View
236
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
BADAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI RIAU
PEKANBARU 2016
i
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN RI
Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Rencana Strategis Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014-2018, Badan Ketahanan Pangan
Pangan Provinsi Riaumelaksanakan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah melalui penyusunan Rencana Strategis tahun 2014-2018,
Penyusunan Rencana Kerja 2015 serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah tahun 2015.
Untuk mewujudkan kinerja yang diharapkan, sasaran yang ingin dicapai
pada tahun 2015 sebagai berikut :
1. Tercapainya Efektifitas Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan.
2. Tercapainya Ketersediaan Pangan Utama.
3. Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat.
4. Tercapainya Ketersediaan Informasi, Pasokan, Harga dan Akses Pangan
Strategis di Daerah.
5. Tercapainya Penanganan Daerah Rawan Pangan.
6. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat .
7. Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pangan
ii
Sasaran Realisasi Pencapaian
1. Tercapainya Efektifitas Koordianasi
Perumusan Kebijakan Ketahanan
Pangan Jumlah Regulasi dan
Kebijakan Ketahanan Pangan 1
Regulasi
- 0 (nihil)
2. Tercapainya Ketersediaan Pangan
Utama Jumlah Ketersediaan
Pangan Utama (Beras) 785.000
Ton
- Jumlah Ketersediaan Pangan
Utama (beras) sebesar
853.173 Ton.
- PersentaseCapaian
Ketersediaan Pangan Utama
(beras) sebesar 108,68%
3. Tercapainya Penguatan Cadangan
Pangan Pemerintah dan
Masyarakat Persentase Penguatan
Cadangan Pangan 60%
- Jumlah Penguatan Cadangan
Pangan 70,17 %
- Persentase Capaian
Penguatan Cadangan Pangan
sebesar 116,95 %.
4. Tercapainya Ketersediaan
Informasi, Pasokan, Harga dan
Akses Pangan Strategis di Daerah
Persentase Ketersediaan Informasi
- Jumlah Ketersediaan Informasi
pasokan harga dan akses pangan
91,11 %.
- PersentaseCapaian Ketersediaan
iii
Pasokan, Harga dan Akses Pangan
di Daerah 100 %
Informasi pasokan harga dan
akses pangan sebesar 91,11 %
5. Tercapainya Penanganan Daerah
Rawan Pangan Persentase
Penanganan Daerah Rawan
Pangan 60%
- 0 (nihil)
6. Meningkatnya Kualitas Konsumsi
Pangan Masyarakat Jumlah Skor
Pola Pangan Harapan (PPH),
Jumlah Konsumsi Energi, Jumlah
Konsumsi Protein 81, 2.150
kal/Kap/Hari, 54 Gram/Kap/Hari
- Jumlah Capaian Konsumsi
Energi Penduduk Riau Tahun
2015 sebesar
2.083Kkal/Kap/Hr, dan Protein
sebesar 53 Gr/Kap/Hr
- Jumlah Capaian Skor PPH Rill
81,5
7. Tercapainya Pembinaan dan
Pengawasan Pangan Persentase
Pengawasan dan Pembinaan
Keamanan Pangan 95%.
- Jumlah Pembinaan dan
Pengawasan Pangan dan
Pembinaan Keamanan Pangan
82,32 %.
- PersentaseCapaian Pembinaan
dan Pengawasan Pangan dan
Pembinaan Keamanan Pangan
sebesar 86,32 %
iv
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap pencapaian kinerja
sasaran diperoleh capaian kinerja sasaran sebesar 77,63 %, dapat
dikategorikan Cukup Baik. Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan
Program dan Kegiatan yang dianggap relevan.
Hasil evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan yang bersumber
dari APBD didapat angka capaian sebesar79,06 %dengan kategori Cukup Baik,
kategori tersebut disebabkan lambatnya pengesahan anggaran perubahan dan
adanya kegiatan yangdilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2015, Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau memperoleh dana anggaran yang bersumber
dari APBD Provinsi Riausebagai berikut :
JUMLAH ANGGARAN BELANJA KEGIATAN APBD
BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2015
NO. JENIS BELANJA JUMLAH ANGGARAN
1. BELANJA LANGSUNG Rp16.170.332.800,00,-
2. BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 9.809.511.071,31,-
JUMLAH Rp. 26.076.010.249,00,-
dan berhasil direalisasikan sampai tanggal 31 bulan Desember Tahun 2015,
untuk Belanja Langsung realisasi keuangan sebesar Rp.11.882.405.160,00,- atau
73,48%dan Belanja Tidak langsung realisasi keuangansebesar
Rp.9.145.632.241,00,-atau 93,23%.
Permasalahan yang dihadapi Badan Ketahanan Pangan Provinsi
Riauadalah sebagai berikut :
v
1. Kegiatan Pengembangan Pangan Lokal danKegiatan Pengelolaan
Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan,
belum semua Kab/kota mengirimkan usulan kelompoknya.
2. Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan
Masyarakat, bantuan sosial diusulkan pada anggaran APBD Murni tahun
anggaran 2015 tetapi tidak terealisasi, kemudian diusulkan lagi pada
anggaran APBD perubahan dengan nomor surat 414.24/BKP-KDP/243
tanggal 21 Juli 2015. APBD perubahan baru disyahkan pada tanggal 15
Desember 2015, sementara pengajuan dana LS terakhir tanggal 21
Desember 2015, sempitnya rentang waktu untuk proses pencairan dana
maka dinas/badan yang menangani ketahanan pangan tidak memberi
rekomendasi pengusulan pencairan dana kelompok di Kab/kota, mengingat
Padatnya waktu dalam proses seleksi awal ini. Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah tidak bisa dilaksanakan hal ini menjadi permasalahan bagi
Kab/kota karena kelompok akan mempertanyakan masalah realisasi bantuan
sosial yang diusulkan oleh kelompok tersebut.
3. Kegiatan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam Bergizi
Seimbang dan Aman (B2SA) mengalami hambatan karena pengaruh
bencana asap yang mengakibatkan anak-anak sekolah terpaksa diliburkan
untuk mengantisipasi ISPA berdasarkan instruksi Wali Kota Pekanbaru,
sehingga kegiatan ini baru bisa dilaksanakan pada 3 (tiga) minggu sebelum
berakhirnya tahun anggaran 2015, sehingga waktunya tidak cukup.
vi
4. Kegiatan Analisis Situasi Pangan Penduduk tidak bisa dilaksanakan karena
dananya disetujui 3 (tiga) minggu sebelum tahun anggaran 2015 berakhir
sehingga waktu untuk melaksanakan kegiatan tidak mencukupi.
5. Belum semua Kabupaten/Kota mengirimkan peserta penghargaan Adhikarya
Pangan Nusantara (APN)/ikut serta dalam penghargaan APN, waktu
penyusunan kegiatan 2015, Juklak Penghargaan APN tahun 2015 belum
keluar, jadi digunakan Juklak APN 2014, di Juklak APN 2014 kategori
Pembina untuk Bupati/Walikota penilaiannya dilakukan oleh Provinsi dan
Pusat. Ternyata untuk tahun 2015 (di dalam Juklak 2015) penilaiannya
hanya dilakukan oleh Pusat (berdasarkan produksi Padi, Jagung,
Kedele/pajale)
Untuk mengatasi masalah tersebutBadan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
memberikan solusi diantaranya :
1. Agar kegiatan yang akan datang lebihmeningkatkan koordinasi dengan
Badan/Dinas/Instansi Kabupaten/Kota tentang tata cara pengusulan
kelompok.
2. Perlu koordinasi yang lebih intensif dengan Sekretariat Daerah cq. Bagian
Keuangan untuk pencairan bantuan sosial yang diusulkan oleh Instansi
Teknis pada akhir tahun anggaran agar kedepan hal ini tidak terjadi lagi.
3. Agar dilakukan perencanaan yang lebih matang sehingga kegiatan tersebut
tidak perlu lagi dimasukkan kedalam APBD Perubahan, dan lebih
vii
meningkatkan koordinasi antar instansi terkait guna mengantisipasi bencana
asap tahunan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan.
4. Perlu koordinasi yang lebih intensif dengan Kab/Kota dalam mengusulkan
nama-nama kelompok untuk kegiatan yang akan datang.
5. Perlu disosialisasikan lagi ke Kab/Kota mengenai penghargaan APN dan
kedepan Kab/Kota dapat ikut serta dalam penghargaan APN. Diharapkan
penerbitan Pedoman Umum (Pedum) dan Juklak APN dari Pusat dapat
dilakukan lebih awal.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Riautelah melakukan berbagai langkah strategis baik berupa koordinasi
horizontal dan vertikal maupun konsolidasi dengan berbagai stakeholder yang
ada, sehingga berbagai kendala dan hambatan yang muncul, dapat dieliminir
dan diantisipasi sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, dalam penyusunan
LAKIP ini, dirasakan masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan
adanya masukan dan kritik bagi perbaikan di masa yang akan datang.
Pekanbaru, Februari 2016
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU,
Ir. DARMANSYAH Pembina Utama Muda
NIP. 19590207 198503 1 009
viii
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rakhmat dan
hidayah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun
2015 sebagaimana diamanatkan Inpres No 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah telah selesai disusun.
Dengan tersusunnya laporan ini, yang secara umum berpedoman pada sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diharapkan berbagai
kebijaksanaan dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat
diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan media dalam pengambilan
keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing bagian.
Dan sebagai pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah berdasarkan Keputusan Kepala Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Keputusan
Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99.
Oleh karenanya laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk
mengevaluasi diri khususnya Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berguna bagi perencanaan dan
peningkatan kinerja masing-masing bagian.
Pada kesempatan ini pula kami sampaikan ucapkan terima kasih kepada
seluruh anggota Tim Penyusun yang telah memberikan sumbang pikiran dan
tenaga sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
ix
Kritik dan Saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan
dan semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat memberikan manfaat bagi yang
berkepentingan.
Pekanbaru, Februari 2016
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU,
Ir. DARMANSYAH Pembina Utama Muda
NIP. 19590207 198503 1 009
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
x
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF i
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
BAB I : PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Tujuan 5
1.4. Gambaran Umum Badan Ketahanan Pangan 5
1.5. Sistematika Laporan
10
BAB II : PERENCANAAN KINERJA 12
2.1. Visi 12
2.2. Misi 13
2.3. Tujuan 13
2.4. Program/Kegiatan 14
2.5. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja
18
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 21
3.1. Pengukuran Kinerja 21
3.2. EvaluasiKinerja 24
3.3. Penghargaan 83
3.4. Akuntabilitas Keuangan 89
3.5. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan
93
BAB IV : PENUTUP 100
4.1. Kesimpulan 100
4.2. Saran 101
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
xi
LAMPIRAN– LAMPIRAN - Lampiran 1 : TabelPerjanjianKinerja Tahun 2015
- Lampiran 2 : Tabel Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015
- Lampiran 2 : Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Upaya mewujudkan pemantapan ketahanan pangan
merupakantanggungjawab pemerintah dengan masyarakat sesuai
amanat UU No.18Tahun2012yang menyatakan bahwaPangan
merupakan kebutuhan dasarmanusia yang paling utama dan
pemenuhannya merupakan bagian dari hakasasi manusia yang dijamindi
dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.
Negara berkewajiban mewujudkanketersediaan, keterjangkauan, dan
pemenuhan konsumsi Pangan yangcukup, aman, bermutu, dan bergizi
seimbang, baik pada tingkat nasionalmaupun daerah hingga
perseorangan secara merata di seluruh wilayahNegara Kesatuan
Republik Indonesia sepanjang waktu denganmemanfaatkan sumber
daya, kelembagaan, dan budaya lokal.
Pemerintahberkewajiban menyelenggarakanpengaturan,
pembinaan, pengendalian dan pengamanan ketersediaan pangan yang
cukup dalam hal : jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, merata
dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Sedangkan masyarakat
mempunyai peran serta dalam penyelenggaraan produksi, perdagangan,
distribusi dan cadangan pangan masyarakat, serta pencegahan maupun
penanggulangan masalah pangan.Pemenuhan hak atas pangan
dicerminkan pada definisi ketahanan pangan yaitu : “kondisi
terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang
tercermin dari tersedianya Pangan yangcukup, baik jumlah maupun
mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
2
masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara
berkelanjutan”. Definisi ketahanan pangan inisecara luas, diartikan
bahwa : (1) terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang
cukup, yang diartikan dengan ketersediaan pangan dalam arti luas,
mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk
memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan
mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan
manusia, (2) terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan
bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat
mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia,
serta aman dari kaidah agama, (3) terpenuhinya pangan dengan kondisi
yang merata, yang diartikan bahwa pangan harus tersedia setiap saat
dan merata di seluruh tanah air, (4) terpenuhinya pangan dengan kondisi
terjangkau, yang diartikan pangan mudah diperoleh rumah tangga
dengan harga yang terjangkau.
Dalam konteks pelaksanaan good governance dan menRiaukan
visi Pemerintah Provinsi Riau untuk mengakselerasi peningkatan
kesejahteraan masyarakat guna mendukung pencapaian visi Riauuntuk
tahun 2014-2018 yaitu “Terwujudnya Provinsi Riau yang Maju,
Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya
Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja serta Pemantapan
Aparatur”..khususnya yang menyangkut “mengembangkan struktur
perekonomian daerah yang tangguh”, maka pelaksanaan program dan
kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau diharapkan akan
berkontribusi terhadap pencapaian indikator makro ekonomi Riau.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riausebagaimana diamanatkan
Inpres No 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah disusun berdasarkan atas tugas pokok dan fungsiBadan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau, RenstraBadan Ketahanan Pangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
3
Provinsi Riau, Renstra Provinsi Riau, kewenangan desentralisasi dan
dekonsentrasi di bidang ketahanan pangan yang diberikan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816), serta kebijakan Pemerintah Pusat di bidang ketahanan pangan
dari Departemen Pertanian maupun Badan Ketahanan Pangan
Departemen Pertanian yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
Penyusunan laporan ini secara umum berpedoman pada sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diharapkan berbagai
kebijaksanaan dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
dapat diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan media dalam
pengambilan keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing
bagian. Oleh karenanya laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai
alat untuk mengevaluasi diri khususnya Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Riau terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berguna
bagi perencanaan dan peningkatan kinerja masing-masing bagian.
1.2.Landasan Hukum
Dasar hukum untuk penyusunanLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau berikut
adalah peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi
penyusunan LAKIP Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
4
1. Undang Nomor 17 Tahun 2003Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
7. Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP-135/M.PAN/2004
tentangPedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
8. Peraturan MENPAN Nomor 9 Tahun 2007 tentang Indikator
KinerjaUtama
9. Peraturan MENPAN Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan MENPAN Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi
Kinerja Organisasi;
11. Peraturan MENPAN Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
12. Peraturan MENPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentangPedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
13. Permentan No. 65/OT.140/12/2010 Tentang StandarPelayanan
Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
14. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
5
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari
Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99.
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Uraian
TugasBadan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.
1.3.Tujuan
Tujuan disusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah tahun 2015 adalah sebagai berikut.
1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja program/
kegiatan dan sasaran.
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Menilai keberhasilanorganisasi.
4. Sebagai pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis instansi.
1.4. Gambaran Umum Badan Ketahanan Pangan
a. Tugas Pokok dan fungsi
Tugas pokok Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 dan
Peraturan Gubernur Riau Nomor17 Tahun 2009. Adapun Tugas
Pokok Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau adalah
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
bidang ketahanan pangan dan dapat ditugaskan untuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
6
melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh
pemerintah kepada Gubernur.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741), serta
konsekuensi sebagai penggerak Ketahanan Pangan daerah
mendorong ditatanya struktur organisasi yang melahirkan Badan
Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkanPeraturan Daerah
Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, diserahi wewenang, tugas
dan tangung jawab menunjang penyelenggaraan urusan otonomi
daerah, desentralisasi, dekonsentrasi serta tugas pembantuan
dibidang ketahanan pangan di daerah. Badan Ketahanan Pangan
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam pelaksanaan
tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui
Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor
17 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Riau yang mempunyai tugas pokok dan fungsi :
Tugas Pokok
Fungsi
Melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah
bidang ketahanan pangan dan
dapat ditugaskan untuk
melaksanakan penyelenggraan
wewenang yang dilimpahkan oleh
pemerintah kepada Gubernur.
1. Perumusan kebijakan
teknis di bidang
ketahanan pangan;
2. Penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan
pelayanan umum di
bidang ketahanan pangan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
7
3. Pembinaan, fasilitasi dan
pelaksanaan tugas di
bidang ketersediaan
pangan, distribusi pangan,
konsumsi dan
penganekaragaman
pangan, dan keamanan
pangan lingkup provinsi
dan kabupaten/kota;
4. Pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang
ketahanan pangan;
5. Pelaksanaan
kesekretariatan badan;
6. Pelaksanaan tugas lain
yang diberikan oleh
Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Untuk menjalankan tugas pokoknya, Badan Ketahanan
Pangan Provinsi Riau mempunyai fungsi :
1. Merumuskan kebijaksanaan
2. Pengambilan keputusan
3. Perencanaan
4. Pengorganisasian
5. Pelayanan umum dan teknis
6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
7. Pengawasan
8. Pemantauan dan evaluasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
8
9. Pelaksanaan
10. Pembiayaan
2. Jumlah Pegawai, Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Tabel 1 :Tingkat pendidikan Pegawai BKP sampai dengan 31 Desember 2015
Nomor Tingkat Pendidikan
Jumlah pegawai (Orang)
1 S2 12
2 S1 33
3 DIPLOMA 2
4 SMA 31
5 SMP 0
6 SD 1
JUMLAH 79
Tabel 2 : Pangkat dan golongan pegawai BKP sampai dengan 31 Desember 2015
Nomor Pangkat Golongan Jumlah (Orang)
1. Pembina Utama Muda IV/c 1
2. Pembina TK. I IV/b 5
3. Pembina IV/a 6
4. Penata TK. I III/d 18
5. Penata III/c 10
6. Penata Muda TK. I III/b 24
7. Penata Muda III/a 7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
9
8. Pengatur TK. I II/d 1
9. Pengatur II/c 6
10. Pengatur Muda TK. I II/b 0
11. Pengatur Muda II/a 1
JUMLAH 79
Tabel 3 : Jabatan Struktural dan Fungsional pegawai BKP sampai 31 Desember 2015
Nomor Jabatan Esselon
Jumlah Orang
1 II a 1
2 III a 5
3 IV a 11
JUMLAH 17
Struktur Organisasi :
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau sampai dengan
tanggal 31 Januari 2011 adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
10
Bagan 1: Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.
1.5. Sistematika Laporan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kegiatan Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau(LAKIP) Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Riau disusun dengan sistematika :
IKHTISAR EKSEKUTIF
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Tujuan
1.4. Gambaran Umum Badan Ketahanan Pangan
1.5. Sistematika Laporan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
11
BAB II : RENCANA STRATEGIS
2.1. Visi
2.2. Misi
2.3. Tujuan
2.4. Program/Kegiatan
2.2. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran Kinerja
3.2. Evaluasi Kinerja
3.3. Penghargaan
3.4. Akuntabilitas Keuangan
3.5. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan
BAB IV : PENUTUP
4.1. Kesimpulan
4.2. Saran
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
- Lampiran 1 : Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2015
- - Lampiran 2 Formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015
- Lampiran 2 : Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun
2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
12
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Visi
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau mempunyai rencana strategis
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima)
tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2014-2018.
Selanjutnya, kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2015 dituangkan dalam
dokumen Renja Tahun 2015.
Pada dasarnya, perencanaan strategis merupakan tipe perencanaan
yang timbul akibat kegagalan perencanaan rasional-komprehensif yang gagal
mengatasi permasalahan secara menyeluruh. Selain itu pemegang policy
dalam perencanaan strategik tidak dimonopoli oleh para teknokrat saja,
melainkan harus adanya konsensus bersama antara stakeholders sesuai
sistem yang berlaku. Terkait dengan permasalahan tersebut, maka
pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan renstra adalah melalui proses
teknis-rasional dan proses politis.
Pernyataan visi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sepenuhnya
mengacu pada pernyataan visi Riau Pembangunan 2020, yaitu sebagai:
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau mendukung peran
Pemerintahan Provinsi Riau itu melalui implementasi core area Badan
Ketahanan Pangan, yaitu: “ mewujudkan kondisi ketahanan pangan
penduduk Riau sampai pada tingkat rumah tangga sebagai sasaran
mikro baik kecukupan kuantum maupun kwalitas pangan dengan
memperhatikan aspek 3B ( Beragam, Bergizi, Berimbang ), jaminan mutu
dan kemanan pangan serta terjangkau akan daya beli masyarakat ”.
“Terwujudnya Ketahanan Pangan yang mantap dalam menciptakan
masyarakat yang berkwalitas tahun 2020“
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
13
2.2. Misi
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau berkeinginan menjadi
katalisator pembaharuan sistem ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan
sinergis.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Ketahanan Pangan
menetapkan misi sebagai berikut:
2.3. Tujuan
Adapun tujuan strategis dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)
tahun adalah sebagai berikut :
Meningkatkan keseimbangan system ketahanan pangan dalam
mewujudkan ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.
Meningkatkan koordinasi lintas pelaku dan wilayah dalam
memantapkan sistim ketahanan pangan wilayah sebagai bagian
dari ketahahan pangan Nasional.
Mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam upaya
menciptakan kondisi ketahanan pangan ditingkat rumah tangga
(mikro).
Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat dan kelembagaan
ketahanan pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan wilayah.
Mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Strategis dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.
VIS
I B
AD
AN
KE
TA
HA
NA
N P
AN
GA
N
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
14
1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana
prasarana perkantoran
2. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan
3. Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam
jumlah yang cukup di seluruh rumah tangga.
4. Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat
dan kerawanan pangan/bencana.
5. Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga
stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat
6. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan
pangan.
7. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung
pembangunan ketahanan pangan
8. Meningkatkan penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan
lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang
beragam, bergizi seimbang dan aman
2.4. Pogram/Kegiatan
Program yang akan dilaksanakan dalam hubungannya dengan tujuan
tersebut di atas adalah sebagai berikut:
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI :
Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKP Prov. Riau
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR :
Kegiatan dalam upaya peningkatan disiplin Aparatur.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
15
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN:
Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Internal Badan Ketahanan
Pangan .
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/
PERKEBUNAN:
1. Peningkatan Kapasitan dan Operasional Pengembangan Kelembagaan
DKP.
2. Akselerasi Ketahanan Pangan di Provinsi Riau
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan
5. Analisa Ketersediaan Pangan Wilayah
6. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Riau
7. Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat
8. Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se-
Provinsi Riau.
9. Penguatan Jaringan Distribusi dan Ketersediaan Pangan.
10. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
11. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
12. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
13. Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam.
14. Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional
15. Analisa Situasi Konsumsi Pangan Penduduk
16. Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam
Ketahanan Pangan
17. Pengembangan Pangan Lokal .
18. Sertifikasi Pangan Segar (Buah dan Sayur)
19. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
1. Penyusunan Statistik Pangan
2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan
3. Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
16
Tahun Anggaran 2015 Badan Ketahanan Pangan Melaksanakan 7
(tujuh) program dan 45 kegiatan, 5 (lima ) program dengan 23 kegiatan
merupakan program yang ada di setiap SKPD sedangkan 2 (dua) program
dengan 22 kegiatan yang langsung dilaksanakan oleh Badan Ketahanan
Pangan sebagai kegiatan pembangunan yaitu Program peningkatan
ketahanan pangan pertanian/perkebunan dengan kegiatan sebanyak 19
(sembilan belas) kegiatan dengan anggaran berjumlah Rp. 11.278.634.800,-
serta Program Pengembangan Data/Informasi dengan 3 (tiga) kegiatan
berjumlah Rp. 1.611.255.000,-
Tabel Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2015 sebelum dan setelah perubahan sebagai berikut :
No. Nama Kegiatan Sebelum
Perubahan Setelah Perubahan
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.296.002.000,00
1.557.602.000,00
1 Penyediaan jasa surat menyurat 55.000.000,00 55.000.000,00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
260.000.000,00
260.000.000,00
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 210.350.000,00 210.350.000,00
4 Penyediaan alat tulis kantor 150.000.000,00 150.000.000,00
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 125.000.000,00 125.000.000,00
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
75.000.000,00
75.000.000,00
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
25.000.000,00 25.000.000,00
8
Penyediaan makanan dan minuman
54.000.000,00 54.400.000,00
9
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
345.650.000,00 602.852..000,00
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.263.000.000,00
1.316.200.000,00
10 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 433.000.000,00 433.000.000,00 -
11 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 50.000.000,00 63.000.000,00
12 Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 175.000.000,00 198.000.000,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
17
13 Pengadaan Mebeleur 185.000.000,00 185.000.000,00
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 175.000.000,00 175.000.000,00
15 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 60.000.000,00 80.000.000,00
16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
185.000.000,00
182.000.000,00
III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
180.000.000,00
180.000.000,00
17 Pegadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
100.000.000,00 100.000.000,00
18 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 50.000.000,00
50.000.000,00
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
35.000.000,00
41.706.000,00
19 Pendidikan dan pelatihan formal 35.000.000,00
41.706.000,00
V
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
230.000.000,00
214.935.000,00
20 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
55.000.000,00 52.120.000,00
21 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
25.000.000,00 24.160.000,00
22 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 100.000.000,00
100.000.000,00
23 Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
50.000.000,00 38.655.000,00
VIII Program Pengembangan Data/Informasi 1.300.000.000,00 1.611.255.000,00
24 Partisipasi dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan
1.200.000.000,00 1.381.535.000,00
25
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan
- 79.720.000,00
26
Penyusunan Statistik Pangan 100.000.000,00 150.000.000,00
VII Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan
11.057.101.000,00 11.278.634.800,00
27 Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok
400.000.000,00 336.027.000,00
28 Pengembangan Desa Mandiri Pangan
1.634..000.000,00 1.594.827.000,00
29 Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Riau
1.800.000.000,00 1.799.575.000,00
30 Pengembangan dan Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se Provinsi Riau
455.000.000,00 416.062.800,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
18
31 Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se-Provinsi Riau
-
500.000.000,00
32 Analisa Ketersediaan Pangan Wilayah
200.000.000,00
170.325.100,00
33 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Ketahanan Pangan
150.000.000,00 150.000.000,00
34 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan
300.000.000,00 292.700.000,00
35 Akselerasi Ketahanan Pangan di Provinsi Riau 400.000.000,00 394.270.000,00
36 Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
500.000.000,00 484.660.000,00
37 Penguatan Jaringan Distribusi dan Ketersediaan Pangan
300.000.000,00 209.359.900,00
38 Peningkatan Kapasitas dan Operasional Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan
700.000.000,00 700.000.000,00
39 Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam
500.000.000,00 478.469.000,00
40 Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional Pengembangan Pangan Lokal
465.120.000,00 465.120.000,00
41 Analisis Situasi Konsumsi Pangan Beragam 450.000.000,00 450.000.000,00
42 Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan
990.287.000,00 1.063.587.000,00
43 Pengembangan pangan Lokal 912.694.000,00 912.694.000,00
44 Sertifikasi Pangan Segar (Buah dan Sayur) 300.000.000,00 300.600.000,00
45 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
600.000.000,00 560.958.000,00
Jumlah 15.331.101.000,00 16.170.332.800,00
2.5. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja
Seperti yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, terdapat 7
(tujuh) sasaran yang ingin dicapai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.
Uraian sasarandengan indikator dan target tahun 2015 ini yaitu :
1. Tercapainya Efektifitas Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan
Pangan. Jumlah Regulasi dan Kebijakan Ketahanan Pangan 1
Regulasi
2. Tercapainya Ketersediaan Pangan Utama, Jumlah Ketersediaan Pangan
Utama (Beras) 785,000 Ton.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
19
3. Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat,
Persentase Penguatan Cadangan Pangan 60 %.
4. Tercapainya Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan
Strategis di Daerah, Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan Harga
dan Akses Pangan di Daerah 100 %.
5. Tercapainya Penanganan Daerah Rawan Pangan, Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian/Perkebunan 60 %.
6. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat, Jumlah Skor PPH
81, Jumlah Konsumsi Energi 2.150 Kkal/Kap/Hari, Jumlah Konsumsi
Pangan 54 Gram/Kap/Hari
7. Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pangan, Persentase
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 95 %.
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Tercapainya Efektifitas Koordianasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan
Jumlah Regulasi dan Kebijakan Ketahanan Pangan
1 Regulasi
2 Tercapainya Ketersediaan Pangan Utama
Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Beras)
785.000 Ton
3 Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat
Persentase Penguatan Cadangan Pangan
60%
4
Tercapainya Ketersediaan Informasi, Pasokan, Harga dan Akses Pangan Strategis di Daerah
Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah
100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
20
5 Tercapainya Penanganan Daerah Rawan Pangan
Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan
60%
6 Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat
Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Jumlah Konsumsi Energi, Jumlah Konsumsi Protein
81, 2.150 Kkal/Kap/Hari,
54 Gram/Kap/Hari
7 Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pangan
Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
95%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
21
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Pengukuran tersebut merupakan hasil suatu penilaian yang sistematik dan
didasarkan pada kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil. Penilaian ini
merupakan proses pengolahan masukan menjadi keluaran dan hasil terhadap
pencapaian sasaran dan tujuan.
3.1. Pengukuran Kinerja
Kerangka pengukuran kinerja merupakan beberapa tahapan yang
berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator
yang digunakan sebagai instrumen acuan telah ditetapkan dalam
perencanaan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja. Pengukuran
kinerja dilakukan dalam format Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan
format Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).
Rumusan yang digunakan untuk mengetahui presentase tingkat capaian
digunakan 2 (dua) rumusan yaitu :
Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat
capaian yang semakin baik, maka digunakan rumusan :
Persentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian
Realisasi
= x 100%
Rencana
Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana
tingkat pencapaian,maka digunakan rumus :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
22
Persentase
Pencapaian
Rencana Tingkat
Capaian
Realisasi-(Realisasi-Rencana)
= x 100%
Rencana
Penilaian dilakukan dengan membandingkan hasil penghitungan
dengan skala sebagai berikut :
Lebih dari 100 % : Sangat Baik
100% > nilai > 80 % : Baik
80 % > nilai > 50 % : Cukup
50% > Nilai : Kurang
Sasaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun
Anggaran2015 dapat dilihat capaian kinerjanya pada uraian berikut :
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Ketahanan
PanganProvinsi Riau sesuai dengan RPJMD 2014-2019, Pengukuran
kinerjaadalah dasar yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau
kegagalanpelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang
telahditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi
pemerintahyaitu : (a). Tercapainya Efektivitas Koordinasi Perumusan
Kebijakan Ketahanan Pangan, (b). Tersedianya pangan Utama beras, (c).
Penguatan Cadangan Pangan, (d) Ketersediaan Informasi Pasokan Harga
dan Akses Pangan Strategis di Daerah, (e) Penanganan Daerah Rawan
Pangan, (f)Peningkatan Konsumsi Pangan Penduduk sesuai Pola Pangan
Harapan yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan(PPH), (g)
Pembinaan dan Pengawasan Pangan.
3.2.1 Tercapainya Efektifitas Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan
Indikator kinerja adalah : Jumlah regulasi dan Kebijakan Ketahanan Pangan
(1 Regulasi) Capaian: 0 regulasi.
3.2.2 Tercapainya Ketersediaan Pangan UtamaIndikator Kinerja Ketersediaan
Pangan Utama adalah Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Beras :
785.000 Ton).Indikator Kinerja Ketersediaan pangan utama diukur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
23
berdasarkan ketersediaan beras di Provinsi Riau, ketersediaan beras di
Provinsi riau dapat dilihat dari sisi produksi wilayah provinsi Riau dan
pasokan/impor dari daerah lain ke Provinsi Riau.
Ketersediaan beras berasal dari produksi beras dan pasokan beras dari
impor dari luar daerah (Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, sumatera
Selatan, Jambi dan antar pulau. Total ketersediaan pangan pada tahun
2015 adalah 853.173 Ton, meningkat 8,68 persen dari yang ditargetkan
pada tahun 2015 (785.000 Ton).
Kalau dilihat potensi produksi padi dari data tahun 2010 – 2015 terlihat
cenderung menurun, pada tahun 2014 kekurangan produksi beras dari
kebutuhan konsumsi beras provinsi Riau adalah 62.20 persen, untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk 47,8 persen di datangkan dari
luar provinsi Riau, dimana 39 persen kebutuhan pasokan disuplay oleh
provinsi Sumatera Utara, 25 persen Provinsi Sumatera Barat, 25 persen
Provinsi Sumatera Selatan, 25 persen pasokan antar pulau.
Upaya yang dilakukan untuk pencapaian ketersediaan beras tersebut
adalah:
a. Membangun kerjasama distribusi beras antara gapaktan/lumbung pangan
antar provinsi pemasok dan antar kabupaten dalam upaya membangun
stabilitas pasokan;
b. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, BMPD, Kepolisian dalam
rangka pengamanan jalur distribusi pangan sehingga kelancaran
distribusi dan pasokan pangan dapat terjaga sepanjang waktu;
c. Penguatan ketersediaan pangan di lumbung pangan dan gapoktan;
sehingga gabah dan beras tersedia selalu di lumbung pangan dan
penggilingan dalam rangka pengamanan ketersediaan pangan pada saat
paceklik;
d. Peningkatan produksi melalui peningkatan produksi secara intensifikasi
dan ekstensifikasi melalui kegiatan Pajale (Dinas Pertanian dan
Peternakan); Peningkatan produksi sangat diperlukan untuk mengurangi
ketergantungan terhadap pasokan beras dari daerah lain;
Kondisi ketersediaan beras tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 1.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
24
Tabel 1. Kebutuhan, Produksi, Pasokan dan Ketersediaan Beras
Tahun 2010 - 2014
Ctt : Sumber data BPS Provinsi Riau, Tahun 2015 adalah angka ramalan, data
diolah BKP
3.2.3. Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat
Target Indikator kinerja Persentase Penguatan Cadangan Pangan (60%)
Cadangan pangan Pemerintah Provinsi Riau pengadaannya bersumberkan
dana APBD Provinsi Riau Tahun 2013 dengan volume : 111,5 ton beras,
pada tahun 2015 dialokasikan cadangan pangan 184,783 ton, total
Pengadaan sampai tahun 2015 adalah 296,283 ton persentase realisasi
pengadaan adalah 148,142 persen, realisasi stok opmane pada akhir tahun
2015 adalah 125,92 persen.
Tabel 2. Realisasi Pengadaan, Penyaluran dan Sisa Stok Beras Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2015
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Riau diatur melalui
Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013, Tujuannyanya antara lain :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
25
a. Meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang
stabil antar waktu dan antar daerah;
b. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaaan
darurat dan paceklik berkepanjangan serta antisipasi kerawanan pangan
pasca bencana dan kerawanan pangan spesifik lokasi;
c. Instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi goncangan
dari pasar domestik maupun internasional; dan
d. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan
transien terutama pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena
bencana dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan
kronis karena kemiskinan.
Sasaran dari pendistribusian cadangan pangan pemerintah adalah sebagi
berikut :
a. Kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau
keadaan darurat;
b. Perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25 % dari
Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama dua bulan berturut-turut;
c. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam
kondisi darurat karena bencana, kerawanan pangan spesifik lokasi
maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan (gagal
panen/puso);
Pada akhir Desember 2015 telah didistribusikan beras cadangan pangan
pemerintah provinsi Riau 21.230 kg untuk korban banjir Kabupaten Rokan
Hulu dan 23.430 kg untuk petani yang mengalami gagal panen/ puso di
kabupaten Kuantan Singingi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
26
3.2.4. Tercapainya ketersediaan informasi, pasokan, harga dan akses pangan
strategis di daerah. Aspek distribusi pangan dapat digambarkan sebagai
suatu proses yang dinamis tentang bagaimana pangan itu disalurkan kepada
konsumen/rumah tangga dari waktu ke waktu. Untuk memperoleh informasi
tentang aspek distribusi pangan ini dibutuhkan informasi dasar yang terkait
dengan harga, pasokan dan akses pangan.
Gejolak harga pangan dapat menunjukkan gejala terganggunya
distribusi pangan yang mungkin disebabkan kurangnya pasokan atau
meningkatnya permintaan. Ketidakcukupan pasokan pangan di suatu wilayah
dapat menjadi indikator adanya gangguan-gangguan pada proses distribusi
seperti kurang baiknya sarana transportasi, adanya dampak iklim seperti
banjir, gelombang tinggi dan sebagainya. Sementara itu, akses pangan dapat
menjadi indikator tentang berhasil atau tidaknya proses distribusi pangan
yang dapat menggambarkan apakah pangan telah didistribusikan dengan
merata dan terjangkau oleh masyarakat secara fisik dan ekonomi.
Gangguan pada pasokan, harga dan akses pangan perlu segera
mendapat respon kebijakan dari pemerintah, karena dapat menimbulkan
gejolak sosial di masyarakat dan dapat mengakibatkan terganggunya kondisi
sosial politik nasional. Oleh karena itu diperlukan suatu Sistem Deteksi Dini
(Early Warning System) tentang kondisi pasokan, harga, dan akses pangan
dari seluruh pelosok tanah air, yang cepat (up to date) dan akurat, agar dapat
segera dilakukan antisipasi dan respon terhadap kemungkinan terjadinya
gejolak.
TUJUAN :
a. Mengembangkan basis data pasokan, harga dan akses pangan yang
mudah diakses;
b. Menyediakan data/informasi yang cepat dan akurat tentang pasokan,
harga dan akses pangan sebagai bahan deteksi dini untuk
mengantisipasi terjadinya gangguan distribusi pangan;
c. Menyediakan hasil analisis tentang pasokan, harga dan akses pangan
secara periodik sebagai bahan perumusan kebijakan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
27
SASARAN
Sasaran yang hendak dicapai oleh kegiatan ini adalah terpenuhinya
kebutuhan data dan informasi harga, pasokan dan akses pangan untuk
perumusan kebijakan distribusi pangan pokok secara cepat dan tepat.
PEMANTAUAN
Pemantauan harga pangan dilakukan di 12 kab/kota provinsi Riau,
masing-masing kab/kota melaporkan harga pangan setiap minggu.
Pemantauan Pasokan pangan dilakukan di 5 (lima) jembatan timbang di
provinsi Riau. Pemantauan pasokan tahun 2015 mengalami kendala,
karena pemantauan pasokan pangan hanya bisa dilaksanakan di satu
jembatan timbang, yaitu di Jembatan Timbang Logas Kabupaten Kuantan
Singingi. Sedangkan empat jembatan timbang yang lain tidak
beroprerasional.
INDIKATOR KINERJA
Target Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Informasi Harga,
Pasokan dan Akses Pangan di daerah sebesar 100%.
Indikator kinerja Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan Akses
Pangan tahun 2015 belum mencapai 100%, hal ini disebabkan oleh
terganggunya informasi pasokan pangan, akibat tidak semua jembatan
timbang Dinas perhubungan beroperasi.
Indikator Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan di
daerah sebesar 91,11%. Untuk lebih jelas dapat dilihat di daftar tabel
dibawah ini.
Kegiatan yang mendukung, yaitu :
- Pemantauan Harga, Pasokan dan Akses Pangan
- Laporan Harga Pangan Pokok
I. Nilai Capaian Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan, dan Akses Pangan Tahun 2015
I
J T R % T R % T R %
1. Komoditas 9 9 100 9 9 100 9 9 100
2. Lokasi 12 12 100 5 1 20 12 12 100
3. Waktu (Minggu) 52 52 100 52 52 100 2 2 100
Ki 100 73,333333 100
Nilai Capaian
Ketersediaan 91,11
1 = Harga 2 = Pasokan 3 = Akses
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
28
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
29
3.2.5. Tercapainya Penanganan Daerah Rawan Pangan, 0 (nihil)
Keterangan: Kegiatan PDRP pada Tahun Anggaran 2015 tidak ada.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 30
3.2.6. Meningkatnya Konsumsi Pangan Penduduk sesuai Pola Pangan
Harapan
1) Meningkatkan kwalitas konsumsi pangan masyarakat
2) Indikator kinerja.
- PPH = 81
- Konsunsi Energi 2.150/kal/kap/hari.
- Konsumsi Protein 54 gram/kap/hari.
3) Realisasi
- PPH 81.5
- Konsumsi Energi 2.083/kal/kap/hari
- Konsumsi Protein 53 gram/kap/hari
4) Hasil
- PPH = Pada skor PPH antara target dan realisasi terdapat peningkatkan
sebesar 0.5. Dalam pemahaman konsumsi pangan beragam bergizi
seimbang dan aman, masyarakat sudah mengatur pola makan yang
sesuai petunjuk B2SA.
- Konsumsi Energi = Antara target dan realisasi tidak tercapai sebesar 67.
Dari hasil analisis penggunaan kelompok bahan pangan di masyarakat
belum seimbang karna masih terbiasa dengan kelompok bahan pangan
tertentu seperti, padi-padian, minyak dan lemak, kacang-kacangan, gula
dan sangat rendah mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah.
- Komsumsi Protein = Di masyarakat dalam mengkonsumsi protein hewani
dan nabati, sayur-sayuran dan buah belum seimbang namun dari
kecukupan protein 30amper sempurna.
3.2.7 Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan
Target : 95 % Realisasi : 82 %
Pengawasan keamanan pangan dilakukan di pasar tradisional di 12 Kabupaten
Kota dan dilakukan secara berkala setiap 4 (empat ) bulan. Pada saat pengawasan
dilakukan pengambilan sampel pangan segar (buah dan sayur) kemudian dikirim
ke laboratorium pestisida untuk uji residu pestisida. Dari hasil laboratorium
sebanyak 100 sampel pangan segar ternyata 19 sampel pangan segar (buah dan
sayur) mengandung residu pestisida. Diantara pangan segar yang terdeteksi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 31
mengandung residu pestisida antara lain Mentimun , tomat, kol, daun bawang,
cabe keriting, kangkung darat, bayam, bawang merah, jeruk, kentang dan kacang
panjang. Dari tanya jawab dengan pedagang, pada umumnya pangan segar yang
dijual di pasar tradisional berasal dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara,
sedangkan bayam dan kangkung darat berasal dari daerah setempat.
Penggunaan pestisida sulit dihindari untuk tanaman sayur-sayuran hal ini karena
tanaman tersebut sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman,
untuk itu perlu ditingkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan
pestisida yang sesuai dengan anjuran sehingga pada saat panen pangan segar
tidak mengandung residu pestisida. Untuk pangan segar yang berasal dari daerah
lain, dilakukan koordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan daerah asal pangan
segar.
Kegiatan lain yang dilakukan adalah pemberian sertifikat prima 3 kepada pelaku
usaha (petani) yang memproduksi buah dan sayur yang tidak mengandung residu
pestisida. Tahun 2015 dilakukan sertifikasi prima 3 untuk 19 orang petani dengan
rincian Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 5 orang komoditi jeruk, Kabupaten
Rokan Hulu sebanyak 5 orang dengan komoditi jeruk dan Kabupaten Kampar
sebanyak 9 orang dengan komoditi manggis dan jeruk.
Tabel hasil uji residu pestisida tahun 2015
Komoditi Jumlah sampel Jumlah terdeteksi % terdeteksi % tak terdeteksi
Buah 20 3 15 85 Sayur 60 13 22 78
Capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator dapatdiilustrasikan
sebagaimana ditampilkan pada tabel pengukurankinerjastrategis Badan Ketahanan
Pangan tahun 2015 dibawah ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 32
No. Sasaran Indikator Sasaran Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
Prosentase Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7
1. Tercapainya Efektivitas Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan
Jumlah Regulasi dan Kebijakan Ketahanan Pangan
Regulasi 1 0 0
2. Tercapainya Ketersediaan Pangan Utama
Jumlah Ketersediaan Pangan utama (Beras)
Ton
785.000
853.173
108.68
3. Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat
Persentase Penguatan Cadangan Pangan
%
60
70.17
116,95
4. Tercapainya Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan Strategis di Daerah
Persentase Ketersediaan
Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan Daerah
% 100 91,11 91,11
5. Tercapainya penanganan Daerah Rawan Pangan
Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan
%
60
0
0
6 Tercapainya Konsumsi Pangan Penduduk sesuai Pola Pangan Harapan
Jumlah Skor Pola pangan harapan, Jumlah Konsumsi Energi, Jumlah Konsumsi Pangan
Kkal/Kap/ hari
Gram/Kap/ hari
81
2.150 54
81,5 2.083
53
100,62 96,88 98,15
7 Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pangan
Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
% 95 82 86,32
JUMLAH 77,63
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengukuran pencapaian kinerja sasaran
Badan Ketahanan Pangan Provinsi RiauTahun 2015 adalah 77,63%.
Untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan,pencapaian kinerja 22 (dua
puluh dua) kegiatan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiRiau pada tahun 2015
dapat dilihat pada tabel berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 33
NO. KEGIATAN Persentase
Capaian Input
Persentase Capaian Output
Persentase Capaian Outcome
Rata-rata
1 Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan BKP
56,48
100.00
100.00
66.67
2 Akselerasi Ketahanan Pangan di Provinsi Riau
81,05
100.00
100.00
66.67
3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan
65,22
100.00
100.00
66.67
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan
68,43
100.00
100.00
66.67
5 Analisa Ketersediaan Pangan Wilayah
93,92
100.00
100.00
66.67
6 Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau
93,89
100.00
100.00
66.67
7 Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat
70,32
56.67
56.67
37.78
8 Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se-Provinsi Riau
63,76
100.00
100.00
66.67
9 Penguatan Jaringan Distribusi dan Ketersidiaan Pangan
82.31
100.00
100.00
94.10
10 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
87.75
100.00
100.00
95.92
11 Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
56.47
100.00
100.00
85.49
12 Pengembangan Desa Mandiri Pangan
86.36
94.17
100.00
93.51
13 Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam
81.17
100.00
100.00
93.72
14 Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional
69.49
100.00
100.00
89.83
15 Analisa Situasi Konsumsi Pangan Penduduk
74.16
100.00
100.00
91.39
16 Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dan Ketahanan Pangan
72.17
100.00
100.00
90.72
17 Pengembangan Pangan Lokal 59.13 91.67 91.67 80.82
18 Sertifikasi Pangan (Buah dan Sayur)
71.13
75.00
75.00
73.71
19 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
78.47
100.00
100.00
92.82
20 Penyusunan Statistik Pangan 63.15
100.00
100.00
87.72
21 Partisipasi dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan
63.68
100.00
100.00
87.89
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 34
22 Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan
31.68
100.00
100.00
77.23
JUMLAH
69.79
96.25
96.52
79.06
Keterangan : Makin besar angka persentase hasil penilaian, makin baik kinerja pelaksanaan kegiatan tersebut.
Tabel di atas menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan Badan Ketahanan Pangan
Provinsi RiauTahun2015 adalah 79,06 %.Dengan catatan bahwa untuk kegiatan-
kegiatan dalam program pilihan penilaian “Persen Capaian Outcome” adalah angka
capaian outcome harapan, sedangkan kegiatan-kegiatan dalam program wajib
penilaiannya adalah output kegiatan langsung dirasakan manfaatnya.
Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat tujuan dan sasaran yang
ditargetkan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi RiauTahun 2015. Berikut ini
adalah rincian sasaran, indikator, realisasi kinerja yang dilaksanakan tahun
2015 :
1. Efektifitas Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan. Jumlah
Regulasi dan Kebijakan Ketahanan Pangan 1
Regulasi tidak terealisasi pada tahun 2015.
2. Ketersediaan Pangan Utama (beras) dengan jumlah realisasi sebesar 853.173
ton, atau tingkat capaian target sebesar 108,68 %. dari jumlah Ketersediaan
Pangan Utama (Beras).
3. Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat,
dengan realisasi 70,17 %, atau tingkat capaian targettahun 2015 sebesar 116,
95 %.
4. Tercapainya Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan
Strategis di Daerah, Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan
Akses Pangan di Daerah 91,11 %.
5. Penanganan Daerah Rawan Pangan,capaiannya 0 % tahun 2015.
6. Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat, Perbaikan menu makanan
rakyat yang bermutu, beragam, bergizi seimbang, aman, halal dan
meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan sesuai potensi
sumberdaya lokal. Indikator sasaran ini adalah Tercapainya Skor Pola Pangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 35
Harapan (PPH) sebesar 81 Realisasi sampai dengan tahun 2015 adalah
81,5, angka capaianya 100,62 %. Untuk konsumsi Energi Penduduk 2.083
dan konsumsi protein Penduduk 53 angka capaianya 96,88 % dan 98,15 %.
Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Analisis Situasi
Konsumsi Pangan Penduduk.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pangan, realisasi yang terlaksana82 % atau
tingkat capaian 86,32 % dari target.
3.2 EVALUASI KINERJA
Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja
kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-halyang
mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau
kegiatan dengan membandingkan persentase capaian Indikator Kinerja Utama
pada tahun 2015 dengan tahun sebelumnya. Evaluasi bertujuan agar diketahui
pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka
pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan
program atau kegiatan di masa yang akan datang.Adapun hasil evaluasi kinerja
dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada tahun 2015 dapat dijelaskan
sebagai berikut :
No. Sasaran Indikator Sasaran Target 2015
Capaian 2014
Capaian 2015
Prosentase Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7
1. Tercapainya Efektivitas Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan
Jumlah Regulasi dan Kebijakan Ketahanan Pangan
1 Regulasi - - -
2. Tercapainya Ketersediaan Pangan Utama
Jumlah Ketersediaan Pangan utama (Beras)
785.000 Ton
-
853.173
108.68
3. Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat
Persentase Penguatan Cadangan Pangan
60%
-
70.17
116,95
4. Tercapainya Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses
Persentase Ketersediaan
Informasi Pasokan Harga dan Akses
100 % 60 % 91,11 % 91,11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 36
Pangan Strategis di Daerah
Pangan Daerah
5. Tercapainya penanganan Daerah Rawan Pangan
Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan
60 %
-
-
-
6 Tercapainya Konsumsi Pangan Penduduk sesuai Pola Pangan Harapan
Jumlah Skor Pola pangan harapan, Jumlah Konsumsi Energi, Jumlah Konsumsi Pangan
81 2.150
Kkal/Kap/hari 54
Gram/Kap/hari
79,5
1.973 52
81,5 2.083
53
100,62 96,88 98,15
7 Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pangan
Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
95 % 80 % 82 % 86,32
3.2.1. Ketersediaan Pangan di Provinsi Riau
Dalam rangka membangun kemandirian pangan, pemerintah berusaha agar
pemenuhan kebutuhan pangan diutamakan dari produksi dalam negeri dan
meminimalisasi ‟import‟. Kemampuan untuk menjamin seluruh penduduk
memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman dan halal didasarkan
pada optimalisasi sumberdaya domestik dengan demikian sangat penting untuk
dibangun. Produksi dan produktivitas yang rendah merupakan salah satu tantangan
dalam mewujudkan ketahanan pangan. Oleh karenanya upaya-upaya untuk terus
meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian di wilayah Provinsi Riau dalam
kerangka memperkuat ketahanan pangan wilayah maupun ketahanan pangan
nasional. Issu lainnya yang mengancam peningkatan produksi pangan adalah alih
fungsi lahan yang makin hari semakin meningkat, beralihnya ke sektor non pangan
seperti perkebunan dan perumahan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 37
Tabel 2. Kebutuhan Pangan Provinsi Riau Tahun 2010 - 2015
Sumber Data : Angka Penduduk BPS Provinsi Riau Angka Konsumsi berdasarkan survey Konsumsi BKP Riau
Untuk melihat kebutuhan konsumsi pangan yang diperlukan oleh penduduk
Riau dalam memenuhi kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 4. Pertumbuhan
Kebutuhan konsumsi pangan pada umumnya bertanda positif yang mengambarkan
kebutuhan konsumsi pangan meningkat setiap tahunnya seiring dengan
peningkatan jumlah penduduk, komoditas yang mengalami penurunan
pertumbuhan adalah kedelai, hal tersebut merupakan akibat dari pembatasan kuota
import kedelai.
Kebutuhan beras provinsi Riau tahun 2015 adalah 666.162 ton, pertumbuhan
kebutuhan beras pertahunnya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk,
walaupun program diversifikasi pangan sudah di sosialisasikan di tengah
masyarakat tetapi penurunan konsumsi beras masih belum signifikan, pertumbuhan
kebutuhan beras dari tahun 2010 – 2015 adalah positif 3,2 persen. Pertumbuhan
kebutuhan komoditas pangan dari tahun 2010-2015 rata-rata bertanda positif,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 38
pertumbuhan kebutuhan yang bertanda negatif adalah pada komoditas kedelai,
dimana dari tahun 2012sampai tahun 2014 konsumsi kedelai mengalami penurunan
dari pada tahun 2010 dan 2011, sehingga berpengaruh pertumbuhan kebutuhan.
Tabel 3. Produksi Komoditas Pangan Provinsi Riau Tahun 2010-2015.
Sumber Data : Angka 2010-2014 ATAP BPS Provinsi Riau , 2015 angka ramalan
Tabel 3 menyajikan data mengenai produksi pangan ProvinsiRiau tahun 2010-
2015. Perkembangan produksi pangan terutama beras di ProvinsiRiau selama lima
tahun terakhir (2010-2015) terjadi penurunan produksi yaitu negatif 9,2 persen pada
komoditi beras, jagung pada perode lima tahunan menunjukkan penurunan produksi
negatif 8,7 persen, pertumbuhan kelompok kacang-kacangan, kacang kedelai
negatif15,2 persen, kacang tanah negatif 13,0 persen, kacang hijau negatit 13,8
persen, pertumbuhan kelompok umbi-umbian komoditi ubi jalar negatif 5,2 persen, ubi
kayu positif 11,6 persen dan Sagu negatid 0,3 persen. Buah-buahan pertumbuhan
meningkat yaitu positif 25,8 persen sayur-sayuran meningkat yaitu positif 23,4persen,
komoditi daging terjadi peningkatandan pertumbuhannya positif 13,4 persen dan telur
terjadi penurunan yaitu negatif 2,9 persen. Sedangkan produksi ikan terjadi
peningkatan pertumbuhan yaitu positif 12,5 persen pertahun.
Tabel 4. Pasokan Komoditas Pangan Provinsi Riau Tahun 2010 - 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 39
Sumber : Data Diolah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk Provinsi Riau diperlukan
pasokan pangan dari provinsi tetangga dan perdagangan antar pulau, daerah yang
memasok provinsi Riau adalah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera
Selatan dan perdagangan antara pulau. Volume pasokan perkomoditi beragam sesuai
dengan potensi produksi daerah pemasok dan kelancaran jalur distribusi masing-
masing daerah. (Tabel 4).
Gambar 1. Perkiraan/Proyeksi, Pasokan, Kebutuhan dan Ketersediaan Beras Tahun
2015.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 40
Permintaan untuk konsumsi biasanya terjadi peningkatan yang signifikan
terhadap bahan-bahan pangan dalam menghadapi hari-hari besar keagamaan seperti
menghadapi bulan puasa, hari raya idul fitri. Prilaku tersebut lebih disebabkan 1)
kebiasaan masyarakat untuk menjamu tamu atau saudara; 2) adanya antisipasi stok
dirumah tangga karena aktifitas hari Raya Idul Fitri berakibat pada hari kedua sampai
ke empat lebaran biasanya aktifitas pasar masih sepi, 3) antisipasi penyediaan pangan
karena arus mudik waktu lebaran, mengakibatkan permintaan pangan di daerah tujuan
mudik meningkat.
Mengingat penduduk Riau 90 persen beragama islam, maka prilaku permintaan
pangan mulai meningkat menjelang bulan Ramadan yang terjadi pada minggu ketiga
Juni, tapi selang permintaan sudah mulai pada hari ke 7 (seminggu) sebelumnya.
Permintaan ini meningkat selain keinginan amannya stok rumah tangga pada hari
pertama menghadapi ibadah puasa juga di latarbelakangi oleh hampir semua daerah
memiliki kebiasaaan acara petang medang/balimau dalam menghadapi bulan
Ramadan, acara ini diikuti dengan acara adat dan makan-makan bersama, komoditas
yang permintaannya meningkat signifikan adalah beras, cabe, komoditas peternakan
adalah telur dan daging ayam.
Ada prilaku permintaan komoditas telur yang harus diantisipasi, mulai memasuki bulan
Ramadan industri kue sudah memulai aktifitasnya sehingga permintaan telur terus
meninggkat sampai pada hari raya Idul Fitri. Prilaku permintaan komoditas lain
semuanya memperlihatkan gejala peningkatan tahunan, dengan demikian harus dapat
diantisipasi dengan pengamanan jalur-jalur distribusi pasokan pangan dan berupaya
menambah ketersediaan pasokan di pasar. Masalah yang sering terjadi adalah
terjadinya lonsor dijalur masuk provinsi Riau karena jalur darat dari provinsi tetangga
ke arah Sumatera Barat merupakan jalur yang rawan lonsor, sehingga dapat
menganggu pasokan pangan yang bisa menyebabkan terjadi kekurangan supplay
yang dapat memicu kenaikan harga yang disebabkan oleh demand meningkat.
Banyak faktor yang menjadi kendala peningkatan produktivitas dan produksi
pangan di ProvinsiRiau dalam memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduknya.
Diantaranya yang terpenting adalah:
1. Meningkatnya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim global
2. Lemahnya Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air
3. Status dan luas kepemilikan lahan sangat terbatas (< 0,5 Ha)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 41
4. Sistem perbenihan dan perbibitan nasional dan regional belum berjalan optimal
5. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani
6. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh
7. Masih rendahnya ketahanan pangan dan ketahanan energi
8. Diversifikasi pangan dengan baik belum dilaksanakan secara optimal
9. Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP)
10. Kurangnya keterpaduan antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian
11. Kurang optimal kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian.
12. Tingginya alih fungsi lahan baik ke sektor perkebunan maupun sektor perumahan (perkotaan).
13. Belum ditetapkannya revisi RTRWP Provinsi Riau 2010-2030
1. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015
KegiatanPengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat
berbasiskan kegiatan lumbung pangan dengan komoditi adalah gabah/beras dan
komoditi sagu.Kegiatan ini merupakan pemberdayaan kelompok melalui pelatihan,
pembinaan dan memberikan fasilitasi bantuan sosial sesuai tujuan kegiatan dan
disesuaikan dengankebutuhan kelompok.
a. Tujuan kegiatan adalah :
1. Untuk menjamin gabah/beras/sagu tetap ada di lumbung/gudang/bangsal
sebagai cadangan pangan kelompok;
2. Untuk menjaga stabilitas harga pangan terutama gabah/beras pada saat
terjadinya masa paceklik;
3. Meningkatkan pengetahuan dan sikap positif kelompok sagu terhadap produk-
produk pangan olahan;
4. Meningkatkan kesadaran kelompok lumbung atau kelompok sagu dalam
pengolahan pangan yang bermutu, aman dan berkualitas;
5. Mengembangkan teknologi pangan yang tepat guna pada kelompok lumbung
atau kelompok sagu;
6. Menumbuhkembangkan pemberdayaan kelompok untuk mengoptimalkan
kelembagaan lumbung pangan maupun kelompok sagu.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 42
2. Sasaran dan Penerima Manfaat Sasaran program/kegiatan adalah 10 (sepuluh) kabupaten di Provinsi Riau dan
sasaran penerima manfaatpada tahun 2015 kegiatan pengembangan dan
pemberdayaan cadangan pangan masyarakat dilakukan dengan memberikan
dana bantuan sosial pada 67 (enam puluh tujuh) kelompok, yang dana
bantuannya berada di Sekretariat Daerah Provinsi Riau yaitu :
1. 38 (tiga puluh delapan) kelompok untuk membangun gudang atau lumbung;
2. 3 (tiga) kelompok untuk membangun lantai jemur;
3. 7 (tujuh) kelompok untuk penguatan modal usaha kelompok lumbung pangan;
4. 16 (enam belas) kelompok pembuatan bangsal dan alat pengolahan sagu
modifikasi lokal;
5. 2 (dua) kelompok untuk penguatan modal usaha kelompok sagu.
3. Indikator Keberhasilan kegiatan
Indikator keberhasilan kegiatan Pengembangan dan pemberdayaan cadangan
pangan masyarakat dapat dilihat dari pencapaian indikator :
1. Tersedianya gabah/beras/sagu di lumbung pangan sebagai cadangan pangan
minimal untuk memenuhi kebutuhan anggotanya;
2. Meningkatnya nilai tambah produk gabah/beras/sagu yang berada
dilumbung/bangsal dengan melakukan kegiatan jual beli gabah/beras/sagu
sebagai unit pengelola cadangan pangan;
3. Meningkatnya aktivitas pembelian minimal dari produksi anggotanya oleh unit
usaha pemasaran dan pengolahan;
4. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumberdaya
pengelola kelompok.
4. Strategi Kegiatan
Strategi pengembangan cadangan pangan masyarakat dapat dilakukan
melalui :
1. Memberikan dukungan kepada kelompok untuk memperkuat kemampuannya
.dalam penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan sehingga mudah
diakses dan tersedia setiap waktu secara berkelanjutan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 43
2. Memberikan dukungan kepada kelompok untuk memperkuat permodalan
dalam pengembangan usaha dan berkelanjutan kelembagaan lumbung
pangan;
3. Mengolah sagu menjadi bahan makanan sehingga dapat mengembangkan
produk lokal yang pada akhirnya dapat meningkatkan konsumsi sagu
sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap beras;
Agar tercapainya strategi seperti tersebut diatas maka diperlukan
langka-langkah sebagai berikut :
1. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, melalui pelatihan dan
pembinaan;
2. Penguatan kapasitas kelembagaan cadangan pangan masyarakat melalui
pemberian fasilitas bantuan untuk pembangunan gudang dan bangsal
pengolahan sagu;
3. Penguatan cadangan pangan melalui tabungan swadana kelompok dan
fasilitas bantuan cadangan pangan kelompok.
4. Penguatan jaringan usaha dan kemitraan.
Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan cadangan
pangan masyarakat dapat dilihat pada kegiatan lumbung pangan dan
pengembangan pangan alternative (sagu). Pemanfaatan dana bantuan sosial
yang diusulkan pada Sekretariat Daerah digunakan untuk kegiatan-kegiatan :
1. Kelompok Lumbung Pangan, pemanfaatan bantuan sosial oleh kelompok
lumbung digunakan untuk :
a. Pembangunan Lumbung Pangan/Gudang
Dilaksanakan pemberian bantuan yang digunakan untuk membeli bahan
material pembangunan fisik lumbung pangan.
b. Pembuatan Lantai Jemur
Merupakan pengembangan kegiatan lumbung pangan dari unit
penyimpanan gabah menjadi unit penyimpanan dan pengolahan gabah,
pemberian bantuan sebagian besar digunakan untuk membeli bahan
material pembangunan lantai jemur dan selebihnya ada untuk
pengisian/pengadaan cadangan pangan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 44
c. Penguatan Modal Usaha Lumbung Pangan
Merupakan pengembangan usaha lumbung dengan memberi bantuan yang
digunakan sebagai modal membeli gabah atau beras sebagai peningkatan
volume cadangan pangan dan kegiatan penunjang lainnya.
2. Kelompok Sagu
a. Pembangunan Bangsal dan Alat pengolahan Sagu Modifikasi Lokal
Pemberian bantuan dilakukan untuk membeli material pembangunan
bangsal dan alat pengolahan tual sagu yang sederhana (modifikasi lokal).
b. Penguatan Modal Usaha Kelompok Sagu
Pemberian bantuan dilakukan sebagai modal membeli tual sagu sebagai
peningkatan volume cadangan pangan dan kegiatan penunjang lainnya.
5. Pelaksanaan Kegiatan
1. Persiapan kegiatan
Persiapan Kegiatan berkaitan dengan penyusunan dasar hukum, aturan dan
blanko seperti panduan kegiatan, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan, blanko
identifikasi dan verifikasi, berita acara identifikasi dan verifikasi, blanko
monitoring volume cadangan tingkat kelompok.
2. Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan Sosial Tahun 2015
Identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan sosial Tahun 2015 dilakukan
pada kelompok-kelompok Lumbung Pangan yang diusulkan oleh Badan/Dinas
Yang Menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota. Jumlah kelompok yang
diusulkan oleh kabupaten/kota berjumlah 67 (enam puluh) kelompok terdiri dari
kelompok lumbung pangan daerah konsumen (daerah yang tidak memiliki
potensi penanaman padi), lumbung pangan produsen (daerah yang memiliki
sumberdaya pengembangan padi) dan kelompok sagu yaitu kelompokmyang
memiliki kebun sagu dan berpotensi untuk dikembangkan unit pengolahan
tepung sagu.
Identifikasi yang dilakukan mencakup komponen :
a. Kelompok yang diidentifikasi yaitu namanya, kepengurusan (Ketua,
Sekretaris, Bendahara) jumlah anggota berapa orang, berdiri tahun berapa,
berita acara pendirian kelompok;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 45
b. Potensi yang dimiliki oleh kelompok yang untuk mendukung pembangunan
lumbung pangan (luas lahan sawah, jika daerah produsen, potensi
kebutuhan beras perbulan didaerah konsumen; produksi padi/beras)
c. Pengolahan Hasil, jika diproduksi berapa jumlah yang dikonsumsi sendiri,
jumlah yang dijual, jumlah yang disimpan;
d. Jenis Usaha, aktivitas kelompok apakah beli gabah, jual gabah, beli gabah
jual beras, dan usaha penggilingan padi;
e. Daftar aset yang dimiliki oleh kelompok untuk mendukung usaha seperti
kepemilikan mesin pembajak (Traktor/Hand Traktor), alat perontok gabah,
dll;
f. Modal kelompok, berkaitan dengan sumber modal, jumlah dan
perkembangan modal kelompok;
g. Dinamika kelompok berkaitan dengan aktifitas kelompok, pertemuan rutin
kelompok,
Verifikasi mencakup komponen :
a. Organisasi Kelompok, berkaitan susunan kepengurusan, pengukuhan
pengurus, waktu pembetukan kelompok (kelompok baru/kelompok lama),
dinamika kelompok dapat digambarkan dengan aktivitas pertemuan
kelompok dan administrasi dari dinamika kelompok berupa daftar hadir dan
notulen pertemuan;
b. Administrasi dan keuangan kelompok yang digambarkan dengan buku Kas
Umum, Buku Pembantu dan Buku Pinjaman;
c. Kepengurusan dan Administrasi Kelompok berkaitan dengan pelaksanaan
tugas dan fungsi kelompok;
d. Tabungan Kelompok berkaitan dengan simpanan pokok, simpanan wajib dan
simpanan sukarela dalam kelompok dalam bentuk uang maupun dalam
bentuk gabah/beras;
e. Jumlah cadangan pangan yang dikelola kelompok dan iron stok yang
tersedia saat dilaksanakan kunjungan dilaksanakan;
f. Status kepemilikikan tanah untuk gudang/lumbung/bangsal sagu/lantai jemur,
jika mengusulkan bantuan sosial untuk bangunan lumbung/bangsal
sagu/lantai jemur, status lahan harus jelas artinya harus sudah dihibahkan
kepada kelompok,surat hibah diketahui oleh camat;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 46
g. Laporan perkembangan bansos yang telah diberikan, untuk kelompok yang
sudah pernah mendapat bantuan sosial pada beberapa tahun yang lalu,
harus tetap melaporkan perkembangan dananya;
3. Penganggaran Bantuan Sosial
Dana Bantuan Sosial diusulkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Murni Provinsi Riau Tahun 2015, usulan untuk
pengajuan melalui Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan Kepada
Gubernur Riau U.p Sekretaris Daerah Provinsi Riau dengan surat Nomor :
414.24/BKP-KDP/323 tanggal 22 Juli 2014 tentang Pengusulan Bantuan
Dana Hibah Program/Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA.
2015, karena dalam anggaran murni APBD tahun 2015 maka diusulkan lagi
pada Anggaran APBD Perubahan tahun 2015 melalui Surat Kepala Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Nomor : 414.24/BKP-KDP/243 tanggal 1 Juli
2015 Perihal Pengusulan Penganggaran Dana Hibah/Bansos
Program/Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Anggaran APBD-P TA. 2015.
4. Proses Pencairan Dana Bantuan Sosial
Proses pengajuan bantuan sosial dari calon kelompok sudah disiapkan
menunggu alokasi anggaran, karena tidak teralokasi pada anggaran murni
Ta. 2015 maka diusulkan melalui anggaran APBD-P TA. 2015. Proses
pengajuan pencairan dana ke sekretariat daerah menunggu proses
pengesahan APBD-P Provinsi Riau.
Pengesahan APBD Perubahan TA. 2015 disyahkan dan dapat dijalankan
pada tanggal 15 Desember 2015, sementara batasan waktu untuk
memasukan proposal kelompok ke Badan Pengelola Aset dan Keuangan
Daerah adalah tanggal 21 Desember 2015. Melihat waktu yang demikian
sempit kabupaten/kota tidak dapat mengirimkan rekomendasi pencairan
dana bansos/hibah, karena khawatir nanti dana tidak dapat dicairkan oleh
Sekretariat Daerah sedangkan kelompok kalau sudah direkomendasikan
merasa dananya sudah pasti dapat diterima oleh kelompok. Pada akhir
tahun anggaran maka tidak ada kelompok yang menerima dana
bansos/hibah pada tahun 2015.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 47
6. Pelatihan Managemen Kelompok Lumbung Pangan
Pelatihan managemen kelompok lumbung pangan dan kelompok sagu
dilaksanakan dalam dua angkatan.
1. Angkatan pertama (I) dilaksanakan pada tanggal 6-9 September 2015
bertempat di Hotel New Holywood jalan Kuantan Raya Nomor 120 Pekanbaru.
Pesertanya terdiri dari 40 orang pengurus kelompok
(Ketua/Bendahara/Sekretaris) dari 17 kelompok lumbung pangan dan sagu
pada kabupaten yang berasal dari kabupaten dari Kelompok Lumbung Pangan
pada Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan
Kabupaten Rokan Hulu., Materi terdiri dari :
a). Kebijakan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat; Kepala
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau;
b).Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan
Masyarakat; Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
c).Pembukuan kelompok sampai tersusunnya neraca biaya keuangan
kelompok, narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru;
d).Dinamika kelompok (Kepemimpinan, Perencanaan partisipatif dan
motivasi, narasumber dari Widyaiswara dari Diklat Kehutanan Riau.
2. Angkatankedua (II) dilaksanakan pada tanggal 16 – 19 September
2015Pelatihan dilaksanakan di Hotel New Holywood jalan Kuantan Raya Nomor
120 Pekanbaru, pesertanya terdiri dari 40 orang pengurus kelompok
(Ketua/Bendahara/Sekretaris) dari 17 kelompok lumbung pangan dan sagu
pada kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Meranti.,
Materi terdiri dari :
a). Kebijakan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat; Kepala
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau;
b).Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan
Masyarakat; Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
c). Pembukuan kelompok sampai tersusunnya neraca biaya keuangan
kelompok, narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru;
d). Dinamika kelompok (Kepemimpinan, Perencanaan partisipatif dan
motivasi, narasumber dari Widyaiswara dari Diklat Kehutanan Riau.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 48
Pelatihan dilaksanakan dengan pola teori dan dilanjutkan dengan praktek
pembukuan dan perencanaan partisipatif, sehingga diharapkan selesai
pelatihan pengurus dapat :
a. Menyusun neraca pembukuan kelompok tahunan,
b. Pengurus dapat memberi motivasi kepada anggota untuk melaksanakan
kegiatan kelompok secara bersama-sama‟
c. Kelompok dapat menjalankan aktifitas cadangan pangan kelompok secara
terus menerus;
7. Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Lumbung Pangan
Pembinaan dan Monitoring berkaitan dengan dinamika kelompok, aktifitas
administrasi kegiatan, administrasi keuangan kelompok dan penguatan
cadangan pangan kelompok, dan pertemuan kelompok. Laporan yang
diperlukan dibuat oleh kelompok adalah laporan keuangan dan laporan
cadangan pangan kelompok, laporan cadangan pangan kelompok memuat
jumlah dan volume cadangan kelompok bulanan dalam bentuk gabah dan beras
di kelompok. Pembinaan berkaitan juga bantuan yang pernah diberikan,
bantuan alat ataupun bantuan sosial yang pernah diterima oleh kelompok, dan
pemanfaatan dan perkembangan bantuan tersebut.
3.2.2. Pengadaan Beras Cadangan Pangan
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Pengadaan beras untuk cadangan pangan dapat dikategorikan barang
khusus sesuai dengan Pasal 38 ayat (5) huruf a) dan c) dinyatakan bahwa kriteria
barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus yang
dimungkinkan kan dilakukan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, meliputi barang/jasa lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan
dilakukan Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b),
meliputi barang/jasa lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah atau
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat komplek yang hanya dapat
dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia
yang mampu. Hal ini juga berkenaan dengan Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 49
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : B-2686/LKPP/D-IV.1.1/05/2013 tanggal 22
Mei 2013 tentang Mekanisme Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
Mengacu pada ketentuan diatas dalam hal Harga Pembelian Beras (HPB)
Pemerintah kepada Perum Bulog sudah diatur dalam Perturan Direksi Bulog RI
dan/atau dari hasil identifikasi teknis penyedia yang dianggap mampu menyediakan
dan mendistribusikan cadangan pangan secara tepat waktu dan mutu sampai ke
pelosok wilayah rawan pangan dampak bencana/rawan pangan adalah Perum Bulog,
maka proses pemilian penyedia barang/jasanya dapat dilakukan melalui mekanisme
penunjukan langsung. Mengingat tidak ada mekanisme kompetisi pada proses
penunjukan langsung.
Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Beras Cadangan
Pangan Pemerintah antara Badan Ketahanan Pangan Provinsi riau dengan Perum
Bulog Divisi Regional Riau dan Kepulauan Riau nomor : 976/SPK/BKP-KDP/2015 dan
PJB-640A/03010/12/2015 tanggal 15 Desember 2015;
Pengadaan cadangan pangan pokok daerah, merupakan rangkaian proses
pengadaan komoditas beras milik pemerintah daerah Provinsi Riau. Pelaksanaan
pengadaan cadangan pangan beras melalui tahapan sebagai berikut:
1. Beras yang disediakan oleh Bulog Divre Riau harus memenuhi kriteria sesuai
dengan spesifikasi sebagai berikut:
a. Kualitas beras yang disediakan sebagai cadangan pangan pokok Daerah
merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14 % (empat belas
persen), butir patah maksimum 20 % Kadar Menir 2% (dua persen) dan derajat
sosoh minimum 95 % (sembilan puluh lima persen).
b. Harga yang dikenakan sebesar Rp.8.790,-(Delapan Ribu Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Ribu Rupiah) per kilogram atau disesuaikan ketentuan yang
berlaku (Keputusan Direksi Bulog Nomor : , yang penyediaannya sampai di
pintu Gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Riau (af Gudang Bulog).
2. Setelah pembelian dilaksanakan dilakukan Rekonsiliasi Stok antara Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau/Pejabat Penanggung Jawab dengan Kepala
Devisi Regional Bulog Riau.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 50
3. Perum Bulog Divre Riau melaksanakan pengadaan dan pengadministrasian
cadangan pangan pokok beras, termasuk penyimpanan dan perawatan selama
beras tersebut belum disalurkan. Biaya perawatan dan pemeliharaan diatur sesuai
dengan aturan yang berlaku masa berlaku perawatan sampai beras cadangan
pangan beras habis disalurkan.
4. Bila terjadi kebijakan kenaikan harga beras selama tahun berjalan/tahun
pengadaan akan diadakan adendum terhadap harga dan kuatum beras yang
dititipkan sesuai dengan aturan yang berlaku di Perum Bulog RI.
5. Beras hasil pengadaan disimpan di gudang milik Bulog Divre Riau yang tersebar di
wilayah kerja Sub Divre Bulog yaitu di Pekanbaru, Dumai, Bengkalis, Rengat,
Tembilahan, Tandun dan Dalu Dalu. Keberadaan gudang sub Divre se Riau
tercantum dalam lampiran.
A. PENITIPAN BERAS CADANGAN PANGAN
Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Beras Cadangan
Pangan Pemerintah antara Badan Ketahanan Pangan Provinsi riau dengan Perum
Bulog Divisi Regional Riau dan Kepulauan Riau nomor : 976/SPK/BKP-KDP/2015 dan
PJB-640A/03010/12/2015 tanggal 15 Desember 2015;
Pada Perjanjian Kerjasama tersebut berisikan aturan-aturan pelaksanaan
pengadaan beras, penyimpanan beras dan diatribusi beras cadangan pangan, Surat
Perjanjian Kerjasama dijelaskan lebih rinci dengan Peraturan Pelaksanaan Kegiatan.
Pada Pasal 8 ayat (3) dibunyikan bahwa Badan Ketahanan Pangan dapat mengambil
secara sekaligus atau bertahap beras cadangan pangan pemerintah provinsi Riau dan
menerima beras cadangan pangan di pintu gudang Bulog Divisi Regional se Provinsi
Riau dan Kepulauan Riau.
Jumlah kuantum stok Pemerintah Riau di gudang Bulug dubuktikan dengan
Rekonsoliasi stok yang diadakan setiap 3 (tiga) bulan sekali antara Perum Bulog Divisi
Regional Riau dan Kepri dengan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.
B. Penyaluran dan Stok Beras Cadangan Pangan
Penyaluran beras cadangan pangan Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2015
dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Kabupaten/kota, kabupaten/kota yang
mengajukan permohonan bantuan Cadangan Pangan adalah :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 51
1. Pemerintah kabupaten Rokan Hulu, permohonannya berdasarkan surat Nomor :
362/BKP3/2015/1172 tanggal 20 Nopember 2015 perihal Bantuan Banjir dan
Surat Nomor 362/BKP3-KP/1241 tanggal 22 Desember 2015 perihal perihal
Bencana Alam Banjir, berdasarkan surat tersebut maka dilakukan verifikasi oleh
pelaksana ke Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan hasil verifikasi dan
berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten maka ditetapkan Desa
yang menerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Riau adalah :
a. Desa Rambah Hilir Tengan Kecamatan Rambah Hilir : 35 KK
b. Desa Muaro Musu Kecamatan Rambah Hilir : 37 KK
c. Desa Rambah Hilir Timur : 170 KK
d. Desa Kepenuhan Hilir : 52 KK
e. Desa Kepenuhan Timur : 239 KK
Jumlah : 533 KK Dari hasil hitungan kebutuhan normatif seorang manusia adalah 300 gram
beras/hari, maka rata-rata rumah tangga adalah 4 orang/KK, kebutuhan untuk
sehari satu keluarga adalah 1.200 gram beras, kebutuhan untuk 30 hari adalah,
maka untuk kebutuhan selama 30 hari adalah 36 kg, maka dibantu masyarakat
yang terkena bencana banjir untuk kebutuhan 33 hari, bantuan selama 33 hari
dianggap dapat memulihkan kekurangan cadangan pangan yang terjadi di rumah
tangga yang terkena bencana banjir.
Hasil perhitungan kebutuhan cadangan pangan untuk korban bencana
banjir di Kabupaten Rokan Hulu adalah :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 52
Bantuan diserahkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
ke Kepala Desa penerima dan diketahui oleh Kepala Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hulu, pendistribusian
bantuan ke rumah tangga sasaran menjadi tanggung jawab Kepala Desa dan
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hulu,
dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Beras Cadangan Pangan
Pemerintah Provinsi Riau adalah :
1. Berita Acara Nomor : 1062/BA-S/BKP-KDP/2015 tanggal 28 Desember Antara
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dengan Kepala Rambah Hilir Tengah
Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu : 1.400 kg
2. Berita Acara Nomor : 1063/BA-S/BKP-KDP/2015 tanggal 28 Desember Antara
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dengan Kepala desa Muara Musu
Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu : 1.480 kg
3. Berita Acara Nomor : 1064/BA-S/BKP-KDP/2015 tanggal 28 Desember Antara
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dengan Kepala desa Rambah Hilir
Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu : 6.800 kg
4. Berita Acara Nomor : 1065/BA-S/BKP-KDP/2015 tanggal 28 Desember Antara
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dengan Kepala desa Kepenuhan Hilir
Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu : 2.080 kg
5. Berita Acara Nomor : 1066/BA-S/BKP-KDP/2015 tanggal 28 Desember Antara
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dengan Kepala desa Kepenuhan Hulu
Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu : 9.560 kg
2. Pemerintah kabupaten Kuantan Singingi, permohonannya berdasarkan surat
Nomor : 521/Distan-BUP/2015/12004 tanggal tanggal 1 Desember 2015 perihal
Usulan Calon Penerima Bantuan CPPD Provinsi Riau Akibat Gagal Panen/Puso,
berdasarkan surat tersebut maka dilakukan verifikasi oleh pelaksana ke
Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan hasil verifikasi dan berkoordinasi
dengan Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten maka ditetapkan Kecamatan yang
menerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Riau adalah :
a. Kecamatan Kuantan Tengah : 241 KK
b. Kecamatan Sentajo Raya : 337 KK
Jumlah : 578 KK
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 53
Dari hasil hitungan kebutuhan normatif seorang manusia adalah 300 gram
beras/hari, maka rata-rata rumah tangga adalah 4 orang/KK, kebutuhan untuk
sehari satu keluarga adalah 1.200 gram beras, kebutuhan untuk 30 hari adalah,
maka untuk kebutuhan selama 30 hari adalah 36 kg, maka dibantu masyarakat
yang terkena gagal panen/puso untuk kebutuhan 33 hari dengan volume 40 kg
per kepala keluarga, bantuan selama 33 hari dianggap dapat memulihkan
ketersediaan pangan pokok di rumah tangga kelompok yang mengalami gagal
panen/puso, selala 33 hari petani sudah dapat bersiap-siap untuk melakukan
penanaman kembali pada lahan yang sudah gagal panen.
Bantuan diserahkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras kepada :
a. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor : 1067/BA-S/BKP-KDP/2015
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Sentajo
dan Unit Pelaksana Teknis untuk Desa Pulau Komang, Pulau Kopung, Desa
Muaro Sentajo
b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan
Tengah untuk Desa Seberang Taluk Hilir, Pulau Baru, Kopah, Jaya,
Munsalo.
Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa diketahui oleh Kepala Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi.
Pendistribusian bantuan ke kelompok tani sasaran menjadi tanggung
jawab Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan dan Dinas
Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi.
Penyaluran cadangan pangan dimaksudkan untuk menyediakan pangan
pokok daerah dapat dimanfaatkan olehkelompok tani yang lahannya yang terkena
kerawanan pangan akibat gagal panen/ puso.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 54
Hasil perhitungan kebutuhan cadangan pangan untuk korban bencana
banjir di Kabupaten Kuantan Singingi adalah :
Proses yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dalam
Pendistribusian beras cadangan pangan :
1. Kabupaten Rokan Hulu
Badan Ketahanan Pangan mengajukan Surat Permohonan Delevery Order
(DO) beras CPPD Provinsi ke Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri Surat Nomor
526/BKP-KDP/564 tanggal 23 Desember 2015, Bulog Divre Riau dan Kepri
mengirimkan Faksimili Dalam Negeri Ke Kepala Kansilog Kampar Nomor F-
392/03010/28122015 untuk penyerahan 21.320 kg Beras untuk korban banjir
kabupaten Rokan Hulu, ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 55
Penyerahan Barang (SPPB) Nomor : 00021/12/2015/024/01/KP2 tanggal 28
Desember 2015 dari Kansilog Kampar Ke Badan Ketahanan Pangan Provinsi
Riau dan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Beras CBPD Provinsi
Riau nomor : 002/KLG/CBPD Prov. Riau/12/2015 tanggal 30 Desember 2015
untuk penyerahan 21.320 Kg
2. Kabupaten Kuantan Singingi
Badan Ketahanan Pangan mengajukan Surat Permohonan Delevery Order
(DO) beras CPPD Provinsi ke Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri Surat Nomor
526/BKP-KDP/565 tanggal 23 Desember 2015, Bulog Divre Riau dan Kepri
menerbitkan Delevery order untuk penyerahan 23.120 kg Beras untuk kelompok
tani yang gagal panen/puso di kabupaten Rokan Hulu, ditindaklanjuti dengan
penerbitan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Nomor :
00006/12/2015/012/01/KP2 tanggal 29 Desember 2015.
Sampai akhir tahun (31 Desember 2015) sudah dilaksanakan :
a. Pendistribusian beras cadangan pangan Pemerintah Provinsi Riau sejumlah
44.440 kg ke Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi;
b. Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2015
sejumlah 184.783 Kg;
Stok opname Beras Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Riau di Bulog
Divisi Regional Riau dan Kepri per tanggal 31 Desember 2015 adalah
251.843 Kg.
3.2.3. Penyusunan NBM
Cakupan jenis bahan makanan dalam tabel NBM belum lengkap bila
dibandingkan dengan jenis bahan makanan yang riil dikonsumsi. Hal ini
dikarenakan penyajian jenis bahan makanan dalam tabel didasari oleh
tersedianya data produksi secara berkesinambungan. Meningkatkan kinerja
aparat daerah dalam hal melakukan analisis ketersediaan pangan;
a. Pengertian
Neraca Bahan Makanan merupakan tabel yang memberikan gambaran tentang
situasi ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk suatu wilayah
(Negara/provinsi/kabupaten/kota) dalam kurun waktu tertentu.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 56
Tabel Neraca Bahan Makanan (NBM) ini dapat digunakan untuk :
a. Mengevaluasi pengadaan, penggunaan pangan, komposisi atau pola
ketersediaan energi atau zat gizi lainnya.
b. Bahan acuan dalam perencanaan produksi/pengadaan pangan
c. Bahan kebijakan pangan dan gizi
b. Komponen NBM
Tabel Neraca Bahan Makanan terdiri atas 19 kolom yang terbagi menjadi 3
kelompok penyajian yaitu pengadaan/penyediaan, penggunaan/pemakaian atau
ketersediaan perkapita. Jumlah pengadaan harus sama dengan jumlah
penggunaan. Komponen pengadaan meliputi produksi (masukan dan keluaran),
perubahan stok, impor, dan ekspor. Sedangkan komponen penggunaan meliputi
penggunaan untuk pakan, bibit, industri (makanan dan bukan makanan), tercecer,
dan bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi. Bahan makanan yang
tersedia untuk dikonsumsi ini dijadikan dalam penghitungan ketersediaan bahan
makanan perkapita (kg/tahun dan gram/hari), ketersediaan energi perkapita per
hari (kkal), ketersediaan protein per kapita per hari (gram), dan ketersediaan
lemak perkapita per hari (gram)
a. Jenis Bahan Makanan (komoditas padi)
Adalah bahan makanan yang terdiri dari jenis bahan makanan utama (asal)
dan produk turunan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk.
b. Produksi
Produksi adalah jumlah keseluruhan masing-masing bahan makanan yang
dihasilkan dari sektor pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan,
Perikanan dan Perkebunan) baik yang belum mengalami proses pengolahan
maupun yang sudah mengalami proses pengolahan. Produksi dibedakan
menjadi 2 kategori sebagai berikut :
a) Masukan (Input)
Masukan adalah produksi masing dalam bentuk asli maupun dalam bentuk
hasil olahan yang akan mengalami proses pengolahan lebih lanjut.
b) Keluaran (Output)
Keluaran adalah produksi hasil keseluruhan atau sebagai hasil turunan
yang diperoleh dari kegiatan berproduksi, atau hasil utama yang langsung
diperoleh dari kegiatan berproduksi yang belum mengalami perubahan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 57
Besarnya output sebagai hasil dari input sangat tergantung pada besarnya
derajat ekstraksi dan factor konversi.
Produksi untuk komoditas tanaman pangan mencakup hasil seluruh panen
(tua/muda), baik yang berasal dari lahan sawah maupun lahan kering serta
lahanlama maupun baru. Sedangkan produksi turunannya diperoleh dengan
menggunakan factor konversi dan tingkat ekstraksi dari komoditas yang
bersangkutan.
Produksi komoditas hortikultura adalah dalam bentuk segar mencakup hasil
seluruh panen, baik yang dipanen sekaligus maupun yang dipanen berkali-kali,
sehingga pengisiannya langsung dimasukkan ke kolom 3 (keluaran) kecuali
untuk bawang merah dan bawang putih pengisiannya dimulai dari kolom 2.
Kedua komoditas ini tidak dapat langsung dikonsumsi dalam bentuk segar
(kering panen), sehingga harus melewati proses pengeringan untuk menjadi
kering konsumsi.
Pada komoditas peternakan, untuk produksi daging dihitung dari jumlah
pemotong resmi (RPH) ditambah dengan perkiraan pemotongan tak resmi.
Produksi daging (masukan) dinyatakan dalam bentuk karkas dari semua jenis
ternak, sedangkan keluaran dalam bentuk daging murni. Khusus untuk jeroan
dihitung dari total persentase berat karkas masing-masing jenis dan langsung
dimasukkan ke kolom 3 (keluaran).
Produksi telur dihitung dari seluruh hasil, baik yang dihasilkan oleh perusahaan
peternakan maupun peternakan rakyat, yang langsung dimasukkan ke kolom 3
(keluaran).
Produksi perikanan merupakan semua hasil penangkapan ikan/binatang air
lainnya/tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami atau dari
tempat pemeliharaan baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan
maupun rumah tangga perikanan atau yang diberikan kepada nelayan/petani
ikan sebagai upah, ditambah dengan nilai jualnya.
Produksi minyak nabati didasarkan pada jumlah yang diolah untuk makanan,
kecuali minyak sawit merupakan produksi asli. Sedangkan produksi untuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 58
lemak hewani didasarkan pada persentase berat karkas masing-masing jenis
daging yang langsung dimasukkan ke kolom 3 (keluaran).
c. Stok dan Perubahan Stok
Stok adalah jumlah bahan makanan yang disimpan/dikuasai oleh pemerintah
atau swasta, seperti yang ada dipabrik, gudang, depo, lumbung petani/rumah
tangga dan pasar/pedagang, yang dimaksudkan sebagai cadangan dan akan
digunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan. Data stok yang digunakan
adalah data stok awal dan akhir tahun.
Perubahan stok adalah selesih antara stok akhir tahun dengan stok awal tahun.
Perubahan stok ini hasilnya bias negative (-) dan bias positif (+). Negatif (-);
berarti ada penurunan stok akibat pelepasan stok ke pasar. Degan demikian
komoditas yang beredar dipasar bertambah. Positif (+); berarti ada
peningkatan stok yang berasal dari komoditas yang beredar dipasar. Dengan
demikian komoditas yang beredar dipasar menjadi menurun.
d. Impor
Impor adalah jumlah bahan makanan baik yang belum maupun yang sudah
mengalami pengolahan, yang didatangkan/dimasukkan dari luar negeri ke
dalam wilayah Republik Indonesia, dengan tujuan untuk diperdagangkan,
diedarkan, atau disimpan. Untuk penghitungan NBM Regional/Provinsi, yang
termasuk impor adalah :
a) Bahan makanan yang didatangkan/dimasukkan dari luar wilayah Negara
Republik Indonesia langsung kedalam wilayah daerah yang bersangkutan;
b) Bahan makanan yang didatangkan/dimasukkan dari wilayah daerah
administrasi lain kedalam wilayah daerah administrasi yang bersangkutan
(perdagangan antar pulau atau antar provinsi).
e. Penyediaan Dalam Negeri Sebelum Ekspor
Penyediaan dalam negeri sebelum ekspor adalah sejumlah bahan makanan
yang berasal dari produksi (keluaran)dikurangi perubahan stok ditambah impor.
f. Ekspor
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 59
Ekspor adalah sejumlah bahan makanan baik yang belum maupun yang sudah
mengalami pengolahan, yang dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia.
Untuk penghitungan NBM Regional/Provinsi, yang termasuk ekspor adalah :
a) Bahan makanan yang dikeluarkan dari suatu wilayah daerah administratif
langsung lain (perdagangan antar pulau atau antar provinsi).
b) Bahan makanan yang dikeluarkan dari suatu wilayah daerah administrative
ke wilayah daerah administratif lain (perdagangan atar pulau atau antar
provinsi)
g. Penyediaan Dalam Negeri
Penyediaan dalam negeri adalah jumlah bahan makanan yang berasal dari
produksi (keluaran) dikurangi perubahan stok ditambah impor dikurangi ekspor.
h. Pemakaian Dalam Negeri
Pemakaian dalam negeri adalah jumlah bahan makanan yang digunakan
didalam negeri/daerah untuk pakan, bibit/benih, diolah untuk industry makanan
dan bukan makanan, yang tercecer dan yang tersedia untuk dikonsumsi.
a) Pakan
Pakan adalah sejumlah bahan makanan yang langsung diberikan kepada
ternak perliharaan baik ternak besar, ternak kecil, unggas, maupun ikan.
b) Bibit/Benih
Bibit adalah sejumlah bahan makanan yang digunakan untuk keperluan
reproduksi.
c) Diolah untuk dimakan
Diolah untuk makanan adalah sejumlah bahan makanan yang masih
mengalami proses pengolahan lebih lanjut melalui industry makanan dan
hasilnya dimanfaatkan untuk makanan manusia dalam bentuk lain.
d) Diolah untuk Bukan Makanan.
Diolah untuk bukan makanan adalah sejumlah bahan makanan yang masih
mengalami proses pengolahan lebih lanjut dan dimanfaatkan untuk
kebutuhan industry bukan untuk makanan manusia, termasuk untuk industry
pakan ternak/ikan.
e) Tercecer
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 60
Tercecer adalah sejumlah bahan makanan yang hilang atau rusak sehingga
tidak dapat dimakan oleh manusia, yang terjadi secara tidak sengaja sejak
bahan makanan tersebut diproduksi hingga tersedaia untuk konsumen.
f) Bahan Makanan
Bahan makanan adalah sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk
dikonsumsi oleh penduduk suatu Negara atau daerah, pada tingkat
pedagang pengecer dalam suatu kurun waktu tertentu.
i. Ketersediaan Per Kapita
Ketersediaan per kapita adalah sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk
dikonsumsi setiap penduduk suatu Negara/daerah dalam suatu kurun waktu
tertentu, baik dalam bentuk natural maupun dalam bentuk unsur gizinya. Unsur
gizi utama tersebut adalah sebagai berikut :
a) Energi adalah sejumlah kalori hasil pembakaran karbohidrat yang berasal
dari berbagai jenis bahan makanan. Energi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh
untuk kegiatan tubuh seluruhnya.
b) Protein adalah suatu persenyawaan yang mengandung unsur “N”, yang
sangat dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan serta penggantian jaringan-
jaringan yang rusak/aus
c) Lemak adalah salah satu unsur zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh
sebagai tempat penyimpanan energi, protein dan vitamin.
d) Vitamin adalah salah satu unsur zat makanan yang diperlukan tubuh untuk
proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal.
e) Mineral adalah zat makanan yang diperlukan manusia agar memiliki
kesehatan dan pertumbuhan yang baik.
Catatan : Sampai saat ini, data yang disajikan baru mencakup ketersediaan
per kapita untuk energi, protein dan lemak.
3.2.3 Pelaksanaan KegiatanAnalisa Ketersediaan Pangan Wilayah
1. Pelaksanaan Kegiatan
Dalam pelaksanaan kegiatan Analisa Ketersediaan Pangan Wilayah pada
Tahun Anggaran 2015 yang tertuang dalam DPA Nomor 2.01.1.21.01.16.36.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan antara lain :
a. Persiapan mencakup
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 61
Pembuatan Panduan yang isinya antara lain; latar belakang, konsepsi serta
pengertian dan metode penghitungan.
Membuat blanko pengisian modul data masing-masing komoditi pertanian,
peternakan, perikanan, dan perkebunan.
b. Pelaksanaan Pelatihan
Pelaksanaan pelatihan Neraca Bahan Makanan dilaksanakan di Hotel
Hollywood selama 3 hari mulai tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 13
Agustus 2015 .
Peserta pelatihan Neraca Bahan Makanan dari 12 Kabupaten/kota yang ada di
Provinsi Riau, dimana masing masing kabupaten mengirimkan 4 orang petugas
untuk dapat mengikuti pelatihan dimaksud.
Adapun Materi dari pelaksanaan pelatihan ini antara lain :
Penyusunan Neraca Bahan Makanan.
Pada dasarnya manfaat Neraca Bahan Makanan ini adalah :
- Mengetahui jumlah penyediaan pangan, penggunaan pangan dan
ketersediaan pangan per kapita untuk konsumsi penduduk‟
- Mengevaluasi pengadaan dan penggunaan pangan
- Mengevaluasi tingkat ketersediaan pangan berdasarkan rekomendasi
angka kecukupan gizi (AKG) dan komposisinya berdasarkan Pola Pangan
Harapan (PPH).
- Bahan acuan dalam perencanaan produksi/pengadaan pangan
- Bahan perumusan kebijakan pangan dan gizi
Perencanaan Ketersediaan Pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi
(AKG) dan Pola Pangan Harapan (PPH).
Pengertian dari Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok
pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan
zat gizi lainnya. Susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi
kesinambungan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan
segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.
Tujuan dari Pola Pangan Harapan (PPH) adalah untuk menghasilkan suatu
komposisi norma (standar) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 62
yang mempertimbagkan keseimbangan gizi (nutrition balace) berdasarkan
cita rasa (palatability), daya cerna (digestibility), daya terima masyarakat
(acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli (affordability).
Kegunaan dari Pola Pangan Harapan antara lain : untuk
menilai/mengevaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan (jumlah dan
komposisi/keragamannya), perencanaan ketersediaan dan konsumsi pangan.
Penyusunan Pragnosa Kebutuhan Pangan Menjelang Hari Besar Keagamaan
dan Nasional
Tujuan adalah untuk membuat pragnosa (perkiraan), tingkat kebutuhan dan
ketersediaan bahan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional
(HBKN)
Pangan Pokok dan Strategis, pangan yang dikonsumsi secara teratur,
sebagai pangan utama maupun pangan tertentu yang terkait dengan
kepentingan sebagian besar masyarakat, baik secara ekonomi, sosial
maupun budaya.
Adapun pangan pokok staregis dimaksud adalah Beras, gula pasir, minyak
goreng, kacang tanah, cabe merah, bawang merah, telur, daging sapi dan
daging ayam.
Peran Pemerintah Daerah adalah melakukan koordinasi pemantauan dengan
melibatkan instansi terkait di masing-masing daerah guna mengantisipasi
ketersediaan, distribusi dan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan
Nasional (HBKN), melakukan penyusunan prognosa kebutuhan pangan
menjelang HBKN menggunakan kooefisien peningkatan dan selang waktu
penyediaan pangan sesuai kondisi wilayah pada komoditas strategis spesifik
wilayah.
Peranan Badan Pusat Statistik dalam Perencanaan Pangan dan Gizi
Peranan BPS adalah salah satu kegiatan survey statistik dasar yang
mencakup tentang konsumsi pangan dan gizi, survey sosial ekonomi nasional
(susenas).
Salah satu publikasi dari susenas adalah konsumsi kalori dan protein
penduduk Indonesia dan Provinsi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 63
Narasumber pelatihan ini berasal dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian
Pertanian, dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau dan dari Badan
Ketahanan Pangan itu sendiri.
c. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi dan Pemantauan
Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah di 12 Kabupaten/Kota yakni Kabupaten
Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan
Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru dan Kota
Dumai.
masing-masing kabupaten /kota dengan indikatornya sebagai berikut :
a) Produksi Padi (Ton) dan produktivitas Padi (Kw/Ha) per bulan per
kecamatan
b) Produksi Serealea, kacang-kacangan dan umbi-umbian masing-masing per
kecamatan dihitung dalam ton.
Jagung
Kedelai
Kacang Tanah
Kacang Hijau
Ubi kayu
Serta ubi jalar
c) Produksi Sayur-sayuran serta buah-buahan yang dihitung dalam ton,
Ketiga indikator diatas datanya bersumber dari kerjasama Badan Pusat
Statistik (BPS) dan Dinas Tanaman Pangan.
d) Populasi Ternak antara lain ternak sapi, kerbau, kambing, domba, babi
termasuk ternak besar/kecil, ternak unggas antara lain ayam buras, ayam
ras, serta itik.
e) Pemotongan Ternak baik itu ternak sapi, kerbau, kambing, domba,
bersumber dari RPH masing-masing kabupaten (Pemotongan resmi)
ditambah perkiraan pemotongan tak resmi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 64
f) Produksi daging dan telur
Produksi daging sapi, kerbau dinyatakan dalam bentuk karkas dari semua
jenis ternak, untuk keluaran dalam bentuk daging murni.
Produksi daging ayam buras, daging ayam ras petelur, daging ayam ras
pedaging serta daging itik.
Produksi telur ayam buras, ayam ras serta telur itik.
Datanya bersumber dari Dinas Peternakan.
g) Produksi Perikanan ini merupakan hasil penangkapan berbagai jenis ikan
kemudian dihitung dalam ton serta berapa nilai jualnya. Bersember dari Dinas
Perikanan dan Kelautan.
h) Luas Tanam menghasilkan dan produksi komoditas perkebunan
i) Kelapa dengan luas tanaman yang menghasikan, produksinya
Sagu, dengan luas tanaman menghasilkan serta produksi sagunya
Enau begitu juga dengan luas tanaman yang menghasilkan serta produksi
gula.
Datanya bersumber dari Dinas Perkebunan
j) Data Ekspor, impor, kebutuhan bibit padi dan palawija, kebutuhan bahan
baku industry, konsumsi rumah tangga bersumber dari data Badan Pusat
Statistik (BPS).
k) Data perubahan stok beras bersumber dari Perum Badan Urusan Logistik
(Buloq),
l) Minyak sawit, dan gula pasir bersumber dari Dinas Perkebunan. Serta Data
pertengahan tahun yang bersumber dari BPS.
Dari hasil perjalanan dinas dalam rangka Pemantauan dan Analisis
Ketersediaan Pangan, data yang ada di kabupaten ditinjau dari hasil diskusi
dengan aparat yang bertanggung jawab dengan data tersebut serta
dilaksanakan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait seperti Dinas
Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan serta
Badan Pusat Statistik didapatkan hasil sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 65
a. Untuk data produksi tanam pangan, serealia dan umbi-umbian masing-
masing kabupaten ada sebagian terdata perkecamatan sebagian lagi terdata
hanya sampai provinsi pertahun saja, begitu juga dengan data populasi
ternak besar/kecil serta populasi unggas
b. Data perikanan produksi masing-masing kabupaten secara global terdata,
sedangkan nilai jualnya ada yang tersedia dan ada yang tidak tersedia.
c. Untuk data ekspor yang disajikan dalam tabel NBM sampai saat ini belum
semua mencakup ekspor dalam bentuk olahan, padahal ada beberapa jenis
bahan makanan yang diekspor dalam bentuk olahan.
d. Tidak tersedianya data perubahan stok untuk semua komoditas, masih
underestimate-nya data industry, dan besaran konversi (bibit, pakan dan
tercecer) yang tidak sesuai dengan kondisi sekarang.
Cakupan jenis bahan makanan dalam 65tabel belum lengkap bila
dibandingkan dengan cakupan jenis bahan makanan yang riil dikonsumsi. Hal
ini dikarenakan penyajian jenis bahan makanan dalam 65tabel didasari oleh
tersedianya data produksi secara berkesinambungan, Padahal penyediaan
suatu jenis bahan makanan didalam negeri tidak selalu berasal dari produksi
lokal, dapat saja berasal dari dari impor. Disamping itu kenyataannya ada jenis
bahan makanan yang banyak dikonsumsi oleh penduduk, namun tidak muncul
dalam tabel contoh : beberapa jenis ikan, minyak jagung dan lain-lain,
sebaliknya ada bahan makanan.
3.2.4. Pelaksanaan Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
A. Ketersediaan Pangan
a. Produksi (Luas Tanam, Luas Panen dan Luas Fuso)
Luas tanam komoditi padi di Provinsi Riau pada tahun 2014
seluas116.448Ha, mengalami peningkatanbila dibandingkan tahun 2013
yang luasnya54.289 Ha atau 216,4 %. Dari luas tanam seluas 116.448 Ha
tersebut, luas panen padi hanya106.037Ha mengalami penurunanbila
dibandingkan tahun 2013 yang luasnya 12.481 Ha atau 10,5 %.
Luas panen yang rendah disebabkan beberapa faktor seperti
kebanjiran, musim kering, bencana asap akibat kebakaran hutan ataupun
lahan dan lain-lain, sehingga akan merusak tanaman (fuso). Luas tanam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 66
padi yang mengalami fuso pada Tahun 2014 seluas 2.845Ha, untuk lebih
rinci dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Keragaan Luas Tanam, Luas Panen, Fuso dan Produksi Padi di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014
No. Kabupaten/Kota Luas
Tanam Luas
Panen Luas Fuso
Produksi
1 Kuantan Singingi 14.657 10.700 424 43.125
2 Indragiri Hulu 3.855 3.467 375 11.176
3 Indragiri Hilir 29.091 25.627 159 97.775
4 Pelalawan 7.166 9.079 19 36.765
5 Siak 7.313 7.706 25 38.292
6 Kampar 9.540 8.516 207 26.570
7 Rokan Hulu 18.896 18.944 223 56.830
8 Bengkalis 7.357 7.302 143 27.441
9 Rokan Hilir 13.551 10.025 984 35.920
10 Kepulauan Meranti 2944 2.592 282 6.955
11 Pekanbaru 12 16 0 37
12 Dumai 2066 2.063 4 4.589
Jumlah 116.448 106.037 2845 385.475
Selanjutnya dari Tabel 1 di atas, dari luas panen padi seluas 106.037 Ha
pada tahun 2014, menghasilkan padi sebanyak 385.475 ton GKP dan
mengalami penurunan bila dibanding produksi tahun 2013 yang produksi
48.669 GKP atau 11,21 %.
Daerah penghasil padi yang terluas berada di Kabupaten Indragiri
Hilir, dengan produksi 97.775 ton, disusul Kabupaten Rokan Hulu sebesar
56.830 ton, sedang daerah yang terparah mengalami fuso tertinggi berada
di Kabupaten Rokan Hilir yang disebabkan oleh musibah kekeringan.
Komoditi lain yang sebagai sumber karbohidrat sebagai subsitusi
karbohidrat pengganti beras adalah jagung. Luas tanam jagung pada tahun
2014 seluas 13.368 Ha dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2013
yang luasnya 10.232 Ha, sedang luas panen Jagung pada tahun 2014
seluas 12.057 Ha bila dibanding tahun 2013juga mengalami
peningkatandimana luasnya 10.232 Ha yaitu 17,83 %. Dari luas panen
seluas 12.057 Ha, menghasilkan jagung sebesar 28.651 ton mengalami
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 67
peningkatan hasil produksi bila dibanding tahun 2013 yang produksinya
sebesar 28.052 ton yaitu 2,13 %, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Keragaan Luas Tanam, Luas Panen, Fuso dan Produksi Jagung di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014
No. Kabupaten/Kota Luas
Tanam Luas
Panen Luas Fuso
Produksi
1 Kuantan Singingi 301 288 6 609
2 Indragiri Hulu 1.129 766 50 1.729
3 Indragiri Hilir 2.069 1.425 38 2.658
4 Pelalawan 5.930 6.307 9 16.205
5 Siak 272 210 0 446
6 Kampar 1.975 1.757 0 4.068
7 Rokan Hulu 458 394 11 845
8 Bengkalis 54 36 0 94
9 Rokan Hilir 238 497 0 1.090
10 Kepulauan Meranti 193 84 11 188
11 Pekanbaru 685 258 0 633
12 Dumai 64 35 2 86
Jumlah 13.368 12.057 127 28.651
Selanjutnya dari tabel 2, daerah yang memiliki luas tanam jagung
tertinggi berada di Kabupaten Pelalawan dengan luas 5.930 Ha dengan
produksi sebesar 16.205 ton, disusul Kabupaten Indragiri Hilir dengan
luas tanam 2.069 Ha dengan produksi 2.658 ton, sedang yang terendah
berada di Kabupaten Bengkalis dengan luas tanam seluas 54 Ha, namun
produksi terendah di Kota Dumai sebesar 86 ton.
Untuk komoditi ubi kayu, luas tanam pada tahun 2014 seluas 3.803Ha
mengalami peningkatan 35,6 % atau 998 Ha dibandingkan dengantahun
2013seluas2.805 Ha. Sedangkan luas panen pada tahun 2014 seluas
4.038 Ha mengalami peningkatan4,4 % daritahun 2013seluas 3.863 Ha,
sementara hasil produksi tahun 2013 sebesar 103.070 ton mengalami
peningkatan hasil produksi dibandingkan tahun 2014yang
produksinya117.287 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3
di bawah ini.
Tabel 3. Keragaan Luas Tanam, Luas Panen, Fuso dan Produksi Ubi Kayu di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 68
No. Kabupaten/Kota Luas
Tanam Luas
Panen Luas Fuso
Produksi
1 Kuantan Singingi 435 496 2 14.027
2 Indragiri Hulu 376 340 17 9.210
3 Indragiri Hilir 172 211 1 5.819
4 Pelalawan 149 155 3 4.247
5 Siak 301 281 0 7.317
6 Kampar 686 803 16 20.877
7 Rokan Hulu 373 347 13 9.895
8 Bengkalis 218 129 2 4.217
9 Rokan Hilir 258 322 0 9.015
10 Kepulauan Meranti 193 213 10 5.659
11 Pekanbaru 497 602 0 23.158
12 Dumai 145 139 0 3.846
Jumlah 3.803 4.038 64 117.287
Dari Tabel 3 daerah penghasil ubi kayu yang terbesar berada di Kota
Pekanbaru total produksi sebesar 23.158 ton, disusul Kabupaten Kampar
dengan produksi 20.877 ton dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan
produksi sebesar 14.027 ton. Komoditi lainnya sebagai sumber penghasil
karbohidrat selain ubi kayu, jagung dan beras adalah ubi jalar. Pada
tahun 2014 komoditi ini mempunyai luas tanam seluas 989 Ha mengalami
peningkatan47,4 % dibandingkan tahun 2013yang luasnya 671 Ha.
Diiringi dengan penurunan luas panen tahun 2013dari seluas 1.028 Ha
naik menjadi981 Ha pada tahun 2014. Hal ini juga berdampak pada
penurunan hasil produksi dari tahun 2013 dibandingkan dengan tahun
2014 yaitu dari 424 ton menjadi 8.038 ton. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4. Keragaan Luas Tanam, Luas Panen, Fuso dan Produksi Ubi Jalar di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014
No. Kabupaten/Kota Luas
Tanam Luas
Panen Luas Fuso
Produksi
1 Kuantan Singingi 46 50 0 413
2 Indragiri Hulu 174 118 2 968
3 Indragiri Hilir 92 100 0 825
4 Pelalawan 23 33 0 278
5 Siak 47 56 0 459
6 Kampar 232 235 0 1.923
7 Rokan Hulu 133 143 0 1.161
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 69
8 Bengkalis 30 30 0 242
9 Rokan Hilir 64 62 0 507
10 Kepulauan Meranti 35 41 2 338
11 Pekanbaru 96 99 0 812
12 Dumai 17 14 0 112
Jumlah 989 981 4 8.038
Selanjutnya dari tabel 4 dapat dilihat bahwa daerah penghasil ubi jalar
terbesar pada tahun 2014 adalah Kabupaten Kampar dengan hasil
produksi sebesar 1.923 ton, disusul Kabupaten Rokan Hulu sebesar
1.161 ton dan Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 968 ton.
b. Konsumsi Pangan
Kecukupan pangan suatu wilayah ditunjukan oleh ratio Konsumsi
Normatif terhadap ketersediaan netto pangan seperti beras, jagung, ubi
kayu dan ubi jalar perkapita per hari.Konsumsi normatif merupakan jumlah
pangan sumber karbohidrat yang dikonsumsioleh seseorang perhari untuk
memperoleh energi (Kkal). Menurut pola konsumsi pangan yang lazim,
hampir 50% dari total kebutuhan kalori berasal dari karbohidrat, sedangkan
standar minimal kebutuhan kalori perhari perkapita adalah 2000 kilo kalori.
Dengan demikian untuk mencapai 50% kebutuhan kalori, maka seseorang
harus mengkonsumsi kurang lebih 300 gram karbohidrat per hari. Pangan
lain selain karbohidrat yang sangat diperlukan untuk dapat beraktifitas
secara baik adalah lemak dan protein serta pangan yang esensial lainnya
yang diperoleh dari pangan hewani, sayuran dan buah-buahan.
Dengan tidak tercukupinya unsur-unsur pangan (gizi) seperti yang
diuraikan di atas, maka seseorang tidak dapat beraktifitas secara baik. Hal
ini dikategorikan rawan pangan, yang diukur dari angka kecukupan gizi
(AKG). AKG merupakan tingkat konsumsi zat-zat gizi esensial yang dinilai
cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi. Jika konsumsi perkapita kurang
atau lebih kecil dari 70% dari AKG dikategorikan sangat rawan pangan,
sekitar 70 % s.d 90% dari AKG dikategorikan rawan pangan, dan jika lebih
dari 90% AKG termasuk kategori tahan pangan.
Jumlah penduduk yang dikelompokkan sangat rawan pangan di
Provinsi Riau sejak tahun 2009 s.d 2013, ternyata mengalami peningkatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 70
setiap tahunnya,sedang pada tahun 2014 mengalami penurunan. Pada
tahun 2014 angka sangat rawan pangan berjumlah 1.049.196 jiwa atau
16.97% menurundari Tahun 2013 yang berjumlah 1.270.600 jiwa atau
21.43%.
Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.
Tabel 5. Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Riau yang Mengalami Rawan Pangan
No. Tahun
Sangat Rawan Rawan Tahan Pangan
< 70% AKG 70% - 89,99% > 70% AKG
Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 2009 466.242 8.74 1.361.433 25.53 3.504.636 65.72
2 2010 767.564 14.15 1.831.936 32.91 2.947.278 52.94
3 2011 988.043 17.08 1.761.184 30.45 3.035.440 52.47
4 2012 1.017.644 17.64 1.730.332 30.02 3.014.718 52.34
5 2013 1.270.600 21.43 1.786.667 30.13 2.872.462 48.44
6 2014 1.049.196 16,97 2.034.653 32,92 3.097.021 50,11
Sumber : BPS dan BKP Pusat 2015
Dari Tabel 5 diatas terlihat bahwa penduduk kelompok yang tahan
pangan mengalami kenaikan dari 2.872.462 jiwa (48.44%) pada tahun
2013 menjadi 3.097.021 jiwa (50,11%) tahun 2014.
Tabel 6. Angka Rawan Pangan Penduduk Provinsi Riau dirinci per Kabupaten/
Kota Tahun 2014
No. Tahun
Sangat Rawan Rawan Tahan Pangan
< 70% AKG 70% - 89,99% > 70% AKG
Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 Kuantan Singingi 57.178 18,41 104.072 33,50 149.400 48,09
2 Indragiri Hulu 82.656 20,64 137.580 34,35 180.301 45,01
3 Indragiri Hilir 61.644 8,88 179.220 25,82 453.178 65,30
4 Pelalawan 29.197 7,77 82.371 21,93 264.033 70,30
5 Siak 93.907 21,94 140.934 32,92 193.211 45,14
6 Kampar 188.980 24,49 298.868 38,74 283.658 36,77
7 Rokan Hulu 85.822 15,11 160.286 28,22 321.901 56,67
8 Bengkalis 75.682 14,13 176.654 32,98 283.224 52,88
9 Rokan Hilir 76.614 12,22 231.126 36,87 319.097 50,91
10 Kepulauan Meranti
46.130 25,61 57.272 31,80 76.701 42,59
11 Pekanbaru 181.443 17,96 373.379 36,95 455.572 45,09
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 71
12 Dumai 69.945 24,98 92.891 33,18 117.146 41,84
Jumlah 1.049.196 16,97 2.034.653 32,92 3.097.421 50,11
Bila dirinci per Kabupaten/Kota pada tahun 2014, jumlah penduduk
yang tertinggi mengalami sangat rawan pangan berada di Kepulauan
Meranti sebanyak 46.130 jiwa (25.61%), disusul Kota Dumai sebanyak
69.945 jiwa (24.98%) dan Kabupaten Kampar sebanyak 188.980 jiwa
(24.49%). Sedang terendah berada di Kabupaten pelalawan sebanyak
29.197 jiwa (7.77%). Untuk jelasnya dapat dilihat pada table 6.
Selanjutnya dari tabel 6 di atas, bahwa jumlah penduduk yang
mengalami sangat rawan berbanding lurus dengan penduduk yang tahan
pangan, dimana jumlah penduduk yang tahan pangan terendah berada di
Kabupaten Kampar sebesar 36.77%. Sementara jumlah penduduk sangat
rawan pangan tertinggi berada di Kabupaten Pelalawan sebesar 70.30 %.
Disusul Kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah penduduk tahan pangan
sebesar 65.30% dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar 56.67%.
Konsumsi pangan penduduk Riau untuk komoditi beras sejak tahun
2007 hingga tahun 2012 terus mengalami peningkatan. Hasil survey yang
dilakukan oleh Provinsi Riau Tahun 2012 konsumsi pangan beras sebesar
288.8 gram/perkapita/hari dan konsumsi energi sudah mencapai 2079
kkal/kapita/hari dan di atas rata-rata nasional yang sebesar 1952
kkal/kapita/hari.
Bila dirinci berdasarkan kelompok pangan, kebutuhan beras perkapita
rata-rata sebesar 105.5 kg/tahun pada tahun 2013, maka kebutuhan beras
penduduk Riau adalah sebesar 646.217 ton mengalami peningkatan
dibanding tahun 2012 yang hanya 621.377 ton atau 3.99 %.
Kontribusi produksi beras daerah ini terhadap kebutuhan penduduk
hanya 434.144 ton pada tahun 2013, sehingga masih kekurangan 212.073
ton. Sedangkan tahun 2012 produksi beras daerah ini sebesar 301.864 ton
dibanding kebutuhannya sebesar 621.377 ton maka kekurangan 319.513
ton.
Kekurangan ini umumnya dipenuhi oleh daerah tetangga meliputi
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi dan daerah lain sehingga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 72
distribusi pangan di daerah ini cukup berperan, sehingga ketersediaan
pangan hingga tingkat pasar cukup tersedia.
c. Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Provinsi Riau setiap tahunnya mengalami
peningkatan. Hal ini antara lain disebabkan adanya migrasi penduduk dari
berbagai daerah mengingat pertumbuhan Provinsi Riau yang cukup pesat.
Jumlah penduduk Provinsi Riau pada tahun 2013 sebanyak 6.125.283 jiwa
menjadi 6.181.270 jiwa pada tahun 2014. Untuk jelasnya dapat dilihat pada
sebagaimana table tersebut dibawah ini.
Tabel 7. Pertumbuhan Penduduk Provinsi Riau dirinci per Kabupaten/Kota Tahun 2014
No. Kabupaten/Kota Tahun
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Kuantan Singingi 279.235 291.044 302.674 310.060 317.265 310.649
2 Indragiri Hulu 330.410 362.961 376.578 388.916 401.201 400.537
3 Indragiri Hilir 683.354 662.305 685.698 689.938 697.814 694.042
4 Pelalawan 285.813 303.021 312.738 332.075 352.207 375.601
5 Siak 332.562 377.232 390.359 405.850 421.477 428.052
6 Kampar 615.126 686.030 713.078 739.655 766.351 771.506
7 Rokan Hulu 413.056 475.011 492.006 517.577 543.857 568.009
8 Bengkalis 551.880 498.384 516.348 530.191 543.786 535.560
9 Rokan Hilir 565.558 552.433 573.211 595.695 618.355 626.836
10 Kepulauan Meranti
204.335 176.371 182.662 183.135 183.912 180.103
11 Pekanbaru 802.788 903.902 930.215 964.558 999.031 1.010.394
12 Dumai 242.417 254.337 262.976 271.522 280.027 279.982
Jumlah 5.306.534 5.543.031 5.738.543 5.929.172 6.125.283 6.181.270
Dari tabel 7 diatas, jumlah penduduk tertinggi berada di Kota
Pekanbaru sebesar 1.010.394 jiwa, disusul Kabupaten Siak dengan
jumlah penduduk 771.506 jiwa dan Kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah
penduduk 694.042 jiwa.
Rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Riau sejak tahun 2009 s.d
tahun 2014 sebesar 3,12%. Tingkat pertumbahan yang tertinggi berada di
Kabupaten Rokan Hulu dengan pertumbuhan 6,60%, disusul Kabupaten
Pelalawan5,71%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 73
d. Cadangan Pangan
Cadangan Pangan Nasional meliputi persediaan pangan diseluruh
pelosok wilayah Indonesia untuk di konsumsi masyarakat, bahan baku
industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat. Sedangkan Cadangan
Pangan Pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
Cadangan Pangan Masyarakat adalah cadangan pangan yang
dikelola masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi,
pedagang, dan industri rumah tangga
Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun 2014yang
berupa beras yaitu sebesar 259,5 ton yang terdiri dari beberapa sumber
yaitu :
1. Provinsi Riau : 111,5 ton
2. Kabupaten Indragiri Hulu : 100 ton
3. Kabupaten Indragiri Hilir : 20 ton
4. Kabupaten Pelalawan : 18 ton
5. Kabupaten Kep. Meranti : 10 ton
e. Akses Pangan
1. Perkembangan Harga Pangan Komoditas Utama dan Strategis
Harga komoditi pangan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan
masyarakat konsumen secara luas maupun tingkat kesejahteraan petani,
mengingat sebagian besar petani di Indonesia adalah net buyer of food.
Oleh karena itu perkembangan harga komoditi pangan dapat digunakan
sebagai salah satu indikator parsial tentang perkembangan kesejahteraan
masyarakat dan petani.
Peningkatan harga pangan dalam dua tahun terakhir terasa sangat
memberatkan masyarakat khususnya masyarakat berpendapatan
menengah ke bawah. Dimulai dengan melonjaknya harga minyak goreng
sejak dua tahun terakhir kemudian berturut-turut diikuti oleh kenaikan
harga beras, telur, daging ayam, terigu dan perkembangan terakhir adalah
kenaikan harga kedele. „Krisis pangan‟, yang ditandai dengan
meningkatnya harga-harga pangan secara tajam dalam dua tahun terakhir
bukan hanya dialami oleh masyarakat Indonesia namun juga terjadi di
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 74
negara-negara lainnya. Daya beli masyarakat secara luas mengalami
tekanan, meskipun di sisi lain harga komoditas perkebunan yang juga
meningkat di pasar internasional memberikan keuntungan bagi petani
pekebunan
Stabilitas harga adalah jika harga dinyatakan stabil apabila gejolak
harga pangan di suatu wilayah kurang 25 % dari kondisi normal.
Sedangkan Stabilitas Pasokan pangan adalah jika pasokan pangan
dinyatakan stabil apabila penurunan pasokan pangan di suatu wilayah
berkisar antara 5 % - 25 %Fluktuasi harga pangan tingkat pedagang
eceran di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 8 berikut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 75
Tabel 8. Rata – Rata Harga Pangan Di Provinsi Riau Tingkat Pedagang Eceran tahun 2014
NO KOMODITAS JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH RATA-RATA
MAX MIN
1 Beras Premim 11.644 11.727 11.699 11.853 11.802 11.840 12.005 12.017 12.147 12.188 12.326 12.536 143.784 11.982 12.536 11.644
2 Beras Medium 10.862 10.858 10.404 10.486 10.411 10.389 10.460 10.484 10.537 10.618 11.141 11.186 127.836 10.653 11.186 10.389
3 Beras Termurah 8.632 8.789 8.512 8.574 8.532 8.581 8.772 7.920 8.878 8.963 9.228 9.667 105.048 8.754 9.667 7.920
4 Jagung 5.928 5.936 6.293 6.394 6.205 6.256 6.264 6.127 6.206 6.250 6.345 6.574 74.778 6.232 6.574 5.928
5 Kedelai 9.860 9.706 10.289 10.500 10.557 10.534 10.473 10.478 10.470 10.496 10.633 10.738 124.734 10.395 10.738 9.706
6 Gula Pasir 12.371 12.028 11.888 11.558 10.996 11.258 11.449 11.189 11.226 11.085 11.153 11.182 137.383 11.449 12.371 10.996
7 Bawang Merah 25.409 21.168 15.803 19.847 23.478 19.474 22.042 24.894 21.173 20.902 19.464 19.615 253.269 21.106 25.409 15.803
8 Cabe Merah Keriting 48.174 39.667 24.988 19.724 21.205 17.964 20.962 24.046 29.876 45.826 72.769 75.364 440.565 36.714 75.364 17.964
9 Daging Ayam Ras 25.644 24.585 22.988 22.992 23.761 25.912 28.792 27.420 28.403 22.299 21.845 22.355 296.996 24.750 28.792 21.845
10 Telur Ayam Ras 17.332 17.818 17.168 16.602 16.808 20.770 19.143 19.731 20.094 19.898 18.875 18.589 222.828 18.569 20.770 16.602
11 Daging Sapi Murni 98.205 104.036 104.479 104.697 104.826 108.655 115.076 111.939 113.273 108.068 108.932 99.909 1.282.095 106.841 115.076 98.205
12 Minyak Goreng 11.764 11.759 12.281 12.273 12.216 12.261 12.432 12.064 12.378 12.348 12.314 12.306 146.396 12.200 12.432 11.759
13 Tepung Terigu 8.182 8.205 8.227 8.108 8.053 8.288 8.311 8.436 8.501 8.447 8.342 8.335 99.435 8.286 8.501 8.053
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 76
2. Jumlah Keluarga Prasejahtera
Indikator Keluarga Sejahterapada dasarnya berangkat dari
pokok pikiran yang terkandung didalam undang-undang no. 10
Tahun 1992 disertai asumsi bahwa kesejahteraan merupakan
variabel komposit yang terdiri dari berbagai indikator yang spesifik
dan operasional. Karena indikator yang yang dipilih akan
digunakan oleh kader di desa, yang pada umumnya tingkat
pendidikannya relatif rendah, untuk mengukur derajat
kesejahteraan para anggotanya dan sekaligus sebagai pegangan
untuk melakukan melakukan intervensi, maka indikator tersebut
selain harus memiliki validitas yang tinggi, juga dirancang
sedemikian rupa, sehingga cukup sederhana dan secara
operasional dapat di pahami dan dilakukan oleh masyarakat di
desa.
Atas dasar pemikiran di atas, maka indikator dan kriteria
keluarga sejahtera yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
a. Keluarga Pra Sejahtera
Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau
lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) Sebagai
keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran
agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan.
b. Keluarga Sejahtera I
Adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu
1. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing
anggota keluarga.
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua)
kali sehari atau lebih.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 77
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda
untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
4. Bagian yang terluas darilantai rumahbukan dari tanah
5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB
dibawa kesarana/petugas kesehatan.
Keluarga Miskin
Adalah keluarga Pra Sejahtera alasan ekonomi dan KS - I karena
alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih
indikator yang meliputi :
a. Paling kurang sekali seminggu keluarga makan
daging/ikan/telor.
b. Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling
kurang satu stel pakaian baru.
c. Luas lantai rumah paling kurang 8 M2 untuk tiap penghuni.
Keluarga Miskin yang terdapat di Provinsi Riau Tahun 2014
dapat dilihat pada Tabel 9 dibawah ini.
Tabel 9. Keragaan Keluarga Miskin di Provinsi Riau tahun
2014
No Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga
KK Pra Sejahtera
KK Sejahtera I
KK Miskin (Total)
% Miskin (r)
1 KUANTAN SINGINGI
88.634
4.693
13.952
18.645
21
2 INDRAGIRI HULU
107.890
4.794
13.410
18.204
17
3 NDRAGIRI HILIR
167.044
11.447
9.755
21.202
13
4 PELALAWAN
98.162
4.839
11.691
16.530
17
5 SIAK
101.331
3.724
16.724
20.448
20
6 KAMPAR
188.181
10.865
35.204
46.069
24
7 ROKAN HULU
142.551
13.741
16.855
30.596
21
8 BENGKALIS
133.708
6.179
13.431
19.610
15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 78
9 ROKAN HILIR
160.278
6.105
51.066
57.171
36
10
KEPULAUAN MERANTI
55.217
9.289
17.226
26.515
48
11 PEKANBARU
223.883
869
28.279
29.148
13
12 DUMAI
69.827
5.336
13.584
18.920
27
JUMLAH
1.536.706
81.881
241.177
323.058
21
Sumber : BKKBN Provinsi Riau Tahun 2014
f. Pemanfaatan Pangan
Aspek pemanfaatan pangan dapat ditinjau dari status gizi balita
yang tergambar dari banyaknya kasus gizi buruk dan gizi kurang yang
terjadi. Ketahanan dan kerentanan pangan dan gizi tercantum dalam
KerangkaKonsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1)
Gambar 1. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 79
a. Status gizi Balita
Status gizi balita masih memprihatinkan, hal ini ditunjukkan
oleh data bahwa 1/3 jumlah kematian anak dan 11 persen dari
total penyakit di seluruh dunia disebabkan oleh kekurangan gizi
pada ibu dan anak.
Di Indonesia menurut The Lancet Magazine (2008),
dinyatakan bahwa :
a.4 % bayi yang lahir setiap tahun tidak bertahan hidup lebih dari
lima tahun
b. Satu dari tiga anak balita mengalamigangguanpertumbuhan
(stunted) dan hampir seperlima dari jumlah itu mengalami
kekurangan berat badan.
Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang
mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi
anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang
dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator
yaitu:
1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang
biasa dikenal dengan underweight (berat badan berdasarkan
umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut
referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari
kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau stunting (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U)
dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi
WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka
panjang); dan
3. Kurus atau wasting (berat badan berdasarkan tinggi badan
(BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut
referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut
atau baru saja mengalami kekurangan gizi).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 80
b. Kasus gizi Balita
Kasus gizi balita meliputi kasus gizi buruk dan gizi kurang.
Kasus gizi buruk merupakan masalah nasional, untuk itu perlu
tindakan segera untuk penanggulangannya dan menjadi
tanggung jawab kita bersama. Hal ini sejalan dengan keputusan
menteri kesehatan RI nomor : 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan bahwa
“semua anak balita gizi buruk harus mendapatkan perawatan
sesuai dengan dengan standar tata laksana anak gizi buruk.”
Di Provinsi Riau kasus gizi balita berdasarkan berat badan
menurut umur (BB/U) Tahun 2014 dari 48.300 balita yang
ditimbang 616 balita mengalami gizi buruk dan 3.173 balita
mengalami gizi kurang. Gizi buruk banyak terjadi di Kabupaten
Kampar yaitu 207 balita disusul oleh Kabupaten Indragiri Hilir81
dan Kabupaten Indragiri Hulu77 balita.
Untuk kasus gizi kurang banyak ditemui di Kabupaten
Indragiri Hilir yaitu 448 balita, disusul oleh Kabupaten Kampar
yaitu 424 balita dan Kabupaten Rokan Hilir yaitu 418 balita.
Sedangkan Total Kekurangan Energi Protein (KEP) di Provinsi
Riau adalah 3.784 dengan skor 1 artinya Aman.
Dari hasil analisa dan pembahasan yang dilakukan terhadap
data/informasi yang didapat dari kegiatan Sistem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi (SKPG), dapat diambil kesimpulan antara lain :
1. Kondisi pangan di Provinsi Riau, khususnya produksi beras pada
tahun 2014 sebanyak 225.547 ton mengalami penurunan dibanding
tahun 2013 yang produksinya sebanyak 254.023 ton atau sebesar
11,21 %, sedang kebutuhan beras penduduk Riau pada tahun
2014 sebanyak 652.124 ton, sehingga masih kekurangan sebesar
426.577 ton atau 65,41 %.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 81
2. Kontribusi produksi beras Provinsi Riau terhadap kebutuhan
penduduk hanya 254.023 ton pada tahun 2013, sehingga masih
kekurangan 392.194 ton. Sedangkan tahun 2012 produksi beras
daerah ini hanya 301.864 ton dibanding kebutuhannya sebesar
621.377 ton maka kekurangan 319.513 ton.
3. Ketersediaan pangan (Beras, Jagung dan umbi-umbian) di Provinsi
Riau tahun 2014 sebesar 310.546 ton yang tertinggi berada di
Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 62.703 ton disusul Kabupaten
Rokan Hulu sebesar 39.250 ton dan yang terendah berada di Kota
Dumaiyang hanya 4.654 ton.
4. Dari aspek ketersediaan, berdasarkan skor pertanian terdapat dua
daerah (Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Pelalawan)
mempunyai indeks komposit dengan skor 5 dengan warna kuning
(waspada),selebihnya indeks kompositnya adalah 6 – 7 dengan
warna merah.
5. Aspek akses pangan, dilakukan dengan pendekatan kondisi
sosial masyarakat. Jumlah keluarga miskin di Provinsi Riau tahun
2014 sebanyak 323.058 kepala keluarga, mengalami penurunan
sebesar 13,37 % dibanding tahun 2013 yang jumlahnya 372.960
kepala keluarga. Jumlah Kepala Keluarga miskin yang tertinggi
berada di Kabupaten kepulauan Meranti dengan persentase 48%
dengan skor 3 disusul Kabupaten Rokan Hilir dengan persentase
36 % dan Kabupaten Kampar24 %, artinya kemampuan
keluarga tersebut dalam memenuhi pangannya tergolong prioritas
1, dan harus dilakukan intervensi, selanjutnya keluarga miskin
yang terendah berada di Kotamadya Pekanbaru dan Kabupaten
Indragiri Hilir masing-masing dengan persentase 13 %.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 82
6. Penderita gizi buruk dan gizi kurang di Provinsi Riau pada tahun
2014 berjumlah3.789 balita mengalami penurunan sebesar
52,16%, bila dibanding dengan tahun 2013 yang jumlahnya 7.921
balita begitu juga persentase KEP mengalami penurunan relatif
kecil dimana persentase KEP pada tahun 2014 sebesar 7,84 %
dibanding tahun 2013 dengan persentase KEP sebesar 8,96 %
atau 12,50%.
7. Pada tahun 2013jumlah penduduk Provinsi Riau sebanyak
6.125.283 jiwa, mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi
6.181.270 jiwa atau 0,91 %, tidak sebanding dengan produksi
beras yang justru mengalami penurunan,, dimana pada tahun 2013
produksi beras sebanyak 254.023 ton mengalami penurunan pada
tahun 2014 menjadi225.547 ton atau11,21 %.
8. Berdasarkan peta Komposit situasi pangan dan gizi,hanya
Kabupaten Pelalawan yang dikategorikan Aman, sedangkan
Kabupaten Kuantan Singingi dengan warna kuning sedang
selebihnya rawan dengan warna merah,untuk peta kondisi
ketersediaan pangan terdapat dua daerah dengan kondisi waspada
dengan warna kuning yaitu Kabupaten Indragiri Kuantan Singingi,
Kabupaten Pelalawan dan selebihnya rawan dengan warna merah,
sedang untuk peta kemiskinan, Kotamadya Pekanbaru, Kabupaten
Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan dan
Kabupaten Bengkalis dengan kondisi aman dengan warna hijau
selanjutnya daerah yang kondisi waspada dengan warna kuning
ada enam daerah yakni Kabupaten Kuantan Singingi ,Kampar,
Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai dan Siak, sedangkan untuk
Kepulauan Meranti kondisi rawan dengan warna merah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 83
3.3 Penghargaan Ketahanan Pangan
Tabel 1. : Nama-nama Penerima Penghagaan Adhikarya Pangan Nusantara(APN) Tingkat Provinsi Riau Tahun 2015
1. Kategori Pembina Ketahanan Pangan
KEPALA DESA/ LURAH
NO. KABUPATEN/KOTA NAMA HASIL
EVALUASI
1. Kuantan Singingi Ir. Emril Harda Kepala Desa Seberang Taluk Kec Kuantan Tengah
920
2. Siak
Amri Syarif Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang
850
3. Indragiri Hilir Juwiyono Kepala Desa Danau Pulau Indah Kec. Kempas
780
2. Pelopor Ketahanan Pangan
NO. KABUPATEN/KOTA PELOPOR HASIL
EVALUASI
1. Siak Sukarno, Desa Bunga Raya
535
2. Kota Pekanbaru Purwohadi Subroto, Kec. Rumbai
515
3. Kuantan Singingi Refnaldi, Desa Pebaun Hulu
480
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 84
3. Pelayanan Ketahanan Pangan
a. Penyuluh/ Pendamping
NO. KABUPATEN/KOTA PENYULUH/
PENDAMPING HASIL
EVALUASI
1. Rokan Hilir Tomiri, PPL Kec. Rimba melintang
550
2. Kep. Meranti Edi Sumantri, PPL Desa Bangsal Barat
505
3. Rokan Hulu Giyono, PPL Desa Rambah Baru
423
b. Pengawas /Pengendali Organisme Penganggu Tanaman
NO. KABUPATEN/KOTA PENGENDALI OPT HASIL
EVALUASI
1. Siak Nurul Huda 497
2. Pelalawan Agus Suryanto 478
3. Kuantan Singingi CH. Hasrul 447
4. Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan
a. Kegiatan Pengembangan Produksi Pangan
NO. KABUPATEN/KOTA KELOMPOK HASIL
EVALUASI
1. Indragiri Hilir Gapoktan Maju Bersama 685
2. Kuantan Singingi Kelompok Tani Jaya Mukti 678
3. Pelalawan Kelompok Karya Lestari 597
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 85
b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
NO. KABUPATEN/KOTA KELOMPOK HASIL
EVALUASI
1. Kota Dumai Kelompok Bagan Keladi 495
2. Rokan Hulu Kelompok Lumbung Pangan Sri Manunggal
488
3. Siak KWT Lily Kel. Sungai Apit 405
c. Kegiatan Pengembangan Industri Pangan Olahan
NO. KABUPATEN/KOTA KELOMPOK HASIL
EVALUASI
1. Kuantan Singingi Kelompok KPK Cendana 595
2. Siak KWT Setia Hati, Kampung Suka Mulya, Kec. Dayun
450
3. Kep. Meranti
Kelompok Usaha Bersama “Sagu Berkah” , Desa Banglas barat Kec. Tebing Tinggi
405
5. Pemangku Ketahanan Pangan
NO. KABUPATEN/KOTA PEMANGKU HASIL
EVALUASI
1. Siak H. Kademo 320
2. Kuantan Singingi Junaidi, desa Pulau Kijang Kuantan Hilir
260
3. Pelalawan Datuk Engku Raja 230
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 86
Penerima Penghargaan (Adhikarya Pangan Nusantara) APN
tingkat Provinsi Riau Tahun 2015 akan menerima hadiah berupa
Piagam, Piala dan Uang. Hadiah berupa piagam, piala ini diserahkan
langsung oleh Bapak Gubernur Riau pada saat Upacara Peringatan
Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi Riau tahun 2014 di Halaman
Kantor Gubernur Riau. Hadiah pemenang untuk Penghargaan APN
tingkat Provinsi Riau tahun 2015 ditetapkan melalui Surat Keputusan
Kepala BKP Provinsi Riau nomor :910/Kpts/BKP-LBG/2015 tanggal 7
Desember 2015, untuk jelasnya besaran hadiah bagi masing-masing
pemenang disajikan pada tabel 4dibawah ini.
Tabel2. : Penetapan Besaran Hadiah Bagi Pemenang Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat Provinsi Riau Tahun 2015
No. KATEGORI PEMENANG HADIAH
I. PEMBINA KETAHANAN PANGAN
a. KEPALA DESA
TERBAIK I KEPALA DESA SEBERANG TALUK KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PIALA + SERTIFIKAT Rp. 2.400.000,-
TERBAIK II PENGHULU KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR KEC.TUALANG KABUPATEN SIAK
PIALA + SERTIFIKAT Rp. 2.100.000,-
TERBAIK III KEPALA DESA DANAU PULAU INDAH KEC. KEMPAS KAB. INDRAGIRI HILIR
PIALA + SERTIFIKAT Rp. 1.800.000,-
II. PELOPOR KETAHANAN PANGAN
TERBAIK I SUKARNO - KABUPATEN SIAK PIALA + SERTIFIKAT Rp. 2.400.000,-
TERBAIK II PURWOHADI SUBROTO- PEKANBARU PIALA + SERTIFIKAT Rp. 2.100.000,-
TERBAIK III REFNALDI - KAB. KUANTAN SINGINGI
PIALA + SERTIFIKAT Rp. 1.800.000,-
III. PELAYANAN KETAHANAN PANGAN
a. PENYULUH/PENDAMPING
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 87
TERBAIK I TOMIRI - KAB. ROKAN HILIR PIALA + SERTIFIKAT Rp. 2.400.000,-
TERBAIK II EDI SUMANTRI - KAB. KEP. MERANTI PIALA + SERTIFIKAT Rp. 2.100.000,-
TERBAIK III GIYONO - KAB. ROKAN HULU PIALA + SERTIFIKAT Rp. 1.800.000,-
1 2 3 4
b.
PENGAWAS/PENGENDALI OPT
TERBAIK I NURUL HUDA - KAB. SIAK PIALA + SERTIFIKAT Rp. 2.400.000,-
TERBAIK II H.HASRUL - KAB. KUANTAN SINGINGI
PIALA + SERTIFIKAT Rp. 2.100.000,-
TERBAIK III AGUS SURYANTO - KAB. PELALAWAN
PIALA + SERTIFIKAT Rp. 1.800.000,-
IV. PELAKU PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
a. KEG. PENGEMBANGAN PRODUKSI
TERBAIK I GAPOKTAN MAJU BERSAMA - KAB. INDRAGIRI HILIR
PIALA + SERTIFIKAT Rp. 2.400.000,-
TERBAIK II KELOMPOK TANI JAYA MUKTI - KAB. KUANTAN SINGINGI
PIALA + SERTIFIKAT Rp. 2.100.000,-
TERBAIK III KELOMPOK KARYA LESTARI - KAB. PELALAWAN
PIALA + SERTIFIKAT Rp. 1.800.000,-
b. KEG. PEMBERDAYAAN MASY.
TERBAIK I KELOMPOK DESA MAPAN TUAH MANDIRI - KOTA DUMAI
PIALA + SERTIFIKAT Rp. 2.400.000,-
TERBAIK II KELOMPOK LUMBUNG PANGAN SRI MANUNGGAL - KAB. ROKAN HULU
PIALA + SERTIFIKAT Rp. 2.100.000,-
TERBAIK III KWT LILY - KAB. SIAK PIALA + SERTIFIKAT Rp. 1.800.000,-
c. KEG. PENGEMBANGAN INDUSTRI PANGAN OLAHAN
TERBAIK I
KPK CENDANA - KAB. KUANTAN SINGINGI
PIALA + SERTIFIKAT Rp. 2.400.000,-
TERBAIK II KWT SETIA HATI - KAB. SIAK
PIALA + SERTIFIKAT Rp. 2.100.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 88
TERBAIK III KUB SAGU BERKAH - KAB. KEP.MERANTI
PIALA + SERTIFIKAT Rp. 1.800.000,-
V. PEMANGKU KETAHANAN PANGAN
TERBAIK I H. KADEMO - KAB.SIAK PIALA + SERTIFIKAT Rp. 2.400.000,-
TERBAIK II JUNAIDI - KAB. KUANTAN SINGINGI
PIALA + SERTIFIKAT Rp. 2.100.000,-
TERBAIK III
DATUK ENGKU RAJA - KAB. PELALAWAN
PIALA + SERTIFIKAT Rp. 1.800.000,-
Tabel 3. Nama dan Kategori Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara(APN) Tingkat Nasional Tahun 2015 dari Provinsi Riau.
NO. NAMA PEMENANG ALAMAT KATEGORI
1 Ir. Emil Harda, MM, MBA Kepala Desa seberang Taluk, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi.
Pembina Ketahanan Pangan/ Kepala Desa
2 Kelompok Petani Kecil (KPK) Cendana. Ketua : Sutynah
Kelurahan Sungai Jering, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi.
Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan
3 Tomiri Penyuluh /PPL Kec. Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir.
Pelayanan Ketahanan Pangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 89
3.4 Akuntabilitas Keuangan
Tahun Anggaran 2015 Badan ketahanan pangan mendapat alokasi
anggaran APBD setelah perubahan sejumlah Rp. 26.076010.249,00,-
yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 9.905.677.449,00,-, dan
Belanja Langsung Rp. 16.170.332.800,00,-, dengan jumlah program
sebanyak 7 (tujuh) program sebagai berikut :
N0 Program Anggaran Perubahan
(Rp)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.557.602.000,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.316.200.000,00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 180.0000.000,00
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
41.706.000,00
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
214.935.000,00
6. Program Peningkatan Ketahanan
Pangan/Pertanian/Perkebunan
11.278.634.800,00
7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
Daerah
1.611.255.000,00
JUMLAH 16.170.332.800,00
Tahun Anggaran 2015 Badan Ketahanan Pangan
Melaksanakan 7 (tujuh) program dan 45 kegiatan, 5 (lima ) program
dengan 23 kegiatan merupakan program yang ada di setiap SKPD
sedangkan 3 (tiga) program dengan 22 kegiatan yang langsung
dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan sebagai kegiatan
pembangunan yaitu Program peningkatan ketahanan pangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 90
pertanian/perkebunan dengan kegiatan sebanyak 19 (Sembilan Belas)
kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp. 11.278.634.800,00,- serta
Program Pengembangan Data/Informasi dengan 3 (tiga) kegiatan Rp.
1.611.255.000,00,-
Untuk melihat Realisasi Fisik dan keuangan dari program/kegiatan
yang telah dilaksanakan dari APBD dapat dilihat dibawah ini :
No Program Kegiatan
Pagu (Rp) Penyerapan Dana
Target Realisasi SPJ Murni Perubahan
Rp % Rp % Rp % Rp %
P Program Pengembangan Data/Informasi
1
Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan 1.200.000.000,00 7,83 1.381.535.000,00 8,54 1.381.535.000,00 100 879.734.731,00 63,68
2
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan - - 79.720.000,00 0,49 79.720.000,00 100 25.258.500,00 31,68
3 Penyusunan Statistik Pangan 100.000.000,00 0,65 150.000.000,00 0,93 150.000.000,00 100 94.725.700,00 63,15
P Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 55.000.000,00 0,36 55.000.000,00 0,34 55.000.000,00 100 46.650.000,00 84,82
5
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 260.000.000,00 1,7 260.000.000,00 1,61 260.000.000,00 100 156.811.341,00 60,31
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 210.350.000,00 1,37 210.350.000,00 1,3 210.350.000,00 100 210.350.000,00 100
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000,00 0,98 150.000.000,00 0,93 150.000.000,00 100 129.573.150,00 86,38
8 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 125.000.000,00 0,82 125.000.000,00 0,77 125.000.000,00 100 93.284.050,00 74,63
9
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 75.000.000,00 0,49 75.000.000,00 0,46 75.000.000,00 100 74.725.475,00 99,63
10
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 25.000.000,00 0,16 25.000.000,00 0,15 25.000.000,00 100 25.000.000,00 100
11 Penyediaan Makanan Dan Minuman 50.000.000,00 0,33 54.400.000,00 0,34 54.400.000,00 100 45.720.000,00 84,04
12 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 345.650.000,00 2,25 602.852.000,00 3,73 602.852.000,00 100 214.430.200,00 35,57
P
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
13 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 433.000.000,00 2,82 433.000.000,00 2,68 433.000.000,00 100 380.200.000,00 87,81
14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000,00 0,33 63.000.000,00 0,39 63.000.000,00 100 61.957.500,00 98,35
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 91
15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 175.000.000,00 1,14 198.000.000,00 1,22 198.000.000,00 100 194.744.858,00 98,36
16 Pengadaan Mebeleur 185.000.000,00 1,21 185.000.000,00 1,14 185.000.000,00 100 - -
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 175.000.000,00 1,14 175.000.000,00 1,08 175.000.000,00 100 174.200.000,00 99,54
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 60.000.000,00 0,39 80.000.000,00 0,49 80.000.000,00 100 66.636.950,00 83,3
19
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 185.000.000,00 1,21 182.200.000,00 1,13 182.200.000,00 100 148.072.500,00 81,27
P Program Peningkatan Disiplin Aparatur
20 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 100.000.000,00 0,65 100.000.000,00 0,62 100.000.000,00 100 92.985.585,00 92,99
21 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur 50.000.000,00 0,33 50.000.000,00 0,31 50.000.000,00 100 41.450.000,00 82,9
P
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 35.000.000,00 0,23 41.706.000,00 0,26 41.706.000,00 100 5.700.000,00 13,67
P
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
23
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 55.000.000,00 0,36 52.120.000,00 0,32 52.120.000,00 100 21.750.000,00 41,73
24
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 25.000.000,00 0,16 24.160.000,00 0,15 24.160.000,00 100 8.950.000,00 37,04
25 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 100.000.000,00 0,65 100.000.000,00 0,62 100.000.000,00 100 63.706.100,00 63,71
26
Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 50.000.000,00 0,33 38.655.000,00 0,24 38.655.000,00 100 32.041.700,00 82,89
P
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
27 Pemantauan Dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok 400.000.000,00 2,61 336.027.000,00 2,08 336.027.000,00 100 294.847.400,00 87,75
28 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 1.634.000.000,00 10,66 1.594.827.000,00 9,86 1.594.827.000,00 100 1.377.280.600,00 86,36
29
Penguatan Cadangan Pangan Pemerintahan Daerah Riau 1.800.000.000,00 11,74 1.799.575.000,00 11,13 1.799.575.000,00 100 1.689.626.370,00 93,89
30
Pengembangan Dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat 455.000.000,00 2,97 416.062.800,00 2,57 416.062.800,00 100 292.561.200,00 70,32
31
Pemberdayaan Gapoktan Dalam Penyedia Pangan Masyarakat Se Provinsi Riau - - 500.000.000,00 3,09 500.000.000,00 100 318.806.200,00 63,76
32 Analisa Ketersediaan Pangan Wilayah 200.000.000,00 1,3 170.325.100,00 1,05 170.325.100,00 100 159.968.200,00 93,92
33
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Ketahanan Pangan 150.000.000,00 0,98 150.000.000,00 0,93 150.000.000,00 100 102.648.600,00 68,43
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 92
34
Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan 300.000.000,00 1,96 292.700.000,00 1,81 292.700.000,00 100 190.891.600,00 65,22
35 Akselerasi Ketahanan Pangan Di Provinsi Riau 400.000.000,00 2,61 394.270.000,00 2,44 394.270.000,00 100 319.551.550,00 81,05
36
Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi (SKPG) 500.000.000,00 3,26 484.660.000,00 3 484.660.000,00 100 273.699.700,00 56,47
37
Penguatan Jaringan Distribusi Dan Ketersediaan Pangan 300.000.000,00 1,96 209.359.900,00 1,29 209.359.900,00 100 172.324.100,00 82,31
38
Peningkatan Kapasitas Dan Operasional Pengembangan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan. 700.000.000,00 4,57 700.000.000,00 4,33 700.000.000,00 100 395.374.800,00 56,48
39
Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam 500.000.000,00 3,26 478.469.000,00 2,96 478.469.000,00 100 388.363.400,00 81,17
40
Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi Dan Nasional 465.120.000,00 3,03 465.120.000,00 2,88 465.120.000,00 100 323.216.900,00 69,49
41 Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk 450.000.000,00 2,94 450.000.000,00 2,78 450.000.000,00 100 333.739.000,00 74,16
42
Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan Dalam Ketahanan Pangan 990.287.000,00 6,46 1.063.587.000,00 6,58 1.063.587.000,00 100 767.552.900,00 72,17
43 Pengembangan Pangan Lokal 912.694.000,00 5,95 912.694.000,00 5,64 912.694.000,00 100 539.692.800,00 59,13
44 Sertifikasi Pangan Segar (buah Dan Sayur) 300.000.000,00 1,96 300.000.000,00 1,86 300.000.000,00 100 213.401.500,00 71,13
45
Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan 600.000.000,00 3,91 560.958.000,00 3,47 560.958.000,00 100 440.200.000,00 78,47
Jumlah 15.331.101.000,00 100 16.170.332.800,00 100 16.170.332.800,00 100 11.882.405.160,00 73,48
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 93
3.5. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan
Efisiensi
Efisiensi merupakan suatu perhitungan yang membandingkan
antara target keluaran dan realisasi keluaran. Sementara efektivitas
merupakan perhitungan antara keluaran dengan hasil (output dan
outcome). Efisiensi terjadi apabila realisasi masukan ternyata lebih
kecil dari target yang ditetapkan sebelumnya sementara keluaran atau
output mencapai target yang diharapkan. Rumusan yang digunakan
untuk menghitung efisiensi tersebut adalah sebagai berikut
UCO Ren-(UCO Real-UCO Ren)
Efisiensi = x 100%
UCO Ren
Hasil perhitungan untuk kegiatan di lingkup Badan Ketahanan
Pangan Provinsi Riauyang bersumber dari APBD dapat dilihat pada
tabel berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 94
TABEL PERHITUNGAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KEGIATAN APBD TAHUN 2015
NO. KEGIATAN
INPUT OUTPUT Unit Cost Output (UCO)
Hasil Perhitungan
Efisiensi
Rata-rata
Capaian
Output
Rata-rata
Capaian
Outcome
Efektivitas Target Realisasi Target
Realisasi
Target Realisasi
1 Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan BKP
700,000,000
395,374,800
3
3
233,333,333
131,791,600
143.52
43.52
100.00
100.00
100.00
2 Akselerasi Ketahanan Pangan di Provinsi Riau
394,270,000
319,551,000
15
15
26,284,667
21,303,400
118.95
18.95 100.00
100.00
100.00
3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan
292,700,000
190,891,800
1
1
292,700,000
190,891,800
134.78
34.78
100.00
100.00
100.00
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan
150,000,000
102,648,500
1
1
150,000,000
102,648,500
131.57
31.57
100.00
100.00
100.00
5 Analisa Ketersediaan Pangan Wilayah
170,325,100
159,968,200
3
3
56,775,033
53,322,733
106.08
6.08
100.00
100.00
100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 95
6 Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau
1,799,575,000
1,689,626,370
184.783
184.783
9,738,856
9,143,841
106.11
6.11
100.00
100.00
100.00
7 Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat
416,062,800
292,561,200
60
34
6,934,380
8,604,741
75.91
(24.09
)
56.67
56.67
100.00
8 Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se-Provinsi Riau
500,000,000
318,806,200
24
24
20,833,333
13,283,592
136.24
36.24
100.00
100.00
100.00
9 Penguatan Jaringan Distribusi dan Ketersidiaan Pangan
209,359,900
172,324,100
24
24
8,723,329
7,180,171
117.69
17.69
100.00
100.00
100.00
10 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
336,022,000
294,847,400
5
5
67,204,400
58,969,480
112.25
12.25
100.00
100.00
100.00
11 Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
484,660,000
273,699,700
12
12
40,388,333
22,808,308
143.53
43.53
100.00
100.00
100.00
12 Pengembangan Desa Mandiri Pangan
1,594,827,000
1,377,280,600
720
678
2,215,038
2,031,387
108.29
8.29
94.17
100.00
106.19
13 Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam
243,850,000
165,555,200
24
24
10,160,417
6,898,133
132.11
32.11
100.00
100.00
100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 96
14 Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional
366,400,000
140,458,700
2
2
183,200,000
70,229,350
161.67
61.67
100.00
100.00
100.00
15 Analisa Situasi Konsumsi Pangan Penduduk
200,000,000
181,893,400
2
2
100,000,000
90,946,700
109.05
9.05
100.00
100.00
100.00
16 Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dan Ketahanan Pangan
1,063,587,000
767,552,900
6,000
6.000
177,265
127,925
127.83
27.83
100.00
100.00
100.00
17 Pengembangan Pangan Lokal
912,694,000
539,692,800
24
22
38,028,917
24,531,491
135.49
35.49
91.67
91.67
100.00
18 Sertifikasi Pangan (Buah dan Sayur)
300,000,000
213,401,500
24
18
12,500,000
11,855,639
105.15
5.15
75.00
75.00
100.00
19 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
560,958,000
440,200,000
10
10
56,095,800
44,020,000
121.53
21.53
100.00
100.00
100.00
20 Penyusunan Statistik Pangan
150,000,000
94,725,700
12
12
12,500,000
7,893,808
136.85
36.85
100.00
100.00
100.00
21 Partisipasi dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan
1,381,535,000
879,734,731
1
1
1,381,535,000
879,734,731
136.32
36.32
100.00
100.00
100.00
22 Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan
79,720,000
25,258,500
8
8
9,965,000
3,157,313
168.32
68.32
100.00
100.00
100.00
Jumlah Rata-rata 125.87
25.87
96.25
96.52
100.28
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 97
Dari hasil perhitungan kegiatan Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Riau sebesar 125,87 %. Sehingga dapat dikatakan kegiatan
yang dilakukan di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riauyang
bersumber dari APBD adalah efesien dengan angka efesiensi sebesar
25,87%.
Efektivitas
Efektivitas suatu kegiatan merupakan perbandingan antara
ouput/keluaran dengan outcome/hasil yang diberikan dari
kegiatan tersebut. Rumusan yang digunakan untuk menghitung
efektivitas dari suatu kegiatan adalah :
Realisasi Out Come
Efektivitas = x 100%
Realisasi Ouput
Hasil perhitungan untuk kegiatan yang bersumber dari APBD di
lingkup Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat dilihat pada
tabel berikut :
NO. KEGIATAN Persentase
Capaian Output
Persentase Capaian Outcome
Efektivitas
1 Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan BKP
100.00
100.00
100.00
2 Akselerasi Ketahanan Pangan di Provinsi Riau
100.00
100.00
100.00
3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan
100.00
100.00
100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 98
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan
100.00
100.00
100.00
5 Analisa Ketersediaan Pangan Wilayah
100.00
100.00
100.00
6 Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau
100.00
100.00
100.00
7 Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat
56.67
56.67
100.00
8 Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se-Provinsi Riau
100.00
100.00
100.00
9 Penguatan Jaringan Distribusi dan Ketersidiaan Pangan
100.00
100.00
100.00
10 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
100.00
100.00
100.00
11 Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
100.00
100.00
100.00
12 Pengembangan Desa Mandiri Pangan
94.17
100.00
106.19
13 Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam
100.00
100.00
100.00
14 Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional
100.00
100.00
100.00
15 Analisa Situasi Konsumsi Pangan Penduduk
100.00
100.00
100.00
16 Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dan Ketahanan Pangan
100.00
100.00
100.00
17 Pengembangan Pangan Lokal 91.67 91.67 100.00
18 Sertifikasi Pangan (Buah dan Sayur)
75.00
75.00
100.00
19 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
100.00
100.00
100.00
20 Penyusunan Statistik Pangan 100.00
100.00
100.00
21 Partisipasi dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan
100.00
100.00
100.00
22 Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan
100.00
100.00
100.00
JUMLAH
96.25
96.52
100.28
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 99
Dengan demikian maka dapat dikatakan kegiatan APBD yang
dilakukan di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat dikatakan
efektif dengan nilai capaian sebesar 100,28%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 100
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau merupakan tindak lanjut dari Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintahdan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sekaligus merupakan
laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pembangunan
ketahanan pangan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2015.
Capaian 7 (tujuh) indikator dapat digambarkan sebagai berikut :
1. CapaianEfektifitas Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan
Pangan0 %.
2. CapaianKetersediaan Pangan Utama(Beras) 853.173 Ton, (108,68 %)
dari target 875.000 Ton.
3. CapaianPenguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat,
70,17 % (116,95 %) dari target 60 %
4. Capaian ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan
di Daerah91,11 % dari target 100 %
5. Capaian Penanganan Daerah Rawan Pangan, 0 %.
6. Capaian kualitas konsumsi pangan penduduk Riau yang ditandai Skor
PPH 81,5 (100,62%) dari Target Skor PPH 81,Jumlah Konsumsi
Energi 2.083 Kkal/Kap/Hari (96,88 %) dari target 2.150 Kkal/Kap/Hari,
Jumlah Konsumsi Pangan 53 Gram/Kap/Hari (98,15 %) dari target 54
Gram/Kap/Hari
7. Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pangan 82 % (86,32 %) dari
target 95%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2015
Laporan Tahunanan SKPG Tahun 2015 101
4.2. Saran
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan sarana
evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif sehingga pelaksanaan
pembangunan ketahanan pangan sesuai dengan tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaansecara
berkala dan berkelanjutan sehingga pembangunan ketahanan pangan
dapat terpadu (integrated), terukur keberhasilannya (Measurable) dan
berkesinambungan (sustainability)
Instansi : BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU
URAIAN SATUAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
2 4 5 6 7 8
1. Peningkatan Peningkatan Kapasitas Masukan : Jumlah Dana Rupiah 700.000.000 395.374.800 56,48
Ketahanan Pangan dan Operasional
Pengembangan Keluaran : Telaksananya Rapat Pokja Ahli, Pokja Teknis Jenis Rapat 3 3 100,00
Kelembagaan DKP dan Rakor Dewan Ketahanan Pangan
Hasil : Tersusunnya rumusan kebijakan Rumusan 1 1 100,00 pemantapan Ketahanan Pangan untuk Kebijakan
Provinsi
Akselerasi Ketahanan Masukan : Jumlah Dana Rupiah 394.270.000 319.551.550 81,05
Pangan di Provinsi
Riau Keluaran : Telaksananya Pemberian Penghargaan Pemenang 15 15 100,00
Adhikarya Pangan Nusantaa (APN) dan
Hari Pangan Sedunia (HPS)
Hasil : Meningkatkan motivasi dan Kinerja Aparat/ Kab/Kota 12 12 100,00
Masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan
Pangan
Koordinasi dan Masukan : Jumlah Dana Rupiah 292.700.000 190.891.800 65,22
Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Ketahanan Keluaran : Rumusan Kesepakatan antara Provinsi dan Rumusan 1 1 100,00
Pangan Kabupaten/Kota
Hasil : Sinkronisasi Program/Kegiatan antara Rumusan 1 1 100,00
Provinsi dan Kabupaten/Kota
Monitoring, Evaluasi Masukan : Jumlah Dana Rupiah 150.000.000 102.648.600 68,43
dan Pelaporan
Ketahanan Pangan Keluaran : Jumlah Laporan Laporan 1 1 100,00
Hasil : Tingkat Capaian Pelaksanaan Kegiatan BKP Laporan 1 1 100,00
BKP Provinsi Riau di Provinsi dan Kab/Kota Kegiatan 18 18 100,00
INDIKATOR KINERJA
31
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK )
TAHUN 2015
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
KET.
URAIAN SATUAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
2 4 5 6 7 8
INDIKATOR KINERJA
31
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
KET.
Analisa Ketersediaan Masukan : Jumlah Dana Rupiah 170.325.100 159.968.200 93,92
Pangan Wilayah
Keluaran : Tersusunnya Neraca Bahan Makanan, Dokumen 3 3 100,00 Prognosa Ketersediaan dan
Prognosa HKBN
Hasil : Neraca Bahan Makanan, Dokumen 3 3 100,00
Prognosa Ketersediaan Pangan Bulanan
dan Prognosa Ketersediaan Menghadapi
HBKN
Penguatan Cadangan Masukan : Jumlah Dana Rupiah 1.799.575.000 1.689.626.370 93,89
Pangan Pemerintah
Daerah Riau Keluaran : Cadangan pangan Pemerintah Ton Beras 184,783 184,783 100,00
Hasil : Tersedianya Cadangan Pangan sebagai Ton Beras 184,783 184,783 100,00
Cadangan Pangan Wilayah menghadapi
bencana alam dan sosial, gejolak harga
dan darurat
Pengembangan Masukan : Jumlah Dana Rupiah 416.062.800 292.561.200 70,32
dan Pemberdayaan
Cadangan Pangan Keluaran : Meningkatnya Volume Cadangan Pangan Lumbung 60 34 56,67
Masyarakat Masyarakat dalam bentuk gabah/beras di Pangan
lumbung pangan desa
Hasil : Lumbung Pangan Desa Lumbung 60 34 56,67
Pangan
Pemberdayaan Gapok Masukan : Jumlah Dana Rupiah 500.000.000 318.806.200 63,76
tan dalam Penyedia
Pangan Masyarakat Keluaran : Berkembangnya Gapoktan menjadi Lemba- Gapoktan 24 24 100,00
se-Provinsi Riau ga distribusi pangan pokok Provinsi Riau
sebagai antisipasi terjadinya hambatan
distribusi pangan pokok
Hasil : Distribusi Pangan Pokok di Provinsi Riau Gapoktan 24 24 100,00
lancar, Petani penghasil Gabah/beras men-
dapat harga yang layak sehingga pengha-
silan petani meningkat
URAIAN SATUAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
2 4 5 6 7 8
INDIKATOR KINERJA
31
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
KET.
Penguatan Jaringan Masukan : Jumlah Dana Rupiah 209.359.900 172.324.100 82,31
Distribusi dan
ketersediaan Pangan Keluaran : Terbangunnya Jaringan Distribusi Keterse- Provinsi 5 5 100,00
diaan Pangan untuk Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Hasil : Tersedianya Pangan yang cukup bagi Kab/Kota 12 12 100,00
Masyarakat Provinsi Riau
Pemantauan dan Masukan : Jumlah Dana Rupiah 336.022.000 294.847.400 87,75
Analisis Harga
Pangan Pokok Keluaran : Terbangunnya Jaringan Informasi Harga Kab/Kota 12 12 100,00
PanganPokok di Provinsi Riau
Hasil : Terumuskannya Kebijakan Mengantisipasi Pasar tempat 12 12 100,00
Kenaikan Harga Pangan diambilnya
data harga
pangan
Kab/Kota
Pengembangan Sistem Masukan : Jumlah Dana Rupiah 484.660.000 273.699.700 56,47
Kewaspadaan Pangan
dan Gizi (SKPG) Keluaran : Meningkatnya pengetahuan aparat dalam
pengertian dan pembuatan Peta SKPG
aparat desa 720 678 94,17
Kab/Kota
Hasil : Pembuatan Laporan SKPG yang menggam- Kab/Kota 12 12 100,00
barkan kerawanan bulanan dan tahunan
Provinsi Riau
Pengembangan Desa Masukan : Jumlah Dana Rupiah 1.594.827.000 1.377.280.600 86,36
Mandiri Pangan
Keluaran : Kelompok Tani Kelompok 24 24 100,00
Hasil : Meningkatnya aktifitas usaha pengelolaan Kelompok 24 24 100,00
pangan menuju kemiskinan pangan
URAIAN SATUAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
2 4 5 6 7 8
INDIKATOR KINERJA
31
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
KET.
Gerakan Penganekaragaman Masukan : Jumlah Dana Rupiah 478.469.000 388.363.400 81,17
Konsumsi Pangan Beragam
Keluaran : Terlaksananya gerakan diversifikasi Kali 2 2 100,00
pangan lokal
Hasil : Meningkatnya kinerja P2KP sesuai Pola Orang 1.000 1.000 100,00
Pangan Harapan bersumberdaya lokal
di Masyarakat
Lomba Cipta Menu B2SA
Tingkat Provinsi dan Nasional
Masukan : Jumlah Dana Rupiah 465.120.000 323.216.900 69,49
Keluaran : Terlaksananya Pemahaman Pangan B2SA Kali 2 2 100,00
bagi Masyarakat
Hasil : Terwujudnya Pemahaman Pangan B2SA % 100 100 100,00
bagi Masyarakat
Analisis Situasi Konsumsi
Pangan Penduduk
Masukan : Jumlah Dana Rupiah 450.000.000 333.739.900 74,16
Keluaran : Terlaksananya Survey Konsumsi Pangan KK 6000 6.000,00 100,00
Hasil : Tersedianya Buku dan Data Survey Buku 25 25 100,00
Pengelolaan Peman Masukan : Jumlah Dana Rupiah 1.063.587.000 767.552.900 72,17
faatan Pekarangan/
Peran Perempuan Keluaran : 1. Jumlah bantuan yang disalurkan Kelompok 24 22 91,67
dalam Ketahanan 2. Jumlah Lokakarya
Pangan
Hasil : Tingkat pencapaian pemahaman peman- % 100 91,67 91,67
faatan lahan pekarangan
URAIAN SATUAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
2 4 5 6 7 8
INDIKATOR KINERJA
31
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
KET.
Pengembangan Pangan Masukan : Jumlah Dana Rupiah 912.694.000 539.692.800 59,13
Lokal
Keluaran : Terlaksananya Pemahaman Pangan Kelompok 24 18 75,00
B2SA bagi Masyarakat
Hasil : Terwujudnya Pemahaman Pangan B2SA Kelompok 24 18 75,00
bagi Masyarakat
Sertifikasi Pangan Masukan : Jumlah Dana Rupiah 300.000.000 213.401.500 71,13
Segar (Buah dan Sayur)
Keluaran : Terlaksananya Sertifikasi pangan segar pelaku usaha 10 10 100,00
Hasil : Berkurangnya pangan segar yang Kab/Kota 12 12 100,00
mengandung residu pestisida
Pengawasan dan Masukan : Jumlah Dana Rupiah 560.958.000 440.200.000 78,47
Pembinaan Keamanan
Pangan Keluaran : Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Provinsi Riau 12 12 100,00
Keamanan Pangan Segar
Hasil : Tersedianya pangan segar yang aman Provinsi Riau 12 12 100,00
untuk dikonsumsi
2 Program
Pengembangan
Sistem Informasi
Penyusunan Statistik Pangan Masukan : Jumlah Dana Rp 150.000.000 94.725.700 63,15
Keluaran : Jumlah Buku Statistik Ketahanan Pangan Buku 1 1 100,00
Hasil : Persenase terealisasinya Data Statistik % 100 100 100,00
Pangan yang mencakup Aspek ketersediaan
Distribusi dan Konsumsi
URAIAN SATUAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
2 4 5 6 7 8
INDIKATOR KINERJA
31
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
KET.
Partisipasi dalam Masukan : Jumlah Dana Rupiah 1.381.535.000 879.734.731 63,68
Pelaksanaan
Pameran Tahunan Keluaran : Terlaksananya pameran agribisnis dan Event 8 7 87,50
hasil produksi pangan lokal
Cadangan Pangan Wilayah
Hasil : 1. Tergalinya potensi pangan lokal Event 8 7 87,50
2. Meningkatnya pendapatan pelaku usaha
pangan lokal
Pengembangan Masukan : Jumlah Dana Rupiah 79.720.000 25.258.500 31,68
Sistem Informasi
Ketahanan Pangan Keluaran : Tim Pengelola Website dan Tenaga Ahli Orang 9 9 100,00
Hasil : Persentase penyebara data informasi % 100 100 100,00
ketahanan pangan secara elektronik bagi
publik
URAIAN SATUAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
2 4 5 6 7 8
INDIKATOR KINERJA
31
PROGRAM
KEGIATAN PERSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
KET.
1
Instansi : BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU
Rencana
Rencana
Tingkat Tingkat
Capaian
(Target)Capaian
(Target)
1 3 4 5 7 8 9
1. Tercapainya Evektivitas Jumlah Regulasi dan 1 Regulasi Peningkatan Peningkatan Kapasitas Masukan : Jumlah Dana Rupiah 700.000.000
Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Ketahanan dan Operasional
Kebijakan Ketahanan Pangan Pangan Pertanian/ Pengembangan Keluaran : Telaksananya Rapat Pokja Ahli, Pokja Teknis Jenis 3
Pangan Perkebunan Kelembagaan DKP dan Rakor Dewan Ketahanan Pangan Rapat
Hasil : Tersusunnya rumusan kebijakan Rumusan 1
pemantapan Ketahanan Pangan untuk Kebijakan
Provinsi
Akselerasi Ketahanan Masukan : Jumlah Dana Rupiah 394.270.000
Pangan di Provinsi
Riau Keluaran : Telaksananya Pemberian Penghargaan Pemenang 15
Adhikarya Pangan Nusantaa (APN) dan
Hari Pangan Sedunia (HPS)
Hasil : Meningkatkan motivasi dan Kinerja Aparat/ Kab/Kota 12
Masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan
Pangan
Koordinasi dan Masukan : Jumlah Dana Rupiah 292.700.000
Sinkronisasi Perencana-an
Pembangunan Keta-
hanan Pangan
Keluaran : Rumusan Kesepatakan antara Provinsi dan Rumusan 1
Kabupaten/Kota
Hasil : Sinkronisasi Program/Kegiatan antara Rumusan 1
Provinsi dan Kabupaten/Kota
Monitoring, Evaluasi Masukan : Jumlah Dana Rupiah 150.000.000
dan Pelaporan
Ketahanan Pangan Keluaran : jJumlah Laporan Laporan 1
Hasil : Tingkat Capaian Pelaksanaan Kegiatan BKP Laporan 1
BKP Provinsi Riau di Provinsi dan Kab/Kota Kegiatan 18
Satuan
2 6
RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN 2015
Sasaran
Program
K e g i a t a n
KetUraian Indikator Uraian Indikator Kinerja
2
Rencana
Rencana
Tingkat Tingkat
Capaian
(Target)Capaian
(Target)
1 3 4 5 7 8 9
Satuan
2 6
Sasaran
Program
K e g i a t a n
KetUraian Indikator Uraian Indikator Kinerja
Pengembangan
Data dan Informasi
Penyusunan Statistik
Pangan
Masukan : Jumlah Dana Rp 150.000.000
Keluaran : Jumlah Buku Statistik Ketahanan Pangan Buku 1
Hasil : Persenase terrealisasinya Data Statistik % 100
Pangan yang mencakup Aspek ketersediaan
Distribusi dan Konsumsi
Partisipasi dalam Masukan : Jumlah Dana Rupiah 1.381.535.000
Pelaksanaan
Pameran Tahunan Keluaran : Terlaksananya pameran agribisnis dan Event 8
hasil produksi pangan lokal
Cadangan Pangan Wilayah
Hasil : 1. Tergalinya potensi pangan lokal Event 8
2. Meningkatnya pendapatan pelaku usaha
pangan lokal
Pengembangan Masukan : Jumlah Dana Rupiah 79.720.000
Sistem Informasi
Ketahanan Pangan Keluaran : Tim Pengelola Website dan Tenaga Ahli Orang 9
Hasil : Persentase penyebara data informasi % 100
ketahanan pangan secara elektronik bagi
publik
2. Tercapainya Keterse- Jumlah Ketersediaan 875.000 Ton Peningkatan Analisa Ketersediaan Masukan : Jumlah Dana Rupiah 170.325.100
diaan Pangan Utama Pangan Utama (Beras) Ketahanan Pangan Wilayah
Pangan Pertanian/ Keluaran : Tersusunnya Neraca Bahan Makanan, Dokumen 3
Perkebunan Prognosa Ketersediaan dan
Prognosa HKBN
Hasil : Neraca Bahan Makanan, Dokumen 3
Prognosa Ketersediaan Pangan Bulanan
dan Prognosa Ketersediaan Menghadapi
HBKN
3
Rencana
Rencana
Tingkat Tingkat
Capaian
(Target)Capaian
(Target)
1 3 4 5 7 8 9
Satuan
2 6
Sasaran
Program
K e g i a t a n
KetUraian Indikator Uraian Indikator Kinerja
3. Tercapainya Penguatan Persentase Penguatan 60% Peningkatan Penguatan Cadangan Masukan : Jumlah Dana Rupiah 1.799.575.000
Cadangan Pangan Cadangan Pangan Ketahanan Pangan Pemerintah
Pemerintah dan Pangan Pertanian/ Daerah Riau Keluaran : Cadangan pangan Pemerintah Ton Beras 184,783
Masyarakat Perkebunan
Hasil : Tersedianya Cadangan Pangan sebagai Ton Beras 184,783
Cadangan Pangan Wilayah menghadapi
bencana alam dan sosial, gejolak harga
dan darurat
Pengembangan Masukan : Jumlah Dana Rupiah 416.062.800
dan Pemberdayaan
Cadangan Pangan Keluaran : Meningkatnya Volume Cadangan Pangan Lumbung 60
Masyarakat Masyarakat dalam bentuk gabah/beras di Pangan
lumbung pangan desa
Hasil : Lumbung Pangan Desa Lumbung 60
Pangan
Pemberdayaan Gapok Masukan : Jumlah Dana Rupiah 500.000.000
tan dalam Penyedia
Pangan Masyarakat Keluaran : Berkembangnya Gapoktan menjadi Lemba- Gapoktan 24
se-Provinsi Riau ga distribusi pangan pokok Provinsi Riau
sebagai antisipasi terjadinya hambatan
distribusi pangan pokok
Hasil : Distribusi Pangan Pokok di Provinsi Riau Gapoktan 24
lancar, Petani penghasil Gabah/beras men-
dapat harga yang layak sehingga pengha-
silan petani meningkat
4. Tercapainya Ketersedi- Persentase Ketersediaan 100% Peningkatan Penguatan Jaringan Masukan : Jumlah Dana Rupiah 209.359.900
diaan Informasi, Pasokan Informasi Pasokan, Harga Ketahanan Distribusi dan
Harga dan Akses Pangan dan Akses Pangan di Pangan Pertanian/ ketersediaan Pangan Keluaran : Terbangunnya Jaringan Distribusi Keterse- Provinsi 5
Strategis di Daerah Daerah Perkebunan diaan Pangan untuk Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Hasil : Tersedianya Pangan yang cukup bagi Kab/Kota 12
Masyarakat Provinsi Riau
4
Rencana
Rencana
Tingkat Tingkat
Capaian
(Target)Capaian
(Target)
1 3 4 5 7 8 9
Satuan
2 6
Sasaran
Program
K e g i a t a n
KetUraian Indikator Uraian Indikator Kinerja
Pemantauan dan Masukan : Jumlah Dana Rupiah 336.022.000
Analisis Harga
Pangan Pokok Keluaran : Terbangunnya Jaringan Informasi Harga Kab/Kota 12
PanganPokok di Provinsi Riau
Hasil : Terumuskannya Kebijakan Mengantisipasi Pasar tempat 12
Kenaikan Harga Pangan diambilnya
data harga
pangan
Kab/Kota
5. Tercapainya Penanga- Persentase Penanganan 60% Peningkatan Pengembangan Sistem Masukan : Jumlah Dana Rupiah 484.660.000
nan Daerah Rawan Daerah Rawan Pangan Ketahanan Kewaspadaan Pangan
Pangan Pangan Pertanian/ dan Gizi (SKPG) Keluaran : Meningkatnya pengetahuan aparat dalam
pengertian dan pembuatan Peta SKPG
aparat 720
Perkebunan Kab/Kota desa
Hasil : Pembuatan Laporan SKPG yang menggam- Kab/Kota 12
barkan kerawanan bulanan dan tahunan
Provinsi Riau
Pengembangan Desa Masukan : Jumlah Dana Rupiah 1.594.827.000
Mandiri Pangan
Keluaran : Kelompok Tani Kelompok 24
Hasil : Meningkatnya aktifitas usaha pengelolaan Kelompok 24
pangan menuju kemiskinan pangan
6. Meningkatnya Konsumsi Jumlah Skor Pola Pangan 85 Peningkatan Gerakan Penganeka Masukan : Jumlah Dana Rupiah 478.469.000
Pangan Masyarakat Harapan Ketahanan ragaman Konsumsi
Jumlah Konsumsi Energi, 2.150 Kkal/ Pangan Pertanian/ Pangan Beragam Keluaran : Terlaksananya gerakan diversifikasi Kali 2
Kap/Hari Perkebunan pangan lokal
Jumlah Konsumsi Pangan 54 Gram/
Kap/Hari Hasil : Meningkatnya kinerja P2KP sesuai Pola Orang 1.000
Pangan Harapan bersumberdaya lokal
di Masyarakat
5
Rencana
Rencana
Tingkat Tingkat
Capaian
(Target)Capaian
(Target)
1 3 4 5 7 8 9
Satuan
2 6
Sasaran
Program
K e g i a t a n
KetUraian Indikator Uraian Indikator Kinerja
Lomba Cipta Menu B2SA
Tingkat Provinsi dan
Nasional
Masukan : Jumlah Dana Rupiah 465.120.000
Keluaran : Terlaksananya Pemahaman Pangan B2SA Kali 24
bagi Masyarakat
Hasil : Terwujudnya Pemahaman Pangan B2SA Kali 24
bagi Masyarakat
Analisis Situasi Konsumsi
Pangan Penduduk
Masukan : Jumlah Dana Rupiah 450.000.000
Keluaran : Terlaksananya Survey Konsumsi Pangan KK 6000
Hasil : Tersedianya Buku dan Data Survey Buku 25
Pengelolaan Peman Masukan : Jumlah Dana Rupiah 1.063.587.000
faatan Pekarangan/
Peran Perempuan Keluaran : 1. Jumlah bantuan yang disalurkan Kelompok 24
dalam Ketahanan 2. Jumlah Lokakarya
Pangan
Hasil : Tingkat pencapaian pemahaman peman- % 100
faatan lahan pekarangan
Pengembangan Pangan Masukan : Jumlah Dana Rupiah 912.694.000
Lokal
Keluaran : Terlaksananya Pemahaman Pangan Kelompok 24
B2SA bagi Masyarakat
Hasil : Terwujudnya Pemahaman Pangan B2SA Kelompok 24
bagi Masyarakat
7. Tercapainya Pembinaan Persentase Pengawasan 95% Sertifikasi Pangan Masukan : Jumlah Dana Rupiah 300.000.000
dan Pengawasan Pangan dan Pembinaan Keama- Segar (Buah dan Sayur)
nan Pangan Keluaran : Terlaksananya Sertifikasi pangan segar pelaku usaha 10
Hasil : Berkurangnya pangan segar yang Kab/Kota 12
mengandung residu pestisida
6
Rencana
Rencana
Tingkat Tingkat
Capaian
(Target)Capaian
(Target)
1 3 4 5 7 8 9
Satuan
2 6
Sasaran
Program
K e g i a t a n
KetUraian Indikator Uraian Indikator Kinerja
Pengawasan dan Masukan : Jumlah Dana Rupiah 560.958.000
Pembinaan Keamanan
Pangan Keluaran : Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Provinsi Riau 12
Keamanan Pangan Segar
Hasil : Tersedianya pangan segar yang aman Provinsi Riau 12
untuk dikonsumsi
Recommended