View
20
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
18
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Tinjauan Umum Perusahaan atau Organisasi
3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan dan Organisasi
Kementerian Sosial Republik Indonesia disingkat Kemensos dahulu
Dapertement Sosial disingkat Depsos adalah Kementerian yang mempunyai tugas
penyelenggaraan dan membidangi urusan dalam negri didalam pemerintahan untuk
membantu Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintah Negara di bidang
penyelenggaraan sosial, rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,
perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.
Dibentuk pada tanggal 19 agustus 1945, dasar hukum peraturan Presiden
Nomor 46 Tahun 2015. Kementerian Sosial dipimpin oleh seorang Menteri sosial
sejak tanggal 27 oktober 2014 dijabat oleh Khofifah Indar Parawansa. Menteri sosial
pertama pada masa awal kemerdekaan dipercayakan pada Mr. Iwa Kususma Sumantri
yang ada pada waktu itu membawahi kurang lebih 30 orang pegawai untuk bagian
pemburuhan dan bidang sosial. Hampir semua pegawai tersebut kurang atau tidak
berpengetahuan dan pengalaman cukup mendalam dalam bidang perburuhan dan
sosial. Pada awalnya kantor Kemeterian Sosial berlokasi di Jalan Cemara No.5
Jakarta namun pada waktu Ibu kota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta pada
tanggal 10 januari 1946 kator Kementerian Sosial ikut pindah kegedung Saminari di
Jalan Code Yogyakarta. Kemudian ketika pemerintah Republik Indonesia pindah
19
kembali ke jakarta, kantor Kementerian Sosial menempati kantor di Jalan Salemba
Raya 28 Jakarta Pusat sampai sekarang.
Pada saat pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Dapartemen sosial
dibubarkan saat itu Presiden Abdurahman Wahid mengagas bahwa pelayanan
kesejateraan sosial cukup dilakukan oleh masyarakat namun keadaan berkata lain
secara tidak diduga saat itu muncul berbagai masalah kesejateraan sosial seperti
bencana alam, bencana sosial, populasi anak jalanan dan anak terlantar semakin
bertambah terus jumlahnya, sehingga para mantan petinggi kementerian sosial pada
waktu itu menggagas untuk dibentuknya sebuah badan yang berada langsung
dibawah presiden,, maka terbentuklah Badan Masalah Kesejateraan Sosial Nasional
(BKSN).
Terbentuknya Bandan Masalah Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN)
permasalahan tidak segera tertuntaskan, malah yang terjadi serba kekeurangan karena
tidak seimbangnya populasi permasalahan sosial dengan petugas yang dapat
menjangkaunya dan kewenangan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) juga
sangat terbatas.
Dengan pertimbangan seperti itu maka pada Kabinet Persatuan Nasional,
Kementerian Sosial (KPNKS) dimunculkan kembali tetapi digabung dengan
Dapertemen Kesehatan. Nomenklaturnya menjadi Dapartemen Kesehatan dan
Kesejateraan Sosial (DKKS) gagasan pergabungan ini juga tidak memberikan solusi
permasalahan kesejateraan sosial semakin kompleks.
Kemudian pada masa kabinet gotong royong, Kementerian Sosial difungsikan
kembali untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan di bidang kesejateraan
20
sosial. Kabinet gotong royong adalah kabinet pemerintah indonesia dipimpin
Presiden Megawati Sukarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz kabinet ini
dilantik pada 10 agustus 2001 dan masa baktinya berakhir pada 20 oktober 2004.
Visi : Terbentuknya Indonseia yang berdaulat, mandiri dan berkeperibadian
berdasarkan gotong royong.
Misi : Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber daya maritime dan mencerminkan keperibadian Indonesia
sebagai Negara kepulauan. Mewujudkan masyarakat maju
berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara hukum,
mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri
sebagai Negara maritim, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia
yang tinggi, maju dan sejahtera. Mewujudkan bangsa yang berdaya
saing dan mewujudkan Indonesia menjadi Negara yang mandiri, maju
dan kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Terwujudnya
masyarakat yang berkeperibadian kebudayaan.
3.1.2 Struktur dan Perkembangan Perusahaan dan Organisasi
Dalam sebuah perusahaan, struktur organisasi sangat berperan penting dalam
pembagian kegiatan kerja, dimaksudkan untuk merumskan tugas pokok dan tanggung
jawab yang terbagi dalam unit-unit bagian devisi atau depertemen. Fungsi atau tugas
pokok kerja yang berbeda-beda menunjukan hirarki dan struktur wewenang
organisasi serta memperhatikan hubungan pelaporannya. Dengan struktru organisasi
21
yang baik, maka akan mempermudah dalam pelaksanaan penolahan data karyawan
tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dapat berjalan dengan lancar, terawasi dan
hasilnya dapat terkendali.
Bentuk struktur organisasi pada Kementerian Sosial RI Jakarta adalah:
Sumber : kementerian Sosial RI Jakarta
Gambar III.1. Struktur Organisasi Kementerian Sosial RI Jakarta
Berikut ini merupakan uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing
jabatan pada Kementerian Sosial RI Jakarta.
1. Peskos atau Pekerja Sosial
22
Tugas dan tanggung jawab peskos adalah profesi ini membantu individu, keluarga,
kelompok, dan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dialami. Yang
menjadi sasaran pelayan yang diberikan oleh pekerja sosial merupakan
penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terbagi menjadi 26 kategori yaitu:
Anak telantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, Anak
Dengan Kedisabilitasan (ADK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau
diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia
terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung,
kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP),
orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, korban
trafficking, korban tindak kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS),
korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi,
fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan komunitas adat terpencil.
2. PMS atau Pekerja Masyarakat sosial
Tugas dan tanggung jawabnya adalah:
a. Meningkatakan kesejateraan sosial
b. Pekerja sosial harus bertindak untuk mencegah dan menghilangkan
diskriminasi terhadap orang atau kelompok atas dasar ras, warna kulit,
kelamin, orientasi seksual, usia, agama, kebangsaan, status perkawinan,
keyakinan politik, hambatan fisik atau mental atau keinginan lain atau
karektristik pribadi, kondisi atau status.
23
c. Pekerja sosial harus bertindak untuk menjamin agar semua orang memiliki
akses terhadap sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-
kesempatan yang mereka butuhkan.
d. Pekerja sosial harus bertindak mengembangkan pilihan dan kesempatan bagi
semua orang terutama bagi orang-orang dan kelompok-kelompok yang kurang
beruntung atau yang tertindas.
e. Pekerja sosial harus meningkatkan kondisi-kondisi yang mendorong
munculnya rasa hormat terhadap perbedaan budaya-budaya yang membentuk
masyarakat amerika serikat.
f. Pekerja sosial harus memberikan pelayanan-pelayanan profesional yang tepat
dalam keaadaan darurat.
g. Pekerja sosial harus mendukung atau mengusahakan perubahan-perubahan
dalam kebijakan dan perundang-undangan untuk meningkatkan kondisi-
kondisi sosial dan untuk meningkatkan keadilan sosial.
3. TKSK atau Tenaga Kesejateraan Sosial Kecamatan
Tugas dan tanggung jawabnya adalah:
a. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap potensi dan
sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS) di wilayah kecamatan.
b. Mengembangkan jejaring dan koordinasi penyelenggaraan Usaha Kesejateraan
Sosial (UKS) dengan instansi terkait dan pihak terkait stake holder di tingkat
kecamatan.
24
c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan karang taruna dan pekerja
masyarakat sosial (PMS) yang berada diwilayah kecamatan, dalam rangka
mengoptimalkan tugas-tugas pendampingan di lapangan dalam penanganan
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
d. Melakukan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan kecamatan
khususnya kepada kelompok sasaran program pembangunan sosial.
e. Melakukan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas
secara tertulis yang disampaikan kepada dinas atau instansi sosial kabupaten
atau kota dengan tembusan kepada dinas sosial provinsi dan direktorat
pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat ditjen pemberdayaan sosial
departemen sosial RI.
4. Karang Taruna
Tugas dan tanggung jawabnya adalah:
Secara bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya
untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang
dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun
pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial.
b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.
c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda secara
komprehensif, terpacu dan terarah serta berkesinambungan.
d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi
muda di lingkungannya.
25
e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung
jawab sosial generasi muda.
f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa
kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik lndonesia.
g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan
tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis
produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala
sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya.
h. Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial.
i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan
dengan berbagai sektor lainnya.
j. Penyelenggara usaha usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.
5. LK3 Peduli Keluarga
Tugas dan tanggung jawab peduli keluarga (LK3) yaitu:
a. Individu, keluarga-keluarga yang mengalami aneka bentuk masalah,
khususnya masalah psikososial yang mempengaruhi kemampuan keluarga
untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memadai.
b. Iindividu, keluarga-keluarga yang memerlukan konsultasi untuk penguatan,
perlindungan agar tidak terjerumus menjadi keluarga bermasalah.
c. Organisasi, kelompok masyrakat yang punya niat dan kepedulian membantu
mengatasi permasalahan di lingkungannya.
26
6. LKS atau Lembaga Kesejateraan Sosial
Tugas dan tanggung jawabnya adalah:
a. Pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. Panti asuhan berfungsi sebagai
pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan.
b. Pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.
c. Pusat pengembangan keterampilan yang merupakan fungsi penunjang.
3.1.3. Kegiatan Usaha dan Organisasi
Berdasakan struktur organisasi diatas dapat diketahui bahwa pekerja
masyarakat sosial (PMS), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), karang
taruna, peduli keluarga (Lk3) dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) adalah suatu
organisasi yang saling bekerjasama dalam suatu kelembagaan kesejateraan sosial
pada Kementerian Sosial RI Jakarta.
1. Peskos atau pekerja sosial
Bidang keahlian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya
guna meningkatkan kemapuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya
melalui interaksi agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupan
secara memuaskan.
2. PSM atau Pekerja Sosial Masyarakat
Seorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial,
kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejateraan sosial, serta telah
mengikuti bimbingan atau pelatihan dibidang kesejateraan sosial.
3. TKSK atau Tenaga Kesejateraan Sosial Kecamatan
27
Seorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan sosial dalam
penangan penyandangan, masalah kesejateraan sosial ditingkat kecamatan untuk
membantu camat, kepala wilayah.
4. Karang Taruna
Organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan
berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk
masyarakat terutama generasi muda diwilayah desa atau kelurahan dan terutama
bergerak dibidang usaha kesejateraan sosial.
5. LK3 atau Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
Lembaga konsutasi keluarga lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan
konseling, konsultasi, pendampingan, rujukan, penjangkauan, perlindungan dan
pemberian informasi.
6. LKS atau lembaga Kesejateraan sosial
Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum
maupun yang tidak.
3.2. Hasil Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian tugas akhir pada Kementerian Sosial RI
Jakarta. Penulis mendapatkan data-data dalam menunjang penulisan tugas akhir
terkait dengan pengolahan data karyawan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK) yang digambarkan dalam bagan alir, kendala yang terjadi dan mengatasi
28
kendala dalam pelaksanaan pengolahan data karyawan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK).
3.3. Pengolahan Data Karyawan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Dalam pelaksanaan pengolahan data karyawan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK) yang ada pada Kementerian Sosial RI Jakarta, dilaksanakan
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh kementerian. Mulai dari
pendaftaran, penginputan data berupa data diri dan alamat email, pemberian Id nama
dan wilayah si calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan jika nama
calon Tenaga Kesejateraan Sosial Kecamatan (TKSK) sudah terdaftar di Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial atau PSKS center mereka diberi username dan
password untuk penggunaan aplikasi saat bertugas di lapangan.
29
FLOWCHART PENDAFTARAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
Sumber : Kementerian Sosial RI Jakarta
Gambar: III.2. Flowchart Pendaftran TKS
Pelaksanaan pengolahan data karyawan Tenaga Kesejateraan Sosial Kecamatan
(TKSK) adalah:
1. Dinas Sosial
Peserta Tenaga Kesejateraan Sosial Kecamatan (TKSK) ditunjuk oleh Dinas
Sosial Provinsi atau Kecamatan bagian Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.
Dinas Sosial Provinsi mengirimkan data karyawan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Dinas Sosial Provinsi
Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial atau
PSKS center
Kepala Bagian Lembaga
Mulai
Pengumpulan Data
Tksk
Pemberian
Username dan
Password TKSK
Pengiriman Data
Berupa Username
dan Password TKSK
Pengolahan Data
Akhir Penyimpanan
Data
Arsip
Selesai
30
Kecamatan kepada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial berupa data diri
seperti nomor id card, nama peserta, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, rt
dan tw, kelurahan atau desa, kecamatan, status perkawinan, kewarganegaraan,
pendidikan, domisili, wilayah kerja, nomor telephone, alamat email dan tanggal
dan tahun mulai bergabung. Berikut contoh data diri Karyawan Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Sumber: Kementerian Sosial RI Jakarta
Gambar III.3. Data Diri Karyawan TKSK
Karyawan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ditunjuk karena pekerjaannya
yang baik, disiplin dan bertanggung jawab, dan ada juga karena kemauan sendiri
seseorang yang sengaja meminta untuk didaftarkan menjadi karyawan Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) karena memiliki jiwa sosial yang tinggi
dan ingin ikut terjun langsung dalam memberikan bantuan kepada masyarakat
yang membutuhkan seperti pembagian sembako dan pemberian dana.
31
Tabel III.4.
Data Karyawan TKSK Jakarta Maret Tahun 2017
No Nomor Induk Kecamatan Nama
Jakarta Pusat
1 31.71.01-003 Gambir Hastini
2 31.71.04-0006 Senen Dadang Saleh
Jakarta Utara
1 31.72.02-0012 Tanjung Priok Wantoro
2 31.72.04-0014 Cilincing Kodir Rohmana
Jakarta Barat
1 31.73.01-0017 Cengkareng Agus Azhari
2 31.73.03-0019 Kebon Jeruk Sukaesih
Jakarta Selatan
1 31.74.01-0025 Mampang Prapatan Dani Rohyati
2 31.74.03-0027 Tebet Ida Rosmaida
Sumber : Kementerian Sosial RI Jakarta
2. (PSKS) center Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
PSKS center atau Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial menerima data Tenga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang telah dikirimkan melalui email dari
Dinas Sosial Provinsi dan diproses untuk mendapatkan username dan password
Setelah diproses maka setiap karyawan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK) akan menerima username dan password yang akan dikirim oleh PSKS
center atau Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial melalui alamat email
masing-masing dan memberikan kembali data-data karyawan yang sudah
mendapatkan username dan password ke Dinas Sosial. Berikut contoh username
dan password yang digunkan karyawan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK) pada Kementerian Sosial RI Jakarta dan contoh aplikasi yang digunakan.
32
Sumber : Kementerian Sosial RI Jakara
Gambar III.5. Username dan Password Karyawan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK)
Sumber : Kementerian Sosial RI Jakarta
Gambar III.5. Aplikasi Kementerian Sosial Untuk Karyawan TKSK
3. Kepala Bagian Lembaga
PSKS center memberikan hasil laporan semua data-data karyawan Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang telah mendapatkan username dan password
33
kepada Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan
Masyarakat dan Kepala Bagian Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk disimpan dan
diarsipkan.
3.4. Kendala Yang Dihadapi
Dalam penelitian tugas akhir ini, ada beberapa kendala dalam pengolahan data
karyawan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, diantaranya:
1. Ganguan jaringan akan membuat peserta tenaga kesejateraan sosial membutuhkan
waktu yang cukup lama untuk dapat login kedalam aplikasi. Sehingga terjadi
keterlambatan laporan peserta tenaga kesejateraan sosial dilapangan, dikarenakan
tugas mereka di daerah-daerah terpencil.
2. Dengan adanya pembaharuan atau maintenance website petugas Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) center membutuhkan waktu yang cukup
lama untuk bisa membuka dan mengakses hasil laporan dari peserta tenaga
kesejateraan sosial kecamatan.
3. Lambatnya pemberian hasil laporan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK) pada Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan
Kelembagaan Masyarakat dan Kepala Bagian Lembaga Kesejahteraan Sosial.
3.5. Mengatasi Kendala
Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengolahan data karyawan tenaga
kesejateraan s osial kecamatan, adalah:
34
1. Setiap peserta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sesudah
melaksanakan tugas di lapangan mereka langsung menuju kantor-kantor camat
atau kelurahan untuk mengirimkan hasil laporan kerja melalui wifi kantor.
2. Adanya maintenance atau pembeharuan website karyawan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial atau PSKS center besar kemungkinan akan sering lembur
atau pulang lebih lama dibandingakn karyawan yang lainnya.
3. Lambatnya pemberian hasil laporan kepada Direktur Pemberdayaan Sosial
Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat dan Kepala Bagian Lembaga
Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial menerima tenaga partime atau project.
Recommended