View
10
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
KEDAULATAN RAKYATBERBASIS KESETARAANDALAM MUSYAWARAH
BAB v
Materi “Kedaulatan Rakyat Berbasis Kesetaraan Dalam Musyawarah” memfokuskan
pembahasan mengenai pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan
permasalahan bangsa. Mahasiswa dapat dikatakan menguasai materi pada bab VII
tercermin pada terpenuhinya capaian pembelajaran sebagaimana berikut ini:
INTRODUKSI
92
KEDAULATAN RAKYAT BERBASIS
KESETARAAN DALAM MUSYAWARAH
1.memahami kedudukan hak dan
kewajiban yang sama bagi warga
negara
2.memiliki perilaku mengutamakan
musyawarah dalam mengambil
keputusan untuk kepentingan
bersama
3.memiliki perilaku musyawarah
untuk mencapai mufakat diliputi
oleh semangat kekeluargaan
4.memiliki perilaku iktikad baik dan
rasa tanggung jawab menerima
dan melaksanakan hasil keputusan
musyawarah
5.memiliki perilaku dalam
musyawarah diutamakan
kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan
STIMULAN
Berbagai media massa sering memberitakan terjadinya tawuran, perkelahian yang
berujung pada kerugian fisik maupun material antar mahasiswa di perguruaan tinggi
yang dilatarbelakangi permasalahan yang sederhana. Memberikan gambaran
bahwa masih ada kalangan terdidik yang menggunakan cara kekerasan dalam
menyelesaikan masalah.
Kasus Pertama
Pertanyaan bagi mahasiswa:
Bagaimana pandangan Saudara mengenai persoalan mahasiswa di atas jika
dilihat dari aspek psikologi maupun aspek lainnya yang mendorong mahasiswa
melakukan tindakan tersebut?
Bagaimana cara pencegahan agar tindakan serupa tidak terjadi kembali?
Bagaimana cara menyelesaikan masalah di atas apabila menggunakan
pendekatan nilai Pancasila sila keempat?
1.
2.
3.
1.
2.
3
Pada bagian ini, berisi contoh kasus yang terjadi dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara di Indonesia. Mahasiswa diminta untuk memahami kasus yang
dipaparkan kemudian memberikan tanggapan. Salin itu, mahasiswa juga diminta
untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan dari kasus-kasus tersebut.
51
Kedelapan capaian pembelajaran di atas merupakan bentuk cerminan dari
pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin
oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” sehingga
diharapkan dengan adanya materi ini memberikan tambahan pengetahuan dan
pengalaman agar mahasiswa membiasakan bermusyawarah setiap menyelesaikan
permasalahan kehidupannya.
6.
memiliki pemahaman mengenai
situasi keputusan yang diambil
harus dapat
dipertanggungjawabkan secara
moral kepada Tuhan Yang Maha
Esa, menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia, nilai-nilai
kebenaran dan keadilan
mengutamakan persatuan dan
kesatuan demi kepentingan
bersama
7.memiliki pemahaman mengenai
pengambilan keputusan melalui
suara terbanyak bagian dari
pelaksanaan demokrasi pancasila
8.memiliki perilaku memberikan
kepercayaan kepada wakil-wakil
yang dipercayai untuk
melaksanakan pemusyawaratan.
93
94
Metode perkuliahan adalah bagian dari strategi pembelajaran yang berfungsi
sebagai cara untuk menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan memberi
latihan kepada mahasiswa untuk mencapai tujuan tertentu. Penyajian materi pada
bab ini berupa:
BAHASAN
1)
2)
3)
2.
Dapat diketahui bersama bahwa pelaksanaan PEMILU di Indonesia sering didapti
tindak kecurangan berupa penyuapan. Tindakan penyuapan ini dilakukan oleh
beberapa oknum demokrasi dengan cara pemberian berupa uang atau barang
tertentu kepada calon pemilih. Pemberian ini dilakukan agar calon pemimpin
tersebut memenangkan kompetisi pemilihan umum.
Kasus Kedua
Pertanyaan bagi mahasiswa:
Bagaimana tanggapan Saudara mengenai tindakan
oknum-oknum perusak demokrasi tersebut di atas?
Bagaiman cara menciptakan suatu lingkungan agar
pemilihan umum yang dilaksanakan di daerah
Saudara tidak dicederai oleh praktek pelanggaran
PEMILU seperti contoh kasus di atas?
Bagaimana sikap calon pemilih yang seharusnya
dilakukan apabila terjadi kasus penyuapan seperti
pada kasus di atas?
Akibat kegagalan mencapai hasil mufakat dalam suatu konggres atau
musyawarah. Akhirnya, kelompok yang menolak hasil keputusan musyawarah sering
kali membentuk forum atau organisasi baru sebagai bentuk protes terhadap hasil
keputusan yang telah disepakati. Permasalahan tersebut pernah terjadi di Indonesia
seperti pada bidang organisasi sepak bola Indonesia, partai politik, dan organisasi
masyarakat.
Kasus Ketiga
Pertanyaan bagi mahasiswa:
Bagaimana tanggapan Saudara mengenai kelompok-kelompok yang
membuat organisasi tandingan akibat tidak sepakat dengan hasil
musyawarah?
Bagaimana caranya agar dalam musyawarah menghasilkan keputusan yang
dapat diterima oleh berbagai pihak?
4
53
1. Penyelesaian Masalah Versi Widodo Budidarmo
Widodo Budidarmo lahir di Kapas Krampung, Surabaya, pada 1 September
1927. Seandainya tak ada tawaran bergabung dengan Heiho pada 1945,
mungkin saja langkahnya akan berbeda. Pasalnya, selepas dari Christelijk
Hollandsche Inlandsche School (HIS Kristen), ia justru memilih masuk sekolah
teknik Koningen Emma School (KES).
Seorang pemimpin harus tegas kepada siapa pun. Tak peduli anak, istri,
kerabat, maupun sahabat, bila melanggar hukum haruslah diproses. Prinsip
itu dipegang teguh oleh Widodo Budidarmo yang pada 1973 menyeret
anaknya ke pengadilan. Kisahnya bermula dari insiden yang melibatkan Agus
Aditono, anak Widodo. Suatu hari, Tono panggilan akrab Agus Aditono yang
saat itu masih duduk di bangku kelas II SMP, bermain- main dengan pistol.
Tak sengaja, pistol itu meletup dan peluru menyambar sopir mereka. Sang
sopir pun tewas karena insiden tersebut.
Sebagai Kepala Daerah Kepolisian (Kadapol) Metropolitan Jaya, Widodo bisa
saja menyembunyikan kasus itu. Anak buah dan stafnya pun menyarankan hal
tersebut. Menurut mereka, ada baiknya peristiwa itu ditutupi demi menjaga
nama baik Widodo. Namun, Widodo justru mengambil langkah sebaliknya. Ia
membuka peristiwa penembakan itu kepada publik dalam sebuah jumpa pers.
Widodo lantas menyerahkan putranya kepada Kepolisian Sektor (Polsek)
Kebayoran Baru untuk diproses secara hukum. Dalam persidangan di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tono dijatuhi hukuman percobaan. “Bapak
bilang, meskipun kamu anak polisi, tetap harus bertanggung jawab. Akhirnya,
Saya disidang di pengadilan dan dihukum setahun masa percobaan. Sebagai
seorang anak, saat itu saya merasakan betul ketegasan Bapak,” kenang Tono.
(KPK, 2015: 84)
2.
Metode pembelajaran
ceramah, brainstrorming,
PBL (Problem Based Learning),
dan tanya jawab
Alokasi waktu
100 menit
Alat, bahan
dan sumber belajar
alat tulis, papan tulis, LCD,
lembar kerja individu
dan lembar kerja kelompok.
ASUPAN
Pentingnya Musyawarah Mufakat dalam Menyelesaikan Permasalahan
Dalam Kehidupan Sehari-hari
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia diartikan bahwa sila-
sila yang terkandung didalamnya menjadi sandaran/pengangan hidup seluruh
rakyat Indonesia. Menurut Kaelan (2002: 248), realisasi dari internalisasi nilai-
nilai pancasila dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Pengetahuan, meliputi
aktualisasi biasa, pengetahuan ilmiah dan pengetahuan filsafat. 2) Kesadaran,
selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri 3)
Ketaatan yaitu selalu dalam keadaan sedia untuk memenuhi wajib lahir dan batin
4) Kemampuan kehendak, yang cukup kuat sebagai pendorong untuk
melakukan perbuatan 5) Watak dan hati nurani agar orang selalu mawas diri.
Internalisasi nilai-nilai Pancasila hendaknya dimulai dengan pemahaman
yang tinggi mengenai makna dari Pancasila maupun setiap sila-sila dalam
Pancasila. Mengingat bahwa setiap sila dalam Pancasila memiliki fungsi dan
makna masing-masing, salah satunya yang memiliki makna penting sebagai
dasar menyelesaikan masalah bangsa yaitu sila ke-4 “Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Yusdianto
(2016: 21) menyebutkan bahwa arti dan makna Sila ke-4 sebagai berikut:
1.
95
Musyawarah sumber gambar:https://www.goodnewsfromindonesia.id/
96
Ilustrasi: pembangunan insfrastruktur
Pemusyawaratan, artinya
membuat putusan secara
bulat, dengan dilakukan
secara bersama melalui
jalan kebikjasanaan
Hakikat sila ini adalah
demokrasi, bermakna
pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk
rakyat
Asas musyawarah untuk
mufakat yang memperhatikan
dan menghargai aspirasi
seluruh rakyat melalui forum
permusyawaratan,
menghargai perbedaan,
mengedepankan kepentingan
rakyat, bangsa dan negara.
Melaksanakan keputusan
berdasarkan kejujuran.
Keputusan secara bulat
sehingga membawa
konsekuensi kejujuran
bersama. Nilai identitas
adalah permusyawaratanTerkandung asas
kerakyatan yang bermakna
rasa kecintaan terhadap
rakyat, memperjuangkan
cita-cita rakyat, dan
memiliki jiwa kerakyatan
A B
C
D
E
Tegasnya, sila keempat merupakan sistem demokrasi-perwakilan yang
dipimpin oleh orang-orang yang profesional-berintergritas melalui sistem
musyawarah (government by discussion).
Musyawarah sebaiknya juga harus dijalankan suatu pemerintahan dalam
negara dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan
kepentingan umum atau rakyat. Namun, yang perlu dipahami bahwa tujuan dari
musyawarah relative akan tercapai apabila mengandung unsur-unsur sebagai
berikut:
Penghitungan suarasumber gambar:https://www.liputan6.com/
Pengambilan Keputusan Melalui Suara Terbanyak
Bagian Dari Pelaksanaan Demokrasi Pancasila
Menyadari bahwa kemungkinan mufakat akan
mengalami kesukaran dalam praktek yang disebabkan
oleh heterogennya masyarakat Indonesia, maka
Undang-Undang Dasar 1945 memberikan berbagai
pil ihan dalam mengambil keputusan seperti
dirumuskan dalam pasal 2 ayat 3, pasal 6a dan pasal 37.
Peraturan ini mengemukakan bahwa suatu keputusan
yang diambil dapat dilakukan dengan suara terbanyak.
Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 di atas,
maka saat ini Indonesia mengenal dua macam cara
mengambil keputusan dalam rangka pelaksanaan
demokrasi, yaitu dengan musyawarah untuk mufakat
dan dengan suara yang terbanyak.
2.
Musyawarah adalah ciri khas pengambilan keputusan berdasarkan
gagasan kerakyatan yang berpegang pada hikmah kebijaksanaan.
Maksudnya, dalam pengambilan keputusan berasal dari himpunan
gagasan rakyat yang didasari “hikmah kebijaksanaan”. Dengan kata lain,
hasil yang diputuskan memberikan manfaat bagi berbagai pihak.
Pernyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan adalah pemimpin
yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, berhati-nurani, arif,
bijaksana, jujur, dan adil.
Masalah yang diperbincangkan adalah masalah yang menyangkut
kehidupan orang banyak dan pelu segera dicari solusinya.
Menggunakan pikiran sehat untuk memutuskan kesejahteraan umum.
Seluruh peserta harus memiliki sikap dan pandangan yang sama dengan
menggunakan akal sehat dan kepala dingin dalam bermusyawarah, karena
keputusan yang dibuat nantinya agar mampu memberikan kesejahteraan
umum, bukan hanya kepada kepentingan pribadi maupun golongan.
Menghimpun pendapat peserta musyawarah untuk menghasilan
keputusan yang bulat. Meskipun dalam proses musyawarah para peserta
berhak menyampaikan gagasan maupun pendapatnya, hasil yang
disepakati hendaknya merupakan hasil yang bulat atau final dari berbagai
pendapat yang disampaikan para peserta musyawarah.
Semua peserta (termasuk mereka yang memberi amanat) harus
menjalankan keputusan ini dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab.
Mengingat bahwa pentinganya proses musyawarah sebagai cara
mengambil sebuah keputusan, perlu kiranya sejak dini generasi muda
dikenalkan metode diskusi dalam berpendapat sebagai mekanisme dalam
musyawarah.
a.
b.
c.
d.
97
98
Berbagai tindakan penghancuran terhadap nilai demokrasi yang terjadi di
Indonesia saat ini, memberikan gambaran bahwa pelaksanaan demokrasi yang
diamanatkan oleh Pancasila khususnya Sila Ke-4 maupun UUD 1945 belum
dijalankan dengan baik. Seharusnya jika Negara Indonesia menjalankan
demokrasi pancasila maka harus mampu menjalankan sesuai dengan
pengertian dan makna demokrasi pancasila yang diharapkan. Menurut
Yusdianto (2016:225) Demokrasi Pancasila diartikan demokrasi yang
pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan
bersama (seluruh rakyat). Bangsa Indonesia adalah bangsa berideologi
Pancasila, oleh karena itu setiap nilai-nilai sila harus dapat diaplikasikan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara (baik negara dan warganegara). Secara
spesifik, demokrasi pancasila dapat dimaknai:
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada asas
kekeluargaan dan gotong-royong. Ditujukan demi kesejahteraan
rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, yang
berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur,
berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan
oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidaklah bersifat
mutlak, tetapi harus diselaraskan atau disesuaikan dengan tanggung
jawab sosial.
Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi
dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh
semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau
minoritas.
Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berkedaulatan rakyat yang
dijiwai dan diintegrasikan dalam sila-sila yang lainnya. Hal ini berarti bahwa
dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa
tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut keyakinan agama
masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai
dengan martabat dan harkat kemanusiaan, haruslah menjamin dan
memperkokoh persatuan bangsa dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan
keadilan sosial.
1.
2.
3.
4.
99
Pengambilan keputusan melalui suara terbanyak yang dipraktekkan dalam
pemilihan umum di Indonesia, memiliki banyak kebaikan namun juga
kelemahan. Kedaulatan rakyat terjamin dan setiap orang punya hak yang sama
dalam pemilihan umum adalah beberapa bukti bahwa pemilu memberikan
kebaikan bagi rakyat. Namun, pada sisi lainnya memiliki dampak negatif karena
perilaku beberapa oknum yang begitu tampak dalam setiap penyelenggaraan
pemilihan umum berupa politik transaksional. Jual beli suara, serangan fajar
(pemberian sejumlah uang kepada calon pemilih) merupakan contoh dari politik
transaksional yang mencederai demokrasi. Dengan dalih mendapatkan
kemenangan pada setiap pemilihan umum, maka oknum perusak tatanan
demokrasi tersebut melakukan tindakan sebagai berikut:
Adanya manipulasi pemilih (manipulasi
demografi, penghilangan hak pilih,
memecah dukungan oposisi)
Intimidasi
Jual beli suara
Penyesatan informasi
Manipulasi kertas suara
Coblos ganda
Manipulasi dalam rekapitulasi
Penggunaan pemilih semu
Merusak kertas suara
Pembajakan sistem teknologi
informasi dalam pemungutan suara
Pembajakan hak pilih.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Penyelesaian Masalah Versi Widodo Budidarmo
Widodo Budidarmo lahir di Kapas Krampung, Surabaya, pada 1 September
1927. Seandainya tak ada tawaran bergabung dengan Heiho pada 1945,
mungkin saja langkahnya akan berbeda. Pasalnya, selepas dari Christelijk
Hollandsche Inlandsche School (HIS Kristen), ia justru memilih masuk sekolah
teknik Koningen Emma School (KES).
Seorang pemimpin harus tegas kepada siapa pun. Tak peduli anak, istri,
kerabat, maupun sahabat, bila melanggar hukum haruslah diproses. Prinsip itu
dipegang teguh oleh Widodo Budidarmo yang pada 1973 menyeret anaknya ke
pengadilan. Kisahnya bermula dari insiden yang melibatkan Agus Aditono, anak
Widodo. Suatu hari, Tono panggilan akrab Agus Aditono yang saat itu masih
duduk di bangku kelas II SMP, bermain- main dengan pistol. Tak sengaja, pistol
itu meletup dan peluru menyambar sopir mereka. Sang sopir pun tewas karena
insiden tersebut.
3.
100
Sebagai Kepala Daerah Kepolisian (Kadapol) Metropolitan Jaya, Widodo
bisa saja menyembunyikan kasus itu. Anak buah dan stafnya pun
menyarankan hal tersebut. Menurut mereka, ada baiknya peristiwa itu
ditutupi demi menjaga nama baik Widodo. Namun, Widodo justru
mengambil langkah sebaliknya. Ia membuka peristiwa penembakan itu
kepada publik dalam sebuah jumpa pers. Widodo lantas menyerahkan
putranya kepada Kepolisian Sektor (Polsek) Kebayoran Baru untuk diproses
secara hukum. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
Tono dijatuhi hukuman percobaan. “Bapak bilang, meskipun kamu anak
polisi, tetap harus bertanggung jawab. Akhirnya, Saya disidang di
pengadilan dan dihukum setahun masa percobaan. Sebagai seorang anak,
saat itu saya merasakan betul ketegasan Bapak,” kenang Tono. (KPK, 2015:
84)
fotoTidak pandang bulusumber gambar:https://radarsolo.jawapos.com/
Asshiddiqie, Jimly. (2009). Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta: PT
Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
Budiyono, B. and Feriandi, Y.A., 2017. Menggali Nilai Nilai Kearifan Lokal Budaya
Jawa Sebagai Sumber Pendidikan Karakter. In Prosiding Seminar Nasional Bimbingan
dan Konseling (Vol. 1, No. 1, pp. 92-103).
Kaelan. (2002). Filsafat Pancasila Pandangan hidup Bangsa Indonesia.
Yogyakarta: Paradigma
KPK. 2015. Orange Juice For Integrity Belajar Integritas Kepada Tokoh Bangsa.
Jakarta: KPK
Ramayulis. 1994. Metodologis Pengajaran Agama Islam. Jakarta: Kalam Mulia.
Ranadireksa, Hendarmi. 2007. Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik,
Cet. 1. Fokusmedia. Bandung.
Sohrah. “Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Ayat-Ayat al Qur'an)”.
dalam Jurnal Al Daulah: Jurnal Syariah dan Hukum. Vol. 4 No. 1. Juni 2015
Suwanto dan Ferry T. Indratno. 2009. Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan
(PKn Kelas 5). Yogyakarta: Kanisius.
Wirosardjo, Soetjipto. 1995. Dialog dengan Kekuasaan. Bandung: Mizan
Yusdiyanto. 2016. Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam
Sistem Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Fiat Justisia. Faculty Of Law, Lampung University,
Bandarlampung, Lampung, Indonesia. Volume 10 Issue 2, April-June 2016 .
SUMBER BACAAN
102
Recommended