View
11
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
LAPORAN PRAKTIK KERJA BISNISBPJS KESEHATAN KANTOR CABANG BOYOLALI
(Tanggal : 01 Agustus - 02 September 2016)
Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktek Kerja Bisnis (PKB)
Dosen Pembimbing : Muh. Choiril Asmawan, S.E., M.Pd.
Disusun Oleh:
Zenith Arfian Amurwandhini
A210140097
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016
LAPORAN PRAKTIK KERJA BISNISBPJS KESEHATAN KANTOR CABANG BOYOLALI
(Tanggal : 01 Agustus - 02 September 2016)
Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktek Kerja Bisnis (PKB)
Dosen Pembimbing : Muh. Choiril Asmawan, S.E., M.Pd.
Disusun Oleh:
Zenith Arfian Amurwandhini
A210140097
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016
i
PENGESAHAN
Laporan Praktik Kerja Bisnis (PKB) di BPJS Kesehatan Kantor Cabang
Boyolali telah disahkan, pada:
Hari :
Tanggal :
Menyetujui,
Dosen Pembimbing Kepala Cabang
Praktik Kerja Bisnis BPJS Kesehatan Boyolali
Muh. Choiril Asmawan, S.E., M.Pd. Diding Lukmana
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Pendidikan Akuntansi
Dra. Titik Asmawati, S.E., M.Si
ii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
laporan Praktik Kerja Bisnis (PKB) ini tepat pada waktunya.
Laporan in merupakan pertanggungjawaban penulis selama melaksanakan
kegiatan Praktik Kerja Bisnis di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan Kantor Cabang Boyolali yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus
sampai dengan 02 September 2016. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk
memenuhi tugas mata kuliah Praktik Kerja Bisnis (PKB).
Penyusunan laporan magang ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak,
maka dalam kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima
kasih kepada :
1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam
melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Bisnis di BPJS Kesehatan Kantor
Cabang Boyoali.
2. Bapak dan ibu tercinta yang telah memberikan semangat, do’a dan
nasihat.
3. Ibu Dra. Titik Asmawati, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi
Pendidikan Akuntansi yang telah memberikan dorongan untuk
melaksanakan PKB.
4. Bapak Muh. Choiril Asmawan, S.E., M.Pd selaku dosen pembimbing
yang telah memberikan bimbingan dalam pelaksanaan PKB.
5. Bapak Diding Lukmana selaku Kepala Cabang yang telah memberikan
izin untuk melaksanakan PKB di BPJS Kesehatan Boyolali.
6. Ibu Dini Hapsari selaku Kepala Unit Penagihan dan Keuangan yang telah
memberikan pengarahan selama kegiatan PKB.
iii
7. Seluruh karyawan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Boyolali yang telah
memberikan pengalaman yang berharga bagi penulis.
8. Semua pihak yang membantu dan memberikan dukungan selama
penyusunan laporan ini.
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan jauh
dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat
membangun demi perbaikan laporan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu,
penulis mengucapkan terimakasih.
Akhir kata semoga laporan Praktik Kerja Bisnis (PKB) ini dapat
bermanfaat bagi kita semua.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Surakarta, 18 September 2016
Penulis
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..........................................................................................
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................
KATA PENGANTAR .......................................................................................
DAFTAR ISI ......................................................................................................
DAFTAR TABEL ..............................................................................................
DAFTAR GAMBAR .........................................................................................
DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................
A. Latar Belakang ........................................................................................
B. Tujuan Praktik Kerja Bisnis (PKB) .........................................................
C. Manfaat Praktik Kerja Bisnis ..................................................................
D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan ..............................................................
BAB II TINJAUAN UMUM BPJS KESEHATAN ..........................................
A. Profil BPJS Kesehatan ...........................................................................
B. Struktur Organisasi Perusahaan .............................................................
BAB III TINJAUAN KHUSUS BIDANG MANAJEMEN KEUANGAN ......
A. Struktur Organisasi Bagian Keuangan ...................................................
B. Sistem dan Prosedur Kerja .....................................................................
C. Deskripsi Kegiatan Mahasiswa...............................................................
D. Manfaat yang Diperoleh .........................................................................
BAB IV PENUTUP ...........................................................................................
A. Kesimpulan ............................................................................................
B. Saran .......................................................................................................
LAMPIRAN .......................................................................................................
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Jam Kerja BPJS Kesehatan
Tabel 2. Jadwal Pemakaian Seragam
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Struktur Organisasi Bidang Penagihan dan Keuangan
vii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Boyolali
Lampiran 2. Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi
Lampiran 3. Surat Permohonan Magang
Lampiran 4. Surat Jawaban dari Perusahaan/ Instansi
Lampiran 5. Surat Perjanjian
Lampiran 6. Surat Pernyataan Magang
Lampiran 7. Uraian Kegiatan
Lampiran 8. Dokumentasi
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pendidikan adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia
yang dilakukan secara sengaja dan terencana untuk membantu perkembangan
manusia agar bermanfaat untuk kepentingan hidupnya. Proses pendidikan
tersebut telah berlangsung sejak manusia dilahirkan dalam lingkungan sosial
keluarga dan berlangsung terus menerus sepanjang masa hidupnya. Sebagai
mahasiswa harus memiliki kemampuan dalam menerapkan berbagai
pengetahuan dan keterampilan oleh karenanya tidaklah cukup jika mahasiswa
hanyalah menerima pendidikan di bangku kuliah saja. Praktik Kerja Bisnis
(PKB) merupakan mata kuliah dengan upaya meningkatkan sumber daya
manusia khususnya dalam bidang ekonomi yang diharapkan mahasiswa
memperoleh pengalaman kerja di perusahaan atau instansi agar bisa
menyesuaikan dirinya dengan tuntutan dunia kerja setelah lulus nantinya.
Pelaksanaan Praktik Kerja Bisnis (PKB) langsung di perusahaan atau di
instansi pemerintah maupun non pemerintah. Mahasiswa harus
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh supaya pelaksanaan Praktik Kerja
Bisnis (PKB) berhasil secara maksimal. Dalam pelaksanaan Praktik Kerja
Bisnis (PKB) ini diharapkan ada kecocokan antara kompetensi yang
didapatkan mahasiswa di bangku kuliah dengan aktifitas praktik yang
dilakukan di perusahaan atau di instansi pemerintah tempat Praktik Kerja
Bisnis (PKB). Di sisi lain, diperlukan suatu sinergi antara dunia kerja dengan
lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia
secara lebih luas. Sebelum mahasiswa memasuki dunia kerja, mahasiswa bisa
memahami betapa sulitnya bekerja dan perlu banyak latihan sebelum
memasuki dunia kerja dan disiplin merupakan salah satu kunci keberhasilan
bagi mahasiswa.
2
B. TUJUAN PRAKTIK KERJA BISNIS
Tujuan pelaksanaan dari kegiatan Praktik Kerja Bisnis (PKB) ini adalah
mahasiswa dapat mengaplikasikan dan memperagakan ilmu, wawasan, serta
ketrampilan yang diperoleh selama mengikuti proses pendidikan teori di
bangku perkuliahan. Dengan demikian mahasiswa diharapkan dapat
mengembangkan potensi, minat dan kemampuannya. Program Praktik Kerja
Bisnis (PKB) ini juga memiliki tujuan dalam memberikan kontribusi kepada
mahasiswa agar mampu bersaing dalam dunia kerja yang semakin kompetitif
jika telah menamatkan jenjang pendidikannya di perguruan tinggi.
Selain itu, tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah
sebagai berikut :
1. Menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, yaitu tenaga kerja yang
memiliki pengetahuan, keterampilan, etos kerja yang sesuai dengan
tuntutan lapangan pekerjaan.
2. Memperkokoh link and match antara Universitas dan dunia kerja.
3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan
kerja berkualitas.
4. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai
bagian dari proses pendidikan.
5. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk memahami tentang dunia
perkantoran yang nyata, sehingga nantinya mahasiswa dapat mengetahui
dan memahami tentang kegiatan - kegiatan yang di lakukan dalam dunia
kerja dan mengetahui kegiatan di bidang bisnis dari suatu masalah yang
berhubungan langsung dengan topik.
6. Sebagai pengalaman kerja dan bekal pengetahuan bagi mahasiswa dalam
kehidupan bermasyarakat.
7. Mengenalkan dan membiasakan terhadap suasana kerja sebenarnya
sehingga dapat membangun etos kerja yang baik, serta sebagai upaya
memperluas cakrawala wawasan kerja.
3
C. MANFAAT PRAKTIK KERJA BISNIS
1. Bagi Mahasiswa
a. Mengaplikasikan dan mempraktikkan ilmu dan teori yang diperoleh
selama masa kuliah langsung pada dunia kerja.
b. Mengukur kemampuan ilmu dan teori yang diperoleh dalam
perkuliahan, untuk melihat kesiapan mahasiswa sebelum terjun di
dunia kerja.
c. Memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreativitas diri
dalam lingkungan yang sesuai dengan displin ilmu yang dimilkinya.
d. Dapat menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk
menyesuaikan diri di lingkungan kerjanya di masa mendatang.
e. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman selaku generasi
yang didik untuk siap terjun langsung di masyarakat khususnya di
lingkungan kerja.
2. Bagi Universitas
a. Bagi perguruan tinggi kegiatan ini dapat dijadikan sebagai sarana
untuk melatih dan mendidik mahasiswa agar dapat menjadi pribadi
yang tangguh dan dapat bersaing di dunia kerja.
b. Kegiatan ini dijadikan sebagai sarana untuk melihat kesiapan
mahasiswa sebagai anak didik yang akan memasuki dunia kerja.
c. Untuk meningkatkan kerjasama dengan perusahaan, dalam hal ini,
BPJS Kesehatan Kantor Cabang Boyolali.
d. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana
program atau kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat pengguna jasa.
4
3. Bagi Perusahaan
a. Untuk menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, khususnya
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
b. Memperoleh bantuan baik dari segi tenaga, waktu dan pikiran agar
lebih mempercepat dalam penyelesaian tugas yang ada pada
perusahaan.
c. Mempermudah sosialisasi perusahaan dalam hubungannya dengan
citra perusahaan dalam masyarakat sekitar.
D. WAKTU DAN PELAKSANAAN
Praktik Kerja Bisnis (PKB) dilaksanakan di Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Boyolali yang dimulai pada tanggal
01 Agustus sampai dengan 02 September 2016. BPJS Kesehatan Kantor
Cabang Boyolali beralamat di Jalan Randu Asri Siswodipuran Boyolali.
Pelaksanaan PKB sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan di tempat yang
bersangkutan. Kegiatan PKB dilaksanakan sesuai dengan jadwal atau jam
kerja yang berlaku di BPJS Kesehatan. Adapun jam kerja yang diberlakukan
adalah sebagai berikut:
Hari Jam Kerja
Senin Jam 07.30 - 16.30 WIB
Selasa Jam 07.30 - 16.30 WIB
Rabu Jam 07.30 - 16.30 WIB
Kamis Jam 07.30 - 16.30 WIB
Jumat Jam 07.30 - 17.00 WIB
Sabtu - Minggu Libur
Tabel 1. Jam Kerja BPJS Kesehatan
5
BAB II
TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN
A. PROFIL BPJS KESEHATAN
1. Sejarah BPJS Kesehatan
Sejarah BPJS Kesehatan memang tidak bisa terlepas dari kehadiran
PT Askes (Persero), oleh karena ini merupakan cikal bakal dari
terbentuknya BPJS Kesehatan. Pada tahun 1968, Pemerintah Indonesia
mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan
kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI)
beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230
Tahun 1968.
Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di lingkungan
Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan
Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu
(Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai cikal-bakal Asuransi
Kesehatan Nasional.
Kemudian pada tahun 1984 cakupan peserta badan tersebut diperluas
dan dikelola secara profesional dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai
Negeri Sipil,Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta
anggota keluarganya.
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan
penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti. Badan
ini terus mengalami transformasi yang dari tadinya Perum kemudian pada
tahun 1992 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992
status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan
pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada
6
Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada
peserta dan manajemen lebih mandiri.
Askes (Persero) diberi tugas oleh Pemerintah melalui Departemen
Kesehatan RI, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 56/MENKES/SK/I/2005,
sebagai Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Dengan
prinsip penyelenggaraan mengacu pada :
a. Diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan azas
gotong royong sehingga terjadi subsidi silang.
b. Mengacu pada prinsip asuransi kesehatan sosial.
c. Pelayanan kesehatan dengan prinsip managed care dilaksanakan
secara terstruktur dan berjenjang.
d. Program diselenggarakan dengan prinsip nirlaba.
e. Menjamin adanya protabilitas dan ekuitas dalam pelayanan kepada
peserta.
f. Adanya akuntabilitas dan transparansi yang terjamin dengan
mengutamakan prinsip kehati-hatian, efisiensi dan efektifitas.
BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)
merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai tugas
khusus untuk menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi
seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima
Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta
keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
BPJS Kesehatan ini merupakan salah satu program pemerintah dalam
bentuk kesatuan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Jaminan
Kesehatan Nasional ini diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013.
Dasar hukum dari BPJS Kesehatan ini adalah Undang-Undang Nomor 40
7
Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial khususnya pada Pasal 5 dan
Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
Dalam Undang-Undang Nomor 24 tentang BPJS askes (Asuransi
Kesehatan) yang sebelumnya dikelola oleh PT Askes Indonesia
(Persero), berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari
2014.
2. Wilayah Kerja BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan Kantor Cabang Boyolali berada di Jalan Randu Asri
Siswodipuran Boyolali. 57311, Jawa Tengah Telp. : (0276) 321288
Hotline : 0821 35485050.
3. Visi dan Misi BPJS Kesehatan
a. Visi BPJS Kesehatan
“CAKUPAN SEMESTA 2019”
Paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki
jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar
kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang
handal, unggul dan terpercaya.
b. Misi BPJS Kesehatan
1) Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan
mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
2) Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan
kesehatan yang efektif, efisien dan bermutu kepada peserta
melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan.
3) Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan
dana BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan
akuntabel untuk mendukung kesinambungan program.
8
4) Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-
prinsip tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan
kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja unggul.
5) Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan
dan evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas
seluruh operasionalisasi BPJS Kesehatan.
6) Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan.
4. Landasan Hukum BPJS Kesehatan
a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan
bahwa setiap penduduk berhak atas jaminan sosial dan pelayanan
kesehatan yang sama. Hal tersebut sesuai dengan pasal 28H dan Pasal
34.
b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Jaminan sosial dan Pelayanan kesehatan adalah hak asasi manusia.
Sesuai dengan pasal 41 ayat 1
c. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional. UU SJSN menetapkan asuransi sosial dam ekuitas sebagai
prinsip penyelenggara JKN.
d. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial. UU BPJS mengatur proses transformasi badan
penyelenggara jaminan sosial dari badan usaha milik negara (BUMN)
ke badan hukum publik otonom nirlaba (BPJS).
e. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan
Iuran Jaminan Kesehatan. PP PBIJK mengatur tata cara pengelolaan
subsidi iuran jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan serta
mengatur penetapan kriteria dan tata cara pendataan fakir miskin dan
orang tidak mampu.
9
f. Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan
presiden No. 12 Tahun 2013 (Jaminan Kesehatan). Peraturan tersebut
mengatur tentang :
1) Perubahan ketentuan Peserta JKN dan Penerimaan manfaat JKN
2) Rincian penahapan kepesertaan wajib JKN
3) Penambahan ketentuan iuran JKN dan tata cara pengelolaan
iuran JKN
4) Perubahan prosedur pembayaran fasilitas kesehatan
5. Peserta BPJS Kesehatan
Peserta BPJS Kesehatan terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu :
a. Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) jaminan kesehatan adalah
peserta Jaminan Kesehatan untuk fakir miskin dan orang tidak
mampu. Iurannya dibayarkan oleh pemerintah sebagai peserta
program Jaminan Kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan
diatur melalui peraturan pemerintah. Yang berhak menjadi peserta
PBI Jaminan Kesehatan lainnya adalah yang mengalami cacat total
tetap dan tidak mampu.
b. Peserta Non PBI (Penerima Bantuan Iuran) jaminan kesehatan terdiri
dari pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, pekerja bukan
penerima upah dan anggota keluarganya, bukan pekerja dan anggota
keluarganya.
BPJS Kesehatan hanya dapat menanggung paling banyak 5 (lima)
anggota keluarga dan apabila Peserta yang memiliki anggota keluarga
lebih dari 5 (lima) orang termasuk peserta, dapat mengikutsertakan
anggota keluarga yang lain dengan membayar iuran tambahan.
6. Syarat Pendaftaran
a. Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Masyarakat yang tidak mampu atau masuk ke dalam golongan
fakir miskin bisa menerima kartu BPJS secara gratis. Kartu itu bisa
10
digunakan untuk perawatan di Fasilitas Kesehatan atau Faskes sesuai
dengan lokasi yang ditunjuk. Untuk perawatan yang lebih lanjut,
mereka membutuhkan rujukan dari dokter atau Faskes yang
menanganinya. Orang yang masuk dalam golongan kurang mampu
tidak bisa mendaftar sendiri. Biasanya pemerintah akan menunjuk
Badan Pusat Statistik atau BPS untuk merilis daftar masyarakat
kurang mampu. Daftar ini digunakan sebagai acuan untuk pemberian
kartu JKN yang biasanya langsung dikirimkan oleh POS atau
dikolektifkan ke Desa atau RT/RW setempat.
b. Bagi Pekerja Penerima Upah (PPU)
Sebuah perusahaan atau badan usaha dianjurkan untuk
mendaftarkan semua karyawannya ke kantor BPJS Kesehatan
terdekat dari kantor. Maksud dari pendaftaran ini adalah untuk
memberikan jaminan kesehatan pada pekerja yang barangkali
mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan saat bekerja. Berikut
beberapa persyaratan yang harus dilampirkan oleh perusahaan/badan
usaha:
1) Formulir Registrasi Badan Usaha/ Badan Hukum lainnya.
2) Data Migrasi karyawan dan anggota keluarganya sesuai format
yang telah ditentukan oleh BPJS Kesehatan.
Setelah persyaratan dipenuhi oleh perusahaan/badan usaha, BPJS
Kesehatan akan mengeluarkan nomor Virtual Account (VA). Nomor
virtual ini digunakan untuk pembayaran ke bank yang melakukan
kerja sama dengan BPJS Kesehatan seperti BRI, Mandiri, dan BNI.
Setelah pembayaran dilakukan, pihak perusahaan bisa datang ke
kantor BPJS Kesehatan untuk mendapatkan kartu JKN atau
mencetak sendiri e-ID secara mandiri untuk bisa digunakan oleh
semua karyawannya.
c. Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja
11
Calon peserta BPJS Kesehatan yang tidak termasuk dalam golongan PBI
dan PPU bisa mengurus secara mandiri di kantor cabang seluruh Indonesia.
Sebelum melakukan pendaftaran, calon peserta harus menyertakan beberapa
kelengkapan yang meliputi :
1) Formulir Daftar Isian Peserta (DIP) yang disediakan oleh kantor
BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.
2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
3) Fotokopi KTP/Paspor masing-masing satu lembar
4) Fotokopi Buku Tabungan dari penanggung iuran yang harus ada
pada KK
5) Pasfoto 3×4 masing-masing satu lembar
Setelah melakukan pendaftaran secara mandiri, seorang calon
peserta akan mendapatkan Nomor Virtual Account atau VA. Dengan
akun virtual ini, calon peserta bisa melakukan pembayaran langsung
di bank yang bekerja sama seperti BRI, Mandiri, dan BNI. Selain
tiga bank yang ditunjuk di atas, seorang calon peserta BPJS juga bisa
membayar di gerai minimarket terdekat.
7. Program Jaminan Kesehatan
BPJS Kesehatan hanya melayani asuransi kesehatan bagi mereka
yang sakit dan telah terdaftar sebagai peserta di BPJS Kesehatan. Jika
pasien yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan, maka
segala biaya yang dikeluarkan untuk berobat akan diganti oleh BPJS
Kesehatan. Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS
Kesehatan ini dibedakan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu sebagai berikut :
a. Manfaat pelayanan kesehatan di ruang perawatan Kelas I, dengan
pembayaran iuran per orang per bulan sebesar Rp 59.500,- (lima
puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
12
b. Manfaat pelayanan kesehatan di ruang perawatan Kelas II, dengan
pembayaran iuran per orang per bulan sebesar Rp 42.500,- (empat
puluh dua ribu lima ratus rupiah).
c. Manfaat pelayanan kesehatan di ruang perawatan Kelas III, dengan
pembayaran iuran per orang per bulan sebesar Rp 25.500,- (dua puluh
lima ribu lima ratus rupiah).
B. STRUKTUR ORGANISASI BPJS KESEHATAN
BPJS Kesehatan menganut tipe struktur organisasi yang fungsional.
Kegiatan perusahaan dikelompokkan menjadi beberapa fungsi atau
departemen. Fungsi-fungsi yang dicantumkan pada struktur organisasi ini
adalah fungsi-fungsi dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan roda
perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi ini diharapkan pekerjaan dapat
berjalan dengan lancar dan baik, hal ini dikarenakan para pekerja memiliki
tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Struktur Organisasi BPJS Kesehatan
sebagaimana tertuang dalam Struktur Organisasi BPJS Kesehatan berdasarkan
Surat Keputusan Direksi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi,
adalah sebagai berikut: - ( TERLAMPIR )
13
BAB III
TINJAUAN KHUSUS BIDANG MANAJEMEN KEUANGAN
A. STRUKTUR ORGANISASI BIDANG MANAJEMEN KEUANGAN
Setiap perusahaan akan memerlukan adanya pembagian tugas dan
wewenang yang jelas, hal ini dimaksudkan untuk menghindari agar pekerja
tidak saling melempar tanggung jawab. Pada prinsipnya organisasi
dimaksudkan untuk membantu tercapainya tujuan perusahaan, yaitu melalui
kerjasama diantara kerangka kerja didalam tingkat atau bagian yang ada dalam
organisasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya kearah sasaran organisasi
yang telah ditetapkan. Seperti halnya struktur organisasi bidang manajemen
keuangan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Boyolali yang di mulai dari
kepala unit bidang penagihan dan keuangan, staf penagihan, staf akuntansi dan
keuangan, hingga staf kasir.
Struktur Organisasi Bidang Penagihan dan Keuangan
14
DINI HAPSARI
(KEPALA UNIT)
HILMIA ULYA
(STAF PENAGIHAN)
AISHA MUTIASARI
(STAF KASIR)
IKA SURYA MARTSILA
(STAF AKUNTANSI DAN KEUANGAN)
Gambar 1. Struktur Organisasi Bidang Penagihan dan Keuangan
BPJS Kesehatan Kantor Cabang Boyolali dalam melaksanakan kegiatan
operasional, didasarkan pada tugas dan wewenang yang disesuaikan dengan
susunan struktur organisasi. Adapun tugas dan wewenang tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Kepala Unit Penagihan dan Keuangan
a. Mengkoordinir dan menggerakkan seluruh operasi unit untuk
mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk kemudian
dipertanggungjawabkan kepada kepala cabang.
b. Melaporkan perkembangan usaha baik secara periodik maupun
insidental kepada kepala cabang.
c. Menandatangani laporan atas pengajuan klaim, disetujui atau ditolak
dengan memperhatikan aturan dalam pengajuan masing-masing klaim.
d. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan bank atau
kegiatan perwakilan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
e. Mengelola dan melakukan pembinaan secara internal maupun
penilaian terhadap bawahan.
2. Staf Penagihan
Ruang lingkup pekerjaannya: Penagihan Iuran Kantor Cabang.
a. Terlaksananya kegiatan penagihan
1) Mengelola keabsahan/ validitas data tagihan iuran melalui
koordinasi dengan staf administrasi kepesertaan meliputi
pengumpulan data analisa dan hasil perhitungan iuran
berdasarkan data master file kepesertaan.
2) Mengelola administrasi penagihan dan melakukan kegiatan
penagihan dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap
bulannya kepada peserta dan pemberi kerja.
15
3) Melakukan koordinasi dengan petugas pemeriksa terkait dengan
kepatuhan pembayaran iuran peserta dan pemberi kerja setelah
melakukan kegiatan penagihan iuran sesuai dengan SLA.
b. Terlaksananya pedoman yang ditetapkan oleh organisasi
1) Mencapai standart hasil kerja yang telah ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi terhadap hasil implementasi dari rekomendasi
yang sudah disetujui manajemen.
3) Memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan pedoman-pedoman yang terkait.
c. Tersedianya data pendukung penyusunan laporan yang terkait dengan
program kerja penagihan
1) Menyiapkan data pendukung laporan dan menyusun draft laporan
pelaksanaan program dan realisasi anggaran secara periodik.
2) Menyiapkan data pedukung laporan besaran penagihan iuran
setiap bulan berdasarkan data internal.
3) Menyiapkan data pedukung laporan kegiatan bidang penagihan
iuran bulanan triwulan dan tahunan.
4) Menyusun laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang
pencapaian rata-rata iuran.
5) Menyusun laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang
peningkatan presentase rata-rata ketepatan waktu dan akurasi
penerimaan iuran.
6) Menyusun laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang
peningkatan kolektibilitas iuran.
3. Staf Akuntasi dan Keuangan
Bagian Akuntasi dan Keuangan terbagi menjadi dua bagian yaitu
Dana BPJS dan DJS. Dana BPJS berupa dana operasional. Sedangkan
dana DJS berupa dana pembayaran klaim dan iuran peserta.
Ruang lingkup pekerjaan: Administrasi Keungan, Akuntansi, dan
perpajakan kantor cabang.
a. Terlaksananya kegiatan administrasi Keuangan
16
1) Memverifikasi, menyimpan, memutakhirkan, melakukan
pencarian kembali, memvalidasi, dan mendistribusikan dokumen
atau data.
2) Membuat laporan aktifitas yang relevan terkait ruang lingkup
pekerjaan secara berkala.
3) Melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap unit
kerjanya yang terkait dengan pedoman yang berlaku.
4) Mengumpulkan data, mempersiapkan pelaksanaan aktivitas
program kerja terkait dengan ruang lingkup pekerjaan.
5) Terlaksananya aktivitas pekerjaan terkait akuntansi dan
keuangan.
6) Melaksanakan pencatatan akuntansi sesuai dengan prosedur
dan prinsip tata kelola organisasi yang baik (good governance/
GG).
7) Mendokumentasikan tagihan klaim, pembukuan transaksi,
pencatatan, penerbitan surat tagihan iuran, rekonsiliasi data
iuran, verifikasi tagihan internal dan eksternal (non klaim).
8) Melakukan analisa perhitungan dan penetapan objek pajak (Pph
pasal 21, Pph pasal 23, Pph pasal 4 ayat 2), verifikasi data
pajak, penarikan data pemungutan pajak dari aplikasi,
pembukuan bukti pemotongan pajak, dan pendokumentasian surat-
surat pajak.
9) Melakukan rekapitulasi atas penetapan pajak.
10) Membuat pelaporan terkait dengan pajak pasal 21, 23, pasal 4 ayat
2 via E-SPT.
b. Terlaksananya pedoman yang ditetapkan organisasi
1) Mencapai standar hasil kerja yang telah ditetapkan dengan
mengutamakan kualitas proses.
2) Melakukan evaluasi terhadap hasil implementasi dari
rekomendasi yang sudah disetujui manajemen.
17
3) Memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan pedoman-pedoman yang terkait.
c. Tersedianya data pendukung penyusunan luaran yang terkait
dengan program kerja akuntansi dan keuangan
1) Menyiapkan data pendukung laporan dan menyusun draft
Laporan pelaksanaan program dan realisasi anggaran secara
periodik.
2) Menyiapkan data pendukung laporan dan menyusun draft
laporan tentang pengelolaan ketidaksesuaian nilai asset.
3) Menyiapkan data pendukung laporan dan menyusun draft
laporan peningkatan kualitas dan akurasi laporan keuangan Kantor
Cabang (KC).
4. Staf Kasir
Ruang lingkup pekerjaan: Penerimaan dan pembayaran (transaksi)
Keuangan kantor cabang.
a. Terselenggaranya fungsi pengelolaan kas sesuai dengan ketentuan
dan prosedur yang berlaku guna tercapainya sasaran Grup
Keuangan dalam menunjang pencapaian sasaran kantor cabang
dalam hal likuiditas
1) Menerima penetapan objek pajak.
2) Memotong dan memungut pajak pada saat pembayara
penghasilan pegawai.
3) Memeriksa dan mencocokan transaksi bank dengan yang
seharusnya diterima melalui CMS.
4) Memberikan bukti penerimaan.
5) Menerima pengembalian tunai dan kuitansi pengembalian.
6) Pembayaran Klaim Kapitasi kantor cabang.
7) Pembayaran Klaim Kolektif kantor cabang.
8) Pembayaran Pph pasal 21, 23, PPN pasal 4 ayat 2.
9) Pembayaran tunai kantor cabang.
18
10) Pembayaran uang muka klaim dan uang muka pelayanan
pembayaran transaksi harian kantor cabang.
11) Melakukan perhitugan dan pengajuan kebutuhan kas, serta
pengisian kas kantor cabang.
b. Terlaksananya pedoman yang ditetapkan oleh organisasi
1) Mencapai standar hasil kerja yang telah di tetapkan dengan
mengutamakan kualitas proses.
2) Melakukan evaluasi terhadap hasil implementasi dari rekomedasi
yang sudah di setujui manajemen.
3) Memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksaaan pedoman-pedoman yang terkait.
4) Tersusunnya iuran yang terkait dengan program kerja kasir
(Kantor Cabang).
5) Menyusun laporan register penutupan kas harian dan bulanan.
6) Menyusun laporan hasil rekonsiliasi kas dan bank terhadap output
departemen akuntasi internal kantor pusat.
7) Menyusun laporan kegiatan internal kantor cabang bulanan,
triwulanan dan tahunan.
B. SISTEM DAN PROSEDUR KERJA
Sistem kerja yang diterapkan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Boyolali adalah sebagai berikut :
1. Hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum’at.
2. Jam kerja dimulai dari jam 07.30 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB
(kecuali untuk hari Jum’at sampai dengan jam 17.00 WIB karena waktu
istirahat lebih lama).
3. Setiap pagi semua karyawan harus mempersiapkan diri di halaman
belakang untuk melakukan apel.
4. Apel pagi menyanyikan lagu Mars BPJS Kesehatan atau Himne BPJS
Kesehatan, yel-yel BPJS Kesehatan, pembacaan arahan kerja dari Direktur
19
Utama, dan penyampaian informasi oleh Kepala Cabang maupun Kepala
Unit.
5. Waktu istirahat selama 1 (satu) jam. Dimulai dari jam 12.00 WIB sampai
dengan jam 13.00 WIB.
6. Pemakaian seragam disesuaikan jadwal menurut peraturan yang berlaku di
BPJS Kesehatan Kantor Cabang Boyolali. Adapun jadwal pemakaian
seragam adalah sebagai berikut:
Hari Seragam
Senin Kemeja Putih
Selasa Batik Biru
Rabu Bebas
Kamis Kemeja Biru
Jumat Batik Orange
Tabel 2. Jadwal Pemakaian Seragam
7. Pelaksanaan kerja dilakukan sesuai dengan tugas masing-masing
karyawan, khususnya di bagian unit penagihan dan keuangan.
Sedangkan prosedur kerja yang diterapkan di Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Boyolali pada bagian unit
penagihan dan keuangan adalah sebagai berikut :
1. Mekanisme penagihan badan usaha rekrutmen baru mengacu pada proses
sebagaimana alur kerja pendaftaran data peserta badan usaha baru.
2. Terhadap badan usaha yang telah melaksanakan pendaftaran dan telah
membayar iuran pertama, untuk selanjutnya proses penagihan merupakan
tanggung jawab staf penagihan.
3. Staf penagihan melaksanakan pengiriman e-mail tagihan dan/ atau
percetakan tagihan mulai tanggal 29 bulan sebelumnya dan paling lambat
pada tanggal 1 bulan berjalan.
20
4. Staf penagihan melakukan monitoring status terkirimnya surat tagihan
paling lambat sampai dengan tanggal 5 bulan berjalan melalui kontak
telepon atau mengecek status e-mail.
5. Staf penagihan melakukan monitoring pembayaran iuran sampai dengan
tanggal 10 bulan berjalan.
6. Mulai tanggal 11 petugas kolekting melaksanakan rekapitulasi badan
usaha yang terlambat membayar iuran, serta yang menunggak iuran.
7. Terhadap badan usaha yang terlambat membayar iuran, Staf Penagihan
melakukan kontak melalui telepon, e-mail atau kunjungan ke badan usaha
atas keterlambatan pembayaran iuran pada bulan berjalan.
8. Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran dikarenakan permasalahan
sistem BPJS Kesehatan, maka Staf Penagihan meminta bukti pembayaran
atas tagihan tersebut dan menghapus denda yang timbul apabila badan
usaha melaksanakan pembayaran sebelum tanggal 10 bulan berjalan.
9. Terhadap badan usaha yang telah menunggak iuran 1 bulan dan masih
belum membayarkan sampai dengan tanggal 10 bulan berjalan (bulan
kedua sejak tunggakan), maka Staf Penagihan melakukan kontak melalui
e-mail dan telepon serta mengirimkan surat tercatat.
10. Dalam hal badan usaha menyatakan bahwa badan usaha mengalami
kendala lain dalam pembayaran iuran (badan usaha sedang dalam proses
bangkrut/ pailit, badan usaha sudah tidak operasional/ akan tutup, tidak
ada alokasi dana untuk pembayaran iuran karena kondisi keuangan badan
usaha sedang tidak baik atau tagihan tidak sesuai dengan yang didaftarkan
badan usaha) maka Staf Penagihan melakukan kunjungan lapangan.
11. Atas hasil kunjungan lapangan tersebut maka Staf Penagihan melakukan
hal-hal sebagai berikut:
No Permasalahan Langkah/Solusi
1. Badan Usaha yang sedang dalam
proses pengadilan pailit
Unit Penagihan dan Keuangan/
Unit Umum dan Keuangan
berkoordinasi dengan unit
21
HUKUM, Komunikasi Publik dan
Kepatuhan untuk menindaklanjuti
piutang iuran ke Kurator yang
menangani proses pailit Badan
Usaha tersebut.
2. Badan Usaha yang tutup/ tidak
beroperasi
Unit Penagihan dan Keuangan/
Unit Umum dan Keuangan
berkoordinasi dengan unit
Manajemen Kepesertaan dan
UPMP4 untuk melaksanakan
penonaktifan kepesertaan dari
Badan Usaha tersebut dengan
disertai bukti tutupnya
perusahaan tersebut antara lain;
berita acara kunjungan yang
diketahui pejabat di lingkungan
tempat domisili perusahaan.
3. Badan Usaha menyatakan
kendala kesulitan finansial dan
memiliki keinginan untuk
membayar iuran dengan
meminta penjadwalan piutang
Unit Penagihan dan Keuangan/
Unit Umum dan Keuangan
membuat berita acara
penjadwalan pembayaran iuran
tertunggak.
4. Badan Usaha yang menyatakan
tagihan tidak sesuai dengan data
yang didaftarkan
Unit Penagihan dan Keuangan/
Unit Umum dan Keuangan
berkoordinasi dengan unit
Manajemen Kepesertaan dan
UPMP4 untuk melakukan
rekonsiliasi data.
5. Badan Usaha menyatakan tidak
mau membayar iuran/ tunggakan
serta diketahui bahwa ternyata
Unit Penagihan dan Keuangan/
Unit Umum dan Keuangan
melimpahkan berkas ke unit
22
potongan terhadap pekerja tetap
dilakukan
Hukum, Komunikasi Publik dan
Kepatuhan.
Tabel 3. Prosedur Unit Penagihan dan Keuangan
12. Dalam hal badan usaha telah dilimpahkan ke unit Hukum, Komunikasi
Publik dan Kepatuhan, Staf Penagihan tetap melakukan prosedur
Penagihan kepada badan usaha tersebut.
C. DESKRIPSI KEGIATAN
Praktik Kerja Bisnis (PKB) dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu)
bulan, terhitung mulai tanggal 01 Agustus sampai dengan 02 September 2016
untuk memantapkan skill, pengalaman, dan pengetahuan tentang dunia kerja.
Disini Penulis dituntut untuk melaksanakan aktifitas praktik kerja bisnis
(PKB), karena selain menjadi salah satu syarat untuk mengikuti mata kuliah
PKB di Universitas Muhammadiyah Surakarta juga menjadi kesempatan
penulis untuk mempelajari bagaimanan dunia kerja di lapangan. Dari kegiatan
Praktik Kerja Bisnis yang dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan di
BPJS Kesehatan Kantor Cabang Boyolali ini banyak sekali pelajaran dan
pengalaman yang didapat. Disini, penulis di tempatkan di bidang keuangan
yang disebut dengan unit penagihan dan keuangan. Selain di bagian unit
penagihan dan keuangan, juga di bagian unit kepesertaan dan pelayanan. Di
bidang unit kepesertaan dan pelayanan. Beberapa tugas yang penulis dapat di
bagian unit kepesertaan dan pelayanan, antara lain :
a. Pengecekan kartu peserta jaminan kesehatan BPJS Kesehatan yang aktif
atau tidak aktif via online;
b. Input data kepesertaan;
c. Membuat berita acara rekonsiliasi jumlah pekerja dan iuran JKN;
d. Rekapitulasi data kepesertaan perangkat desa;
e. Pengarsipan berkas-berkas kepesertaan.
23
Sedangkan di bagian keuangan dan penagihan, penulis mendapatkan tugas
yang berhubungan dengan data keuangan mengenai informasi tagihan
pembayaran premi/ iuran dari Badan Usaha (BU). Beberapa tugas yang
penulis dapat di bagian unit keuangan dan penagihan, antara lain :
a. Pengarsipan dan pengumpulan bukti pembayaran dari Badan Usaha;
b. Pengiriman tagihan iuran Badan Usaha via online;
c. Rekapitulasi tagihan iuran dari Badan Usaha bulan Agustus 2016;
d. Membuat pelaporan terkait dengan pajak pasal 21 via E-SPT;
e. Melipat surat tagihan JKN, konfirmasi pembayaran klaim, konfirmasi
pembayaran kapitasi, dll;
f. Rekapitulasi surat tagihan yang dikembalikan;
g. Pengarsipan berkas-berkas keuangan.
D. MANFAAT YANG DIPEROLEH
Selama praktik kerja bisnis (PKB), tentu ada manfaat yang diperoleh
selama kegiatan magang. Manfaat yang penulis dapatkan diantaranya adalah
sebagai berikut :
1. Lebih memiliki rasa percaya diri dalam berkomunikasi dengan peserta
jaminan kesehatan (costumer).
2. Mengetahui bagaimana cara mendaftarkan peserta jaminan kesehatan
untuk perorangan (mandiri). Disini, penulis ditugaskan untuk meneliti
form dan berkas-berkas pendaftaran peserta jaminan kesehatan.
3. Mengetahui cara kerja melayani kesehatan masyarakat dengan UU yang
berlaku. Selama praktik kerja lapangan penulis di haruskan mengetahui
cara melayani peserta BPJS Kesehatan. Karena, dalam melayani
masyarakat kita tidak boleh asal bicara atau tidak tahu sama sekali tentang
BPJS Kesehatan.
24
4. Mengetahui prosedur pembayaran realtime premi/iuran peserta jaminan
kesehatan. Disini, penulis di tugaskan untuk melakukan pemeriksaan
pembayaran premi/iuran oleh Badan Usaha.
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari pembahasan laporan kerja bisnis tersebut, penulis dapat mengambil
kesimpulan antara lain:
1. PT Askes Indonesia (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak
tanggal 1 Januari 2014 dalam Undang-Undang Nomor 24 tentang BPJS
askes (Asuransi Kesehatan).
2. BPJS Kesehatan merupakan salah satu badan penyeleggara jaminan sosial
yang memenuhi perlindungan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia,
terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan
TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan
Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
3. Peserta dalam BPJS Kesehatan terbagi menjadi 2 kelompok besar
berdasarkan asal pembiayaan. Kelompok pertama adalah PBI atau
Penerima Bantuan Iuran, peserta dalam kategori ini adalah mereka yang
memiliki kesulitan dalam ekonomi. Kelompok kedua adalah mereka yang
masuk dalam golongan Non-PBI. Peserta dalam kategori ini mendaftarkan
diri secara kolektif keluarga atau individu dan setiap bulannya dibebani
iuran berdasarkan kelas yang dipilih.
4. Selama kegiatan magang, penulis ditempatkan di bagian manajemen
keuangan. Kegiatan yang dilakukan beragam yang berhubungan dengan
keuangan dan beberapa hal yang berhubungan dengan kepesertaan.
25
5. Struktur organisasi bidang manajemen keuangan terdiri dari kepala unit
penagihan dan keuangan beserta staf meliputi staf penagihan, staf
akuntansi dan keuangan, serta staf kasir yang bertanggung jawab pada
tugasnya masing-masing.
6. Semua karyawan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Boyolali ramah dan
informatif dalam memberikan pengarahan mengenai proses penyusunan
laporan magang.
7. Menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman dan mengetahui secara
langsung tentang dunia kerja.
B. SARAN
Dari pengamatan penulis di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Boyolali,
penulis ingin memberikan beberapa saran, antara lain:
1. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Boyolali senantiasa meningkatkan
kualitas pelayanan prima terhadap masyarakat dengan inovasi, kreatif,
integritas, profesionalisme dan team work.
2. Lebih meningkatkan kedisiplinan karyawan dalam bekerja.
3. Menambah jumlah pegawai untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas
masing-masing.
4. Apabila ada masalah kecil yang terjadi pada instansi seharusnya
secepatnya diselesaikan agar tidak menganggu pekerjaan lain.
26
LAMPIRAN
27
Lampiran 1. Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Boyolali
28
Lampiran 2. Tugas dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi
Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian struktur organisasi di BPJS
Kesehatan Kantor Cabang Boyolali adalah sebagai berikut :
1. Kepala Kantor Cabang
Merupakan pimpinan dan penanggungjawab tertinggi dalam Kantor
Cabang dan membawahi seluruh bagian. Tugas dan tanggung jawab Kepala
BPJS Kesehatan Kantor Cabang Boyolali antara lain :
a. Mengkoordinir dan menggerakkan seluruh operasi kantor cabang untuk
mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk kemudian
dipertanggungjawabkan kepada kantor wilayah;
b. Mewakili direksi di wilayah kerja operasinya untuk melakukan
pendekatan dan kerja sama dengan berbagai pihak atas nama perusahaan.
c. Melaporkan perkembangan usaha baik secara periodik maupun insidental
kepada kantor wilayah ataupun kantor pusat;
d. Menandatangani laporan atas pengajuan klaim, disetujui atau ditolak
dengan memperhatikan aturan dalam pengajuan masing-masing klaim.
e. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan bank atau kegiatan
perwakilan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
f. Mengelola dan melakukan pembinaan secara internal maupun penilaian
terhadap bawahan.
2. Unit Kepesertaan dan Pelayanan Pelanggan, yang memiliki tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut :
a. Pengumpulan data;
b. Memberi komunikasi, edukasi, informasi secara langsung melalui tatap
muka atau service yang dilakukan di kantor cabang;
29
c. Pemberberian info secara tidak langsung melalui buklet, tv, kantor
cabang, iklan, media cetak;
d. Laporan dan pengusulan stok blanko;
e. Memberi sanksi administrasi bila terjadi ketidak patuhan dan perubhan
data;
f. Pemerikasaan data keluhan;
g. Pelayanan Pendaftaran peserta individu melalui pihak ke tiga;
h. Pelayanan Pendaftaran peserta kolektif;
i. Pelayanan Pendaftaran peserta website;
j. Pelayanan pendaftaran peserta perorangan;
k. Penetapan penilaian kapitasi;
l. Laporan pengawasan dan pemerikasaan kepatuhan;
m. Update data peserta.
3. Unit Keungan Dan Penagihan, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut :
a. Laporan Perpajakan;
b. Laporan PPh;
c. Membayar giro;
d. Pembayaran kapitasi;
e. Kalim kolektif;
f. Pembayaran tunai;
g. Pembayaran uang muka;
h. Pembayaran transaksi;
i. Penagihan dan pengumpulan iuran;
j. Penerimaan rekening;
k. Pengisian kas kantor;
l. Laporan aset data;
m. Laporan keuangan tahunan;
n. Pengurusan rencana kerja dan anggaran;
o. Rekonsiliasi iuran;
p. Verifikasi bukti setoran;
30
q. Verikasi pembayaran eksternal dan internal.
4. Unit Manajemen Pelayanan Primer, memiliki tugas dan tanggung jawab
sebagai berikut :
a. Menganalisa faskes I;
b. Mengindikasi fraud and abuse terhadap PPK tingkat I;
c. Monitoring obat;
d. Audit mutu;
e. Pelayanan FKTP;
f. Forum Komunitas dan tingkat lanjutan;
g. Pendaftaran FKTP dan FKTL;
h. Pendaftaran peserta pluralus;
i. Promo kesehatan;
j. Penyelenggaraan kesehatan;
k. Laporan program preven;
l. Supervisi FKTP;
m. Audit mutu pelayanan FKTP;
n. Rawat inap persalinan;
o. Ambulan.
5. Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan, memiliki tugas dan tanggung
jawab sebagai berikut :
a. Menganalisa kebutuhan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan;
b. Interatif;
c. Pengolahan mutu;
d. Melaksanakan utilisasi review;
e. Laporan kinerja FKTL.
6. Unit Pemasaran, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
a. Evaluasi pemasaran kantor cabang;
b. Sosialisasi edukasi langsung;
c. Sosialis edukasi tidak langsung;
d. Sosialisi dan advokasi JKN;
e. Sosialiasi dan edukasi langsung kepada PPPU;
31
f. Sosialisasi edukasi langsung kepada PPBPU;
g. Rekruitmen PPPU dan PPBU;
h. Tim komunikasi publik.
7. Unit Umum dan Teknologi Informasi, meliputi :
a. Backup data base;
b. Inventasi aset;
c. Pengelola dan penyajian data;
d. Penataan dan pemusnahan arsip;
e. Pengelolaan surat masuk dan keluar;
f. Penyusunan kerjasama;
g. Rekonsiliasi data aset;
h. Usulan penghapusan aktivitas tetap.
32
Lampiran 3. Surat Permohonan Magang
33
Lampiran 4. Surat Jawaban dari Perusahaan/ Instansi
34
Lampiran 5. Surat Perjanjian
35
Lampiran 6. Surat Pernyataan Magang
36
Lampiran 7. Uraian Kegiatan
37
Lampiran 8. Dokumentasi
38
39
40
41
Recommended