View
230
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
22
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengawasan Pemilu
1. Hakikat Pengawasan Pemilu
Pembentukan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 Tentang
Tata Cara Pengawasan Pemilu mempunyai landasan tertentu yang
termaktub dalam bagian menimbang (konsiderans). Bagian
menimbang huruf a peraturan ini menyatakan: bahwa pengawasan
pemilihan umum dilakukan dalam rangka mewujudkan
terselenggaranya pemilihan umum secara demokratis, langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya
peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum secara
menyeluruh; Selanjutnya bagian menimbang huruf b menyatakan:
bahwa untuk menegakkan integritas penyelenggara, transparansi
penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilihan umum perlu
dilakukan pengawasan pemilihan umum. Mengacu pada dua
konsiderans dimaksud, pelaksanaan pengawasan pemilu dalam rangka
menjamin pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar
pemilu, menjamin kedaulatan rakyat, menjamin kepastian hukum serta
menjamin moral yang baik penyelenggara pemilu.
Pengawasan pemilu secara teknis diatur dalam pasala1aangka 23
PeraturanaBawasluaNomor 13 Tahuna2012 tentangaTata Cara
PengawasanaPemilu dikonsepsikan sebagai kegiatanamengamati,
23
mengkaji,amemeriksa, danfmenilai proses penyelenggaraanaPemilu
sesuaivperaturanfperundang-undangan. Uraian unsur-unsur dalam
ketentuan ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu
berkaitan dengan aktifitas dan tindakan untuk melakukan pengamatan,
melakukan analisis, melakukan pemeriksaan serta memberi penilaian
prosedur dan tahapan-tahapan penyelenggaraan yang didasari hukum
positif tertulis.31 Berdasarkan analisis terhadap beberapa aturan hukum
terkait pengawasan pemilu, terkandung hakekat pelaksanaan
pengawasan pemilu ialah jaminan kepastian hukum pemilu dan jaminan
etika berpemilu.
2. Lingkup Kuasa Pengawasan Pemilu
Kekuasaan Pengawas Pemilu berada dan tersebar dalam lembaga
pengawas pemilu. Secara kelembagaan, pengawas pemilu terdiri atas
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu), Badan
PengawasfPemiluvProvinsi (Bawaslu Provinsi), PanitianvPengawas
PemilubKabupaten/ Kota (Panwaslu Kab/Kota) Panitia Pengawas
PemiluvKecamatan (PPK), Panitian PengawasvPemilu Lapangan
(PPL) dan PanitiasPengawas PemilubLuar Negerig(PPLN).32 Jajaran
pengawasdpemilu ini secara kelembagaan bersifat hirarki yang
berpuncak pada Bawaslu RI. Lembaga Bawaslu RI membawahi
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu ini membawahi Panwaslu Kab/ Kota.
31 Hukum positif tertulis dalam konteks penelitian ini adalah peraturan perundang-
undangan dibidang kepemiluan yang meliputi UUD NRI 1945, undang-undang terkait dengan
pemilu, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu. 32 LihatcPasal 89 Undang-cUndangsNomor 7 Tahun 2017 TentangkPemilihanhUmum
24
Lembaga Panwaslu Kab/Kota membawahi Panwaslu Kecamatan dan
Panwaslu Kecamatan membawahi PPL. Berbagai lembaga pengawas
pemilu yang diketengahkan tersebut mempunyai lingkup kekuasaan
masing-masing, sehingga dengan lingkup tersebut terdapat batas-batas
kekuasaan meliputi kuasa substansi, kuasa tempat, kuasa waktu dan
kuasa orang/person.
i. Kuasa Substansi
Bawaslu Republik Indonesia mempunyai tugas antara
lain:33
a. menyusundstandar tatablaksana pengawasan
PenyelenggaraanvPemilu untuk pengawasbPemilu
divsetiap tingkatan;
b. melakukanapencegahan danvpenindakansterhadap:
1. pelanggaranvPemilu;vdan
2. sengketacprosesbPemilu;
c. mengawasijpersiapanaPenyelenggaraancPemilu,zyang
terdiri atas:
1. perencanaansdan penetapanxjadwal tahapanaPemilu;
2. perencanaanspengadaanvlogistikboleh KPU;
3. sosialisasidPenyelenggaraanbPemilu; dan
4. pelaksanaanapersiapannlainnyavdalam
PenyelenggaraanvPemilu sesuaindengan ketentuan
peraturanvperundang-undangan;b
33 Lihat pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
25
d. mengawasifpelaksanaan
tahapanbPenyelenggaraanyPemilu, yang terdiri atas:
1. pemutakhiranadata pemilih danbpenetapan daftar
pemilihgsementara serta daftarfpemilih tetap;
2. penataancdan penetapan daerahbpemilihan DPRD
kabupaten/kota;v
3. penetapansPesertabPemilu;
4. pencalonanasampai denganbpenetapan Pasangan
Calon, calonbanggota DPR, calonganggota DPD, dan
calon anggotasDPRD sesuaihdenganbketentuan
peraturanrperundang-undangan;
5. pelaksanaanhkampanye danbdana.fkampanye;
6. pengadaanvlogistik Pemilubdan pendistribusiannya;d
7. pelaksanaanbpemungutan suarardanupenghitungan
suara hasilhPemilufdi TPS;
8. pergerakanasurat suara, beritavacara penghitungan
suara, dangsertifikat hasiljpenghitungan suarardan
tingkathTPS sampaiuke PPK;
9. rekapitulasibhasil penghitungangperolehan suaraqdi
PPK, KPUbKabupaten/Kota, KPUgProvinsi, dan
KPU;
10. pelaksanaanspenghitungan danbpemungutanbsuara
ulang, Pemilurlanjutan, dan Pemilubsusulan; dan
26
11. penetapanghasilqPemilu;
e. mencegahfterjadinyahpraktik politiknuang;
f. mengawasiznetralitas aparaturgsipil negara, netralitas
anggotabTentara NasionalbIndonesia, danxnetralitas
anggotaqKepolisian RepublikbIndonesia;
g. mengawasi pelaksanaanvputusan/keputusan, yangvterdiri
atas:
1. putusanbDKPP;
2. putusanbpengadilan mengenaibpelanggaran dan
sengketavPemilu;
3. putusan/keputusanvBawaslu, BawasluzProvinsi, dan
BawasluqKabupaten/Kota;
4. keputusannKPU, KPUqProvinsi, dannKPU
Kabupaten/Kota; dan
5. keputusan pejabatbyang berwenangeatas pelanggaran
netralitasaaparatur sipilnnegara, netralitas
6. anggotabTentara NasionalnIndonesia, danvnetralitas
anggota KepolisiancRepubliknIndonesia;
h. menyampaikancdugaan pelanggaranbkodexetik
PenyelenggaraaPemilugkepada DKPP;
i. menyampaikanadugaan tindakvpidana Pemilunkepada
Gakkumdu;g
27
j. mengelola,qmemelihara, danhmerawat arsipvserta
melaksanakan penyusutannyanberdasarkan jadwalxretensi
arsip sesuai dengan ketentuannperaturanvperundang-
undangan;
k. mengevaluasiapengawasanfPemilu;
l. mengawasibpelaksanaanbPeraturanfKPU; dan
m. melaksanakanrtugas lain sesuaiydengan ketentuan
peraturanhperundang-undangan.
Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan
berwenang34:
a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan
dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap
b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai Pemilu;
c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran
administrasi Pemilu;
d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik
uang;
e. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi,
dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
f. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan
mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur
34 Lihatzpasal 95 Undang-UndanggNomor 7 Tahun 2017 TentangwPemilihan Umum
28
sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia,
dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
g. mengambil7alih sementara6tugas, wewenang, dan
kewajibanyBawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai
sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan;
h. meminta bahannketerangan yanggdibutuhkan kepadajpihak
terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan
pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan
tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
i. mengoreksihputusan dancrekomendasibBawaslunProvinsi
dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
j. membentukzBawaslubProvinsi,
BawaslumKabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
k. mengangkat, sdmembina, danbmemberhentikannanggota
Bawaslu Provinsi, anggotanBawaslu Kabupaten/Kota, dan
anggotaaPanwaslu LN; dan
l. melaksanakannwewenang lainnsesuai denganzketentuan
peraturanyperundang-undangan.
29
ii. Kuasa Tempat
Pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pemilu salah
satunya dibatasi oleh tempat. Bawaslu RI melaksanakan tugas
dan wewenang pengawasasn diseluruh wilayah Republik
Indonesia. Terkait dengan Bawaslu Provinsi, ketentuan pasal 97
UU Pemilu menyatakan Bawaslu Provinsi terbatas dengan
wilayah Provinsi. Kemudian terkait Bawaslu Kabupaten/Kota,
ketentuan pasal 101 UU Pemilu menyatakan Bawaslu terbatas
dengan wilayah Kabupaten/Kota.
iii. Kuasa Waktu
Kuasa waktu bagi Bawaslu di semua tingkatan terkait
dengan ketentuan Pasal 454 UU Pemilu yang menyatakan Hasil
pengawasan ditetapkan sebagaidtemuan pelanggaranbPemilu
palingvlama 7 (tujuh) haribsejak ditemukannyaedugaan
pelanggaranyPemilu.
B. Teori Pengawasan
Lembaga negara merupakan suatu organ yang turut terlibat dalam
proses pemerintahan didalam sebuah negara. Pengawasan menurut George
30
R. Terry yang dikutip Muchsan SH menyatakan sebagai berikut;35 “Control
is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective
measure, if needed to result in keeping with the plan”. Dalam pengertiannya
pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap
hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan
rencana. Kemudian Hendry fanyol menyebutkan: “Control consist in
veryfiying wether everything accur in comformity with the plan asopted, the
instruction issued and principles established. It has for object to point out
weaknesses and errors in to rectify then and prevent recurrance”36. Adapun
maksud dari pengertian diatas adalah realitas bahwa hakikat merupakan
suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai
dengan rencana yang telah ditentukan. Melalui pengawasan tersebut akan
dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kesalahan-kesalahan
tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan
tersebut terulang kembali.37
Paulus Effendie Lotulung membedakan bentuk kontrol dari
beberapa segi yaitu (a) ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang
melaksanakan control; (b) ditinjau dari segi saat/ waktu pelaksanaan
control; dan (c) ditinjau dari segi sifat control itu terhadap obyek yang
35 Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata
Usaha Negara di Indonesia, Liberty: Yogyakarta, hal 36 36 Ibid, hal 37 37 Ibid, hal 43
31
diawasi. 38 Ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang dikontrol,
dapatlah dibedakan antara jenis control yang disebut kontrol intern dan
kontrol ekstern.39 Suatu kontrol intern berarti bahwa pengawasan dilakukan
olehssuatu badanhyangbsecaraborganisatoris/ struktural masihvtermasuk
dalammlingkungan pemerintah sendiri. Sebaliknya control ekstern adalah
pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara
organisatoris/ struktural berada di luar Pemerintah dalam arti eksekutif.40
Ditinjau dari segi saat/waktu dilaksanakannya suatu
kontrol/pengawasan dibedakan dua jenis yaitu kontrol a priori dan kontrol
a posteriori. Kontrol a priori bilamana pengawasan itu dilakukan sebelum
dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah ataupun
peraturan lainnya yang pengeluarannya memang menjadi wewenang
pemerintah.41 Kontrol a posteriori bilamana pengawasan itu baru terjadi
sesudahxdikeluarkannyankeputusan/ ketetapanfPemerintah ataufsesudah
terjadinyaftindakan/ perbuatangPemerintah.
Untuk itulah diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang dapat
memantau dan mengontrol kinerja dari lembaga negara tersebut.
Pengawasan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pengawasan internal
dan pengawasan eksternal. Berikut ini akan dijabarkan secara lebih rinci
terkait Konsepbdan TeorigPengawasan Internal dantEksternal.
38 Paulus Effendie Lotulung, 1986, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap
Pemerintah, Seri ke-I Perbandingan Hukum Administrasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta-Indonesia,
hal. xv-xvi. 39 Ibid, hlm. xv. 40 Ibid. 41 Ibid. hlm xvi
32
1) KonsepqPengawasannInternal
PengawasancInternal adalah pengawasanhyang dilakukan
oleh satufbadan yang terorganisirbmasih termasukbdalam linkungan
pemerintahvsendiri. Atau seluruhvproses kegiatan audit,rreview,
pemantauan, evaluasi, dandkegiatan pengawasanblain terhadap
penyelenggaraangtugas dan fungsi organisasi, biasanyabdilakukan
dalam hierarki atau dari atasanbkepadasbawahannya. Ataundisebut
juga pengawasanhmelekat.
Dalam rangkabmemberikan keyakinanhyang
memadaikbahwa kegiatan telahbdilaksanakan sesuai denganxtolak
ukur yang telahbditetapkan secara efektifndan efisien. pengawasan
internal dilakukanyuntuk kepentingan pimpinanmdalam rangka
mewujudkanutata kepemerintahanyyang baik.
Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 15
Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
menyebutkanlbahwa pengawasanuterdiri atas:
a. Pengawasan yang5dilakukan langsungboleh
pemimpin/atasanhlangsung, baik di tingkatxpusat maupun
daerah.
b. Pengawasansyang dilakukan secarabfungsional
olehnaparatnpengawasan.
Teori pengawasanninternalvyaitu berdasarkanbpada
keyakinankdan perilakuddalamborganisasi tersebut,
33
danypengawasansyangydilakukan dalam pengawasanminternal
yaitu melalui motivasibyang dilakukan atasan kepadambawahan.
Adapun tujuan dari adanya pengawasan internal yakni:
a. Memastikanqbahwa segala sesuatunyabberjalan sesuai
denganbmandate, visi, misi, tujuannserta target-target
organisasi.fv
b. Mengetahui tingkatbakuntabilitas kinerja tiapminstansi
yang akan dijadikantparameter penilaianjdan keberhasilan
dan kegagalankpelaksanaan misi organisasixdalam
mencapai tujuan danhsasarn yang telahmditetapkan dalam
Restraainstansi.
c. Dua tujuankutama yaitujakuntabilitas dan proseslbelajar.
2) KonsepgPengawasan External
Pengawasanmeksternal adalah pengawasanmyang dilakukan
olehmorang atau badan yangfada di luar unitlorganisaikyang
bersangkutan. Contohnya: BPK danjKPK.
Teori darihpengawasan eksternmyaitu KontrollEksternal.
Banyak kendalacyang sekarang merupakanmbagian integral dari
sebuahbinstasnsi lingkunganzoperasi eksternal dihasilkanmpada
dasarnya ada tigabkategori controlmeksternal:
a. Hukum dansperaturan yang diberlakukantoleh Kongres
pada pelaksanaannmanajemen publik, yangbmenghambat
danzmempengaruhimbirokrasi perilaku.
34
b. Kongres kontrolfpada anggaran instansiyyang dapat
mempengaruhieperilaku organisasi denganibaik
menghambat ataunmenfasilitasi kemampuannyamuntuk
memenuhixmisinya dan
c. Dinas sipilbsistem kontrol hirarkisnyang kaku, yang
memberikanbkerangka di manambirokrasi tersebutm
kembali terlatih, dipromosikan danbdikelola.
Pengawasan InternalsDan Eksternalnoleh berbagai
komponenbaktor (elemen) dalam masyarakatzperlu diperkuat.
Fungsi daribpengawasan internal danneksternal yaitu adanyazalat
ukur untukbmemperkuat systemcevaluasi dan operasinyang
transparan darixorganisasi untuk meningktakanbefisiensi dan
akuntabilitas sertavuntuk mengurangibkorupsi.
Pengawasan eksternal adalahapengawasan yangadilakukan
oleh orang atauabadan yang adaadi luar unit organisai yang
bersangkutan. Contohnya: BPK dan KPK.
Teori dari pengawasan ekstern yaitu Kontrol Eksternal.
Banyak kendala yang sekarang merupakan bagian integral dari
sebuah instasnsi lingkungan operasi eksternalbdihasilkan pada
dasarnya adaatiga kategori controlbeksternal:
a. Hukumzdan peraturan yangbdiberlakukan olehbKongres
pada pelaksanaanrmanajemen publik, yangbmenghambat
dan mempengaruhitbirokrasi perilaku;
35
b. Kongres kontrolgpada anggaranhinstansi yangndapat
mempengaruhigperilaku organisasindengan baik
menghambat ataurmenfasilitasi kemampuannyabuntuk
memenuhibmisinya; dan
c. Dinasqsipil sistem kontrolnhirarkis yang kaku, yang
memberikanbkerangka di mana birokrasintersebut kembali
terlatih, dipromosikanvdan dikelola.
PengawasanzInternal Dan Eksternalboleh berbagai
komponen aktor (elemen) dalambmasyarakat perluzdiperkuat.
Fungsi darivpengawasan internal danbeksternal yaitu adanya alat
ukur untuk memperkuat system evaluasi dannoperasi yang
transparan dari organisasiruntuk meningktakanhefisiensi dan
akuntabilitas sertatuntuk mengurangiykorupsi.
C. Teori Wewenang
Istilah wewenangaatau kewenanganadisejajarkan dengan
“authority” dalam bahasaainggris dan “bevoegdheid” dalamabahasa
Belanda. Authority dalam Black’s LawaDictionary diartikanasebagai
“Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik
officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their
public duties”42 (kewenanganaatauawewenang adalahakekuasaanahukum,
42 NuraBasukiaWinanrno, 2008, PenyalahgunaanaWewenang danaTindak Pidana
Korupsi, LaksbangaMediatama, Yogyakarta, hal. 65
36
hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik
untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban
publik). Wewenang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsi
suatu lembaga negara. Bahkan hal ini dijustifikasi F.A.M.aStroink danaJ.G
Steenbeek43 amenyatakan: “Het Begrip bevoegdheid is dan ook een
kembegrip in he staatsen administratief recht”. Dariapernyataan iniadapat
ditarik suatuapengertian bahwa wewenangamerupakan konsep intiadari
hukum tata Negaraadan hukumaadministrasi.
Setiapaperbuatan pemerintah diisyaratkanaharus bertumpuapada
kewenanganayang sah. Tanpa adanyaakewenangan yangasah, seorang
pejabat atau badan tataausaha negara tidak dapat melaksanakan suatu
perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakanaatribut bagi setiap
pejabata atau bagi setiapabadan. Kepustakaan Hukum Administrasi Negara
telah menggolongkan tiga cara untuk memperoleh wewenang pemerintah
yaitu: atribusi, Delegasi dan mandat.44
a. Kewenangan Atribusi
Kewenangan atribusi biasanyaadigariskan atauaberasal dari
adanyaapembagian kekuasaanaoleh peraturanaPerundang-
undangan. Dalamapelaksanaan kewenanganaatributif ini
pelaksanaannyaadilakukanasendiri oleh pejabat atauabadan yang
terteraadalam peraturanadasarnya. Terhadapakewenangan
43 Ibid 44 Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), Rajawali. Pers, Jakarta.
Hal 54-56
37
atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada
pada pejabataatau badanasebagaimana terteraadalamaperaturan
dasarnya.
b. KewenanganaDelegasi
Kewenangan Delegasi bersumber dari pelimpahan suatu organ
pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan
Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung
jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang
tersebut dan beralih pada delegataris.
c. Kewenangan Mandate
Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber
dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan
yang lebih tinggi kepada pejabataatau badan yangalebih rendah.
Kewenangan mandataterdapat dalamahubungan rutinaatasan dan
bawahan, kecuali bilaadilarangasecaraategas.
Konsep kewenanganadalamahukum administrasiaNegaraaberkaitan
dengan asasalegalitas, dimanaaasas ini merupakanasalah satuaprinsip utama
yang dijadikanasebagai bahanadasar dalamasetiapapenyelenggaraan
pemerintah danakenegaraanadisetiap Negaraahukum terutamaabagi
Negara-negara hukumayang menganutasystem hukumaeropaacontinental.
Asas iniadinamakan jugaakekuasaan undang-
undanga(deaheerschappijavanadeawet).45
45 Ibid, hal 60
38
Asas iniadikenal jugaadidalam hukumapidana (nullumadelictum
sineaprevia legeapeonale) yangaberarti tidak adaahukuman tanpaaundang-
undang).46 Didalamahukumaadministrasi Negaraaasas legalitasaini
mempunyaiamaknaadat het bestuuraaan wet isaonderworpnen, yakni
bahwaapemerintah tundukakepada undang-undang. Asasainiamerupakan
sebuahaprinsipadalamaNegaraahukum.
D. Tinjauan Umum Partai Politik
1. Pengertian Partai Politik
Partaiapolitikamemilikiaperan yang sangatapenting dalam suatu
negara demokrasi. Negaraadijalankan berdasarkanakehendak dan
kemauanarakyat. Organisasianegara padaahakikatnyaadilaksanakan
oleh rakyatasendiri atau setidaknyaaatas persetujuanarakyat karena
kekuasaanatertinggi atauakedaulatanaberada di tanganarakyat. Oleh
karena itu, syaratautamaapelaksanaan demokrasiaadalah adanya
lembagaaperwakilan yangadibentuk melaluiapemilihan berkalaadan
menghendaki adanyaakebebasan politik agarapemilihan
tersebutabenar-benarabermakna.
Partaiapolitik merupakanasalah satu bentukaperwujudan
kebebasan berserikatasebagai salah satuaprasyarataberjalannya
demokrasi. Kebebasan berserikatalahir dari kecenderunganadasar
manusiaauntuk hidupabermasyarakat danaberorganisasi baikasecara
46 Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 12
39
formalamaupun informal. Kecenderunganademikian ituamerupakan
suatuakeniscayaan. Kecenderunganabermasyarakatayang pada
perinsipnyaaadalah kehidupan berorganisasiatimbul untukamemenuhi
kebutuhan danakepentingan-kepentingan yang samaadari individu-
individu sertaauntuk mencapai tujuanabersama berdasarkanapersamaan
pikiranadan hatianurani.47
Bahkan Miriam Budiarjo mengemukakan partai politik adalah
suatu kelompok yang terorganisir di mana para anggotanya mempunyai
orientasi, cita-cita dan nilai-nilai yang sama dengan tujuan kelompok
untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik
dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya.48 Partai
politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830-an
sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi
perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi
politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan
terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta
politik tersebut adalah partai politik.49
Sejalanadenganaitu, pengertian partaiapolitik menurutaUndang-
Undang Nomera2 Tahuna2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun
47 AliaSafa’ataMuchamad, 2011, PembubaranaPartai Politik: Pengaturanadan praktik
Pembubaran Partai Politik dalamapergulatanaRepublikaRajawali Pers, hal. 4-5 48 RamlanaSurbakti, 1999, MemahamiaIlmu Politik, Jakarta, PTaGramediaaWidiasarana
Indonesia, hal 44. 49 HuntingtonaSamuel P., 2003, TertibaPolitik di TengahaPergeseran
KepentinganaMassa. Jakarta: RajaGrafindoapersada. hal 472
40
2011 tentang partai Politik menyatakan adalah organisasi yang bersifat
nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkanadan membelaakepentinganapolitikaanggota,
masyarakat, bangsa dananegara, sertaamemeliharaakeutuhan Negara
KesatuanaRepublikaIndonesia berdasarkanaPancasila danaUndang-
Undang DasaraNegaraaRepublikaIndonesia Tahuna1945.50 Partai
dapat dipahamiadalam arti luasadan artiasempit. Dalamaarti luas, partai
adalahapenggolonganamasyarakat dalamaorganisasi secaraaumum
yang tidakaterbatasapada organisasiapolitik. Sedangkan dalamaarti
sempit, partaiaadalahapartai politik, yaituaorganisasi masyarakatayang
bergerak diabidang politik.51 Denganademikian, partaiapolitik
merupakanaprantara yangabesar yangamenghubungkanakekuatan-
kekuatanadan ideologiasosial denganalembaga-lembagaapemerintahan
yangaresmi.
MenurutaWare mendefinisikanapartai politik sebagaialembaga
yangamenghantarkanarakyat pada tujuanakekuasaan dalamasebuah
negara.52 Wareamengemukakanakarakteristikapartai politikasebagai
berikut. Pertama, tujuanapartai politikaadalah mengahantarkananegara
pada tujuanaakhirnya untukakesejahtraan rakyatadari padaasekedar
merebutakekuasaan. Kedua, partaiapolitik dapatadijadikanasebagai
50 Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 Tentang Partai Politik 51 Ali Safa’at Muchamad, Op Cit, hal 31 52 Alan Ware, 1996. Political Parties and Party Systems. Oxford University Press, hal 2-3
41
sebuah strategiauntuk meraih tujuanautama meraihakekuasaan dari
sebuah rezimauntuk membentukasuatu pemerintah. Ketiga, aada
sekelompok organisasiapolitik yang mengklaimadiri merekaasebagai
partai politikadan terlibat dalamakegiatan-kegiatanapartaiapolitik
seperti terlibat dalamapemilu. Tetapiamereka tidakamenjadiakontestan
resmi dalamapemilu. Tujuanaorganisasi politikaini hanyaasekedar
menjadiamenggembiraadalamaaktivitas-aktivitasapolitik. Dialuaratiga
karakteristikatersebut, partaiapolitik selaluaberusaha
mencarialegitimasi dalam bentukaapapun untukamemperoleh tujuan
akhiramereka. Dalamamakna yang lain, wareamendeskripsikan partai
politikasebagai bentukapengelompokanamasyarakat berdasarkan
kesamaanakeyakinan, sikap, dan nilai-nilaiayang di anut.53
2. PeranadanaFungsi PartaiaPolitik
Partai politik tidakahanya bertugas sebagaiamerebut kursi dan
mengumpulkanasuaraapada saat pemilihanaumum, tetapi partaipolitik
jugaaberfungsiasebagai solusi untukakepentinganabersama. Artinya,
partai politikajuga berfungsiasebagaimana di sampaikanaolehapara
pemikir.
Miriamabudiharjo, melihat peranapartai politik setidaknyaaada
empat macamaperan, pertama sebagaiasarana komunikasi
politikaartinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentinganadan
sarana permusuanakepentingan. Kedua, sebagaiasarana
53 Ibid, hal 7
42
sosialisasiapolitik, yaitu saranaabagi proses yangamelaluinya seseorang
memperolehasikap danaorientasi terhadapafenomena politik dan untuk
menciptakanacitra bahwa diaamemperjuangkanakepentingan umum.
Ketiga, partaiapolitik sebagai saranaarekrutmen politik, fungsiaini
berhubunganadenganaperkaderan danarekrutmen anggotaalegislatif
maupunaeksekutif, partai politikaharus benar-benaramencari sosok
yangaprofesionaladanaorang-orang yang punyaaintegritas. Keempat,
sebagai saranaapengatur konflik, karenaamasyarakat politikaadalah
masyarakatayangahitrogen, yang tentunyaaselalu berbedaayang
kemungkinanaberpotensi konflik.54
Fungsiapartaiapolitik berdasarkanaundang-undang partaiapolitik
di Indonesia yaitu, Undang – Undang No 2aTahun 2008 joaUndang-
undang Nomor 2 Tahun 2011atentangaPartai Politik Pasal 11 ayat 1
menyatakan bahwaapartai politik adalahasebagai sarana:
a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas
agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak
dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat
persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan
masyarakat.
54 Miriam Budiardjo, Op cit, hal 405-409
43
c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik
masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan
menetapkan kebijakan negara.
d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
e. Rekrutmen politik dalamaproses pengisisan jabatanapolitik
melalui mekanismeademokrasi denganamemperhatikan
kesetaraan danakeadilanagender.
Dengan melekatnyaabeberapa fungsi dalamapartai politik diatas,
partai politikamenjadi salahasatu aktor pentingabagi tegaknya negara
demokrasi. Halaini dikarenakan partaiapolitik menjadi
saranaamobilitas aspirasiamasyarakat dan pemerintah. Selainaitu,
partai politikamenjadi saranaainformasi
dalamamemberikanapenjelasan mengenai keputusankeputusan politik
yang diambilapemerintah.
Secaraaringkas partai politikadapat dikatakanasebagai
penghubungaantara wargaanegara denganapemerintahnya. Selain itu
partai jugaamelakukan fungsi-fungsiaseperti komunikasiapolitik,
sosialisasiapolitik, rekruitmenapolitik, pengaturakonflikapolitik,
pendidikanapolitik, pemersatuakebangsaan untukamensejahterakan
masyarakat, danapartisipasiapolitik. Pelaksanaanafungsi-fungsi ini
dapat dijadikanainstrumen untuk mengukurakeberhasilan atau
kegagalanapartai politikadalam menjalankanatugasnya.
44
E. Keuangan PartaiaPolitik
Keuangan Partai Politikaadalah semua hakadan kewajibanaPartai
Politik yangadapat dinilai dengan uang, berupaauang, atau barangaserta
segala bentuk kekayaanayang dimilikiadan menjadi tanggungjawab Partai
Politik.55 Terkaitadengan keuangan Partai Politikaterdapat 2 (dua) undang-
undang yang mengaturnya, yakniaUndang-Undang No. 2 Tahun 2008
tentang PartaiaPolitik, sebagaimana telah diubahadenganaUndang-Undang
No. 2 Tahuna2011 dan Undang-UndangaNomor 7 Tahun 2017 Tentang
PemilihanaUmum. Kedua undang-undangatersebut mengaturahal yang
sama sama sekali bedaaterkait denganakeuangan PartaiaPolitik, karena
objek danatujuan yangaberbeda.56
UndangaUndang Partai Politikamengatur bagaimana PartaiaPolitik
bisa mendapatkan sumberakeuangannya, tujuanapengeluaran keuangan,
cara mengelolaadan melaporkan keuangannya dan pengawasanaterhadap
laporan keuangan Partai Politik itu sendiri dalam kaitannya dengan
kelembagaanaPartai Politik itu sendiriadalam melaksanakanafungsinya
sebagai Partai Politik. SedangkanaUU Pemilu mengatur keuangan Partai
Politik dalamaperannya Partai Politik sebagai peserta Pemilu. Oleh karena
itu terkait denganakeikutsertaan PartaiaPolitik sebagaiapeserta Pemilu
maka yang diaturadalam undang-undangatersebut bagaimanaapengaturan
55 Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2011 tentang Partai Politik 56 Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014, Penelitian Hukum Tentang Akuntabilitas
Pendanaan Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Kementerian Hukum dan
HAM: Jakarta, hal 20
45
terkait pendanaan, pembiayaan, pelaporanadan pengawasana terhadapadana
kampaye.57
Walaupun KeuanganaPartai Politik untukakegiatan Operasional
Sekretariat Partai Politik guna menunjang tercapainyaacita-cita atau tujuan
Partai Politikasebagaimana diaturadalam AD/ART masing-masing Partai
Politik, untuk mencapai cita-citaadan tujuan itu makaadalam
penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Legislatif dan Kegiatan Pemilihan
Presidenajuga sangatamemerlukan keuanganasebagai dana kampanye.
Karena perbedaan keperluan kegiatan itu maka pengaturan
keuangan, kegiatan, dan sanksi untuk Operasional Sekretariat Parpol, Dana
Kampanye Pileg dan Dana Kampanye Pilpres, jika digambarkan sebagai
berikut:
Tabel 1. Perbandingan Keuangan Partai Politik
Political Party Finance
(UU No. 2 Tahun 2008 jo
UU No. 2 Tahun 2011
Tentang Partai Politik)
Campaign Finance
(UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum)
Pemilihan
Legislatif Pemilihan Eksekutif
Pen
gatu
ran
Pasal 34, Pasal 34A,
s.d Pasal 39
Pasal 329 – Pasal
333
Pasal 325 – Pasal
328
Keg
iata
n
pengeluaranadalam
pelaksanaan program,
amencakup
pendidikan politik,
danaoperasionala
sekretariataPartai
Politik
(pasal 36)
Untuk kampanye: antaraalain logistik,
media, konsumsi, aakomodasi, tiket
pesawatadanatransportasi darat, asaksi,
fisik,
57 Ibid
46
San
ksi
Pelanggaranaterhadap
Pasal-pasal dari UU
Nomora2 Tahun
a2011
atentangaPerubahan
Atas UU Nomor 2
Tahun 2008atentang
Parpolatersebutatidak
diberiasanksi.
Pasala490- Pasal 494, pasal 495 – pasal
497, pasal 521 – pasal 528, pasal 546-
pasal 548 dan pasal 550
Su
mb
er D
an
a
1. iuranaanggota;
2. sumbangan yang
sahamenurut
hukum; dana
3. bantuan keuangan
dariaAnggaran
aPendapatan dan
Belanja
aNegara/Anggaran
Pendapatanadan
BelanjaaDaerah. a
(pasal 34) a
1. partai politik;
2. calon anggota
DPR, DPD,
DPRD provinsi,
dan DPRD
kabupaten/kota
dari partai
politik yang
bersangkutan
3. sumbangan
yang sah
menurutahukum
dariapihak lain.
(pasal 329 ayat 2
dan pasal 332
ayat 2)
1. PasanganaCalon
yang
abersangkutan;
2. Partai Politik
dan/atau
GabunganaPartai
Politika yang
mengusulkan
PasanganaCalon;
dan
3. sumbanganayang
sahamenurut
hukum dari pihaka
lain.
4. bantuanakeuangan
dariaAnggaran
Pendapatan dan
Belanja
aNegara/Anggaran
Pendapatanadan
BelanjaaDaerah.
(pasal 325 ayat 2)
Sumber: diolah melalui UU Partai Politik dan UU Pemilu
Peserta Pemiluadilarang menerimaasumbanganadanaaKampanye
Pemiluayangaberasaladari: a. pihak asing; b. penyumbangayang tidakajelas
identitasnya; c. Pemerintah, pemerintahadaerah, badanausaha milikanegara,
dan badan usahaamilikadaerah; atau d. pemerintah desaadan badanausaha
milikadesa. Peserta Pemiluayang menerimaasumbanganademikian dilarang
menggunakanadanaatersebut dan wajib melaporkannyaakepada KPUaserta
47
menyerahkanasumbangan tersebutakepada kas negaraapaling lambat 14
(empatabelas) hariasetelah masaaKampanye Pemiluaberakhir. 58 Peserta
Pemiluayang terbuktiamenerima sumbanganadana KampanyeaPemilu
aersebut di atas dipidanaadengan pidanaapenjara palingalama 3 (tiga)
atahun dan dendaapalingabanyak Rp36.000.000,00 (tigaapuluh enamajuta
rupiah).59
1. Iuran dan Sumbangan
KeuanganaParpol yang bersumberadari iuranaanggotaadiatur
dalam AD/ART60 masing-masingaParpol. Sedangkanasumbangan sah
menurutahukum yang boleh diterima PartaiaPolitik berasal dari:61
a. perseoranganaanggota Partai Politikayang
pelaksanaannyaadiatur dalam AD/ART;
b. perseoranganabukan anggota PartaiaPolitik, palingabanyak
senilai Rp 1.000.000.000,00 (satuamiliar rupiah) peraorang
dalam waktu 1 (satu) tahunaanggaran; dan
c. perusahaanadan/atau badan usaha, palingabanyak senilai Rp
7.500.000.000,00 (tujuh miliaralima ratus jutaarupiah) per
perusahaan dan/atauabadan usahaadalam waktu 1 (satu) atahun
anggaran.
58 Lihat pasal 339 UndangaUndang Nomor 7 Tahun 2017 TentangaPemilihan Umum 59 Ibid, pasal 527 60 Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, aadalah peraturanadasar Partai
Politik. aSedangkanaAnggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah
peraturan yang dibentukasebagai penjabaran AD. Lihat Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang Undang Nomora2 Tahun 2011 Tentang PartaiaPolitik. 61 Ibid, Pasal 35
48
Sumbangan62 tersebutadidasarkan padaaprinsip kejujuran,
sukarela, keadilan, terbuka, atanggung jawab, sertaakedaulatan dan
kemandirianaPartai Politik.
Pasal 49aUndang-UndangaNomor 2 Tahun 2011aTentang Partai
Politikamenentukan, bahwaaSetiap orang atau perusahaanadan/atau
badan usaha yang memberikanasumbangan kepadaaPartai Politik
melebihiaRp 1.000.000.000,00 dan Rp 7.500.000.000,00adipidana
dengan pidanaapenjara palingalama 6 (enam) bulanadan denda 2 (dua)
kalialipat dariajumlah danaayang disumbangkannya. Sedangkan
PengurusaPartai Politik yang menerimaasumbangan dari
aperseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi
ketentuan tersebutadipidana denganapidana penjaraapaling lama 1
(satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlahadana yang
diterima. Sumbanganayang diterimaaPartai Politik dari perseorangan
dan/atauaperusahaan/badan usaha yang melebihiabatas ketentuan
tersebutadisita untukanegara.63
2. BantuanaKeuangan Dari AnggaranaPendapatan Dan Belanja
Negara/AnggaranaPendapatanaDan Belanja Daerah
Bantuanakeuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/AnggaranaPendapatan dan BelanjaaDaerah diberikanasecara
62 Dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa (lihat Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. 63 Ibid, Pasal 49
49
proporsionalakepada Partai Politikayang mendapatkanakursi di Dewan
Perwakilan Rakyat, DewanaPerwakilan RakyataDaerah provinsi, dan
DewanaPerwakilan RakyataDaerah kabupaten/kotaayang
penghitungannya berdasarkanajumlah perolehan suara.64 Bantuan
keuangan dariaAPBN atau APBD kepadaaPartai Politik digunakan
sebagai Dana Penunjang KegiatanaPendidikan Politik dan Operasional
SekretariataPartai Politik.65 Bantuan keuangan dari APBNadan APBD
tersebut diprioritaskanauntuk melaksanakanapendidikan politik bagi
anggotaaParpol dan masyarakat.66
Kegiatan pendidikanapolitik tersebut dilaksanakanadengan
memperhatikan keadilan dan kesetaraanagender untuk membangun
etika dan budaya politikasesuai dengan Pancasila.67 Adapunakegiatan
pendidikanapolitik bertujuan untuk: (a) meningkatkan kesadaran hak
dan kewajiban masyarakat dalamakehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara; (b) meningkatkan partisipasiapolitik dan
inisiatif masyarakatadalam kehidupanabermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara; dan (c) meningkatkanakemandirian, kedewasaan, dan
amembangun karakter bangsaadalam rangka memeliharaapersatuan
dan kesatuan bangsa.68
64 Ibid, Pasal 34 65 Lihat pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 66 Ibid 67 Ibid, Pasal 10 68 Ibid
50
F. AsasaPemilihanaUmum
Pemiluadiperlukan sebagai salahasatu mekanismeamewujudkan
prinsip kedaulatan rakyat. MelaluiaPemilu, rakyatatidak hanya memilih
orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakananegara, tetapi
jugaamemilih program yang akanamenjadi kebijakan negara pada
pemerintahanaselanjutnya. Oleh karena itu tujuanaPemilu adalah
terpilihnyaawakil rakyat dan terselenggaranyaapemerintahan yangasesuai
dengan pilihan rakyat. Pemiluayang tidak mampuamencapai tujuanaitu
hanya akanamenjadi mekanismeapemberian legitimasi bagi pemegang
kekuasaananegara. Pemilu demikianaadalah pemilu yangakehilanganaroh
demokrasi. a
Untukamencapai tujuan itu, Pemiluaharus aenurut asas-asas tertentu.
Asas-asas mengikat keseluruhanaproses Pemilu dan semua pihak yang
terlibat, baikapenyelenggara, peserta, pemilih, bahkanapemerintah.
Berdasarkan pasal 2adan 3 UUaPemilu didasarkan atas
asasalangsung, aumum, bebas, arahasia, jujur, adan aadil serta
penyelenggaraannya harus memenuhi aprinsip mandiri; jujur; adil;
berkepastian ahukum; atertib; terbuka; proporsional; profesional;
aakuntabel; efektif; dan aefisien.
Penyelenggaran aPemilu, tentunyaa memiliki tujuan abagi rakyat,
diantaranya:69
69 Jimly aAsshiddiqie, 2012, Pengantara Ilmu Hukum aTata Negara, Rajagrafindo
Persada, Jakarta, hal 417.
51
a) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan
pemerintahan secara tertib dan damai.
b) Untuk amemungkinkanv terjadinya pergantiana pejabat yang
akan mewakili kepentingana rakyat di lembaga perwakilan.
c) Untuk melaksanakanaprinsip kedaulatan rakyat.
d) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasiawarga negara.
Menurut Sukarnaapelaksanaan Pemilu harus dilaksanakan secara
bebas. Syarat Pemilu agar berlangsung secaraabebas ada sepuluh, yakni:70
a) Aman. Dalamasuatu negara yang tidakaaman tidak akanadapat
dilakukanapemilihan umum.
b) Tertib. Suatu pemilihanaumum yang tidakaberjalan tertib tidak
akan menjamin suatuahasil yang baik.
c) Adil. Suatuapemilihan umum dalamasuatu negara demokrasi
harus tetap menjunjungatinggi keadilan yaitu tidakaadanya
penindasanadan paksaan.
d) KemerdekaanaPerorangan. Pemilihan umumayang bebas hanya
aakan dapatadilakukan apabilaasetiap orang sebagaiwarga
negara dilindungia atau dijamin akemerdekaannya aoleh
undang-aundang.
e) Kesejahteraan Masyarakat. Suatua masyarakat yang sejahtera
yaitu bebas adari kemiskinan dan ketakutana akan adapat
melakukannya apilihannya secara bebas tanpa adipengaruhi
70 Sukarna, 1981, Sistem Politik, Alumi, Bandung, hal 83.
52
oleh afaktor-faktor yang adapat mengganguakemerdekannya
untuk memilih.
f) Pendidikan. Dalamamasyarakat yang warga
negaranyaasebagian besar buta hurufaakan sukar untuk
dijalankan pemilihan umum secaraabebas karena komunikasi
dua arah tidak bisaadijalnkan secara sempurna.
g) Terdapat partaiapolitik dari satu. Pemilihan umumayang bebas
hanya dapat terselenggara apabilaadalam negara itu terdapat
lebih dari satuapartai politik, sehingga rakyatadapat memilih
mana yang lebihacocok denganapendiriannya masing-masing.
h) Terdapatamedia pers yang bebas. Pers yang bebas merupakan
syarat alatakomunikasi antara pemimpinapolitik dengan rakyat
sehingga pemimpinapolitik dapat mengemukakanatujuan dari
partainya tadi, makaarakyat dapatamenilai mana yang paling
baik untukapilihannya.
i) Terdapat open management. Suatuapemilihan umumayang
bebas hanya dapataterselenggara apabilaanegara itu
menjalankan open management yaitu adanya free social support
atau dukungan yang bebas dari masyarakat
terhadapapemerintah danaadanya free social control atau
pengawasan yang bebas dari masyarakat terhadapaaparatur
pemerintahadanaadanya free socialaresponsibility atau
53
pertanggungjawabanayang bebas dari kebohonganaoleh pihak
pemerintah.
j) Terdapat ruleaof law suatu pemilihanaumum yang bebasahanya
dapat dilakukan dalam negaraayang menjalankan rule of law
yaitu baik pemerintahamaupun rakyat sama-sama tak
menjalnkanaundang-undang.
Pengertian dan makna asas-asas Pemilu Indonesia yang sedemikian
kompleks, kalau diterjemahkan lebih singkat, pada hakikatnya
dipergunakan untuk memberikan landasan filosofis bagiaseluruh rangkaian
proses penyelenggaran Pemilu. Baikaburuknya demokrasi salah satunya
terletak pada kualitas Pemilu.
Pemilu dikatakan demokratisaapabila memilikiamakna. Istilah
bermakna bagi AxelaHadenius71 merujuk pada tigaakriteria yaitu
keterbukaan, ketepatanadana dan keefektifanaPemilu. KemudianaElklit dan
SvenssonamenambahkanaPemilu hanyaaakan kompetitif bilaasecara
ahukum (de jure) atidak menetapkanpembatasan dalam rangka untuk
menyingkirkanacalon atau kelompokatertentu atasaalasan politik.72
Syarat-syarat yang harusadipenuhi agaraPemilu dapat menjadi
parameterademokrasi yakniapertama, Pemilu yang demokratisaakan
memperkuatalegitimasi dan kredibilitasapemerintahan hasil Pemilu;
akedua, konflikaakibat ketidakpuasan hasilaPemilu dapat ditekanakarena
71 Toni Andrianus Pito, Op Cit., hal 314 72 Ibid
54
Pemilu dapat dipertanggungjawabkanasecara baik kepadaapublik; dan
ketiga, dalam beberapaakasus dapatameningkatkan partisipasi politik
karenaaapatisme yangadisebabkan oleh kecuranganadalam Pemilu dapat
dinetralisir.
Selanjutnya Robert A. Dahlapada tulisannyaaberjudul A Preface to
Democratic Theory, menyebutkanakriteria Pemilu yangademokratis yang
dklasifikasikanameliputi kriteriaasebelum, selama danasetelah pemilihan.
Lebih lengkapaDahl menyampaikan:73
“Sebelumapemilihan (prevoting period), Pemiluayang
demokratis adalah (1) Setiap pemilihamerasakanaseperangkat
alternatif, asetidaknya satuadarinya dianggap sebagai lebih baik
dari alternatifayang dijadwalkan, danadapat memilihaalternatif
yangadisukainyaadari yang dijadwalkanaketika pemungutan
suara. (2) Semua individuamemilikiainformasi yangaidentik
tentangaalternatif.
Sementaraaitu, selamaapemilihan (votingaperiod), syarataPemilu
yang demokratisameliputi:
“(1) Setiapaanggota organisasiamelakukanatindakan yang
diasumsikan merupakanaekspresi dariapreferensi diantara
alternatif yang dijadwalkan, amisalnya, pemungutan suara. (2)
Dalam tabulasiaekspresi ini (suara), pembobotan ditentukan
kepilihanamasing-masing individu (3) Alternatif denganajumlah
suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang.
Pada masa setelahapemilihan (postvotingaperiod),
Pemiluademokratis meliputi syarat:
(1) Alternatif (pemimpin politik) adengan jumlah suara terbanyak
menggantikan alternatifa (pemimpin politik) denganahasil suara
yang lebihasedikit. (2) Keputusan dariapenyelenggaraapemilihan
dilaksanakan."
73 Ali Sidik, 2016, Thesis: Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan
Hukum Pemilihan Umum, Program Pasca Sarjana FISIP Universitas Lampung, hal 24
55
Kualitasadan tujuan Pemiluasebenarnya juga terletak pada
terwakilinya atau tidakaaspirasi pemilihasetelah pemenangapesta
demokrasiamerengkuh tampukakepemimpinan. Apakah dalam
kurunawaktualima tahun benar-benar terwakiliaaspirasi rakyat ataukah para
pemimpin tersebutamengalami gejala amnesiaapolitik.
Recommended