai penyelesaian sengketa terhadap Hak Cipta telah jelas diatur
dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 99 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta.
A.2. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
A.2.1. Pelanggaran Hak Cipta dalam jaringan internet
Pelanggaran HaKI banyak terjadi dalam jaringan internet, terutama
menyangkut Hak Cipta, Paten dan merk. Berbagai bentuk kejahatan terjadi melalui
media internet yang dikenal dengan cyber crime. Berikut adalah bentuk pelanggaran
Hak Cipta yang seringkali terjadi dalam jaringan internet. Banyak situs di internet
yang menyediakan berbagai data yang didalamnya terkandung pelanggaran Hak
Cipta. Situs-situs internet tersebut diantaranya memberikan fasilitas kepada
pengakses untuk mengunduh lagu, film, buku, majalah, dokumen dan sebagainya.
Bisanya pengguna dapat mengunduh secara gratis, namun ada pula situs yang
mewajibkan pengguna untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, bahkan terdapat
pula situs yang mewajibkan pengguna untuk membayar data yang hendak diunduh.
22
Pihak pengelola situs sendiri sebenarnya tidak memiliki hak untuk menyebarkan
atau memperbanyak ciptaan tersebut. Mereka memperolehnya dari sumber lain, atau
memperbanyak sendiri dari produk aslinya.22
A.2.2. Perlindungan Hak Cipta dalam media elektronik
HKI sendiri juga diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana pada pasal 25 Undang-Undang ITE
dijelaskan:23
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi
karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya
dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.”
Selain pasal diatas perlindungan terhadap Hak Cipta juga terdapat pada pasal 32
ayat 1 yang berisi:24
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara
apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,
menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”
22 Reyfel A. Rantung, ”HAK CIPTA DALAM JARINGAN INTERNET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”, Vol.II/No.1/Januari-Maret /2014, 106
23 Ibid. pasal 25
24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
23
A.3. Digital Millennium Copyright Act
A.3.1. Pengertian Digital Millennium Copyright Act
Digittal Millennium Copyright Actt (DMCA) merupakan aturan Amerika
Serikat yang mengatur tentang hak cipta dimana aturan tersebut bertujuan untuk
membatasi prosedur dalam pengendalian karya cipta. DMCA juga melakukan
pemantauan karya berhak cipta dalam media internet. Selain itu, DMCA juga
memberikan hukuman atas pelanggaran hak cipta atas karya cipta di internet.
Sehingga dengan adanya DMCA dapat membatasi penyedia layanan dalam hal
pencegahan pelanggaran hak cipta yang dilakukan para penggunannya.
A.3.2. Peraturan Hak Cipta dalam Digital Millennium Copyright Act
Digittal Millenium Copyright Act terkait hak ciptaa untuk melindungi konten
video penggunannya melalui. Salah satu cara yang diatur untuk menjaga maupun
mengetahui keotentikan sebuah video terhadap pembajakan dalam ketentuan
tersebut ialah melalui tanda tangan elektronik. DMCA menambahkan bagian baru
512 ke Undang-Undang Hak Cipta untuk membuat empat batasan baru tentang
tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta oleh penyedia layanan online.
Batasan tersebut didasarkan pada empat kategori perilaku berikut oleh suatu
layanan pemberi:
1. Komunikasi transisi;
2. Sistem caching;
24
3. Penyimpanan informasi tentang sistem atau jaringan sesuai arahan pengguna;
dan
4. Alat informasi lokasi.
Bagian 512 baru juga mencakup aturan khusus tentang penerapan ini
keterbatasan institusi pendidikan nirlaba.25
A.3.3. Electronic Frontier Foundation (EFF)
Electroni Frontier Foundation (EFF) merupakan suatu Lembaga nirlaba yang
didirikan pada tahun 1990 yang berawal dari donatur oleh pendirinya. Dimana tujuan
dari Lembaga ini adalah untuk memperjuangkan privasi pengguna, kebebasan
berekspresi, dan inovasi melalui litigasi. EFF bekerja guna memastikan suatu hak dan
kebebasan dalam penggunaan teknologi dapat ditingkatkan dan dilindungi.
EFF saat ini telah menjadi Lembaga yang terkemuka di Amerika Serikat,
dimana saat ini EFF telah menggunakan keahlian dari teknologi terkemuka, aktivis,
dan pengacara dalam upaya untuk mempertahankan kebebasan di media digital,
melawan pengawasan illegal, dan mendukung teknologi yang meningkatkan
kebebasan.
A.4. Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO)
A.4.1. Digital Rights Management
25 Digital Millennium Copyright Act.
25
Digital Right Management (DRM) system adalah istilah yang digunakan untuk
mengatur data digital dan memproteksinya dari user yang tidak mempunyai hak
akses. DRM dapat berasal dari banyak bentuk antara lain:
a. Dokumen
b. Gambar
c. Musik
d. Video
e. dan sebagainya
Data digital ini selanjutnya oleh pemiliknya diamankan agar hanya orang-orang
tertentu saja yang dapat mengaksesnya. Penerapan DRM dapat melibatkan banyak
metode bahkan setiap vendor besar seperti Sony, Microsoft, Apple, dan Adobe
mempunyai mekanisme sendiri. Sebagai contoh, Microsoft menerapkan DRM pada
produk Windows Media, Operating System Windows dan Microsoft Office.26
B. Tinjauan Umum Tentang Youtube
B.1. Youtube
26 Agus Kurniawan, e-journal, https://media.neliti.com/media/publications/131004-ID-digital-rights-
management-sebagai-solusi.pdf
26
Youtube merupakan suatu situs video sharing yang terdapat pada internet yang
memberikan berbagai bentuk informasi dalam model visual dan Youtube didirikan oleh
Steve Chen, Chad Hurley , dan Jawed Karim pada 15 Febuari 2005..27
B.2. Karakteristik Youtube
Youtube merupakan suatu media sharing video secara gratis dan dapat di share
melalui internet, Youtube sendiri bersifat umum /public. Didirikan pada bulan februari
2005 oleh 3 orang mantan karyawan PayPal, yaitu Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed
Karim. Di dalam Youtube pada umumnya berisi tentang klip music, film dan video
buatan para pemilik akun Youtube itu sendiri. Youtube memberikan kemudahan untuk
proses mencari informasi dari berbagai negara dan juga Youtube sendiri memberikan
informasi juga dalam bentuk lisan yang memudahkan pengguna.
Layanan Youtube ini, memberikan fasilitas bagi para penggunanya untuk dapat
meng-upload video yang dapat diakses oleh masyarakat dari seluruh dunia secara gratis.
Youtube sendiri telah diakuisisi oleh pihak Google yang kemudian digabungkannya
berbagai layanan Google lainnya.
Youtube juga dapat dimanfaatkan sebagai media hiburan yang dapat diakses secara
bebas dari berbagai negara mulai dari music, film, dan lain-lain.
B.3. Kebijakan Youtube dalam Hak Cipta
27 Youtube, Fungsi dan Manfaat Youtube, diakses tanggal 11 November 2018
27
Dimana suatu karya dilindungi oleh hukum yang kemudian karya tersebut diposting
pada Youtube tanpa adanya izin dari pihak pemilik hak cipta, maka pencipta dapat
mengirimkan sebuah report kepada youtube melalui akun mana yang telah
mempublikasikan karya ciptaannya. Kemudian pihak youtube akan mempertimbangkan
apakah konten tersebut benar telah melanggar hak cipta atau tidak. Pihak youtube juga
menyediakan formulir web guna mempercepat pemberitahuan akan penghapusan konten
yang sudah diklaim melanggar hak cipta. 28
28 Youtube, Hak Cipta Pada Youtube, diakses tanggal 12 februari 2019
Recommended